Post on 11-Feb-2021
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N
Nomor: 27/G/2019/PTUN.JPR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa
telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:
1. Nama : EBSON SAMBAI
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Flamboyan RT. 00 RW. 005 Kel. Famboaman, Distrik
Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen.
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut PENGGUGAT I;
2. Nama : GEORGE PATAI
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Papuma, Kampung Papuma, Distrik Yapen Barat,
Kabupaten Kepulauan Yapen.
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut PENGGUGAT II;
3. Nama : ELVIS HUGO RAPAMI
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. P. Diponegoro Kelurahan Tarau, Distrik Yapen Selatan,
Kabupaten Kepulauan Yapen.
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Selanjutnya disebut PENGGUGAT III;
4. Nama : FREDY. F. TAREK
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Hang Tua, Kelurahan Anotaurei, Distrik Anotaurei,
Kabupaten Kepulauan Yapen
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 1
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idPekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut PENGGUGAT IV;
5. Nama : LASARUS BONAI
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Borai, Kampung Borai, Distrik Yawakukat, Kabupaten
Kepulauan Yapen
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Selanjutnya disebut PENGGUGAT V;
Selanjutnya memberikan kuasa khusus baik untuk bertindak
sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada :
1. YUSMAN CONORAS, S.H.
2. SOETJAHYONO TUKIRAN, S.H.
keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor
Advokat dan Konsultan Hukum “YC & Rekan”, beralamat di
Jalan Merdei Nomor 13, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura,
Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa tanggal 23
Agustus 2019.
Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;
6. Nama Partai : PARTAI HANURA
Berkedudukan : DPC Hanura Kabupaten Kepulauan Yapen
Dalam hal ini diwakili oleh :
Nama : FRIDOLIN WARKAWANI
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Kamusa RT. 001 RW. 003, desa Mantembu, Kec.
Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen
Pekerjaan : Wiraswasta / Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 2
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idKepulauan Yapen
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI
I;-------------------------------------------------------------------------------
7. Nama Partai : PARTAI PERINDOBerkedudukan : DPC Perindo Kabupaten Kepulauan Yapen
Dalam hal ini diwakili oleh :
Nama : TRISON AYOMI, S.E.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Anotaurei RT. 004 RW. 003, Distrik Anotaurei,
Kabupaten Kepulauan Yapen
Pekerjaan : Wiraswasta / Ketua DPC Partai PERINDO Kabupaten
Yapen
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI
II;------------------------------------------------------------------------------
8. Nama Partai : PARTAI PDI-PERJUANGANBerkedudukan : DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Kepulauan Yapen
Dalam hal ini diwakili oleh :
Nama : JOHNELTUS TANAWANI
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Patimura RT. 003 RW. 004, Kelurahan Serui Kota,
Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen
Pekerjaan : Wiraswasta / Ketua DPC Partai PDI-P Kabupaten
Kepulauan Yapen
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI
III;-----------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya memberikan kuasa khusus baik untuk bertindak
sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada :
1. YUSMAN CONORAS, S.H.
2. SOETJAHYONO TUKIRAN, S.H.
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 3
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idkeduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor
Advokat dan Konsultan Hukum “YC & Rekan”, beralamat di
Jalan Merdei Nomor 13, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura,
Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa tanggal 23
Oktober 2019.
Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT II
INTERVENSI;
M e l a w a n :
1. Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN
KEPULAUAN YAPEN
Berkedudukan : Jln. Maluku Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan,
Kabupaten Kepulauan Yapen
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
2. Nama : BASRI BENNU
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Moh. Toha RT. 002 RW. 003, Kelurahan Anotaurei,
Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI I;
3. Nama : AGUS YOWEI
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Ambai, RT. 000 RW. 000 Kelurahan Ambai II,
Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen
Pekerjaan : Swasta
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI II;
4. Nama : YUNUS LODEWIK WAIMURI
Kewarganegaraan : Indonesia
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 4
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idTempat Tinggal : Jln. Patimura Serui RT. 001 RW. 001, Kelurahan Serui Kota,
Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen
Pekerjaan : Swasta
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI
III;
5. Nama : YULENS AYOMI
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Imam Bonjol RT. 000 RW. 000 Tarau, Distrik Yapen
Selatan, Kab. Kepulauan Yapen
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI
IV;
Selanjutnya Tergugat II Intervensi I sampai dengan Tergugat
II Intervensi IV memberikan kuasa khusus baik untuk
bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada :
1. IWAN KURNIAWAN NIODE, S.H., M.H.
2. EUGEN EHRLICH ARIE, S.H., M.H.
keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat “IWAN
NIODE, S.H., M.H & Rekan”, beralamat di Perumnas IV
Jalan Raya Abepura-Sentani, Distrik Heram, Kota Jayapura,
berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Nopember 2019 dan 06
Nopember 2019.
5. Nama Partai : PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
Berkedudukan : DPC PPP Kabupaten Kepulauan Yapen
Dalam hal ini diwakili oleh :
Nama : BASRI BENNU
Kewarganegaran : Indonesia
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 5
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idTempat Tinggal : Jln. Moh Toha RT. 002 RW. 003 Kel. Anotaurei, Distrik
Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI V;
6. Nama Partai : PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
Berkedudukan : DPC Partai Nasdem Kabupaten Yapen
Dalam hal ini diwakili oleh :
Nama : JAMES MATHEUS RUMATORA
Kewarganegaraan : Indonesia
Bertempat Tinggal : Jln. Kedondong Ardipura I, RT. 003 RW. 001 Kel. Ardipura,
Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI
VI;
7. Nama Partai : PARTAI BERKARYA
Berkedudukan : DPC Partai Berkarya Kabupaten Yapen
Dalam hal ini diwakili oleh :
Nama : YUNUS LODEWIK WAIMURI
Berkewarganegaraan : Indonesia
Bertempat Tinggal : Jln. Pattimura Serui RT. 001 RW. 001 Kel. Serui Kota,
Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI
VII;
Selanjutnya Tergugat II Intervensi V sampai dengan
Tergugat II Intervensi VII memberikan kuasa khusus baik
untuk bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama
kepada :
1. IWAN KURNIAWAN NIODE, S.H., M.H.
2. EUGEN EHRLICH ARIE, S.H., M.H.
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 6
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idkeduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat “IWAN
NIODE, S.H., M.H & Rekan”, beralamat di Perumnas IV
Jalan Raya Abepura-Sentani, Distrik Heram, Kota Jayapura,
berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Nopember 2019.
Selanjutnya Tergugat II Intervensi I sampai dengan Tergugat
II Intervensi VII disebut sebagai PARA TERGUGAT II
INTERVENSI;
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, telah membaca:
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/PEN-
MH/2019/PTUN.JPR, tanggal 03 Oktober 2019 tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/PEN.Pan-
PP/2019/PTUN.JPR, tanggal 03 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera
Pengganti;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor
27/PEN.Pan.JSP/2019/PTUN.JPR, tanggal 03 Oktober 2019 tentang Penunjukan
Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor
27/PEN-PP/2019/PTUN.JPR, tanggal 04 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari
Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
27/PEN-HS/2019/PTUN.JPR, tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari
Sidang;
6. Telah membaca Penetapan Nomor: 27/G/2019/PTUN.JPR tanggal 10 Desember
2019 tentang dikabulkannya permohonan penundaan yang diajukan Para
Penggugat dan Penggugat II Intervensi;
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 7
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id7. Putusan Sela Nomor: 27/G/2019/PTUN.JPR tanggal 20 Nopember 2019 tentang
dikabulkannya permohonan Para Pemohon Intervensi atas nama FRIDOLIN
WARKAWANI, TRISON AYOMI, S.E., JOHNELTUS TANAWANI sebagai Pihak Para
Penggugat II Intervensi;
8. Putusan Sela Nomor: 27/G/2019/PTUN.JPR tanggal 20 Nopember 2019 tentang
dikabulkannya permohonan Para Pemohon Intervensi atas nama BASRI BENNU,
AGUS YOWEI., YUNUS LODEWIK WAIMURI , YULENS AYOMI sebagai Pihak
Para Tergugat II Intervensi;
9. Putusan Sela Nomor: 27/G/2019/PTUN.JPR tanggal 3 Desember 2019 tentang
dikabulkannya permohonan Para Pemohon Intervensi atas nama Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Berkarya
sebagai Para Tergugat II Intervensi;
10. Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi dan para pihak yang berperkara
di persidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 30
September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura pada tanggal 02 Oktober 2019, dengan Register Perkara Nomor
27/G/2019/PTUN.JPR, dan telah diperbaiki tanggal 24 Agustus 2019, Para Penggugat
mengemukakan pada pokoknya:
I. OBJEK SENGKETA :
Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :
a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen
Nomor: 14/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan
Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019,
tertanggal 14 Agustus 2019, Sepanjang Partai Persatuan Pembangunan
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 8
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id(PPP) pada Dapil 3 (Tiga), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada Dapil 2
(Dua) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada Dapil 4 (Empat), Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) pada Dapil 2 (Dua) dan Partai Berkarya
pada Dapil 3 (Tiga);
b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen
Nomor: 15/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon
Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan
Yapen dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 14 Agustus 2019
Sepanjang Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Calon Legislatif atas
nama AGUS YOWEI, Nomor urut 2 (dua) pada DAPIL 3 (Tiga), Partai
Nasional Demokrat (Nasdem), Calon Legislatif atas nama SULISTIAWATI
RUMBEKWAN Nomor urut 4 (empat) pada DAPIL 2 (Dua) dan Partai
Nasional Demokrat (Nasdem), Calon Legislatif atas nama YULENS AYOMI,
Nomor urut 1 (satu) pada DAPIL 4 (Empat), Partai Persatuan Pembangunan
(PPP), Calon Legislatif atas nama BASRI BENNU, Nomor urut 1 (satu) pada
DAPIL 2 (Dua) dan Partai Berkarya, Calon Legislatif atas nama YUNUS
LODEWIK WAIMURI, Nomor urut 1 (satu) pada DAPIL 3 (Tiga).
II. DASAR GUGATAN
A. KEWENANGAN MENGADILI
Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten
Kepulauan Yapen pada Pemilihan Umum tahun 2019 yakni PENGGUGAT I
adalah Caleg dari Partai HANURA Nomor Urut (1) Untuk Dapil III (Tiga),
PENGGUGAT II dari Partai PERINDO Nomor Urut (3) Untuk Dapil IV
(Empat), PENGGUGAT III dari Partai PDIP Nomor urut (2) untuk DAPIL III
(Tiga), PENGGUGAT IV dari Partai PERINDO Nomor urut (1) untuk DAPIL II
(Dua) dan PENGGUGAT V dari Partai PDI-P Nomor urut (4) untuk DAPIL II.
Hal ini berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
Nomor 11/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 9
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idCalon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kepulauan Yapen Pada Pemilihan Umum 2019;
Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT di
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura oleh karena TERGUGAT
berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura,
sehingga telah sesuai dengan aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 54
ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;
Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah 2 (dua) keputusan TERGUGAT
seperti yang disebutkan di atas, yang mana adalah merupakan Keputusan
Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang
berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi
tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangn-
undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
Oleh karena itu perkara a quo adalah merupakan Kompetensi absolut
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, mengadili dan
memutus perkara sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang
Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berada di wilayah hukum Pengadilan
Tata Usaha Negara Jayapura;
Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen
Nomor : 14/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan
Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019,
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 10
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idtertanggal 14 Agustus 2019, diketahui dan diterima PARA PENGGUGAT
pada tanggal 14 Agustus 2019; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 15/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-
Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Umum Tahun
2019, tertanggal 14 Agustus 2019 telah memenuhi syarat sebagai keputusan
Tata Usaha Negara karena :
1. Konkret, yaitu bahwa Keputusan a quo tidak abstrak tetapi berwujud
berupa sebuah Keputusan Tata Usaha Negara tentang Penetapan
Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019
dan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Penetapan Calon Terpilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan
Yapen dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Individual, yaitu bahwa Keputusan a quo sangat merugikan bagi Para
Penggugat karena Para Penggugat kehilangan hak sebagai Anggota
DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dengan tidak dijalankannya
putusan Bawaslu Yapen Nomor:
001/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019, putusan nomor:
002/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019, dan putusan nomor:
003/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan
Putusan hasil koreksi Bawaslu RI dalam putusan nomor:
57/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, putusan nomor:
54/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, dan putusan nomor:
58/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, tertanggal 15 Juli 2019;
3. Final, yaitu bahwa Keputusan a quo sudah defenitif atau tidak
memerlukan persetujuan instansi lainnya dan sudah menimbulkan
akibat hukum kepada PARA PENGGUGAT, yaitu nyata-nyata telah
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 11
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idmenimbulkan kerugian bagi kepentingan PARA PENGGUGAT sehingga
gugatan pembatalan atau tidak sahnya Keputusan a quo yang diajukan
oleh Para Penggugat telah memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Bahwa TERGUGAT pada waktu mengeluarkan Keputusan a quo dalam
kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yaitu selaku
Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian TERGUGAT
merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 angka 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara.
B. TENGGANG WAKTU GUGATAN
Bahwa terhadap 2 (dua) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu:
1) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Yapen Nomor: 14/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2019 tentang
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan
Yapen Tahun 2019, tertanggal 14 Agustus 2019, dan
2) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Yapen Nomor: 15/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2019 tentang
Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,
tertanggal 14 Agustus 2019;
Kedua surat tersebut di atas diketahui oleh PARA PENGGUGAT pada
tanggal 14 Agustus 2019;
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 12
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idBahwa sesuai dengan PERMA No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh
Upaya Administratif, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan: “Tenggang waktu
pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh hari) sejak
keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau
diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang
menangani penyelesaian upaya administratif”, sehingga pada tanggal 06
September 2019, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Surat
Keberatan kepada Tergugat namun hingga gugatan ini diajukan ke
Pengadilan, Tergugat tidak memberikan jawaban. Oleh karena tidak adanya
respon Tergugat terhadap Surat Keberatan yang diajukan oleh Para
Penggugat maka Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara Jayapura karena gugatan Para Penggugat telah memenuhi
persyaratan PERMA No. 6 Tahun 2018 seperti disebutkan di atas;
C. KEPENTINGAN PENGGUGAT
Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undangan Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :
Ayat 1 “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang
yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
Dari bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa hanya Pihak merasa
kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat
mengajukan gugatan. Dalam perkara ini, jelas terbukti bahwa kepentingan
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 13
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idPARA PENGGUGAT sangat dirugikan dengan diterbitkannya kedua Obyek
Sengketa oleh TERGUGAT;
Bahwa PARA PENGGUGAT sangat berkepentingan terhadap kedua Obyek
Sengketa karena sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan
Yapen, PARA PENGGUGAT kehilangan haknya untuk terpilih sebagai
anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen masa bakti 2019-2024;
Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, PARA PENGGUGAT
mempunyai Hak Gugat (Legal Standing) untuk menggugat Pihak
TERGUGAT;
III. ALASAN-ALASAN GUGATAN
Bahwa adapun yang menjadi alasan atau duduk perkara adalah sebagai berikut:
1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah PENGGUGAT I adalah Caleg dari
Partai HANURA Nomor Urut (1) Untuk Dapil III (Tiga) , PENGGUGAT II
adalah Caleg dari Partai PERINDO Nomor Urut (3) Dapil IV (Empat),
PENGGUGAT III adalah Caleg dari Partai PDIP Nomor urut (2) untuk
DAPIL III (Tiga), PENGGUGAT IV adalah Caleg dari Partai PERINDO
Nomor urut (1) untuk DAPIL II (Dua) dan PENGGUGAT V adalah Caleg dari
Partai PDI-P Nomor urut (4) untuk DAPIL II. Hal ini berdasarkan Surat
Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11/HK.03.1-
Kpt/9105/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen
Pada Pemilihan Umum 2019;
2. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2019 telah dilakukan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Distrik dengan dikeluarkannya
Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota. Adapun hasil rekapitulasi Tingkat
Distrik adalah sebagai berikut :
Tabel I.A Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik (DA1)
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 14
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2
NO NAMAPARTAI
PEROLEHAN SUARA TINGKAT DISTRIK (DA1)JUMLAHSUARAANGKAISERA ANOTAUREI YAWAKUKAT
1 PKB 79 247 14 340
2 GERINDRA 424 390 188 1.002
3 PDIP 545 488 458 1.491
4 GOLKAR 504 1.329 173 2.006
5 NASDEM 417 517 54 988
6 GARUDA 83 535 52 670
7 BERKARYA 553 401 37 991
8 PKS 176 214 126 516
9 PERINDO 754 1.099 549 2.402
10 PPP 547 760 115 1.422
11 PSI 510 922 82 1.514
12 PAN 298 298 382 978
13 HANURA 184 1.264 44 1.492
14 DEMOKRAT 547 2.626 674 3.847
19 PBB 111 122 53 286
20 PKPI 290 - 16 306
Bahwa alokasi kursi yang diperebutkan untuk Dapil Kepulauan Yapen 2 yaitu
sebanyak 6 (Enam Kursi);
Bahwa berdasarkan Peringkat Jumlah suara (tabel I.A) diatas ada 6 (Enam) Partai
yang berhasil mendapatkan kursi dalam Pemilihan Legislatif untuk Dapil Kepulauan
Yapen 2, yaitu : Partai DEMOKRAT, Partai PERINDO, Partai GOLKAR, Partai PSI,
Partai HANURA dan Partai PDI-P;
Tabel I.B.Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik (DA1)
DAPIL KEPULAUAN YAPEN 3
NO NAMAPARTAI
PEROLEHAN SUARA TINGKAT DISTRIK (DA1)JUMLAHSUARAYAPEN
TIMURYAPENUTARA RAIMBAWI
TELUKAMPIMOI
KEP.AMBAI
P.KURUDU
1 PKB 154 11 8 77 - - 250
2 GERINDRA 216 24 59 107 39 624 1.423
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 15
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id 3
3 PDIP 191 3 130 923 - 725 1.972
4 GOLKAR 1.170 99 207 252 - 451 2.179
5 NASDEM 136 49 81 376 55
0 - 1.192
6 GARUDA - 75 14 112 - - 201
7 BERKARYA 757 12 158 36 76
- 1.039
8 PKS 582 102 35 176 50
3 8 1.406
9 PERINDO 207 114 180 832 1.301 - 2.634
10 PPP 543 605 56 49 650 - 1.903
11 PSI - - 1 286 25
6 - 543
12 PAN 706 21 166 102 - - 995
13 HANURA 878 73 405 806 380 360 2.902
14 DEMOKRAT 270 692 196 714 700 102 2.674
19 PBB 44 37 3 1 12
6 - 211
20 PKPI 154 - 376 8 - 12 550
Bahwa alokasi kursi yang diperebutkan untuk Dapil Kepulauan Yapen 3 yaitu
sebanyak 5 (Lima Kursi);
Bahwa berdasarkan Peringkat Jumlah suara (tabel I.B) diatas ada 5 (Lima) Partai
yang berhasil mendapatkan kursi dalam Pemilihan Legislatif untuk Dapil Kepulauan
Yapen 3, yaitu : Partai HANURA, Partai DEMOKRAT, Partai GOLKAR, Partai PDI-P
dan Partai PPP
Tabel I.C. Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik (DA1)
DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4
NO
NAMAPARTAI
PEROLEHAN SUARA TINGKAT DISTRIK (DA1)JUMLAHSUARAYAPEN
BARAT POOM KOSIWO WONAWA WINDESI P. YERUI
1 PKB 68 336 80 48 157 82 486
2 GERINDRA 121 137 657 - 543 3 261
3 PDIP 458 34 66 - 35 48 540
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 16
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id4 GOLKAR 231 545 36 446 5 75 851
5 NASDEM 228 2 49 - 15 21 251
6 GARUDA 83 - 9 - 14 7 90
7 BERKARYA 232 7 144 - 86 10 249
8 PKS 174 19 727 - 106 1 194
9 PERINDO 1.290 186 659 - 110 126 2.371
10 PPP 846 3 30 - 31 17 866
11 PSI 180 23 34 1.004 7 7 210
12 PAN 406 17 113 - 144 98 521
13 HANURA 1.789 142 103 248 90 79 2.010
14 DEMOKRAT 2.428 570 382 700 993 156 3.154
19 PBB 215 3 30 - 27 9 227
20 PKPI 166 1 94 - 3 42 209
Bahwa alokasi kursi yang diperebutkan untuk Dapil Kepulauan Yapen 4 yaitu
sebanyak 5 (Lima Kursi);
Bahwa berdasarkan Peringkat Jumlah suara (tabel I.C) diatas ada 5 (Lima) Partai
yang berhasil mendapatkan kursi dalam Pemilihan Legislatif untuk Dapil Kepulauan
Yapen 4, yaitu : Partai Demokrat, Partai HANURA, Partai PERINDO, Partai PPP,
Partai GOLKAR
3. Pada tanggal 28 Mei 2019, TERGUGAT melakukan pleno Rekapitulasi Perolehan
Suara pada tingkat Kabupaten dengan mengeluarkan Formulir Model DB1-DPRD
Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen. Adapun hasil rekapitulasi tingkat
Kabupaten adalah sebagai berikut:
TABEL II.A. Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
(DB1)
DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2
NO NAMAPARTAI
PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN (DB1) JUMLAHSUARAANGKAISERA ANOTAUREI YAWAKUKAT
1 PKB 79 247 18 344
2 GERINDRA 317 362 155 834
3 PDIP 386 424 335 1.145
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 17
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id4 GOLKAR 1.066 981 38 2.085
5 NASDEM 321 979 288 1.588
6 GARUDA 67 388 119 574
7 BERKARYA 231 457 374 1.062
8 PKS 166 195 126 487
9 PERINDO 398 680 217 1.295
10 PPP 668 889 118 1.675
11 PSI 510 918 82 1.510
12 PAN 207 424 383 1.014
13 HANURA 218 1.264 44 1.526
14 DEMOKRAT 1.409 2.403 590 4.402
19 PBB 49 122 50 221
20 PKPI 120 176 4 300
Bahwa berdasarkan Peringkat Jumlah suara (tabel II.A) diatas ada 6 (Enam) Partai
yang berhasil mendapatkan kursi dalam Pemilihan Legislatif untuk Dapil Kepulauan
Yapen 2, yaitu : Partai DEMOKRAT, Partai GOLKAR, Partai PPP, Partai NASDEM,
Partai HANURA, Partai PSI;
Bahwa ada Perbedaan hasil Rekapiitulasi antara DA1 dan DB1 dimana Partai
PERINDO dan Partai PDI-P tidak diloloskan untuk mendapatkan kursi dalam
Pemilihan Legislatif 2019 untuk Dapil Kepulauan Yapen 2;
TABEL II.B Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten (DB1)
DAPIL KEPULAUAN YAPEN 3
NO NAMAPARTAI
PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN (DB1)JUMLAHSUARAYAPEN
TIMURYAPENUTARA RAIMBAWI
TELUKAMPIMOI
KEP.AMBAI
P.KURUDU
1 PKB 36 15 46 61 21 65 244
2 GERINDRA 331 - 166 359 570 122 1.548
3 PDIP 164 9 90 101 97 160 621
4 GOLKAR 1.294 116 239 303 62 564 2.578
5 NASDEM 123 - 81 626 300 - 1.130
6 GARUDA - 63 14 112 - - 189
7 BERKARYA 774 191 252 434 146 283 2.080
8 PKS 634 101 35 387 100 68 1.325
9 PERINDO 193 114 180 1.111 1.101 261 2.960
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 18
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id10 PPP 561 680 107 234 710 206 2.498
11 PSI - - 1 286 256 - 543
12 PAN 321 58 166 102 69 35 751
13 HANURA 1.021 126 87 95 448 61 1.838
14 DEMOKRAT 495 93 162 745 359 254 2.108
19 PBB 34 - 3 1 126 - 164
20 PKPI 33 - 376 8 - 12 429
Bahwa berdasarkan Peringkat Jumlah suara (tabel II.B) diatas ada 5 (Lima) Partai
yang berhasil mendapatkan kursi dalam Pemilihan Legislatif untuk Dapil Kepulauan
Yapen 3, yaitu Partai PERINDO, Partai GOLKAR, Partai PPP, Partai DEMOKRAT,
Partai BERKARYA;
Bahwa ada Perbedaan hasil Rekapiitulasi antara DA1 dan DB1 dimana Partai
HANURA, dan Partai PDI-P tidak diloloskan untuk mendapatkan kursi dalam
Pemilihan Legislatif 2019 untuk Dapil Kepulauan Yapen 3;
TABEL II.C. Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten (DB1)
DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4
NO NAMA PARTAIPEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN (DB1)
JUMLAHSUARA
YAPENBARAT POOM KOSIWO WONAWA WINDESI
P.YERUI
1 PKB 40 336 80 50 160 82 748
2 GERINDRA 59 117 552 - 335 3 1.066
3 PDIP 173 34 66 10 41 48 372
4 GOLKAR 326 495 39 443 8 75 1.386
5 NASDEM 679 196 104 184 144 128 1.435
6 GARUDA 75 13 9 4 16 9 126
7 BERKARYA 209 15 155 6 89 15 489
8 PKS 168 25 727 3 109 1 1.033
9 PERINDO 500 82 346 2 111 121 1.162
10 PPP 1.263 49 84 85 47 40 1.568
11 PSI 407 39 45 795 10 14 1.310
12 PAN 384 47 113 6 147 98 795
13 HANURA 1.815 142 103 246 90 79 2.475
14 DEMOKRAT 2.384 445 382 630 983 149 4.973
19 PBB 190 20 73 3 35 36 357
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 19
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ANGKAISERA
ANOTAUREI
YAWAKUKAT
ANGKAISERA
ANOTAUREI
YAWAKUKAT
4LASARUS BONAI (PDIP) 202 28 403 633 160 18 290 468 -165
1BASRI BENNU (PPP) 416 363 106 885 547 446 106 1.099 +214
1FREDY F TAREK (PERINDO) 51 1.004 7 1.062 - 585 7 592 -470
4SULISTIAWATI RUMBEKWAN (NASDEM)
6 26 5 37 251 900 180 1.331 +1294
DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2
NO URUT CALEG
NAMA PARTAI
PEROLEHAN SUARA TINGKAT DISTRIK (DA1) JUMLAH
SUARA
PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN
(DB1) JUMLAH SUARA SELISIH
20 PKPI 164 9 94 - 3 42 312
Bahwa berdasarkan Peringkat Jumlah suara (tabel II.C) diatas ada 5 (Lima) Partai
yang berhasil mendapatkan kursi dalam Pemilihan Legislatif untuk Dapil Kepulauan
Yapen 4, yaitu Partai DEMOKRAT, Partai HANURA, Partai PPP, Partai NASDEM
dan Partai GOLKAR;
Bahwa ada Perbedaan hasil Rekapiitulasi antara DA1 dan DB1 dimana Partai
PERINDO tidak diloloskan untuk mendapatkan kursi dalam Pemilihan Legislatif
2019 untuk Dapil Kepulauan Yapen 4.
Berdasarkan tabel di atas, dapat kami uraikan sebagai berikut :
Bahwa PENGGUGAT V (Lima) pada Pleno hasil perolehan suara tingkat Distrik
(DA1) mendapatkan jumlah suara sebanyak 633 suara, namun oleh TERGUGAT
dimanipulasi atau dikurangi pada pleno hasil perolehan suara Tingkat Kabupaten
(DB1) dengan jumlah suara sebanyak 468 suara. Sehingga jumlah suara yang
dihilangkan oleh TERGUGAT sebanyak 165 suara;
Bahwa Basri Bennu caleg Nomor urut (1) dari Partai PPP pada Pleno hasil
perolehan suara tingkat Distrik (DA1) mendapatkan jumlah suara sebanyak 885
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 20
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
YAPEN TIMUR
YAPEN UTARA
RAIMBAWI
T. AMPIM
OIKEP.
AMBAIP.
KURUDUYAPEN TIMUR
YAPEN UTARA
RAIMBAWI
T. AMPIMOI
KEP. AMBAI
P. KURUDU
2 ELVIS HUGO RAPAMI (PDIP) 20 1 121 - - 728 870 20 - - - - - 20 -850
1YUNUS LODEWIK WAIMURI (BERKARYA)
718 11 149 7 - - 885 500 70 46 195 50 80 941 +56
1 EBSON SAMBAI (HANURA) 878 67 - 781 - - 1.726 900 67 14 12 8 10 1.011 -715
2 AGUS YOWEI (PPP) - 1 1 - 650 - 652 13 39 21 144 650 33 900 +248
SELISIHNO
URUT CALEG
NAMA PARTAIPEROLEHAN SUARA TINGKAT DISTRIK (DA1)
JUMLAH SUARA
PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN (DB1)JUMLAH SUARA
DAPIL KEPULAUAN YAPEN 3
suara, namun oleh TERGUGAT ditambahkan pada pleno hasil perolehan suara
Tingkat Kabupaten (DB1) dengan jumlah suara sebanyak 1099, Sehingga jumlah
suara yang ditambahkan oleh TERGUGAT sebanyak 214 suara;
Bahwa PENGGUGAT IV (Empat) pada Pleno hasil perolehan suara tingkat Distrik
(DA1) mendapatkan jumlah suara sebesar 1062 suara, namun oleh TERGUGAT
dimanipulasi atau dikurangi pada pleno hasil perolehan suara Tingkat Kabupaten
(DB1) dengan jumlah suara sebesar 592 suara. Sehingga jumlah suara yang
dihilangkan oleh TERGUGAT sebesar 470 suara;
Bahwa Sulistiawati Rumbekwan caleg nomor urut (4) dari Partai NASDEM pada
Pleno hasil perolehan suara tingkat Distrik (DA1) mendapatkan jumlah suara
sebanyak 37 suara, namun oleh TERGUGAT ditambahkan pada pleno hasil
perolehan suara Tingkat Kabupaten (DB1) dengan jumlah suara sebanyak 1.331
suara, Sehingga jumlah suara yang ditambahkan oleh TERGUGAT sebanyak 1.294
suara;
Berdasarkan tabel di atas, dapat kami uraikan sebagai berikut:
Bahwa PENGGUGAT III (Tiga) pada Pleno hasil perolehan suara tingkat Distrik
(DA1) mendapatkan jumlah suara sebanyak 870 suara, namun oleh TERGUGAT
dimanipulasi atau dikurangi pada pleno hasil perolehan suara Tingkat Kabupaten
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 21
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
YAPEN BARAT
POOM
KOSIWO
WONAWA
WINDESI
P. YERUI
YAPEN BARAT
POOM
KOSIWO
WONAWA
WINDESI
P. YERUI
3 GEORGE PATAI (PERINDO) 1.270 3 15 - 7 - 1.273 486 - 15 - 7 - 508 -765
1 YULENS AYOMI (NASDEM) 114 - 24 - 1 7 121 445 76 24 119 41 24 729 +608
SELISIHNO
URUT CALEG
DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4
NAMA PARTAIPEROLEHAN SUARA TINGKAT DISTRIK JUMLAH
SUARAPEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN JUMLAH
SUARA
(DB1) dengan jumlah suara sebanyak 20 suara. Sehingga jumlah suara yang
dihilangkan oleh TERGUGAT sebanyak 850 suara;
Bahwa Yunus Lodewik Waimuri, Caleg Nomor urut (1) dari Partai BERKARYA pada
Pleno hasil perolehan suara tingkat Distrik (DA1) mendapatkan jumlah suara
sebanyak 885 suara, namun oleh TERGUGAT ditambahkan pada pleno hasil
perolehan suara Tingkat Kabupaten (DB1) dengan jumlah suara sebanyak 941
suara Sehingga jumlah suara yang ditambahkan oleh TERGUGAT sebanyak 56
suara;
Bahwa PENGGUGAT I (Satu) pada Pleno hasil perolehan suara tingkat Distrik
(DA1) mendapatkan jumlah suara sebanyak 1.726 suara, namun oleh TERGUGAT
dimanipulasi atau dikurangi pada pleno hasil perolehan suara Tingkat Kabupaten
(DB1) dengan jumlah suara sebanyak 1.011 suara. Sehingga jumlah suara yang
dihilangkan oleh TERGUGAT sebanyak 715 suara;
Bahwa Agus Yowei Caleg Nomor urut (2) dari Partai PPP pada Pleno hasil
perolehan suara tingkat Distrik (DA1) mendapatkan jumlah suara sebanyak 652
suara, namun oleh TERGUGAT ditambahkan pada pleno hasil perolehan suara
Tingkat Kabupaten (DB1) dengan jumlah suara sebanyak 900 suara Sehingga
jumlah suara yang ditambahkan oleh TERGUGAT sebanyak 248 suara;
Berdasarkan tabel di atas, dapat kami uraikan sebagai berikut:
Bahwa PENGGUGAT II (Dua) pada Pleno hasil perolehan suara tingkat Distrik
(DA1) mendapatkan jumlah suara sebanyak 1273 suara, namun oleh TERGUGAT
dimanipulasi atau dikurangi pada pleno hasil perolehan suara Tingkat Kabupaten
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 22
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id(DB1) dengan jumlah suara sebanyak 508 suara. Sehingga jumlah suara yang
dihilangkan oleh TERGUGAT sebanyak 765 suara;
Bahwa Yulens Ayomi Caleg Nomor urut (1) dari Partai NASDEM pada Pleno hasil
perolehan suara tingkat Distrik (DA1) mendapatkan jumlah suara sebanyak 121
suara, namun oleh TERGUGAT ditambahkan pada pleno hasil perolehan suara
Tingkat Kabupaten (DB1) dengan jumlah suara sebanyak 729 suara Sehingga
jumlah suara yang ditambahkan oleh TERGUGAT sebanyak 608 suara;
4. Bahwa seharusnya hasil rekapitulasi perolehan suara dilakukan secara manual
berjenjang dimulai pada tingkatan TPS, PPK/PPD, KPU Kabupaten/Kota, KPU
Propinsi dan KPU RI hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 381 s/d Pasal 409
Undang -Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang PEMILU;
5. Bahwa berdasarkan point posita (4) ditas TERGUGAT terbukti secara sengaja
melakukan manipulasi suara dengan merubah hasil perolehan suara PARA
PENGGUGAT pada tingkat Distrik (DA1) kedalam Form Hasil rekapitulasi tingkat
Kabupaten (DB1);
6. Bahwa atas perbedaan perolehan suara pada tingkat Distrik (DA1) dan Kabupaten
(DB1) PARA PENGGUGAT membuat Laporan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan
Yapen dan pada tanggal 25 Juni 2019 Bawaslu Kabupaten Yapen telah
membacakan putusan atas Laporan PARA PENGGUGAT sebagai berikut:
a. Putusan nomor : 001/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019, amar putusannya
berbunyi sebagai berikut :
1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme;
2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tidak mengakui Hasil
Rekapitulasi Perolehan Suara pada Formulir DB1-DPRD Kab/Kota yang
dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang baru diterima
oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 28 Mei 2019
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 23
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idserta baru diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 29 Mei
2019;
3) Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk memberikan sanksi
secara tertulis kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen terkait
Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen.
b. Putusan Nomor : 002/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019, amar putusannya
berbunyi sebagai berikut:
1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme;
2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tidak mengakui Hasil
Rekapitulasi Perolehan Suara pada Formulir DB1-DPRD Kab/Kota yang
dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang baru diterima
oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 28 Mei 2019
serta baru diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 29 Mei
2019;
3) Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk memberikan sanksi
secara tertulis kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen terkait
Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen.
c. Putusan Nomor : 003/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019, amar putusannya
berbunyi sebagai berikut:
1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme;
2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tidak mengakui Hasil
Rekapitulasi Perolehan Suara pada Formulir DB1-DPRD Kab/Kota yang
dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang baru diterima
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 24
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idoleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 28 Mei 2019
serta baru diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 29 Mei
2019;
3) Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk memberikan sanksi
secara tertulis kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen terkait
Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen.
7. Bahwa atas putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut, PARA
PENGGUGAT mengajukan Permohonan Koreksi ke Bawaslu RI dan telah diputus
dengan putusan Nomor:
a. 57/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, tertanggal 15 Juli 2019 yang amar
putusannya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan menerima permintaan Koreksi Pelapor;
2. Mengoreksi Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor
001/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk
melakukan Perbaikan DB1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan III sesuai
dengan Formulir DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Kepulauan Ambai, Distrik
Teluk Ampimoi, Distrik Yapen Timur, Distrik Pulau Kurudu, Distrik
Raimbawi, dan Distrik Yapen Utara sepanjang berkaitan dengan Partai
Hati Nurani Rakyat (HANURA);
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua memberikan
teguran tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Yapen.
b. 54/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, tertanggal 15 Juli 2019 yang amar
putusannya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan menerima permintaan Koreksi Pelapor;
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 25
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id2. Mengoreksi Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor
002/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk
melakukan Perbaikan DB1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan II dan IV
sesuai dengan Formulir DA1-DPRD Kab/Kota sepanjang berkaitan dengan
Partai Persatuan Indonesia (PERINDO);
4. Memerintahkan KPU Provinsi Papua memberikan teguran tertulis kepada
KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
c. 58/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019 tertanggal 15 Juli 2019 yang amar
putusannya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan menerima permintaan Koreksi Pelapor;
2. Mengoreksi Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:
003/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Yapen untuk melakukan Perbaikan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota
Daerah Pemilihan II Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai dengan Formulir
Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Anotaurei, Distrik Angkaisera, dan
Distrik Yawakukat sepanjang Berkaitan Dengan Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP);
4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Yapen untuk Melakukan Perbaikan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota
Daerah Pemilihan III Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai dengan Formulir
Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Kepulauan Ambai, Distrik Teluk
Ampimoi, Distrik Yapen Timur, Distrik Pulau Kurudu, Distrik Raimbawi, dan
Distrik Yapen Utara Sepanjang Berkaitan Deangan Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP);
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 26
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Memberikan
Teguran Tertulis Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Yapen.
8. Bahwa berdasarkan posita angka (6) dan (7), TERGUGAT lalu meresponnya
dengan mengirimkankan surat kepada Ketua KPU RI tertanggal 17 Juli 2019
dengan nomor surat 141/PP.05.1/9105/KPU-Kab/V/2019 Perihal tentang
permohonan petunjuk terkait dengan putusan Hasil Koreksi Bawaslu RI tersebut;
9. Bahwa selanjutnya KPU RI telah mengeluarkan Surat Nomor : 1085/PY.01-
SB/03/KPU/VIII/2019 tertanggal 2 Agustus kepada KPU Provinsi Papua perihal
Putusan Bawaslu RI Nomor: 53/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, Nomor:
54/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, Nomor: 57/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019,
dan Nomor: 53/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, yang isinya antara lain :
1. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa KPU berkewajiban
untuk melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi pelanggaran
administratif dan sengketa proses Pemilu;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan
dibacakan;
3. Berdasarkan ketentuan tersebut angka 1 dan angka 2, KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen wajib melaksanakan Putusan Bawaslu RI Nomor:
53/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, Nomor:
54/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, Nomor:
57/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, dimaksud, sepanjang perkara tersebut
tidak disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Apabila perkara yang sama
disengketakan di Mahkamah Konstitusi, maka Putusan Bawaslu RI
Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 27
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.iddilaksanakan dengan cara menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi
sebagai bagian dari jawaban;
4. Diminta kepada KPU Provinsi Papua untuk menjelaskan maksud Surat KPU
ini dan melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
dalam pelaksanaan putusan Bawaslu tersebut serta berkoordinasi dengan
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen;
10. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mengajukan permohonan perkaranya di
Mahkamah Konstuitusi (MK). Maka bila dikaitkan dengan Surat KPU RI Nomor :
1085/PY.01-SB/03/KPU/VIII/2019 tertanggal 2 Agustus 2019 maka seharusnya
TERGUGAT wajib menjalankan Putusan pelanggaran administrasi yang telah
dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Kepulauan Yapen dan Putusan Hasil
Koreksi BAWASLU RI namun faktanya TERG