Post on 27-Sep-2020
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 1
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT yang
telah melimpahkan rahmat dan karuniaNYA sehingga Deputi
Bidang Pengawasan mampu menjalankan tugas dan
fungsinya dalam pengawasan koperasi dan pada akhirnya
tersusun Laporan Kinerja Tahun 2018 ini. Laporan kinerja
ini merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian visi dan
misi terhadap penggunaan anggaran tahun 2018 yang
mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan mewajibkan setiap instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta
pengelolaan sumber daya yang ada berdasar perencanaan strategis yang telah disusun.
Berdasarkan hasil pencapaian tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengawasan tahun
2018, seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat
terlaksana dengan baik dan mencapai target yang telah ditentukan dalam perjanjian
kinerja tahun 2018.
Pencapaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan selama tahun 2018 adalah hasil
kerja keras seluruh jajaran Deputi Bidang Pengawasan serta dukungan pemangku
kepentingan di pusat dan daerah, baik institusi pemerintan dan gerakan koperasi,
walaupun masih terdapat kendala dan permasalahan yang perlu perhatian untuk
diperbaiki dan disempurnakan ke depannya.
Harapan ke depannya, melalui laporan ini, kinerja Deputi Bidang Pengawasan
dapat lebih ditingkatkan lagi melalui pengoptimalan sumber daya manusia dan
anggaran yang ada, serta meminimalisasi permasalahan yang mungkin terjadi, sehingga
kinerja Deputi Bidang Pengawasan lebih transparan dan akuntabel.
Jakarta, Januari 2019
Deputi Bidang Pengawasan
Suparno, SE, MM
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 ii
Ringkasan Eksekutif
Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan ini merupakan gambaran kinerja
dari seluruh Unit Eselon II di Deputi Bidang Pengawasan, sebagai bentuk
pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas kinerja dalam pencapaian sasaran yang
telah ditetapkan pada tahun 2018. Laporan kinerja ini juga sebagai bentuk evaluasi
terhadap capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta
pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran Deputi Bidang Pengawasan yang
ditujukan untuk pencapaian visi dan misi tersebut.
Pada tahun 2018 Deputi Bidang Pengawasan mempunyai 1 (satu) sasaran
strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama dengan pencapaian. Secara umum,
tahun 2018 ini dapat dilaksanakan dengan baik, dan memenuhi target yang telah
ditentukan.
Masih melanjutkan tahun sebelumnya, dalam rangka meningkatkan sinergitas
antara pusat dan daerah untuk pelaksanaan pengawasan koperasi, Kementerian
Koperasi dan UKM c.q. masih menyelenggarakan Dana Dekonsentrasi Satuan
Tugas Pengawas Koperasi.
Selain itu, proses pembentukan jabatan fungsional pengawas koperasi telah
memasuki fase diundangkannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 43 Tahun
2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi. Hal ini merupakan langkah
positif menuju terbentuknya Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi.
Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, Deputi Bidang Pengawasan
telah melaksanakan reformasi birokrasi dari tahun 2016 (awal berdirinya Deputi
Bidang Pengawasan), yang dilakukan antara lain:
a. Menyempurnakan proses bisnis dan cascading indikator kinerja dari level Menteri
sampai dengan individu serta mekanisme pemantauannya.
b. Meningkatkan sinergitas, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam
mensinkronkan berbagai program pengawasan koperasi dengan OPD Pembina
Koperasi melalui sosialisasi dan bimbingan teknis yang lebih intensif, serta
penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi.
c. Meningkatkan data base dan informasi koperasi melalui koordinasi dengan
berbagai pihak, Deputi terkait maupun OPD Pembina Koperasi.
d. Meningkatkan disiplin kerja pegawai melalui sistem reward and punishment.
e. Rencana penerapan SKP online pada tahun 2019.
f. Mengoptimalkan fungsi pengendalian program dan kegiatan untuk memastikan
pencapaian sesuai target.
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR . ............................................................................................ i
RINGKASAN EKSEKUTIF . ................................................................................... ii
DAFTAR ISI . ......................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL . .................................................................................................. iv
DAFTAR GAMBAR . .............................................................................................. v
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................. vi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang . ............................................................................................. 2
1.2 Maksud dan Tujuan . ..................................................................................... 3
1.3 Tugas dan Fungsi . ........................................................................................ 3
1.4 Struktur Organisasi . ...................................................................................... 4
1.5 Sumber Daya Manusia .................................................................................. 6
1.8 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja . ........................................................ 12
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Tahun 2015-2019 . .............. 15
2.2 Penetapan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Tahun 2018 . ....................... 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2018 . ...................................................................... 20
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2018 . ................................................................. 26
BAB IV PENUTUP ............................................................................................... 29
LAMPIRAN
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 iv
Daftar Tabel
Tabel I.1 Tabel I.1 Kinerja Perkembangan Koperasi Tahun 2015, 2017, dan 2018
Tabel II.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan
Tabel II.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 Deputi Bidang Pengawasan
Tabel III.1 Persentase Koperasi Yang Kelembagaan dan Pengelolaan Usahanya Sesuai
dengan Peraturan Perkoperasian
Tabel III.2 Peningkatan Kesehatan Koperasi Hasil Penilaian Kesehatan
Tabel III.3 Data Jumlah LHP dan SK Sanksi tahun 2017 dan 2018
Tabel III.4 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Tahun 2018
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 v
Daftar Gambar
Gambar I.1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan
Gambar I.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Gambar I.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
Gambar I.4. Pembagian Wewenang Koperasi sesuai Wilayah Keanggotaan Tahun 2017 dan
2018
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 vi
Daftar Lampiran
1. Bagan Struktur Organisasi dan Pejabat Deputi Bidang Pengawasan
2. Indikator Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Utama Tahun 2017
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 1
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 2
1.1. Latar Belakang
Deputi Bidang Pengawasan yang didirikan sebagai amanat dari Peraturan Presiden
Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan UKM dan sebagai bentuk
keseriusan pemerintah dalam pembangunan koperasi di Indonesia untuk mewujudkan RPJP
2005-20025. Pada tahap ketiga RPJP 2005-2025 dinyatakan mengenai pentingnya
pembangunan perkoperasian. Hal ini, sebagaimana amanat RPJMN 2015-2019 Buku Ketiga,
bahwa pembangunan koperasi merupakan salah satu strategi pembangunan perkotaan dan
pengembangan desa dan kawasan perdesaan 2015-2019, yaitu; (1) strategi pembangunan
perkotaan adalah menyediakan dan meningkatkan sarana ekonomi, khususnya sektor
perdagangan dan jasa termasuk perbaikan pasar rakyat, koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) (hal. 2-23); (2) kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
adalah membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk
pertanian, UMKM, dan Koperasi (hal. 1-28).
Fokus pembangunan tersebut mengingat pertumbuhan koperasi di Indonesia pada
tahun 2015 mencapai 204.622 unit, namun kontribusi terhadap PDB yang hanya sekitar 1,7%.
Koperasi di Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara industri maju yang menganut sistem
ekonomi liberal/kapitalis. Selain itu, pada kenyataannya perkembangan koperasi di
Indonesia nyaris tidak ada gaungnya, selain laporan-laporan permasalahan koperasi yang
berkembang menjadi pemberitaan negatif yang beredar di masyarakat menjadikan
koperasi nyaris tidak terlihat perkembangannya secara baik.
Berkaitan tersebut di atas, pembentukan Deputi Bidang Pengawasan dirasa mampu
menjadi pengendali koperasi-koperasi agar menjalankan perkoperasian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan sehingga mampu memberikan mamfaat sebesar-besarnya bagi
masyarakat.
Pada tahun ketiga ini, Deputi Bidang Pengawasan terus mematangkan diri dalam
pelaksanaan pengawasan koperasi dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan
koperasi Indonesia dengan tujuan terwujudnya koperasi yang sesuai dengan peraturan
perundangan dan terwujudnya tata kelola kelembagaan pemerintah yang baik dan bersih di
Deputi Bidang Pengawasan yang dituangkan melalui RKP setiap tahunnya. Implementasi
kebijakan dilakukan melalui serangkaian kegiatan dimulai dari koordinasi, pemantauan,
evaluasi, dan, baik tingkat pusat/daerah maupun sektoral/lintas sektor, dan pelaksanaan
analisa kebijakan untuk rancangan kebijakan selanjutnya.
Untuk itu, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah, Deputi
Bidang Pengawasan menerapkan aktif menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Salah satunya melalui evaluasi bulanan dalam laporan bulanan,
triwulanan dalam e-monev bappenas, dan tahunan dalam Laporan Kinerja agar pencapaian
outcomes mencapai hasil yang telah ditentukan. Hal ini ditunjukan melalui hasi penilaian
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 3
akuntabilitas yang dilakukan oleh Tim Inspektorat untuk kepentingan verifikasi lapangan
tahun 2017, Deputi Bidang Pengawasan memperoleh kategori penilaian A (memuaskan),
dengan nilai 81.34.
1.2. Maksud dan Tujuan
Sebagaimana peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib
melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam
mencapai misi dan tujuan organisasi, serta menyampaikan Laporan Kinerja pada setiap akhir
tahun kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014,
Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Komponen dalam
penilaian SAKIP adalah a) perencanaan kinerja, terdiri dari: Renstra, rencana kinerja tahunan,
dan penetapan kinerja; b) pengukuran kinerja, yang meliputi: pemenuhan pengukuran,
kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran; c) pelaporan kinerja yang terdiri dari:
pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja; d)
evaluasi kinerja yang terdiri dari: pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan
hasil evaluasi; dan e) pencapaian kinerja yang terdiri dari kinerja yang dilaporkan (dan
outcome), dan kinerja lainnya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan
kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara
memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Maksud penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Tahun 2018 adalah
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program dan
kegiatan selama satu tahun anggaran dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah
ditetapkan sebelumnya. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai
dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Deputi Bidang Pengawasan selama tahun
2018, kemudian memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan
bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan
yang dapat menjadi salah satu masukan dan feedback dalam rangka meningkatkan kinerja dan
referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi selanjutnya.
1.3. Tugas dan Fungsi
Sebagaimana amanat yang teruang dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015
tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Deputi Bidang Pengawasan
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan,
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 4
pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan, dan
penilaian kesehatan usaha simpan pinjam serta menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai
berikut:
1. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan,
pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan, dan
penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan
peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha
simpan pinjam, penindakan, dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan
perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan
pinjam, penindakan, dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
4. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengawasan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
1.4. Struktur Organisasi
Deputi Bidang Pengawasan dipimpin oleh Deputi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Menteri. Deputi Bidang Pengawasan terbentuk semenjak tahun 2016,
serta menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan UKM, dan Peraturan Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor
08/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan
Usaha kecil dan Menengah sebagaimana struktur organisasi Deputi Bidang Pengawasan
(Lampiran 1), dibantu oleh 6 (enam) Eselon II, yaitu:
Gambar I.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan
Pada jajaran struktural, unit kerja Sekretariat Deputi meliputi Sekretaris Deputi yang
mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bagian. Sedangkan unit kerja
Asisten Deputi meliputi Asisten Deputi yang mengkoordinasikan para Kepala Bidang, dan
Kepala Sub-bidang. Implementasi dari tugas dan fungsi tersebut diterjemahkan ke dalam
DEPUTI
Asdep
Kepatuhan
Asdep
Pemeriksaan
Kelembagaan
Asdep
Pemeriksaan
USP
Asdep
Penilaian
Kesehatan
USP
Asdep
Penerapan
Sanksi
Sekretaris
Deputi
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 5
activity process (proses kegiatan) di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan yang ditetapkan
sebagai berikut :
1. Kajian kebijakan,
Dalam tahap ini, biasanya merupakan hasil suatu diskusi ataupun respons terhadap
perkembangan situasi yang terjadi yang diputuskan untuk perlu dibuatkan pedoman
atau peraturannya. Keberhasilan pelaksanaan aktivitas ini ditandai dengan banyaknya
kajian kebijakan yang diselesaikan;
2. Perumusan kebijakan/regulasi,
Pada tahap ini, dilakukan kegiatan perumusan dan penyusunan kebijakan yang telah
disepakati berdasarkan hasil kajian sebelumnya. Keberhasilan kegiatan ini ditandai
dengan banyaknya kebijakan yang disusun dan diselesaikan;
3. Sosialisasi kebijakan,
Tahap selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kebijakan atau peraturan yang telah
disusun dengan maksud untuk memperkenalkan kebijakan/peraturan yang baru tersebut
kepada para stakeholders Deputi Bidang Pengawasan sehingga mereka memahami dan
dapat menerapkannya sesuai dengan keputusan Pemerintah. Keberhasilan dari kegiatan
sosialisasi ini ditandai dengan puasnya masyarakat terhadap kualitas informasi publik;
4. Implementasi kebijakan,
Setelah dilakukan sosialisasi, maka stakeholders yang berkepentingan atau terkait
dengan kebijakan tersebut segera menerapkan dan melaksanakan ketentuan atau aturan
yang telah ditetapkan tersebut. Aktivitas ini akan dinyatakan berhasil apabila dari hasil
evaluasi, menunjukkan bahwa jumlah stakeholders yang menerapkan kebijakan
meningkat cukup signifikan;
5. Monitoring dan evaluasi,
Pada tahap ini, dilakukan monitoring atas pelaksanaan kebijakan/peraturan oleh setiap
K/L/Pemda dan dievaluasi prosesnya. Apabila terjadi kelemahan atau kesalahan dalam
penerapannya yang ditandai dengan banyaknya komplain atas penerapan
kebijakan/peraturan yang harus diselesaikan, maka keberhasilan atas tahap ini
ditunjukkan dengan indikator Persentase penyelesaian gugatan produk hukum.
6. Laporan dan tindak lanjut,
Dalam tahap yang terakhir ini, berhubungan dengan kegiatan penyusunan laporan hasil
pelaksanaan implementasi kebijakan dan penyelesaian tindak lanjut atas permasalahan
yang timbul selama implementasi berjalan. Keberhasilan atas kegiatan ini ditunjukkan
dengan tersusunnya laporan atas implementasi dan tindak lanjut rekomendasi dengan
baik.
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 6
1.5. Sumber Daya Manusia
Deputi Bidang Pengawasan pada tahun 2018 memiliki sumber daya manusia sebanyak
84 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang dalam perjalannya terdapat 2 orang pejabat
Eselon III dan 1 orang Pejabat Eselon IV yang pensiun sehingga jumlahnya menjadi 81
orang.
Saat ini, kualitas pegawai Deputi Bidang Pengawasan cukup baik, tercermin dari
komposisi pegawai dari tingkat pendidikan, yaitu: sebanyak 20 orang (25%) berpendidikan
Master (S2); 52 orang (64%) berpendidikan Sarjana (S1), 3 orang (4%) berpendidikan
Sarjana Muda/D3, 6 orang (70%) berpendidikan SLTA. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat
pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar I.2.
Gambar I.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dari tabel tersebut, dapat dilihat, bahwa jumlah pegawai berdasarkan tingkat jabatan
terdiri dari 16 orang Pejabat Eselon I (1%), 6 orang Pejabat Eselon II (7%), 15 orang Pejabat
Eselon III (20%), 33 orang Pejabat Eselon IV (40%), staf pelaksana sebanyak 26 orang
(32&). Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar I.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
S2 25%
S1 64%
D3 4%
SLTA 7%
Es I 1%
Es II 7%
Esl III 20%
Es IV 40%
Staf 32%
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 7
Pada tahun 2018, penerapan sistem reward and punishment bagi pegawai adalah
berdasarkan sistem kehadiran pegawai. Menurut Mahmudi (2015:177), terdapat 2 (dua)
kriteria kinerja sebagai dasar pemberian penghargaan, kriteria keuangan dan nonkeuangan.
Pegawai yang hadir sebelum batas waktu dan pulang setelah batas waktu yang ditetapkan
akan mendapatkan reward tunjungan kinerja utuh sesuai dengan ketentuan. Sedangkan
pegawai yang tidak memenuhi jam kehadiran tersebut, akan mendapatkan punishment berupa
pemotongan tunjangan kinerjanya.
Selama Tahun 2018, terdapat beberapa hambatan dan permasalahan yang berkaitan
dengan Sumber Daya Manusia yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi
Bidang Pengawasan, antara lain:
a. Komposisi SDM belum ideal sesuai dengan kebutuhan, baik secara kuantitas maupun
kualitas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.
b. Belum optimalnya sistem jalur karier, promosi, rotasi dan mutasi untuk mendorong
motivasi kerja pegawai.
Potensi dan Isu Strategis
Perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan kinerja yang secara umum positif
secara jumlah koperasi (Tabel I.1). Pada tahun 2015, jumlah koperasi aktif sebanyak 147.525
unit meningkat 4,593 unit pada tahun 2017, menjadi 152.118 unit. Perkembangan tersebut
menunjukkan kebutuhan yang tinggi terhadap pendampingan dalam penerapan prinsip-
prinsip koperasi, mengingat baru sekitar 0.14 persen dari koperasi aktif yang sudah
melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) pada tahun 2017. Jumlah ini menurun sekitar
98.95 persen dari tahun 2015, bahwa pada tahun 2015 sebanyak 13,99 persen koperasi yang
melakukan RAT dan tahun 2017 sebanyak 0,14 persen, selain disebabkan data koperasi
tersebut merupakan data aktif (online data system) yang masih memerlukan verifikasi lebih
lanjut.
Tabel I.1 Kinerja Perkembangan Koperasi Tahun 2015, 2017, dan 2018
NO URAIAN SATUAN 2015 2017 2018
1 Koperasi Aktif Unit 147.525 152.118 126.122
2 Koperasi Tidak Aktif Unit 57.097 57.136 83.893
3 Koperasi Yang RAT Unit 20.633 216 34.117
4 Anggota Orang 15.021,76 41.596 17.860.678
5 Manager Orang 8.518 29 11.322
6 Karyawan Orang 124.868 540 259.726
7 Modal Sendiri Rp. (Juta) 43.336.862 246.488,5 67.182.760
8 Modal Luar Rp. (Juta) 40.636.118 176.061,7 56.487.154
9 Volume Usaha Rp. (Juta) 101.058.106 449.788,3 126.529.016,6
10 SHU Rp. (Juta) 3.128.418 18.285,4 5.449.752,1
Data ODS Per 11 Januari 2019
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 8
Terjadi peningkatan kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) dari
sebesar 14,87% dari tahun 2016 dimana kontribusi koperasi pada PDB saat itu sebesar
3,90%, sedangkan saat ini mencapai 4,48. Jauh meningkat dari tahun 2014 yang hanya
sebesar 1,71%. Kontribusi tersebut belum besar namun terjadi perkembangan yang positif.
Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah maka urusan Koperasi masuk dalam urusan pemerintahan wajib dengan
pembagian sub urusan pengawasan dan pemeriksaan koperasi sesuai dengan wilayah
keanggotaan koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM c.q. Deputi Bidang Pengawasan
bertanggung jawab terhadap Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi. Adapun
pembagian wewenang dan tanggung jawab pengawasan koperasi berdasarkan UU Nomor 23
Tahun 2014, dapat terlihat dalam Gambar I.2.
Gambar I.4. Pembagian Wewenang Koperasi sesuai Wilayah Keanggotaan
Tahun 2017 dan 2018
Data ODS Per 27 November 2017 dan 11 Januari 2019
UU nomor 23 tahun 2014 yang membawa implikasi pembagian kewenangan koperasi
tersebut, memerlukan tindak lanjut upaya koordinasi agar terjadi sinergi pengawasan koperasi
di pusat dan daerah. Upaya koordinasi dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas)
Pengawas Koperasi Daerah Selindo, yang upaya peningkatan sinergitasnya dilakukan melalui
fasilitasi dana dekonsentrasi Satgas Pengawas Koperasi. Jumlah Satgas tahun 2017 dan 2018
tidak ada perubahan sebanyak 1.712 yang tersebar sampai tingkat Kabupaten/Kota Selindo.
Sementara itu, tantangan pengembangan koperasi ke depan adalah (i) menjadikan
koperasi sebagai wadah usaha bersama yang menjadi pilihan untuk meningkatkan efisiensi
usaha dan kualitas penghidupan masyarakat; (ii) meningkatkan kontribusi koperasi dalam
perekonomian; dan (iii) meningkatkan posisi tawar koperasi dalam kondisi pasar yang
semakin dinamis. Tantangan ini sejalan cita-cita pengembangan koperasi di dunia (ICA) yang
ingin menjadikan koperasi sebagai (i) pemimpin dalam pembangunan ekonomi, sosial dan
PusatProvinsi
Kab/Kota
1,410
5,443
209,274
4,700
7,591
196,414
2017 2018
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 9
lingkungan yang berkelanjutan; (ii) model usaha yang paling disukai masyarakat; dan (iii)
bentuk usaha yang paling cepat berkembang.
Penanganan terhadap permasalahan dan tantangan pengembangan koperasi
membutuhkan perbaikan paripurna dari sistem perkoperasian di Indonesia. Hal ini mengingat
kondisi koperasi saat ini masih dipengaruhi oleh krisis ideologi, krisis jatidiri dan krisis
kaderisasi. Krisis ideologi merupakan dampak dari proses Amandemen UUD 1945 yang
menjadikan posisi koperasi tidak lagi menjadi salah satu pilar dalam struktur perekonomian
nasional. Krisis jatidiri merupakan dampak dari citra koperasi yang menurun karena berbagai
masalah akuntabilitas. Sementara itu krisis kaderisasi merupakan dampak dari krisis ideologi
dan jatidiri yang muncul dalam bentuk rendahnya pemahaman dan motivasi generasi muda
untuk berkoperasi.
Penanganan berbagai tantangan dan permasalahan tersebut di atas juga membutuhkan
dukungan kebijakan yang seimbang antara keberpihakan dan pembangunan kemandirian. Hal
ini mengingat sebagian besar koperasi masih berada pada skala kecil, sehingga keberpihakan
dibutuhkan untuk membangun semangat dan keyakinan berkoperasi di kelompok akar
rumput. Di sisi lain, pembangunan kemandirian koperasi perlu dikedepankan mengingat
koperasi merupakan organisasi yang berbasis anggota serta memiliki nilai dan prinsip-prinsip
partisipasi, kebersamaan dan kemandirian. Pelaksanaan dua kebijakan tersebut membutuhkan
koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan gerakan koperasi, serta pemangku
kepentingan lainnya.
Begitupun, pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan koperasi juga menghadapi
tantangan dalam pengelolaan organisasi di Deputi Bidang Pengawasan sebagai berikut:
1. Peningkatan kapasitas SDM, peningkatan pemahaman dan pengetahuan teknis SDM
tentang regulasi dan aspek-aspek pengawasan koperasi perlu dilakukan secara terus-
menerus dan berjenjang. Hal ini penting mengingat aparatur pengawas koperasi di pusat
sebelumnya lebih banyak menangani UKM, dan tingginya tingkat mutasi di daerah yang
mengakibatkan kapasitas aparat pengawas koperasi di daerah harus di-maintenance terus
menerus.
2. Peningkatan tata kelola organisasi, sarana dan prasarana. Di sisi organisasi, pembagian
tugas dan fungsi antar unit-unit pelaksana kegiatan perlu dilakukan secara tegas dan jelas
agar sumber daya dapat digunakan secara lebih efisien. Upaya ini perlu didukung
penguatan kerjasama antar unit karena adanya kebutuhan untuk saling melengkapi.
Sarana dan prasarana pendukung kerja dan pelayanan bagi masyarakat juga perlu
diperbaiki dalam rangka meningkatkan kualitas hasil kerja.
3. Perbaikan prosedur dan tata kelola. Tantangan ini perlu ditangani seiring dengan
pelaksanaan reformasi birokrasi dimana Kementerian Koperasi dan UKM c.q. Deputi
Bidang Pengawasan dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara
tersistem dan terukur berdasarkan pedoman yang baku (standar kerja dan Standar
Pelayanan Minimal/SPM).
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 10
4. Perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan melalui perbaikan prosedur perencanaan
kegiatan, pelaksanaan pengawasan, meliputi pemeriksaan rutin, sewaktu-waktu, dan
penerapan sanksi serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Upaya perbaikan tersebut perlu
didukung dengan keterbukaan informasi tentang program dan kegiatan yang dapat diakses
koperasi dan UMKM, serta masyarakat.
5. Penguatan basis data dan sistem informasi perlu didasarkan pada data dan informasi
mengenai koperasi dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran kebijakan dan program,
serta efisiensi penggunaan sumber daya. Penguatan basis data dan sistem informasi juga
perlu melibatkan Pemda dan pemangku kepentingan lainnya.
6. Peningkatan koordinasi, sinergi dan kerjasama di internal Deputi Bidang Pengawasan,
antara pusat dan daerah, gerakan koperasi, dan masyarakat. Hasilnya diharapkan dapat
meningkatkan lingkup dan jangkauan pengawasan koperasi secara paripurna, serta
mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk perbaikan kinerja pengawasan koperasi.
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan
Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. Bab I Pendahuluan
Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis
organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Tugas Poko dan Fungsi Unit Satker dan BLU
D. Sumber Daya Manusia
E. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
A. Renstra Unit Satker
1. Sasaran, IKU, dan Target
2. Sasaran strategis dan program kegiatan yang mendukung pencapaian target
sasaran strategis
3. Bab III
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi sesuai dengan hasil pengukuran
kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Uraian pada
masing-masing sasaran strategis meliputi:
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 11
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan
2017
3. Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis beserta hasilnya
4. Analisis penyebab keberhasilan dan/atau kegagalan serta peningkatan dan/atau
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran
6. Analisis evaluasi dampak langsung (outcome).
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi angaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mencapai target kinerja organisasi sesuai dengan dokumen
Perjanjian Kinerja.
4. Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta rekomendasi
dan langkah yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan dating untuk
meningkatkan kinerja.
Lampiran:
1) Perjanjian Kinerja
2) Dokumen lain yang dianggap perlu
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 12
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 13
1.1. Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Tahun 2015-2019
A. Visi dan Misi
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2015-2019
sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2015- 2019, Deputi Bidang Pengawasan sebagai unit Pengawasan Koperasi di Deputi
Bidang Pengawasan menetapkan visi dan misi organisasi yang dituangkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pengawasan Tahun 2015-2019.
Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan mencakup sasaran strategis yang
merupakan penjabaran dari sasaran umum dan gambaran pencapaian tujuan Deputi Bidang
Pengawasan. Sasaran strategis dilengkapi dengan target kinerja yang dapat menjadi ukuran
keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi Deputi Bidang Pengawasan, yang penetapannya
memperhatikan sasaran strategis nasional yang tercantum pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 bidang Koperasi dan UMKM untuk:
“Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi
usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”) dalam rangka
mendukung kemandirian perekonomian nasional”
Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM mengacu pada Visi dan Misi Presiden Joko
Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla, yaitu:
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”
Untuk mendukung visi dan misi tersebut, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,
visi Deputi Bidang Pengawasan adalah :
“Menjadi unit pengawas koperasi yang kredibel dan efektif yang mampu mewujudkan
koperasi yang Sehat, Kuat, Tangguh dan Mandiri”
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 2 (dua), yaitu:
1. Mewujudkan pengawasan koperasi yang kredibel dan efektif.
2. Meningkatkan koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri sesuai dengan jati diri koperasi.
Upaya pencapaian visi Deputi Bidang Pengawasan selain dilakukan secara bersama
oleh seluruh unit di Deputi Bidang Pengawasan juga harus dilakukan bersama-sama dengan
Unit Pembina Koperasi di Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu terutama dengan Deputi
Bidang Kelembagaan, Deputi Bidang Pembiayaan, dan Deputi Bidang Pengembangan SDM.
B. Tujuan dan Capaian Indikator Tujuan
Dalam rangka mencapai visi dan misi Deputi Bidang Pengawasan, maka visi dan misi
tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa
rumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran
atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 14
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga, Deputi Bidang Pengawasan dapat secara
tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh unit organisasi dalam memenuhi visi
misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan mempertimbangkan sumber
daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih lanjut, perumusan tujuan strategis ini juga
memungkinkan Deputi Bidang Pengawasan untuk mengukur sejauhmana visi dan misi unit
organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi unit
organisasi. Untuk itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja
(performance indicator) yang terukur. Adapun tujuan strategis Deputi Bidang Pengawasan
adalah:
“Terwujudnya efektivitas pengawasan koperasi”
Tujuan strategis ini menekankan upaya untuk mewujudkan efektivitas pengawasan
koperasi agar mampu mengawasi koperasi primer nasional yang jumlahnya ribuan dengan
personel yang hanya sekitar 80 orang (jumlah Koperasi Primer Nasional 4.902 unit, data
ODS, 22 Januari 2019). Upaya-upaya yang dilakukan melalui pemeriksaan koperasi,
penilaian kesehatan USP koperasi, kerja sama, koordinasi dan sinergitas, penyusunan
kebijakan serta melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pengawasan, yang menekankan
terhadap terlaksananya pengawasan koperasi secara efektif dan efisiensi secara menyeluruh
melalui peningkatan kualitas tata kelola birokrasi dan profesionalisme kerja yang tinggi.
Selanjutnya, tata kelola birokrasi dan profesionalisme kerja, merupakan salah satu indicator
kerja yang menjadi tanggung jawab Unit Sekretaris Deputi Bidang Pengawasan. Terkait tata
kelola birokrasi, Deputi Bidang Pengawasan baru menerapkan sistem reward and
punishment, melalui tunjangan kinerja kehadiran. Sedangkan lebih lanjut, akan diterapkan
reward pegawai terbaik berdasarkan absensi pegawai yang tepat waktu (tidak telat masuk
kerja dan tidak pulang awal). Selain itu, partisipasi pengawasan juga mengindikasikan adanya
upaya perbaikan yang dilakukan oleh gerakan koperasi untuk menjalankan aktivitas
perkoperasiannya sesuai dengan prinsip dan jatidiri koperasi. Upaya-upaya ini yang dilakukan
melalui penerapan pembinaan melalui sanksi administratif, penguatan terhadap sistem
pengawasan internal koperasi, diseminasi dan advokasi perkoperasian serta kerja sama
dengan instansi pemerintah sehingga terjadi peningkatan kesadaran dan kepatuhan koperasi
terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Lebih lanjut, tujuan tersebut dapat dilihat pada
tabel II.1.
Tabel II.1.
Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan
No TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN
1 Terwujudnya Koperasi yang sesuai
peraturan Perundangan
Partisipasi pengawasan koperasi melalui Sistim Pengawasan Koperasi
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 15
1.2. Penetapan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Tahun 2018
Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Tahun 2017 merupakan perwujudan
kesepakatan dalam menetapkan kinerja sesuai tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis
Deputi Bidang Pengawasan. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Tahun 2017 akan
menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Deputi Bidang Pengawasan
dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dimulai dengan rumusan Rencana Strategis yang
dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut ke dalam rencana kerja
tahunan. Berdasarkan rencana kerja tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang
dibutuhkan untuk membiayai rencana kerja tahunan, yang kemudian ditetapkan dalam suatu
Perjanjian Kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan
kinerja seperti yang telah direncanakan. Informasi yang disajikan dalam Perjanjian Kinerja
ini meliputi Program, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Alokasi
Anggaran. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan tahun 2017 tersebut berdasarkan
Renstra Deputi Bidang Pengawasan tahun 2015-2019, diimplementasikan melalui 2 (dua)
program sebagai berikut:
1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
2) Program Penguatan Kelembagaan Koperasi.
1. Sasaran, IKU, dan Target
Sasaran Deputi Bidang Pengawasan merupakan penjabaran dari tujuan yang telah
ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan
dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara
tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam
suatu Rencana Kinerja (performance plan). Penetapan sasaran yang diperlukan untuk
memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi
dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
Sasaran Deputi Bidang Pengawasan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan
strategis yang menjadi dasar kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja
Deputi Bidang Pengawasan serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka
panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di
lingkungan Deputi Bidang Pengawasan. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung
pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang
ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga dapat dicapai.
Sasaran strategis, indikator kinerja utama Deputi Bidang Pengawasan sebagaimana
pada Tabel II.2.
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 16
Tabel II.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
Deputi Bidang Pengawasan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya efektivitas
pengawasan koperasi
1. Persentase koperasi yang
kelembagaan dan pengelolaan
usahanya sesuai dengan peraturan
perkoperasian.
15%
2. Persentase sertifikat yang diterbitkan
dari hasil penilaian kesehatan.
70%
3. Persentase penanganan rekomendasi
laporan hasil pemeriksaan (LHP)
terhadap koperasi
50%
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 17
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 18
3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
Berdasarkan Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Tahun 2015-2019, pada
tahun 2017 Deputi Bidang Pengawasan UKM mempunyai tujuan strategis mewujudkan
koperasi yang sesuai dengan peraturan perundangan, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut
ke dalam sasaran strategis terwujudnya efektivitas pengawasan koperasi dengan 3 indikator
kinerja utama dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Tahun 2018. Pengukuran
capaian sasaran kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi capaian
dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Deputi
Bidang Pengawasan Tahun 2018, dari masing-masing unit Eselon II di Deputi Bidang
Pengawasan.
Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran
kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan
meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan
seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel. Pengukuran
kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan
kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan)
dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup
menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja
berdasarkan atas hasil pencapaian pengukuran kinerja pada masing-masing pencapaian
strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Tahun
2018. Hal ini dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian
pelaksanaan kegiatan Deputi Bidang Pengawasan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Tahun 2015-2019
dalam mendukung keberhasilan kinerja Kementerian Koperasi dan UKM. Hasil evaluasi
kinerja utama dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan adalah sebagai berikut:
Sasaran Strategis: Terwujudnya efektivitas pengawasan koperasi
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Target Realisasi
2017 2018 2017 2018
Terwujudnya
efektivitas
pengawasan
koperasi
1. Persentase koperasi
yang kelembagaan dan
pengelolaan usahanya
sesuai dengan
peraturan
perkoperasian.
10% 15% - 5% kelembagaan
- 21% USP Koperasi
- 16% kelembagaan
- 15% USP Koperasi
2. Jumlah sertifikat yang
diterbitkan dari hasil
penilaian kesehatan.
40% 70% 89% 83%
3. Persentase
penanganan
rekomendasi laporan
hasil pemeriksaan
50% 50% 100% 100%
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 19
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Target Realisasi
2017 2018 2017 2018
(LHP) terhadap
koperasi Keterangan: Penurunan angka capaian tahun 2018 pada indicator 2 bukan karena penurunan capaian, hal ini
karena koperasi yang dinilai kesehatannya berbeda dengan koperasi tahun sebelumnya dan
karena koperasi yang dikunjungi mengalami penurunan karena penurunan anggaran, namun
capaian masih memenuhi target (penjelasan lengkap di bawah ini).
1. Indikator Kinerja 1 :
Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan
peraturan perkoperasian
Pada tahun 2018, pemeriksaan kelembagaan koperasi dilakukan pada 50 koperasi
yang berada di 5 Propinsi yaitu : Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan
Bali. Adapun tujuan dari pemeriksaan kelembagaan koperasi adalah untuk memperoleh
masukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di bidang
kelembagaan koperasi. Dari hasil pemeriksaan kelembagaan, diperoleh hasil 8 koperasi
(16%) yang sebagian besar kelembagaannya sesuai peraturan perundang-undangan, 2
diantara koperasi tersebut hanya memiliki kelemahahan saja.
Untuk Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, pada tahun 2018 dilakukan di
7 Provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan
Bali. Dari hasil pemeriksaan USP koperasi diperoleh 15 USP Koperasi yang sebagian
besar sesuai peraturan perkoperasian.
Pada tahun 2018, berdasarkan rekomendasi tahun 2017, penetapan jumlah anggaran
pada Asisten Deputi Pemeriksaan Kelembagaan dan Asisten Deputi Pemeriksaan USP
sudah memperhatikan jumlah target pemeriksaan yang hendak dicapai, yaitu Asisten
Deputi Pemeriksaan USP yang mempunyai target 100 USP Koperasi lebih besar dari
Asisten Deputi Pemeriksaan Kelembagaan yang hanya 50 koperasi.
Tabel III.1 Persentase Koperasi Yang Kelembagaan dan Pengelolaan Usahanya
Sesuai dengan Peraturan Perkoperasian
No Uraian 2017 2018 %
Capaian
IKU 2018 Target Capaian Target Capaian
1 Jumlah Koperasi yang diperiksa
kelembagaannya
50 50 50 50 100%
2 Jumlah Usaha Simpan Pinjam
Koperasi yang diperiksa
100 100 100 100 100%
3 Kelembagaan Koperasi yang
sesuai peraturan
5 Kop 6 Kop 5 Kop 8 Kop 16%
4 Koperasi yang pengelolaan 10 USP Kop 21 USP Kop 10 USP Kop 15 USP Kop 15%
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 20
No Uraian 2017 2018 %
Capaian
IKU 2018 Target Capaian Target Capaian
usahanya sesuai peraturan
Sumber: Asdep Pemeriksaan Kelembagaan dan Asdep Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam
Kendala dan permasalahan serta solusi dalam pencapaian target tahun 2018 Dari
Tabel III.1, apabila dibandingkan dengan tahun 2018, terjadi kenaikan capaian indikator
kinerja pada pemeriksaan kelembagaan koperasi, dan terjadi penurunan pada
pemeriksaan USP Koperasi. Tabel ini tidak sepenuhnya bisa menjadi acuan, karena tidak
semua koperasi yang diperiksa tahun 2018 adalah koperasi yang sama diperiksa pada
tahun 2017. Terdapat kebijakan bahwa Koperasi yang sudah diperiksa pada tahun 2017,
tidak boleh diperiksan kembali pada tahun 2018. Selain itu, pada pemeriksaan USP
Koperasi, khususnya USP Syariah, validitas data USP Syariah tidak bagus, yaitu banyak
terdapat USP Syariah yang tidak ditemukan keberadaannya. Dan karena keterbatasan
anggaran, maka koordinasi lanjutan tidak dapat dilakukan. Berbeda dengan tahun lalu,
koordinasi masih dapat dilakukan karena anggaran mencukupi.
Selain itu, baik tidaknya kelembagaan koperasi dan usaha USP koperasi bukan
sepenuhnya menjadi akibat dari pelaksanaan kegiatan Deputi Bidang Pengawasan. Hal
ini karena, fungsi pembinaan koperasi berada pada Deputi lain di Kementerian Koperasi
dan UKM. Sehingga penetapan indikator kinerja dirasa belum sepenuhnya tepat.
Faktor-faktor pendukung dalam pencapaian target tahun 2018
- Dukungan SDM yang kompeten untuk memeriksa koperasi atau USP Koeprasi.
Rekomendasi
- Perlu dukungan anggaran yang memadai
- Dukungan data base koperasi yang valid
- Perlu pembahasan lebih lanjut untuk menetapkan IKU yang lebih tepat bagi Deputi
Bidang Pengawasan dari aspek kelembagaan Koperasi dan USP Koperasi.
2. Indikator Kinerja 2 :
Jumlah sertifikat yang diterbitkan dari hasil penilaian kesehatan
Sebagaimana rekomendasi tahun 2017, maka pada tahun 2018 target/jumlah
Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi Konvensional lebih besar
dibandingkan dengan Penilaian Kesehatan USP Koperasi Syariah. USP Konvensional
sebanyak 65 KSP/USP dan USP Syariah sebanyak 35 KSPPS/USPS. Namun demikian,
target tersebut mengalami perubahan karena kesulitan data dan kesiapan USP Syariah
untuk dinilai kesehatannya, namun tetap memperhatikan jumlah total target sebagaimana
tahun sebelumnya, sebanyak 100 KSP/USP/KSPPS/USPPS. Target Penilaian Kesehatan
untuk tahun 2018, yaitu: 67 USP Koperasi Konvensional dan 33 USP Koperasi Syariah.
Selain itu pada tahun ini, jumlah anggaran penilaian kesehatan juga sudah menyesuaikan
target yang ditetapkan pada Asisten Deputi lainnya.
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 21
Rincian hasil Penilaian Kesehatan tahun 2018 terhadap 100 Koperasi yang
dikunjungi, yaitu:
KSP/USP Koperasi :
a) Sehat : 7 KSP/USP
b) Cukup Sehat : 45 KSP/USP
c) Dalam Pengawasan : 9 KSP/USP
d) Tidak dapat diperiksa : 2 KSP/USP
KSPPS/USPPS Koperasi :
a) Sehat : 13 KSPPS/USPPS
b) Cukup Sehat : 18 KSPPS/USPPS
c) Dalam Pengawasan : 5 KSPPS/USPPS
d) Tidak dapat diperiksa : 1 KSPPS/USPPS
USP Koperasi yang tidak dapat dinilai kesehatannya sebanyak 3 koperasi, karena:
a) Belum melakukan audit eksternal;
b) Belum dipisahkan laporan keuangannya (unit usaha simpan pinjam);
Data penilaian kesehatan koperasi tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel III.2
Peningkatan Kesehatan Koperasi Hasil Penilaian Kesehatan
No Uraian 2017 2018 %
Pertumbuhan
1 Koperasi yang dikunjungi 150 100 -0,33
2 Koperasi yang berhasil
dipenkes
100 97 -0,03
3 Yang dinyatakan sehat 13 20 0,54
4 Sertifikat yang diterbitkan 89 83 -0.07
Sumber; Asdep Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam
Dari Tabel III.2 diketahui bahwa jumlah koperasi yang dinyatakan sehat mengalami
peningkatan sebanyak 0.54%. Untuk jumlah sertifikat yang diterbitkan pada tahun ini,
sebanyak 83 USP Koperasi atau 83%. Persentase sertifikat yang diterbitkan mengalami
penurunan 0.07% dari tahun 2017, namun masih memenuhi target yang ditetapkan yaitu
70%. Namun demikian, tabel ini tidak dapat menjadi acuan peningkatan koperasi sehat,
karena tidak semua koperasi yang dinilai kesehatannya tahun ini adalah koperasi yang
dinilai kesehatannya pada tahun sebelumnya.
Kendala dan permasalahan serta solusi dalam pencapaian target tahun 2018
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 22
Jumlah koperasi yang dikunjungi mengalami penurunan karena alokasi dana/anggaran
penilaian kesehatan mengalami penurunan dari tahun 2017. Hal ini berpengaruh terhadap
sertifikat yang diterbitkan.
Sebelum melaksanakan kegiatan penilaian kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi,
terlebih dahulu Tim Penilai Kesehatan melakukan koordinasi kepada Koperasi yang
bersangkutan untuk memastikan apakah sudah memenuhi syarat untuk dinilai
kesehatannya. Koordinasi tersebut dilakukan antara lain terkait apakah koperasi tersebut
sudah melaksanakan RAT, dan bagi koperasi yang volume usahanya sudah mencapai Rp.
2,5 M atau lebih apakah sudah melaksanakan audit eksternal dari Kantor Akuntan Publik.
Dengan demikian pelaksanaan penilaian kesehatan dapat dilakukan apabila persyaratan
sebagaimana di atas sudah dipenuhi.
Karena pada tahun 2017, ketika koperasi tidak dapat dinilai kesehatannya dan anggaran
memungkinkan, maka diupayakan untuk mencari koperasi lain, mengingat data
keberadaan koperasi (data base koperasi) tidak valid.
Faktor pendukung dalam pencapaian target tahun 2018
Faktor-faktor yang mendukung pencapaian target adalah:
- Dukungan SDM yang kompeten dalam hal penilaian kesehatan usaha simpan pinjam
koperasi.
Rekomendasi
- Perlu dukungan anggaran yang memadai
- Dukungan data base koperasi yang valid
3. Indikator Kinerja 3 :
Persentase penanganan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap koperasi
Pada tahun 2018, terdapat 149 LHP yang masuk ke Asdep Penerapan Sanksi, dari
jumlah tersebut dikeluarkan 47 SK sanksi. Data jumlah LHP dan SK Sanksi tahun 2017
dan 2018, adalah sebagai berikut:
Tabel III.3 Data Jumlah LHP dan SK Sanksi tahun 2017 dan 2018
Variabel 2017 2018 % Pertumbuhan
LHP 108 149 37,96
LHP yang dibahas 60 99 65
SK Sanksi 11 47 327.27
% Penanganan 100 100 0
% SK sanksi 10,19 31,54 209,67
Pada tahun ini, Persentase penanganan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan
(LHP) terhadap koperasi sebesar 100%, capaian ini sama dengan tahun lalu karena pada
dasaranya semua LHP yang masuk ke Asdep Penerapan Sanksi akan diteliti dan dibahas
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 23
(baik secara eksternal atau internal) untuk ditentukan penanganan selanjutnya. Namun
LHP yang masuk tersebut, sebagian tidak dapat diproses menjadi SK Sanksi
dikarenakan:
1. Alamat tidak ditemukan,
2. Akan diperiksa lagi di tahun berikutnya,
3. Pasca pemeriksaan dan terbitnya LHP (sebelum terbit SK Sanksi), koperasi telah
memenuhi perbaikan.
4. Dalam temuan LHP tidak ada "Pelanggaran"
5. Sedang dalam masa pemantauan oleh Asdep Sanksi
6. Terdapat temuan pelanggaran dalam LHP, namun terdapat ketidaksiapan dalam
implementasi peraturan, misal izin melalui OSS
Kendala dan permasalahan serta solusi dalam pencapaian target tahun 2018
Tidak ada kendala dan permasalahan yang berarti untuk mencapai target kinerja tahun
2018, hal ini karena target yang ditetapkan masih berupa output, dan diharapkan pada
tahun 2019 target dapat outcome. Penetapan target yang berupa output karena untuk
menjaga kemungkinan LHP telat/mengalami keterlambatan disampaikan ke Asdep
Penerapan Sanksi. LHP yang terlambat dimungkinkan karena data base koperasi yang
masih belum valid.
Faktor pendukung dalam pencapaian target tahun 2018
Faktor-faktor yang mendukung pencapaian target adalah:
- Dukungan SDM yang kompeten dalam penerapan sanksi.
Rekomendasi
- Perlu dukungan anggaran yang memadai
- Dukungan data base koperasi yang valid
- Perlu pembahasan lebih lanjut untuk menetapkan IKU yang lebih tepat bagi Deputi
Bidang Pengawasan dari aspek penerapan sanksi.
Selain itu, dalam upaya mendukung pelaksanaan indikator-indikator kinerja
tersebut, sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
huruf Q mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan
menengah, maka agar pengawasan koperasi di Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan
efisien diperlukan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Daerah sebagai pemegang otonomi seluas-luasnya, diharapkan memerankan fungsi
regulatornya untuk menunjang pengawasan koperasi. Sedangkan fungsi Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, diharapkan sebagai koordinator pengembangan
koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, selain fungsi regulator yang tetap ada.
Untuk itu, dalam upaya meningkatkan sinergitas tersebut, Kementerian Koperasi dan
UKM melalui Deputi Bidang Pengawasan membentuk Satuan Tugas Pengawas Koperasi di
daerah. Pembentukan ini juga sebagai upaya stimulan untuk meningkatkan kinerja
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 24
pengawasan koperasi di daerah.
Adanya Satuan Tugas Pengawas Koperasi ini, sangat diapresiasi oleh karena itu,
OPD Pembina Koperasi. Dengan adanya Satuan Tugas Pengawas Koperasi, penyebaran
informasi mengenai pengawasan koperasi lebih mudah dan lebih fokus untuk
dilaksanakan. Mengingat keterbatasan jumlah Aparat Sipil Pengawas Koperasi di daerah.
Hal ini dapat dilihat dari perbandingan rasio pengawasan Kab/Kota 1:61. Provinsi 1:21,
dan Pusat 1:17 dan sistem mutase/rotasi pegawai di daerah yang cukup tinggi, sehingga
update terbaru isu-isu pengawasan koperasi menjadi hal yang sangat penting.
Opini dan apresiasi tersebut, di dapatkan dari beberapa kunjungan ke daerah yang
meminta kiranya alokasi dana dekonsentrasi tersebut, dapat ditingkatkan, mengingat
APBD yang terbatas. Untuk itu, Deputi Bidang Pengawasan mengajak Pemerintah
Daerah untuk mendukung pengawasan koperasi melalui keberpihakan dalam regulasi dan
penganggaran.
Sebagai bentuk apresiasi Deputi Bidang Pengawasan, maka pada tahun 2017 telah
dilakukan penilaian terhadap kinerja Satgas di masing-masing provinsi yang dinilai
berdasarkan capaian pengawasan koperasi, kesesuaian format laporan, kertas kerja,
pokok-pokok temuan, dan rekomendasi. Provinsi yang mendapatkan nilai terbaik adalah
Gorontalo, Lampung, Bali, Riau, dan Maluku Utara.
3.2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018
Dalam kerangka penganggaran yang berbasis kinerja, penyerapan anggaran bukanlah
merupakan target alokasi anggaran. Perfomance Based Budget lebih memfokuskan pada
kinerja daripada penyerapan anggaran itu sendiri. Akan tetapi berdasarkan kondisi
perekonomian saat ini, variabel dominan pendorong pertumbuhan perekonomian adalah
faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah turut
menjadi penentu pertumbuhan tersebut. Kegagalan dalam target penyerapan anggaran
memang akan berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang telah dialokasikan
ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi iddle money. Padahal apabila
pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat
dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Sumber-sumber penerimaan negara yang
terbatas, dihadapkan pada kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, mengharuskan
Pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan
efisien. Oleh sebab itu, ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah
terjadi inefisiensi dan in-efektivitas pengalokasian anggaran. Namun demikian, beberapa
penyerapan yang maksimal bisa juga disebabkan oleh hal lain, misalnya efisiensi pelaksanaan
kegiatan.
Total pagu anggaran Deputi Bidang Pengawasan pada tahun 2018 sebesar Rp
18.209.000.000,- (delapan belas milyar dua ratus sembilan juta rupiah) dengan nilai realisasi
per 31 Desember 2018 mencapai Rp. 18.055.666.179,- atau 99,16%. Pagu ini mengalami
penurunan sebesar 30,72% jika dibandingkan pagu tahun 2017 yang sebesar Rp. 26.283.319,-
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 25
dengan realisasi anggaran mencapai sebesar 97,96%,. Adapun sisa anggaran 2018, sebanyak
Rp.153.333.821,- merupakan penghematan/efisiensi (perjalanan dinas, efektivitas rapat yang
tidak perlu, jasa konsultan/kegiatan kontraktual, belanja modal dan efisiensi lainnya).
Tabel III.4. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengawasan
Tahun 2018
UNIT KERJA PAGU REALISASI % SALDO %
SESDEP 6 4,000,000,000 3,981,084,512
99.53
18,915,488
0.47
ASDEP 1 2,630,000,000 2,591,562,434
98.54
38,437,566
1.46
ASDEP 2 2,675,000,000 2,655,349,990
99.27
19,650,010
0.73
ASDEP 3 3,150,000,000 3,131,273,689
99.41
18,726,311
0.59
ASDEP 4 3,150,000,000 3,109,260,932
98.71
40,739,068
1.29
ASDEP 5 2,604,000,000 2,587,134,622
99.35
16,865,378
0.65
JUMLAH 18,209,000,000 18,055,666,179
99.16
153,333,821
0.84
Sebagaimana masukan, evaluasi dari tahun sebelumnya bahwa terjadi ketimpangan
antara jumlah anggaran dan beban kinerja, maka pada tahun 2018, jumlah anggaran sudah
memperhatikan beban target kinerja tahun 2018, yaitu Asdep 3 dan 4 mempunyai target 100
KSP/USP/KSPPS/USPPS mempunyai jumlah anggaran yang sama, Asdep 2 mempunyai
jumlah anggaran yang kurang dari kedua Asdep tersebut karena beban kinerjanya lebih
sedikit.
Kendala dan permasalahan serta solusi dalam pencapaian target anggaran tahun 2018
Tidak ada kendala dan permasalahan yang berarti untuk mencapai target realisasi anggaran.
Namun demikian, terdapat ketidakkonsistenan penyerapan anggaran perbulannya. Hal ini
karena implementasi realisasi anggaran belum sepenuhnya mengacu pada POK. Selain itu,
hambatan dan permasalahannya pencapaian realisasi anggaran adalah:
- Perencanaan program/kegiatan dan anggaaran yang kurang cermat, sehingga memerlukan
revisi anggaran.
- PAGU minus yang disebabkan kurangnya kontrol penyerapan anggaran di masing-
masing Asisten Deputi, pada akhirnya dilakukan revisi anggaran.
- Koreksi SPM.
- Keterlambatan penyelesaian administrasi oleh pihak ketiga.
Faktor pendukung dalam pencapaian target tahun 2018
Faktor-faktor yang mendukung pencapaian target adalah:
- Dukungan SDM yang profesional.
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 26
Rekomendasi
- Perencanaan program/kegiatan dan anggaran secara cermat untuk meminimalisasi
kemungkinan revisi anggaran.
- Perlu komitmen dalam implementasi POK sehingga konsistensi penyerapan benar-benar
sesuai rencana.
- Kontrol anggaran yang baik di masing-masing unit Eselon II untuk meminimalisasi
PAGU minus dan koreksi SPM.
- Koordinasi yang baik dengan pihak ketiga
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 27
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 28
Dari hasil penilaian dan evaluasi kinerja Deputi Bidang Pengawasan sampai dengan
akhir tahun 2018 menunjukkan hasil yang baik, karena mampu mencapai bahkan beberapa
melebihi target yang telah ditentukan.
4.1. Capaian
A. Indikator Kinerja
Capaian indikator kinerja Deputi Bidang Pengawasan Tahun 2018, Deputi Bidang
Pengawasan mempunyai tujuan strategis mewujudkan koperasi yang sesuai dengan
peraturan perundangan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran
strategis terwujudnya efektivitas pengawasan koperasi dengan 3 indikator kinerja
utama dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Tahun 2018. Dari
indikator kinerja tersebut, Deputi Bidang Pengawasan mampu memenuhi target yang
telah ditentukan, yaitu:
a. Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan
peraturan perkoperasian target 15%, capaian 16% kelembagaan dan 15% USP
Koperasi. Capaian tersebut sudah memperhatikan besaran anggaran dan target
pemeriksaan yang hendak dicapai pada masing-masing Asisten Deputi (berdasarkan
rekomendasi tahun 2017), yaitu: Asisten Deputi Pemeriksaan USP yang mempunyai target
100 USP Koperasi lebih besar dari Asisten Deputi Pemeriksaan Kelembagaan.
b. Jumlah sertifikat yang diterbitkan dari hasil penilaian kesehatan target 70%, capaian 83%.
c. Persentase penanganan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap koperasi
target 50%, capaian 100%.
B. Anggaran
Nilai realisasi per 31 Desember 2018 mencapai Rp. 18.055.666.179,- atau 99,16%,
dengan sisa anggaran 2018, sebanyak Rp.153.333.821,-.
4.2. Kendala/hambatan
Secara umum kendala atau hambatan untuk mencapai indikator kinerja adalah data base
koperasi yang tidak valid. Sedangkan untuk realisasi anggaran hambatan dan
permasalahnnya adalah: 1) perencanaan program/kegiatan dan anggaran yang kurang
cermat; 2) PAGU minus yang disebabkan kurangnya kontrol penyerapan anggaran di
masing-masing Asisten Deputi; 3) Koreksi SPM’ dan 4) Keterlambatan penyelesaian
administrasi oleh pihak ketiga.
4.3. Rekomendasi
A. Rekomendasi dalam mencapai indikator kinerja
1. Perlu dukungan anggaran yang memadai
2. Dukungan data base koperasi yang valid
3. Perlu pembahasan lebih lanjut untuk menetapkan IKU yang lebih tepat bagi Deputi
Bidang Pengawasan dari pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaaan USP Koperasi, dan
penerapan sanksi.
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 29
B. Rekomendasi dalam mencapai anggaran
1. Perencanaan program/kegiatan dan anggaran secara cermat untuk meminimalisasi
kemungkinan revisi anggaran.
2. Perlu komitmen dalam implementasi POK sehingga konsistensi penyerapan benar-benar
sesuai rencana.
3. Kontrol anggaran yang baik di masing-masing unit Eselon II untuk meminimalisasi
PAGU minus dan koreksi SPM.
4. Koordinasi yang baik dengan pihak ketiga
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 1
DEPUTI BIDANG
PENGAWASAN
Suparno, SE, MM
SEKRETARIS
Daniel Asnur, S.Kom, MM
Bagian Perencanaan
Saptiati Prihastuti, BSc
Bagian Umum
Edi Wahono, S.Sos
Kepala Bidang Pelaksanaan Sanksi
Indriana, S.Sos., M.Si
-Kasubbid. Pemeriksaan
Penghimpunan Dana
Siti Aedah, S.Pt
Kasubag Keuangan
Febry Andriyadi, SE
-Kasubag. Rencana dan Program
Leonardi Pratama, SH
-Kasubag Evaluasi & Pelaporan
Eko Sari Budirahayu, SE
/(III(III/b)
Eko Purwanto
Ria Apriyani SE
Asdep Kepatuhan
Moh. Yusuf Choerullah, ST
Kepala Bidang Kepatuhan Legal
Mohamad Hidayat, SE, ME
Kepala Bidang Kepatuhan Usaha dan Keuangan
Hasanah, BSc
Kepala Bidang Kepatuhan Transaksi
Dra. Retno Satyastuti
Kasubbid. Kepatuhan Usaha
Sivanadira, SE
- Kasubbid. Kepatuhan Keuangan
Drs. Adi Abduddin Arfan
Kasubbid. Pencegahan Transaksi
Mencurigakan
A. Rhamdoni. M, S.Kom
Kasubbid. Pemeriksaan dan
Pelaporan
Milda Sari, SE
-Kasubbid. Penerapan Peraturan
dan Hukum
Netty Arbie, SE
-Plt Kasubbid. Evaluasi Penerapan
Peraturan dan Hukum
Mohamad Sofan Sova, S.Kom
Devi Yus
Asdep Pemeriksaan Kelembagaan
Suparyono, SH, MM
Kepala Bidang Pemeriksaan Organisasi
Mimbaryani, S.Sos, MM
Kepala Bidang Pemeriksaan Kinerja
Ari Gunawan, SE
Kepala Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan
Heri Basuki, SE
-Kasubbid. Pemeriksaan
Manajemen Organisasi
Suryono Ahmad, ST
- Kasubbid. Pemeriksaan
Manajemen Usaha
Leny Hamiyati, S.Sos
Husni Kamal
- Kasubbid. Pemeriksaan
Kinerja Kelembagaan
Wahidin, SE, MM
- Plt. Kasubbid. Pemeriksaan
Kinerja Keuangan
Hendri Yansyah
Debora JS
-Kasubbid. Pemeriksaan
Eksternal
Ferry Indraputra Aziz, SE
- Kepala Sub Bidang Pemeriksaan
Internal
Sholeh Gialhak, SE, MM
Stepen Stanly,
SE
Asdep Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam
Ir. Achmad H. Gopar, MPPA
Kepala Bidang Pemeriksaan USP
Konvensional
Drs. Joko Sutrisno, MM
Kepala Bidang Pemeriksaan USP Syariah
Pensiun
Kepala Bidang Pemeriksaan Laporan
Keuangan Simpan Pinjam
Yayah Rodiana, Sm.Hk
Budi Lesmana
Kasubbid. Pemeriksaan
Pembiayaan
Moh. Riza, S.Ag, MM
Sri Sekar
Inne, SE
- Kasubbid. Audit Financial
Pensiun
Kasubbid. Audit Khusus
Devita Dwi Artanti, SE
Septina
Teguh F.
- Plt. Kasubbid. Pemeriksaan
Penghimpunan Dana
Indra Wiryawan
Kasubbid. Pemeriksaan
Penyaluran Dana
Adie Setiawan, SE
Asdep Penilaian Kesehatan Usaha
Simpan Pinjam
Ir. Asep Kamaruddin, MP
Kepala Bidang Penilaian Kesehatan USP
Konvensional
Niken Prasetyawati, S.Kom
Kepala Bidang Penilaian Kesehatan
USP Syariah
Mulyanto, S.Sos, MM
Kepala Bidang Tidak Lanjut Penilaian
Kesehatan
Cecep Setiawan, S.Kom
Kasubbid. Penilaian Kesehatan KSP
Maria Cristina YR
Plt. Kasubbid. Penilaian
Kesehatan USP Koperasi
Rachmat Efendi ,SE
Kasubbid. Penilaian Kesehatan
KSP Pola Syariah
Agung Suyadi, SE
Kasubbid. Penilaian Kesehatan USP Pola Syariah
Bagus Dwi Yatmoko, SE, MM
-Kasubbid. Pelaksanaan Rekomondasi
Rahmat Wahyudi, SE
- Kasubbid. Pemantauan
Tindak Lanjut Rekomondasi
Kun Ismandari, S.Pt
Faisal Mhd
Alhaq, SE
Kasubbid. Pelaksanaan Sanksi Administrasi
Dandy Bagus Ariyanto, SH,MH
Asdep Penerapan Sanksi
Budi Suharto, SH, SE, M, Kn
Kepala Bidang Pemantauan
Wiworowati, S.Ap
Kepala Bidang Rehabilitasi
Rudy Witjaksono, SE
- Kasubbid. Pelimpahan
Perkara
Yori Andriani, SS
Suratno
Kasubbid. Pemantauan Pelaksanaan Sanksi Keumala Dewi, SE
- Kasubbid. Pemantauan Keputusan Hasil Limpahan Ajeng Purwaningrum, S.Psi
Fajar Dwi L
Kasubbid. Rehabilitasi Kelembagaan
Mohammad Ibnu Aryanto, S.Kom
- - Kasubbid. Rehabilitasi
Usaha
Ahmad Fauzi, ST
Ade Guntur,SE
Kasubag Tata Usaha
Edi Yanto, S.Hut, ME Samsudin Saragih
Dian Stayaning
Asmoro, A.Md
Zulkifli Moh Said, SH.
M.Si
Syorswens Gerri, S.Kom
Ira
Dunggio,
S.STP.
Alice Besty
Steven Rossenberg
Mega Bhakti
LAKIP DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2018 1