2.1.2 Indikator Kinerja

Menurut Dwiyanto (2006:50-51), beberapa indikator yang digunakan untuk

mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu :

1. Produktifitas Kerja :

- Sikap Aparat, dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari

kesediaan dan inisiatif para pegawai untuk bekerja secara efektif dan

efisien. Misalnya bagaimana para pegawai menata dokumen

sedemikian rupa sehingga ketika dokumen tersebut diperlukan dapat

dengan mudah ditemukan.

- Kemampuan, diharapkan aparatur memiliki keahlian dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Misalnya

untuk pekerjaan yang berkenaan dengan administrasi kependudukan,

maka pegawai yang diharapkan dapat melaksanakan tugas tersebut

adalah pegawai yang memiliki dasar pendidikan administrasi

kependudukan juga.

- Semangat kerja, yang dapat diartikan sebagai sikap antusiasme para

pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Sikap mental ini dapat dilihat

dari komitmen dan kemauan tinggi para pegawai dalam melaksanakan

tugasnya.

2. Kualitas Layanan

Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik

muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas pelayanan publik.

Menurut Dwiyanto, dengan demikian tingkat kepuasan masyarakat

terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik.

Keuntungan utama menggunakan tingkat kepuasan masyarakat sebagai

indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat

seringkali tersedia secara mudah dan murah, misalnya dapat diperoleh

dari media massa atau diskusi publik.

3. Responsivitas

Responsivitas yang dimaksud disini adalah kemampuan birokrasi

untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas

pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara

singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program

dan kegiatan pelayanan yang dibutuhkan dengan aspirasi dari

masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator

kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan

kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya,

terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang

rendah dapat dilihat dari ketidakselarasan antara pelayanan dengan

kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan

organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik.

Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya

memiliki kinerja yang jelek pula.

4. Responsibilitas

Poin penting responsibolitas yaitu menjelaskan apakah

pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan

prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik

yang eksplisit maupun yang emplisit, Lenvine dalam Dwiyanto

(2006:51). Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika

berbenturan dengan responsivitas. Disini dibutuhkan kebijaksanaan dari

pemerintah agar dapat memberikan layanan publik sesuai aspirasi

masyarakat namun pada pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip-

prinsip administrasi yang benar.

5. Akuntabilitas

Pejabat publik yang dipilih oleh masyarakat diharapkan dapat terus

secara konsisten memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan

norma-norma dalam masyarakat. Dalam konteks ini akuntabilitas dapat

dipahami bagaimana organisasi publik dapat memberikan layanan publik

dengan konsisten sesuai kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidak

hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi

publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya

harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma

yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan birokrasi publik memiliki

akuntabilitas yang tinggi jika kegiatan itu dianggap benar dan seseuai

dengan nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

2.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Pegawai

Tinggi rendahnya kualitas kinerja pegawai tergantung kepada faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor penentu pencapaian prestasi

kerja atau kinerja individu dalam organisasi menurut A.A. Anwar Prabu

Mangkunegara  (2005:16-17) adalah sebagai berikut:

a. Kemampuan sumber daya manusia ( pegawai )

Kemampuan SDM adalah faktor utama yang mempengaruhi kinerja

pegawai. Masalah kualitas SDM pemerintah kelurahan merupakan

masalah penting dalam pelaksanaan Otoda. Oleh karena itu, peningkatan

SDM Pemerintah Kelurahan merupakan hal mendesak harus dilakukan,

agar pelaksanaan Otoda dapat berjalan sesuai diharapkan. Suatu

organisasi pemerintah daerah menuntut adanya pegawai yang memiliki

kemampuan dalam hubungan dengan pekerjaan sehingga menghasilkan

sesuatu yang optimal. Dari orientasi penelitian di lapangan terhadap

Staf-staf Pemerintah Kelurahan menunjukan masih rendahnya kualitas

SDM para pegawai tersebut. Adanya berbagai keluhan dan rasa

ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima atau yang

diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu indikasi kurang

baiknya kinerja pemerintah kelurahan. Semakin banyak keluhan

masyarakat semakin buruk ukuran kemampuan kinerja dari pemerintah

yang melayani masyarakat tersebut.

Dengan kata lain semakin tinggi kualitas SDM para pegawai maka

semakin tinggi kinerja pegawai. Kuliatas SDM yang tinggi sangat

dibutuhkan terutama ketika terjadi pelimpahan wewenang dari pimpinan

kepada bawahannya karena keterbatasan pengetahuan, waktu, dan tenaga

yang dimiliki pimpinan tersebut. Pemberian wewenang kepada bawahan

sangat penting dalam rangka efesiensi dan efektifitas kerja organisasi,

dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang dari pimpinan kepada

pegawai berkualitas SDM tinggi diharapkan tugas pekerjaan dalam

penyelesaiannya dapat tercapai dengan baik.

b. Faktor Individu

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang

memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya

(jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis

dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik.

Konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama individu manusia

untuk mampu mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara

optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari

dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian diharapkan

pegawai organisasi publik adalah individu-individu yang mempunyai

integritas yang tinggi sehingga dapat memberikan layanan publik dengan

baik.

c. Sarana dan Prasarana

Dalam konteks pemerintahan daerah, di era otonomi luas di tuntut

adanya keterbukaan, akuntabilitas, ketanggapan, dan kreatifitas dari

segenap jajaran aparatur pemerintah daerah. Dalam dunia yang penuh

dengan kompetisi sangat diperlukan kemampuan birokrasi, sumber daya

aparatur dan sarana maupun prasarana yang baik untuk memberikan

tanggapan atau responsive terhadap berbagai tantangan secara akurat,

bijaksana, adil dan efektif.

Sarana dan Prasarana Di Kantor Kelurahan sangat penting disamping

peran unsur manusianya sendiri dan tentunya sangat mempengaruhi

kualitas kinerja aparat. Sarana pelayanan adalah segala jenis peralatan,

perlengkapan kerja, dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat

utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya sarana

pelayanan beraneka ragam jenis dan fungsinya bisa membuat pelayanan

pada masyarakat dapat lebih efisien dan efektif. Sarana pelayanan yang

memadai di tandai dengan jumlahnya yang mencukupi dan kondisinya

yang memadai. Sedangkan sarana pelayanan yang buruk ditandai dengan

jumlahnya yang tidak mencukupi dan kondisinya yang tidak memadai.

d. Faktor Lingkungan Organisasi

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi pegawai

dalam mencapai prestasi kerja.  Faktor lingkungan organisasi yang

dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, kewenangan yang

memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif,

hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis peluang

berkarier dan fasilitas kerja yang relatif memadai.

Dari pendapat di atas dapat dijelaskan, bahwa faktor individu dan

faktor lingkungan organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

Kenyataan menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya pemerintah kelurahan menghadapi beberapa

kendala, salah satu diantaranya adalah rendahnya kemampuan

profesional yang belum kompetitif, etos kerja SDM pegawai yang

rendah dan sarana prasarana yang tersedia di kelurahan yang belum

memadai. Sehingga kinerja pelayanan pemerintah kelurahan belum

dapat berjalan dengan baik.