Post on 14-Aug-2015
description
2.1.2 Indikator Kinerja
Menurut Dwiyanto (2006:50-51), beberapa indikator yang digunakan untuk
mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu :
1. Produktifitas Kerja :
- Sikap Aparat, dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari
kesediaan dan inisiatif para pegawai untuk bekerja secara efektif dan
efisien. Misalnya bagaimana para pegawai menata dokumen
sedemikian rupa sehingga ketika dokumen tersebut diperlukan dapat
dengan mudah ditemukan.
- Kemampuan, diharapkan aparatur memiliki keahlian dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Misalnya
untuk pekerjaan yang berkenaan dengan administrasi kependudukan,
maka pegawai yang diharapkan dapat melaksanakan tugas tersebut
adalah pegawai yang memiliki dasar pendidikan administrasi
kependudukan juga.
- Semangat kerja, yang dapat diartikan sebagai sikap antusiasme para
pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Sikap mental ini dapat dilihat
dari komitmen dan kemauan tinggi para pegawai dalam melaksanakan
tugasnya.
2. Kualitas Layanan
Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik
muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas pelayanan publik.
Menurut Dwiyanto, dengan demikian tingkat kepuasan masyarakat
terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik.
Keuntungan utama menggunakan tingkat kepuasan masyarakat sebagai
indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat
seringkali tersedia secara mudah dan murah, misalnya dapat diperoleh
dari media massa atau diskusi publik.
3. Responsivitas
Responsivitas yang dimaksud disini adalah kemampuan birokrasi
untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas
pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara
singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program
dan kegiatan pelayanan yang dibutuhkan dengan aspirasi dari
masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator
kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan
kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya,
terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang
rendah dapat dilihat dari ketidakselarasan antara pelayanan dengan
kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan
organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik.
Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya
memiliki kinerja yang jelek pula.
4. Responsibilitas
Poin penting responsibolitas yaitu menjelaskan apakah
pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan
prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik
yang eksplisit maupun yang emplisit, Lenvine dalam Dwiyanto
(2006:51). Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika
berbenturan dengan responsivitas. Disini dibutuhkan kebijaksanaan dari
pemerintah agar dapat memberikan layanan publik sesuai aspirasi
masyarakat namun pada pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip-
prinsip administrasi yang benar.
5. Akuntabilitas
Pejabat publik yang dipilih oleh masyarakat diharapkan dapat terus
secara konsisten memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan
norma-norma dalam masyarakat. Dalam konteks ini akuntabilitas dapat
dipahami bagaimana organisasi publik dapat memberikan layanan publik
dengan konsisten sesuai kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidak
hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi
publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya
harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma
yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan birokrasi publik memiliki
akuntabilitas yang tinggi jika kegiatan itu dianggap benar dan seseuai
dengan nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.
2.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Pegawai
Tinggi rendahnya kualitas kinerja pegawai tergantung kepada faktor-
faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor penentu pencapaian prestasi
kerja atau kinerja individu dalam organisasi menurut A.A. Anwar Prabu
Mangkunegara (2005:16-17) adalah sebagai berikut:
a. Kemampuan sumber daya manusia ( pegawai )
Kemampuan SDM adalah faktor utama yang mempengaruhi kinerja
pegawai. Masalah kualitas SDM pemerintah kelurahan merupakan
masalah penting dalam pelaksanaan Otoda. Oleh karena itu, peningkatan
SDM Pemerintah Kelurahan merupakan hal mendesak harus dilakukan,
agar pelaksanaan Otoda dapat berjalan sesuai diharapkan. Suatu
organisasi pemerintah daerah menuntut adanya pegawai yang memiliki
kemampuan dalam hubungan dengan pekerjaan sehingga menghasilkan
sesuatu yang optimal. Dari orientasi penelitian di lapangan terhadap
Staf-staf Pemerintah Kelurahan menunjukan masih rendahnya kualitas
SDM para pegawai tersebut. Adanya berbagai keluhan dan rasa
ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima atau yang
diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu indikasi kurang
baiknya kinerja pemerintah kelurahan. Semakin banyak keluhan
masyarakat semakin buruk ukuran kemampuan kinerja dari pemerintah
yang melayani masyarakat tersebut.
Dengan kata lain semakin tinggi kualitas SDM para pegawai maka
semakin tinggi kinerja pegawai. Kuliatas SDM yang tinggi sangat
dibutuhkan terutama ketika terjadi pelimpahan wewenang dari pimpinan
kepada bawahannya karena keterbatasan pengetahuan, waktu, dan tenaga
yang dimiliki pimpinan tersebut. Pemberian wewenang kepada bawahan
sangat penting dalam rangka efesiensi dan efektifitas kerja organisasi,
dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang dari pimpinan kepada
pegawai berkualitas SDM tinggi diharapkan tugas pekerjaan dalam
penyelesaiannya dapat tercapai dengan baik.
b. Faktor Individu
Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang
memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya
(jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis
dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik.
Konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama individu manusia
untuk mampu mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara
optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari
dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian diharapkan
pegawai organisasi publik adalah individu-individu yang mempunyai
integritas yang tinggi sehingga dapat memberikan layanan publik dengan
baik.
c. Sarana dan Prasarana
Dalam konteks pemerintahan daerah, di era otonomi luas di tuntut
adanya keterbukaan, akuntabilitas, ketanggapan, dan kreatifitas dari
segenap jajaran aparatur pemerintah daerah. Dalam dunia yang penuh
dengan kompetisi sangat diperlukan kemampuan birokrasi, sumber daya
aparatur dan sarana maupun prasarana yang baik untuk memberikan
tanggapan atau responsive terhadap berbagai tantangan secara akurat,
bijaksana, adil dan efektif.
Sarana dan Prasarana Di Kantor Kelurahan sangat penting disamping
peran unsur manusianya sendiri dan tentunya sangat mempengaruhi
kualitas kinerja aparat. Sarana pelayanan adalah segala jenis peralatan,
perlengkapan kerja, dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat
utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya sarana
pelayanan beraneka ragam jenis dan fungsinya bisa membuat pelayanan
pada masyarakat dapat lebih efisien dan efektif. Sarana pelayanan yang
memadai di tandai dengan jumlahnya yang mencukupi dan kondisinya
yang memadai. Sedangkan sarana pelayanan yang buruk ditandai dengan
jumlahnya yang tidak mencukupi dan kondisinya yang tidak memadai.
d. Faktor Lingkungan Organisasi
Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi pegawai
dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang
dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, kewenangan yang
memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif,
hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis peluang
berkarier dan fasilitas kerja yang relatif memadai.
Dari pendapat di atas dapat dijelaskan, bahwa faktor individu dan
faktor lingkungan organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai.
Kenyataan menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya pemerintah kelurahan menghadapi beberapa
kendala, salah satu diantaranya adalah rendahnya kemampuan
profesional yang belum kompetitif, etos kerja SDM pegawai yang
rendah dan sarana prasarana yang tersedia di kelurahan yang belum
memadai. Sehingga kinerja pelayanan pemerintah kelurahan belum
dapat berjalan dengan baik.