Post on 14-Sep-2019
STATISTIKSTATISTIKSTATISTIKANTI PENCUCIAN UANG &
Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 10120 IndonesiaTelp.: +62213850455; +62213853922Fax.: +62213856809; +62213856826e-mail: contact-us@ppatk.go.idwebsite: http://www.ppatk.go.id
PENDANAAN TERORISME
BULLETIN
DESEMBER2016
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
1
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
bps
Halaman
Ringkasan Eksekutif 1
Ringkasan Statistik 2
Laporan Transaksi 3
A. Laporan Transaksi
Keuangan Mencuri-
gakan (LTKM) 3
B. Laporan Transaksi
Keuangan Tunai
(LTKT) 12
C. Laporan Pembawaan
Uang Tunai (LPUT) 14
D. Laporan dari Penyedia
Barang dan Jasa 17
E. Laporan Transfer Dana
dari/ke Luar Negeri 19
F. Laporan Penundaan
Transaksi (LPT) 22
Analisis dan Pemeriksaan 26
A. Hasil Analisis (HA) 26
B. Karakteristik
Terlapor HA 31
C. HA Terkait
Pendanaan Terorisme 34
D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37
E. Tindak Lanjut terhadap
HA/HP 39
F. Permintaan Informasi
Kepada PJK/PBJ Terkait
Hasil Analisis 41
G. Pengaduan
Masyarakat 43
Lain-lain 45
A. Putusan Pengadilan
Terkait TPPU 45
B. Keterangan Ahli 48
C. Audit 50
D. Pertukaran
Informasi Antar FIU 52
E. Nota Kesepahaman
(MoU) 54
Volume 82/Thn VII/2016
Desember 2016
Volume 36/Thn IV/2013
Maret 2013
Volume 36/Thn IV/2013
Maret 2013
Volume 36/Thn IV/2013
Maret 2013
Volume 36/Thn IV/2013
Maret 2013
Volume 36/Thn IV/2013
Maret 2013
Volume 36/Thn IV/2013
Maret 2013
Volume 36/Thn IV/2013
Maret 2013
D AF T AR I S I :
D AF T AR I S I :
D AF T AR I S I :
D AF T AR I S I :
D AF T AR I S I :
D AF T AR I S I :
D AF T AR I S I :
D AF T AR I S I :
R i n g k a s a n E k s e k u t i f
Bulletin Statistik disusun sebagai salah satu upaya PPATK untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) yang mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010. Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup: 1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia
Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai;
2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta
3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.
Hingga akhir tahun 2016, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama Desember 2016 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ, yang masing-masing bertambah sebanyak 439,0 ribu LTKL, 260,4 ribu LTKT, 4,4 ribu LTKM, dan 3,1 ribu LTPBJ. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 39.393.101 laporan atau meningkat sebanyak 29,2 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2015. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Desember 2016 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 9,9 persen. Penurunan terbesar terjadi pada penerimaan LTPBJ dan LTKL, yakni masing-masing sebesar 20,3 persen dan 18,4 persen.
Terkait fungsi analisis, selama Desember 2016, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 37 HA, dengan 27 HA diantaranya merupakan HA reaktif (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 10 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 20 HA (54,1 persen).
Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Desember 2016, terdapat 4 penambahan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian /Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat sebanyak 86 HP, dengan rincian 35 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 30 HP ke Penyidik Kejaksaan, 25 HP ke Penyidik Kepolisian, 15 HP ke Penyidik DJP, 4 HP masing-masing ke Penyidik BNN dan DJBC.
Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga akhir tahun 2016 terdapat 106 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 144 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar.
Semoga buku ini dapat bermanfaat.
Jakarta, Januari 2017
KIAGUS AHMAD BADARUDDIN Kepala PPATK
B u l l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
2 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
RINGKASAN STAT I ST I K
L A P O R A N T R A N S A K S I
Periode Januari 2003 s.d. Desember 2016: Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Desember 2016
sebanyak 39.393.101 Laporan.
A. LTKM = 302.035 Laporan, bertambah 19,1 persen dibanding posisi Desember 2015. B. LTKT = 21.107.554 Laporan, bertambah 15,0 persen dibanding posisi Desember 2015. C. LTPBJ = 147.068 Laporan, bertambah 40,3 persen dibanding posisi Desember 2015. D. LPUT = 21.224 Laporan yang diperoleh melalui 21 lokasi pelaporan. E. LTKL = 17.815.220 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).
Tahun 2016 (s.d. Desember 2016): Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 8.906.011 Laporan
atau naik 5,0 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2015 (c-to-c).
A. LTKM = 48.527 Laporan, turun 14,5 persen (c-to-c). B. LTKT = 2.759.658 Laporan, naik 23,9 persen (c-to-c). C. LTPBJ = 42.212 Laporan, turun 0,0 persen (c-to-c). D. LPUT = 7.304 Laporan, naik 40.477,8 persen (c-to-c). E. LTKL = 6.048.310 Laporan, turun 1,8 persen (c-to-c).
Desember 2016: Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 706.930 Laporan, atau turun 9,9 persen
dibandingkan November 2016 (m-to-m), atau turun 6,1 persen dibandingkan Desember 2015 (y-on-y).
A. LTKM = 4.401 Laporan, turun 5,7 persen (m-to-m), atau turun 12,5 persen (y-on-y). B. LTKT = 260.390 Laporan, naik 9,5 persen (m-to-m), atau naik 26,4 persen (y-on-y). C. LTPBJ = 3.147 Laporan, turun 6,1 persen (m-to-m), atau turun 20,3 persen (y-on-y). D. LPUT = 0 Laporan. E. LTKL = 438.992 Laporan, turun 18,5 persen (m-to-m), atau turun 18,4 persen (y-on-y).
H A S I L A N A L I S I S D A N H A S I L P E M E R I K S A A N
Periode Januari 2003 s.d. Desember 2016: Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik
Januari 2003 s.d. Desember 2016 sebanyak 3.703 HA yang terkait dengan 9.777 LTKM.
A. HA - Proaktif = 1.922 HA yang terkait dengan 4.893 LTKM. - Inquiry = 1.781 HA yang terkait dengan 4.884 LTKM. B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 1.400 IHA. C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 109 HA yang terkait dengan 271 LTKM. D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 86 Laporan.
Tahun 2016 (s.d. Desember 2016): HA yang disampaikan ke Penyidik selama Desember 2016 sebanyak 435 HA
yang terkait dengan 435 LTKM.
A. HA - Proaktif = 103 HA yang terkait dengan 103 LTKM. - Inquiry = 332 HA yang terkait dengan 332 LTKM. B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 334 IHA. C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 25 HA. D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 19 Laporan.
3
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
(LTKM)
LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.
Selama Desember 2016, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 4.401 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 220 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini lebih rendah 5,7 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan lalu, atau lebih rendah 12,5 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Desember 2015 (y-on-y).
Secara keseluruhan LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Desember 2016 mencapai sebanyak 302.035 LTKM atau bertambah 19,1 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2015.
Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. Desember 2016 tercatat sebanyak 238.111 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 396,7 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.
Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama Januari 2016 s.d. Desember 2016 tercatat sebanyak 369 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 52,5 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 47,5 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Non Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI Jakarta (50,5 persen), Jawa Barat (11,1 persen), dan Jawa Timur (7,9 persen).
Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 91,7 persen terlapor LTKM yang disampaikan pada Januari 2016 s.d. Desember 2016 adalah perorangan, sedangkan 8,3 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (64,2 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (30,3 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (69,7 persen).
Berdasarkan LTKM selama Januari 2016 s.d. Desember 2016, diketahui bahwa hanya sebanyak 27,1 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 72,9 persen LTKM tidak terisi/mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (49,9 persen), Korupsi (21,5 persen), dan Perjudian (6,7 persen).
LAPORAN
TRANSAKSI
LAPORAN
TRANSAKSI
LAPORAN
TRANSAKSI
LAPORAN
TRANSAKSI
LAPORAN
TRANSAKSI
LAPORAN
TRANSAKSI
LAPORAN
UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) : “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.” Pasal 1 Angka 5 : “ Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”
4 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Tabel 1 Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Desember 2016
Des-2015
Kumulatif
s.d. Des-
2015
Nov-2016 Des-2016
Kumulatif
s.d. Des-
2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Bank 36,309 70,975 2,803 26,567 2,748 2,372 25,500 123,042 159,351 149
Ø Bank Umum 36,022 70,408 2,740 25,944 2,705 2,324 24,808 121,160 157,182 109
¤ Bank Milik Negara 11,096 29,311 1,397 10,866 1,221 1,331 10,023 50,200 61,296 4
¤ Bank Swasta 12,540 33,601 1,129 12,702 1,110 767 11,763 58,066 70,606 57
¤ Bank Pembangunan Daerah 8,614 4,543 124 1,441 309 143 1,975 7,959 16,573 28
¤ Bank Asing 2,615 1,566 47 446 39 50 580 2,592 5,207 11
¤ Bank Campuran 1,157 1,387 43 489 26 33 467 2,343 3,500 9
Ø Bank Perkreditan Rakyat 287 567 63 623 43 48 692 1,882 2,169 40
Non Bank 27,615 61,876 2,227 30,166 1,920 2,029 23,027 115,069 142,684 220
Ø Pasar Modal 1,088 2,201 27 437 145 156 820 3,458 4,546 33
Ø Asuransi 2,939 12,920 371 4,672 237 322 3,267 20,859 23,798 36
Ø Dana Pensiun 1 0 0 0 0 0 13 13 14 1
Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing 1,435 22,960 1,002 14,002 273 266 6,324 43,286 44,721 25
Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta
Asing
22,122 21,179 647 8,738 755 883 6,915 36,832 58,954 69
Ø Money Remittance/KUPU 30 2,462 170 2,249 379 297 4,742 9,453 9,483 37
Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka
Komoditi
0 85 10 52 131 105 939 1,076 1,076 16
Ø Koperasi 0 69 0 16 0 0 2 87 87 1
Ø Penyelenggara E-Money 0 0 0 0 0 0 5 5 5 2
Ø Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total LTKM 63,924 132,851 5,030 56,733 4,668 4,401 48,527 238,111 302,035 369
Tahun 2016Jenis PJK Pelapor
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan
2003 s.d.
Des-2016
Jumlah PJK Pelapor 2016
(s.d. Des-2016)Tahun
2011-2014
Tahun 2015
Jumlah
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. **) Data Tahun 2012 s.d.Desember 2016 menggunakan Database SIAPUPPT per 31 Desember 2016.
Grafik 1 Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010 Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
8,367
9,678
1,327
432
391
314
576
3,477
2
7,214
6,139
1,576
179
15
39,685
1,387
1,568
1,077
327
145
36
136
367
0
179
2,765
4
0
0
7,991
- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000
Bank Milik Negara
Bank Swasta
Bank Pembangunan Daerah
Bank Asing
Bank Campuran
Bank Perkreditan Rakyat
Pasar Modal
Asuransi
Dana Pensiun
Lembaga Pembiayaan/Leasing
Pedagang Valuta Asing
Money Remittance/KUPU
Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi
Pos dan Giro
Total
Sebelum berlakunya UU TPPU
Sesudah berlakunya UU TPPU
5
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Grafik 2
Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan Januari 2015 s.d. Desember 2016
5,631 5,030 4,424 4,792 4,040 3,892 3,607 3,730 2,600 5,261 3,650 3,462 4,668 4,401
-10.7
-12.08.3 -15.7
-3.7-7.3 3.4
-30.3
102.3-30.6
-5.2
34.8-5.7
- 40. 0
- 20. 0
0. 0
20. 0
40. 0
60. 0
80. 0
100. 0
120. 0
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000N
ov-
15
De
c-1
5
Jan
-16
Feb
-16
Mar
-16
Ap
r-1
6
May
-16
Jun
-16
Jul-
16
Au
g-1
6
Sep
-16
Oct
-16
No
v-1
6
De
c-1
6
2016
LTKM per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)
*) Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.
Grafik 3 Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM
Menurut Jenis PJK Pelapor Januari 2016 s.d. Desember 2016
Bank25,500 53%
Non Bank23,027 47%
Grafik 4 Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor yang
Menyampaikan LTKM Januari 2016 s.d. Desember 2016
Bank149 40%
Non Bank220 60%
6 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Grafik 5 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM
Januari 2012 s.d. Desember 2016
115,167 157,087196,775
253,508
302,035
31,021 41,920 39,688 56,733 48,527
36.4%
25.3%
28.8%
19.1%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Kumulatif Jumlah Per-tahun Perkembangan Kumulatif (%)
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012
s.d. Desember 2016
Grafik 6 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan
Januari 2012 s.d. Desember 2016
31,021
41,92039,688
56,733
48,527
2,585 3,493 3,307 4,728 4,044
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Per-tahun Rata-rata per-bulan
Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012 s.d. Desember 2016
7
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Grafik 7 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK
Januari 2012 s.d. Desember 2016
31,021
41,920 39,688
56,733
48,527
16,835
20,663
23,790 26,56725,500
14,186
21,257
15,898
30,166
23,027
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2012 2013 2014 2015 2016
Bank + Non Bank Bank Non Bank
Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada tahun
berjalan. - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012
s.d.Desember 2016
Grafik 8 Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan
Januari 2012 s.d. Desember 2016
2,585.1
3,493.3
3,307.3
4,727.8
4,043.9
0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 5,000.0
2012
2013
2014
2015
2016
Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012 s.d. Desember 2016
8 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Tabel 2
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi
s.d. Desember 2016
Des-2015Tahun 2015
(s.d. Des-2015)Nov-2016 Des-2016
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
Nanggroe Aceh Darussalam 281 789 20 33 334 0.7 -88.3 -88.3 -57.7
Sumatera Utara 179 2,222 169 138 1,781 3.7 -22.9 -22.9 -19.8
Sumatera Barat 20 262 21 17 196 0.4 -15.0 -15.0 -25.2
Sumatera Selatan 67 901 64 98 1,172 2.4 46.3 46.3 30.1
Bengkulu 12 163 9 18 114 0.2 50.0 50.0 -30.1
Jambi 27 344 20 22 294 0.6 -18.5 -18.5 -14.5
Riau 51 654 39 32 518 1.1 -37.3 -37.3 -20.8
Kepulauan Riau 118 927 61 90 919 1.9 -23.7 -23.7 -0.9
Lampung 122 1,098 79 66 1,071 2.2 -45.9 -45.9 -2.5
Kep Bangka Belitung 7 79 6 10 124 0.3 42.9 42.9 57.0
Banten 165 3,221 118 243 2,398 4.9 47.3 47.3 -25.6
DKI Jakarta 2,263 26,145 2,639 2,135 24,493 50.5 -5.7 -5.7 -6.3
Jawa Barat 472 6,333 520 591 5,402 11.1 25.2 25.2 -14.7
Jawa Tengah 153 2,270 123 154 1,591 3.3 0.7 0.7 -29.9
Jawa Timur 390 5,747 279 420 3,846 7.9 7.7 7.7 -33.1
DI Yogyakarta 53 600 38 38 532 1.1 -28.3 -28.3 -11.3
Bali 52 893 28 25 543 1.1 -51.9 -51.9 -39.2
Nusa Tenggara Barat 12 151 10 45 240 0.5 275.0 275.0 58.9
Nusa Tenggara Timur 1 63 7 9 88 0.2 800.0 800.0 39.7
Maluku 2 30 1 4 87 0.2 100.0 100.0 190.0
Maluku Utara 3 23 0 1 26 0.1 -66.7 -66.7 13.0
Kalimantan Barat 28 393 35 23 350 0.7 -17.9 -17.9 -10.9
Kalimantan Timur 49 592 20 30 408 0.8 -38.8 -38.8 -31.1
Kalimantan Tengah 8 128 19 7 94 0.2 -12.5 -12.5 -26.6
Kalimantan Selatan 18 312 17 18 208 0.4 0.0 0.0 -33.3
Kalimantan Utara 1 1 1 2 15 0.0 100.0 100.0 1,400.0
Sulawesi Utara 11 174 11 17 139 0.3 54.5 54.5 -20.1
Sulawesi Selatan 110 1,027 78 79 819 1.7 -28.2 -28.2 -20.3
Sulawesi Tengah 12 116 6 24 110 0.2 100.0 100.0 -5.2
Sulawesi Tenggara 9 149 7 7 113 0.2 -22.2 -22.2 -24.2
Sulawesi Barat 0 0 0 0 1 0.0 n.a. n.a. n.a.
Gorontalo 5 40 2 1 31 0.1 -80.0 -80.0 -22.5
Papua 329 886 221 4 467 1.0 -98.8 -98.8 -47.3
Papua Barat 0 0 0 0 3 0.0 n.a. n.a. n.a.
Total LTKM 5,030 56,733 4,668 4,401 48,527 100.0 -12.5 -12.5 -14.5
Propinsi Kantor PJK Pelapor
Kejadian Transaksi
Jumlah LTKM% Distribusi
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)
Perkembangan Des-2016
(Dalam Persen)
Catatan: - Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan - Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan
pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta).
- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.
- Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya.
- Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.
9
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Gam
bar
1. P
em
eta
an P
rop
insi
Me
nu
rut
Kat
ego
ri P
erse
nta
se K
um
ula
tif
LTK
M
Jan
uar
i 20
16
s.d
. D
ese
mb
er 2
01
6
LTK
M M
en
uru
t P
rovi
nsi
Ke
jad
ian
Te
rlap
or
Jan
uar
i 20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rovi
nsi
Ke
jad
ian
Te
rlap
or
Jan
uar
i 20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rovi
nsi
Ke
jad
ian
Te
rlap
or
Jan
uar
i 20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rovi
nsi
Ke
jad
ian
Te
rlap
or
Jan
uar
i 20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rovi
nsi
Ke
jad
ian
Te
rlap
or
Jan
uar
i 20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rovi
nsi
Ke
jad
ian
Te
rlap
or
Jan
uar
i 20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rovi
nsi
Ke
jad
ian
Te
rlap
or
Jan
uar
i 20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
Cat
atan
: J
um
lah
LTK
M d
ihit
un
g b
erd
asa
rka
n L
oka
si P
ela
po
ran
. Ju
mla
h L
TK
M t
ida
k M
ence
rmin
kan
Ter
jad
inya
Tin
da
k P
ida
na
.
10 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Tabel 3 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. Desember 2016
Des-2015Tahun 2015
(s.d. Des-2015)Nov-2016 Des-2016
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
Perorangan 4,776 52,381 4,276 4,053 44,484 91.7 -15.1 -15.1 -15.1
Ø Laki-Laki 3,144 34,297 2,730 2,641 28,572 64.2 -16.0 -16.0 -16.7
Ø Perempuan 1,632 18,084 1,546 1,412 15,912 35.8 -13.5 -13.5 -12.0
Perusahaan/Korporasi 254 4,352 392 348 4,043 8.3 37.0 37.0 -7.1
Total LTKM 5,030 56,733 4,668 4,401 48,527 100.0 -12.5 -12.5 -14.5
Jenis Kategori Terlapor
Jumlah LTKM% Distribusi
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)
Perkembangan Des-2016
(Dalam Persen)
Tabel 4 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. Desember 2016
Des-2015Tahun 2015
(s.d. Des-2015)Nov-2016 Des-2016
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
Ø Pengusaha/Wiraswasta 1,442 18,451 1,158 1,268 13,470 30.3 -12.1 -12.1 -27.0
Ø Pegawai Swasta 1,098 13,588 1,198 1,046 11,420 25.7 -4.7 -4.7 -16.0
Ø PNS (termasuk pensiunan) 799 4,443 644 336 4,513 10.1 -57.9 -57.9 1.6
Ø Ibu Rumah Tangga 254 3,270 283 260 2,852 6.4 2.4 2.4 -12.8
Ø Pedagang 180 2,473 151 164 1,899 4.3 -8.9 -8.9 -23.2
Ø Pelajar/Mahasiswa 112 1,406 165 169 1,828 4.1 50.9 50.9 30.0
Ø Profesional dan Konsultan 100 1,110 91 86 1,221 2.7 -14.0 -14.0 10.0
Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) 168 954 118 107 1,010 2.3 -36.3 -36.3 5.9
Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD
(termasuk pensiunan)110 799 53 67 777 1.7 -39.1 -39.1 -2.8
Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan
Pemerintah98 898 60 60 773 1.7 -38.8 -38.8 -13.9
Ø Pengajar dan Dosen 64 656 36 40 506 1.1 -37.5 -37.5 -22.9
Ø Pegawai Bank 57 414 6 0 200 0.4 -100.0 -100.0 -51.7
Ø Pengurus dan pegawai
yayasan/lembaga berbadan hukum
lainnya
10 231 28 18 193 0.4 80.0 80.0 -16.5
Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga
dan Tenaga Keamanan15 100 19 20 170 0.4 33.3 33.3 70.0
Ø Petani dan Nelayan 11 120 14 17 168 0.4 54.5 54.5 40.0
Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi
tidak berbadan hukum lainnya6 110 2 1 69 0.2 -83.3 -83.3 -37.3
Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan
organisasi dan kelompok keagamaan5 54 9 1 50 0.1 -80.0 -80.0 -7.4
Ø Pengurus Parpol 3 20 3 3 28 0.1 0.0 0.0 40.0
Ø Pegawai Money Changer 0 11 0 1 4 0.0 n.a. n.a. -63.6
Ø Pengrajin 0 6 1 1 2 0.0 n.a. n.a. -66.7
Ø Tidak Teridentifikasi dll 244 3,267 237 388 3,331 7.5 59.0 59.0 2.0
Total Terlapor Perseorangan 4,776 52,381 4,276 4,053 44,484 100.0 -15.1 -15.1 -15.1
Jenis Pekerjaan Utama
Terlapor Perseorangan
Jumlah LTKM% Distribusi
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)
Perkembangan Des-2016
(Dalam Persen)
11
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Tabel 5
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan
s.d. Desember 2016
Des-2015Tahun 2015
(s.d. Des-2015)Nov-2016 Des-2016
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
Ø Usia Dibawah 30 tahun 931 10,532 887 985 10,392 23.4 5.8 5.8 -1.3
Ø Usia 30 - 40 tahun 1,338 15,609 1,204 1,194 12,865 28.9 -10.8 -10.8 -17.6
Ø Usia 40 - 50 tahun 1,411 14,252 1,165 967 11,315 25.4 -31.5 -31.5 -20.6
Ø Usia 50 - 60 tahun 815 8,845 678 563 6,812 15.3 -30.9 -30.9 -23.0
Ø Usia Diatas 60 tahun 224 2,591 294 269 2,518 5.7 20.1 20.1 -2.8
Ø Tidak Teridentifikasi 57 552 48 75 582 1.3 31.6 31.6 5.4
Total Terlapor Perseorangan 4,776 52,381 4,276 4,053 44,484 100.0 -15.1 -15.1 -15.1
Kategori Umur
Terlapor Perseorangan
Jumlah LTKM% Distribusi
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)
Perkembangan Des-2016
(Dalam Persen)
Tabel 6 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal s.d. Desember 2016
Des-2015Tahun 2015
(s.d. Des-2015)Nov-2016 Des-2016
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
Terkait Tindak Pidana 1,038 13,534 1,093 1,127 13,164 27.1 8.6 8.6 -2.7
Ø Penipuan 566 6,379 527 707 6,574 49.9 24.9 24.9 3.1
Ø Korupsi 163 2,079 337 137 2,829 21.5 -16.0 -16.0 36.1
Ø Perjudian 89 1,087 13 19 883 6.7 -78.7 -78.7 -18.8
Ø Di Bidang Perbankan 38 1,865 38 25 602 4.6 -34.2 -34.2 -67.7
Ø Narkotika 82 504 68 57 528 4.0 -30.5 -30.5 4.8
Ø Di Bidang Perpajakan 48 622 31 23 387 2.9 -52.1 -52.1 -37.8
Ø Terorisme 18 185 28 77 340 2.6 327.8 327.8 83.8
Ø Penyuapan 18 160 24 37 320 2.4 105.6 105.6 100.0
Ø Penggelapan 3 211 8 15 118 0.9 400.0 400.0 -44.1
Ø Di Bidang Kelautan 0 16 0 0 72 0.5 n.a. n.a. 350.0
Ø Perdagangan Manusia 0 12 0 0 63 0.5 n.a. n.a. 425.0
Ø Pencurian 1 43 2 0 10 0.1 -100.0 -100.0 -76.7
Ø Prostitusi 4 10 1 0 8 0.1 -100.0 -100.0 -20.0
Ø Di Bidang Kehutanan 1 12 0 0 7 0.1 -100.0 -100.0 -41.7
Ø Di Bidang Lingkungan Hidup 0 19 2 1 6 0.0 n.a. n.a. -68.4
Ø Pemalsuan Uang 0 2 1 0 6 0.0 n.a. n.a. 200.0
Ø Psikotropika 0 1 0 0 6 0.0 n.a. n.a. 500.0
Ø Di Bidang Pasar Modal 0 5 0 0 5 0.0 n.a. n.a. 0.0
Ø Penyelundupan Barang 1 3 0 0 4 0.0 -100.0 -100.0 33.3
Ø Penyelundupan Imigran 0 8 0 0 1 0.0 n.a. n.a. -87.5
Ø Di Bidang Asuransi 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Penculikan 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Penyelundupan Tenaga Kerja 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Perdagangan Senjata Gelap 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Tindak pidana lain yang diancam
dengan pidana penjara 4 tahun atau
lebih
6 311 13 29 395 3.0 383.3 383.3 27.0
Tidak Teridentifikasi Tindak
Pidana/dll3,992 43,199 3,575 3,274 35,363 72.9 -18.0 -18.0 -18.1
Total LTKM 5,030 56,733 4,668 4,401 48,527 100.0 -12.5 -12.5 -14.5
Dugaan Tindak Pidana Asal
Jumlah LTKM% Distribusi
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)
Perkembangan Des-2016
(Dalam Persen)
12 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
B. Laporan Transaksi
Keuangan Tunai (LTKT)
LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23.
Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama Desember 2016 sebanyak 260.390 LTKT, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 13.020 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya, jumlah tersebut naik 9,5 persen (m-to-m), atau tercatat naik 26,4 persen jika dibandingkan jumlah pada Desember 2015 (y-on-y).
Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. Desember 2016, PPATK mencatat telah menerima sebanyak 21,1 juta LTKT dari PJK.
Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT disampaikan oleh PJK Bank (99,4 persen), utamanya PJK Bank Umum (99,3 persen).
Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 92,7 persen atau sebanyak 12,5 juta laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.
Grafik 9 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan
s.d. Desember 2016
19
3,9
90
20
5,9
59
22
5,6
88
21
6,1
04
23
6,7
80
22
8,3
00
22
0,2
68
22
6,1
68
21
0,6
40
24
1,0
30
22
7,4
07
22
9,1
45
23
7,7
38
26
0,3
90
6.29.6 -4.2 9.6 -3.6 -3.5 2.7
-6.914.4 -5.7 0.8 3.8
9.5
- 10. 0
- 5. 0
0. 0
5. 0
10. 0
15. 0
20. 0
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
No
v-1
5
De
c-1
5
Jan
-16
Feb
-16
Mar
-16
Ap
r-1
6
May
-16
Jun
-16
Jul-
16
Au
g-1
6
Sep
-16
Oct
-16
No
v-1
6
De
c-1
6
2016
LTKT per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)
UU TPPU Pasal 1 Angka 6 : “Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.”
13
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Tabel 7
Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. Desember 2016
Des-2015
Kumulatif
s.d. Des-
2015
Nov-2016 Des-2016
Kumulatif
s.d. Des-
2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Bank 8,620,893 7,460,973 205,197 2,215,412 235,476 258,974 2,743,499 12,419,884 21,040,777 141
Ø Bank Umum 8,619,074 7,451,344 205,034 2,213,160 235,247 258,731 2,740,224 12,404,728 21,023,802 109
Ø Bank Perkreditan Rakyat 1,819 9,629 163 2,252 229 243 3,275 15,156 16,975 32
Non Bank 10,530 28,751 762 11,337 2,262 1,416 16,159 56,247 66,777 41
Ø Pasar Modal 44 24 0 10 1 0 5 39 83 0
Ø Asuransi 165 517 0 346 0 0 4 867 1,032 0
Ø Dana Pensiun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing 3 123 53 353 34 31 328 804 807 3
Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta
Asing
9,972 25,188 638 9,564 2,140 1,260 14,877 49,629 59,601 33
Ø Money Remittance/KUPU 346 2,898 41 929 87 125 784 4,611 4,957 4
Ø Pos dan Giro 0 1 0 2 0 0 0 3 3 0
Ø Koperasi 0 0 0 3 0 0 84 87 87 0
Ø Pegadaian 0 0 30 130 0 0 77 207 207 1
Ø Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total LTKT 8,631,423 7,489,724 205,959 2,226,749 237,738 260,390 2,759,658 12,476,131 21,107,554 182
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2011-
2014
Jumlah PJK Pelapor
Jan 2014 s.d. Des-
2016Jumlah
Jenis Pihak Pelapor
Jumlah Jan
2003 s.d.
Des-2016
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
Grafik 10 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT
Januari 2012 s.d. Desember 2016
12,247,14114,270,061
16,121,14718,347,896
21,107,554
2,033,228 2,022,920 1,851,086 2,226,749 2,759,658
16.5%
13.0%
13.8%
15.0%
0
3,000,000
6,000,000
9,000,000
12,000,000
15,000,000
18,000,000
21,000,000
24,000,000
2012 2013 2014 2015 2016
Kumulatif LTKT LTKT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003
- Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d.Desember 2016.
14 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
C. Laporan Pembawaan
Uang Tunai (LPUT)
LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK, dan mulai efektif per Januari 2006.
Selama Desember 2016, tidak terdapat penambahan LPUT yang disampaikan KPBC Pontianak - Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK.
Dengan tidak adanya penambahan LPUT selama Desember 2016 tersebut, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 s.d. Desember 2016 tercatat tetap sebanyak 21.224 laporan dengan penerimaan laporan terbanyak berasal dari Soekarno Hatta dan Batam (59,4 persen).
Selain menerima LPUT, PPATK juga telah menerima pelaporan pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai RI. Hingga Desember 2016, tercatat terjadi 272 pelanggaran pembawaan uang tunai yang terjadi di 17 lokasi pelaporan. Berdasarkan lokasinya, sebagaian besar pelanggaran pembawaaan uang tunai terjadi di Ngurah Rai Denpasar, yakni sebanyak 50,4 persen atau 137 Laporan.
Tabel 8 Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Lokasi Pelaporan s.d. Desember 2016
Des-2015
Kumulatif
s.d. Des-
2015
Nov-2016 Des-2016
Kumulatif
s.d. Des-
2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ø Batam 2,683 1,612 0 1 0 0 3,595 5,208 7,891
Ø Soekarno Hatta 2,866 6,430 0 0 201 0 3,556 9,986 12,852
Ø Bandung 3 4 0 0 0 0 0 4 7
Ø Tanjung Balai Karimun 0 27 1 7 0 0 2 36 36
Ø Tj. Pinang 97 15 0 0 0 0 2 17 114
Ø Ngurah Rai Denpasar 50 73 0 2 0 0 108 183 233
Ø Dumai 1 4 0 0 0 0 0 4 5
Ø Teluk Bayur 7 2 0 0 0 0 0 2 9
Ø Teluk Nibung 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ø Medan 3 1 0 0 0 0 1 2 5
Ø Balikpapan 0 2 0 0 0 0 1 3 3
Ø Pontianak 0 1 0 1 0 0 2 4 4
Ø Pekanbaru 0 1 0 1 0 0 0 2 2
Ø Semarang (Tj. Emas) 0 1 2 2 0 0 3 6 6
Ø Lombok 0 12 0 0 0 0 0 12 12
Ø Palembang 0 1 0 0 0 0 1 2 2
Ø Yogyakarta 0 2 0 2 0 0 0 4 4
Ø Mataram 0 3 0 1 0 0 1 5 5
Ø Entikong 0 0 1 1 0 0 3 4 4
Ø Kuala Namu 0 0 0 0 1 0 15 15 15
Ø Juanda 0 0 0 0 0 0 14 14 14
Total LPUT 5,711 8,191 4 18 202 0 7,304 15,513 21,224
Lokasi Pelaporan
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
Jumlah Jan 2006 s.d.
Des-2016Tahun 2011-
2014
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Tahun 2015
Jumlah
Tahun 2016
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
UU TPPU Pasal 34 Ayat (1) : “Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.“ Pasal 35 Ayat (1) : “Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
15
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Grafik 11 Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan
Januari 2006 s.d. Desember 2016
7,891
12,852
7
36
114
233
5
9
1
5
3
4
2
6
12
2
4
5
4
15
14
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
Batam
Soekarno Hatta
Bandung
Tanjung Balai Karimun
Tj. Pinang
Ngurah Rai Denpasar
Dumai
Teluk Bayur
Teluk Nibung
Medan
Balikpapan
Pontianak
Pekanbaru
Semarang (Tj. Emas)
Lombok
Palembang
Yogyakarta
Mataram
Entikong
Kuala Namu
Juanda
Grafik 12 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT
Januari 2012 s.d. Desember 2016
8,971
12,43213,902 13,920
21,224
2,027 3,461 1,470 18 7,304
38.6%
11.8%0.1%
52.5%
0
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
24,000
2012 2013 2014 2015 2016
Kumulatif LPUT LPUT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006
- Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. Desember 2016.
16 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Tabel 9
Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan
Januari 2005 s.d. Desember 2016
(1) (2) (3)
Ngurah Rai Denpasar 137 50.4%
Batam 49 18.0%
Soekarno Hatta 47 17.3%
Pekan Baru 8 2.9%
Pontianak 7 2.6%
Medan 6 2.2%
Dumai 3 1.1%
Tarakan 3 1.1%
Tj. Pinang 2 0.7%
Teluk Bayur 2 0.7%
Kuala Namu 2 0.7%
Tj. Balai Karimun 1 0.4%
Halim Perdana Kusumah 1 0.4%
Teluk Nibung 1 0.4%
Juanda 1 0.4%
Mataram 1 0.4%
Kuala Namu 1 0.4%
Bandung 272 100.0%
%Lokasi Pelaporan
Jumlah
Jan-2006
s.d. Des-2016
Grafik 13
Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan
Januari 2005 s.d. Desember 2016
137
49
47
8
7
6
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
Ngurah Rai Denpasar
Batam
Soekarno Hatta
Pekan Baru
Pontianak
Medan
Dumai
Tarakan
Tj. Pinang
Teluk Bayur
Kuala Namu
Tj. Balai Karimun
Halim Perdana Kusumah
Teluk Nibung
Juanda
Mataram
Kuala Namu
17
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
D. Laporan dari Penyedia
Barang dan Jasa (PBJ)
Laporan dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat (1). Laporan dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 2012.
Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan kepada PPATK selama Desember 2016 tercatat bertambah sebanyak 3.147 Laporan, atau turun sebesar 6,1 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, atau turun 20,3 persen dibandingkan jumlah pada Desember 2015.
Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah LTPBJ yang diterima PPATK selama Januari 2016 s.d. Desember 2016 tercatat telah mencapai 42.212 laporan.
Dengan demikian, bila diakumulasikan sejak Mei 2012, jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga Desember 2016 telah mencapai 147.068 laporan yang berasal dari 325 PBJ.
Dari sejumlah 42.212 LTPBJ yang dilaporkan selama Januari 2016 s.d. Desember 2016, sebagian besar laporan transaksi yang dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 27.663 laporan atau 65,5 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan Bermotor sebanyak 13.801 laporan atau 32,7 persen, Pedagang Perhiasan/Logam Mulia sebanyak 618 laporan atau 1,5 persen, Balai Lelang sebanyak 126 laporan atau 0,3 persen, dan Pedagang Barang Seni/Antik sebanyak 4 laporan atau 0,0 persen.
Tabel 10
Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Mei 2012 s.d. Desember 2016
Des-2015Kumulatif s.d.
Des-2015Nov-2016 Des-2016
Kumulatif s.d.
Des-2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Ø Perusahaan Properti 34,414 2,484 28,785 1,697 1,854 27,663 90,862 203
Ø Pedagang Kendaraan Bermotor 26,062 1,377 12,513 1,631 1,265 13,801 52,376 108
Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia 1,853 80 825 14 18 618 3,296 4
Ø Balai Lelang 276 8 66 9 10 126 468 10
Ø Barang Seni / Antik 0 0 0 0 0 4 4 0
Ø Tidak terklasifikasi 21 0 41 0 0 0 62 0
Total LTPBJ 62,626 3,949 42,230 3,351 3,147 42,212 147,068 325
Jumlah PBJ
Pelapor Mei
2012 s.d. Des-
2016
Jenis Perusahaan
Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ)
Tahun
2012-2014
Tahun 2015Jumlah LTPBJ
Mei 2012 s.d.
Des-2016
Tahun 2016
Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (Oktober 2010).
UU TPPU Pasal 17 Ayat (1) : ”Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan:
1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan
perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat pembayaran
menggunakan kartu; 12. penyelenggara e-money dan/atau e-
wallet; 13. koperasi yang melakukan kegiatan
simpan pinjam; 14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak di bidang
perdagangan berjangka komoditi; atau
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
b. penyedia barang dan/atau jasa lain: 1. perusahaan properti/agen properti; 2. pedagang kendaraan bermotor; 3. pedagang permata dan
perhiasan/logam mulia; 4. pedagang barang seni dan antik;
atau 5. balai lelang.”
18 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Grafik 14
Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. Desember 2016
203
108
4
10
0
90,862
52,376
3,296
468
4
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000
Perusahaan Properti
Pedagang Kendaraan Bermotor
Perhiasan / logam mulia
Balai Lelang
Barang Seni / Antik
Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ
Grafik 15 Jumlah dan Persentase Kumulatif Transaksi dari PBJ
Tahun 2016 (s.d. Desember 2016)
Perusahaan Properti27,663
66%
Pedagang Kendaraan Bermotor
13,80133%
Perhiasan /
logam mulia1295%
Balai Lelang1260%
Barang Seni / Antik
40%
19
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
E. Laporan Transaksi
Keuangan Transfer Dana
dari/ke Luar Negeri (LTKL) Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Desember 2015 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c.
Hingga akhir Desember 2016 sebanyak 104 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 80 PJK Bank Umum dan 24 PJK selain Bank Umum. Dominansi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 90 persen dari keseluruhan LTKL.
Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan oleh Bank Umum melalui LTKL SWIFT (30 persen), diikuti NON SWIFT oleh selain Bank Umum (38 persen), dan KUPU (32 persen).
Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. Desember 2016 sebanyak 17,8 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 494,9 ribu laporan atau sebanyak 24,7 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari).
Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 10,6 juta Laporan atau 59,5 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 7,2 juta Laporan atau 40,5 persen. Namun bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing) cenderung lebih besar daripada nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming), khususnya selama semester I/2016. Hal ini dikarenakan besarnya rata-rata transfer dana Outgoing lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.211 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp857 juta untuk setiap LTKL Incoming.
UU TPPU Pasal 23 Angka 1 : “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri..” Peraturan Kepala PPATK No: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL bagi Penyedia Jasa Keuangan Pasal 1 Angka 4: Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.
Grafik 17 Jumlah LTKL
Menurut Jenis Pihak Pelapor
BANK UMUM
90.9%
NON BANK
UMUM9.1%
Grafik 16 Jumlah Pihak Pelapor LTKL
Menurut Jenis Pihak Pelapor
BANK UMUM
8077%
NON BANK
UMUM24
23%
20 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Grafik 18 Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. Desember 2016
SWIFT
30%
NON SWIFT
38%
KUPU
32%
Grafik 19
Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Desember 2016
Outgoing
7,222,32941%
Incoming
10,592,89159%
Grafik 20 Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. Desember 2016
Outgoing
Rp4,547,319,848,467,690
52%Incoming
Rp4,124,185,116,965,790
48%
21
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Grafik 21 Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank
Periode Desember 2015 s.d. Desember 2016
208 195175
212 203 198227
174205 209 210 219
174
330
266 266
315 313 313
402
263
313 303310 320
265
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
Ribu Laporan
Outgoing Incoming
Grafik 22 Perkembangan Total Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank
Periode Desember 2015 s.d. Desember 2016
370268 239
314 323 324
608
320 307 331 345 350302330
224 224293 308 294
457
271
456 357 369
1,440
316
50
250
450
650
850
1,050
1,250
1,450
Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
Triliun Rp
Outgoing Incoming
Grafik 23 Perkembangan Rata-rata Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank
Periode Desember 2015 s.d. Desember 2016
1,784
1,373 1,3681,480 1,592 1,641
2,682
1,836
1,499 1,583 1,644 1,5961,734
998 844 841 929 984 9401,136
1,031
1,4581,180 1,189
4,507
1,195
0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
Juta Rp/Laporan
Outgoing Incoming
22 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
F. Laporan
Penundaan Transaksi
(LPT)
Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini perkembangan pelaporan LPT sampai dengan Desember 2016.
Jumlah LPT yang dilaporkan oleh PJK kepada PPATK selama Desember 2016 tercatat sebanyak 15 Laporan, atau meningkat sebesar 15,4 persen dibandingkan jumlah pada November 2016.
Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah LPT yang diterima PPATK selama Januari 2016 s.d. Desember 2016 tercatat sebanyak 334 laporan.
Mayoritas penundaan transaksi selama Januari 2016 s.d. Desember 2016 dilakukan oleh PJK Bank (94,0 persen), terutama Bank Negara (60,2 persen) dan BPD (27,5 persen). Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa transfer (49,4 persen). Dilihat dari profil terlapor, mayoritas terlapor adalah perorangan (98,8 persen) dengan profesi utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (35,9 persen), Pegawai Swasta (19,8 persen), Pelajar/Mahasiswa (13,8 persen), dan Ibu Rumahtangga (11,4 persen).
Bila dilihat dari besaran nominalnya, sebagian besar transaksi yang ditunda selama Januari 2016 s.d. Desember 2016 bernilai dibawah Rp100 juta (91,6 persen). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, sebagian besar LPT selama periode tersebut atau sebanyak 96,4 persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum memenuhi aspek materil.
Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas dari transaksi yang ditunda selama Januari 2016 s.d. Desember 2016 terjadi di Propinsi DKI Jakarta (44,0 persen), Sumatera Selatan (27,5 persen), Jawa Barat (10,5 persen), dan Banten (3,9 persen).
Alasan Penundaan Transaksi: Sebagian besar transaksi yang ditunda oleh PJK atau sebanyak 54,8 persen, belum teridentifikasi dengan jelas alasan yang menjadi pertimbangan penundaan transaksi sesuai ketentuan UU TPPU. Dari sejumlah transaksi yang telah teridentifikasi alasan penundaannya, sebagian besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.
UU TPPU Pasal 26 Ayat (1) : (1) Penyedia jasa keuangan dapat
melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.
(2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa: a. melakukan Transaksi yang patut
diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
(3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.
(4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.
(5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.
(6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.
(7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.
23
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Grafik 24 Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Desember 2015 s.d. Desember 2016
36
23
33 34 34
41
2924
39
2326
13 15
0
20
40
60
Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
Tabel 11 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Desember 2016
Des-2015Tahun 2015
(s.d. Des-2015)Nov-2016 Des-2016
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Bank 33 472 12 13 314 94.0 -60.6 -60.6 -33.5
Ø Bank Negara 27 353 10 5 201 60.2 -81.5 -81.5 -43.1
Ø Bank Swasta 1 30 2 3 16 4.8 200.0 200.0 -46.7
Ø BPD 4 84 0 5 92 27.5 25.0 25.0 9.5
Ø Bank Asing 1 2 0 0 3 0.9 -100.0 -100.0 50.0
Ø Bank Campuran 0 3 0 0 2 0.6 n.a. n.a. -33.3
Non Bank 3 30 1 2 20 6.0 -33.3 -33.3 -33.3
Ø Asuransi 3 29 1 2 20 6.0 -33.3 -33.3 -31.0
Ø Pasar Modal 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Total LPT 36 502 13 15 334 100.0 -58.3 -58.3 -33.5
Perkembangan Des-2016
(Dalam Persen)
Jenis Pihak Pelapor
Jumlah LPT% Distribusi
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)
Tabel 12
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil
s.d. Desember 2016
Des-2015Tahun 2015
(s.d. Des-2015)Nov-2016 Des-2016
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aspek Formil dan Aspek Materil
terpenuhi1 6 0 1 9 2.7 0.0 0.0 50.0
Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek
Materil tidak terpenuhi35 495 13 14 322 96.4 -60.0 -60.0 -34.9
Aspek Formil tidak terpenuhi, namun
Aspek Materil terpenuhi0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Aspek Formil dan Aspek Materil tidak
terpenuhi0 1 0 0 3 0.9 n.a. n.a. 200.0
Total LPT 36 502 13 15 334 100.0 -58.3 -58.3 -33.5
Pemenuhan Aspek Formil
dan Aspek Materil
Laporan Penundaan Transaksi
Jumlah LPT% Distribusi
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)
Perkembangan Des-2016
(Dalam Persen)
Keterangan: (1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam
setelah transaksi ditunda. (2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.
24 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Tabel 13 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda
s.d. Desember 2016
Des-2015Tahun 2015
(s.d. Des-2015)Nov-2016 Des-2016
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Transfer 15 212 4 7 165 49.4 -53.3 -53.3 -22.2
Tarik/Setor Tunai 6 46 2 4 41 12.3 -33.3 -33.3 -10.9
SMS/Mobile Banking 1 24 1 0 21 6.3 -100.0 -100.0 -12.5
Polis Asuransi 2 15 1 1 13 3.9 -50.0 -50.0 -13.3
Remittance 0 7 0 0 4 1.2 n.a. n.a. -42.9
Incoming Valas 4 5 1 0 4 1.2 -100.0 -100.0 -20.0
Internet Banking 0 3 0 1 1 0.3 n.a. n.a. -66.7
Saham 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Pembayaran 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Redemption penyertaan 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Penukaran Valas 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Kirim Valas 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Lainnya 3 62 2 0 39 11.7 -100.0 -100.0 -37.1
Tidak Terisi 5 127 2 2 46 13.8 -60.0 -60.0 -63.8
Total LPT 36 502 13 15 334 100.0 -58.3 -58.3 -33.5
Jumlah LPT % Distribusi
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)
Perkembangan Des-2016
(Dalam Persen)Jenis Transaksi Yang Ditunda
Tabel 14 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan
s.d. Desember 2016
Des-2015Tahun 2015
(s.d. Des-2015)Nov-2016 Des-2016
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Perorangan 35 497 12 14 330 98.8 -60.0 -60.0 -33.6
Ø Pengusaha/Wiraswasta 11 178 10 9 120 35.9 -18.2 -18.2 -32.6
Ø Pegawai Swasta 5 73 2 1 66 19.8 -80.0 -80.0 -9.6
Ø Pelajar/Mahasiswa 1 48 0 1 46 13.8 0.0 0.0 -4.2
Ø Ibu Rumahtangga 5 34 0 0 38 11.4 -100.0 -100.0 11.8
Ø Pedagang 5 33 0 0 11 3.3 -100.0 -100.0 -66.7
Ø Buruh 0 15 0 2 9 2.7 n.a. n.a. -40.0
Ø PNS 0 5 0 1 7 2.1 n.a. n.a. 40.0
Ø PEPS 1 10 0 0 4 1.2 -100.0 -100.0 -60.0
Ø Pengajar/Dosen 0 3 0 0 2 0.6 n.a. n.a. -33.3
Ø TNI/POLRI (Termasuk Pensiunan) 0 3 0 0 1 0.3 n.a. n.a. -66.7
Ø Profesional 1 3 0 0 0 0.0 -100.0 -100.0 -100.0
Ø TKW 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Belum/Tidak Bekerja 0 2 0 0 4 1.2 n.a. n.a. 100.0
Ø Tidak Teridentifikasi 6 90 0 0 22 6.6 -100.0 -100.0 -75.6
Korporasi 1 5 1 1 4 1.2 0.0 0.0 -20.0
Total LPT 36 502 13 15 334 100.0 -58.3 -58.3 -33.5
Jumlah LPT % Distribusi
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)
Jenis Terlapor dan
Pekerjaan Utama
Terlapor Perorangan
Perkembangan Des-2016
(Dalam Persen)
Tabel 15 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda
s.d. Desember 2016
Des-2015Tahun 2015
(s.d. Des-2015)Nov-2016 Des-2016
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ø Dibawah Rp100 juta 32 479 12 10 306 91.6 -68.8 -68.8 -36.1
Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar 3 17 1 4 19 5.7 33.3 33.3 11.8
Ø Diatas Rp1 miliar 1 6 0 1 9 2.7 0.0 0.0 50.0
Total LPT 36 502 13 15 334 100.0 -58.3 -58.3 -33.5
Perkembangan Des-2016
(Dalam Persen)% Distribusi
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)
Kategori Nominal Transaksi
Jumlah LPT
25
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Tabel 16
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi
s.d. Desember 2016
Des-2015Tahun 2015
(s.d. Des-2015)Nov-2016 Des-2016
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
DKI JAKARTA 20 232 5 9 147 44.0 -55.0 -55.0 -36.6
SUMSEL 3 73 0 4 92 27.5 33.3 33.3 26.0
JAWA BARAT 6 76 3 0 35 10.5 -100.0 -100.0 -53.9
BANTEN 2 15 1 0 13 3.9 -100.0 -100.0 -13.3
RIAU 0 10 0 2 10 3.0 n.a. n.a. 0.0
JAWA TIMUR 4 33 0 0 8 2.4 -100.0 -100.0 -75.8
SUMUT 0 10 0 0 4 1.2 n.a. n.a. -60.0
JAMBI 0 2 0 0 3 0.9 n.a. n.a. 50.0
SUMBAR 0 5 0 0 3 0.9 n.a. n.a. -40.0
SULTENG 0 1 0 0 3 0.9 n.a. n.a. 200.0
KALTIM 0 0 0 0 2 0.6 n.a. n.a. n.a.
DIY 0 1 1 0 2 0.6 n.a. n.a. 100.0
KEPRI 0 2 1 0 2 0.6 n.a. n.a. 0.0
JAWA TENGAH 1 12 1 0 2 0.6 -100.0 -100.0 -83.3
LAMPUNG 0 10 0 0 2 0.6 n.a. n.a. -80.0
BALI 0 3 1 0 1 0.3 n.a. n.a. -66.7
KEP BABEL 0 3 0 0 1 0.3 n.a. n.a. -66.7
SULTRA 0 1 0 0 1 0.3 n.a. n.a. 0.0
NAD 0 1 0 0 1 0.3 n.a. n.a. 0.0
SULSEL 0 4 0 0 1 0.3 n.a. n.a. -75.0
KALTENG 0 5 0 0 1 0.3 n.a. n.a. -80.0
NTT 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
SULBAR 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
MALUKU 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
PAPUA 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
KALBAR 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
KALSEL 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
GORONTALO 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
SULUT 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
NTB 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
BENGKULU 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Total LPT 36 502 13 15 334 100.0 -58.3 -58.3 -33.5
Jumlah LPT % Distribusi
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)
Perkembangan Des-2016
(Dalam Persen)Propinsi Kantor PJK
Penunda Transaksi
Tabel 17 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi
s.d. Desember 2016
Des-2015Tahun 2015
(s.d. Des-2015)Nov-2016 Des-2016
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pertimbangan (1) dan (2) 4 33 2 1 40 12.0 -75.0 -75.0 21.2
Pertimbangan (1) dan (3) 0 1 0 0 1 0.3 n.a. n.a. 0.0
Pertimbangan (2) dan (3) 1 9 0 0 2 0.6 -100.0 -100.0 -77.8
Pertimbangan (1) saja 1 100 2 2 38 11.4 100.0 100.0 -62.0
Pertimbangan (2) saja 5 82 1 2 56 16.8 -60.0 -60.0 -31.7
Pertimbangan (3) saja 4 33 0 0 14 4.2 -100.0 -100.0 -57.6
Tidak Teridentifikasi 21 244 8 10 183 54.8 -52.4 -52.4 -25.0
Total LPT 36 502 13 15 334 100.0 -58.3 -58.3 -33.5
Alasan Penundaan Transaksi
Jumlah LPT % Distribusi
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)
Perkembangan Des-2016
(Dalam Persen)
Keterangan: (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak
pidana; (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
26 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
A. Hasil Analisis (HA)
Selama Desember 2016, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 37 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 37 laporan, yang terdiri dari:
o HA Proaktif sebanyak 10 HA (27,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 7 laporan, dan
o HA Inquiry sebanyak 27 HA (73,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 37 laporan.
Selama tahun 2016, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 435 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 435 laporan, yang terdiri dari:
o HA Proaktif sebanyak 103 HA (23,4 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 103 laporan, dan
o HA Inquiry sebanyak 332 HA (76,6 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 332 laporan.
Setelah berlakunya UU TPPU s.d. Desember 2016, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 2.272 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 6.667 laporan, yang terdiri dari:
o HA Proaktif sebanyak 750 HA (33,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 2.042 laporan, dan
o HA Inquiry sebanyak 1.522 HA (67,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.625 laporan.
Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Desember 2016, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai 3.703 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 9.777 laporan, yang terdiri dari:
o HA Proaktif sebanyak 1.922 HA (51,9 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.893 laporan, dan
o HA Inquiry sebanyak 1.781 HA (48,1 persen) denga jumlah LTKM terkait sebanyak 4.884 laporan.
Berdasarkan jumlah HA selama tahun 2016, dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 221 HA (50,8 persen). Jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi tersebut meningkat sebesar 42,6 persen dibandingkan jumlah HA selama tahun 2015 yang berjumlah sebanyak 155 HA. Sementara itu, jumlah HA dengan dugaan tindak pidana penipuan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya juga mengalami peningkatan sebesar 54,3 persen.
PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama tahun 2016, jumlah IHA yang telah disampaikan sebanyak 334 IHA.
ANALISIS & PEMERIKSAAN
ANALISIS & PEMERIKSAAN
ANALISIS & PEMERIKSAAN
ANALISIS & PEMERIKSAAN
ANALISIS & PEMERIKSAAN
ANALISIS & PEMERIKSAAN
ANALISIS & PEMERIKSAAN
ANALISIS & PEMERIKSAAN
UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK; d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang; g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang; h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang; k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.”
27
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Tabel 18 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait)
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Desember 2016
Des-2015
Kumulatif
s.d. Des-
2015
Nov-2016 Des-2016
Kumulatif
s.d. Des-
2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
PROAKTIF
Ø Hasil Analisis 1,172 537 21 110 7 10 103 750 1,922
Ø LTKM Terkait 2,851 1,801 21 138 7 10 103 2,042 4,893
INQUIRY**)
Ø Hasil Analisis 259 939 24 251 37 27 332 1,522 1,781
Ø LTKM Terkait 259 3,643 24 650 37 27 332 4,625 4,884
TOTAL
Ø Hasil Analisis 1,431 1,476 45 361 44 37 435 2,272 3,703
Ø LTKM Terkait 3,110 5,444 45 788 44 37 435 6,667 9,777
Tahun 2011-
2014
Tahun 2015
Jumlah
Jenis Hasil Analisis (HA)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan
2003 s.d.
Des-2016
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Tahun 2016
Keterangan : - Cut off data per 30 Desember 2016. - Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK. - Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum. - Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. - HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan
sebagai HA.
Grafik 25 Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik
Berdasarkan Jenis HA Januari 2012 s.d. Desember 2016
277301
456
361
435
97
70 73
110 103
180
231
383
251
332
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2012 2013 2014 2015 2016
HA per-Tahun Proaktif Inquiry
28 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Tabel 19 Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik
Januari 2003 s.d. Desember 2016
Des-2015
Kumulatif
s.d. Des-
2015
Nov-2016 Des-2016
Kumulatif
s.d. Des-
2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ø KEPOLISIAN SAJA 0 510 15 135 23 19 186 831 831Ø KEJAKSAAN SAJA 104 256 7 72 11 2 86 414 518Ø KPK SAJA 0 428 5 59 6 14 100 587 587Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK 0 99 0 0 0 0 0 99 99Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN 1,327 52 0 0 0 0 0 52 1,379Ø KEPOLISIAN DAN KPK 0 2 0 0 0 0 0 2 2Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN 0 2 0 0 0 0 0 2 2
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN
DITJEN PAJAK0 5 0 0 0 0 0 5 5
Ø KEJAKSAAN DAN KPK 0 7 0 0 0 0 0 7 7Ø DITJEN PAJAK 0 71 17 91 3 2 52 214 214Ø DITJEN BEA DAN CUKAI 0 9 1 3 1 0 2 14 14Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL
(BNN)0 35 0 1 0 0 9 45 45
JUMLAH HA 1,431 1,476 45 361 44 37 435 2,272 3,703
Penyidik
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan
2003 s.d.
Des-2016Tahun 2011-
2014
Tahun 2015
Jumlah
Tahun 2016
Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.
Tabel 20 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2003 s.d. Desember 2016
Des-2015
Kumulatif
s.d. Des-
2015
Nov-2016 Des-2016
Kumulatif
s.d. Des-
2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ø Korupsi; 580 789 15 155 23 20 221 1,165 1,745
Ø Penyuapan; 40 48 0 0 2 0 11 59 99
Ø Narkotika; 47 58 0 4 2 0 31 93 140
Ø Di bidang perbankan; 46 23 1 7 3 0 11 41 87
Ø Di bidang Pasar Modal 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Ø Di bidang perasuransian; 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ø Kepabeanan; 9 14 1 4 1 0 2 20 29
Ø Terorisme; 19 30 4 15 3 4 29 74 93
Ø Pencurian; 4 5 0 0 0 0 0 5 9
Ø Penggelapan; 42 51 3 8 0 0 5 64 106
Ø Penipuan; 419 189 4 35 6 2 54 278 697
Ø Pemalsuan uang; 5 5 0 0 0 0 0 5 10
Ø Perjudian; 17 20 0 15 0 0 5 40 57
Ø Prostitusi; 4 0 0 1 0 0 1 2 6
Ø Di bidang perpajakan; 7 68 14 83 3 1 46 197 204
Ø Di bidang kehutanan; 6 4 1 3 0 0 0 7 13
Ø Di bidang kelautan dan
perikanan;
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ø Perdagangan orang; 0 3 0 1 1 0 3 7 7Ø Pidana lain yang diancam dengan
penjara 4 tahun atau lebih0 22 0 3 0 0 1 26 26
Ø Tidak Teridentifikasi / dll 185 146 2 27 0 10 15 188 373
JUMLAH HA 1,431 1,476 45 361 44 37 435 2,272 3,703
Dugaan Tindak Pidana Asal
JumlahTahun 2011-
2014
Tahun 2016
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan
2003 s.d.
Des-2016
Tahun 2015
29
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Tabel 21
Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Januari 2003 s.d. Desember 2016 (HA database)
Hasil
Analisis
LTKM
Terkait
Sebelum
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010)*
Januari 2003 -
Desember 2010 553 938
2011 149 323
2012 71 137
2013 35 44
2014 36 63
2015 1 1
2016 - -
Jumlah 292 568
845 1,506 Jumlah Tahun 2003 s.d. Des 2015
Tahun
Sesudah
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(sejak Januari 2011)
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak
pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar serta keterbatasan data.
Grafik 26
Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database) dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik
Januari 2003 s.d. Desember 2016
71
35 36
1 0
277301
456
361
435
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2012 2013 2014 2015 2016
HA Database HA ke Penyidik
30 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Tabel 22 Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan
MoU dengan Lembaga/Instansi#)
Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA Januari 2003 s.d. Desember 2016
Des-2015
Kumulatif
s.d. Des-
2015
Nov-2016 Des-2016
Kumulatif
s.d. Des-
2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ø Komisi Pemberantasan
Korupsi
378 27 2 18 4 6 36 81 459
Ø Badan Pengawas Pemilu 9 3 0 1 0 0 0 4 13
Ø Komisi Yudisial 5 13 0 7 1 0 3 23 28
Ø Tim Tas TIPIKOR
(Bubar Tgl 11/06/2007)
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th.
2012)
34 14 0 0 0 0 0 14 48
Ø Bank Indonesia 8 11 0 2 0 1 7 20 28
Ø Dirjen Pajak 47 8 5 35 1 0 49 92 139
Ø Kementrian Luar Negeri 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ø Kementrian Kehutanan 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ø Badan Pemeriksa Keuangan 13 8 0 5 0 0 2 15 28
Ø Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan
6 0 0 0 0 0 0 0 6
Ø Kementrian Keuangan 39 79 3 31 1 2 24 134 173
Ø Lembaga Penjamin Simpanan 1 0 1 1 0 0 5 6 7
Ø Ditjen Bea dan Cukai 1 0 0 0 0 0 1 1 2
Ø Badan Narkotika Nasional 12 2 0 2 0 0 3 7 19
Ø Kementrian Hukum dan HAM 1 18 0 2 0 0 0 20 21
Ø Kementrian Dalam Negeri 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Ø Ombudsman 0 2 0 0 0 0 0 2 2
Ø Kementrian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
0 1 0 1 0 0 1 3 3
Ø Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan
0 2 0 0 0 0 2 4 4
Ø KPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 0 11 0 2 0 0 5 18 18
Ø Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan RI
0 0 0 3 0 0 1 4 4
Ø Kementerian Kelautan dan
Perikanan RI
0 0 1 5 0 1 6 11 11
Ø Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian RI
0 0 0 1 0 0 0 1 1
Ø Kementerian Komunikasi dan
Informatika RI
0 0 0 4 1 0 5 9 9
Ø Kementerian Agama RI 0 0 1 1 0 0 0 1 1
Ø Tentara Nasional Indonesia 0 0 2 2 0 0 13 15 15
Ø BNPB 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ø Kementerian Pertahanan 0 0 0 0 1 0 7 7 7
Ø Bappenas 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Ø Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
0 0 0 0 0 0 2 2 2
Ø Badan Kepegawaian Negara 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ø Kementerian Kesehatan 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ø Kementerian Agraria dan Tata
Ruang / Badan Pertanahan
0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ø Badan Intelijen Negara 0 0 0 0 3 4 7 7 7
Ø Lainnya 6 102 4 78 9 7 147 327 333
JUMLAH IHA 563 302 19 201 21 21 334 837 1,400
Instansi
Jumlah
Tahun 2016
Tahun 2011-
2014
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan
2003 s.d. Des-
2016
Tahun 2015
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. #) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai belum
dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.
31
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
B. Karakteristik Terlapor
Berdasarkan HA
Berdasarkan register data HA Proaktif selama tahun 2016
yang berjumlah sebanyak 103 HA, mayoritas terlapor HA
proaktif adalah perorangan (52,4 persen atau sebanyak 54
HA).
Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA
proaktif selama tahun 2016 bernominal di atas Rp5 Miliar,
yakni sebesar 70,4 persen atau sebanyak 69 HA.
Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian
besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di
Propinsi DKI Jakarta atau sebesar 59,2 persen.
Tabel 23 Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor
s.d. Desember 2016
Des-2015
Tahun 2015
(s.d. Des-
2015)
Nov-2016 Des-2016
Tahun 2016
(s.d. Des-
2016)
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Perorangan 13 90 3 8 54 52.4 -38.5 -38.5 -40.0
Ø Laki-Laki 10 74 2 6 48 46.6 -40.0 -40.0 -35.1
Ø Perempuan 3 16 1 2 6 5.8 -33.3 -33.3 -62.5
Non Perorangan/Korporasi 8 20 4 2 49 47.6 -75.0 -75.0 145.0
Total HA Proaktif 21 110 7 10 103 100.0 -52.4 -52.4 -6.4
Kategori Terlapor
Jumlah HA% Distribusi
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)
Perkembangan Des-2016
(Dalam Persen)
Grafik 27 Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA
Januari 2016 s.d. Desember 2016
Dibawah Rp1
Miliar12.212%
Rp1 Miliar - Rp2
Miliar6.16% Rp2 Miliar - Rp3
Miliar3.1
Rp3 Miliar - Rp4
Miliar3.13%
Rp4 Miliar - Rp5
Miliar5.1
Di atas Rp 5
Miliar70.4
UU TPPU Pasal 1 Angka 9 : “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.”
32 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Tabel 24 Perkembangan HA Proaktif
Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana s.d. Desember 2016
Des-2015
Tahun 2015
(s.d. Des-
2015)
Nov-2016 Des-2016
Tahun 2016
(s.d. Des-
2016)
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Nanggroe Aceh Darussalam 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Sumatera Utara 0 1 0 0 4 3.9 n.a. n.a. 300.0
Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Sumatera Selatan 0 1 0 0 1 1.0 n.a. n.a. 0.0
Bengkulu 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Jambi 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Riau 0 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Kepulauan Riau 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Lampung 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Kep Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Banten 0 3 0 0 1 1.0 n.a. n.a. -66.7
DKI Jakarta 18 82 5 5 61 59.2 -72.2 -72.2 -25.6
Jawa Barat 0 2 1 1 7 6.8 n.a. n.a. 250.0
Jawa Tengah 1 5 0 0 3 2.9 -100.0 -100.0 -40.0
Jawa Timur 0 2 1 0 5 4.9 n.a. n.a. 150.0
DI Yogyakarta 0 0 0 0 2 1.9 n.a. n.a. n.a.
Bali 0 1 0 0 1 1.0 n.a. n.a. 0.0
Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 1 1.0 n.a. n.a. n.a.
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Maluku 0 0 0 0 2 1.9 n.a. n.a. n.a.
Maluku Utara 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat 0 0 0 1 2 1.9 n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Timur 0 2 0 0 5 4.9 n.a. n.a. 150.0
Kalimantan Tengah 0 0 0 0 1 1.0 n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Selatan 0 3 0 0 2 1.9 n.a. n.a. -33.3
Sulawesi Utara 1 1 0 1 1 1.0 0.0 0.0 0.0
Sulawesi Selatan 1 2 0 0 1 1.0 -100.0 -100.0 -50.0
Sulawesi Tengah 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Gorontalo 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Papua 0 1 0 2 3 2.9 n.a. n.a. 200.0
Papua Barat 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Total HA Proaktif 21 110 7 10 103 100.0 -52.4 -52.4 -6.4
Propinsi
Jumlah HA% Distribusi
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)
Perkembangan Des-2016
(Dalam Persen)
Catatan : Provinsi kejadian terlapor merupakan locus (tempat kejadian) dugaan tindak pidana yang berindikasi dalam HA terdiri dari seluruh dugaan tindak pidana, dan juga dari seluruh profil pekerjaan.
33
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Cat
atan
: T
erka
it d
eng
an
sel
uru
h t
ind
ak
pid
an
a s
eba
ga
ima
na
dim
aks
ud
da
lam
pa
sal 2
UU
No
.8 t
ah
un
20
10
, ta
np
a m
emb
eda
kan
pro
file
ter
lap
or.
Gam
bar
2.
Pe
me
taan
Pro
pin
si M
enu
rut
Kat
ego
ri P
ers
en
tase
Lo
cus
(Te
mp
at K
ejad
ian
)
Du
gaan
Tin
dak
Pid
ana
yan
g T
erin
dik
asik
an d
alam
HA
Pro
akti
f
Jan
uar
i 20
16
s.d
. D
ese
mb
er
20
16
Pe
me
taan
Me
nu
rut
Locu
s (t
em
pat
kej
adia
n)
du
gaan
tin
dak
pid
ana
yan
g te
rin
dik
asik
an d
alam
HA
Jan
uar
i 20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
Pe
me
taan
Men
uru
t Lo
cus
(te
mp
at k
ejad
ian
)
du
gaan
tin
dak
pid
ana
yan
g te
rin
dik
asik
an d
alam
HA
Jan
uar
i 20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
Pe
me
taan
Men
uru
t Lo
cus
(te
mp
at k
ejad
ian
)
du
gaan
tin
dak
pid
ana
yan
g te
rin
dik
asik
an d
alam
HA
Jan
uar
i 20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
Pe
me
taan
Men
uru
t Lo
cus
(te
mp
at k
ejad
ian
)
du
gaan
tin
dak
pid
ana
yan
g te
rin
dik
asik
an d
alam
HA
Jan
uar
i 20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
Pe
me
taan
Men
uru
t Lo
cus
(te
mp
at k
ejad
ian
)
du
gaan
tin
dak
pid
ana
yan
g te
rin
dik
asik
an d
alam
HA
Jan
uar
i 20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
Pe
me
taan
Men
uru
t Lo
cus
(te
mp
at k
ejad
ian
)
du
gaan
tin
dak
pid
ana
yan
g te
rin
dik
asik
an d
alam
HA
Jan
uar
i 20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
Pe
me
taan
Men
uru
t Lo
cus
(te
mp
at k
ejad
ian
)
du
gaan
tin
dak
pid
ana
yan
g te
rin
dik
asik
an d
alam
HA
Jan
uar
i 20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
34 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
C. HA Pendanaan Terorisme
Sepanjang tahun 2016, terdapat 29 HA yang terkait dengan
dugaan tindak pidana terorisme.
Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Desember 2016,
jumlah seluruh HA yang telah disampaikan kepada penyidik
terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak
109 HA, yang terdiri dari:
o HA Proaktif : sebanyak 47 HA
o HA Inquiry : sebanyak 62 HA (sudah termasuk Inquiry
pada periode Januari tahun 2007 s.d. Desember 2008
dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai HA)
Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK terkait
dengan HA dengan dugaan tindak pidana terorisme sejak
Januari 2003 s.d. Desember 2016 sebanyak 271 LTKM.
Tabel 25 Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Desember 2016
Proaktif Inquiry
Sebelum
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010)*
Januari 2003 -
Desember 20108 27 35 35
2011 3 6 9 44
2012 6 1 7 51
2013 3 2 5 56
2014 3 6 9 65
2015 11 4 15 80
2016 13 16 25 105
Jumlah 39 35 74 105
47 62 109
TahunHasil Analisis
Jumlah
HA
Jumlah
Kumulatif
HA
Sesudah
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(Sejak Januari 2011)
Jumlah Jan-2003 s.d. Des-2016
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. - HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan
biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.
UU TPPU Pasal 2 Ayat (2) : “Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.” Pasal 93: “Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
35
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Grafik 28
Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif HA Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme
Januari 2003 s.d. Desember 2016
5156
65
80
105
7 5 9 15 250
20
40
60
80
100
120
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Kumulatif Jumlah Per-Tahun
Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.
Grafik 29 Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif LTKM
Terkait dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Desember 2016
191204
230242
271
33 13 26 12 290
50
100
150
200
250
300
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Kumulatif Jumlah per Tahun
Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.
36 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Grafik 30
Jumlah dan Persentase Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan
Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Desember 2016
Proaktif
25 HA36%
Inquiry
44 HA64%
Tabel 26 Jumlah LTKM Yang Disampaikan PJK Kepada PPATK
Terkait Dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. Desember 2016
Jumlah LTKMJumlah
Kumulatif LTKM
Sebelum
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010)*
Januari 2003 -
Desember 2010128 128
2011 30 158
2012 33 191
2013 13 204
2014 26 230
2015 12 242
2016 29 271
Jumlah 143 271
271
Tahun
Sesudah
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(Sejak Januari 2011)
Jumlah Jan-2003 s.d. Des-2016
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
37
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
D. Hasil Pemeriksaan (HP)
Selama Desember 2016, terdapat penambahan 6 Hasil
Pemeriksaan (HP) yang dihasilkan oleh PPATK. Namun, 2 dari 6
HP tersebut tidak disampaikan kepada Penyidik (di-database-
kan) dikarenakan belum ditemukan indikasi adanya tindak
pidana. Sedangkan 4 HP lainnya telah disampaikan ke Penyidik
untuk ditindaklanjuti.
Dengan pertambahan tersebut, maka jumlah keseluruhan HP
yang telah disampaikan oleh PPATK ke Penyidik sejak
berlakunya UU TPPU hingga akhir Desember 2016 tercatat
sebanyak 86 HP, dengan perincian: 35 HP diantaranya
disampaikan ke Penyidik KPK, 30 HP ke Penyidik Kejaksaan, 25
HP ke Penyidik Kepolisian, 15 HP ke Ditjen Pajak, 4 HP masing-
masing ke Penyidik BNN dan Ditjen Bea Cukai, 3 HP ke
Gubernur BI, 2 HP ke Panglima TNI, serta 1 HP masing-masing
ke Ketua Dewan OJK, Kemendagri, dan Kementerian Koperasi
dan UKM.
Berkaitan dengan perkara TPPU yang telah diperiksa oleh
PPATK sejak berlakunya UU TPPU, pemeriksaan telah dilakukan
setidaknya terhadap 6.403 rekening Pihak Terkait yang
tersebar pada 747 PJK.
Tabel 27 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh PPATK per Bulan
Januari 2011 s.d. Desember 2016
Kepolisian Kejaksaan KPK BNN DJP DJBCGubernur
BI
Panglima
TNI
Ketua Dewan
OJKKemendagri
Kemenkop &
UKM
Tahun 2011 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahun 2012 13 7 10 5 1 0 0 2 0 0 0 0
Tahun 2013 10 4 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0
Tahun 2014 19 2 7 7 1 4 1 1 1 1 1 1
Tahun 2015 20 1 3 9 1 6 0 0 0 0 0 0
Maret 2015 3 - 1 - 1 1 - - - - - -
Mei 2015 1 - - 1 - - - - - - - -
Juni 2015 5 1 - 2 - 2 - - - - - -
Agustus 2015 2 - - 1 - 1 - - - - - -
Desember 2015 9 - 2 5 - 2 - - - - - -
Tahun 2016 19 6 1 3 1 4 3 0 1 0 0 0
Maret 2016 3 - - 1 1 - 1 - - - - -
Mei 2016 1 - - - - - 1 - - - - -
Agustus 2016 4 3 - - - 1 - - - - - -
September 2016 1 1 - - - - - - - - - -
Oktober 2016 5 2 - 1 - 2 - - - - - -
November 2016 1 - - - - - 1 - - - - -
Desember 2016 4 - 1 1 - 1 - - 1 - - -
Jumlah 86 25 30 35 4 15 4 3 2 1 1 1
Periode Jumlah HP
Jumlah HP ke Penyidik Jumlah IHP ke Penyidik Lainnya Jumlah IHP ke Instansi Lainnya
UU TPPU Pasal 1 Angka 8 : “Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.” Pasal 90 Ayat (1) : “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e. financial intelligence unit negara lain.” Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) : ”PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.” “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.“
38 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Tabel 28 Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian
Januari 2011 s.d. Desember 2016
Tahun Jumlah HP Jumlah PJKJumlah
Rekening
2011 5 16 137
2012 13 117 780
2013 10 58 471
2014 19 95 1,410
2015 20 200 1,831
2016 19 261 1,774
Jumlah Kumulatif 86 747 6,403
Grafik 31 Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa
Januari 2011 s.d. Desember 2016
5
13 10 19 20 19 8616 117 58 95 200 261
747
137
780
471
1,410
1,831 1,774
6,403
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jumlah Kumulatif
Jumlah HP Jumlah PJK Jumlah Rekening
39
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
E. Tindak Lanjut Terhadap
HA/HP/Informasi
Terhadap HA dan/atau HP dan/atau Informasi Hasil Analisis (IHA) yang telah disampaikan kepada penyidik, PPATK telah melakukan pemantauan tindak lanjut (feedback). Tindak lanjut oleh penyidik tersebut diantaranya dapat berupa pengumpulan bahan dan keterangan/penelahaan, penyelidikan, penyidikan, dalam proses penuntutan, pemeriksaan di persidangan, ataupun sudah berkekuatan hukum tetap. HA/HP/IHA PPATK juga digunakan untuk mendukung proses pelacakan aset, mendorong peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi penerimaan pajak, serta mendukung validitas LHKPN.
Tindak lanjut terhadap HA/HP/IHA yang disampaikan kepada penyidik dalam publikasi ini merupakan informasi tindak lanjut atas HA/HP/IHA yang telah disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik, selama periode Januari 2015 s.d. September 2016.
Berdasarkan register feedback HA/HP, diketahui bahwa penerimaan feedback HA/HP/IHA dari Instansi Penyidik TPPU masih belum optimal. Tingkat rasio penyampaian feedback atas HA, HP, dan Informasi Proaktif secara rata-rata sebesar 47,3 persen, dengan rasio feedback tertinggi adalah terkait HA Proaktif, yaitu sebesar 62,0 persen, diikuti oleh HA Inquiry sebesar 52,5 persen, IHA sebesar 32,0 persen, dan HP sebesar 28,6 persen.
Dilihat berdasarkan bentuk tindak lanjut atas feedback selama Januari 2015-September 2016, mayoritas status tindak lanjutnya masih dalam tahap penyidikan, yaitu sebesar 47,1 persen.
Grafik 32 Komposisi Jumlah Feedback HA/HP/IHA yang Diterima PPATK menurut Jenis HA/HP/IHA
Januari 2015 s.d. September 2016
HA-Proaktif10624%
HA-Inquiry23454%
IHA89
20%
HP8
2%
UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat :
j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang.”
40 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Grafik 33
Perbandingan Jumlah HA/HP/IHA dengan Feedback yang Diterima Januari 2015 s.d. September 2016
171
446
278
28
923
106
234
89
8
437
62.0%
52.5%
32.0%28.6%
47.3%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
0
200
400
600
800
1000
HA-Proaktif HA-Inquiry IHA HP Total
Jumlah HA/HP/INF Jumlah Feedback Rasio Feedback
Grafik 34 Persentase Bentuk Tindak Lanjut atas Feedback HA/HP?IHA yang diterima
Januari 2015 – September 2016
Pemeriksaan
9.2%9%
Penyelidikan
28.1%28%
Penyidikan
47.1%47%
Henti
Penyidikan0.9%1% SP-3
3.2%3%
Persidangan
3.2%3%
Putusan
Hakim8.2%9%
41
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
F. Permintaan Informasi
Kepada PJK/PBJ
Terkait HA
Terkait kegiatan analisis transaksi keuangan, selama Desember 2016, PPATK telah menyampaikan sebanyak 355 permintaan informasi, dengan rincian 296 permintaan informasi kepada PJK Bank, dan 59 permintaan informasi kepada PJK Non Bank.
Dengan demikian, jumlah permintaan informasi yang disampaikan kepada PJK/PBJ/instansi lainnya dalam rangka mendukung penyusunan HA sejak Januari 2010 s.d. Desember 2016 telah mencapai sebanyak 18.049 permintaan.
Sebagian besar permintaan informasi selama Januari 2010 s.d. Desember 2016 disampaikan kepada PJK Bank (84,2 persen atau 15.192 permintaan), kepada PJK Non Bank (15,4 persen atau 2.776 permintaan), serta kepada regulator/instansi lainnya (0,4 persen atau 81 permintaan).
Tabel 29 Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Berdasarkan Jenis PJK/PBJ/Instansi
Januari 2011 s.d. Desember 2016
Tahun Bank Non BankRegulator/
Instansi Lainnya Jumlah
2012 1,317 146 0 1,463
2013 1,154 121 21 1,296
2014 2,756 284 8 3,048
2015 3,205 616 4 3,825
2016 3,969 799 48 4,816
Jumlah Jan 2010 -
s.d. Des 201615,192 2,776 81 18,049
% Distribusi 84.2 15.4 0.4 100.0
42 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Grafik 35 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ
Januari 2012 s.d. Desember 2016
6,3609,408
13,233
1,463 1,296 3,048 3,825 4,816
25.6%
47.9%
40.7%
36.4%
0
4,000
8,000
12,000
16,000
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Kumulatif Jumlah per Tahun
Grafik 36 Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ per tahun
Berdasarkan Jenis PJK/PBJ Januari 2012 s.d. Desember 2016
1,3171,154
2,756
3,205
3,969
146 121284
616799
0 21 8 4 480
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2012 2013 2014 2015 2016
Bank Non Bank Regulator/Instansi Lainnya
43
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
G. Pengaduan Masyarakat
(Dumas)
Sejak Januari 2013 s.d. Desember 2016, PPATK telah menerima 543 Dumas, dengan 58 Dumas diantaranya disampaikan selama tahun 2016.
Sebagian besar Dumas selama tahun 2016 disampaikan oleh Pihak Pelapor berupa Individu, yakni sebanyak 47 Dumas atau sebesar 81,0 persen. Sedangkan Dumas yang disampaikan oleh Lembaga sebanyak 11 Dumas saja atau sebesar 19,0 persen.
Terhadap 58 laporan Dumas yang telah disampaikan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK selama tahun 2016, tercatat keseluruhan Laporan atau sebesar 100,0 persen Dumas telah ditindaklanjuti.
Tabel 30 Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK
Januari 2013 s.d. Desember 2016
Individu Lembaga Total
2013 33 54 87
2014 219 63 282
2015 99 17 116
2016 (s.d. Des-2016) 47 11 58
Jumlah
Jan-2013 s.d. Des-2016398 145 543
PeriodeJenis Pelapor
Grafik 37 Distribusi Pengaduan Masyarakat yang DIsampaikan Kepada PPATK
Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Selama Tahun 2016 (s.d. Desember 2016)
Individu47
81%
Lembaga11
19%
44 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Tabel 31 Rasio Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat oleh PPATK
Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas Selama Desember 2015 s.d. Desember 2016
Individu Lembaga Total
Jumlah Laporan Dumas 47 11 58
Jumlah Dumas yang
DitindaklanjutI47 11 58
Rasio Tindak Lanjut Dumas 100.0% 100.0% 100.0%
Pengaduan Masyarakat
Tahun 2016
(s.d. Des-2016)
Jenis Pelapor
Grafik 38 Perbandingan Jumlah Dumas yang diterima terhadap Jumlah Dumas yang telah ditindaklanjuti oleh PPATK
Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas Selama Tahun 2016 (s.d. Desember 2016)
47
11
58
47
11
58
0
10
20
30
40
50
60
70
Individu Lembaga Total
Jumlah Laporan Dumas Jumlah Dumas yang DitindaklanjutI
45
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
A. Putusan Pengadilan
Terkait TPPU
Berdasarkan data terkini, telah terdapat 144 perkara TPPU yang telah diputus oleh Pengadilan sejak Januari 2005 s.d. Desember 2016.
Selama periode tersebut, sebagian besar Putusan Pengadilan terkait TPPU diputus oleh Pengadilan (mencakup Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan atau Mahkamah Agung) di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 67 putusan atau 46,5 persen.
Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait TPPU adalah hukuman maksimal selama seumur hidup dan denda maksimal sebesar Rp32 Miliar.
Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU terkait dengan tindak pidana asal Korupsi, yakni sebanyak 40 putusan atau 28,4 persen dari total keseluruhan putusan TPPU.
Tabel 32 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang
Menurut Propinsi Januari 2005 s.d. Desember 2016
PropinsiKumulatif
2005 s.d. 2016
(s.d. Desember 2016)
%
Distribusi
Banda Aceh 4 2.8
Sumatera Utara 9 6.3
Lampung 1 0.7
Riau 3 2.1
Kepri 2 1.4
Sumatera Selatan 2 1.4
DKI Jakarta 67 46.5
Banten 3 2.1
Jawa Barat 10 6.9
Jawa Tengah 18 12.5
Jawa Timur 5 3.5
Bali 5 3.5
Sulawesi Utara 1 0.7
Kalimantan Timur 2 1.4
Kalimantan Barat 3 2.1
Kalimantan Selatan 5 3.5
Papua Barat 1 0.7
Sulawesi Tengah 1 0.7
Sulawesi Barat 1 0.7
Sulawesi Barat 1 0.7
Jumlah 144 100.0
LAIN-LAIN
LAIN-LAIN
LAIN-LAIN
LAIN-LAIN
LAIN-LAIN
LAIN-LAIN
LAIN-LAIN
LAIN-LAIN
UU TPPU Pasal 69: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” Pasal 77: “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”
46 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Grafik 39 Perbandingan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal
Januari 2005 s.d. Desember 2016
1
1
1
1
2
2
5
6
13
16
18
37
41
Pencurian
Penyuapan
Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Kehutanan
Psikotropika
Perjudian
Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU
Pemalsuan Surat
Perbankan
Penggelapan
Penipuan
Narkotika
Korupsi
Tabel 33 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal
Januari 2005 s.d. Desember 2016
Tindak Pidana Asal
Kumulatif
2005 s.d. 2016
(s.d. Desember 2016)
%
Distribusi
Penggelapan 16 11.1
Penipuan 18 12.5
Narkotika 37 25.7
Psikotropika 2 1.4
Pencurian 1 0.7
Korupsi 41 28.5
Pemalsuan Surat 6 4.2
Perbankan 13 9.0
Perjudian 2 1.4
Penyuapan 1 0.7
Tindak Pidana Lain yang
berkaitan dengan TPPU5 3.5
Pelanggaran
Pembawaan Uang Tunai1 0.7
Kehutanan 1 0.7
Jumlah 144 100.0
47
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Tabel 34 Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Tahun Putusan dan Hukuman
Januari 2005 s.d. Desember 2016
Minimal Maksimal Minimal Maksimal
Sebelum
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010) *
Januari 2003 - Desember
201038 5 (bulan) 17 5,000,000 15,000,000,000 72,555,000,000
2011 4 7 10 300,000,000 500,000,000 8,300,000,000
2012 51 1 13 50,000,000 10,000,000,000 12,600,000,000
2013 12 - - - - -
2014 22 - 18 - 32,000,000,000 -
2015 10 - Seumur
Hidup- - -
2016 7 - - - - -
Jumlah 106 1Seumur
Hidup50,000,000 32,000,000,000 20,900,000,000
144 5 (bulan)Seumur
Hidup5,000,000 32,000,000,000 93,455,000,000
Total Denda
(dalam rupiah)
Sesudah
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(Sejak Januari 2011)
Jumlah
TahunJumlah
Putusan
Hukuman Penjara
(dalam Tahun)
Hukuman Denda
(dalam Rupiah)
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
Grafik 40 Perkembangan Jumlah Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal
Januari 2008 s.d. Desember 2016
93
105
127137
144
51 12 22 10 70
20
40
60
80
100
120
140
160
2012 2013 2014 2015 2016
Kumulatif Putusan Jumlah Putusan
48 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
B. Keterangan Ahli
Berdasarkan data terkini, dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU, PPATK telah memenuhi sebanyak 213 permintaan keterangan ahli selama tahun 2016.
Bila diakumulasikan sejak Januari 2008 s.d. Desember 2016, telah terdapat 859 permintaan Keterangan Ahli dari beberapa instansi yang telah dipenuhi PPATK.
Mayoritas permintaan Keterangan Ahli selama Januari 2008 s.d. Desember 2016 tersebut berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 496 permintaan atau 57,7 persen dari seluruh permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.
Bila dilihat berdasarkan periode berlakunya UU TPPU, PPATK telah memenuhi permintaan keterangan ahli sebanyak 800 permintaan sejak tahun 2011. Selama periode ini, sebagian besar permintaan keterangan ahli yang dapat dipenuhi oleh PPATK juga berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 463 permintaan atau sebanyak 57,9 persen dari keseluruhan permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.
Tabel 35 Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Dari PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon
Januari 2008 s.d. Desember 2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jumlah
BADAN RESERSE DAN KRIMINAL
(BARESKRIM)14 11 19 15 19 19 15 98 112
KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) &
RESOR (POLRES)19 35 21 30 86 71 122 365 384
KEJAKSAAN AGUNG RI 26 24 37 45 49 33 41 229 255
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(KPK)0 0 1 4 1 1 0 7 7
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) 0 8 21 16 10 7 34 96 96
KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP) 0 1 0 0 0 0 0 1 1
PENGADILAN MILITER 0 1 0 0 0 0 0 1 1
DITJEN PAJAK 0 0 0 0 0 2 1 3 3
Jumlah 59 80 99 110 165 133 213 800 859
Jumlah Tahun
2008 s.d. Des-
2016
Instansi
Sesudah
Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010
(Sejak Januari 2011)
Sebelum
Berlakunya UU TPPU No. 8
Thn 2010
(s/d Oktober 2010)*
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
49
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Grafik 41
Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon Januari 2008 s.d. Desember 2016
112
384
255
7
96
1 1 3
BARESKRIM POLDA & POLRES KEJAKSAAN KPK BADAN NARKOTIKA
NASIONAL (BNN)
KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP)
PENGADILAN MILITER
DITJEN PAJAK
Grafik 42 Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK dan
Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Januari 2008 s.d. Desember 2016
348
513
646
99 110 165 133 213
93 105127 137 144
-
200
400
600
800
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Kumulatif Keterangan Ahli
Jumlah Keterangan Ahli per Tahun
Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan
50 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
C. Audit
Berdasarkan data terkini, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, selama tahun 2016, PPATK telah melakukan kegiatan 127 audit terhadap Pihak Pelapor, baik kepada Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia Barang/Jasa Lainnya.
Bila dilihat menurut jenis pihak Pelapor, sebagian besar audit yang dilakukan selama tahun 2016 dilakukan terhadap Perusahaan Properti/Agen Properti (46,5 persen), Bank (18,1 persen), Pedagang Kendaraan Bermotor (16,5 persen), dan Perusahaan Efek dan Manajer Investasi (10,2 persen).
Bila diakumulasi sejak Januari 2005, jumlah keseluruhan pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJK/PBJ s.d. Desember 2016 telah mencapai 1.007 audit, atau meningkat 14,4 persen dibandingkan jumlah akumulasi audit Januari 2005 s.d. Desember 2015 (880 audit).
UU TPPU Pasal 43: “Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang: c. melakukan audit kepatuhan atau audit
khusus; d. menyampaikan informasi dari hasil
audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;”
Tabel 36 Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit
*) Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor
s.d. Desember 2016
Tahun
2005-2014Des-2015
Tahun 2015
(s.d. Des-
2015)
Nov-2016 Des-2016Tahun 2016
(s.d. Des-2016)m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
PENYEDIA JASA KEUANGAN:
Bank 261 0 19 1 0 23 18.1 -100.0 n.a. 21.1
Perusahaan Pembiayaan 63 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Perusahaan Asuransi dan Pialang
Asuransi96 0 0 0 0 0 0.0
n.a. n.a. n.a.
Dana Pensiun Lembaga Keuangan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Perusahaan Efek dan Manajer
Investasi111 0 4 0 0 13 10.2
n.a. n.a. 225.0
Perposan 1 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Kegiatan Usaha Penukaran Valuta
Asing82 0 16 0 0 10 7.9
n.a. n.a. -37.5
Koperasi Simpan Pinjam 5 0 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Pegadaian 1 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Penyelenggara Kegiatan Usaha
Pengiriman Uang29 0 2 0 0 1 0.8
n.a. n.a. -50.0
PENYEDIA BARANG DAN JASA:
Perusahaan Properti/Agen Properti 48 5 76 8 0 59 46.5 -100.0 -100.0 -22.4
Pedagang Kendaraan Bermotor 44 0 7 1 0 21 16.5 -100.0 n.a. 200.0
Pedagang Permata dan
Perhiasan/Logam Mulia13 0 0 0 0 0 0.0
n.a. n.a. n.a.
Pedagang Barang Seni dan Antik 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Balai Lelang 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Total Audit 754 5 126 10 0 127 100.0 -100.0 -100.0 0.8
Perkembangan Des-2016
(Dalam Persen)
Jenis Pihak Pelapor
Jumlah Audit% Distribusi Tahun
2016
(s.d. Des-2016)
*) Mencakup audit kepatuhan dan audit khusus.
51
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Grafik 43
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Audit Kepada Pihak Pelapor Januari 2012 s.d. Desember 2016
573658
754
880
14.8%
14.6%
16.7%
14.4%
86 85 96 126 1270
200
400
600
800
1,000
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Kumulatif Perkembangan (%) Jumlah per-Tahun
Grafik 44 Perbandingan Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor
Januari 2005 s.d. Desember 2016
280
63
96
0
115
1
98
7
1
31
124
51
13
0
0
0 50 100 150 200 250 300
Bank
Perusahaan Pembiayaan
Perusahaan Asuransi dan …
Dana Pensiun Lembaga …
Perusahaan Efek dan …
Perposan
Kegiatan Usaha Penukaran …
Koperasi Simpan Pinjam
Pegadaian
Penyelenggara Kegiatan …
Perusahaan Properti/Agen …
Pedagang Kendaraan …
Pedagang Permata dan …
Pedagang Barang Seni dan …
Balai Lelang
52 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
D. Pertukaran Informasi
Selama Januari 2016 s.d. Desember 2016, terdapat 234 pertukaran informasi yang dilakukan antara PPATK dengan FIU lain.
Dengan demikian, jumlah pertukaran informasi sejak berlakunya UU TPPU pada tanggal 22 Oktober 2010 s.d. Desember 2016 tercatat sebanyak 889 pertukaran informasi, dengan 365 kali atau 41,1 persen merupakan penerimaan informasi dari Financial Intellegence Unit (FIU) lain secara spontan atau tanpa diminta (Spontanious Incoming Information).
Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d Desember 2016, pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak 1.295 pertukaran informasi.
Sebagian besar pertukaran informasi, didominasi oleh informasi yang berasal Incoming Mutual Request (Outgoing Information), yaitu sebanyak 556 informasi atau sebesar 42,9 persen.
Tabel 37 Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi
Januari 2003 s.d. Desember 2016 Sebelum
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010)*
Januari 2003 -
Desember 20102011 2012 2013 2014 2015 2016 Jumlah
1 Outgoing Mutual Request
(Incoming Information) 163 32 9 36 15 15 31 138 301 23.2
2 Incoming Mutual Request
(Outgoing Information) 198 59 46 52 46 71 84 358 556 42.9
3 Spontaneous Incoming
Information 37 5 - 18 43 194 105 365 402 31.0
4 Spontaneous Outgoing
Information 8 - - 1 4 9 14 28 36 2.8
406 96 55 107 108 289 234 889 1,295 100.0
% Distribusi
Jumlah
No. Jenis Pertukaran Informasi
Sesudah
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(Sejak Januari 2011)
Jumlah
Tahun 2003
s.d. Des 2016
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
Keterangan: 1. Outgoing Mutual Request (Incoming Information) : PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi
yang diminta. 2. Incoming Mutual Request (Outgoing Information) : PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang
diminta. 3. Spontaneous Incoming Information : PPATK menerima informasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta). 4. Spontaneous Outgoing Information : PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta).
Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip berdasarkan EGMONT Group yang merupakan wadah perhimpunan FIU seluruh dunia.
UU TPPU Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.” “Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia.” Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.” “Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Pasal 90 Ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, ….”
53
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Grafik 45 Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi per-Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi
Januari 2012 s.d. Desember 2016
9
36
15 15
31 46
52 46
71
84
0
18
43
194
105
0 1 4 9 14
0
50
100
150
200
250
2012 2013 2014 2015 2016
Outgoing Mutual Request (Incoming Information) Incoming Mutual Request (Outgoing Information)
Spontaneous Incoming Information Spontaneous Outgoing Information
Grafik 46 Jumlah dan Persentase Kumulatif Pertukaran Informasi Antara PPATK Dengan FIU Lain
Berdasarkan Jenis Informasi Januari 2003 s.d. Desember 2016
Outgoing Mutual
Request (Incoming
Information), 301, 23%
Incoming Mutual
Request (Outgoing
Information), 556, 43%
Spontaneous
Incoming Information, 402,
31%
Spontaneous
Outgoing Information, 36, 3%
54 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
E. Nota Kesepahaman
(MoU)
Selama Desember 2016, tidak terdapat penandatangan MoU/Nota Kesepahaman baru antara PPATK baik dengan Lembaga/Instansi dalam negeri maupun dengan FIU luar negeri.
Dengan adanya tidak adanya penambahan MoU selama Desember 2016, maka sejak Januari 2003 s.d. Desember 2016, telah terdapat sebanyak 143 Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh PPATK, dengan 52 MoU diantaranya merupakan MoU dengan FIU luar negeri serta 91 MoU merupakan MoU dengan Lembaga/Instansi di dalam negeri.
Bila dilihat berdasarkan periode penandatanganannya, terdapat 65 MoU ditandatangani setelah berlakunya UU TPPU pada 22 Oktober 2010, yang terdiri dari 15 MoU dengan FIU dan 50 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri. Sementara itu, 78 MoU ditandatangani sebelum berlakunya UU TPPU, dengan 37 MoU dengan FIU dan 41 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri.
Tabel 38
Jumlah MoU Berdasarkan Tahun Penandatangan Antara PPATK dengan FIU Atau Instansi/Lembaga,
Januari 2003 s.d. Desember 2016
Internasional
(FIU)
Nasional
(Instansi/
Lembaga)
Jumlah % Distribusi
Sebelum
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010)*
Januari 2003 -
Desember 201037 41 78 54.5
2011 5 9 14 9.8
2012 2 11 13 9.1
2013 2 8 10 7.0
2014 3 7 10 7.0
2015 1 9 10 7.0
2016 2 6 8 5.6
Jumlah 15 50 65 45.5
52 91 143 100.0
Tahun
Sesudah
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(sejak Januari 2011)
Jumlah
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
UU TPPU Pasal 88: (1) Kerja sama nasional yang dilakukan
PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.
(2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang d Indonesia.
Pasal 90 ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan
pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
e. financial intelligence unit negara lain.”
55
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Grafik 47
Perkembangan Jumlah MoU yang Telah Ditandatangani antara
PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga,
Januari 2003 s.d. Desember 2016
3
3
5
7
5 5 5
4
5
2 2
3
1
25 4
1 1
7
5
12
6
9
118
7
9
6
0
2
4
6
8
10
12
14
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
FIU Dalam Negeri
Grafik 48
Jumlah dan Persentase Kumulatif MoU yang Telah Ditandatangani antara
PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga,
Januari 2003 s.d. Desember 2016
Internasional(FIU)
5236%
Nasional(Instansi/Lembaga)
9164%
Tabel 39
FIU dari Negara ASEAN Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK
Tempat Tanggal/Bulan/Tahun
1 Thailand Bangkok 24 Maret 2003
2 Malaysia Malaysia 31 Juli 2003
3 Philippines Brunei Darussalam 5 Oktober 2004
4 Vietnam Jakarta 18 Agustus 2010
5 Myanmar Jakarta 14 November 2006
6 Brunei Darussalam Jakarta 17 Desember 2008
Singapore 17 September 2013
Jakarta 25 September 2013
8 Kamboja Jakarta 22 September 2015
9 Laos Bali 11 Agustus 2016
Penandatangan Nota Kesepahaman
Ket
7 Singapura
No. Negara (FIU)
56 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Tabel 40
Lembaga/Organisasi Domestik Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK
Tempat Tanggal Keterangan
1 Bank Indonesia Jakarta 5 Februari 2003 Diperbaharui pada 18 Maret 2010 dan 5 Maret 2015
(disertai Perjanjian Kerjasama pada 5 Maret 2015)
2 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Jakarta 20 Oktober 2003
3 Ditjen Pajak Jakarta 28 Oktober 2003 Diperbaharui pada 19 Oktober 2011
4 Ditjen Lembaga Keuangan (LK) Jakarta 28 Oktober 2003
5 Ditjen Bea & Cukai Jakarta 31 Oktober 2003
6 Center For International Forestry Research Jakarta 16 Januari 2004
7 Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta 29 April 2004 Diperbaharui pada 12 Februari 2015
8 Kepolisian Negara RI Jakarta 16 Juni 2004 Diperbaharui pada 18 April 2011
9 Kejaksaan Agung RI Jakarta 27 September 2004 Diperbaharui pada 18 April 2011
10 Departemen Kehutanan Jakarta 28 Maret 2005
11 Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta 25 September 2006 Diperbaharui pada 24 Februari 2015
12 Itjen Departemen Keuangan Jakarta 12 Januari 2007
13 Komisi Yudisial Jakarta 1 Februari 2007
14 Ditjen Administrasi Hukum Umum Jakarta 6 Maret 2007
15 Ditjen Imigrasi Jakarta 6 Maret 2007
16 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jakarta 19 April 2007
17 Badan Narkotika Nasional Jakarta 13 Juni 2007 Diperbaharui pada 14 Oktober 2011
18 Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh 15 Agustus 2007
19 Universitas Surabaya Jakarta 17 April 2008
20 STIE Perbanas Surabaya Surabaya 31 Juli 2008
21 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 17 September 2008 Diperbaharui pada 16 November 2015
22 Badan Pengawas Pemilu Jakarta 6 November 2008 Diperbaharui pada 7 Juli 2010
23 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Jakarta 7 November 2008
24 Universitas Soedirman Purwokerto 23 Januari 2009
25 Badan Pertanahan Nasional Jakarta 17 April 2009
26 Universitas Andalas Padang 18 Mei 2009
27 Ditjen Pos dan Telekomunikasi Jakarta 12 Juni 2009
28 Universitas Hasanuddin Makassar 23 Juni 2009
29 Institut Teknologi Bandung Bandung 25 Juni 2009
30 Universitas Diponogoro Semarang 12 Agustus 2009
31 Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta 17 November 2009 Diperbaharui pada 16 Juni 2015
32 Universitas Muhammadiyah Surakarta Solo 20 November 2009
33 Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Jakarta 3 Desember 2009
34 Universitas Indonesia Jakarta 7 Desember 2009
35 Universitas Jember Jakarta 7 Desember 2009 Diperbaharui pada 20 November 2015
36 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jakarta 14 April 2010
37 Universitas Padjajaran Bandung 22 Juni 2010
38 Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta 7 Juli 2010
39 Universitas Mataram Mataram 27 Juli 2010
40 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 8 Oktober 2010
41 Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Jakarta 29 Desember 2010
42 Kementerian Perhubungan RI Jakarta 27 Januari 2011
43 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta 18 April 2011
44 Universitas Pattimura Ambon 5 Mei 2011
45 Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait Jakarta 29 Juli 2011
46 Ombudsman RI Jakarta 11 Agustus 2011
47 Universitas Sriwijaya Palembang 12 September 2011
48 Universitas Udayana Denpasar 4 Oktober 2011
49 PT. Pertamina (Persero) Jakarta 19 Oktober 2011
50 Universitas Bina Nusantara Jakarta 19 Oktober 2011
51 Universitas Esa Unggul Jakarta 10 januari 2012
52 Universitas Sumatera Utara Jakarta 30 Januari 2012
53 Universitas Airlangga Surabaya 28 Februari 2012
54 Itjen Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta 11 April 2012
55 Itjen Kementerian Hukum dan HAM Jakarta 23 Oktober 2012
56 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 5 November 2012
57 Universitas Cendrawasih Jayapura 29 November 2012
58 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Surabaya 3 Desember 2012
59 Satgas REDD Jakarta 20 Desember 2012
60 NCB Interpol Indonesia Jakarta 21 Desember 2012
61 Itjen Kementerian Agama Jakarta 26 Desember 2012
62 Setjen Mahkamah Konstitusi Jakarta 7 Januari 2013
63 LPSE Kementerian Keuangan Jakarta 5 Februari 2013
64 Sisminbakum DJAHU Kementerian Hukum & HAM Jakarta 15 Februari 2013
65 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta 18 Juni 2013
66 Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Jakarta 21 Juni 2013
67 Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta 30 Juli 2013
68 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta 27 Agustus 2013
69 Itjen Kemendikbud Jakarta 30 September 2013
70 Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta 30 Januari 2014
71 Keputusan Bersama antara PPATK dengan Jakarta 4 April 2014
72 Komisi Pemilihan Umum Jakarta 4 Februari 2014
73 Badan Pengawasan Obat Makanan Jakarta 26 Mei 2014
74 PT. Indonesia Power Jakarta 17 Oktober 2014
75 PT. PLN (persero) Jakarta 19 November 2014
76 Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta 18 Desember 2014
77 Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta 5 Januari 2015
78 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jakarta 22 Januari 2015
79 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Samarinda 12 Maret 2015
80 Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta 25 Maret 2015
81PT Elang Mahkota Teknologi TbK (SCTV, Indosiar
dan Liputan6.com)Jakarta 17 April 2015
82 Kementerian Kesehatan Jakarta 30 April 2015
83 Badan SAR Nasional (BASARNAS) Jakarta 12 Mei 2015
84 Kementerian PPN/BAPPENAS Jakarta 3 Juli 2015
85 Lembaga Sandi Negara Jakarta 9 November 2015
86 Kementerian Pertahanan Jakarta 14 Maret 2016
87Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP)Jakarta 2 Mei 2016
88 UIN Alauddin Makassar Gowa 15 Juli 2016
89 Badan Intelijen Negara Jakarta 4 Agustus 2016
90Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
MenengahJakarta 17 Oktober 2016
91
Kesepakatan Bersama antara Kementerian
Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa
Keuangan, dan PPATK
Jakarta 24 Oktober 2016
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2010
No. Nama Lembaga / Organisasi Penandatanganan Nota Kesepahaman
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005
Tahun 2006
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
57
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Gam
bar
3.
FIU
yan
g Te
lah
Me
mili
ki M
oU
de
nga
n P
PA
TK
58 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2016)
Tabel 41
FIU Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK
Tempat Tanggal/Bulan/Tahun
1 Thailand Bangkok 24 Maret 2003
2 Malaysia Malaysia 31 Juli 2003
3 Korea Jakarta 20 Oktober 2003
4 Australia Bali 4 Februari 2004
5 Philippines Brunei Darussalam 5 Oktober 2004
6 Romania Bucharest 12 Oktober 2004
Jakarta 1 Februari 2005
Brussels 26 Januari 2005
8 Italy Rome 17 Februari 2005
9 Poland Washington 29 Juni 2005
10 Spain Washington 29 Juni 2005
Sofia 6 Oktober 2005
Jakarta 18 Oktober 2005
12 China Jakarta 29 Mei 2006
13 Mexico Limassol - Cyprus 14 Juni 2006
Ottawa 12 Oktober 2006
Jakarta 16 Oktober 2006
15 Myanmar Jakarta 14 November 2006
Jakarta 24 November 2006
Pretoria 29 November 2006
17 Cayman Island Grand Cayman 27 November 2006
Jakarta 18 Desember 2006
Tokyo 19 Desember 2006
19 Bermuda Bermuda 31 Mei 2007
20 Mauritius Bermuda 31 Mei 2007
21 New Zealand Jakarta 18 Juli 2007
Ankara 8 Agustus 2007
Jakarta 13 Agustus 2007
23 Finland Helsinki 27 September 2007
24 Georgia Georgia 10 Maret 2008
25 Croatia Jakarta 21 April 2008
26 Moldova Seoul 28 Mei 2008
Jakarta 19 September 2008
Washington 6 Oktober 2008
28 Brunei Darussalam Jakarta 17 Desember 2008
29 Bangladesh Jakarta 16 Maret 2009
31 Sri Lanka Doha 27 Mei 2009
32 Macau Brisbane 10 Juli 2009
33 Fiji Island Brisbane 10 Juli 2009
34 Solomon Island Wollonggong 22 Februari 2010
35 Qatar Cartagena 30 Juni 2010
36 United Arab Emirate Cartagena 30 Juni 2010
37 Vietnam Jakarta 18 Agustus 2010
38 India New Delhi 25 Januari 2011
39 Netherlands Aruba 15 Maret 2011
40 Luxembourg Yerevan-Armenia 12 Juli 2011
41 Saudi Arabia Yerevan-Armenia 12 Juli 2011
42 Samoa Yerevan-Armenia 12 Juli 2011
43 Ukraine Saint Petersburg 10 Juli 2012
44 Russia Saint Petersburg 11 Juli 2012
45 Kazakhstan Astana 2 September 2013
Singapore 17 September 2013
Jakarta 25 September 2013
47 Timor Leste Dilli 21 February 2014
48 United Kingdom of Great Britain London 25 February 2014
Jakarta 14 July 2014
Amman 10 August 2014
50 Cambodia Jakarta 22 September 2015
51 Tajikistan Jakarta 1 Agustus 2016
52 Lao PDR Bali 11 Agustus 2016
49 Jordan
Tahun 2015
46 Singapore
Tahun 2016
Tahun 2014
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2007
22 Turkey
Tahun 2008
27 United States of America
14 Canada
16 South Africa
18 Japan
Tahun 2006
No. Negara (FIU)Penandatangan Nota Kesepahaman
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005
7 Belgium
11 Peru
STATISTIKSTATISTIKSTATISTIKANTI PENCUCIAN UANG &
Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 10120 IndonesiaTelp.: +62213850455; +62213853922Fax.: +62213856809; +62213856826e-mail: contact-us@ppatk.go.idwebsite: http://www.ppatk.go.id
PENDANAAN TERORISME
BULLETIN
DESEMBER2016
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN