Post on 11-Jan-2016
description
SINKRONISASI DAN HARMONISASI SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN DAERAH DALAM MENJAMIN PERATURAN DAERAH DALAM MENJAMIN
KEPASTIAN USAHA (INVESTASI) DI SEKTOR KEPASTIAN USAHA (INVESTASI) DI SEKTOR PANGANPANGAN
DR. DR. H. SYAMSUL ARIEF RIVAIH. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS, MS(DIRJEN BINA BANGDA)(DIRJEN BINA BANGDA)
KEMENTERIAN KEMENTERIAN DALAM NEGERIDALAM NEGERI
20201010
PENDAHULUANPENDAHULUAN
KONDISI KONDISI PERPEREKONOMIEKONOMIANAN
1. Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran masih relatif tinggi;
2. Krisis energi (fuel), keuangan (financial) dan pangan (food), telah mendorong penurunan harga pangan.
3. Pertumbuhan Ekonomi melambat;
4. Tidak seimbangnya pengembangan sektor moneter & sektor riil;
5. Iklim Investasi belum kondusif.
Sudah semakin membaik, namun demikian:
KENDALA DAN FAKTOR DAYA TARIK KENDALA DAN FAKTOR DAYA TARIK INVESTASI DAERAHINVESTASI DAERAH
Sumber : KPPOD TAHUN Sumber : KPPOD TAHUN 20062006
KELEMBAGAAN / PERDA
1. Kepastian Hukum (Konsistensi Peraturan, Penegakan Hukum, Pungli, Hubungan Eksekutif dan legislatif)
2. Pelayanan Birokrasi (Birokrasi Pelayanan dan Penyalahgunaan Wewenang)
3. Keuangan Daerah (Struktur Pungutan, Komitmen Pemda dalam Penyediaan Infrastruktur)
4. Peraturan Daerah (Pajak dan Retribusi)
Komitmen Pemerintah perlu mengeluarkan paket kebijakan iklim
investasi berupa :
Inpres Nomor 3 Tahun 2006
5K-36P-85T5K-36P-85T
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH
UU No. 32/2004,
(Psl 176)
INSENTIF dan/atau
KEMUDAHAN
PERDA
Tata Cara
Kriteria
Dasar penilaian
Jenis usaha prioritas
Bentuk Insentif dan
Kemudahan
Binwas
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH
Iklim Investasi Kurang kondusif
BENTUK &
KRITERIA
PRINSIP
INVESTOR
ALUR PIKIR SUBSTANSI PP 45/06
TUJUAN
Mendorong Percepatan Peningkatan Penanaman
Modal di Daerah
BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODALPENANAMAN MODAL
Pemberian Insentif dapat berbentuk:Pemberian Insentif dapat berbentuk: pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; daerah; pemberian dana stimulan; dan/ataupemberian dana stimulan; dan/atau pemberian bantuan modalpemberian bantuan modal
Pemberian kemudahan dapat berbentuk:Pemberian kemudahan dapat berbentuk: penyediaan data dan informasi peluang penanaman modalpenyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; ; penyediaan sarana dan prasarana; penyediaan sarana dan prasarana; penyediaan lahan atau lokasi;penyediaan lahan atau lokasi; pemberian bantuan teknis; dan/ataupemberian bantuan teknis; dan/atau percepatan pemberian perizinanpercepatan pemberian perizinan..
(Pasal 3)
Umum
Kepabean & Cukai
Perpajakan
UKM & Koperasi
Ketenagakerjaan
Merumuskan pembagian tugas yang jelas antara pusat dan daerah
Peninjauan Perda-Perda yang menghambat investasi
Menurunkan tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga/jasa
Penyederhanaan peraturan yang terkait dengan perijinan bagi UKMK
Penyempurnaan PP 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi
Tim bersama untuk mengawasi penyusunan Raperda dan Evaluasi Perda
Permendagri dengan rekomendasi Menkeu
Permendagri tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tugas Depdagri Output
5K
Tugas Depdagri dalam Implementasi Paket Inpres 3/2006Tugas Depdagri dalam Implementasi Paket Inpres 3/2006
KONDISI DAN HARAPANKONDISI DAN HARAPANPERIZINANPERIZINAN
1. waktu mulai usaha panjang (151 hari),
2. persyaratan terlalu banyak
3. kurang adanya kepastian hukum
4. banyaknya pungli menimbulkan biaya tinggi
5. proses berbelit-belit
6. pengurusan izin parsial (banyak pintu)
7. terkesan rigid dan tidak ramah
Proses sederhana dan mudah.
memulai usaha pendek (15 Hari).
Kejelasan aturan, akuntabilitas, transparan, partisipatif, demokratis dan meminimalisasi biaya tinggi.
Adanya SKPD (OSS)
SDM profesional.
Pelayanan Publik
UU Dasar 1945UU 32 Tahun 2004
Inpres 3 Tahun 2006
Iklim InvestasiGLOBALISASI
REFORMASI
UP
MINATINVESTASI
LOW
PROSESDEREGULASI
MINATINVESTOR
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2006NOMOR 24 TAHUN 2006
TENTANGTENTANGPEDOMAN PENYELENGGARAAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTUPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MENTERI DALAM NEGERIMENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
(14 BAB – 30 PASAL)(14 BAB – 30 PASAL)
INPRES 3/ 2006INPRES 3/ 2006
(5K, 36P, 85 T)(5K, 36P, 85 T)
PENYEDERHANAAN
- IZIN
- WAKTU
- PROSEDUR
- BIAYA
IZIN MINAT
INVESTOR
ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(PERMENDAGRI NO 24/2006)(PERMENDAGRI NO 24/2006)
NON IZIN
PPTSP
KAB/KOTA
DEPDAGRI(4 TINDAKAN)
PELAYANAN
PUBLIK
KEPERCAYAAN
DEPDAGRI
KELEMBAGAAN
TATA LAKSANA
SDM
KEWENANGAN
DEP TEKNIS
JENIS IZIN
PERSYARATAN IZIN
WAKTU
BIAYA
PELAYANAN
PERIZINAN SATU
PINTU/ SATU ATAP
UNTUK UKMK
MANFAAT PTSP MANFAAT PTSP TERHADAP PEMDATERHADAP PEMDA
• Mengurangi beban administratif;• Menyumbang peningkatan pendapatan
daerah;• Memperbaiki citra pemerintah dan
meningkatkan partisipasi publik;• Pencegahan KKN.
MANFAAT DARI PTSP• PENGURANGAN WAKTU DAN BIAYA
Jenis IzinRata-Rata
Sebelum Sesudah
1. Izin HO
a. Time (Days) 50 5
b. Total Cost (thousand Rp) 282 191
2. Izin Industri
a. Time (Days) 45 5
b. Total Cost (thousand Rp) 336 239
3. SIUP
a. Time (Days) 25 5
b. Total Cost (thousand Rp) 300 249
4. TDP
a. Time (Days) 32 5
b. Total Cost (thousand Rp) 349 203SUMBER : The Asia Foundation, 2006
No Pemerintah Daerah Jumlah
1 Provinsi 12
2 Kabupaten 249
3 Kota 80
Total 341
Daerah Yang Telah Membentuk PTSP( Per 20 Jan 2010 )
No Lembaga /
DaerahProv. Kab. Kota Total
1 Badan 2 31 18 51
2 Dinas 0 12 5 17
3 Kantor 6 163 39 208
4 Unit 4 43 18 65
Total 12 249 80 341
Bentuk Kelembagaan PTSP
KKUNCIUNCI SUKSES SUKSES
• PERSAMAAN PERSEPSI TENTANG PTSP • KOMITMEN PIMPINAN DAERAH & SKPD
TERKAIT • DUKUNGAN STAKEHOLDER LAIN (DPRD,
PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT)• DUKUNGAN ANGGARAN• ASSISTENSI TEKNIS DARI LEMBAGA
PROFESSIONAL
No Tahun Jumlah Ket.
1 2007 773 Bermasalah
2 2008 1.032 Bermasalah
3 2009 715 Terselesaikan
Peraturan Daerah Yang Bermasalah dan Terselesaikan
Catatan Yang Bermasalah :1.Sektor Transportasi 15%2.Sektor Industri & Perdagangan 13%3.Sektor Pertanian 12%4.Sektor Kehutanan 10%
SUPREMASI HUKUMDEREGULASI
TRANSPARANSI PARTISIPASI
KOMITMEN
GOOD INVESMENT GOVERNANCE
KESIMPULAN
AGENDA 100 HARI MENDAGRI
a. Melalui Peraturan Bersama 5 Menteri yaitu Mendagri, Menhukham, Mendag, Menakertrans dan BKPM, Perizinan dan Non Perizinan ditetapkan dari 60 hari menjadi 17 hari.
b. Proses perizinan telah dilakukan dengan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Secara Elektronik) dimulai di Kota Batam, untuk selanjutnya seluruh Indonesia.
c. Meningkatkan Binwasdal bagi percepatan pemberian pelayanan perizinan.
REFORMASI KELEMBAGAAN
• Kebijakan Pemerintah Daerah (Perda);
• Pelayanan publik dan prilaku aparatur;
• Kepastian hukum;
• Kepemimpinan Kepala Daerah.
TUJUAN PPTSP Meningkatkan kualitas layanan publik; Meningkatkan kualitas layanan publik; Memberikan akses yang lebih luas kepada Memberikan akses yang lebih luas kepada
masyarakat untuk memperoleh pelayanan masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.publik.
SASARAN PPTSP
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik;pelayanan publik;
PENYEDERHANAAN PELAYANAN ADALAH UPAYA PENYEDERHANAAN PELAYANAN ADALAH UPAYA PENYINGKATAN TERHADAP WAKTU, PROSEDUR, DAN PENYINGKATAN TERHADAP WAKTU, PROSEDUR, DAN BIAYA PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.BIAYA PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.
PENYEDERHANAAN :PENYEDERHANAAN :
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ADALAH KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN ADALAH KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG PROSES PENGELOLAANNYA NON PERIZINAN YANG PROSES PENGELOLAANNYA MULAI DARI TAHAP PERMOHONAN SAMPAI KE TAHAP MULAI DARI TAHAP PERMOHONAN SAMPAI KE TAHAP TERBITNYA DOKUMEN DILAKUKAN DALAM SATU TERBITNYA DOKUMEN DILAKUKAN DALAM SATU TEMPAT.TEMPAT.
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU :PELAYANAN TERPADU SATU PINTU :
KEWAJIBAN PPTSP(Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
Memberikan pelayanan atas semua bentuk pelayanan Memberikan pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perijinan yang menjadi kewenangan perizinan dan non perijinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota (Pasal 7 ayat 1).Kabupaten/Kota (Pasal 7 ayat 1).
Mengelola administrasi perijinan dan non perizinan dengan Mengelola administrasi perijinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan perda (Pasal 7 ayat 2).dan keamanan perda (Pasal 7 ayat 2).
Memiliki basis data (Pasal 15 ayat 1). Memiliki basis data (Pasal 15 ayat 1).
Menyediakan dan menyebarkan informasi dengan Menyediakan dan menyebarkan informasi dengan melibatkan aparat pemerintah Kecamatan, Desa dan melibatkan aparat pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan (Pasal 16 ayat 2).Kelurahan (Pasal 16 ayat 2).
3.3. PRINSIP DASARPRINSIP DASAR
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan PRINSIP PRINSIP ::
a. a. Kepastian hukumKepastian hukum adalah asas yang meletakkan adalah asas yang meletakkan hukum dan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal. dan pemberian kemudahan penanaman modal.
b.b. Kesetaraan Kesetaraan adalah perlakuan yang sama terhadap Penanam Modal adalah perlakuan yang sama terhadap Penanam Modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.skala usaha tertentu.
c. c. TransparansiTransparansi adalah keterbukaan informasi dalam pemberian adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal dan insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal dan masyarakat luas;masyarakat luas;
d. d. AkuntabilitasAkuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Penanaman ModalPenanaman Modal; ;
e. e. Efektif dan efisienEfektif dan efisien adalah pertimbangan yang rasional dan adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publikproduktivitas serta pelayanan publik..
(Pasal 2)(Pasal 2)
5. KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN 5. KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODALPEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
• memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;• menyerap banyak tenaga kerja lokal; • menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal; • memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; • memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional
Bruto;• berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;• termasuk skala prioritas tinggi;• termasuk pembangunan infrastruktur;• melakukan alih teknologi;• melakukan industri pionir;• berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan; • melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;• bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau• industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang
diproduksi didalam negeri.
(Pasal 5)
NegaraNegara RankRank
SingaporeSingapore 11
ThailandThailand 1818
MalaysiaMalaysia 2525
ChinaChina 9393
VietnamVietnam 104104
IndiaIndia 134134
Indonesia Indonesia 135135
PERINGKAT KEMUDAHAN BERBISNIS (IFC 2006)PERINGKAT KEMUDAHAN BERBISNIS (IFC 2006)SURVEY TERHADAP 175 NEGARASURVEY TERHADAP 175 NEGARA
NO NEGARA RANKINGJENIS IZIN
WAKTUTAX RATE
(% dari profit)
1 SINGAPURA 1 6 6 hari 28,8 %
2 THAILAND 18 8 33 hari 40,2 %
3 MALAYSIA 25 9 30 hari 35,2 %
4 VIETNAM 104 11 50 hari 42,6 %
5 PHILPINA 126 11 48 hari 53,0 %
6 INDONESIA 135 12 97 hari 37,2 %
7 KAMBOJA 143 10 86 hari 22,3 %
8 LAOS 159 8 163 hari 32,5 %
9 TIMOR LESTE 174 10 92 hari 59,2 %
SUMBER : DOING BUISSNES 2006 (WORLD BANK)
MEDIA INDONESIA, 7 SEPTEMBER 2006
CONTENT
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan dan Saran
Bab III Penyederhanaan Pelayanan
Bab IV Perangkat Daerah PPTSP
Bab V Proses, waktu dan biaya pelayanan
Bab VI Sumber Daya Manusia
Bab VII Keterbukaan Informasi
Bab VIII Penanganan Pengaduan
Bab IX Kepuasan Masyarakat
Bab X Pembinaan dan Pengawasan
Bab XI Kerjasama
Bab XII Pelaporan
Bab XIII Ketentuan Peralihan
Bab XIV Ketentuan Penutup
Lanjutan…
Menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan Menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media sesuai kondisi daerah (Pasal 18).media sesuai kondisi daerah (Pasal 18).
Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja (Pasal 19).paling lama 10 (sepuluh) hari kerja (Pasal 19).
Melakukan penelitian kepuasan masyarakat secara Melakukan penelitian kepuasan masyarakat secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal berkala sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 20).20).
Pegawai PPTSP diutamakan mempunyai kompetensi Pegawai PPTSP diutamakan mempunyai kompetensi dibidangnya dan diberikan tunjangan khusus yang dibidangnya dan diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walilota sesuai ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walilota sesuai dengan kemampuan daerah (Pasal 13 ayat 2).dengan kemampuan daerah (Pasal 13 ayat 2).
Kewajiban Bupati/WalikotaKewajiban Bupati/Walikota
a.a. Membentuk perangkat daerah pengelola perizinan dan Membentuk perangkat daerah pengelola perizinan dan non perizinan paling lambat 1 (satu) tahun sejak non perizinan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Permendagri diterbitkan (Pasal 29).Permendagri diterbitkan (Pasal 29).
b.b. Menyederhanakan penyelenggaraan pelayanan terpadu Menyederhanakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu meliputi proses, waktu dan biaya :satu pintu meliputi proses, waktu dan biaya :- Proses penyelenggaraan perijinan dilakukan untuk Proses penyelenggaraan perijinan dilakukan untuk
satu jenis perijinan tertentu atau perijinan parallel. satu jenis perijinan tertentu atau perijinan parallel. (Pasal 9 ayat 2);(Pasal 9 ayat 2);
- Jangka waktu penyelesaian perijinan dan non Jangka waktu penyelesaian perijinan dan non perijinan ditetapkan paling lambat 15 (lima belas) perijinan ditetapkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak persyaratan administrasi hari kerja sejak persyaratan administrasi lengkap/terpenuhi. (Pasal 15);lengkap/terpenuhi. (Pasal 15);
- Besarnya biaya dihitung sesuai tarif yang ditetapkan Besarnya biaya dihitung sesuai tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. (Pasal 12 ayat 1);berdasarkan peraturan daerah. (Pasal 12 ayat 1);
Lanjutan…
c.c. Mendelegasikan kewenangan penandatanganan Mendelegasikan kewenangan penandatanganan perijinan dan non perijinan kepada PPTSP perijinan dan non perijinan kepada PPTSP (Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu) (Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk mempercepat proses pelayanan. ( Pasal 6);untuk mempercepat proses pelayanan. ( Pasal 6);
d.d. Melaporkan kepada Gubernur tentang pelaksanaan Melaporkan kepada Gubernur tentang pelaksanaan Permendagri. (Pasal 27).Permendagri. (Pasal 27).
KEWAJIBAN GUBERNURKEWAJIBAN GUBERNUR
a.a. Sosialisasi Permendagri kepada seluruh Bupati/Walikota Sosialisasi Permendagri kepada seluruh Bupati/Walikota dan Masyarakat di wilayahnya. (Pasal 23);dan Masyarakat di wilayahnya. (Pasal 23);
b.b. Melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri tentang Melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri tentang perkembangan proses pembentukan PPTSP dan perkembangan proses pembentukan PPTSP dan Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu diwilayahnya berdasarkan laporan Bupati/Walikota. (Pasal diwilayahnya berdasarkan laporan Bupati/Walikota. (Pasal 27 ayat 2);27 ayat 2);
c.c. Menetapkan 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota untuk Menetapkan 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota untuk daerah percontohan di wilayahnya (Pasal 22);daerah percontohan di wilayahnya (Pasal 22);
d. Gubernur sebagai wakil pemerintah melakukan pengawasan d. Gubernur sebagai wakil pemerintah melakukan pengawasan (Pasal 25 ayat 2) terhadap:(Pasal 25 ayat 2) terhadap:
Peraturan Daerah tentang pembentukan PPTSP;Peraturan Daerah tentang pembentukan PPTSP; Pengintegrasian program PPTSP dalam dokumen Pengintegrasian program PPTSP dalam dokumen
perencanaan pembangunan dan penyediaan anggaran;perencanaan pembangunan dan penyediaan anggaran; Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan
jumlah dan kualifikasi yang diperlukan;jumlah dan kualifikasi yang diperlukan; Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung
PPTSP;danPPTSP;dan Kinerja PPTSP berpedoman pada Standar Pelayanan Kinerja PPTSP berpedoman pada Standar Pelayanan
Minimal (SPM) sesuai dengan peraturan perundang-Minimal (SPM) sesuai dengan peraturan perundang-undanganundangan..