Post on 07-Feb-2018
KEBIJAKAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN
HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
1
Kementerian Perdagangan
Januari 2017
PP No. 23/2010
PP 1/2014
UU 4/2009
Pasal 103: Kewajiban bagi
Pemegang IUP dan
IUPK Operasi Produksi
untuk melakukan
pengolahan dan
pemurnian hasil
penambangan di
dalam negeri
Pasal 93: Kewajiban melakukan
pengolahan dan pemurnian
dapat dilakukan secara
langsung maupun melalui
kerja sama
Sejak 12 Januari 2014,
penjualan mineral ke
luar negeri dapat
dilakukan untuk produk
hasil pengolahan
mineral logam
(konsentrat)
Permen ESDM No.1 /2014
Pengaturan batasan minimum pengolahan dan pemurnian
Pasal 170: Kewajiban
pemegang KK
untuk melakukan
pemurnian
selambat-
lambatnya 5 (lima)
tahun sejak
diundangkan
Pasal 95: PNT mineral logam
dilaksanakan melalui
kegiatan pengolahan
logam atau pemurnian
logam
Pasal 112: Kewajiban pengolahan dan
pemurnian di dalam negeri
dalam jangka waktu paling
lambat 5 (lima) tahun sejak
berlakunya Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009
Penjualan konsentrat ke luar negeri sampai tanggal 12 Januari 2017
Dasar Hukum Peningkatan Nilai Tambah
PP I/2017
Permen ESDM No. 5 /2017
Pemegang ijin usaha
pertambangan (IUP)
Operasi Produksi yang
melakukan kegiatan
penambangan mineral
dan telah melakukan
kegiatan pengolahan,
dapat melakukan
penjualan ke luar
negeri
Konsentrat dan Produk Pertambangan Tertentu berupa Nikel dengan kadar < 1,7 % dan Bauksit dengan kadar Al2O3 ≥ 42 % dapat
dilakukan penjualan ke luar negeri paling lama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan (11 Januari 2022)
Pengaturan batasan minimum pengolahan dan pemurnian
Perubahan keempat Dicabut dan dirubah
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
KEBIJAKAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN
3
Pencegahan eksploitasi berlebihan di bidang pertambangan yang dapat
merusak lingkungan.
Pengembangan industri hilir (hilirisasi) dalam rangka menciptakan produk
olahan tambang yang berdaya saing tinggi
Mendukung ketersediaan bahan baku tambang di dalam negeri
Peningkatan investasi (pembangunan smelter dan industri pengolahan) dan
peningkatan penyerapan tenaga kerja
Traceability produk pertambangan dalam rangka peningkatan pengawasan
legalitas pengelolaan pertambangan dan pembayaran royalti (melalui
kebijakan verifikasi)
SASARAN DAN TUJUAN
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SEKTOR PERTAMBANGAN
4
Kedaulatan sebagai hak konstitusional bagi bangsa Indonesia, sebagaimana juga
berlaku universal bagi bangsa-bangsa lain, untuk mengelola dan memanfaatkan
seluruh kekayaan alam, termasuk sektor pertambangan yang dimilikinya untuk
sebesar-besarnya mencapai kesejahteraan dan memenuhi kepentingan kehidupan
mereka. Penatakelolaan sektor pertambangan merupakan kehendak rakyat Indonesia yang
disampaikan melalui perwakilan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat untuk
dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan guna menjamin
pelaksanaan kebijakan di bidang pertambangan dapat dijalankan dengan baik,
tertib, transparan, efektif dan efisien (good governance) sehingga berimplikasi postif
terhadap perekonomian nasional.
Produk pertambangan merupakan kekayaan alam yang tidak terbarukan sehingga
pembangunan di bidang pertambangan harus dikelola (managed) secara baik,
efektif, efisien dan berkelanjutan (sustainable development). Kebijakan pembangunan
di bidang pertambangan ini juga bertujuan untuk mencegah eksploitasi berlebihan
di bidang pertambangan yang dapat merusak dan merugikan lingkungan.
Atas dasar hal tersebut , perlu ditetapkan suatu program yang komprehensif untuk
pengembangan industri hilir (hilirisasi) dalam rangka menciptakan produk olahan
tambang yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi. Salah satu diantara
kebijakan pemerintah pendukung program ini adalah melalui penetapan kebijakan
pelarangan ekspor produk pertambangan yang masih berupa bahan mentah (raw
material/ore) dan pengendalian ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan
pemurnian yang memenuhi batasan minimum.
KEDAULATAN
DI BIDANG PERTAMBANGAN
HAK HUKUM DAN POLITIK
UNTUK MELAKUKAN
TATAKELOLA SEKTOR
PERTAMBANGAN
PEMBANGUNAN SEKTOR
PERTAMBANGAN YANG
BERKELANJUTAN DAN
BERWAWASAN LINGKUNGAN
PENINGKATAN NILAI
TAMBAH DAN DAYA SAING
PRODUK PERTAMBANGAN
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
5
• Peningkatan nilai tambah merupakan suatu kewajiban.
• KK dan IUP diberikan waktu transisi 5 tahun untuk menyiapkan fasilitas pemurnian.
• Peningkatan Nilai tambah komoditas tambang Mineral dilakukan melalui kegiatan pengolahan
dan/atau pemurnian;
• Ekspor tambang hanya dapat dilakukan setelah memenuhi batas minimum pengolahan
dan/atau pemurnian;
• Pemegeng Kontrak Karya Mineral Logam dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar
negeri paling lama 5 tahun sejak tanggal berlakuknya permen ESDM no. 5 / 2017 setelah
melakukan perubahan bentuk pengusahaannya menjadi IUPK Operasi Produksi
Ekspor tambang hanya dapat dilakukan setelah:
• Memenuhi batas minimum pengolahan dan/atau pemurnian;
• Verifikasi di pelabuhan muat dan/atau
• Persetujuan ekspor setelah mempertimbangkan rekomendasi dari kementerian ESDM (khusus
lampiran II dan lampiran III).
• Masa Berlaku ekspor produk pertambangan hasil pengolahan (lampiran II) diperpanjang s/d
11 Januari 2022.
UU No. 04/2009
Permen ESDM No. 05/2017
Permendag No. 01/2017
PMK No. 13/PMK.010/2017
KEBIJAKAN PENINGKATAN EKSPOR PERTAMBANGAN BERNILAI TAMBAH
PP No. 23/2010 jo 1 /2017
• Pemegang KK wajib melakukan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
• Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan
penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu.
• Ketentuan lebih lanjut Mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian serta batasan
minimum pengolahan dan pemurnian diatur dengan Peraturan Menteri.
Produk Pengolahan Mineral Logam
Tingkat
Kemaujuan
Fisik
Pembangunan
Smelter
Tahap I
0 % s/d 30
%
Tahap I
30 % s/d
50 %
Tahap I
50 % s/d
75 %
Tahap I
75 % s/d
100 %
Bea Keluar 7,5 % 5 % 2,5 % 0
Mineral Logam Kriteria Tertentu
Nikel Kadar < 1,7 % Ni 10 %
Bauksit yang telah
dilakukan pencucian
dengan kadar ≥ 42 %
AI03
10 %
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
Kewajiban Pemenuhan & Pengolahan Dalam Negeri
“Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku
dan/atausebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri”
Pemenag IUP dan IUPK wajib meningkatkan Nilai tambah sumber daya mineral dan/atau Batubara”
Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau Batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara
“Pemegang kontrak karya yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5(lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”.
UU
No. 4
Tahun
2009
Pasal 3C
Pasal 9C
Pasal 102
Pasal 170
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
Relaksasi Ekspor Konsesntrat Mineral dan Produk Pertambangan tertentu
Mineral s/d 11 Januari 2022
Pasal 112 C Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017
Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan kegiatan
penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan
pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah
tertentu.
Pasal 17 Permen ESDM Nomor 05 Tahun 2017
Penjualan ke LN dalam jumlah tertentu hasil pengolahan, dapat
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 5 tahun sejak berlakunya
Peraturan Menteri ini.
Pasal 5 Permendag No 01/M-DAG/PER/1/2017 Tahun 2017
Produk Pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian (Lampiran
II) dan Produk Pertambangan tertentu (Lampiran III) hanya dapat
diekspor sampai dengan tanggal 11 Januari 2022.
Lampiran II PMK No . 13/PMK.010/2017
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia 8
I. Ekspor produk pertambangan pada Lampiran I
Mineral logam yang sudah mencapai batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian, serta
mineral bukan logam dan batuan yang sudah mencapai batasan minimum pengolahan :
• Verifikasi oleh Surveyor
II. Ekspor produk pertambangan pada Lampiran II :
Mineral logam yang sudah mencapai tahap pengolahan :
• Persetujuan Ekspor (PE)
• Verifikasi oleh Surveyor
• Hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 11 Januari 2022.
III. Ekspor Produk pertambangan pada lampiran III
produk pertambangan tertentu berupa nikel dengan kadar < 1,7% Ni dan bauksit yang telah
dilakukan pencucian dengan kadar ≥ 42 % AI2O3 :
• Persetujuan Ekspor (PE)
• Verifikasi oleh Surveyor
• Hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 11 Januari 2022.
IV.Produk pertambangan pada lampiran IV
Mineral logam, mineral bukan logam dan batuan dilarang diekspor jika masih dalam bentuk
ore/raw material dan belum mencapai batasan minimum.
INSTRUMEN KEBIJAKAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN SESUAI PERMENDAG NO. 01 TAHUN 2017
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
BUSINESS PROCESS FOR EXPORT OF MINING PRODUCTS
SURAT PESETUJUAN EKSPOR (SPE)
Lampiran I
VERIFIKASI (LS)
fotokopi IUPK, IUP, IUI, TDP, NPWP rekomendasi Dirjen Minerba
LS EKSPOR LC
PROSES BISNIS EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN
PEMURNIAN PERMENDAG 01 TAHUN 2017
IUP OP/ IUPK OP/ IUPK Pengolahan Pemurninan dilengkapi sertifikat CNC
IUI/TDI KK
Keabsahan administrasi Jumlah dan nilai barang Negara dan pelabuhan tujuan Jenis dan spesifikasi barang Waktu pengapalan dan pelabuhan
muat Bukti pelunasan royalti LC
Lampiran II dan III Lampiran IV • 112 Jenis Mineral Logam
dan Bukan Logam • 12 Jenis Batuan
• 10 Jenis Konsentrat Mineral Logam • Dan 1 Jenis Anoda Slime • Nikel dan bauksit tertentu
Hanya sampai 11 Januari 2022
Peran surveyor untuk memastikan legalitas asal tambang, lunas royalti dan spesifikasi minimum
yang dibolehkan ekspor, serta pelaku usaha
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
KETENTUAN DALAM PERMENDAG TIDAK BERLAKU TERHADAP:
barang pameran
barang bawaan penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas dan barang kiriman
Barang seni atau kerajinan berbahan batuan yang telah mengalami proses pengolahan
Produk industri berbahan baku impor atau Produk industri berbahan baku skrap
PENGECUALIAN
Ekspor Barang Contoh uji mineral dalam rangka
kerjasama penelitian dan pengembangan.
Pengecualian Batasan Pengolahan dan /atau pemurnian .
Harus mendapat persetujuan dari Dirjen sesuai pertimbangan teknis dari instansi pembina.
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
PERSETUJUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
Sumber. Kemendag up date 27 Febrauari 2017
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
Dasar Hukum
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar;
Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) ditetapkan dengan berpedoman pada :
• harga rata-rata tertinggi pada bursa internasional (LME/ Asian Metal);
• harga rata-rata tertinggi Free On Board (FOB),
• harga rata-rata tertinggi yang berlaku di pasar dalam negeri atau
• harga rata-rata tertinggi di negara pengimpor produk pertambangan hasil
HPE ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/kepala badan teknis terkait dan diterbitkan tiap bulan sampai tanggal 11 Januari 2022
HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG
DIKENAKAN BEA KELUAR
Okt - Des 2016 Mar 2017
% Au 15,25 ppm 25,30 ppm
% Ag 52,07 ppm 68,48 ppm
0
20
40
60
80
100
KK
Market Share & Progress Pembangunan Smelter
13
65%
21%
13%
1%
Market Share Volume Ekspor Konsentrat
SEBUKU IRON LATERITIC ORES, PTFREEPORT INDONESIA, PTNEWMONT NUSA TENGGARA, PTLain-Lain
1.2 1.2
0.01
Penerimaan BK Mineral Tahun 2016 (triliun rupiah)
PT FI PT Newmont Lain-Lain
Dengan adanya kebijakan yang baru, perhitungan oleh verifikator independen atas progres pembangunan smelter akan dimulai dari awal lagi dengan tanpa memasukkan Jaminan Kesungguhan.
Sebagian besar perusahaan pertambangan existing besaran progress pembangunan smelter akan terkoreksi negatif dikarenakan dihitung berdasarkan pembangunan fisik dan resapan biaya (sebelumnya hanya berdasarkan serapan biaya).
Pada tahun 2016, PT FI dan PT Newmont dalam kalkulasi penerimaan BK sektor mineral memberikan kontribusi hampir 100%.
Sumber. BKF
THANK YOU