Post on 08-Jan-2016
KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional-RPJMN 2015 2019/Perpres No 2/2015)
DEPUTI MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS
BIDANG SDM DAN KEBUDAYAAN
Disampaikan oleh: DR. Hadiat, MADirektur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
Rakerkesnas Regional TimurMakassar, 10 Maret 2015
Dasar Hukum
Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
2
SISTEMATIKA PAPARAN
1. Strategi Pembangunan Nasional
2. RPJMN 2015-2019: Kesehatan dan Gizi
3. Kerangka Pelaksanaan
4. Perkuatan Monev
5. Membangun Sinergi
6. Penganggaran
3
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL1.
4
KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN2015-2019
Nawacita
Visi MisiPresiden
RPJMN Renstra K/L
RPJMDRenstra
SKPD
RKP Renja
PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
APBN
APBD
5
RPJMN 2015 - 2019
Terdiri dari:
Buku I memuat kebijakan umum pembangunan, kerangka ekonomi makro, dan agenda pembangunan nasional dan kegiatanprioritas nasional selama lima tahun kedepan.
Buku II memuat arah sasaran, arah kebijakan danstrategi pembangunan yang dijabarkanmenjadi kegiatan prioritas untuk masing-masing bidang pembangunan
Buku III memuat arah pembangunan kewilayahan
6
VISI MISI PEMBANGUNAN
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan BerkepribadianBerlandaskan Gotong-royong
Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
7
SEMBILAN AGENDA PEMBANGUNAN
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.8
Buku I: STRATEGI PEMBANGUNAN
NORMA PEMBANGUNAN
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
DIMENSI PEMBANGUNAN
MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN
& KEWILAYAHAN
KONDISI PERLU
Kepastian dan
Penegakan Hukum
Keamanan dan
KetertibanPolitik & Demokrasi Tata Kelola & RB
Pendidikan
Kesehatan
Perumahan
Antarkelompok
Pendapatan
Antarwilayah: (1)
Desa, (2) Pinggiran,
(3) Luar Jawa, (4)
Kawasan Timur
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan
Kemaritiman dan
Kelautan
Pariwisata dan Industri
1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan
ketimpangan yang makin melebar; 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-
bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.
4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem
Mental / Karakter
9
NORMA PEMBANGUNAN
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
DIMENSI PEMBANGUNAN
MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN
& KEWILAYAHAN
KONDISI PERLU
Kepastian dan
Penegakan Hukum
Keamanan dan
KetertibanPolitik & Demokrasi Tata Kelola & RB
Pendidikan
Kesehatan
Perumahan
Antarkelompok
Pendapatan
Antarwilayah: (1)
Desa, (2) Pinggiran,
(3) Luar Jawa, (4)
Kawasan Timur
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan
Kemaritiman dan
Kelautan
Pariwisata dan Industri
1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan
ketimpangan yang makin melebar; 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-
bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.
4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem
Mental / Karakter
STRATEGI PEMBANGUNAN
Agar ketimpangan tidak melebar
Tidak merusak lingkungan agar berkelanjutanDerajat kesehatan & status
gizi, responsiveness dan perlindungan finansial
Menurunkan kesenjangan antarkelompok &
antarwilayah (Pemerataan)
Meningkatkan akuntabilitas
Membangun untuk manusia dan masyarakat
Dukungan Sektor Unggulan
10
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
Membangun manusia secara utuh, sebagai insan dan sebagai sumber daya baik dari kualitas individu maupun masyarakat.
Individu: pendidikan, kesehatan, kependudukan dan KB, karakter Masyarakat: kebhinekaan, restorasi sosial, jaminan sosial,
11
Mendukung Program Indonesia Sehat
meningkatkan derajat kesehatandan status gizi masyarakatmelalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
meningkatkan pemeratanpelayanan kesehatan, denganfokus DTPK
meningkatkan perlindunganfinansial, melalui PBI
Dimensi pembangunan manusia
Dimensi pemerataan antar wilayah
Dimensi pemerataan antarkelompok sosial
ekonomi
TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN dan GIZI MASYARAKAT
12
NAWA CITA DALAM RPJMN 2015-2019
13
Nawa CitaArah Kebijakan dan Strategi Buku I dan II RPJMN 2015-2019
HalamanArah Kebijakan Strategi
SJSN Kesehatan (Supply
Side dan Demand Side)
Pembangunan
50.000 rumah
sehat
10 Meningkatkan Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
d Peningkatan pemberdayaan
masyarakat melalui pendidikan
kesehatan masyarakat, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) serta
upaya kesehatan berbasis
masyarakat (UKBM) termasuk
pengembangan rumah sehat.
Buku I
Hal. 80
Buku II
Hal. 101
Pengembangan
6000 puskesmas
dengan fasilitas
rawat inap
Puskesmas di
perbatasan dan
terluar yang
memenuhi standar
5 Meningkatkan Akses Pelayanan
Kesehatan Dasar yang
Berkualitas
a Pengembangan fasilitas pelayanan
kesehatan dasar sesuai standar
mencakup puskesmas (rawat
inap/perawatan) dan jaringannya
termasuk meningkatkan jangkauan
pelayanan terutama di daerah
terpencil, perbatasan dan
kepulauan;
Buku I
Hal. 77
Buku II
Hal. 98
NAWA CITA DALAM RPJMN 2015-2019
14
Nawa CitaArah Kebijakan dan Strategi Buku I dan II RPJMN 2015-2019
HalamanArah Kebijakan Strategi
Mendukung pengesahan
UU Tentang Kesehatan,
UU Tentang
Keperawatan, UU
Tentang Kebidanan
Kerangka regulasi
(iii) penyusunan regulasi
terkait pengembangan sumber
daya manusia kesehatan,
termasuk jenis, sertifikasi,
kompetensi dan kualifikasi
tenaga kesehatan, serta
pemenuhan tenaga kesehatan
di DTPK;
Buku II
Hal. 133
Mengintensifkan
kerjasama internasional
dalam mengatasi
masalah global yang
mengancam umat
manusia seperti
penyakit menular,
perubahan iklim
Melindungi segenap
generasi muda dari
bahaya penyalahgunaan
napza, minuman keras,
penyebaran penyakit
HIV/ AIDS, dan penyakit
menular seksual di
kalangan pemuda
3 Meningkatkan Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
a Peningkatan surveilans epidemiologi
faktor resiko dan penyakit;
Buku I
Hal. 76-77
Buku II
Hal. 97-98
b Peningkatan upaya preventif dan
promotif termasuk pencegahan kasus
baru penyakit dalam pengendalian
penyakit menular terutama TB, HIV dan
malaria dan tidak menular;
d Pencegahan dan penanggulangan
kejadian luar biasa/ wabah;
f Penatalaksanaan kasus dan pemutusan
rantai penularan
g Pemberdayaan dan peningkatan peran
swasta dan masyarakat dalam
pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan.
RPJMN 2015-2019: KESEHATAN2.
15
KONDISI UMUM
1. Kesehatan ibu dan anak membaik namun belum signifikan dan kesenjangan masih cukup lebar Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi.
Disparitas Masih Lebar : Persalinan di fasilitas kesehatan tertinggi berada di DIY (99%) dan terendah berada di Maluku (25,2%); Cakupan Imunisasi dasar lengkap tertinggi berada di DIY (83,1%) dan terendah berada di Papua (29,2%).
2. Status Gizi di Indonesia Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting)
Wasting / kurus dialami oleh 12,1% balita
Ibu Hamil di Indonesia mengalami Anemia (37,1%)
3. Pengendalian Penyakit Beban ganda penyakit: penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak
menular semakin meningkat
Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia cukup tinggi tahun 2013 adalah 0,43 persen
Faktor Risiko PTM (Penduduk >10 th kurang konsumsi buah dan sayur : 93,5%)
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar ketenagaan.
16
KESEHATAN IBU DAN ANAK
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi walaupun dalam beberapa
dekade terakhir AKI dan AKB telah mengalami penurunan.
DISPARITAS
MASIH LEBAR
AKI Tahun 1994-2012 dan Target RPJMN 2019
390334 307
228
359306
0
100
200
300
400
500
1994 1997 2002-2003 2007 2012 2019
Ke
mat
ian
Ibu
Pe
r 1
00
.00
0 K
ela
hir
anH
idu
p
SDKI Target RPJMN 2019
Persalinan di
Fasilitas
Kesehatan (%)
Cakupan
Imunisasi Dasar
Lengkap (%)
Tertinggi
Nasional
Terendah
MALUKU
DIY
PAPUA
DIY
Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumah sakit yang
belum memenuhi standar ketenagaan.
89 8881
91
5651 48
56
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Sp. Penyakit
Dalam
Sp. Bedah Sp. Anak Sp. Obstetrik
Ginekologi
Kelas C
Kelas D
Persentase RSU Pemerintah Menurut Ketersediaan Dokter Spesialis pada RSU Tipe C dan Tipe D, 2011
Sumber: Riskesdas, 2013Sumber:
Risfaskes, 2011
Status kesehatan ibu dan anak membaik namun belum signifikan, kesenjangan masih cukup lebar
17
STUNTING (PENDEK) : Terjadi pada
hampir seluruh wilayah
STATUS GIZI DI INDONESIA
ANEMIA PADA IBU HAMIL
WASTING (KURUS)
Sebanyak
Ibu hamil di Indonesia
mengalami anemia
37,1%Balita tergolong Kurus
12,1%Sebanyak
BAYI DENGAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR)
Disparitas Prevalensi
Tertinggi Sulteng : 16,9%
Terendah Sumut : 7,2%
Nasional 10,2%Riskesdas 2013
40+ 30-39 20-29
2000 2010
Indonesia menghadapi BEBAN GANDA PENYAKIT, yaitukondisi penyakit menular masih muncul sedangkanpenyakit tidak menular semakin meningkat
Jumlah Kasus HIV-AIDS (kumulatif) 2013
Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia hingga tahun2013 adalah 0,43 persen dengan sebaran seperti grafisdiatas
TB
Prevalensi 297 per 100.000 penduduk
Jumlah penderita 893.000 kasus (2013)
DBD
Angka kesakitan 45,85 per 100.000 penduduk
Jumlah penderita sebanyak 112.511 penduduk (2013)
Malaria
Angka kesakitan 1,14 per 1.000 penduduk
Jumlah kasus sebanyak 412.000 kasus (2013)
Filariasis Jumlah kasus sebanyak 12.714 kasus (2013)
Merokok pada penduduk - usia < 18 tahun (7,2 %)- usia > 15 tahun (36,3%)
Penduduk Kurang Aktivitas Fisik (26,1 % penduduk)
Penduduk >10 th Kurang Konsumsi Buah dan Sayur (93,5%)
Faktor R
esiko
P
erilaku
PTM
1990
19
No Indikator Status Awal Target 2019
1 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 346
(SP 2010)306
2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32 (2012/2013)
24
2 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat1. Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen) 37,1 (2013) 28
2. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (persen) 10,2 (2013) 8
3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 38,0 (2013) 50
4. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 19,6 (2013) 17
5. Prevalensi wasting (kurus) anak balita (persen) 12 (2012) 9,5
6. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen) 32,9 (2013) 28
Sasaran RPJMN 2015-2019
20
Sasaran RPJMN 2015-2019 (2)
No Indikator Status Awal Target 2019
3 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular sertaMeningkatnya Penyehatan Lingkungan
1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 245
2. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) 0,43 (2013)
Sasaran RPJMN 2015-2019 (3)
No Indikator Status Awal Target 2019
4 Meningkatnya PEMERATAAN Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatanberkualitas1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang
terakreditasi0 5.600
2. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi 10(2013)
481
3. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi
71,2 95
5 Meningkatnya Perlindungan Finansial1. Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI)
melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat(KIS) (dalam juta)
86,4 107,2
2. Unmet need pelayanan kesehatan 7 1
6 Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya ManusiaKesehatan1. Jumlah puskemas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan 1.015 5.600
2. Persentase RSU Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis 29 60
3. Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkankompetensinya (kumulatif)
25.000 56.910
22
Sasaran RPJMN 2015-2019 (4)
8. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya pembiayaan kegiatan promotif dan preventif;
9. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
10. Meningkatnya perlindungan finansial termasuk menurunnya pengeluaran katastropik akibat pelayanan kesehatan; dan
11. Meningkatnya responsifitas sistem kesehatan (health system responsiveness).
12. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan nasional
No Indikator Status Awal Target 2019
7 Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat danMakanan1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 75,5 (2014) 90
2. Persentase obat yang memenuhi syarat 92 (2014) 94
3. Presentase makanan yang memenuhi syarat 87,6 (2013) 90,1
23
Target yang terkait dengan ketimpangan sosial-ekonomi
Indikator
Target cakupan pada 40%
berpendapatanterbawah
Rasio akses kelompok penduduk berpendapatan
terbawah dan tertinggi (Rasio kuintil 1: kuintil 5)
Kepemilikan akte kelahiran (%) 77,4 0,77
Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (%)
70 0,62
Cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)
63 0,74
CPR all methos pada perempuan usia15-49 tahun (%)
65 0,92
Selain bertujuan meningkatkan cakupan secara nasional (national leverage), target pembangunan kesehatan juga di arahkan untuk mengatasi kesenjangan (equity)
24
Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019
Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat padaseluruh siklus kehidupan baik pada tingkatindividu, keluarga maupun masyarakat untuk mendukungPROGRAM INDONESIA SEHAT.
FOKUS KEBIJAKAN: Penguatan upaya kesehatan dasar (primary health care) yang berkualitas terutama melalui
penguatan upaya promotif dan preventif,
pengembangan sistem jaminan kesehatan nasional,
penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, serta
penurunan kematian ibu dan kematian bayi.
25
Rincian Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019
1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
6. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
7. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
8. Meningkatkan Ketersediaan, Persebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
9. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
10. Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi
11. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan
12. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan
26
STRATEGI (1)1. Kesehatan Ibu dan Anak
a. Peningkatan akses dan mutu continuum of care,b. Peningkatan kunjungan ibu hamil c. Pertolongan persalinan di Fasyankes, d. Penurunan kasus kematian ibu dirumah sakite. UKS, Posyandu, dll
2. Perbaikan Gizia. Spesifik : PMT, fortifikasi, suplmentasi, fokus 1.000 HPK, remaja, calon
pengantin dan ibu hamil terutama untuk keluarga miskin dan DTPK:b. Sensitif: Pangan, air minum, sanitasi, PKH, PNPM generasi, dll.
3. Pengendalian Penyakit, Penyehatan Lingkungan
a. Pencegahan kasus baru penyakit menular (TB, HIV, dan malaria )
b. PTM: darah tinggi, diabetes, obesitas) termasuk perubahan perilaku (khususnya konsumsi buah dan sayur, aktivitas fisik, merokok)
c. STBM27
STRATEGI (2)
4. Yankes Dasara. Pengembangan puskesmas rawat inap/perawatan dan jaringannya,
meningkatkan jangkauan pelayanan terutama di DTPK;b. Kerjasama puskesmas dengan unit transfusi darah khususnya dalam
rangka penurunan kematian ibu;c. Pelayanan kesehatan bergerak, pelayanan primer, dan pelayanan
keperawatan kesehatan masyarakat
5. Yankes Rujukana. Pengembangan rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan
regional, rumah, sakit di setiap kabupaten/kota, rujukan gugus kepulauan termasuk rumah sakit pratama di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan;
b. Pengembangan sistem informasi dan rujukan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan online;
28
STRATEGI (3)
6. Farmasi dan Alkesa. Ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial
generik
b. Management supply chain obat, vaksin, dan alat kesehatan
c. Kemandirian di bidang Bahan Baku Obat (BBO) termasuk Bahan Baku Obat Tradisional (BBOT) dan alkes dengan pengembangan riset;
7. Pengawasan Obat dan Makanana. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko;
b. Peningkatan sumber daya manusia pengawas obat dan makanan;
c. Kemandirian pengawasan obat dan makanan berbasis.
29
STRATEGI (4)
8. SDM Kesehatana. Penempatan tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak
tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),
b. Penugasan khusus Nakes (affirmative policy) berbasis Tim
c. Peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan;
d. Insentif fiskal dan non fiskal
9. Promkes dan pemberdayaan masyarakata. Penguatan gerakan masyarakat dalam promosi kesehatan dan
pemberdayaan;
b. Pendidikan kesehatan, KIE
c. Upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) termasuk pengembangan rumah sehat;
30
STRATEGI (5)
10. Manajemen, Litbang, dan Sistim Informasi Kesehatana. Transparansi tata kelola pemerintahan;
b. Litbang untuk mendukung evidence based policy: data kematian, kesakitan serta pengembangan pengukuran responsiveness sistem kesehatan;
c. Sistem pengumpulan data untuk pemantauan indikator;
11. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatana. Peningkatan cakupan kepesertaan JKN secara bertahap;
b. Peningkatan jumlah fasyankes yang menjadi penyedia layanan sesuai standar (kerjasama pemerintah dengan swasta);
c. Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan, serta
d. Pengembangan sistem monev terpadu;
31
3. KERANGKA PELAKSANAAN
Harmonisasi Implementasi
Program Dukungan
terhadap Kebijakan Afirmatif
Efisiensi Alokasi: Proporsi pembiayaan program
Efisiensi Teknis: Optimalisasi Anggaran
Program dan Kegiatan Sinkronisasi
APBN+APBD Mobilisasi pembiayaan
pusat, daerah dan masyarakat + dunia usaha
Aksesibilitasdan kualitas program
Tenaga dan Kualitas
System/SOP Management R&D
(Litbang)
KERANGKA REGULASI
KERANGKA PENDANAAN
KERANGKA KELEMBAGAAN
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
32
PERKUATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
4.
33
Arahan Presiden
Rakor Terbatas, 24 Februari 2015
Perlu dibangun SISTEM PENGAWALAN DAN PENGENDALIAN pelaksanaan program-program prioritas pembangunan,
Bappenas, Kantor Kepresidenan, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan BPKP
Perlu dipetakan kegiatan-kegiatan prioritas berdasarkan wilayah (Spasial)
AKAN DIINTEGRASIKAN DALAM RKP 2016
34
Arahan Menteri PPN/Ka Bappenas
Arahan Menteri PPN (Tindak Lanjut Rakor Terbatas, 24 Feb 2015)
Perkuatan Sistem Monev berbasis Sistem Informasi Spasial
Menyusun tampilan visual RPJMN 2015-2019 dalam peta (spasial)
Penyusunan Buku Peta berisi kegiatan prioritas berdasarkan wilayah (Integrasi Prioritas Bidang dan WIlayah))
Pengembangan sistem database untuk setiap isu pembangunan.
35
MEKANISME KERJA
INSTRUMEN MONEV
-Tim Kerja Terpadu-Pedoman Monev-Focus Group Discussion-E-monev-Kunjungan lapangan
-Logical Framework Approach (LFA)-Matrik Kinerja-Kuesioner-Metode Pengumpulan Data
SUMBERDAYA PENDUKUNG
PERKUATANSISTEM MONEV
PERKUATAN MONEVDalam Rangka Pengawalan dan Pengendalian Prioritas Pembangunan
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
- Alocatif Efisiensi danTechnical Efisiensi- Efektifitas- Keterkaitan Indikator
(input-output-outcome)
-Job Description-Knowledge Sharing-Data Base danInformasi (spasial)
36
5. MEMBANGUN SINERGI
37
Sinergi Lintas BidangINTERAKSI GIZI-KIA DALAM MENGUKUR STATUS KESEHATAN
FAKTOR DETERMINAN DAMPAK UKURAN
KEMKES/DINKES
SPESIFIK30%
GIZI
KEMATIANIBU AKI
ANAK AKB
K/L & SKPD Terkait
SENSITIF70%
KESAKITAN
PMPrevalensi/
Kasus
PTMPrevalensi/
Kasus
PREVENTIF-PROMOTIF KURATIF-REHABILITATIF
KEGIATANINDIKATOR
TARGET KERANGKA PELAKSANAAN
(Dana, Regulasi, Lembaga)
KEGIATANINDIKATOR
TARGETKERANGKA PELAKSANAAN
(Dana, Regulasi, Lembaga)
RENCANA STRATEGIS- RENCANA AKSITERSTRUKTUR & TERUKUR
38
Kerjasama Lintas Sektordalam Percepatan Perbaikan Gizi
39
Catatan: Setiap K/L melakukan program/kegiatan sesuai bidang/tanggung jawab untuk mendukung Percepatan
Perbaikan Gizi Program Lintas Bidang RPJMN 2015 2019 : 12 Program / 11 Kementerian/Lembaga
Menurunkan prevalensi anemia pada ibu hamil menjadi 28%
Menurunkan Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) menjadi 8%
Meningkatkan Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50%
Menurunkan prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita menjadi 17%
Menurunkan prevalensi wasting (kurus) anak balitamenjadi 9,5%
Menurunkan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta menjadi 28%
1
2
3
4
5
6
PercepatanPerbaikan Gizi
Pendanaan/Pembiayaan
SDA LH (Pangan,
Pertanian, Perikanan, Kelautan)
Regional dan Otonomi Daerah
Sarana Prasarana
40
PROGRAM LINTAS: GIZI11 Kementerian/Lembaga 12 Program
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Program Perlindungan Anak
Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Dan Informal
Program Bimbingan Masyarakat Islam
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan dan Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik
Program Pemberdayaan Masyarakat Dan PemerintahanDesa
Kementerian Kesehatan
BPOM
BKKBN
Kemen PP dan PA
Kemendikbud
Kementerian Agama
Kementerian Pertanian
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian PU
Kementerian Komunikasi dan Informasi
Kementerian Desa dan RDT 40
PEMERINTAH/PEMDA
inisiator, fasilitator dan
motivator
MITRA PEMBANGUNAN
memperkuatkolaborasi
DUNIA USAHA
pengembangan produk
MEDIA MASSA
menyebarluaskaninformasi terkaitpangan dan gizi
secara terusmenerus
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
analisa kebijakanserta pelaksana
pada tingkatmasyarakat
UN NETWORK
memperluas dan mengembangkan
kegiatan
ORGANISASI PROFESI &
AKADEMISI
Think Tank
PARLEMEN
PERAN STAKEHOLDERS
PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI
41
Program Kegiatan
Kementerian Kesehatan
PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
Pembinaan Gizi Masyarakat
Badan POM
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya2. Penilaian Pangan Olahan3. Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan
Kementerian Pertanian
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan2. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan
keamanan pangan segar
Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan, Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
2. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi dan Penyelenggaraan Serta Pengembangan Serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Kementerian Perikanan dan Kelautan
PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING USAHA DAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
1. Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha
PROGRAM LINTAS 1: PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
42
Program Kegiatan
Kementerian Komunikasi dan Informasi
PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
1. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi2. Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi
BBKBN
PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
1. Pembinaan Keluarga Balita dan Anak2. Pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga Provinsi
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK 1. Pemenuhan Hak Kesehatan anak
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL
1. Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini2. Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Agama
PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 1. Pengeloalaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
1. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
PROGRAM LINTAS 1: PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
43
Program Kegiatan
Kementerian Kesehatan
PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
1. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja2. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi3. Pembinaan Upaya Kesehatan kerja dan Olahraga4. Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Program Pelayanan Kesehatan
Tradisional, Komplementer dan Alternatif5. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 1. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian2. Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan3. Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan4. Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)
1. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur2. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
BKKBN
PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
1. Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi2. Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah3. Pembinaan Ketahanan Remaja
PROGRAM LINTAS 2: PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
44
Program Kegiatan
Kementerian Kesehatan
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN
1. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
1. Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra2. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang3. Pengendalian Penyakit Menular Langsung4. Pengendalian Penyakit Tidak Menular5. Penyehatan Lingkungan
Kementerian Pemuda dan Olahraga
PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN 1. Pengembangan olahraga layanan khusus2. Pengembangan Olahraga Pendidikan3. Pengembangan olahraga rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan
Badan POM
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1. Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemem Kesehatan
2. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan3. Pengembangan Obat Asli Indonesia4. Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif5. Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik6. Penyusunan Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan7. Penyusunan Standar Pangan8. Investigasi Awal dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan
Makanan9. Riset Keamanan, Khasiat, dan Mutu Obat dan Makanan
PROGRAM LINTAS 3: PENINGKATAN PROMOSI KESEHATAN & PENGENDALIAN PENYAKIT
45
SINERGI WILAYAH
RPJMN RAN RAD
PUSAT-DAERAH
Provinsi Kab/Kota
Raker Musrenbang
MenurunnyaDisparitas
Implementasi Program Kawasan Berbasis Wilayah
1
LINTAS WILAYAH (Prov-Kab/Kota)2Contoh : (1)
Eliminasi Malaria, (2) STBM
46
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN
DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA
Kebijakan afirmatif (pemihakan ekonomi) untuk kegiatan pada area yang kurang selama ini diprioritaskan (perdesaan, perbatasan, daerah otonom baru, daerah tertinggal, dan terpencil)
47
PETA PERSEBARAN DAN PERKEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL(SEBAGAI BASIS ANALISIS SPASIAL SINERGI WILAYAH)
122 kab
20142009
199 kab
*70 kab
Keluar
DOB 34
183 kab
target keluar
2004
199-50+ 34
2019
75 kab
DOB 9
keluar
50 kab
183-70+ 9 DOB
47kab
122-75
*Berdasarkan Kepmen PDT No. 141 Tahun 2014 tentang Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2014 48
6. PENGANGGARAN
49
ISU PENGANGGARAN
ANGGARAN
BESARAN (APBN 5%, APBD 10%)
Allocative Efficiency
Technical Efficiency
Unit Cost
PerlindunganFinansial
MobilisasiPendanaan- PHLN- (PPP dan
CSR
Sinkronisasi
PUSAT-DAERAH
Fund Chaneling
(Dekon, TP, DAK)
50
ALOKASI INDIKATIF ANGGARAN KEMKESRPJMN 2015-2019
No. PROGRAM/KEGIATAN
ALOKASI (Rp Miliar) TOTAL ALOKASI
2015-2019(Rp Miliar)
2015 2016 2017 2018 2019
1 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN
1,051.3 2,080.0 2,415.0 2,735.0 3,080.0 11,361.3
2 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
20,476.9 27,132.0 31,944.4 32,777.5 35,775.5 148,106.2
3 PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN
69.2 220.0 280.0 335.0 390.0 1,294.2
4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN 552.4 1,450.0 1,850.0 2,200.0 2,650.0 8,702.4
5 PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
2,621.4 5,400.0 6,300.0 7,200.0 8,100.0 29,621.4
6 PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN 9,994.2 18,750.0 21,650.0 24,350.0 26,350.0 101,094.27 PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN1,714.6 3,300.0 3,650.0 3,950.0 4,250.0 16,864.6
8 PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
1,739.6 3,100.0 3,790.0 4,180.0 4,550.0 17,359.6
9 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)
1,612.2 6,808.0 7,713.0 8,546.0 9,651.0 34,330.2
JUMLAH 39,831.6 68,240.0 79,592.4 86,273.5 94,796.5 368,734.0
51
Mari Kita Mantapkan Langkah Perbaiki Status Kesehatan Indonesia
Maksimalkan Kemampuan dan PotensiJadikan Indonesia Lebih Sehat
Demi Perbaikan Kualitas SDM danDaya Saing Bangsa
Menuju Masyarakat Indonesia Lebih Sejahtera
Terima Kasih52
Lampiran
53
DATA PROVINSI
Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (BPS, 2013)
Proyeksi Umur Harapan Hidup
No ProvinsiData Dasar2010-2015
(2012)
Proyeksi2015-2020
(2017)
1 Sulawesi Utara 70,6 71,2
2 Sulawesi Tengah 66,6 67,9
3 Sulawesi Selatan 69,2 70,0
4 Sulawesi Tenggara 70,0 70,8
5 Gorontalo 66,5 67,4
6 Sulawesi Barat 62,8 64,1
7 Maluku 64,5 65,3
8 Maluku Utara 66,9 67,7
9 Papua 64,3 65,0
10 Papua Barat 64,7 65,4
54
DATA PROVINSI
Persentase Persalinan
di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
per Provinsi di Wilayah Barat
Proyeksi Angka Kematian Bayi per provinsi (per 1.000 kelahiran hidup)
Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (BPS, 2013)Sumber: Riskesdas, 2013
NO PROVINSIData Dasar
(2013)
1 Sulawesi Utara 63,3
2 Sulawesi Tengah 40,9
3 Sulawesi Selatan 57,6
4 Sulawesi Tenggara 32,8
5 Gorontalo 68,7
6 Sulawesi Barat 31,4
7 Maluku 25,2
8 Maluku Utara 32,8
9 Papua 44,6
10 Papua Barat 44,1
INDONESIA 70,4
No Provinsi Data Dasar2010-2015
(2012)
2015-2020 (2017)
1 Sulawesi Utara 24 22
2 Sulawesi Tengah 39 34
3 Sulawesi Selatan 29 26
4 Sulawesi Tenggara 27 24
5 Gorontalo 39 36
6 Sulawesi Barat 55 49
7 Maluku 47 44
8 Maluku Utara 38 35
9 Papua 49 45
10 Papua Barat 48 44
55
DATA PROVINSI
Sumber: Riskesdas, 2013
Persentase Imunisasi Dasar Lengkap bayi umur 12-23 bulan
Indikator BaselineTarget 2019
Persentase penurunan kasuspenyakit yang dapat dicegahdengan imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun 2013
- 40
Persentase kabupaten/kotayang mencapai 80 persenimunisasi dasar lengkap padabayi
71,2 95
RPJMN 2015-2019
Imunisasi
No Provinsi Data Dasar(2013)
1 Sulawesi Utara 60,9
2 Sulawesi Tengah 47,1
3 Sulawesi Selatan 49,5
4 Sulawesi Tenggara 47,3
5 Gorontalo 80,6
6 Sulawesi Barat 52,4
7 Maluku 29,7
8 Maluku Utara 42,6
9 Papua 29,2
10 Papua Barat 35,6
INDONESIA 59,2
56
Ketimpangan antar wilayah masih cukup besar misalnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi
Target 2019: Meningkatkan Persentasi kab/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi dari 71,2 % menjadi 95%
Target tsb untuk menjawab ketimpangan imunisasi dasar antar daerah yang sangat tinggi yaitu terendah adalah Papua (29,2) dan tertinggi di DI Yogya (83,2%)
Variasi cakupan imunisasi dasar lengkap (%) pada bayi antar propinsi tahun 2013
Sumber: Riskesdas, 2013
57
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita Menurut Provinsi
Stunting
Indikator BaselineTarget 2019
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (di bawah 2 tahun) (persen)
32,9 28
RPJMN 2015-2019
DATA PROVINSI
Sumber: Riskesdas, 2013
No Provinsi Data Dasar(2013)
1 Sulawesi Utara 34,8
2 Sulawesi Tengah 41,0
3 Sulawesi Selatan 40,9
4 Sulawesi Tenggara 42,6
5 Gorontalo 38,9
6 Sulawesi Barat 48,0
7 Maluku 40,6
8 Maluku Utara 41,1
9 Papua 40,1
10 Papua Barat 44,7
INDONESIA 37,2
58
DATA PROVINSI
Sumber: Riskesdas, 2013
Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita Menurut Provinsi
Kekurangan Gizi (Underweight)
Indikator BaselineTarget 2019
Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita
19,6(Riskesdas,
2013)
17
RPJMN 2015-2019No Provinsi Data Dasar
(2013)
1 Sulawesi Utara 16,5
2 Sulawesi Tengah 24,1
3 Sulawesi Selatan 25,6
4 Sulawesi Tenggara 23,9
5 Gorontalo 26,1
6 Sulawesi Barat 29,1
7 Maluku 28,3
8 Maluku Utara 24,9
9 Papua 21,8
10 Papua Barat 30,9
INDONESIA 19,6
59
PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR
Kebutuhan Puskesmas Baru per Provinsi Tahun 2015 - 2019
Sumber: Roadmap Supply Side JKN bersumber dari Profil Kesehatan 2013
IndikatorTarget
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
350 700 1.400 2.800 5.600
Jumlah puskesmas non rawat inap dan puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar
700 1.400 2.800 5.600 6.000
Target RPJMN 2015 - 2019
NO. PROVINSI DATA DASAR (2013)*
KEBUTUHAN PUSKESMAS BARU2015 2016 2017 2018 2019
1 Sulawesi Utara 183 57 7 7 7 7
2 Sulawesi Tengah 183 63 7 7 7 7
3 Sulawesi Selatan 440 - 12 12 13 13
4 Sulawesi Tenggara 264 31 8 8 8 9
5 Gorontalo 91 20 3 3 3 3
6 Sulawesi Barat 92 7 3 3 3 3
7 Maluku 190 - - - - -
8 Maluku Utara 125 36 4 5 5 5
9 Papua 391 107 7 7 7 7
10 Papua Barat 143 281 18 19 19 20
INDONESIA 9.957 998 190 213 245 257
60
PENJABARAN NAWA CITAPROGRAM INDONESIA SEHAT
Buku I: STRATEGI PEMBANGUNAN
NORMA PEMBANGUNAN
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
DIMENSI PEMBANGUNAN
MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN
& KEWILAYAHAN
KONDISI PERLU
Kepastian dan
Penegakan Hukum
Keamanan dan
KetertibanPolitik & Demokrasi Tata Kelola & RB
Pendidikan
Kesehatan
Perumahan
Antarkelompok
Pendapatan
Antarwilayah: (1)
Desa, (2) Pinggiran,
(3) Luar Jawa, (4)
Kawasan Timur
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan
Kemaritiman dan
Kelautan
Pariwisata dan Industri
1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan
ketimpangan yang makin melebar; 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-
bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.
4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem
Mental / Karakter
62
BUKU I:AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL (NAWA CITA)
1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia
63
Agenda 5 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia
Sub Agenda
5.1 Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana
5.2 Pembangunan Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
5.3 Pembangunan Kesehatan: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat
5.4 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Marjinal: Pelaksanaan Program Indonesia Kerja
5.5 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penghidupan Yang Berkelanjutan
64
SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
65
No Indikator2014
(Baseline)2019
1 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 346 (SDKI 2012)
306
2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32 (2012/2013) 24
3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 19,6 (2013) 17
4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen) 32,9 (2013) 28
2 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 2452. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2013)
Arah Kebijakan
1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
6. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
7. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
9. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
10. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
66
QUICK WINS SASARAN
1. Pembuatan RPP/Perpres yang diperlukan untuk menindaklanjuti isi UU 44/2009 tentang Pengelolaan Dana Kesehatan oleh RSUD dan Pemda
Disahkannya PP tentang Subsidi Pemerintah/Pemerintah Daerah pada RS
2. Peluncuran KIS di 7 lokasi (Mentawai, Lebak, Kab Tangerang, Kab. Toli-Toli, Kab Berau, Kab Pasuruan, Kab Mamuju)
Tersalurkannya 4.426.010 kartu KIS di 7 lokasi
3. Sistem/Inpres kerja sama Puskesmas dengan Unit Transfusi Darah untuk Pencegahan Kematian Ibu Melahirkan
Disahkannya Inpres tentang kerja sama fasilitas pelayanan kesehatan dengan unit transfusi darah untuk Pencegahan Kematian Ibu
4. Pendataan Kebutuhan Kapal Rumah Sakit di Kabupaten-kabupaten Kepulauan
Terdatanya Kebutuhan Kapal Rumah Sakit di Kabupaten-kabupaten Kepulauan
5. Pengikatan kerjasama Puskesmas dengan unit transfusi darah untuk kebutuhan ibu melahirkan
Meningkatnya jumlah Puskesmas yang bekerjasama dengan UTD untuk penyediaan darah bagi ibu melahirkan
QUICK WINS
67
PROGRAM LANJUTAN
68
PROGRAM LANJUTAN SASARAN
1. Peningkatan Peserta PBI Meningkatnya Kepesertaan PBI JKN dari 120 juta menjadi 140 juta.
(Adjustment dalam RPJMN menjadi: Kepesertaan PBI JKN dari 86,4 juta (2014) menjadi 110,9 juta (2019))
2. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup dan menurunkan gizi buruk dari 19% menjadi 15%
(Adjustment dalam RPJMN menjadi: 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019 dan Menurunkan Gizi Buruk pada balita dari 19% menjadi 17% pada tahun 2019)
2.1 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk 10.315 Puskesmas
2.2 Peningkatan fasyankes dasar yang berkualitas Tersedianya fasyankes dasar berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat:
Peningkatan jumlah Puskesmas Rawat Inap sebanyak 400 Puskesmas, Pembangunan Puskesmas baru sebanyak 148 Puskesmas, Rehabilitasi 4.410 Puskesmas rusak sedang dan rusak berat, Pemenuhan peralatan kesehatan di 8.067 Puskesmas, Peningkatan jumlah 500 Puskesmas keliling perairan, Peningkatan jumlah 1.127 Puskesmas keliling roda 4, Peningkatan pelayanan kesehatan bergerak di 150 Kab/Kota
2.3 Peningkatan fasyankes rujukan yang berkualitas Tersedianya fasyankes rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat:
Tersedianya 14 RS pusat rujukan nasional, 184 RS rujukan regional, 655 RS daerah yang memenuhi standar, 68 RS Pratama di DTPK, dan 60 RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis
2.4. Peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
Tercapainya 90% tingkat ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas
2.5. Pemenuhan pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan yang berkualitas
Pemenuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan termasuk PTT terutama di DTPK
2.6. Peningkatan internship tenaga kesehatan Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan internship
Agenda 5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia
Sub Agenda 5.3 Pembangunan Kesehatan: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat
69
Program Kegiatan Sasaran Indikator
A. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bayi, anak dan remaja
1. Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)
2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan peserta didik
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi
1. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)
2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Untuk Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang mendapatkan BOK
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan
Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan dasar pemerintah (puskesmas)
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas
PROGRAM PENGEM-BANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)
Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan
PENJABARAN NAWA CITA KE DALAM PROGRAM K/L
Kementerian/Lembaga: KEMENTERIAN KESEHATAN
70
Program Kegiatan Sasaran Indikator
B. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
Pembinaan Gizi Masyarakat Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat
1. Persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
2. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif
3. Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan
4. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
Penyehatan Lingkungan Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan
1. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM
2. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan
3. Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan
C. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
1. Persentase Kab/kota yang memiliki kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
71
Program Kegiatan Sasaran Indikator
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan, dan kesehatan matra
1. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
2. Persentase Kab/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang
1. Persentase kab/kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu
2. Jumlah kabupaten/kota dengan API3. Jumlah kab/kota endemis yang
melakukan pemberian obat massal pencegahan (POMP) Filariasis
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung
1. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
2. Persentase kabupaten/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) minimal 85 persen
3. Persentase kasus HIV yang diobati
Pengendalian Penyakit Tidak Menular Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian serta meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
2. Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50 persen sekolah
D. Pemantapan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS
Dihasilkannya bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS
1. Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
72
Program Kegiatan Sasaran Indikator
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat
Meningkatnya Kerjasama Puskesmas dengan UTD untuk mencegah kematian ibu melahirkan
1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah Puskesmas non rawat inap dan Puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar
3. Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil
4. Jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat
1. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
2. Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan
3. Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar
4. Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya
5. Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis
6. Jumlah RS daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus
7. Jumlah RS pratama yang dibangun
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)
Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan
Terselenggaranya pelaksanaan internship tenaga kesehatan
1. Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan internship
Agenda 5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia
Sub Agenda 5.3 Pembangunan Kesehatan: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat
73
Program Kegiatan Sasaran Indikator
B. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan
1. Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan
Penilaian Pangan Olahan Meningkatnya jumlah produk pangan olahan yang memiliki izin edar (memenuhi persyaratan kemananan, mutu dan gizi )
1. Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan
Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan
Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan rapid alert system keamanan pangan
1. Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan
2. Jumlah kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP
3. Jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan
PENJABARAN NAWA CITA KE DALAM PROGRAM K/L
Kementerian/Lembaga: BADAN POM
74
Program Kegiatan Sasaran Indikator
D. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM
Meningkatnya kinerja pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia
1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis
2. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis
Pengawasan Distribusi Obat
Meningkatnya mutu sarana distribusi dan keamanan obat beredar
Persentase peningkatan Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang memenuhi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)
Pengawasan Produksi Obat
Meningkatnya mutu sarana produksi obat sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) terkini
Meningkatnya mutu sarana produksi obat sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) terkini
Penilaian Obat Tersedianya obat yang memenuhi standar
Persentase keputusan penilaian obat yang diselesaikan
Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM
Meningkatnya kemampuan uji laboratorium POM sesuai standar
Persentase sampel uji yang ditindaklanjuti tepat waktu
Matriks Pembangunan Bidang (Buku II)
Matriks berisi Program Lintas yang memerlukan dukungan dan koordinasi lintas program baik di satu K/L maupun dg K/L lain
Berisi: Program Lintas Program Pembangunan, Sasaran, Indikator dan Target
Matriks Bidang dan program: (Koordinator pelaksanaan Menko PMK)
Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat : 12 Program di 11 K/L
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak: BGKIA, Farmasi & Alkes, PPSDMK, Kependuukan, KB dan Pembangunan Keluarga
Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pengendalian Penyakit: Dukungan Manajemen, P2PL, Kepemudaan dan Olahraga, POM
Peningkatan Perlindungan Sosial Penduduk melalui Kartu Indonesia Sehat: Penguatan Pelaksanaan JKN, BUK, PPSDMK, BPOM
75
LAMPIRAN
SANDINGAN NAWA CITA DENGAN RPJMN 2015-2019
76
NAWA CITA DALAM RPJMN 2015-2019
77
Nawa CitaArah Kebijakan dan Strategi Buku I dan II RPJMN 2015-2019
HalamanArah Kebijakan Strategi
SJSN Kesehatan (Supply
Side dan Demand Side)
Pembangunan
50.000 rumah
sehat
10 Meningkatkan Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
d Peningkatan pemberdayaan
masyarakat melalui pendidikan
kesehatan masyarakat, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) serta
upaya kesehatan berbasis
masyarakat (UKBM) termasuk
pengembangan rumah sehat.
Buku I
Hal. 80
Buku II
Hal. 101
Pengembangan
6000 puskesmas
dengan fasilitas
rawat inap
Puskesmas di
perbatasan dan
terluar yang
memenuhi standar
5 Meningkatkan Akses Pelayanan
Kesehatan Dasar yang
Berkualitas
a Pengembangan fasilitas pelayanan
kesehatan dasar sesuai standar
mencakup puskesmas (rawat
inap/perawatan) dan jaringannya
termasuk meningkatkan jangkauan
pelayanan terutama di daerah
terpencil, perbatasan dan
kepulauan;
Buku I
Hal. 77
Buku II
Hal. 98
NAWA CITA DALAM RPJMN 2015-2019
78
Nawa CitaArah Kebijakan dan Strategi Buku I dan II RPJMN 2015-2019
HalamanArah Kebijakan Strategi
Penambahan
iuran BPJS
kesehatan
yang berasal
dari APBN
dan APBD
Peningkatan
layanan
masyarakat
dengan
menginisiasi
kartu
"Indonesia
Sehat" (PBI)
4 Memantapkan Pelaksanaan
Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) Bidang
Kesehatan
a Peningkatan cakupan kepesertaan melalui
Kartu Indonesia Sehat;
Buku I
Hal. 77
Buku II
Hal. 102
c Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan
dalam bentuk penyempurnaan dan
koordinasi paket manfaat, insentif penyedia
layanan, pengendalian mutu dan biaya
pelayanan, peningkatan akuntabilitas sistem
pembiayaan, pengembangan health
technology assesment, serta pengembangan
sistem monitoring dan evaluasi terpadu;
d Penyempurnaan sistem pembayaran untuk
penguatan pelayanan kesehatan dasar,
kesehatan ibu dan anak, insentif tenaga
kesehatan di DTPK dan peningkatan upaya
promotif dan preventif perorangan;
g Pengembangan pembiayaan pelayanan
kesehatan kerja-sama pemerintah swasta.
NAWA CITA DALAM RPJMN 2015-2019
79
Nawa CitaArah Kebijakan dan Strategi Buku I dan II RPJMN 2015-2019
HalamanArah Kebijakan Strategi
Reformasi
Pembangunan
Kesehatan
Penurunan
Angka
Kematian Ibu
dan Bayi
Arah Kebijakan Umum
Reformasi terutama difokuskan pada
penguatan upaya kesehatan dasar
(primary health care) yang
berkualitas terutama melalui
peningkatan jaminan kesehatan,
peningkatan akses dan mutu
pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan yang didukung dengan
penguatan sistem kesehatan dan
peningkatan pembiayaan kesehatan.
Buku I
Hal. 75
Buku II
Hal. 96
Memperjuang
kan kebijakan
khusus untuk
memenuhi
layanan
kesehatan
khususnya
bagi penduduk
di daerah
miskin dan
daerah
terpencil
5 Meningkatkan Akses Pelayanan
Kesehatan Dasar yang Berkualitas
a Pengembangan fasilitas pelayanan
kesehatan dasar sesuai standar
mencakup puskesmas (rawat
inap/perawatan) dan jaringannya
termasuk meningkatkan jangkauan
pelayanan terutama di daerah
terpencil, perbatasan dan kepulauan;
Buku I
Hal. 77
Buku II
Hal. 98
6 Meningkatkan Akses Pelayanan
Kesehatan Rujukan yang Berkua-litas
a Pengembangan fasilitas pelayanan
kesehatan rujukan terutama rumah
sakit rujukan nasional, rumah sakit
rujukan regional, rumah sakit di
setiap kabupaten/kota, termasuk
rumah sakit pratama di daerah
tertinggal, terpencil dan perbatasan;
Buku I
Hal. 78
Buku II
Hal. 98
NAWA CITA DALAM RPJMN 2015-2019
80
Nawa CitaArah Kebijakan dan Strategi Buku I dan II RPJMN 2015-2019
HalamanArah Kebijakan Strategi
Perlindungan
sosial bidang
kesehatan
inklusif jaminan
persalinan),
Jaminan
Persalinan bagi
seluruh
kelahiran
1 Akselerasi Pemenuhan
Akses Pelayanan
Kesehatan Ibu, Anak,
Remaja, dan Lanjut Usia
yang Berkualitas
a Peningkatan akses dan mutu continuum of care
pelayanan ibu dan anak yang meliputi kunjungan ibu
hamil, dan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan serta
penurunan kasus kematian ibu di rumah sakit;
Buku I
Hal. 75
Buku II
Hal. 96
4 Memantapkan
Pelaksanaan Sistem
Jaminan Sosial Nasional
(SJSN) Bidang Kesehatan
d Penyempurnaan sistem pembayaran untuk
penguatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan ibu
dan anak, insentif tenaga kesehatan di DTPK dan
peningkatan upaya promotif dan preventif
perorangan;
Buku I
Hal. 77
Buku II
Hal. 102
Anggaran
kesehatan
minimal 5% dari
APBN untuk
penurunan AKI,
AKB,
pengendalian HIV
dan AIDS,
penyakit menular
dan kronis
12 Mengembangkan dan
meningkatkan efektifitas
pembiayaan
kesehatan
a peningkatan pembiayaan kesehatan publik; Buku II
Hal. 102b peningkatan proporsi pembiayaan kesehatan
masyarakat,
termasuk pembiayaan upaya promotif dan preventif
c peningkatan pelayanan kesehatan perorangan untuk
pembiayaan kesehatan masyarakat tidak
mampu/miskin;
dan
d peningkatan pembiayaan dalam rangka mendukung
pencapaian universal health coverage (UHC),
terutama
untuk peningkatan kepesertaan masyarakat tidak
mampu
dan peningkatan kesiapan supply side SJSN
Kesehatan.
NAWA CITA DALAM RPJMN 2015-2019
81
Nawa CitaArah Kebijakan dan Strategi Buku I dan II RPJMN 2015-2019
HalamanArah Kebijakan Strategi
Mendukung pengesahan
UU Tentang Kesehatan,
UU Tentang
Keperawatan, UU
Tentang Kebidanan
Kerangka regulasi
(iii) penyusunan regulasi
terkait pengembangan sumber
daya manusia kesehatan,
termasuk jenis, sertifikasi,
kompetensi dan kualifikasi
tenaga kesehatan, serta
pemenuhan tenaga kesehatan
di DTPK;
Buku II
Hal. 133
Mengintensifkan
kerjasama internasional
dalam mengatasi
masalah global yang
mengancam umat
manusia seperti
penyakit menular,
perubahan iklim
Melindungi segenap
generasi muda dari
bahaya penyalahgunaan
napza, minuman keras,
penyebaran penyakit
HIV/ AIDS, dan penyakit
menular seksual di
kalangan pemuda
3 Meningkatkan Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
a Peningkatan surveilans epidemiologi
faktor resiko dan penyakit;
Buku I
Hal. 76-77
Buku II
Hal. 97-98
b Peningkatan upaya preventif dan
promotif termasuk pencegahan kasus
baru penyakit dalam pengendalian
penyakit menular terutama TB, HIV dan
malaria dan tidak menular;
d Pencegahan dan penanggulangan
kejadian luar biasa/ wabah;
f Penatalaksanaan kasus dan pemutusan
rantai penularan
g Pemberdayaan dan peningkatan peran
swasta dan masyarakat dalam
pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan.
LAMPIRAN
MATRIKS BIDANG PEMBANGUNAN
82
Prioritas Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Sasaran Bidang 1. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat2. Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak3. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta
Meningkatnya Penyehatan Lingkungan4. Meningkatnya Perlindungan Finansial
Indikator 1. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (di bawah 2 tahun);
2. Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran; 3. Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup; 4. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk; 5. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen); 6. Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan nasional
(JKN)
Target (2019) 1. Menurunkan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (di bawah 2 tahun) menjadi 28%;
2. Menurunkan AKI menjadi 306 per 100.000 kelahiran; 3. Menurunkan AKB menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup; 4. Menurunkan prevalensi Tuberkulosis (TB) menjadi 245 per 100.000
penduduk; 5. Menjaga prevalensi HIV pada populasi dewasa
Program Kegiatan
Kementerian Kesehatan
PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
Pembinaan Gizi Masyarakat
Badan POM
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya2. Penilaian Pangan Olahan3. Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan
Kementerian Pertanian
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan2. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan
keamanan pangan segar
Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan, Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
2. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi dan Penyelenggaraan Serta Pengembangan Serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Kementerian Perikanan dan Kelautan
PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING USAHA DAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
1. Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha
PROGRAM LINTAS 1: PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
84
Program Kegiatan
Kementerian Komunikasi dan Informasi
PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
1. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi2. Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi
BBKBN
PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
1. Pembinaan Keluarga Balita dan Anak2. Pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga Provinsi
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK 1. Pemenuhan Hak Kesehatan anak
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL
1. Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini2. Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Agama
PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 1. Pengeloalaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
1. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
PROGRAM LINTAS 1: PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
85
Program Kegiatan
Kementerian Kesehatan
PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
1. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja2. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi3. Pembinaan Upaya Kesehatan kerja dan Olahraga4. Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Program Pelayanan Kesehatan
Tradisional, Komplementer dan Alternatif5. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 1. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian2. Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan3. Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan4. Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)
1. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur2. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
BKKBN
PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
1. Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi2. Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah3. Pembinaan Ketahanan Remaja
PROGRAM LINTAS 2: PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
86
Program Kegiatan
Kementerian Kesehatan
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN
1. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
1. Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra2. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang3. Pengendalian Penyakit Menular Langsung4. Pengendalian Penyakit Tidak Menular5. Penyehatan Lingkungan
Kementerian Pemuda dan Olahraga
PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN 1. Pengembangan olahraga layanan khusus2. Pengembangan Olahraga Pendidikan3. Pengembangan olahraga rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan
Badan POM
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1. Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemem Kesehatan
2. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan3. Pengembangan Obat Asli Indonesia4. Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif5. Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik6. Penyusunan Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan7. Penyusunan Standar Pangan8. Investigasi Awal dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan
Makanan9. Riset Keamanan, Khasiat, dan Mutu Obat dan Makanan
PROGRAM LINTAS 3: PENINGKATAN PROMOSI KESEHATAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
87
Program Kegiatan
Kementerian Kesehatan
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINANKESEHATAN NASIONAL
Pengembangan Pembiayaan Kesehatandan JKN/KIS
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN 1. Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan2. Pembinaan Pelayanan Keperawatan dan Ketehnisian Medis3. Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar4. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan5. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)
1. Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDMKesehatan
2. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan3. Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan4. Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi5. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi6. Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan
BADAN POM
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1. Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM2. Pengawasan Distribusi Obat3. Pengawasan Produksi Obat4. Penilaian Obat5. Penyusunan Standar Obat6. Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan,
Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM
PROGRAM LINTAS 4: PENINGKATAN PERLINDUNGAN FINANSIAL PENDUDUK MELALUI KARTU INDONESIA SEHAT
88