Post on 21-Jan-2017
PENGELOLAAN PERBATASAN
NEGARA
.
TOPIK ;ESENSI KEBIJAKAN ASIMETRIS
DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN PERBATASAN
(Perpres. 12/2010)
BNPP
BNPP tediri dari 18 K/L serta 12 Gubernur
Kawasan Perbatasan
SettapBNPP
“BNPP dibantu oleh Sekretariat Tetap BNPP dengan tugas
membantu Kepala BNPP serta memberikan dukungan teknis, koordinatif dan administratif
kepada BNPP.”
Fungsi BNPP : Menetapkan kebijakan program, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikanpelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan
Intervensi lintas sektor
TUGAS BNPP
(Ps. 15 UU
43/2008)
1.
MENETAPKAN KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN PERBATASAN
2.
MENETAPKAN
RENCANA KEBUTUHA
N ANGGARAN
3.
MENGOORDINASIKAN
PELAKSANAAN
4.
MELAKSANAKAN
EVALUASI DAN
PENGAWASAN
TUGAS
BADAN NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN
PELAKSANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN
KAWASAN PERBATASAN DILAKUKAN OLEH
INSTANSI SESUAI TUGAS DAN UNGSINYA
(PASAL 2)
INWARD LOOKING OUTWARD LOOKING
HALAMAN BELAKANG HALAMAN DEPAN
KEAMANANKEAMANAN, KESEJAHTERAAN,
LINGKUNGAN
PERUBAHAN PARADIGMA
PERUBAHAN PARADIGMA
PERUBAHAN PARADIGMA
Melihat prespektif lebih luas terhadap negara tetangga dan dunia internasional dan tetap memberdayakan potensi dalam negeri.
Menjadikan masyarakat mampu berdiri sama tinggi atau lebih maju dalam beraktivitas dengan negara tetangga dan internasional
Menjamin keutuhan wilayah, kedaultan negara, perlindungan bangsa, sekaligus bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
wawanBNPP@2013
PARADIGMAPENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA
Pasal 361 Ayat (2) : Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan
meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan
kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai wilayah negara.
Pasal 361 Ayat (3) : Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk :
a. penetapan rencana detail tata ruang;
b . pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan
c. pembangunan sarana dan prasarana kawasan.
Pasal 361 Ayat (7) : Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan
perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di
negara tetangga
UNDANG-UNDANG NOM0R 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
BEBERAPA SEGMEN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT DAN LAUT MASIH BELUMTUNTAS/BERMASALAH (SEGMEN BERMASALAH BERUPA: OUTSTANDING BOUNDERPROBLEMS (OBP), UNRESOLVED, UNSURVEYED DAN SEJUMLAH BATAS MARITIM).
KONDISI KAWASAN PERBATASAN YANG BELUM SEPENUHNYA AMAN/TERTIB, SEHINGGASERING TERJADI KASUS-KASUS PELANGGARAN BATAS NEGARA DAN LINTAS BATASNEGARA YANG BERPOTENSI MERUGIKAN NEGARA (PERDAGANGAN ILLEGAL, PENCURIANIKAN, PEMBALAKAN LIAR, PERDAGANGAN MANUSIA).
KONDISI KAWASAN PERBATASAN YANG MASIH TERISOLIR DAN TERTINGGAL KARENATERBATASNYA INFRASTRUKTUR /SARANA PRASARANA.
KONDISI SOSIAL EKONOMI WARGA MASYARAKAT PERBATASAN YANG MASIH RENDAHPADAHAL POTENSI SUMBERDAYA CUKUP BESAR.
KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DENGAN NEGARA TETANGGA KHUSUSNYARI – MALAYSIA DAN SINGAPORE YANG DAPAT MENIMBULKAN KECEMBURUAN SOSIALDAN BERPOTENSI DEGRADASI JIWA KEBANGSAAN.
POTENSI SUMBER DAYA DI KAWASAN PERBATASAN BELUM DAPAT DIDAYAGUNAKANSECARA MAKSIMAL UNTUK MENINGKATKAN KEGIATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAANMASYARAKAT KAWASAN PERBATASAN, (BAHKAN MASIH TERDAPAT KETERGANTUNGANPEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DARI NEGARA TETANGGA /MALAYSIA)
MUNCUL KERESAHAN DAN KETIDAKPUASAN MASYARAKAT PERBATASAN KARENA NEGARA TIDAK HADIR (ISU EKSODUS DAN KEWARGANEGARAAN, SEPERTI KASUS LONG APARI,
LUMBIS OGONG, SEBATIK, DSB)
KONDISI FAKTUALKAWASAN PERBATASAN NEGARA
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN
MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM
KERANGKA NEGARA KESATUAN
A. PELETAKAN DASAR-DASAR DIMULAINYA
DESENTRALISASI ASIMETRIS
1. Pengembangan Kawasan Perbatasan
2. Pengembangan Daerah Tertinggal.
3. Pembangunan Desa dan Kawasan
Perdesaan.
4. Penguatan Tata Kelola dan Peningkatan
Kualitas Pemerintahan Daerah.
5. Penataan DOB Untuk Kesejahteraan
Rakyat.
B. PEMERATAAN PEMBANGUNAN ANTAR
WILAYAH TERUTAMA KAWASAN TIMUR
INDONESIA
C. PENGURANGAN KETIMPANGAN ANTAR
KELOMPOK EKONOMI MASYARAKAT
NAWA CITA PRESIDEN RI
11
Desetralisasi Asimetris
Menemukenali dan menetapkan Pola Dasar (Poldas) hubungan, proses dan format pemerintahan yang efektif dan efisien (Pusat-Daerah) dalam pengelolaan Kws.Perbatasan Negara, secara terpadu dan professional
UU No.43 Th.2008 :
Wil.Negara
UU No.23 Th.2014: Pemerintah Daerah
Psl. 361
Mengatur hubungan berkaitan Kewenangan, Keuangan, Kontrol dan Kelembagaan (terkait bagi Daerah penerima Desentralisasi Asismetris memiliki struktur kelembagaan bersifat khusus (Size of government atau Kemampuan fungsi pemerintah Kws.Perbatasan/ Governability);
Perbatasan perlu perlakuan khusus mengingat perannya sebagai batas dengan negara tetangga. Daerah perbatasan memegang fungsi penting karena kompleksitas masalah yang dihadapi. Daerah perbatasan harus sebagai halaman depan dan bukan halaman belakang NKRI
Wilayah Bts.Negara dan Kws.Perbatasan,
Kewenangan, Organisasi,
Kelembagaan, dan peran masyarakat
Kewajiban Pusat membangun
kawasan perbatasan, dan
perlakukan khusus Kecamatan
perbatasan negara
Butuh Kebijakan Asimetris/Inovasi/Terobosan Mekanisme Perencanaan, Penganggaran, Targeting,
Pengendalian dan Percepatan Pembangunan Kws.Perbatasan
Administrative Asymmetry (Fokus
Pelayanan)
Political Asymmetry (Fokus
Keberpihakan)
DESENTRALISASI ASIMETRIS LINGKUP PERBATASAN NEGARA
ARAH KEBIJAKAN
PENGELOLAAN PERBATASAN
1. PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH NEGARA (DARAT, LAUT,
UDARA) SERTA PEMELIHARAAN TANDA BATAS.
2. PENINGKATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN SERTA PENEGAKAN
HUKUM.
3. PEMANTAPAN PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA (CIQS)/POS LINTAS
BATAS NEGARA (PLBN).
4. PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN (RENCANA DETIL TATA
RUANG/RDTR).
5. PENINGKATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DAN
PEMUKIMAN DIKAWASAN PERBATASAN.
6. PENINGKATAN KOMODITAS UNGGULAN DAERAH DAN EKONOMI
KERAKYATAN YANG BERDAYA SAING.
7. PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN-KESEHATAN DAN
KEBUTUHAN SOSIAL DASAR KAWASAN PERBATASAN.
8. PENINGKATAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN SARANA
PRASARANA PELAYANAN PEMERINTAHAN.
ISU PENGELOLAAN
BATAS WILAYAH NEGARA (Penyelesaian Batas Darat, Laut,
Udara dan Pemanfaatannya; Sarpras Hankam dan Gakum; Diplomasi
Perundingan dan Operasi Pengamanan)
ISU PENGELOLAAN LINTAS BATAS (Criminal border;
illegal trafficking; terorist; Sarpras PLBN dan CIQS ; dan Diplomasi
lintas batas)
ISU PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN(Infrastruktur Dasar Pembuka Keterisolasian; Infrastruktur
Pendukung Perekonomian Rakyat, Infrastruktur Pelayanan Sosial
Dasar; Infrastruktur PLBN, Tata Ruang; dan Potensi kawasan
darat dan laut; PKSN dan Kec.Lokpri)
ISU KELEMBAGAAN (Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi
(KIS) Pusat, Sektoral dan Daerah; SDM Stakeholder; Keputusan
Politik Pro Perbatasan dan Kerjasama Bilateral/Trilateral;
Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan).
ISU PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA (URUSAN BATAS WILAYAH
NEGARA DAN URUSAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN)
10 PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN) SBG KONSENTRASI PENGEMBANGAN (DITAMBAH 16 PKSN DALAM TAHAPAN PERSIAPAN PENGEMBANGAN).
187 KECAMATAN SBG LOKASI PRIORITAS (LOKPRI) DI 41 KABUPATEN/KOTA PD 13 PROVINSI.
SASARAN DAN TARGET LOKASIPENGELOLAAN PERBATASAN
2015 - 2019
PEMBANGUNAN 7 (TUJUH) POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) TERPADU DAN SARANA PRASARANA PENUNJANG DI KAWASAN PERBATASAN
DOKUMEN PERENCANAAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA
RPJMN 2015-2019 (Per Pres No. 2 Tahun 2015)
RPJPN 2005 – 2025 (UU No. 17 Tahun 2007)
GRAND DESIGN/
DESAIN BESAR
PENGELOLAAN
BATAS WILAYAH
NEGARA DAN
KAWASAN
PERBATASAN
TAHUN 2011-2025
(JANGKA PANJANG)
Per BNPP No.1/2011
RENCANA INDUK
PENGELOLAAN
BATAS WILAYAH
NEGARA DAN
KAWASAN
PERBATASAN
TAHUN 2015-2019(JANGKA MENENGAH)
Per BNPP No.1/2015
RENCANA AKSI
PENGELOLAAN BATAS
WILAYAH NEGARA DAN
KAWASAN
PERBATASAN TAHUN
2011
TAHUN 2012, dst.(TAHUNAN)
2
1
3
MENGGAMBARKAN BAGAIMANA
VISI & MISI PENGELOLAAN
PERBATASAN SESUAI RPJPN
2005 – 2025 YANG AKAN
DIWUJUDKAN DALAM JANGKA
PANJANG TAHUN 2011 – 2025
MENGGAMBARKAN APA YANG
AKAN DILAKSANAKAN UTK
JANGKA LIMA TAHUNAN DALAM
MENGELOLA BATAS WILAYAH
NEGARA DAN KAWASAN
PERBATASAN (2015 – 2019)
MENGGAMBARKAN APA YANG
AKAN DILAKSANAKAN SETIAP
TAHUNNYA DALAM
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH
NEGARA DAN KAWASAN
PERBATASAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DANPENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA
DAN KAWASAN PERBATASAN
NAWA CITA KETIGAPRESIDEN
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka Negara Kesatuan.
UU NO.23 TAHUN 2014(Pasal 361 Ayat (7))
Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan
agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di
negara tetangga
DIPERLUKAN REGULASI/KEBIJAKAN YANG SECARA SPESIFIK MENGATUR KEWENANGAN TUGAS DAN PENDANAAN UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN
PERBATASAN NEGARA
MATRIKS HASIL EVALUASI RENCANA INDUK
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN 2015 - 2019
NO PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME) / SASARAN
KEGIATAN (OUTPUT) /
INDIKATOR
LOKASI TARGET 2015 - 2019
CAPAIAN TARGET
PER AGUSTUS 2016
(SEMENTARA)
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA
I Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat
A Aspek Penetapan dan Penegasan Batas
A.1 Peningkatan
Perundingan/Diplomasi
Batas Negara Wilayah Darat
1. Meningkatnya efektifitas diplomasi dan kejelasan batas wilayah negara dengan 3 negara tetangga di
kawasan perbatasan darat
Jumlah perundingan
batas wilayah negara RI-
Malaysia
Kaltara, Kaltim,Kalbar 20 Perundingan 12 Perundingan
Jumlah perundingan
batas wilayah negara RI-
PNG
Papua 5 Perundingan 5 Perundingan
Jumlah perundingan
batas wilayah negara RI-
RDTL
NTT 5 Perundingan 2 Perundingan
2. Terwujudnya tanda batas negara di perbatasan
Jumlah Border Sign Post
RI-Malaysia
Kaltara, Kaltim dan
Kalbar200 Unit 22 Unit
Jumlah Border Sign Post
RI-RDTLNTT 25 Unit 11 Unit
Jumlah Border Sign Post
RI-PNGPapua 200 Unit 23 Unit
Jumlah Pilar Batas RI-
RDTLNTT 550 Unit 137 Unit
Jumlah Pilar Batas RI-
PNGPapua 770 Unit 198 Unit
A.2 Peningkatan Investigasi,
Refixation, dan Maintenance
(IRM)
1. Terjaganya keberadaan pilar batas negara wilayah darat
Panjang (km) patok pilar
batas yang terpelihara
dan diperbaiki oleh kedua
negara
Kaltara, Kaltim dan
Kalbar250 km 75 km
NO PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME) / SASARAN
KEGIATAN (OUTPUT) /
INDIKATOR
LOKASI TARGET 2015 - 2019
CAPAIAN TARGET
PER AGUSTUS 2016
(SEMENTARA))
2. Terwujudnya tanda batas negara di perbatasan
Jumlah Border Sign Post
RI-Malaysia
Kaltara, Kaltim dan
Kalbar300 Unit 127 Unit
Jumlah Border Sign Post
RI-PNGPapua 300 Unit 23 Unit
A.3 Pembangunan/Peningkatan
Jalur Inspeksi Perbatasan
(JIP)
1.Terwujudnya akses jalan ke garis batas negara dan menurunnya aktifitas ilegal di perbatasan
Panjang (km) jalur
inspeksi perbatasan
yang terbangun
Kaltara, Kaltim dan
Kalbar500 km 111 km
A.4 Pembangunan/Peningkatan
Sarana Prasarana Serta
Operasional Perbatasan
1. Terjaganya kedaulatan negara di perbatasan
Jumlah peningkatan/
pembangunan Pos
Pamtas (sarpras
pendukung patroli yang
diberikan)
Kaltara,
Kaltim,Kalbar,NTT
dan Papua
100 Unit 17 Unit
Jumlah alat komunikasi
Pos Pamtas
Kaltara,
Kaltim,Kalbar,NTT
dan Papua
100 Unit 5 Unit
Jumlah kendaraan roda
4 operasional Pos
Pamtas dan roda 2
Kaltara,
Kaltim,Kalbar,NTT
dan Papua
100 Unit 15 Unit
B.3b Tidak ada pelanggaran dan aktifitas ilegal
Porsentase tidak ada
pelanggaran dan
aktifitas ilegal
Kalbar, Kaltara,
Kaltim, NTT, Papua100% 45%
NO PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME) / SASARAN
KEGIATAN (OUTPUT) /
INDIKATOR
LOKASI TARGET 2015 - 2019
CAPAIAN TARGET
PER AGUSTUS 2016
(SEMENTARA))
II Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara
A Aspek Penetapan dan Penegasan Batas
Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum Dan Perjanjian Internasional
A.5 Optimalisasi Diplomasi
Terkait Dengan
Pengelolaan Hukum Dan
Perjanjian Internasional
1. Meningkatnya Kualitas Hukum Dan Perjanjian Internasional Yang Aman Dari
Aspek Politis, Yuridis, Teknis, Dan Keamanan ditetapkan oleh kementerian
teknis yang terkait
Jumlah perundingan
dalam rangka upaya
penyelesaian
penetapan batas
wilayah nasional di
laut
Batas Laut RI-
Negara Tetangga60 kali 33 kali
Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
A.6
Peningkatan Investigasi
dan pemeliharaan Titik
Referensi (TR)/Titik
Dasar (TD)
1.
2.
Teridentifikasinya kondisi TR di lokasi Titik Dasar
Jumlah pilar Titik
Referensi (TR)/Titik
Dasar (TD)
Sabuk Selatan
(Merauke -
Simeulue)
50 pilarTR/TD 50 pilarTR/TD
Terpeliharanya keberadaan Titik Referensi (TR) di lokasi Titik Dasar (TD)
Jumlah pilar Titik
Referensi (TR)/Titik
Dasar (TD)
Sabuk Utara dari
Pulau Rondo
sampai Jayapura
50 pilarTR/TD 50 pilariTR/TD
A.7 Penegakan Hukum dan
Kedaulatan Wilayah
Udara Nasional
1. Terlaksananya Perubahan UU No. 1/2009 dan pengambilalihan pengendalian
lintas udara (FIR)
Jumlah Regulasi
Perubahan UU
No.1/2009 dan FGD
pengambilalihan FIR
FIR sector ABC di
atas Kep.Natuna,
Singapura dan
Malaysia
- 15 FGD
Rancangan Inpres FIR- 1 Draft Regulasi
Perubahan UU
no.1/2009
Jumlah dermaga
terbangun
Dermaga Hankam
di Sei Pancang,
Sungai Torasi,
Merauke, P.
Batek, P. Rondo,
P. Tokong Hiu, P.
Dana, P. Mangkai
8 Paket 1 Paket (Sei Pancang)
NO PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME) / SASARAN
KEGIATAN (OUTPUT) /
INDIKATOR
LOKASI TARGET 2015 - 2019
CAPAIAN TARGET
PER AGUSTUS 2016
(SEMENTARA)
PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA
A Aspek Sarana-Prasarana Lintas Batas Darat dan Laut
Program Penguatan Pemerintahan Umum
A.8 Kegiatan pengembangan
dan Penataan Wilayah
Administrasi dan
Perbatasan
1. Terfasilitasinya penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah, toponimi,
dan pengembangan/pengelolaan/penyediaan sarpras perbatasan antar negara
Jumlah provinsi yang
melaksanakan
kerjasama
perbatasan antar
negara (JIM,
SOSEKMALINDO,
JBC RI-RDTL, JBC
RI-PNG)
6 Provinsi2 Provinsi (Kaltara dan
NTT)
Jumlah Pos Lintas
Batas Negara (PLBN)
Yang Terbangun
7 PLBN 2 PLBN
Terlaksananya
dukungan
manajemen
pengelolaan PLBN
yang terbangun.
7 PLBN
1 Rancangan Perka
Pengelolaan PLBN
Terpadu
Jumlah kesepakatan
kerjasama lintas
batas yang terlaksana
dan terukur
30 dokumen 4 Dokumen
NO PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME) / SASARAN
KEGIATAN (OUTPUT) /
INDIKATOR
LOKASI TARGET 2015 - 2019
CAPAIAN TARGET
PER AGUSTUS 2016
(SEMENTARA)
PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN
Aspek Infrastruktur Kawasan Perbatasan Darat dan Laut
Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konsevasi Energi
A.9 Kegiatan Pembinaan,
Pengawasan dan Pengusahaan
Aneka Energi Baru Terbarukan
1. Terwujudnya Pembangunan Pembangkit Listrik dari EBT
Pembangunan Pembangkit
Listrik dari EBT (PLTS)
187 Lokasi Priroitas
Kecamatan di Kawasan
Perbatasan
300 unit 170 Titik PLTS
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
A.10 Kegiatan Penyusunan Kebijakan
dan Program serta Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan
Ketenagalistrikan
2. Terbangunnya Sistem Distribusi dan tersedianya sambungan Listrik untuk Rumah Tangga tidak Mampu
(QW)
Pembangunan PLTD
187 Lokasi Prioritas
Kecamatan di Kawasan
Perbatasan
500 unit 0
Pembangunan Pembangkit
Listrik PLTD di PLBN16 PLBN 16 unit 7 PLBN
Program Penyediaan Infrastruktur & Layanan Telekomunikasi & Penyiaran
A.11 Penyediaan Infrastruktur &
Layanan Telekomunikasi &
Penyiaran
3. Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di
wilayah non komersil
Jumlah Penyediaan Akses
Internet187 Lokpri 800 unit 0 Unit
Jumlah BTS yang dibangun
di Daerah Blank Spot
Layanan Telekomunikasi di
Kawasan Perbatasan
187 Lokpri 500 unit 3 Unit
Jumlah infrastruktur
penyiaran di daerah
perbatasan
60 Lokasi Prioritas 60 unit 2 Unit
NO PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME) / SASARAN
KEGIATAN (OUTPUT) /
INDIKATOR
LOKASI TARGET 2015 - 2019
CAPAIAN TARGET
PER AGUSTUS 2016
(SEMENTARA)
Program Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
A.12 Pengembangan Infrastruktur
dan Layanan Telekomunikasi
dan Penyiaran
1 Meningkatnya jangkauan siaran dan kualitas siaran penyiaran publik
Jumlah lokasi
pembangunan/perbaikan
tower serta sarana dan
prasarana pendukung LPP
TVRI di kawasan
perbatasan
30 Kabupaten 30 unit 3 Unit
Jumlah lokasi fasilitas
(pemancar, genset, dll) LPP
RRI yang direhabilitasi di
wilayah perbatasan
25 Kecamatan 25 unit 5 Unit
Program Penyelenggaraan Jalan, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Non Status
A.13 Penyelenggaraan Jalan,
Pelaksanaan Preservasi dan
Peningkatan Kapasitas Jalan
Non Status
1 Terlaksananya Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jalan/Jembatan Non Status
Jumlah Panjang Jalan Non
Status yang
dibangun/ditingkatkan
pada kawasan perbatasan
187 Lokasi Kecamatan
Prioritas4.318 km 213 km
Jumlah Panjang
Jembatan Non Status
yang
dibangun/ditingkatkan di
Kawasan Perbatasan
187 Lokasi Kecamatan
Prioritas445 m 127 m
Program Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
A.14 Pembangunan dan Pengelolaan
Prasarana dan Fasilitas Lalu
Lintas Angkutan Jalan
Terwujudnya Kinerja Pelayanan LLAJ (Simpul & Konektifitas)
Jumlah Lokasi
Pembangunan/Rehabilitas
i/Peningkatan Terminal
2 Kabupaten di
Kawasan Perbatasan2 unit Belum Terdata
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut, Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan di Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Laut
A.15 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi
Laut, Kegiatan Pengelolaan dan
Penyelenggaraan di Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Meningkatnya Ketersediaan dan Kehandalan armada pelayaran nasional
Jumlah Kapal Perintis
Penumpang dan Barang
yang dibangun/disediakan
20 Kabupaten di
Kawasan Perbatasan90 unit 1 Unit ( Rute Sebatik-Tawau)
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalu Lintas ASDP Laut
A.16 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Transportasi ASDP
dan Pengelolaan Prasarana
Lalu Lintas ASDP
Terwujudnya Konektifitas LLASDP (Aksesibilitas, Sarana dan Prasarana)
Jumlah
Pembangunan/Rehabilitas
i Pelabuhan/Dermaga
15 Kabupaten di
Kawasan Perbatasan122 unit 3 Unit
NO PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)
/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
/ INDIKATOR
LOKASI TARGET 2015 - 2019
CAPAIAN TARGET
PER AGUSTUS 2016
(SEMENTARA)
Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara
A.17 Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Bandar
Udara
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi Udara
Jumlah Bandar Udara yang
dikembangkan di Kawasan
Perbatasan
28 Kabupaten di
kawasan
perbatasanPerbatasan
39 bandara2 Bandara (Kab. Anambas dan
Kab.Miangas)
B Aspek Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Darat dan Laut
B.1 Penataan Regulasi Penataan
Ruang Kawasan PerbatasanMeningkatnya kualitas pengaturan penataan ruang kawasan perbatasan
Jumlah regulasi yang
disusun dan ditetapkan
dalam rangka
pemanfaatan ruang
kawasan perbatasan
13 Provinsi Kawasan
Perbatasan13 rekomendasi
10 Rancangan Rencana
Detail Tata Ruang
Kecamatan Lokpri dan 5
Rancangan Rencana Detail
PKSN
Jumlah regulasi yang
disusun dan ditetapkan
dalam rangka
pengendalian
pemanfaatan ruang
kawasan perbatasan
13 Provinsi Kawasan
Perbatasan13 rekomendasi
10 Rancangan Rencana
Detail Tata Ruang
Kecamatan Lokpri dan 5
Rancangan Rencana Detail
PKSN
NO PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME) / SASARAN
KEGIATAN (OUTPUT) /
INDIKATOR
LOKASI TARGET 2015 - 2019
CAPAIAN TARGET
PER AGUSTUS 2016
(SEMENTARA)
C Aspek Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan Darat
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi Dan UKM
C.1 Sarana prasarana LLP KUKM Terbangunnya sarana LLP KUKM
Gedung/bangunan LLP
KUKM81 lokpri darat 81 Paket Belum Terdata
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
C.2 Peningkatan akses usaha mikro
pada pembiayaan dan layanan
keuangan lainnya
Meningkatnya kapasitas pembiayaan usaha mikro
Koperasi pemula yang
mendapatkan bimbingan
dan penguatan permodalan
81 lokpri darat 162 koperasi Belum Terdata
C.3 Penguatan kapasitas koperasi dan
sentra usaha mikro dalam rangka
mendukung pengembangan produk
unggulan melalui pemanfaatan
sumber daya lokal
Meningkatnya pengembangan, produktivitas dan keberlanjutan pengusahaan produk unggulan daerah
berbasis koperasi/sentra usaha mikro (Quick Wins )
Koperasi produksi/sentra
usaha mikro yang
diperkuat sistem bisnis dan
kapasitas produksinya
(skema manajemen/sistem
bisnis, penguatan
kapasitas, pendampingan
dan pendataan)
81 lokpri darat 81 koperasi Belum Terdata
C.4 Penataan usaha
informal/pedagang kaki lima di
perkotaan dan daerah tujuan
wisata
C.4 Meningkatnya akses pemasaran usaha informal, termasuk gerakan ekonomi kuliner rakyat kreatif dan penataan
sentra-sentra kuliner di kota-kota pesisir (Program Lanjutan)
- Pedagang skala mikro
informal/pedagang kaki
lima yang difasilitasi
penataan lokasi dan
sarana usaha,
pemasaran serta
promosi di perkotaan
dan daerah wisata
(bantuan, skema
manajemen,
pendampingan dan
pendataan) (Program
Lanjutan)
81 lokpri darat 405 umi Belum Terdata
- Usaha mikro/koperasi
produsen yang
difasilitasi promosi dan
pemasaran produknya
pada event lokal dan
kepariwisataan
(fasilitasi event
/pameran dan
pendataan) (Program
Lanjutan)
81 lokpri darat 405 umi Belum Terdata
NO PROGRAM /
KEGIATAN
SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /
INDIKATOR
LOKASI TARGET 2015 - 2019
CAPAIAN TARGET
PER AGUSTUS 2016
(SEMENTARA)
D Aspek Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan Laut
D.1 Pengembangan
Pembangunan dan
Pengelolaan Pelabuhan
Perikanan Pendukung
PKSN
Meningkatnya Pelabuhan Perikanan
yang Dibangun dan Dikembangkan
Jumlah pengembangan dan
pembangunan pelabuhan perikanan
daerah prioritas/PKSN
5 Lokasi PKSN Kawasan
Perbatasan Laut5 unit Belum Terdata
D.2 Pembinaan dan
Pengembangan Kapal
Perikanan, Alat
Penangkapan Ikan dan
Pengawasan Kapal
Perikanan di Kawasan
Perbatasan
Meningkatnya Armada Perikanan Tangkap Nasional yang Modern dan Berdaya Saing
Jumlah sarpras pendukung
penangkapan kapal/perahu
penangkap ikan ≥ 30 GT
75 LOKPRI 75 unit Belum Terdata
D.3 Pengelolaan Sistem
Prasarana dan Sarana
Pembudidayaan Ikan di
kawasan perbatasan
Tata kelola Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Budidaya di bidang Prasarana dan Sarana yang berdaya saing dan
berkelanjutan
Jumlah Sarpras Budidaya Perikanan 20 LOKPRI 100 unit 5 Unit
Jumlah Sarpras Budidaya Rumput
Laut30 LOKPRI 180 unit 10 Unit
D.4 Peningkatan daya saing
usaha produk kelautan
dan perikanan berbasis
SDA, SDM, dan IPTEK
di kawasan perbatasan
Meningkatnya Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan di Sentra Perikanan Terpadu
Jumlah Sarpras Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan5 LOKPRI 75 unit Belum Terdata
Jumlah Sarpras Peningkatan Mutu
Hasil Perikanan (Cold Storage
Kapasitas 50 Ton)
5 LOKPRI 5 unit Belum Terdata
D.5 Operasional dan
Pemeliharaan Kapal
Pengawas
D.5 Pengawasan WPP-NRI dari Kegiatan IUU Fishing dan Kegiatan yang Merusak SDKP yang efektif
- Jumlah Kapal Pengawas
Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan
5 LOKPRI (Laut Cina
selatan, Laut
Sulawesi, Samudra
Pasifik, Laut
Arafuru, Ilwaki)
10 unit Belum Terdata
D.6 Pengelolaan Sumber
Daya Laut, Pesisir,
dan Pulau-Pulau
Kecil
D.6 Berkembangnya ekonomi di Pulau-pulau Kecil Terluar
- Jumlah sarana dan prasarana
pendukung ekonomi yang
memadai pada PPKT berpenduduk
yang termasuk dalam lokpri
kawasan perbatasan laut
29 LOKPRI 29 unit Belum Terdata
- Jumlah PPKT yang termasuk
dalam lokpri kawasan perbatasan
laut yang ditingkatkan
Rehabilitasi Ekosistemnya
50 LOKPRI 50 lokpri Belum Terdata
NO PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /
INDIKATOR
LOKASI TARGET 2015 - 2019
CAPAIAN TARGET
PER AGUSTUS 2016
(SEMENTARA)
E Aspek Pelayanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan Darat dan Laut
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di Kawasan Perbatasan
E.1 Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Untuk Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang
mendapatkan BOK187 LOKPRI 220 12
Pembinaan Upaya
Kesehatan DasarMeningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas bagi masyarakat
Jumlah Puskesmas prioritas
nasional di kawasan
perbatasan dengan negara
tetangga yang memenuhi
standar pelayanan kesehatan
primer
100 LOKPRI 41 15
Jumlah provinsi yang
membina pelayanan
kesehatan daerah
terpencil/sangat terpencil,
perbatasan dan pulau-pulau
kecil terluar
13 Prov 13
3 Provinsi dan 12
Kabupaten
Jumlah kabupaten/kota yang
membina pelayanan
kesehatan daerah perbatasan
dan pulau-pulau kecil terluar
41 Kab 41
Pembinaan Upaya
Kesehatan RujukanTersedianya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh
masyarakat
Jumlah RS Pratama di DTPK 50 LOKPRI 50 5
Peningkatan Pelayanan Pendidikan Di Kawasan Perbatasan
Program Pendidikan Islam
E.2 Peningkatan Akses,
Mutu, Kesejahteraan
dan Subsidi
Pendidikan Keagamaan
Islam
Meningkatnya Akses, Kualitas, Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan
Tersalurkannya Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam
Pengembangan Pend.
Keagamaan Terpadu di Wil.
Perbatasan
50 LOKPRI 50 Belum Terdata
Program Pendidikan Dasar
Penjaminan Kepastian
Layanan Pendidikan
SD
Tersedianya Layanan Pendidikan SD
Jumlah Ruang Kelas SD yang
dibangun187 LOKPRI 1,500 Belum Terdata
Jumlah Sekolah SD yang
dibangun5 LOKPRI
5Belum Terdata
Jumlah ruang kelas SD yang
direhabilitasi187 LOKPRI 1,500 Belum Terdata
NO PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /
INDIKATOR
LOKASI TARGET 2015 - 2019
CAPAIAN TARGET
PER AGUSTUS 2016
(SEMENTARA)
PENGUATAN KELEMBAGAAN
Program Pengembangan Kebijakan Asimetris untuk Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara
A.1 Pengembangan Kebijakan
Pembangunan Infrastruktur
Pemerintahan Kecamatan Lokasi
Prioritas Kawasan Perbatasan Negara
Tersedianya Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan
Negara
Jumlah dokumen Rancang
Bangun Pilot Project
Pengembangan Infrastruktur
Pemerintahan Kecamatan
Lokasi Prioritas Kawasan
Perbatasan Negara
Lokpri 8 Belum Terdata
Jumlah dokumen Kajian
Pengembangan dan
Penanganan Masalah
Pengelolaan Infrastruktur
Pemerintahan Kecamatan
Lokasi Prioritas Kawasan
Perbatasan Negara
Lokpri 8 8 Dokumen
Jumlah Aplikasi dan Data
Base Infrastruktur
Pemerintahan Kecamatan
Lokasi Prioritas Kawasan
Perbatasan Negara
Regional 4 4
Jumlah Kecamatan Lokasi
Prioritas yang dilakukan
penataan Administrasi
Kependudukan di Kawasan
Perbatasan Negara
Lokpri 164 Belum Terdata
Penataan Daerah Otonom di Kawasan
Perbatasan NegaraTerbentuknya Daerah Persiapan Otonom Baru di Kawasan Perbatasan Negara
Jumlah Daerah Persiapan
Otonomi Baru di Kawasan
Perbatasan Negara
Kabupaten/Kota Kawasan
Perbatasan Negara28 28
Program Regulasi Penguatan Kelembagaan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara
A.2 Penyusunan Peraturan Perundangan
tentang Penguatan Kelembagaan
Pengelolaan dan Pengembangan
Kawasan Perbatasan Negara
Tersedianya Peraturan Perundangan tentang Penguatan Kelembagaan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan
Perbatasan Negara
Jumlah dokumen Peraturan
Perundangan tentang
Penguatan Kelembagaan
Pengelolaan dan
Pengembangan Kawasan
Perbatasan Negara
Terpusat 6 2 Dokumen
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN RENAKSI TA. 2015
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA
AWAL
(PERKABAN
NO 11 TH 2015)
JML PAKETANGGARAN
PERUBAHAN
REALISASI
ANGGARAN
31 DES 2015
PROSEN
(%)
PENANGGUNG
JAWAB
(ASDEP)
01 02 03 04 05 06 07 08
1 PERTAHANAN 820,506,896,550 871 807,519,231,550 694,848,594,850 86.05% Bts Ngr Wil Drt
2 PU & PERA 4,526,177,536,000 369 3,501,301,051,000 3,426,373,208,509 97.86% Infra Fisik + Kesra
3 PERHUBUNGAN 3,418,837,184,558 539 1,611,096,500,637 1,439,998,052,269 89.38% Infra Fisik
4 KOMINFO 100,000,000,000 15 8,533,333,334 4,319,371,134 50.62% Infra Fisik
5 ESDM (KELISTRIKAN) 1,260,331,497,000 80 361,250,000,000 92,371,625,000 25.57% Infra Fisik
6 DIKBUD 810,682,795,000 144 810,682,795,000 712,470,171,750 87.89% Infra EkoKesra
7 KESEHATAN 457,812,968,750 126 457,812,968,750 410,959,670,000 89.77% Infra EkoKesra
8 DESA, PDT & TRANS 531,150,000,000 125 275,345,067,256 179,380,783,931 65.15% Potensi Darat
9 DALAM NEGERI 322,023,443,001 45 56,433,858,000 56,433,858,000 100.00% Infra Pem
10 BNPP 52,222,684,000 30 52,222,684,000 50,672,684,272 97.03% Biro PKH
11 PERTANIAN 260,381,407,000 380 188,108,527,000 178,063,883,204 94.66% Potensi Darat
12 KOPERASI & UMKM 18,000,000,000 139 26,153,810,000 26,153,810,000 100.00% Potensi Darat
13 PERINDUSTRIAN 10,075,133,500 38 2,412,624,000 1,994,016,300 82.65% Potensi Darat
14 PERDAGANGAN 160,033,470,000 41 160,033,469,997 73,095,231,242 45.67% Potensi Laut + Kesra
15 KELAUTAN DAN PERIKANAN 251,086,374,000 80 334,069,069,000 314,666,778,229 94.19% Potensi Laut
16 PARIWISATA 22,882,638,000 5 6,750,000,000 4,945,000,000 73.26% Potensi Laut
17 KETENAGAKERJAAN 16,950,852,000 32 17,125,436,000 15,910,146,500 92.90% Potensi Laut
18 SOSIAL 52,896,363,000 - 53,376,363,000 53,376,363,000 100.00% Infra Pem
19 AGAMA 659,227,972,000 628 659,227,972,000 571,488,566,838 86.69% Infra EkoKesra
20 HUKUM & HAM 7,197,188,000 - 7,197,188,000 - 0.00% Tasbara
21 PP & PA 709,193,000 - 709,193,000 - 0.00% Bts Ngr Wil Laut Udr
22 PEMUDA & OLAHRAGA 1,720,000,000 - 1,720,000,000 - 0.00% Tasbara
23 LH & KEHUTANAN 142,314,820,000 - 142,314,820,000 - 0.00% Tata Ruang
24 BIG 6,979,561,000 326 6,539,000,000 6,539,000,000 100.00% Bts Ngr Wil Drt
25 POLRI 5,619,024,000 4 5,619,024,000 3,371,414,400 60.00% Bts Ngr Wil Laut Udr
26 BAKAMLA 48,726,825,000 20 43,289,345,000 36,372,189,300 84.02% Bts Ngr Wil Laut Udr
27 KEUANGAN - - - - 0.00% Tasbara
28 AGRARIA DAN TATA RUANG - - - - 0.00% Tata Ruang
JUMLAH 13,964,545,825,359 4037 9,596,843,330,524 8,353,804,418,728 87.05% 10
REVIU
PELAKSANAAN RENCANA AKSI PENGELOLAAN PERBATASAN
TAHUN 2015
ANGGARAN YANG TELAH DIALOKASIKAN
OLEH 27 KEMENTERIAN/LPNK
SEBESAR Rp. 13,964 TRILYUN LEBIH,
MELIPUTI 4.037 PAKET KEGIATAN(SUMBER DANA APBN : REGULER,TP, DAK)
TERJADI PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN
MENJADI Rp. 9,691 TRILYUN LEBIH,
REALISASI RP. 8,100 TRILYUN LEBIH (83,59%)
HASIL MONEV DIKETAHUI SEKITAR 14,6 % (Rp.1,18 T)
YANG TERKAIT DENGAN LOKPRI DAN PKSN
3. Realisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara TA.2016 (Data Sementara 10 Agustus 2016)
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA
RENAKSI TA. 2016 (PER 10 AGUSTUS 2016)
KET.
ANGGARAN AWALANGGARAN
PERUBAHAN REALISASI PROSENTASE
02 03 04 05 06 07
1 PERTAHANAN 457,334,498,000 457,334,498,000 - - Belum Melaporkan
2 PU & PERA 3,065,057,200,680 4,506,588,670,180 1,058,173,875,124 23.48
3 PERHUBUNGAN 2,258,060,948,000 2,258,060,948,000 330,580,122,787 14.64
4 KOMINFO 99,695,091,000 99,695,091,000 9,102,161,808 9.13
5 ESDM (KELISTRIKAN) 297,772,160,000 297,772,160,000 31,444,740,096 10.56
6 DIKBUD 173,185,334,920 173,185,334,920 14,973,830,000 8.65
7 KESEHATAN 716,697,733,886 715,697,733,886 87,197,834,000 12.18
8 DESA, PDT & TRANS 397,000,000,000 397,000,000,000 - - Belum Melaporkan
9 DALAM NEGERI 36,236,240,000 36,236,240,000 7,881,382,200 21.75
10 BNPP 34,150,000,000 29,800,000,000 2,944,650,000 9.88
11 PERTANIAN 447,215,045,000 447,215,045,000 - - Belum Melaporkan
12 KOPERASI & UMKM 11,625,000,000 11,625,000,000 - - Belum Melaporkan
13 PERINDUSTRIAN 32,482,052,200 32,482,052,200 - - Belum Melaporkan
14 PERDAGANGAN 127,964,859,471 268,716,868,942 14,839,225,132 5.52
15 KELAUTAN DAN PERIKANAN 328,149,914,000 342,349,631,000 6,158,965,574 1.80
16 PARIWISATA 3,119,160,000 6,708,970,000 200,665,000 2.99
17 KETENAGAKERJAAN 20,666,636,000 20,666,626,000 10,155,004,050 49.14
18 SOSIAL - - - - Belum Melaporkan
19 AGAMA 67,788,486,000 67,788,486,000 6,390,540,000 9.43
20 HUKUM & HAM - - - - Belum Melaporkan
21 PP & PA - - - - Tidak Terdapat Alokasi
22 PEMUDA & OLAHRAGA - - - - Belum Melaporkan
23 LH & KEHUTANAN 182,730,220,000 182,730,220,000 - - Belum Melaporkan
24 BIG 8,496,158,000 8,496,158,000 - - Belum Melaporkan
25 POLRI 183,949,537,900 183,949,537,900 45,987,384,475 25.00
26 BAKAMLA 247,182,916,000 247,182,916,000 74,154,874,800 30.00
27 KEUANGAN - - - - Tidak Terdapat Alokasi
28 AGRARIA DAN TATA RUANG 4,710,801,000 4,710,801,000 - - Belum Melaporkan
Kementerian/LPNK telah melakukan upaya pembangunan kawasan perbatasan negara, mayoritas kegiatan yang akan dilaksanakan berfokus di 41 Kab/Kota Perbatasan namun locus 150 Kec.Lokpri sebagai target pembangunan TA.2017 masih belum optimal (relative cakupan 30 Kec.Lokpri dari target 150 Kec.Lokpri)
Perlu dikendalikan agar akhir tahun 2019 pembangunan fisik di 187 Kec.Lokpri dan 10 PKSN dapat terwujud dan dirasakan langsung oleh masyarakat perbatasan;
3. Hasil Musrenbangnas RKP 2017 terkait Pengelolaan Perbatasan Negara
REKOMENDASI PENGUATAN KEBIJAKAN ASISMETRIS DALAM PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA
• Nomenklatur pembangunan perbatasan negara adalah pembangunan di lokasi 187 Kec.Lokpri, 10 PKSN dan 7 PLBN, dan diluar lokasi tsb.bukan pembangunan perbatasan negara; Hal ini penting sebagai acuan nasional bagi KL;
• Perlu ditingkatkan prosentasi alokasi anggaran pembangunan perbatasan negara termasuk kebutuhan DAK;
• Butuh eksistensi Badan Perbatasan Daerah Prov/Kab/Kota yang telah dibentuk atas amanat UU No. 43 Th.2008 agar terlaksana percepatan pembangunan perbatasan negara;
• Dibutuhkan sistem dan mekanisme perencanaan, penganggaran dan pengendalian terpadu pembangunan perbatasan negara dalam Satu Pintu Manajemen yaitu melalui Sekretariat Tetap BNPP (amanat UU No.43 Th.2008 dan Perpres No.12 Th.2010);
• 23 Kabupaten Perbatasan Negara (106 Kec.Lokpri dan 5 PKSN) masuk daerah beririsan dengan Daerah Tertinggal (Datin)/Perpres No.131 Th.2015, kiranya dapat dijadikan Pilot Project untuk akseleratif kebijakan asimetris nasional perbatasan negara bagi KL dan Pemda terkait melalui dukungan Bappenas dan Kementerian Keuangan;
BADAN NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKIAN
DAN TERIMA KASIH