Contoh Putusan Mahkamah
description
Transcript of Contoh Putusan Mahkamah
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
P U T U S A N
No. 234 PK/PDT/2006
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara :
PT. SAGITA REAL ESTATE, berkedudukan di Jalan Prof.
Muhammad Yamin, SH. No. 60 Jakarta Pusat, dalam hal ini
memberi kuasa kepada : ABUL SUJADI, SH. dkk., Advokat,
berkantor di Jalan Danau Agung II Blok D-12 No. 13, Sunter
Agung Podomoro, Jakarta Utara, Pemohon Peninjauan Kembali
dahulu Termohon Kasasi II-turut Termohon Kasasi I/Terlawan/
Terbanding ;
melawan :
PT. HARAPAN JAYA BUMI PERTIWI, berkedudukan di Jalan
Cimandiri No. 6, Jakarta Pusat, Termohon Peninjauan Kembali
dahulu Pemohon Kasasi II-Termohon Kasasi I/Pelawan/
Pembanding ;
d a n :
1. ALMARHUM H.M. JASSIN RUMANIEF, dalam hal ini diwakili
oleh isterinya : NY. HJ. JASSIN RUMANIEF, bertempat tinggal
di Jalan Anggrek Cendrawasih VIII Blok K No. 11 Jakarta
Barat,
2. CV. KANCHA, diwakili oleh pimpinannya : NY. HJ. JASSIN
RUMANIEF, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Cendrawasih
VIII Blok K No. 11 Jakarta Barat,
3. PT. MULTIGOLD METROPOLITAN INVESMEN LIMITED,
berkedudukan di Jalan Widya Chandra II No. 9 Jakarta
Selatan, para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu
para turut Termohon Kasasi I-para Termohon Kasasi II-
Pemohon Kasasi I/Terlawan II s/d IV/Terbanding ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi I-Termohon
Kasasi II/Terlawan I/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan
kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 261 K/Pdt/2003 tanggal 27
Januari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II-Termohon Kasasi
I/Pelawan/Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut ;
bahwa Pelawan adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jakarta,
setempat dikenal dan diketahui oleh umum di Jalan Jenderal Gatot Subroto
Kav. 29-30, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan ;
bahwa dasar kepemilikan dari Pelawan adalah dikabulkannya
permohonan Pelawan dan kemudian diterbitkannya Surat Gubernur Kepala
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 3760/1.711.5, tanggal 30 Desember 1999,
perihal Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah seluas ± 9.023 m2, Kav. 29-
30 di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan
Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan guna pensertipikatan hak atas tanah
kepada PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi ;
bahwa dengan diterbitkannya Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah
(SIPPT) tersebut Pelawan memperoleh Sertipikat Hak Guna Bangunan No.
1663 seluas 9.271 M2, Surat Ukur, tanggal 1 Maret 2000 No. 09.02.02.06.
00512/2000, tertulis atas nama PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi yang diterbitkan
pada tanggal 7 Juni 2000 oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Jakarta
Selatan ;
bahwa Pelawan berkedudukan di Jakarta, menguasai bidang tanah
dimaksud baik secara yuridis maupun fisik dengan memberi tanda batas yang
jelas berupa pagar seng dan tanah tersebut masih dalam keadaan kosong
hanya terdapat sebuah bangunan semi permanen yang digunakan untuk pos
jaga ;
bahwa Pelawan sebagai pemilik sah atas tanah tersebut memenuhi
kewajibannya atas pembayaran uang pemasukan bagi Negara ;
bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2001
telah menerbitkan Penetapan No. 15/Del/2001/PN.Jkt.Sel. untuk Eksekusi
Pengosongan tanah a quo oleh Terlawan IV guna memenuhi kewajibannya
sesuai dengan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 25
September 2000 No. 577 PK/Pdt/1999 jo. putusan Mahkamah Agung RI tanggal
22 April 1999 No. 1637 K/Pdt/1998 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
tanggal 15 Juli 1997 No. 260/Pdt/1997/PT.DKI jo. putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Barat tanggal 29 Oktober 1996 No. 020/Pdt/G/1996/PN.Jkt.Bar. ;
bahwa dasar penerbitan Penetapan Eksekusi Pengosongan pada butir 5
di atas adalah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 April
2001 Reg. No. 16/2001 Eks. jo. No. 020/Pdt/G/1996/PN.Jkt.Bar. atas
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
permohonan Terlawan I dalam permohonan eksekusi pengosongan terhadap
Terlawan II, III dan IV ;
bahwa Pelawan adalah satu-satunya pemilik yang sah dari sebidang
tanah sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas ;
bahwa Pelawan dan Kepala Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan, Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
yang inti suratnya berbunyi :
I. Lokasi tanah Jalan Gatot Subroto Kav. 29-30, Kelurahan Kuningan Timur
Rt.04/Rw.03, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan berdasarkan data-data
yang Pelawan miliki antara lain :
b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1663 tanggal 7 Juni 2000 atas nama
PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi dari Kantor Badan Pertanahan Jakarta
Selatan ;
Namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan Penetapan
Eksekusi Pengosongan dan Melaksanakan Pengosongan Terhadap Tanah
a quo ;
bahwa Pelawan tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan
Terlawan I, II, III dan IV ;
bahwa Pelawan menurut hukum bukan pihak-pihak dan tidak dapat
dipertanggung jawabkan sehubungan dengan putusan perkara Perdata
Peninjauan Kembali tanggal 25 September 2000 No. 577 PK/Pdt/1999 jo.
putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 April 1999 No. 1637 K/Pdt/1998 jo.
putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Juli 1997 No. 260/Pdt/1997/
PT.DKI jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Oktober 1996
No. 020/Pdt/G/1996/PN.Jkt.Bar antara Terlawan I melawan Terlawan II, III dan
IV ;
bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pelawan mohon agar
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan terhadap gugatan
perlawanan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :
1. Mengabulkan perlawanan dari Pelawan seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah Pelawan yang baik dan benar ;
3. Menyatakan Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
tanggal 18 April 2001 Reg. No. 15/Del/2001/PN.Jkt.Sel. tidak berkekuatan
mengikat menurut hukum ;
4. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jakarta, setempat dikenal dan
diketahui oleh umum Jalan Gatot Subroto Kav. 29-30, Kelurahan Kuningan
Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang telah diterbitkan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1663, seluas 9.271 M2, Surat
Ukur tanggal 1 Maret 2000, tertulis atas nama PT. Harapan Jaya Bumi
Pertiwi yang telah diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2000 oleh Kepala Kantor
Pertanahan Jakarta Selatan, yang menjadi obyek eksekusi pengosongan
adalah milik sah dari Pelawan Eksekusi ;
5. Menghukum Terlawan-Terlawan untuk mematuhi putusan ini ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun
ada banding, kasasi, peninjauan kembali ;
7. Mengukum Terlawan I/Pemohon Eksekusi membayar biaya perkara ;
Atau jika majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang benar
berdasarkan keadilan ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan IV mengajukan
eksepsi pada pokonya atas dalil-dalil sebagai berikut :
bahwa Terlawan IV dengan ini mempertanyakan secara hukum menolak
keseluruhan dalil dan petitum pelawanan PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi
sebagai Pelawan, sesuai gugatan/perlawanannya bertanggal 23 April 2001 No.
177/PDT.PLW/2001/PN.Jkt.Sel., karena tidak memenuhi persyaratan yuridis
sebagai Pelawan yang benar dan baik, menurut penggarisan tertib Hukum
Acara Perdata/HIR dan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ;
bahwa ketidakbenaran dalil dan petitum perlawanan Pelawan dalam
mengklaim “obyek sengketa tanah Kav. 29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto
Jakarta Selatan” karena Pelawan beritikad buruk menyembunyikan sumber
haknya dari mana diperoleh hak a quo sebagai “rechstitel” sebelum
lahirnya/terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1663, Surat Ukur
tanggal 1 Maret 2000 jo. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah Gubernur
Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 30 September 1999 No.
3760/1.711.5 ;
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas kiranya secara hukum
persyaratan yuridis “Sumber Hak (rechtitel)” adalah mutlak dimuat dalam suatu
gugatan/verzet/perlawanan, sesuai dengan penggarisan tertib Hukum Acara
Perdata/HIR dan penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah agung RI, karena
bukti Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1663, Surat Ukur tanggal 1 Maret 2000
jo. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta tanggal 30 September 1999 No. 3760/1.711.5 bukanlah
merupakan bukti awal dasar hak, tetapi justru merupakan bukti kelanjutan dari
mana sumbernya hak Pelawan (??) yang serta merta memiliki Sertipikat Hak
Guna Bangunan No. 1663 jo. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah a quo
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
(??) Apa dasarnya Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Sertipikat Hak
Guna Bangunan termaksud?, demikian pula apa dasarnya Gubernur Kepala
Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengeluarkan/menerbitkan Surat Izin
Penunjukan Tanah termaksud?
Kesemua inilah yang tidak terungkap dan tidak dikemukakan oleh Pelawan
dalam gugatan perlawanannya bertanggal 23 April 2001 No. 177/Pdt.Plw/2001/
PN.Jkt.Sel. ;
bahwa dengan berpedoman pada eksepsi di atas, maka kiranya jelas
secara yuridis formal bahwa surat perlawannan Pelawan PT. Harapan Jaya
Bumi Pertiwi No. 177/Pdt.Plw/2001/PN.Jkt.Sel. adalah tidaklah sempurna, tidak
lengkap, beritikad buruk, bukan Pembantah yang baik dan jujur, karenanya
berdasarkan hukum dan beralasan hukum untuk menyatakan Surat Perlawanan
Pelawan tidak dapat diterima ;
bahwa kendatipun Pelawan menyembunyikan sumber haknya
(rechstitel), namun ditelusuri secara yuridis formil, dalil-dalil dan petitum
perlawanannya terutama dipancangkannya bukti Hak Guna Bangunan No. 1663
jo. Surat Izin Penggunaan Tanah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota
Jakarta tanggal 30 September 1999 No. 3760/1.711.5, maka ternyata dijumpai
fakta yuridis bahwa dilembaran/halaman Sertipikat Hak Guna Bangunan
termaksud tercantum secara jelas bahwa Pelawan PT. Harapan Jaya Bumi
Pertiwi memperoleh hak/peralihan hak dari Johny Julius Saerang dkk. (para ahli
waris Laurens Frits Saerang) berdasarkan Akta Notaris No. 44 tanggal 14 Mei
1997 “Surat Pelepasan Hak” yang dibuat oleh Soekaimi, SH., Notaris di Jakarta;
Sedangkan Johny Julius Saerang dkk, termaksud, disamping tidak digugat
sebagai pihak dalam perkara ini, juga bukan pemilik dari tanah Kav. 29-30 Jalan
Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan, malahan sebagai pihak yang kalah
total dalam pelbagai putusan-putusan perkara perdata yakni berturut-turut
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 407/Pdt.G/1988/PN.Jkt.Sel.
tanggal 20 Juli 1989 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.
422/Pdt/1989/PT.DKI tanggal 28 September 1989 jo. putusan Mahkamah Agung
RI (kasasi) No. 615 K/Pdt/1990 tanggal 8 Desember 1990 jo. putusan
Mahkamah Agung RI (PK) No. 372 PK/Pdt/1999 tanggal 25 September 2000,
yang membatalkan putusan-putusan Mahkamah Agung RI (kasasi) No. 964
K/Pdt/1997 tanggal 26 Agustus 1998 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
No. 522/Pdt/1996/PT.DKI tanggal 2 Desember 1996 jo. putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan No. 73/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Juli 1996 ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pelawan seharusnya menurut
hukum dan penggarisan Yursiprudensi tetap Mahkamah Agung RI, jika merasa
dirugikan (quad-non) maka menempuh aksi gugatan biasa saja, dengan
menggugat pihak tunggal Johny Julius Saerang dkk. (para ahli waris Laurens
Frits Saerang) selaku pihak yang merugikan, dimana bersumberkan haknya
Pelawan dari peralihan hak termaksud “berkenaan obyek sengketa” tanah Kav.
No. 29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan, sehingga Pelawan
yang menempuh upaya hukum perlawanan adalah tidak berdasar hukum dan
merupakan penyimpangan tertib hukum secara perdata/HIR dan Yurisprudensi,
lebih-lebih tidak ada relevansi hukumnya Pelawan terhadap putusan Mahkamah
Agung RI Peninjauan Kembali No. 577 PK/Pdt/1999, karena Johny Julius
Saerang dkk. (para ahli waris Laurens Frits Saerang) bukanlah pihak perkara a
quo ;
bahwa demikianlah pada nyatanya secara yuridis formal, bahwa
pengajuan perlawanan oleh Pelawan (PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi) sebagai
bentuk perlawanan pihak ketiga (derdenverzet) sesuai ketentuan Hukum Acara
Perdata (pasal 378 jo. 379 Rv), menurut doktrin Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo,
SH., dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, penebit Liberty
Yogyakarta 1979, cetakan kedua, halaman 179, mengemukakan pada
pokoknya bahwa perlawanan terhadap suatu putusan tidak hanya cukup
mempunyai kepentingan pelawan, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-
haknya oleh para pihak yang bersangkutan dalam perkara termaksud ;
bahwa ternyata ditelusuri sepanjang dalil-dalil dan petitum perlawanan
Pelawan setebal 6 (enam) halaman tidak dijumpai adanya kerugian yang
dialami oleh Pelawan dan sebaliknya PT. Multigold Metropolitan Inv.Ltd. selaku
Terlawan IV sama sekali tidak merugikan Pelawan, sehingga persyaratan
pengajukan perlawanan yang dituntut oleh pasal 378 jo. 379 Rv tidaklah
terpenuhi secara yuridis formil dan materiel, karenanya berdasar hukum untuk
menolak keseluruhan perlawanan Pelawan termaksud ;
bahwa sepanjang eksepsi-eksepsi Terlawan IV tersebut di atas, maka
kiranya jelaslah bahwa pengajuan perlawanan oleh Pelawan tidaklah terpenuhi
secara yuridis formil gugatan/perlawanan termaksud, tidak sesuai dengan
penggarisan tertib Hukum Acara Perdata (Rv/HIR) dan Yurisprudensi tetap
Mahkamah Agung RI sesuai alasan-alasan hukum sebagai berikut :
a. Pelawan bukanlah Pelawan yang benar dan baik, tidak jujur dan beritikad
buruk ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
b. Pelawan menyembunyikan sumber haknya (rechstitel) dari Johny Julius
Saerang dkk. (para ahli waris Laurens Frits Saerang) yang serta merta
hanya menonjolkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1663 Tahun 2000 jo.
Surat Izin Penunjukan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 1999 tanpa mendalilkan/mengemukan dasar apa keluarnya/terbitnya
Sertipikat Hak Guna Bangunan dan Surat Izin Penunjukan Gubernur Kepala
Daerah Khusus Ibukota Jakarta termaksud ;
c. Pelawan memperoleh hak dari orang/pihak yang tidak berhak, bukan pemilik
tanah in casu Johny Julius Saerang dkk. selaku pihak yang sama sekali tidak
berhak mengalihkan obyek sengketa tanah Kav. 29-30 Jalan Jenderal Gatot
Subroto Jakarta Selatan, karena disamping Johny Julius Saerang dkk. terikat
sepenuhnya untuk selama-lamanya atas putusan-putusan perdata
kemenangan milik PT. Multigold Metropolitan Inv. Ltd (No. 407/Pdt.G/1988/
PN.Jkt.Sel. jo. No. 422/Pdt/1989/PT.DKI jo. No. 615 K/Pdt/1990 jo. No. 152
PK/Pdt/1991 jo. No. 372 PK/Pdt/1999) ;
d. Pelawan memperoleh hak dari Johny Julius Saerang dkk. dimana “obyek
sengketa” tanah Kav. 29-30 termaksud masih dalam sengketa/perkara
perdata No. 73/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel. jo. No. 522/Pdt/1996/PT.DKI jo. No.
964 K/Pdt/1997 jo. No. 372 PK/Pdt/1999 ;
bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum tersebut di atas,
kiranya jelaslah bahwa “posisi hukum” PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi sebagai
Pembantah/Pelawan terjaring dalam “disqualificatoir exceptie” yang tidak
memiliki kualitas hak, keberadaan dan status untuk mengajukan perlawanan-
derdenverzet- selaku pihak ketiga sesuai dengan Hukum Acara Perdata (pasal
378, 379 Rv) karena bukanlah Pembantah yang benar, baik dan jujur karena
sumber haknya (rechstitel) dikategorikan dalam hukum sebagai “pembeli yang
beritikad buruk” yang tidak patut dan tidak berdasarkan hukum untuk diberikan
perlindungan hukum ;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan perlawanan
Pelawan harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan
gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, Terlawan IV menjadi pihak
Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pelawan menjadi pihak Tergugat
Rekonvensi ;
bahwa segala hal ikhwal, dalil-dalil dan penguraian sepanjang dalam
bagian perkara konvensi yang ada kaitan dan relenvansi hukumnya kepentingan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
hak dan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi dalam perkara perdata ini,
kiranya dipandang termuat dan tercantum secara mutatis mutandis dalam
bagian perkara rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
bahwa Penggugat Rekonvensi adalah selaku pemilik dan pemegang hak
satu-satunya yang berhak mengusai, menduduki dan memiliki tanah Kav. No.
29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan, sesuai dengan bukti-bukti
otentik kemenangan Penggugat Rekonvensi, yakni putusan-putusan perkara
perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht
van gewijsde) serta tidak pernah dibatalkan oleh putusan apapun juga, yakni
terlihat bunyi amar-amar putusan-putusan sebagai berikut :
a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 407/Pdt.G/1988/PN.Jkt.Sel.
tanggal 20 Juli 1989 (vide amar putusan lebih lengkap dan sempurnanya
pada halaman 133 s/d 136) ;
b. Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) No. 615 K/Pdt/1990 tanggal 8
Desember 1990, yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
No. 422/Pdt/1989/PT.DKI. tanggal 28 September 1989 (vide amar putusan
lebih lengkap dan sempurnanya pada halaman 65 s/d 69) ;
c. Putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) No. 152 PK/Pdt/1991
tanggal 15 Maret 1993 (vide amar putusan lebih lengkap dan sempurnanya
pada halaman 61) ;
d. Surat Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal
30 Maret 1991 No. 06/Eks/Pts/MA/1991/PNJS yang mengabulkan
permohonan Eksekusi Pengosongan PT. Multigold Metropolitan Inv. Ltd.
selaku pihak pemenang dalam semua tingkat peradilan dan Mahkamah
Agung RI/Pemohon Eksekusi dan menghukum pihak PT. Sagita Real Estate
dkk. dan Johny Julius Saerang dkk. (para ahli waris almarhum Laurens Frits
Saerang) selaku para Termohon Eksekusi/pihak yang kalah untuk
mengosongkan secara riil/kenyataan dan menyerahkannya kepada pihak
PT. Multigold Metropolitan Inv. Ltd. Selaku pihak pemenang
berperkara/pemilik dan pemegang hak satu-satunya atas tanah Kav. No. 29-
30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan tersebut ;
e. Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan oleh Jurusita Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan atas tanah kavling termaksud, berturut-turut pelaksanaannya
sesuai :
1. Berita Acara Eksekusi Pengosongan pada hari Kamis tanggal 20 Juni
1991 ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
2. Berita Acara Eksekusi Pengosongan lanjutan I pada hari Jum’at tanggal
21 Juni 1991 ;
3. Berita Acara Eksekusi Pengosongan lanjutan II pada hari Sabtu tanggal
22 Juni 1991 ;
f. Dalam memberi jaminan dan kepastian hukum PT. Multigold Metropolitan
Inv. Ltd. selaku pemilik/pemegang hak satu-satunya yang berhak mengusai,
menduduki dan memiliki tanah Kav. No. 29-30 Jalan Jenderal Gator Subroto
Jakarta Selatan tersebut, maka atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
selatan dalam suratnya bertanggal 11 November 1994 No. 152 PK/Pdt/1991
menegaskan secara hukum bahwa sengketa/kasus tanah Kav. No. 29-30
Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan “telah tuntas penyelesaian
hukumnya, baik secara de facto maupun secara de jure, dengan adanya
putusan terakhir peninjauan kembali Mahkamah Agung RI No. 152 PK/Pdt/
1991 tanggal 15 Maret 1993, yang menolak permohonan peninjauan kembali
PT. Sagita Real Estate dkk dan Johny Julius Saerang dkk (para ahli waris
Laurens Frits Saerang)” ;
bahwa putusan-putusan kemenangan PT. Multigold Metropolitan Inv. Ltd.
Yang telah menolak gugatan rekonvensi Laurens Frits Saerang/Johny Julius
Saerang dkk. Keseluruhan dari tingkat peradilan pertama, banding, kasasi dan
peninjauan kembali yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan
pasti (inkracht van gewijsde) adalah mengikat menurut hukum para pihak yang
bersengketa in casu Johny Julius Saerang dkk. (para ahli waris Laurens Frits
Saerang) dan PT. Sagita Real Estate dkk. dan siapa saja yang mendapat hak
dari padanya, untuk selama-lamanya dan putusan-putusan perdata
kemenangan PT. Multigold Metropolitan Inv. Ltd. ini (Penggugat Rekonvensi)
tidak pernah dibatalkan oleh putusan apapun juga, sampai dengan saat
sekarang ini, masih tetap berlaku eksistensinya secara hukum dan tetap
mengikat menurut hukum secara eksekutorial ;
bahwa pada tahun 1996-1997, pihak Jhony Julius Saerang dkk. (para ahli
waris Laurens Frits Saerang) dan pihak PT. Sagita Real Estate, telah
mengajukan gugatan berulang, yang sesungguhnya secara hukum mengidap
“cacad yuridis dan tidak memenuhi persyaratan hukum karena terjaring” Azas
ne bis in idem” yakni terlihat proses-proses hukumnya sebagai berikut :
A. Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan :
Gugatan baru/berulang Johny Julius Saerang dkk. (para ahli waris Laurens
Frits Saerang almarhum) diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
tingkat peradilan pertama No. 73/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel., tingkat banding
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
No. 522/Pdt/1996/PT.DKI., kasasi No. 964 K/Pdt/1997 dan peninjauan
kembali No. 372 PK/Pdt/1999, dengan putusan-putusan akhir sebagai
berikut :
a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 73/Pdt.G/1996/PN.Jkt.
Sel. tanggal 19 Juli 1996 ;
b. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 522/Pdt/1996/PT.DKI,
tanggal 2 Desember 1996 ;
c. Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) No. 964 K/Pdt/1997, tanggal 26
Agustus 1998 ;
d. Putusan Mahkamah Agung RI (tingkat Peninjauan Kembali) No. 372 PK/
Pdt/1999, tanggal 25 September 2000, yang amar putusannya antara
lain pada pokoknya berbunyi :
- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali PT. Multigold
Metropolitan Inv. Ltd. dkk. ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) No. 964
K/Pdt/1997 tanggal 26 Agustus 1998 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta No. 522/Pdt/1996/PT.DKI. tanggal 2 Desember 1996 jo.
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 73/Pdt.G/PN.Jkt.Sel.
tanggal 19 Juli 1996 ;
Mengadili sendiri :
- Menolak gugatan para Penggugat Jhony Julius Saerang, dkk. (para ahli
waris Laurens Frits Saerang almarhum) ;
- Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali Johny Julius
Saerang, dkk. (para ahli waris Laurens Frits Saerang almarhum) untuk
membayar biaya perkara ;
B. Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat :
Gugatan baru/berulang PT. Sagita Real Estate diproses awal di Pengadilan
Negeri Jakarta Barat selaku peradilan pertama No. 020/Pdt.G/1996/PN.Jkt.
Bar, banding No. 260/Pdt/1997/PT.DKI., kasasi No. 1637 K/Pdt/1998 dan
Peninjauan Kembali No. 577 K/Pdt/1999, dengan putusan-putusan sebagai
berikut :
a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 020/Pdt.G/1996/PN.Jkt.
Bar. tanggal 29 Oktober 1996, amar putusannya menolak gugatan
Penggugat (PT. Sagita Real Estate) keseluruhan ;
b. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 260/Pdt/1997/PT.DKI.
tanggal 15 Juli 1997, mengabulkan gugatan Penggugat ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
c. Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) No. 1637 K/Pdt/1999 tanggal 22
April 1999, yang amar putusannya :
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 260/Pdt/1997/
PT.DKI. tanggal 15 Juli 1997 dan “Mengadili sendiri” dengan
menyatakan gugatan Penggugat PT. Sagita Real Estate, dinyatakan
gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), dengan
dasar pertimbangan hukum : telah terjadi “ne bis in idem” ;
d. Putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) No. 577 PK/Pdt/
1999 tanggal 25 September yang amar putusannya antara lain pada
pokoknya :
- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali PT. Sagita Real Estate;
- Menghidupkan kembali berlaku akta-akta, bukti-bukti surat PT. Sagita
Real Estate, yang sudah pernah secara hukum dinyatakan tidak
mengikat menurut hukum (tidak sah dan tidak berlaku) sesuai dengan
amar-amar putusan perkara perdata terdahulu kemenangan PT.
Multigold Metropolitan Inv. Ltd. dkk. yang telah memperoleh kekuatan
hukum yang tetap dan pasti yakni putusan No. 152 PK/Pdt/1991 jo.
No.615 K/Pdt/1990 jo. No. 407/Pdt/G/1988/PN.Jkt.Sel. ;
bahwa apapun dan alasan pengajuan gugatan baru PT. Sagita Real
Estate di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Johny Julius Saerang dkk. (para
ahli waris Laurens Frits Saerang almarhum) di Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, secara hukum harus dinyatakan “ne bis in idem” dengan alasan dan
fakta yuridis “pihak-pihak yang sama”, “obyek yang sama” dan “pengajuan bukti-
bukti yang sama/pembuktian berulang”, karenanya melanggar beberapa
penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI terlihat putusan-putusan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober
1973 ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973, tanggal 3 April 1976 ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 977 K/Sip/1971, tanggal 19 Februari
1972 ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 976 K/Sip/1971, tanggal 26 Februari
1970 ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 466 K/Sip/1971, tanggal 14 Agustus
1972 ;
- Yurisprudensi Jawa Barat No. 327/1969/Prd/PTB, tanggal 26 Januari 1970 ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
Kesemua yurisprudensi tersebut di atas adalah dengan tegas dan jelas
mengatur tentang ketentuan “Ne bis in idem” dan “kepastian hukum” suatu
perkara ;
bahwa khusus timbulnya perkara perdata/gugatan berulang di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang diajukan oleh Johny Julius Saerang
dkk. (para ahli waris Laurens Frits Saerang almarhum) selaku Penggugat
melawan PT. Multigold Metropolitan Inv. Ltd. selaku Tergugat, dalam perkara
perdata No. 73/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel. jo. No. 52/Pdt/1996/PT.DKI. jo. No. 964
K/Pdt/1997 jo. No. 372 PK/Pdt/1999 disinilah mulai timbul serangkaian
perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad) dan perbuatan berlanjut
(voorgezettelijke hendeling) yang dengan sengaja dilakukan oleh Tergugat
Rekonvensi yang sangat merugikan posisi hukum dan kepentingan hak
Penggugat Rekonvensi selaku pemilik/pemegang hak satu-satunya atas tanah
Kav. No. 29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan dengan cara-cara
dan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi
sebagai berikut :
a. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan sengaja melakukan perikatan/peralihan
hak dengan pihak Johny Julius Saerang dkk. (para ahli waris Laurens Frits
Saerang almarhum) berdasarkan Akta Notaris No. 44 tanggal 14 Mei 1997
“Surat Pelepasan Hak “ yang dibuat oleh Soekaimi, SH. Notaris di Jakarta ;
b. Atas dasar Akta Notaris No. 44 tanggal 14 Mei 1997 “Surat Pelepasan Hak”
tersebut, pihak Tergugat Rekonvensi telah memperoleh Izin Penunjukan
Penggunaan Tanah yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta tanggal 30 September 1999 No. 3760/1.711.5 ;
c. Selanjutnya atas dasar Akta Notaris Surat Pelepasan Hak dan Surat Izin
Penunjukan Penggunaan Tanah termaksud, maka pihak Tergugat
Rekonvensi melakukan perbuatan berlajut secara melanggar hukum dengan
mengajukan permohonan sertipikat, akhirnya terbitlah Sertipikat Hak Guna
Bangunan No. 1663 tanggal 7 Juni 2000, Surat Ukur tanggal 1 Maret 2000,
sesuai Surat Keputuasn Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 12 Mei 2000, No. 013/13-
550.2-09.02-2000 atas nama PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi terhadap tanah
Kav. No. 29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan ;
d. Bahwa sejak perikatan antara Johny Julius Saerang dkk. dengan PT.
Harapan Jaya Bumi Pertiwi (Tergugat Rekonvensi) dimana PT. Harapan
Jaya Bumi Pertiwi telah melakukan penguasaan phisik secara melanggar
hukum dengan menduduki obyek sengketa tanah kaveling tersebut, seraya
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
memasang papan nama/plang di atas tanah tersebut yang bertuliskan “PT.
Harapan Jaya Bumi Pertiwi” seolah-olah selaku pemilik sah atas tanah
kaveling termaksud ;
e. Lebih lanjut Tergugat Rekonvensi telah berupaya lagi merekayasa Surat
Keterangan Kepala Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan, seolah-olah isinya adalah selaku pemilik/pemegang hak
atas tanah Kav. No. 29-30 termaksud ;
f. Kesemuanya surat-surat, Sertipikat Hak Guna Bangunan dan dokumen
lainnya yang dimiliki secara formal oleh Tergugat Rekonvensi adalah
diperoleh secara melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang sangat
merugikan posisi hukum dan kepentingan hak Penggugat Rekonvensi selaku
pemilik/pemegang hak satu-satunya berdasarkan bukti-bukti otentik putusan-
putusan perkara perdata yang terdahulu yang telah memperoleh kekuatan
hukum yang tetap dan pasti, serta putusan-putusan a quo tidak pernah
dibatalkan in casu masih berlaku secara normatif eksekutorial, efektif dan
mengikat selama-lamanya bagi para pihak yang bersengketa (Johny Julius
Saerang dkk. dan PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi/Tergugat Rekonvensi) ;
bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensi tersebut di atas,
Tergugat Rekonvensi telah melakukan serangkaian perbuatan melanggar
hukum dan perbuatan berlanjut yang merugikan posisi hukum dan kepentingan
hak Penggugat Rekonvensi terlihat fakta-fakta yuridis dan alasan-alasan hukum
sebagai berikut :
a. Bahwa tatkala Tergugat Rekonvensi melakukan perikatan/peralihan hak dari
Johny Julius Saerang dkk. dengan lahirnya Akta Notaris No. 44 tanggal 14
Mei 1997 yakni “Surat Pelepasan Hak” yang dibuat oleh Soekaimi, SH.
Notaris di Jakarta yang dijadikan “obyek transaksi” adalah tanah Kav. No.
29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan, masih dalam status
proses sengketa/perkara perdata ditingkat kasasi in casu belum putusan
ditingkat kasasi di Mahkamah Agung RI. antara Johny Julius Saerang dkk.
(para ahli waris Laurens Frits Saerang almarhum) selaku Penggugat/
Terbanding/Termohon Kasasi melawan PT. Multigold Metropolitan Inv. Ltd
selaku Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (sesuai putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan No. 73/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Juli 1996
jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 522/Pdt/1996/PT.DKI. tanggal
2 Desember 1996 jo. putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) No. 964
K/Pdt/1997 tanggal 26 Agustus 1998) sehingga interval waktu/jarak waktu
antara lahirnya Akta Notaris No. 44 tanggal 14 Mei 1997 “Surat Pelepasan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
Hak” yang dimiliki Tergugat Rekonvensi dengan lahirnya/terbitnya putusan
Mahkamah Agung RI (Kasasi) tanggal 26 Agustus 1998 No. 964 K/Pdt/1997
sangat jauh selisih waktunya berarti secara hukum terbukti bahwa Tergugat
Rekonvensi memperoleh hak dari Johny Julius Saerang dkk. atas dasar
putusan-putusan Pengadilan Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta yang nota bene belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan
pasti, maka disinilah terbukti bahwa peralihan hak termaksud adalah
merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang
berdasar hukum untuk dimohonkan batal demi hukum dan merupakan
transaksi yang cacad yuridis dan tidak sah ;
b. Demikian pula ternyata secara hukum putusan-putusan yang dimiliki oleh
Johny Julius Saerang dkk. (para ahli waris Laurens Frits Saerang almarhum)
sebagai dasar peralihan hak kepada Tergugat Rekonvensi sesuai putusan
Mahkamah Agung RI (tingkat peninjauan kembali) No. 372 PK/Pdt/1999
tanggal 25 September 2000, telah membatalkan putusan-putusan
Mahkamah Agung RI No. 964 K/Pdt/1997 tanggal 26 Agustus 1998 jo.
putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 522/Pdt/1996/PT.DKI. tanggal 2
Desember 1996 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
73/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Juni 1996 sehingga secara hukum
makin tampak jelas status perolehan hak Tergugat Rekonvensi telah tamat
riwayat haknya diatas tanah Kav. No. 29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto
Jakarta Selatan dan semakin jelas perbuatan melawan hukum Tergugat
Rekonvensi tersebut ;
c. Bahwa dengan adanya fakta yuridis perolehan hak Tergugat Rekonvensi
memperoleh hak secara melanggar hukum (onrechtmatige daad) maka
sangat tidak berdasar hukum untuk mengajukan :
1. Permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) pada kantor BPN
(Badan Pertanahan Nasional) Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
2. Sangat tidak berdasar hukum untuk memperoleh Surat Izin Penunjukan
Penggunaan Tanah dari Gubernur Kepada Daerah Khusus Ibukota
Jakarta ;
3. Sangat tidak berdasar hukum untuk melakukan permbayaran Pajak/PBB
dan Ipeda dan lain-lain ;
4. Sangat tidak berdasar hukum untuk memperoleh Surat Keterangan dari
Lurah Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan ;
5. Sangat tidak berdasar hukum untuk menduduki, mengusai, memiliki
tanah Kav. No. 29-30 termaksud ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
6. Sangat tidak berdasar hukum untuk memasang plang/papan nama/merk
perusahaan, yang bertuliskan : “PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi” di atas
tanah Kav. No. 29-30 termaksud ;
7. Sangat tidak berdasar hukum untuk menghalang-halangi hak kepemilikan
PT. Multigold Metropolitan Inv. Ltd. untuk memasuki dan menduduki
tanah Kavling No. 29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan,
selaku pemilik sah dan pemegang satu-satunya yang berhak mengusai,
menduduki, sesuai bunyi amar-amar putusan-putusan kemenangan PT.
Multigold Metropolitan Inv. Ltd. ;
d. Bahwa jauh sebelum terbitnya surat-surat, dokumen, terutama Sertipikat Hak
Guna Bangunan dan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)
pihak Penggugat Rekonvensi telah mempermaklumkan dan menyampaikan
secara resmi kepada instansi-instansi BPN (Badan Pertanahan Nasional)
dalam semua jajaran kewenangannya, Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Camat, Lurah, Instansi PBB/Pajak/Ipeda, Notaris/PPAT,
serta instansi-instansi lainnya yang berkaitan agar kiranya tidak meladeni
Johny Julius Saerang dkk. (para ahli waris Laurens Frits Saerang
almarhum), Tergugat Rekonvensi dan/atau kuasanya yang mendapat hak
dari padanya agar menolak setiap permohonan, peralihan hak, penerbitan
hak sertipikat, pengurusan surat-surat yang berkaitan tanah Kav. No. 29-30
Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan, terlihat surat-surat
pencegahan/keberatan dan penyampaian hak Penggugat Rekonvensi
sebagai berikut :
1. Surat bertanggal 3 Januari 1999 No. 01/PST.ASS/APKH/I/99 yang
ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta
Selatan ;
2. Surat bertanggal 5 April 2001 No. 013/EP/JS/IV/2001 yang ditujukan
kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jakarta dan
tembusannya kepada beberapa instansi :
a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ;
b. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat ;
c. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
3. Surat bertanggal 21 April 2000 No. 26/MMI-BPN/4/2000 yang ditujukan
kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah DKI Jakarta ;
Surat-surat resmi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas adalah
menunjukan itikad baik dan guna mencegah adanya penerbitan hak,
peralihan hak yang melanggar hukum yang dapat merugikan posisi hukum
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
dan kepentingan Penggugat Rekonvensi selaku pemilik sah dan pemegang
hak satu-satunya atas tanah Kav. No. 290-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto
Jakarta Selatan tersebut ;
bahwa guna memulihkan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat
Rekonvensi sehubungan dengan hak kepemilikannya pada tanah Kav. No. 29-
30 termaksud maka sangat adil dan sesuai hukum untuk memohonkan
pembatalan, memohonkan pernyataan hukum bahwa semua surat-surat,
dokumen tanah, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1663, Surat Ukur tanggal 1
Maret 2000, Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Surat Izin Penggunaan Tanah (SIPT) dari
Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan segala surat-surat lainnya
yang terkait dengan hak kepemilikan Tergugat Rekonvensi adalah berdasar
hukum untuk dinyatakan tidak mengikat menurut hukum dan cacat yuridis,
karenanya tidak sah dan tidak berlaku sebagai bukti atas tanah Kav. No. 29-30
termaksud ;
bahwa demikian pula tuntutan mendasar Penggugat Rekonvensi atas
segala bentuk perbuatan melanggar hukum Tergugat Rekonvensi yakni
memasang papan nama perusahaannya/plang di atas tanah Kav. No. 29-30
termaksud yang bertuliskan “Milik PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi” adalah
berdasar hukum untuk diturunkan dan dimusnahkan sebagai suatu perbuatan
yang melanggar hukum yang merugikan pemilik tanah Penggugat Rekonvensi
seraya memohonkan pula ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat
Rekonvensi selama dinikmati tanah kavling termaksud oleh Tergugat
Rekonvensi ;
bahwa untuk mencegah etikad buruk dan tindakan pembangkangan yang
dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak mentaati isi putusan perkara ini,
maka kiranya cukup berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan uang
paksa (dwangsom) setiap kelalaian tidak mentaati isi putusan, yang dianggar
setiap harinya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terhitung
sejak tidak mentaatinya isi putusan ini sampai dengan terlaksananya putusan ini
secara sempurna dan baik ;
bahwa demikian pula kerugian nyata yang dialami Penggugat
Rekonvensi yang tidak menikmati tanah kavling termaksud dan tidak
mempergunakannya sejak terbitnya perolahan hak Tergugat Rekonvensi yakni
mulai terbitnya Akta Notaris No. 44 tanggal 14 Mei 1997, maka sangat adil dan
sesuai hukum bila Penggugat Rekonvensi menuntut kerugian yang dialami
tersebut sejak tahun 1997 sampai dengan adanya putusan perkara perdata ini
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang dianggar setiap tahunnya
kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000.000,-
(lima milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dan
pelaksanaannya dititipkan dan dilaksanakan dihadapan Panitera Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan, dengan cara pembayaran tunai/kontan, yang harus
dibuktinya adanya tanda penerimaan/kwintansi yang dikeluarkan oleh
Penggugat Rekonvensi dan/ataupun kuasanya ;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi
menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu
meletakkan sita jaminan atas tanah Kav. No. 29-30 Jalan Jenderal Gatot
Subroto Jakarta Selatan dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri
tersebut supaya memberikan putusan dalam rekonvensi yang dapat dijalankan
terlebih dahulu sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan rekonvdensi keseluruhan ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi yang melakukan
transaksi “Surat Pelepasan Hak” berdasarkan Akta Notaris No. 44 tanggal 14
Mei 1997, yang dibuat oleh Soekaimi, SH. Notaris di Jakarta adalah
merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi (PT, Multigold
Metropolitan Invesment Limited) adalah pemilik dan pemegang hak satu-
satunya yang berhak menguasai, menduduki, memiliki tanah Kav. No. 29-30
Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan, sesuai putusan-putusan yang
telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van
gewijsde) yakni putusan perkara perdata No. 407/Pdt.G/1988/PN.Jkt.Sel.
tanggal 20 Juli 1989 No. 615 K/Pdt/1990 tanggal 8 Desember 1990 jo. No.
152 PK/Pdt/1991 tanggal 15 Maret 1993 jo. No. 372 PK/Pdt/1999 tanggal 25
September 2000 ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Notaris No. 44 tanggal 14 Mei
1997 yang dibuat oleh Soekaimi, SH. Notaris di Jakarta jo. Surat Keputusan
Kepala Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, No. 013/13.550.2-09.02-200, tanggal 12 Mei 2000 jo. Sertipikat Hak
Guna Bangunan (HGB) No. 1663 tanggal 7 Juni 2000, Surat Ukur tanggal 1
Maret 2000 jo. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) oleh
Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 30 September
1999 No. 3760/1.711.5 jo. Surat Keterangan Lurah Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan adalah kesemuanya surat-surat bukti
tersebut di atas dinyatakan tidak mengikat menurut hukum ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi)
dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera
mengosongkan dan menyerahkan keseluruhan tanah Kav. No. 29-30 Jalan
Gatot Subroto Jakarta Selatan kepada Penggugat Rekonvensi (PT. Multigold
Metropolitan Invesment Limited) dalam keadaan sempurna tanpa syarat
apapun juga ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya ganti kerugian
Penggugat Rekonvensi akibat tidak menikmati dan mempergunakan tanah
miliknya sejak dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi tahun 1997 yang
ditetapkan setiap tahunnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
terhitung sejak tahun 1997 sampai dengan putusan perkara perdata ini
memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menurunkan, mencabut,
mengangkat dan menghilangkan papan nama/plang/merek perusahaan yang
tertancap dan tertanam di atas tanah Kav. No. 29-30 Jalan Jenderal Gatot
Subroto Jakarta Selatan yang bertuliskan “PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi”,
atas biaya sendiri Tergugat Rekonvensi tanpa syarat apapun juga ;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang dilaksanakan oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas sengketa tanah Kav. No.
29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan adalah sah, mengikat
menurut hukum dan berharga ;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara perdata ini
dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uivoerbaar bij voorraad),
meskipun ada verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum
lainnya ;
10. Mengukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom)
sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap harinya
akibat pembangkangan, tidak mentaati isi putusan ini, lalai melaksanakan
putusan ini, terhitung sejak hari tidak mentaatinya isi putusan sampai dengan
terlaksananya putusan perkara perdata ini secara sempurna dan baik ;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi)
dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mentaati isi
putusan perkara perdata ini ;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No. 177/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 7 September 2001 adalah sebagai
berikut :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
Dalam Eksepsi :
- Menyatakan menolak eksepsi dari Terlawan IV ;
Dalam Pokok Perkara :
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya ;
Dalam Rekonvensi :
- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat (Terlawan IV Dalam Kon-
vensi) dinyatakan tidak dapat diterima ;
Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :
- Menghukum Pelawan/Tergugat dalam Rekonvensi guna membayar biaya
dalam perkara ini sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan
ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.
10/PDT/2002/PT.DKI. tanggal 16 Mei 2002 adalah sebagai berikut :
- Menerima permohonan pemeriksaan tingkat banding dari Pembanding semula
Pelawan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 September
2001 Nomor : 177/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel ;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara ini
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 261
K/Pdt/2003 tanggal 27 Januari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap
tersebut adalah sebagai berikut :
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT. Multigold
Metropolitan Invesment Limited tersebut ;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : PT. Harapan Jaya
Bumi Pertiwi tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Mei 2002 No.
10/PDT/2002/PT.DKI. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan tanggal 7 September 2001 No. 177/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. ;
MENGADILI SENDIRI :
1. Mengabulkan perlawanan dari Pelawan seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan eksekusi adalah Pelawan yang baik dan benar ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
3. Menyatakan Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
tanggal 18 April 2001 Reg. No. 15/Del/2001/PN.Jak.Sel. tidak berkekuatan
mengikat menurut hukum ;
4. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jakarta, setempat dikenal dan
diketahui oleh umum, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling No. 29-30,
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang
telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1663, seluas
9.271 m2, Surat Ukur tanggal 1 Maret 2000, tertulis atas nama PT. Harapan
Jaya Bumi Pertiwi yang telah diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2000 oleh
Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan yang menjadi obyek eksekusi
pengosongan adalah milik sah dari Pelawan Eksekusi ;
5. Mengukum Terlawan-Terlawan untuk mematuhi putusan ini ;
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar
biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini
ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 261 K/Pdt/2003
tanggal 27 Januari 2005 diberitahukan kepada turut Termohon Kasasi I-
Termohon Kasasi II dahulu Terlawan I/Terbanding pada tanggal 14 Oktober
1999 kemudian terhadapnya oleh turut Termohon Kasasi I-Termohon Kasasi II
dahulu Terlawan I/Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2005 diajukan
permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Januari 2006, permohonan mana disertai
dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
tersebut pada tanggal itu juga ;
Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 21
Februari 2006 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan
jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
pada tanggal 8 Maret 2006 ;
Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan
72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo
beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I telah
mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai
berikut :
KEBERATAN PERTAMA :
Tentang adanya putusan mengenai suatu bagian yang belum diputus tanpa
dipertimbangkan sebab-sebabnya :
Berdasarkan pasal 67 huruf d Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-
Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai
berikut : “apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
dipertimbangkan sebab-sebabnya” ;
1. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I sangat keberatan terhadap
amar dan pertimbangan hukum Majelis Kasasi dalam pokok perkara yang
tidak berdasarkan atas bukti-bukti maupun fakta-fakta yang terungkap dalam
persidangan, sehingga Majelis Kasasi dalam tingkat kasasi salah dan keliru
dalam menerapkan hukum, bahkan cenderung memberikan pendapat hukum
tanpa adanya alasan-alasan dan/atau pertimbangan hukum yang obyektif
atas terjadinya sengketa perkara perlawanan a quo ;
2. Bahwa sengketa perkara a quo dalam tingkat kasasi, terkait dengan pihak-
pihak sebagaimana disebutkan dalam tabel yang tercantum dalam memori
peninjauan kembali halaman 7 ;
Bahwa sesuai dengan tabel tersebut maka Pemohon Peninjauan
Kembali/Terlawan I terbukti telah mengajukan kontra memori kasasi untuk
membantah, menolak seluruh dalil yang diajukan dalam memori kasasi para
Termohon Peninjauan Kembali yaitu PT. Multigold Metropolitan Investment
Limited maupun PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi), terbukti dalam perkara
kasasi No. 261 K/Pdt/2003 yang diputus tanggal 27 Januari 2005, kontra
memori kasasi Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I tidak dijadikan
dasar sama sekali dalam mengadili, memeriksa, memutus perkara a quo
yang dapat dilihat baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan
Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, sehingga sangat merugikan
kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I selaku pemilik yang
sah atas sebidang tanah Kav. No. 29-30, lokasi di Jalan Gatot Subroto,
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Jakarta Selatan ;
Bahwa terbukti Majelis Kasasi dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan
perkara a quo harus sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun
1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
menyatakan bahwa : “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan
peradilan karena :
a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan
yang bersangkutan” ;
Bahwa Majelis Kasasi disamping memeriksa, mengadili dan memutuskan
perkara a quo harus sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun
1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, tentang Mahkamah Agung, juga
tentu harus mempertimbangkan keseluruhan yang menjadi keberatan dari
kontra memori kasasi yang diajukan oleh apa yang telah diajukan Termohon
Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I tanggal 8 Oktober
2002, yang terbukti tidak dijadikan pertimbangan dan/atau belum
dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Kasasi dalam putusannya
sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas ;
Bahwa pertimbangan hukum Majelis Kasasi tersebut adalah pertimbangan
hukum yang tidak berdasarkan atas bukti-bukti, sehingga Pemohon
Peninjauan Kembali/Terlawan I menolak dengan tegas, baik pertimbangan
hukum maupun putusan Majelis Kasasi, yang jelas-jelas telah tidak mengadili
dengan mengikuti aturan hukum sebagaimana mestinya, dalam memberikan
pertimbangan hukum yang patut, bahkan cenderung mengaburkan masalah
dalam persengketaan perkara a quo ;
Karena :
Bahwa untuk dapat menilai dan mempertimbangkan dengan tepat pemilik
dan pemegang hak atas obyek sengketa tanah Kav. No. 29-30, lokasi di
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan
Setiabudi Jakarta Selatan haruslah dilihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi
sebelum dan sesudahnya ;
Bahwa peristiwa-peristiwa hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1941/A/
K/BKD/1975, tanggal 25 Desember 1975 telah mendapatkan Surat Izin
Penunjukan Penggunaan Tanah (selanjutnya disebut sebagai SIPPT),
untuk sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto Kav. No. 29-30
Kotamadya Jakarta Selatan guna pembangunan gedung bertingkat ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
b. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I memperoleh SIPPT
tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pembebasan dan
pembayaran uang ganti rugi melalui Panitia Pembebasan Tanah (Panitia
9), Pemerintah Wilayah Kota Jakarta Selatan kepada pihak-pihak yang
menguasai tanah di Kavling tersebut yang dilakukan dalam suatu
hubungan hukum kerjasama dengan CV. Kancha selaku pihak yang
pertama kali memperoleh ijin membebaskan tanah dari Gubernur Kepala
Daerah Khusus Ibukota Jakarta (untuk selanjutnya disebut Gubernur
Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta) dan yang kemudian atas hak
penguasaan kavling itu dilakukan peralihan kepada Pemohon Peninjauan
Kembali/Terlawan I, serta diikuti dengan diterbitkannya oleh Gubernur
Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Pemohon Peninjauan
Kembali/Terlawan I surat-surat berikut :
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.
557/A/K/BKD/Wk.1/72, tanggal 18 September 1972, tentang Perintah
Setor Sumbangan Pematangan Tanah ;
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.
649/A/K/BKD/73, tanggal 12 Maret 1973, tentang Izin Pembebasan
Tanah Kav. No. 29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan ;
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.
1941/A/K/BKD/75, tanggal 25 September 1975, tentang SIPPT Kav.
No. 29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan ;
c. Bahwa setelah SIPPT tersebut terbit, kemudian terhadap hak atas tanah
di Kav. No. 29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan, tersebut
telah terjadi sengketa perdata dan juga perkara pidana, menyangkut
pemalsuan dan penggunaan surat palsu, yaitu bukti-bukti formulir
pelepasan hak dan tanda terima uang ganti rugi/pesangon atas tanah
Kav. No. 29-30, Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan tersebut ;
Bahwa putusan perkara a quo terbukti bahwa, Majelis tingkat pertama jo.
Majelis Pengadilan Tingkat Tinggi telah benar dan tepat dalam memberikan
pertimbangan hukum, oleh karena Majelis tingkat pertama jo. Majelis
Pengadilan Tingkat Tinggi tidak menilai kebijaksanaan publik, akan tetapi
memberikan pertimbangan hukum mengenai masalah keperdataan, terbukti
dengan adanya putusan peninjauan kembali No. 577 PK/Pdt/1999 tanggal 25
September 2002, Majelis tingkat pertama jo. Majelis Pengadilan Tingkat
Tinggi, telah membuktikan, mempertimbangkan dan memutuskan
berdasarkan seluruh bukti-bukti dengan baik dan benar sesuai dengan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu
penerapan hukum dalam pertimbangan Majelis tingkat pertama jo. Majelis
Pengadilan Tingkat Tinggi sudah benar dan tepat, yang menyatakan bahwa
Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai pihak yang paling berhak
atas tanah yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. No. 29-30
Jakarta Selatan ;
3. Bahwa sengketa perlawanan perkara a quo, bermula dari Permohonan
Eksekusi dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I, yang dikabulkan
oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan penetapan No. 16/2001
Eks jo. No. 020/Pdt/G/1996/PN.Jak.Bar. tanggal 6 September 2001 yang
pelaksanaannya dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku
penerima delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 15/Del/2001/PN.
Jkt. Sel., tanggal 24 September 2001 ;
Bahwa, permohonan eksekusi tersebut di atas, diajukan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali/Terlawan I berdasarkan atas dasar putusan peninjauan
kembali No. 577 PK/Pdt/1999 tanggal 25 September 2000 yang amar
putusannya menyatakan :
- Tanah Kav. No. 29-30 Jalan Jenderal Subroto Jakarta Selatan adalah
merupakan Hak PT. Sagita Real Estate ;
- Menyatakan penyerahan hak tanah itu oleh PT. Multigold Metropolitan
Investment Limited kepada siapapun tanpa kecuali adalah batal demi
hukum dengan segala akibatnya ;
- Menghukum PT. Multigold Metropolitan Investment Limited maupun H. M.
Yassin Rumanief/CV. Kancha serta yang menerima peralihan selanjutnya
untuk menyerahkan tanah Kav. No. 29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto
Jakarta Selatan itu kepada PT. Sagita Real Estate ;
Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum dalam putusan perkara
Peninjauan Kembali No. 577 PK/Pdt/1999 tanggal 25 September 2000 pada
halaman 30 menyatakan sebagai berikut :
“Menimbang bahwa karena perkara Peninjauan Kembali No. 577
PK/Pdt/1999, (dahulu perkara No. 1637 K/Pdt/1998) berkaitan dengan
perkara No. 372 PK/ Pdt/1999 (dahulu perkara No. 964 K/Pdt/1997), maka
kekuatan eksekutorial putusan perkara ini terhadap tanah obyek sengketa
Kav. No. 29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan berlaku juga
terhadap PT. Multigold Metropolitan Investment Limited dan/atau siapa saja
yang menerima penyerahan dari padanya, termasuk para ahli waris
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
almarhum Luarens Frits Saerang selaku Termohon Peninjauan Kembali
dalam perkara No. 372 PK/Pdt/1999, sekalipun pihak PT. Multigold
Metropolitan Investment sebagai pihak yang menang dalam perkara No. 372
PK/Pdt/1999 ;
Bahwa dari pertimbangan hukum yang sangat jelas itu, maka kekuatan
eksekutorial untuk pengosongan dan penyerahan dalam keadaan kosong
kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I atas tanah Kav. No. 29-30
Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan tidak saja harus dilakukan
terhadap Termohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon
Peninjauan Kembali, tetapi juga terhadap siapa saja yang menerima
penyerahan dari padanya termasuk para pihak dalam perkara No. 372 K/Pdt/
1999 (dahulu putusan kasasi No. 964 K/Pdt/1997) ;
Bahwa putusan Peninjauan Kembali No. 577 PK/Pdt/1999 dan putusan
Peninjauan Kembali No. 372 PK/Pdt/1999 tersebut di atas, diputus oleh
Majelis Hakim yang sama dan pada tanggal yang sama 25 September 2000,
yang jika diperhatikan secara seksama antara kedua putusan Peninjauan
Kembali telah tepat dan benar dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan
perkara a quo, sehingga di dalam pertimbangan hukum maupun di dalam
putusannya tertutup kemungkinan adanya perbedaan dan/atau kontradiksi
mengenai status kepemilikan tanah terperkara ;
4. Bahwa atas fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dipersidangan yang
telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I, Pengadilan
Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan tingkat Tinggi, telah tepat
dan benar dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo,
dimana termuat dalam pertimbangan hukum halaman 63 alinea 3 dan 4 yang
menyatakan sebagai berikut :
Alinea 3 halaman 63 :
“Dilain pihak ternyata pada saat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota
Jakarta mencabut SIPPT Terlawan I dengan surat tertanggal 29 Desember
1999 dan menerbitkan SIPPT baru atas tanah sengketa pada tanggal 30
Desember 1999, Terlawan I masih memperkarakan obyek sengketa di
Pengadilan Negeri Jakarta Barat, diputus dalam tingkat peninjauan kembali
dengan putusan Mahkamah Agung No. 577 PK/Pdt/1999, yang sekarang
dimohonkan eksekusi” ;
Alinea 4 halaman 63 :
“Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan dan bukti-bukti surat
sebagaimana diuraikan ternyata terbukti bahwa Pemerintah Daerah dalam
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
hal ini Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menerbitkan
SIPPT baru atas nama Pelawan (PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi) terbitnya
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1663 tanggal 1 Maret 2000, pada saat
tanah sengketa dalam keadaan bermasalah (masih dalam sengketa
perdata). Atas tindakan mana Terlawan I telah secara nyata menyampaikan
keberatan lewat media masa (vide bukti T.I-12, bukti T.I-13, bukti T.I-14)
Surat Kabar Kompas dan Surat Kabar Suara Pembaruan, tertanggal 15 mei
1999 dan tanggal 4 Januari 2000” ;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa Majelis
Kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, telah nyata-
nyata tidak memberikan suatu pertimbangan yang lengkap dan obyektif atas
sengketa kepemilikan atas tanah perkara, yang telah diputus oleh putusan
Pengadilan sebelumnya (putusan Peninjauan Kembali No. 577 PK/Pdt/1999
dan putusan Peninjauan Kembali No. 372 PK/Pdt/1999 tanggal yang sama
25 September 2000), yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, yang
terbukti telah pula dipertimbangkan pula oleh Pengadilan Tingkat Pertama
yang dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Tinggi dalam memeriksa, mengadili
dan memutus perkara perlawanan a quo yang mengakibatkan tidak adanya
kepastian hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I ;
KEBERATAN KEDUA :
Tentang adanya suatu putusan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang
nyata :
Berdasarkan pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-
Undang No. 5 Tahun 2004, tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai
berikut : “Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau
suatu kekeliruan yang nyata” ;
1. Bahwa perlu ditegaskan perkara a guo adalah sengketa perlawanan oleh
Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan atas adanya Permohonan Eksekusi
dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I yang dikabulkan oleh Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Penetapan No. 16/2001 Eks. jo.
No. 020/Pdt/G/1996/PN.Jak.Bar. tanggal 6 September 2001 yang
pelaksanaannya dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku
penerima delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 15/Del/2001/PN.
Jkt.Sel. tanggal 11 September 2001 jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan
No. 15/Del/2001/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 September 2001 ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan merasa memiliki tanah
terperkara a quo, berdasarkan atas :
- Surat Pelepasan Hak No. 44 tanggal 14 mei 1997 dibuat dihadapan Ny.
Soekaimi, SH. Notaris di Jakarta, yang dilakukan oleh Johny Saerang dkk.
(para ahli waris Laurens Frits Saerang) kepada Termohon Peninjauan
Kembali/Pelawan ;
- Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) No. 3760/1.711.5
tanggal 30 Desember 1999 atas nama Termohon Peninjauan Kembali/
Pelawan ;
(diterbitkan sebagai rangkaian Surat Gubernur Jakarta No. 3759/1.711.5,
tertanggal 29 Desember 1999, mengenai Pencabutan Surat Izin Penunjukan
Penggunaan Tanah (SIPPT) atas nama Pemohon Peninjauan Kembali No.
1941/A/K/BKD/75 tanggal 25 September 1975, yaitu 1 (satu) hari sebelum
Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPPT) yang diterbitkan atas
nama Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1663/Kuningan Timur atas nama
Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan yang terletak di Kav. No. 29-30
Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan terbukti dari fakta bahwa
Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut diterbitkan pada tanggal 7 Juni
2000 ;
Sedangkan pada saat itu tanah tersebut di atas masih dalam status sengketa
di Mahkamah Agung RI pada tingkat peninjauan kembali dalam perkara No.
577 PK/Pdt/1999, yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht
van gewisjde), pada tanggal 25 September 2000, sehingga secara yuridis
formil, dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 663/Kuningan Timur atas
nama Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan, bertentangan dengan pasal
584 KUHPerdata, yang penyerahannya terbukti dilakukan oleh seorang yang
belum berhak berbuat terhadap kebendaan itu) ;
3. Bahwa terhadap status sengketa atas tanah di Kavling No. 29-30 Jalan
Gatot Subroto Jakarta Selatan, oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan
I telah memberitahukan kepada khalayak umum melalui iklan surat kabar,
antara lain :
Harian Kompas hari Sabtu tanggal 15 Mei 1999, halaman 2 ;
Harian Suara Pembaruan hari Sabtu tanggal 15 Mei 1999 dan
Harian Kompas hari Selasa tanggal 4 Januari 2000, halaman 8
Maka terbukti Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I selaku pemilik tanah
a quo, telah berupaya melindungi hak kepemilikannya yang telah
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
diperjuangkan sejak Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atas
nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I No. 1941/A/K/BKD/75
tanggal 25 September 1975 yang hingga kini diperjuangkan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali/Terlawan I ;
Bahwa dengan munculnya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.
1663/Kuningan Timur atas nama Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan,
pada tanggal 25 September 2000, secara yuridis formil, lahirnya sertipikat
tersebut di atas, bertentangan dengan pasal 584 KUHPerdata, yang
penyerahannya terbukti dilakukan oleh seorang yang belum berhak berbuat
terhadap kebendaaan itu, yang harus dinyatakan batal demi
hukum/nietig/null an void dan oleh karenanya harus dinyatakan dicabut ;
4. Bahwa atas permasalahan kepemilikan tentang sengketa tanah a quo yang
didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan dalam perkara
perlawanan, Pengadilan Tingkat Pertama, yang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara a quo telah tepat dan benar, dimana dapat dilihat dalam
pertimbangan hukum maupun amar putusannya, yang terbukti dikuatkan oleh
Pengadilan Tingkat Tinggi berdasarkan bukti-bukti secara menyeluruh dan
teliti dengan baik sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, oleh karena itu penerapan hukum dalam pertimbangan
Pengadilan Tingkat Pertama jo. Pengadilan Tingkat Tinggi telah tepat dan
benar ;
Bahwa tentang kepemilikan Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan,
Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memeriksa,
mengadili dan memutuskan perkara a quo, yang dikuatkan oleh Pengadilan
Tingkat Tinggi dimana dimuat dalam pertimbangan hukum halaman 63 alinea
3, alinea 5 dan halaman 64 alinea 7 yang menyatakan sebagai berikut :
Alinea 3 halaman 63 :
“Dilain pihak ternyata pada saat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota
Jakarta mencabut SIPPT Terlawan I dengan surat tertanggal 30 Desember
1999, Terlawan I masih memperkarakan obyek sengketa di Pengadilan
Negeri Jakarta Barat, diputus dalam tingkat peninjauan kembali dengan
putusan Mahkamah Agung No. 577 PK/Pdt/1999 yang sekarang dimohonkan
eksekusi” ;
Alinea 5 halaman 63 :
“…….bahwa ternyata dipersidangan adanya dalil bantahan dari Terlawan I
dan Terlawan IV yang menyatakan bahwa Pelawan memperoleh hak dari
Johny Julius Saerang dkk. (para ahli waris Laurens Frits Saerang almarhum)
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
atas dasar adanya ”Surat Pelepasan Hak”, tertanggal 14 Mei 1997 No. 44
yang dibuat dihadapan Notaris Soekaimi, SH., Notaris di Jakarta, tidak
dibantah oleh pihak Pelawan, hemat Majelis karena penyerahan terjadi pada
saat tanah masih dalam keadaan sengketa terbukti menurut hukum bahwa
kepemilikan tanah sengketa sebagaimana dalil perlawanan Pelawan tidak
didasarkan atas alas hak yang syah dalam arti dilakukan oleh seseorang
yang belum berhak secara bebas terhadap kebendaan itu, dengan kata lain
ahli waris dari Laurens Frits Saerang almarhum tidak menyampaikan secara
jujur tentang status obyek sengketa” ;
Alinea 7 halaman 64 :
“……terbukti terbitnya SIPPT ditindak lanjuti pada saat bersamaan terbit
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1663 atas nama Pelawan dan telah pula
menyatakan mencabut SIPPT yang diterbitkan terdahulu diberikan pada
Terlawan I, pada saat tanah masih dalam keadaan sengketa dimana
Terlawan ternyata pula menyampaikan keberatannya melalui mass media
dan peradilan Tata Usaha Negara menyangkut tindakan administratif
Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ini membuktikan didasari
oleh tindakan dari Johny Julius Saerang (ahli waris Laurens Frits Saerang
almarhum), dengan terbitnya Surat Pelepasan Hak No. 44 tanggal 14 Mei
1997 yang dibuat dihadapan Notaris Soekaimi, SH., Jakarta, dasar
kepemilikan dari Pelawan (PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi) bertentangan
dengan ketentuan pasal 584 KUHPerdata, penyerahannya terbukti dilakukan
oleh seorang yang belum berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.
Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan
Tingkat Pertama, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo
yang dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Tinggi Jakarta, terbukti bahwa jelas
kepemilikan yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan,
atas tanah perkara, sudah sepatutnya batal demi hukum/nietig/null and void,
karena secara materiil yuridis, telah kehilangan kekuatan hukumnya, yang
perolehannya dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan/atau tidak sah
atas kebendaan itu, sehingga Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan
dalam memberikan putusan a quo cenderung subyektif, dan/atau sudah
sepatutnya mengikuti pertimbangan hukum Pengadilan yang dibawahnya
yang telah tepat dan benar, baik termuat dalam pertimbangan hukum
maupun amar putusannya.
Bahwa dengan nyata-nyata terbukti Majelis Kasasi tidak mempertimbangkan
secara cermat dan benar dari segi hukum, atas obyek sengketa dalam
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
perkara a quo, telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata
yang dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang terungkap
dipersidangan tanpa memberikan pertimbangan dan/atau penilaian atas
pengujian material/subtansial yang disengketakan, sehingga Pemohon
Peninjauan Kembali/Terlawan I selaku pemilik yang sah telah dirugikan atas
putusan Majelis Kasasi dalam perkara a quo ;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut
Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan keberatan 1 dan 2 :
bahwa alasan-alasan ini tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena
alasan-alasan tersebut tidak lain adalah pendapat subyektif dari Pemohon
Peninjauan Kembali saja, sehingga hanyalah merupakan perbedaan pendapat
semata yang tidak termasuk dan tidak memenuhi syarat sebagai sesuatu
kekeliruan Hakim atau suatu kekhilafan yang nyata yang ada pada putusan
Hakim yang dimohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam
pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Sagita Real Estate
tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;
Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,
maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan
kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan
Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I
Menolak permohonan peninjauan kembali dari : PT. SAGITA REAL
ESTATE tersebut ;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,-
(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2007 oleh Prof.DR. Paulus Effendi
Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Prof.DR. Ahmad Sukardja, SH. dan Marina
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06
Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus
Samiaji, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah
pihak.
Hakim-Hakim Anggota : Ketua :
ttd. ttd.
Prof.DR. Ahmad Sukardja, SH. Prof.DR. Paulus Effendi Lotulung, SH.
ttd.
Marina Sidabutar, SH.MH.
Biaya-Biaya : Panitera Pengganti :
1. Meterai --------------- Rp. 6.000,- ttd.
2. Redaksi -------------- Rp. 1.000,- Matheus Samiaji, SH.,MH.
3. Administrasi --------- Rp. 2.493.000,-
Jumlah = Rp. 2.500.000,-
Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,
MUH.DAMING SUNUSI, SH.,MH.
NIP. 040030169
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31