Post on 12-Jan-2016
description
SISTEM PEMBAYARAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALAN
TRAINING FOR TRAINERS KEBANKSENTRALAN
Jakarta, 8-9 AGUSTUS 2006
1
CAKUPAN MATERI
I. Pengertian Sistem Pembayaran
II. Komponen Sistem Pembayaran
III. Resiko Sistem Pembayaran
IV. Peran Bank Sentral dalam Sistem
Pembayaran
V. Keterkaitan Sistem Pembayaran dan
Kebijakan Moneter
VI. Sistem Pembayaran di Indonesia
PPSK 2
I. Pengertian Sistem Pembayaran
1. Apa itu sistem pembayaran?2. Kenapa sistem pembayaran perlu bagi
perekonomian?3. Hirarki sistem pembayaran4. Kenapa Bank Sentral berkepentingan dengan
sistem pembayaran?
Pengertian SP 3
I.1 Apa itu sistem pembayaran?
– Sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi (UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia Pasal 1)
– A Payment System is a set of contractual arrangements, operating facilities and technical mechanism used for presentation, authentication, and acceptance of payment orders, and discharge of the resultant financial obligation through the exchange of value between individuals, banks and other entities domestically and cross-border (National Payment System Blue Print, Bank Indonesia )
– A payment system consist of a set of instrument, banking procedures and typically interbank funds transfer system that ensure the circulation of money (Bank for International Settlement/BIS)
– A set of rules governing the clearing and settlement of payments. (International Monetary Fund, 1992)
Pengertian SP 4
Barter
Card & Electronic Based Payment
Non Tunai (Non-Cash/ Paper Based Payment)
Cek, Bilyet Giro, transfer
Uang Tunai (Cash)
Evolusi instrumen pembayaran
I.1 Apa itu sistem pembayaran?
Pengertian SP 5
I.2 Kenapa Sistem Pembayaran perlu bagi perekonomian?
• Memfasilitasi alokasi/perpindahan dana (flow of funds) secara efisien, aman dan cepat untuk mendukung transaksi perekonomian
• Sistem pembayaran yang handal akan mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan
• Dalam dunia pasar modal yang menuntut ketepatan, keamanan dalam penyelesaian transaksi sekuritas, jasa pembayaran oleh perbankan sangat vital
Pengertian SP 6
Financial SystemFinancial System
Households Firms Government
Borrowers
Households Firms Government
Savers
Returns
Funds
Returns
Funds
Funds
Returns
Returns
Funds
Flow of funds
Government /Central BankInvolvement
Financial Intermediaries
Financial Market
Infrastructure and Environtment
Infrastructure and Environtment
Pengertian SP 7
I.3 Hirarki Sistem Pembayaran
Inverted pyramid (piramida terbalik) :• Bagian atas piramida mencakup pelaku ekonomi nonbank :
– individual dan perusahaan-perusahaan– broker, dealer yang terkait dengan pasar uang, pasar modal
dan bursa berjangka
• Bagian tengah piramida mencakup perbankan untuk memfasilitasi penyelesaian transaksi pembayaran pelaku ekonomi
• Bagian selanjutnya merupakan lembaga jasa kliring untuk melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing peserta (bank)
• Bagian bawah adalah Bank Sentral yang bertindak sebagai otoritas penyelesaian akhir transaksi dari seluruh peserta kliring karena seluruh rekening peserta ada di Bank Sentral
Pengertian SP 8
Payment System Participants, Message Flows, Funds Transferred
Non-bank
abroad
Nonbank
Assets-Cash-Bank Deposits-Central bank deposits
Nonbank
Assets-Cash-Bank Deposits-Central bank deposits
Commercial bankAssets-Cash-Reserves with Central bank-Deposits with Correspondents-Claims on Correspondents
Bank abroad
Commercial bankAssets-Cash-Reserves with Central bank-Deposits with Correspondents-Claims on Correspondents
Liabilities-Deposits from non bank-Deposits from correspondent-Loans from central bank
Liabilities-Deposits from non banks-Deposits from correspondens-Loans from central bank
Bank abroad
Clearinghouse
Calculation of interbankSettlement positions
Central bank
Assets- Claims on banks
Liabilities-Bank Notes (“cash”)-Banks’ reserves
Non-bank
abroad
Pengertian SP 9
I.4 Kenapa Bank Sentral berkepentingan dalam Sistem Pembayaran?
• Bank Sentral sebagai otoritas yang berfungsi Bank Sentral sebagai otoritas yang berfungsi untuk menjaga stabilitas sistem keuanganuntuk menjaga stabilitas sistem keuangan
• Sistem pembayaran merupakan bagian dari Sistem pembayaran merupakan bagian dari infrastruktur pendukung Stabilitas Sistem infrastruktur pendukung Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)Keuangan (SSK)
• Sistem pembayaran mendukung pencapaian Sistem pembayaran mendukung pencapaian target moneter dalam jangka pendek (Short-target moneter dalam jangka pendek (Short-Term Monetary Target)Term Monetary Target)
Pengertian SP 10
. Stabilitas Sistem KeuanganStabilitas Sistem Keuangan
Sound Financial
Institutions
Efficient Functioning of Financial
Market
Modern Market Infrastructure
Payment SystemPayment System
Pengertian SP 11
II. Struktur Sistem Pembayaran
1. Instrumen / Alat Pembayaran2. Mekanisme Pembayaran3. Kelembagaan4. Infrastruktur Teknologi5. Hukum
Struktur SP 12
II. 1. Instrumen Pembayaran (lihat
supplemen-1)
Tunai : uang kertas dan uang logam
Non-tunai : - paper based (cek, bilyet giro, nota
debet,
nota kredit, dll)
- card based (ATM, kartu kredit, kartu debit
dll)Rp Card
Based
E-Money
Paper Based
Struktur SP 13
1. Pembayaran non-tunai memerlukan suatu sistem serta mekanisme operasional tertentu untuk melakukan perpindahan dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Sistem dan mekanisme operasional ini idealnya harus dapat menjamin kelancaran dan keamanan perpindahan dana, serta kepastian penerimaan dana oleh pihak penerima. Sistem/mekanisme operasional yang termasuk dalam komponen ini antara lain kliring, sistem transfer antar bank dan settlement.
2. Sistem setelmen (10 Core Principles, BIS 1999)3. Sistem net vs sistem gross (lihat supplemen-2)4. Cross-border Payment System
II.2 Mekanisme operasional
Struktur SP 14
Mekanisme pembayaran dan setelemen
Bank BCA Bank Lampung
Settlementdi Bank Sentral
Rp
Instrumen
Pengirim Penerima
Kliring
Struktur SP 15
II.3 Kelembagaan
Meliputi berbagai lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran a.l : bank sentral, bank, lembaga keuangan, kantor pos, lembaga kliring, pasar modal, penyedia jasa jaringan komunikasi, penerbit kartu kredit, dll.
II.4 Infrastruktur teknis
Berbagai komponen teknis untuk memproses dan melakukan transfer dana seperti message format, sistem komputer Hw & Sw, jaringan komunikasi, sistem back-up, disaster recovery plan dan lain-lain.
Struktur SP 16
II.5 Hukum Mencakup undang-undang, dan peraturan-peraturan yang
terkait dengan Sistem Pembayaran. Termasuk juga aturan main berbagai pihak yang terlibat, misalnya antar bank, antar bank dan nasabah, antar bank dan bank sentral dll.
Menjamin adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran. Ketiadaan perangkat hukum tertentu dapat menghambat pengembangan suatu Sistem Pembayaran.
Contoh : - pengaturan antara bank dengan nasabah, antar bank, bank dengan BI, pengaturan lembaga kliring dll
Struktur SP 17
III. Resiko Sistem Pembayaran
Resiko SP 18
Berbagai resiko sistem pembayaran dapat mempengaruhi instrumen pembayaran, sistem “delivery” dan komunikasi, sistem pengaturan kliring dan setelmen, dan kondisi keuangan/moneter suatu perekonmian. Resiko-resiko dalam sistem pembayaran meliputi:
1. Resiko kredit2. Resiko likuiditas3. Resiko sistemik4. Resiko Hukum5. Resiko Operasional6. Resiko Kesalahan manusia
III. 1 Resiko Kredit
Resiko SP 19
• Resiko kredit (credit/default risk) terjadi apabila counterparty tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar secara penuh baik pada saat jatuh tempo maupun sesudahnya.
• Credit risk terkait erat dengan resiko kredit dalam dunia perbankan dan pasar keuangan - insolvency
• Resiko kredit menyebabkan kemungkinan kerugian pokok pinjaman (principal losses).
• Credit risk menyebabkan kegagalan setelmen antarbank.
• Sejumlah bank sentral memberikan fasilitas kredit kepada bank-bank dalam kaitannya dengan sistem pembayaran – lender of last resort.
III. 2 Resiko Likuiditas
Resiko SP 20
• Resiko likuditas (liquidity risk) dimana counterparty memiliki dana yang cukup tetapi tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar secara penuh baik pada saat jatuh tempo melainkan sesudahnya.
• Resiko likuiditas menyebabkan cash-flow terganggu – countrparty masih solvent tetapi illiquid.
• Dalam praktek susah membedakan antara resiko likuiditas dengan resiko kredit, resiko likuiditas dapat berakibat pada resiko kredit.
• Sejumlah bank sentral memberikan fasilitas kredit kepada bank-bank dalam kaitannya dengan kegagalan sistem pembayaran – lender of last resort.
III. 3 Resiko Sistemik
Resiko SP 21
• Resiko sistemik (Systemic risk) dimana kegagalan suatu counterparty dalam setelmen pembayaran menyebabkan pelaku atau bank lain gagal memenuhi kewajiannya pada saat jatuh waktu.
• Kegagalan seperti ini akan menyebabkan masalah likuiditas dan masalah kredit yang serius yg dpat mengganggu stabilitas sistem keuangan.
• Sejumlah bank sentral memberikan fasilitas kredit kepada bank-bank dalam kaitannya dengan adanya resiko sistemik dam sektor keuangan – contoh: BLBI di masa lalu.
III. 4 Resiko Hukum
Resiko SP 22
• Resiko hukum (Legal risk) terkait dengan adanya ketidak pastian hukum yang terkait dengan masalah transaksi pembayaran dan setelmen.
• Ketidak pastian hukum dalam transaksi pembayaran umumnya terkait dengan status kepemilikan (legal rights status).
• Kepastian hukum dalam sistem pembayaran meliputi:
• Definisi yg jelas mengenai hak-hak dari para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembayaran
• Persyaratan yg jelas mengenai keabsahan suatu instrumen dan instruksi pembayaran
• Definisi yg jelas mengenai hak-hak dan kewajiban dalam sistem komunikasi, proses kliring dan setelmen.
• Di sejumlah negara ada “payments law”
III. 5 Resiko Operasional
Resiko SP 23
• Resiko operasional (operational risk) terkait dengan kegagalan dari manajemen operasi sistem pembayaran.
• Integritas operasi dari suatu sistem pembayaran sangat kritikal dalam mendukung berfungsinya suatu pasar keuangan modern.
• Fasilitas operasional suatu sistem pembayaran tidak hanya canggih secara teknis tetapi harus terkelola secara rapi dan berfungsi dgn lancar (well organized and smoothly functioning), terlebih utk sistem-sistem yg terotomasi secara penuh.
• Teknologi yg digunakan dalam suatu sistem pembayaran terotomasi penuh pada umumnya komplex, selain mahal waktu yg dibutuhkan waktu dari sejak design awal sampai implementasi.
• Sekali suatu sistem beroperasi maka tidak boleh ada ruang utk kegagalan teknis operasional (no room for operational disruptions).
III. 6 Resiko kesalahan manusia
Resiko SP 24
• Resiko kesalahan manusia (human interference and error) terkait dengan penanganan yg tidak semestinya
• sengaja seperti, pemalsuan (counterfeiting), pencurian (theft) dan penipuan (fraud)
• tidak sengaja, murni kelalaian operator.
• Untuk mencegah resiko dimaksud maka pada umumnya dilakukan suatu mekanisme verifikasi (bahkan multi-level verification) terhadap identitas dan otoritas individu yg menandatangani instrumen pembayaran warkat atau elektronik, selain itu dilakukan penjagaan (security) pusat komputer secara ketat (contoh: di BoJ).
1. Pengawas (Supervisory responsibilities)
2. Policy responsibilities
3. Penyelenggara (Operational responsibilities)
4. Sistem Pembayaran sebagai tugas pokok Bank
Sentral
IV. Peran Bank Sentral Dalam Sistem Pembayaran
Peran Bank Sentral 25
1. Sebagai Pengawas (Supervisory
responsibilities)
• Tujuan untuk memastikan proses sistem pembayaran sampai
ke tahap penyelesaian akhir (setelmen) dapat berlangsung
secara tepat waktu.
• Pengawasan langsung (supervision) dan tak langsung
(Oversight) terhadap sistem pembayaran yang
diselenggarakan oleh swasta.
• Keterlibatan langsung dalam penetapan prinsip-prinsip yang
mengatur mekanisme operasional suatu sistem pembayaran,
meliputi a.l. membership criteria, guarantees or arrangements
– by laws .
• Menyiapkan guidelines bagi bank-bank dalam risk management
Peran Bank Sentral 26
2. Sebagai Pengatur (Policy responsibilities)
• Menetapkan arah pengembangan sistem pembayaran
secara nasional, blue print, dan mengatur struktur dan
operasi sistem pembayaran secara keseluruhan untuk
menjamin keamanan dan kehandalannya.
• Menetapkan aturan untuk mengurangi resiko sistemik,
seperti penerapan “cap” atau “limit” dari intraday credit
antar peserta, dan pengaturan “loss-sharing” dalam
sistem netting multilateral.
Peran Bank Sentral 27
3. Sebagai Penyelenggara (Operational responsibilities)
• Bank sentral di sejumlah negara berperan aktif sebagai
penyelenggara sistem pembayaran, khususnya dalam operasi
sistem pembayaran bernilai besar (large-value payments)
• Di USA, penyelenggaraan sistem pembayaran dilakukan oleh
bank sentral dan swasta:
• ke-12 FedRes Bank menyelenggarakan sistem pembayaran utk nilai besar dan
kecil/ritel, baik secara warkat maupun secara elektronik.
• Sistem kliring (check clearinghouse and automated clearinghouse/ACH)
diselenggarakan oleh FedRes dan oleh swasta.
• Fedwire (large-value) diselenggarakan oleh FedRes.
• Di Indonesia, hampir seluruhnya diselenggarakan oleh bank
sentral.
Peran Bank Sentral 28
4. Sistem Pembayaran sebagai tugas pokok bank sentral
• Mengingat keterkaitan erat antara sistem pembayaran dgn core
function bank sentral sebagai otoritas moneter dan pengawas bank,
dewasa ini hampir semua bank sentral memberikan perhatian yg
lebih serius terhadap pengembangan sistem pembayaran.
• Di Indonesia, sejak UU 23/1999 yg secara eksplisit menyatakan
salah satu tugas BI di bidang sistem pembayaran, BI memberikan
perhatian yg lebih besar terhadap pengembangan sistem
pembayaran di Indonesia
• Pembuatan Blue print Sistem Pembayaran pada tahun 1996
• Pembentukan suatu biro khusus utk pengembangan sistem
pembayaran.
Peran Bank Sentral 29
V. Keterkaitan Sistem Pembayaran dengan Kebijakan Moneter
StabilitasMoneter
StabilitasSistem
Keuangan
Sistem Pembayara
n yg Efisien dan Aman
Tiga pilar pelaksanaan tugasBank Sentral
Pelaksanaan tugas Bank Sentral
1. Implementasi kebijakan moneter- short-term monetary target
2. Mewujudkan adanya sistem perbankan yang kuat dan stabil
3. Menjamin adanya sistem pembayaran yang efisien dan stabil
4. Lender of last resort
5. Mengedarkan uang kas
6. Mengatur cadangan devisa
7. Pemegang kas pemerintah
30Keterkaitan 30
Float dalam sistem pembayaran
31Keterkaitan 31
1. Float adalah dana yg masih dalam posisi mengambang atau belum settled pada rekening yg dituju
2. Float menggangu efektifitas kebijakan moneter. Adanya float menimbulkan kesulitan dalam menghitung kewajiban “reserve requirement” bank dan pencapaian target moneter jangka pendek – base money dan suku bunga jangka pendek
3. Penyebab float - posting procedures, transportation, backlogs, dan processing error
4. Pada umumnya float lebih besar pada sistem pembayaran dengan warkat (paper-based) dari pada sistem elektronik.
5. Ada 2 jenis float:Debit floatCredit float
CREDIT FLOATCREDIT FLOAT(Pembayaran dgn bank transfer)(Pembayaran dgn bank transfer)
ALIRAN DANA
PT. Metro
Bank Lampung
BANK SENTRAL
Bank BCA
PT. Gajah
ADVIS PERINTAH PEMBAYARAN
PENYERAHAN BARANG/ JASA
ALIRAN DANA
ADVIS PEMBAYARAN
3
KLIRING DAN SETELMEN
PT. Metro
BankLampung
BANK SENTRAL
Bank BCA
PT. Gajah
ADVIS PENDEBETAN
PENYERAHAN BARANG/ JASA
KLIRING DAN SETELMEN
PENYERAHAN CEK/BG
4
DEBET FLOATDEBET FLOAT(Pembayaran dengan cek/BG)(Pembayaran dengan cek/BG)
VI. Sistem Pembayaran di Indonesia
1. Struktur sistem pembayaran 2. Jenis-jenis sistem pembayaran 3. Peran Bank Indonesia dalam sistem
pembayaran
SP di Indonesia 34
1. Struktur sistem pembayaran
1. Pelaku • Individual dan perusahaan• Broker, dealer• Bank-bank• Lembaga keuangan nonbank• Bank Indonesia
2. Instrumen • Tunai• Nontunai• (tabel pendukung: transaksi tunai dan nontunai, lihat
dari perputaran kliring + RTGS) diambil dari SEKI
SP di Indonesia 35
Perkembangan Transaksi RTGS dan Kliring
.
Sistem Pembayaran Nilai Besar (High Value Payment System) –
BI-RTGS Transaksi/warkat diatas Rp 100 juta Transaksi untuk kepentingan pemerintah digolongkan kepada
transaksi high value meskipun nilainya relatif kecil karena pertimbangan faktor urgensi.
Transaksi pasar modal dan pasar uang, transaksi valuta asing, jual beli surat berharga dapat digolongkan kepada transaksi high value tanpa memandang nilai transaksinya
Sistem Pembayaran Nilai Kecil/Retail (Small Value/Retail Payment System) – sistem kliring.
Transaksi/warkat dibawah Rp 100 juta Transaksi individual (cek, BG, transfer) Transaksi kartu kredit/kartu debit Transaksi bulk (payrol, publik service utilities) dll
2. Jenis-jenis Sistem Pembayaran di Indonesia
37SP di Indonesia 37
Sistem Pembayaran Ritel
Kliring diselenggarakan secara lokal oleh Bank Indonesia atau pihak lain (di daerah yang tidak terdapat Bank Indonesia)
Terdapat 104 Kliring Lokal (38 KBI dan 66 non-BI)
Setelmen di Bank Indonesia (Multilateral Netting)
Sistem Kliring yang digunakan : Manual, Semi Otomasi (SOKL), Otomasi dan Elektronis
Issue :Risiko Settlement masih di BI (belum ada failure to settle arrangement)
38SP di Indonesia 38
Card Based Payment System
Penyelenggaraan ATM + 50 bank penyelenggara ATM + 8158 mesin ATM Switching Company :
Lokal : ATM Bersama , Alto, Cakra, ATM-BCA International : Cirrus (MasterCard) dan Plus (Visa)
+ 30 Bank Penyelenggara ATM bergabung dengan Switching Company.
Bank Setelmen : Bank Indonesia (ATM Bersama ), Bank Bali (ALTO) BCA (Jaringan ATM-BCA)
Belum ada National Switching yang menyatukan semua ATM
Kartu Kredit + 17 bank penerbit Kliring kartu kredit oleh Card Companies (Visa or MasterCard) Bank Settlement :
Standard Chartered (Visa), Chase Manhattan (MasterCard),
Issue :
Inefisiensi - belum adanya National Switching
39SP di Indonesia 39
.
KLIRING MANUAL
KLIRING OTOMASI
KLIRING SEMI OTOMASI
KLIRING ELEKTRONIK
1908
1990
1994
1998
SISTEM KLIRING NASIONAL 2005
Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia
SP di Indonesia 40
SISTEM KLIRING DI INDONESIA
1) Sistem Kliring manual
Sistem Kliring manual merupakan sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring ) serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta kliring
41
2) Sistem Kliring semi otomasi
Sistem kliring semi otomasi adalah sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring) dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta kliring
SP di Indonesia 41
3) Sistem Kliring OtomatisSistem Kliring otomasi adalah sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring) serta pemilahan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi
42
4) Sistem Kliring eletronikSistem kliring eletronik adalah sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring) dilakukan secara elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk dipilah secara otomasi.
SP di Indonesia 42
Sejak 17 November 2000 telah diimplementasikan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dengan cakupan untuk seluruh wilayah Indonesia
Sejak Februari 2004 telah diimplementasikan Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) untuk mengakomodasi kebutuhan setelmen transaksi surat berharga (SBI dan Surat Utang Negara)
Sistem Pembayaran Nilai Besar (Large-Value)
43
BI- RTGS **** BI-SSSS
RTGS 43
BI-RTGS (Pengertian)
Transaksi pembayaran antar-bank bernilai besar dan/atau bersifat urgent (HVPS)
Sifat Transaksi RTGS :•Antar-Bank, bersifat “Credit Transfer”• Bank - BI, bersifat “Credit Transfer” & “Debit Transfer”
• Sistem transfer dana antar-bank bersifat on-line
• Setiap instruksi transfer dana oleh bank langsung di-settle atau dpl langsung mendebet rekg.bank pengirim dan mengkredit rekg.bank penerima di BI (gross settlement), sepanjang saldo rekg. giro bank pengirim mencukupi.
• Configures BI - RTGS
44Sistem Pembayaran Nilai Besar (high value)RTGS 44
BI-RTGS (Manfaat dan Implikasinya)
MANFAAT BAGI PERBANKAN :
Transaksi Pembayaran Antar-Bank dapat dilakukan secara on-line dan paperless
Settlement dari setiap Transaksi Pembayaran Antar-Bank dapat dilakukan dalam hitungan detik (real-time), sepanjang saldo rekening giro bank pengirim (sending bank) mencukupi
Posisi “terkini” saldo rekening giro dapat dimonitor setiap saat sepanjang hari
Membantu pengaturan transmitting Transaksi Pembayaran Antar-Bank dan pengelolaan likuiditas
IMPLIKASI BAGI PERBANKAN : Treasury bank dituntut untuk meningkatkan disiplin dan profesionalismenya dalam mengelola
likuiditas (liquidity management) dan risiko (risk management)
45
MANFAAT BAGI BANK INDONESIA : Mengurangi risiko Bank Sentral akibat adanya ‘time lag’ antara transaksi dan settlement yang
terjadi selama ini dalam transaksi pembayaran antar bank melalui kliring dengan multilateral netting.
Dengan penerapan CSA (Centralised Settlement Account) maka akan tersedia informasi rekening bank secara real time dan menyeluruh.
RTGS 45
Tujuan dan Tugas BI (Pasal 7 dan 8 UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004)
Menetapkan & Melaksanakan
Kebijakan Moneter MENCAPAI &
MEMELIHARA KESTABILAN NILAI
RUPIAH
Mengatur dan Menjaga
Kelancaran Sistem
Pembayaran
Mengatur &Mengawasi
Bank
46
3. Peran BI Dalam Sistem Pembayaran
SP di Indonesia 46
Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
Sasaran
Sistem Pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal
Salah satu tugas pokok Bank Indonesia menurut UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah :
47
1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin penyelenggaraan jasa SP
2. Mewajibkan penyelenggara jasa SP menyampaikan laporan kegiatannya
3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran
4. Mengatur sistem kliring antar bank
5. Menyelenggarakan penyelesaian akhir (setelmen)
6. Menetapkan macam, harga, ciri dan bahan uang
7. Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran
Wewenang BI dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
SP di Indonesia 47
Cakupan Peran BI dalam sistem pembayaran• Regulator
– Menyusun kebijakan, peraturan hukum dan prosedur sistem pembayaran
• Operator (RTGS/Kliring)– Menjamin terselenggaranya sistem pembayaran yang dapat
dipercaya, efisien, aman dan adil• Fasilitator Pengembangan
- Melalui Forum Komunikasi Sistem Pembayaran Nasional (Terdapat lima komite yaitu : manajemen risiko, teknologi informasi,
standar dan produk, legal,bylaws ) • Pengawas ( konsep pengawasan tengah disusun)
– Menjamin semua pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran mengikuti aturan yang telah dibuat/disepakati
48SP di Indonesia 48
Kebijakan Sistem Pembayaran NasionalBank Indonesia
• RISK REDUCTION
• EFFICIENCY
• CONSUMER PROTECTION
• EQUITABLE ACCESS
Sistem pembayaran yang memungkinkan pemrosesan transaksi secara mudah, cepat, akurat dengan biaya yang rendah
Pemberian akses yang adil dan setara (equal) baik kepada peserta sistem pembayaran maupun kepada masyarakat luas sebagai pengguna.
Sistem pembayaran yang mampu meminimalisasi risiko (risiko likuiditas, risiko kredit, risiko hukum dan risiko operasional) dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
Bertujuan untuk melindungi dan atau memenuhi hak-hak stakeholder pengguna sistem pembayaran.
49SP di Indonesia 49
Q and A please?
50SP di Indonesia 50
BI-RTGS(Settlement Processor)
CH
DvP
Card Beased
Payment
IBG
SISTEMRTGS
Settlement for Clearing Figures•SKEJ•OKS, OKM, SOKL, Manual
Payment Settlement, dari trxn jual-beli securities of• Money Market, to be linked to BER (Book Entry Registry)• Capital Market, to be linked to JSX/KPEI
Settlement for clearing figures from card-based payments•Credit Card•ATM•EFT/POS
Settlement for Inter-Bank Giro• Pembayaran gaji• Pembayaran tagihan
Settlement for Rp., dari•Transaksi For-Ex •Pembayaran Cross-Border
RTGS sebagai “Settlement Processor” seluruh transaksi pembayaran yang melibatkan rekening giro bank
PvP
51Suplemen 51
Perbedaan antara (Netting vs Gross)
• Proses settlement untuk seluruh transfer dana dilakukan secara net, secara berkala atau pada akhir hari
• Kebutuhan likuiditas terakumulasi secara berkala atau pada akhir hari
• Kekurangan likuiditas dapat ditunda sampai akhir hari
• Kemungkinan terjadi kegagalan settlement, karena netto kewajiban > saldo rekeninig giro bank
• Proses settlement dilakukan per- transaksi secara real-time
• Informasi posisi likuiditas real-time
• Mengurangi risiko kegagalan settlement
• Kebutuhan likuiditas tersebar sepanjang sistem berjalan
• Mengedukasi Treasury Bank untuk lebih profesional dan disiplin dalam pengelolaan likuiditas
Netting (Sistem Kliring) Gross (sistem BI-RTGS)
52
Sistem Pembayaran Nilai Besar (high value) vsSistem Pembayaran Nilai Kecil (retail)
Suplemen 52
Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional
PERKEMBANGAN
SISTEM PEMBAYARAN
- KEMAMPUAN BANK
- KEMAJUAN
TEKNOLOGI
- KEBUTUHAN
MASYARAKAT
- KERJASAMA
INTERNASIONAL
TUGAS POKOK BANK INDONESIAPASAL 15 UU NO. 23 TH. 1999
MENGATUR DAN MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN
ACUAN POKOK PENGEMBANGAN
SISTEM PEMBAYARAN NASIONAL BLUE PRINT SPN 1995
REVIEW BLUE PRINT SPN
REVISED BLUE PRINT SPN(BLUE PRINT SPNGENERASI KEDUA)
53
Issue2 Sistem Pembayaran Saat IniLampiran
Isu SP 53
Pengembangan Sistem Pembayaran
KERANGKA KEBIJAKAN SP KERANGKA KEBIJAKAN SP
BLUE PRINT 1995
• STABILITY
• EFFICIENCY
• FAIRNESS
PERKEMBANGAN PADA BIDANG
SISTEM PEMBAYARAN :
- KEMAMPUAN BANK
- KEMAJUAN TEKNOLOGI
- KEBUTUHAN MASYARAKAT
-KERJASAMA INTERNASIONAL
BLUE PRINT BARU(second generation)
• Risk Reduction
• Efficiency
• Consumer Protection
• Equitable Access
54
Issue2 Sistem Pembayaran Saat IniLampiran
Isu SP 54
Rancangan Undang-Undang Transfer Dana (sedang disiapkan)
• Indonesia belum memiliki peraturan perundangan tentang Transfer
Dana yang dapat mencakup, antara lain kejelasan hak dan kewajiban
para pihak, status dana, dasar hukum yang digunakan dalam hal terdapat perselisihan.
• proses transfer dana dan potensi timbulnya permasalahan hukum, akibat :
– Banyaknya pihak yang terlibat (nasabah/bank/lembaga non bank)
– Tidak jelasnya hak dan tanggung jawab para pihak dalam proses
transfer dana
– Tidak jelas kepastian dan perlindungan hukum (terutama nasabah)
– Pesatnya perkembangan media transfer dana
Latar Belakang Perlunya Undang-Undang Transfer Dana
55Isu SP 55
Rancangan Undang-Undang Transfer Dana
1. Cakupan pengaturan RUU Transfer Dana
(Elektronik dan non elektronik; Rupiah dan Valas;Bank dan Lembaga selain Bank di wilayah RI)
2. Status dana transfer terkait dengan likuidasi dan pailit
(Cakupan permasalahan boedel pailit atau custodian, status dana
apabila Perintah Transfer Dana : belum diaksep atau telah diaksep)
3. Perubahan dan pembatalan Perintah Transfer Dana
4. Pembuktian dan alat bukti
(Penambahan pengaturan alat bukti elektronik dalam RUU ini)
5. Pengaturan rumusan tindak pidana dan sanksi
56
Issue2 Sistem Pembayaran Saat IniLampiran
Isu SP 56
Sistem Kliring Terpadu
Suatu sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan kliring secara nasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Bank Indonesia dan Bank
Mencakup pengembangan sistem kliring kredit paperless dan sistem kliring warkat debet
Manfaat bagi Bank Indonesia : Efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan aplikasi serta waktu proses kliring Mengurangi risiko penyelenggaraan kliring Tersedia jangkauan transfer antar bank yang lebih luas melalui sistem kliring
Manfaat bagi Bank : Menghemat biaya operasional bank (biaya pencetakan warkat) Memperluas jangkauan layanan bank kepada masyarakat
57Isu SP 57
TPK - PLA
P/C
C/E
WARKET
R/E
Keterangan :
TPK Terminal Peserta Kliring
PLA Peserta Langsung Aktif
PC Personal Computer
CE Communication Encoder
R/E Reader Encoder
DKE Data Kliring Elektronik
JKE Jaringan Komunikasi Data
R/S Reader Sorter
SETTLEACCOUNTING
SISTEM PUSAT KLIRING ELEKTRONIK
SPKE LAPORAN MATCHING
MATCH
MESIN R/S
MESIN R/S
SETTLEMENT
LOKET
Bagan Aliran Sistem Kliring Elektronik
DKE JKD
58SP di Indonesia 58
msExchExchangeServer
computer2
computer2computer2computer2
computer2
msExchExchangeServer
computer2 computer2
Terminal RTGS Bank A
SNA NetworkTo RCC
Data Network
BankBranch
BankBranch
BankBranch
BankBranch
BankBranch
Terminal RTGS Bank B
Internal Network
Back-EndBack-End
Internal Network
Bank IndonesiaRTGS Central Computer
Konfigurasi BI - RTGS
59SP di Indonesia 59