Post on 14-Apr-2016
description
1
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMU
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU
Jalan Raya Kandang Limun Telp. (0731)554466
P U T U S A N
NOMOR : 02/G/PTUN/SEMU/FH. UNIB /2015
“DENGAN KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tata Usaha Negara Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu,
yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara
pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang bersidang digedung yang telah
ditentukan untuk itu di Jalan Kandang Limun Bengkulu telah menjatuhkan putusan
dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara
antara :-------------------------------
ILHAM FAUZI, umur 38 Tahun, Kewarganegaraan : Indonesia,
Jabatan .ketua Rt 01 . Alamat : Jalan Dr. Sumarno Nomor 1, Kelurahan Pulo,
Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. No.13.
Berdasarkan surat kuasa khusus, Tanggal 10 Oktober 2015, (Terlampir) dalam
hal ini di wakili oleh kuasanya: PRADONGAN DONGARAN S,H. dan RENO
IKRAMNUR S.H. adalah Pengacara Pada Kantor Advokat ( LB.H. BAYU
SEPTIAWAN LAWYERS CLUB ) Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia
yang beralamat kantor di Jalan. Kalimantan Rawa Makmur Permai, Kecamatan
Muara Bangkahulu. No : 49 . Kota Bengkulu. Sebagai PENGUGAT .---------------
---------------------------------------------MELAWAN------------------------------ --------------
GUBERNUR DKI JAKARTA , Jalan. Perintis Kemerdekaan NO.1. Provinsi
DKI Jakarta. Berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Ocktober 2015, dalam hal
diwakili oleh kuasanya : ESKA YUDI PUTRA S,H dan YOGI SAPUTRA S,H.
adalah pengecara pada Kantor Advokat (LB.H. Hotman Paris) Jalan. MH
Thamrin Kav .33 Sukajadi 10210, terlampir, berdasarkan surat kuasa dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Sebagai TERGUGAT. -----------------------------
Pengadilan Tata Usaha Negara Semu Fakultas Hukum UNIB tersebut;---
Telah membaca, penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor
: 02/IX/PTUN/ SEMU/2015 tanggal 18 Desember 2015.----------------------
Telah membaca, penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:
03/IX/PTUN/ SEMU/BKL/2015 tanggal 20 September 2015 tentang hari dan
tanggal pemeriksaan persiapan.-----------------------------------------------------------
2
Telah membaca, penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:
03/IX/PTUN/ SEMU/BKL/2015 tanggal 23 September 2015 tentang hari dan
tanggal persidangan.---------------
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;--------------------------
Telah membaca Surat-Surat bukti kedua belah pihak;------------------------
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa serta
saksi saksi di persidangan;-----------------------------------------------------------------
--------------------T E N T A N G D U D U K P E R K A R A----------------
Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara Semu Bengkulu sebagaimana tersebut dalam surat gugatan
tertanggal....... Oktober 2015 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semu Bengkulu tanggal 16 Desember 2015 di bawah register perkara
Nomor : 02/G/PTUN/SEMU/FH. UNIB /2015. dan gugatan tersebut sudah diperbaiki
pada tanggal 17 Desember 2015 dengan mengemukakan dasar dan alasan sebagai
berikut :--------------------------------------------------
1. Bahwa Sebelum Republik Indonesia ini berdiri, ribuan warga telah
bermukim di Kampung Pulo. Penduduk di Kampung Pulo,
Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta
Timur, itu telah ada sebelum tahun 1930. Luas Kampung Pulo
sekitar 8.571 hektar tersebut memiliki akar dan nilai sejarah
antopologi kultural yang kuat. dan dihuni sekitar 809 orang
penduduk. Pada zaman Belanda, Kampung Pulo merupakan bagian
kawasan Meester Cornelis. Kampung Pulo dikelilingi sungai
Ciliwung sekitar 1,9 KM.
2. Bahwa Selama empat abad, Meester Cornelis Jatinegara adalah
salah satu pusat fungsional pertumbuhan Kota Jakarta. Fakta
historis tersebut berhasil dihimpun Ivana Lee, pendamping warga
dari LSM Ciliwung Merdeka,
3. Bahwa Secara bertahap, di sana mulai muncul perkampungan dan
perkembangan perekonomian sektor informal. Kemajuan tersebut
cukup pesat sebab Kampung Pulo awalnya adalah hutan.
4. Bahwa Sebagian wilayah Kampung Pulo dibuka oleh lima
bersaudara (Asril, Sholeh Husein Alaidrus, Bandan, dan dua orang
tak diketahui namanya) yang diberi wewenang oleh kolonial
Belanda berupa dua surat verponding. Mereka menjadi tuan tanah
yang menarik pajak pada para pemukim.
5. Bahwa tanah sebagian warga di Kampung Pulo adalah tanah adat
yang dimiliki jauh sebelum tahun 1930. Hingga kini, LSM
Ciliwung Merdeka secara de facto mendata masih banyak warga di
3
Kampung Pulo yang memegang hak kepemilikan adat, seperti
girik, petuk pajak bumi, jual beli di bawah tangan, dan verponding
Indonesia. Perbuatan Tergugat Telah Bertentangan Undang-
Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, Pasal 3 : Dengan
mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan
hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat
hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus
sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan
Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain
yang lebih tinggi.
6. Bahwa verponding diakui dalam UU Pokok Agraria UU No 5
Tahun 1960. sebagai konsekuensi dari lahirnya UU tersebut,
pemerintah Indonesia harus mengonversi surat-surat kepemilikan
adat ke dalam sertifikat tanah warga.
7. Bahwa Perbuatan Tergugat bertentangan dengan Pasal 60
ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.
24 tahun 1997 . berbunyi : Pasal 60 ayat (2) huruf f menyatakan
bahwa
(2). Alat bukti tertulis yang digunakan untuk
pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 dinyatakan lengkap apabila dapat
ditunjukkan kepada Panitia Ajudikasi dokumen-
dokumen sebagai berikut:
f. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil,
kekitirdan Verponding Indonesia sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961,
8. Bahwa sebagian warga kampung pulo pernah mendapatkan
penawaran yang dilakukan pemerintah melalui program Prona.
9. Bahwa Mayoritas warga kampung pulo, Kelurahan Kampung
Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, adalah suku Betawi,
namun sejak tahun 1970-an banyak warga pendatang dari daerah
'Kulon', Bogor, dan sekitarnya. Selain itu, terdapat etnis Tionghoa,
juga warga keturunan Arab, Padang, dan Batak.
10. Bahwa Sholeh Husein Alaidrus Kampung Pulo, Jatinegara
merupakan salah satu penghuni pertama di bantaran Kampung
4
Pulo, Jatinegara. Ia pernah menikmati masa Jakarta dipimpin
Gubernur Ali Sadikin
11. Bahwa Sholeh Husein Alaidrus pada tahun 1979 mengurus
sertifikat tanahnya di kelurahan, Untuk mengurus tanah tersebut
menjadi hak milik, warga datang ke Kelurahan Kampung Melayu,
termasuk Sholeh yang hendak menjual sebagian tanahnya kepada
warga. pada Saat itu Gubernur yang menjabat adalah
Tjokropranolo. Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah .
12. Bahwa Pengugat Intervensi menguasai Tanah Eigdoom
Verpondings Nomor : 379 tanggal 30 Juli 1932. Pada tahun
1979 dikonversi menjadi Seritifikat Hak Milik Nomor 03 tahun
1979 . Atas Sholeh Husein Alaidrus.
13. Sholeh husein alaidrus dengan ILHAM FAUZI pada tanggal
12 Januari 1983 dalam surat pernyataan seluas 561 m2 dan
bangunan rumah seluas 6 x 6 di atas tanah tersebut dengan
nomor Seritifikat Hak Milik 03 tahun 1979 .. yang dibeli dari
Sdr. Sholeh Husein Alaidrus seharga Rp.7.000.000,-(tujuh
Juta Rupiah).
14. Bahwa ilham fauzi mempunyai setifikat Hak Milik Nomor 03
tahun 1973. Yang berlokasi diKampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, No 13 Jakarta Timur atas nama husein alaidrus .
Perbuatan tergugat bertentangan dengan Pasal 19 ayat 2 huruf
c Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, jo.
Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah .
15. Bahwa Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 pasal
19 ayat 2 huruf c. menyatahkan bahwa
(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat.
16. Bahwa peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 pasal 1 angkat 20
menyatakan bahwa Sertifikat adalah surat tanda bukti hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA
untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas
satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing
sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan
17. Bahwa setelah di lakukan pengukuran pada Tahun 2015 oleh
Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota DKI JAKARTA ada
TANAH NEGARA YANG BELUM Terdaftar seluas 6.349. m2
5
18. Bahwa tanah Negara yang dimaksudkan dalam Berita Acara
Pengembalian Batas oleh pihak BPN kota DKI JAKARTA adalah
TANAH YANG BERBATASAN dengan Eig. Verpondings nomor
349 tanggal 30 juli 1932 yang sudah dikonvensikan menjadi
setifikat hak milik milik nomor 03 tahun 1979.
19. Bahwa setelah pengugat mengetahui adanya Tanah Negara yang
belum terdaftar, Penggugat mengajukan permohonan untuk
mendapatkan kepastian hukum.
20. Bahwa September 2015, Warga Kampung Pulo diundang oleh tim
gubenur dki jakarta Timur untuk menghadiri acara sosialisasi
program normalisasi Kali Ciliwung terkait penertiban hunian
warga. Acara sosialisasi dipimpin oleh asisten 1 beserta 4 orang
yang mendampinginya. Pertemuan antara warga dan tim gubenur
Warga tak membuahkan kesepakatan yang memuaskan kedua
belah pihak. kemudian mengadakan rapat di Kampung Pulo, sekitar
300 yang hadir.
21. Bahwa Tokoh masyarakat Kampung Pulo ILHAM FAUZI
mengajak tim Ciliwung Merdeka untuk berembuk. Ia meminta
warga untuk berdiskusi dan tidak merumuskan langkah apa yang
akan diambil di pertemuan berikutnya.
22. Bahwa pada tanggal 24 September 2015 Seorang warga
melaporkan sudah menerima surat peringatan dari Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur untuk warga RT 1
Peringatan itu berbunyi permintaan pengosongan rumah
dalam jangla waktu 3 x 24 jam sejak surat tersebut dikeluarkan.
23. Bahwa penggugat bertemu dengan tim kuasa hukum nya untuk
membicarakan pembelaan terhadap hak-hak warga. Surat itu pun
dibahas bersama tim hukum, dan mereka langsung memprotes
dikeluarkannya surat tersebut.
24. Bahwa warga Kampung Pulo mendatangi Badan Pertanahan
Negara (BPN) untuk meminta verifikasi data tanah dan bangunan
serta penetapan harga ganti rugi tanah dan bangunan
25. Bahwa surat Keputusan Tergugat 24 September 2015, tentang surat
Penggusuran lahan yang terletak di Jalan Kampung
Melayu,Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur (Kampung Pulo)
perbuatan Tergugat bertentangan dengan undang- undanga
Nomor 30 Tahun 2014 pasal 5 AUPB. Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik. karena seharusnya apabila tergugat
membuat surat keputusan harus terlebih dahulu meneliti dan
memeriksa seluruh data-data fisik dan data data juridis dari masing -
masing subjek dan objek hukum yang terkena akibat surat
6
keputusan tersebut dan harus menjunjung tinggi Asas Kecermatan
dan Asas Kehati - Hatian serta pertimbangan yang layak
sehingga tidak merugikan kepentingan hukum bagi pihak pihak
yang terkena akibat Keputusan tersebut.
26. Bahwa berdasarkan surat keputusan Tergugat dalam perkara a quo
maka Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah DKI Jakarta telah
mengirim surat kepada Penggugat melalui saudara Penggugat
tertanggal 24 September 2015 yang menyatakan bahwa :
Saudara telah melanggar peraturan perundang undangan yang
berlaku, diminta kepada saudara untuk segera pengosongan
rumah dalam jangaka waktu 3x24 jam sejak surat itu
dikeluarkan. Dan memindahkan barang-barang, dan lainnya
yang berada diatas tanah Asset Pemerintah Propinsi DKI Jakarta
yang terletak di Jalan Kampung Melayu,Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur .
27. Bahwa Polisi Pamong Praja DKI Jakarta dalam suratnya kepada
penggugat tertanggal 24 September 2015 tersebut mengatakan :
“Apabila Saudara tidak melaksanakan pengosongan
memindahkan barang tersebut maka Tim Penertiban Jakarta
Timur akan melaksanakan penertiban dan penyitaan yang
segala resiko yang timbul beban saudara”;
28. Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor .5 Tahun 1986 yang dirubah
dengan undang undang Nomor 9 Tahun 2004; Alasan alasan yang
dapat digunakan dalam gugatan sebag dimaksud pada ayat (1) adalah
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertengan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertengan
dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------
1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.
46/SPP/V/2015. Tertanggal 24 September 2015, perihal Tentang Surat
Penggusuran Lahan yang berada di Kampung Melayu,Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur
DKI Jakarta No. 46/SPP/V/2015. Tertanggal 24 September 2015,
perihal Tentang Surat Penggusuran Lahan.
7
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, tergugat di persidangan pada
tanggal 30 Desember 2015 menyampaikan jawaban yang diajukan Tergugat
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-------------------
1. Bahwa Obyek Gugatan adalah :
Surat Perintah Gubernur DKI Jakarta Nomor : 46/SPP/V/2015,
tanggal 24 September 2015 , Tentang Surat Penggusuran Lahan dan
Pengosongan Rumah warga yang berada di RT. 1, Kampung Melayu,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Keluran Pulo.
2. Bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,
karena membangun RUMAH DAN MENGUASAI TANAH NEGARA
di Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Keluran Pulo
RT. 1.
3. Bahwa tanpa memiliki sertifikat dan Mendirikan Bangunan dari
Pemerintah DKI JAKARTA.
4. Bahwa oleh karena Penggugat Telah menguasi dan tinggal di tanah
milik Negera di Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,
Keluran Pulo RT. 1,yang membangun tanpa ada izin dari Pemerintah
DKI JAKARTA, maka andai kata ada kerugian yang diderita oleh
Penggugat, bukanlah disebabkan oleh Tergugat , akan tetapi disebabkan
oleh Penggugat sendiri.
5. Bahwa Memang benar, Tergugat menguasai Tanah Eigdoom
Verpondings Nomor : 379 tanggal 30 Juli 1932. Pada tahun 1970
dikonversi menjadi Seritifikat Hak Milik Nomor 03 tahun 1973, . Atas
nama Sholeh Husein Alaidrus .
6. Bahwa pada saat dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan
Nasional ( BPN ) DKI JAKARTA sebagaimana dikemukakan
Penggugat dalam Gugatannya pada tanah rawa seluas 3.349 M2 telah
kering menjadi tanah daratan yang berada di Kampung Melayu,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Keluran Pulo RT.01, yang secara
hukum merupakan tanah Negara yang dikuasai oleh Tergugat.
7. Bahwa oleh karena Penguasaan tanah seluas 8.571 M2 Kampung
Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Keluran Pulo oleh
Penggugat adalah tidak sah, maka objek Gugatan Penggugat tidaklah
bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
Oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak.
8. Bahwa September 2015, Warga Kampung Pulo diundang oleh tim
gubenur dki jakarta Timur untuk menghadiri acara sosialisasi program
normalisasi Kali Ciliwung terkait penertiban hunian warga. Acara
8
sosialisasi dipimpin oleh asisten 1 beserta 4 orang yang
mendampinginya. Pertemuan antara warga dan tim gubenur telah
membuahkan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.
9. bahwa telah ada kesepakatan antara warga dan tim gebenur dki Jakarta
pada saat versifikasi hasil mengenai pengusuran lahan dan rumah pada
tanggal 23 september 2015, warga yang menyetujuhi atas pelaksaan sk
tersebut.
10. bahwa masyrakat telah menyetujuhi hasil rapat musyawarah yang
membahas ganti rugi yang diberikan oleh gubenur kepada warga
kampung pulo.
11. Bahwa Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 :
sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah
yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membuktikan
perbuatan Penggugat yang telah menyalahgunakan wewenang karena
tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Bahwa Undang-undang No.2 Tahun 2012 Pasal 10: Tanah untuk
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (ayat 1)
digunakan untuk pembangunan. Huruf c : Waduk, Bendungan, Bedung,
Irigasi, Saluran Air Minum, Saluran Pembuangan Air, Sanitasi, dan
Bangunan pengairan lainnya. Huruf j : Fasiltas keselamatan Umum.
Membuktikan bahwa Perbuatan Penggugat yag menggunakan
kewenangan tanpa memperhatikan asas pemerintahan umum yang baik
10. Bahwa Peraturan Gubernur No.190 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 :
Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan
cara memberikan ganti rugi atau santunan kepada yang melepaskan tanah
atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang
berkaitan dengan tanah.
Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, Tergugat Mohon majelis
Hakim yang mulia berkenaan memutuskan
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos Perkara.
Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
mengajukan Replik tertanggal 14 Januari 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut.
Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 21 Januari 2015 yang untuk singkatnya
9
putusan ini, tertuang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;------------------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa copy yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 sehingga dapat
dijadikan alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut ; -----------------------------
NO KODE URAIAN ANALISIS ASLI COPY
1. P. 1 Undang-
Undang Pokok
Agraria No 5
Tahun 1960
Pasal 3 : Dengan
mengingat ketentuan-
ketentuan dalam pasal 1
dan 2 pelaksanaan hak
ulayat dan hak-hak yang
serupa itu dari
masyarakat-masyarakat
hukum adat, sepanjang
menurut kenyataannya
masih ada, harus
sedemikian rupa sehingga
sesuai dengan
kepentingan nasional dan
Negara, yang berdasarkan
atas persatuan bangsa
serta tidak boleh
bertentangan dengan
undang-undang dan
peraturan-peraturan lain
yang lebih tinggi.
Berdasarkan ketentuan
Pasal 3 membuktikan
perbuatan Tergugat yang
telah menyalahgunakan
wewenang karena tidak
menaati segala peraturan
perundang undangan
yang berlaku dan
melaksanakan tugasnya
dengan penuh kesadaran.
√
2 P.2 UU Nomor 5
Tahun 1986
Pasal 53 ayat (2) huruf b
b. Badan atau Pejabat √
10
tentang
Peradilan
Tata Usaha
Negara yang
dirubah
dengan
undang
undang
Nomor 9
Tahun 2004
Tata Usaha Negara pada
waktu mengeluarkan
keputusan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
telah menggunakan
wewenang
yang untuk tujuan lain
dari maksud diberikannya
wewenang tersebut;
Berdasarkan ketentuan
Pasal 53 ayat (2) huruf b
membuktikan bahwa
perbuatan Tergugat yang
menggunakan
kewenangan tanpa
memperhatikan asas
umum pemerintah yang
baik yang dimana suatu
keputusan yang di
keluarkan oleh Terguggat.
3 P.3 Peraturan
Menteri
Agraria /
Kepala BPN
Nomor 3
Tahun 1997
tentang
Ketentuan
Pelaksanaan
PP No. 24
tahun 1997 .
Pasal 60 ayat (2) huruf f
menyatakan bahwa
(2). Alat bukti tertulis
yang digunakan
untuk pendaftaran
hak-hak lama
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1)
Peraturan
Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997
dinyatakan lengkap
apabila dapat
ditunjukkan kepada
Panitia Ajudikasi
dokumen-dokumen
sebagai berikut:
f. petuk Pajak
√
11
Bumi/Landren
te, girik, pipil,
kekitirdan
Verponding
Indonesia
sebelum
berlakunya
Peraturan
Pemerintah
Nomor 10
Tahun 1961,
Berdasarkan ketentuan
Pasal 132 Ayat (1) huruf
A dan Ayat (2) bahwa .
GUBENUR DKI
JAKARTA tidak dapat
melakukan
pembongkaran lahan
dan rumah yang berada
di kampung pulo,
Kelurahan Kampung
Melayu, Kecamatan
Jatinegara,
4 P.4 SURAT
KEPUTUSAN
GUBENUR
DKI
JAKARTA
Bahwa surat Keputusan
Tergugat 24 September
2015, tentang surat
Penggusuran lahan yang
terletak di Jalan
Kampung
Melayu,Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur
(Kampung Pulo)
perbuatan Tergugat
bertentangan dengan
undang- undanga
Nomor 30 Tahun 2014
pasal 5 AUPB. Asas-
Asas Umum
Pemerintahan Yang
√
12
Baik. karena seharusnya
apabila tergugat
membuat surat
keputusan harus terlebih
dahulu meneliti dan
memeriksa seluruh data-
data fisik dan data data
juridis dari masing -
masing subjek dan
objek hukum yang
terkena akibat surat
keputusan tersebut dan
harus menjunjung tinggi
Asas Kecermatan dan
Asas Kehati - Hatian
serta pertimbangan yang
layak sehingga tidak
merugikan kepentingan
hukum bagi pihak pihak
yang terkena akibat
Keputusan tersebut
5 P.5 Undang-
Undang Pokok
Agraria No 5
Tahun 1960,
jo. Pasal 1
angka 20 PP
No. 24 Tahun
1997 tentang
Pendaftaran
Tanah
Undang-Undang Pokok
Agraria No 5 Tahun 1960
pasal 19 ayat 2 huruf c.
menyatahkan bahwa
(2) Pendaftaran tersebut
dalam ayat (1) pasal ini
meliputi :
c. pemberian surat-
surat tanda bukti
hak, yang
berlaku sebagai
alat pembuktian
yang kuat.
peraturan pemerintah
No. 24 tahun 1997 pasal 1
angkat 20 menyatakan
bahwa Sertifikat adalah
surat tanda bukti hak
sebagaimana dimaksud
√
13
dalam Pasal 19 ayat (2)
huruf c UUPA untuk hak
atas tanah, hak
pengelolaan, tanah wakaf,
hak milik atas satuan
rumah susun dan hak
tanggungan yang masing-
masing sudah dibukukan
dalam buku tanah yang
bersangkutan
Berdasarkan dari
penjelasan pasal tersebut
bahwa pengugat memiliki
sertifikat hak milik
Seritifikat Hak Milik 03
tahun 1979. tindakan
Tergugat telah melanggar
pasal ini.
6 P.6 Sertifikat hak milik no 3
tahun 1973 . Atas nama
Sholeh Husein Alaidrus
√
7 P.7 Vording indonesia
Berupa asli Atas nama
Sholeh Husein Alaidrus √
Menimbang, bahwa selain bukti Surat pihak Penggugat juga mengajukan 1
(satu) orang yang telah memberikan keterangannya dan 1 orang saksi ahli di bawah
sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut; ----
Saksi Ahli PRADONGAN DONGARAN S.H., M.Hum, umur 43 tahun, pekerjaan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Jln WR. Supratman No. 15 Bengkulu,
Kota Bengkulu.
1. Bagaimana Kewenangan seorang Kepala daerah yang tidak sesuai dengan Asas
Umum Pemerintahan Yang baik ?
14
Pasal 53 ayat (2) huruf b UU 5 Tahun 1986
b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan
keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan
wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang
tersebut;
Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b membuktikan
bahwa perbuatan Tergugat yang menggunakan kewenangan tanpa
memperhatikan asas yang dimana melakukan pengusuran dan
pembongkaran lahan dari seorang Gubernur. Bahwa isi pasal tersebut
tindakan yang dilakukan tergugat yang dilatarbelakangi hak
diskresi tetapi telah mencedarai Asas Umum Pemerintahan yang
Baik mengakibatkan pihak Penggugat merasa dirugikan karena
keputusan tersebut, sehingga keputusan tersebut merupakan ranah dari
PTUN.
Undang - Undang nomor .02 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi
pembagunaanuntuk kepentingan umum
(PASAL 1 AYAT 4 & PASAL 33 ) :
a. tanah;
b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
c. bangunan;
d. tanaman;
e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
f. kerugian lain yang dapat dinilai
(Pasal 36 )
a. uang;
b. tanah pengganti;
c. permukiman kembali;
d. kepemilikan saham; atau
e. bentuk lain yang disetujui oleh
kedua belah pihak.
Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria; dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 .
Petuk pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, ketitir, Verponding Indonesia atau alat
pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam
pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Nomor 5
tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
15
b. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda
kesaksian oleh kepala adat, lurah, kepala desa atau nama lain yang dibuat
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah dengan disertai alas hak yang dialihkan;
c. Surat tanda bukti hak milik yang ditrerbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja
yang bersangkutan;
d. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik
sebelum ataupun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang tidak disertai kewajiban
untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban
yang disebut di dalamnya; atau
e. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan disertai dengan alas hak yang dialihkan
Undang - Undang nomor .02 Tahun 2012 & Perpres 71/2012 tentang
pengadaan tanah bagi pembagunaan untuk kepentingan umum
(Pasal 23 & 25) :
1. Bukti tanah
a. sertipikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;
b. surat sewa-menyewa tanah;
c. surat keputusan penerima obyek tanah landreform;
d. surat ijin garapan/membuka tanah; atau
e. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.
2. Bukti Bangunan
a. Ijin Mendirikan Bangunan dan bukti fisik bangunan;
b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik; atau
c. bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon, atau perusahaan air minum,
dalam 1 (satu) bulan terakhir
d. sertipikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;
e. surat sewa-menyewa tanah;
f. surat keputusan penerima obyek tanah landreform;
g. surat ijin garapan/membuka tanah; atau
h. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.
16
(Pasal 26 UU no.02/2012) :
Pembuktian pemilikan atau penguasaan dapat dilakukan dengan bukti lain
berupa pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat
dipercaya dari paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat
setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga yang bersangkutan
sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal,
yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik
atau menguasai sebidang tanah/bangunan tersebut.
(Pasal 34 UU no.02/2012 & Perpres 71/2012 pasal 63 ) : Nilai ganti kerugian
merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk
Kepentingan Umum yang penilaiannya ditetapkan oleh Ketua Pelaksana
Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik***
Menimbang, bahwa selain bukti Surat pihak Penggugat juga mengajukan 1
orang saksi dan 1 orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah
sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut; ---------------
SAKSI ILHAM FAUZI-----------------
PEMBUKTIAN PENGGUGAT
Kurniawan Sigit prakoso, S.H, umur 30 tahun, pekerjaan Kepala Kantor lurah
Kampung Melayu .Alamat Jln. kampung pulo, Kelurahan Kampung Melayu,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,;-----------------------------------
Dimuka persidangan sengketa ini memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai
berikut
1. Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan darah atau kekerabatan
dengan pihak tergugat, serta tidak ada paksaan untuk mengikuti
persidangan.----
2. Bahwa benar pada musyawarah yang dilaksanakan , pada tanggal 21
september 2015, yang hadir pada saat itu adalah perwakilan dari masyarakat
kampung pulo,
3. Bahwa benar yang hadir pada saat itu hanya perwakilan saja , karena waktu
pelaksanaan musyawarah adalah siang hari, pukul 12.00 WIB, dimana
masyarakat kampung pulo masih banyk yang bekerja, yang sebagian besar
adalah pedagang di pasar.
4. Bahwa benar yang hadir pada saat itu adalah, saksi sendiri selaku lurah,
ketua RW, ketua RT, ketua adat, dan bapak ilham fauzi
5. Bahwa benar Untuk bapak Gubernur tidak hadir, namun hanya diwakili, oleh
asisten 1 beserta 4 orang yang mendampinginya, dan beberapa petugas
Satpol PP yang mengamankan diluar aula desa.
17
6. Bhawa benar pada saat itu pihak Gubernur DKI membahas mengenai
kejelasan posisi tanah yang dimiliki desa kami, dan menawarkan ganti rugi
pada tanah masyarakat yang memiliki sertifikat.
7. Bahwa benar tidak sebagiannya warga yang setujuh atas permusyawaan
antara warga dan tim gebenur, karena pihak masyarakat tidak menerima
ganti kerugian yang ditawarkan oleh pihak Gubernur DKI karena dianggap
terlalu kecil tapi sebagian ada yang meyetujuhi atsa harapat tersebut.
8. Bahwa benar tim gubenur menawarkan kepada warga untuk pindah ke
rumah susun, sedangkan warga merasa keberatan karena warga telah
mempunyai tempat tinggal sendiri sedangkan di rumah susun tersebut warga
harus membayar perbulanya.
9. bahwa benar jumlah rumah warga kampung pulo di Rt 01 berjumlah 150
rumah penduduk.
10. bahwa benar dari 150 rumah tersebut hanya sebagian yang mempunyai hak
milik sertifikat sebagian nya tidak hanya memiliki hak tanah adat
11. Bahwa benar sebagian yang memiliki sertifikat karena warga telah lama
tinggal di daerah tersebut, mayoritar yang mersa keberatan warga yang
mempunyai sertifikat hak milik , karena tidak sesuai dengan ganti kerugian
tersebut
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil dalam jawabannya, Tergugat
telah mengajukan bukti-bukti berupa copy yang telah diberi meterai dengan cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.8 sehingga
dapat dijadikan alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut ; ---------------------
NO KODE URAIAN// ANLISIS ASLI COPY
1 T.1 Peraturan Menteri
Agraria No.9
Tahun 1999
. Pasal 4 ayat 1 : sebelum
mengajukan permohonan
hak, pemohon harus
menguasai tanah yang
dimohon dibuktikan dengan
data yuridis dan data fisik
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.
Berdasar Kan Ketentuan
Pasal 4 Ayat 1 membuktikan
Membuktikan perbuatan
Penggugat yang telah
menyalahgunakan
√
18
wewenang karena tidak
mentaati peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.
2. T.2 Undang-undang
No.2 Tahun 2012
Pasal 10: Tanah untuk
kepentingan umum
sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 (ayat 1)
digunakan untuk
pembangunan. Huruf c :
Waduk, Bendungan,
Bedung, Irigasi, Saluran Air
Minum,Saluran,Pembuangan
Air, Sanitasi, dan Bangunan
pengairan lainnya. Huruf j :
Fasiltas keselamatan Umum.
BERDASAR KAN
KETENTUAN Pasal 10
huruf C bahwa Perbuatan
Penggugat yang
menggunakan kewenangan
tanpa memperhatikan asas
pemerintahan umum yang
baik
√
3. T.3 Peraturan
Gubernur No.190
Tahun 2014
Pasal 1 ayat 3 :
Pengadaan tanah adalah
setiap kegiatan untuk
mendapatkan tanah dengan
cara memberikan ganti rugi
atau santunan kepada yang
melepaskan tanah atau
menyerahkan tanah,
bangunan, tanaman dan
benda-benda yang berkaitan
dengan tanah.
BERDASARKAN
PASAL 1 AYAT 3 DAN
AYAT 6 bahwa terggat
√
19
ingin memperbaiki dan
membuat daerah kampung
pulo agar tidak banjir setiap
hujan turun dan mereka di
beri rusunawi untuk tempat
tinggal yang baru,
4. T.4 SK Gubernur
DKI Jakarta no
46/spp/2015
Surat keputusan yang
dikeluarkan oleh Gubernur
Dki Jakarta mengenai
Penggusuran Lahan
Kampung Pulo
√
5. T.5 Surat keterangan
verifikasi ganti
Rugi oleh Kepala
BPN
Surat yang menerangkan
hasil dari verifikasi
mengenai ganti rugi yang di
lakukan oleh panitia
verifikasi ganti rugi lahan
kampung pulo
√
6. T.6 Surat keterangan
pengukuran
Tanah oleh BPN
Surat yang menerangkan
mengenai hasil ukur yanng
dikeluarkan oleh BPN
terhadap lahan yang berada
di Kampung Pulo
√
7. T.7 Keterangan Berita
Acara
Permusyawarahan
Gubernur DKI
Jakarta dengan
Ilham Fauzi dan
warga Kampung
Pulo
Hasil mengenai hasil dari
permusyawaraha yang di
lakukan oleh pihak
Gubernur DKI Jakarta
dengan Pihak Warga
Kampung Pulo
√
8 T.8 Surat Peringatan
Gubernur DKI
Jakarta
Surat yang menerangkan
tentang peringatan
Penggusuran Lahan Tanah
dan Rumah di Kammpung
Pulo
√
Menimbang, bahwa selain bukti Surat pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua)
orang yang telah memberikan keterangannya dan 1 (satu) orang saksi ahli di bawah
20
sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut; -------
SAKSI GUBENUR DKI JAKARTA:
Saksi I
Tedi Ansyah S.H, 30 tahun, pekerjaan Sekretaris pada Kantor Gubernur
DKI Jakarta, ASISTEN 1 , Jalan. Perintis Kemerdekaan NO.1. Provinsi DKI
Jakarta..--------Dimuka persidangan sengketa ini memberikan keterangan
dibawah sumpah sebagai berikut
1. Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan dengan tergugat dan
hanya mempunyai hubungan kerja dengan penggugat.
2. Bahwa benar yang hadir pada saat itu hanya perwakilan tim gubernur
saja, karena waktu pelaksanaan musyawarah gubernur lagi ada
kerjaan.
3. Bahwa benar yang hadir pada saat itu adalah, Kepala lurah, ketua
RW, ketua RT, ketua adat, dan bapak ilham fauzi
4. Bahwa benar kesepakatan ini tidak menyeluruh namun sebagian
warga suddah dibayar ganti rugi dan sudah direlokasi ke tempat
rusun yang telah kami sediakan sebagai ganti tempat tinggal mereka.
5. bahwa benar jumlah rumah warga kampung pulo di Rt 01 berjumlah
150 rumah penduduk.
6. Bahwa benar sebagian warga belum menerima kesepakatan masalah
ganti kerugian yang diberikan oleh pihak pemerintah dengan alasan
agar menaikkan harga ganti rugi yang ditawarkan dari warga
kampung pulo namun kami hanya menjawab untuk memikirka
terlebih dahulu masalah ini dikarenakan kami harus berkoordinasi
terlebih dahulu dengan pihak BPN yang menjadi panitia dari
pengadaan verifikasi ganti rugi lahan tanah di kampung pulo
7. Bahwa benar didalam berita acara pada saat permusyawaratan itu
trjadi warga telah menyetujuhi hasil muyawarah tersebut dari 150
rumah penduduk sebaagian besar menyaetujuhinya.
8. Bahwa benar ada warga juga yang menerima kesepakatan ganti rugi
oleh pihak pemerintah namun ada juga yang belum menerima
kesepakatan ganti rugi tersebut
9. Bahwa benar Gubernur mengeluarkan SK karena demi kepentingan
umum, karena sesuai dengan asas kepentingan umum apabila tanah
yang digunakan untuk kepentingan umum pemerintah dapat
mengunakan tanah tersebut asalkan menganti rugi, kalau seandainya
masyarkat atau pemilik tanah tidak mau menerima maka , ganti rugi
dapat di titip di pengadilan, dan tanah dapat digunakan sesuai dengan
kepentingan umum.
21
10. Bahwa benar bahwa yang akan dilakukan oleh pemerintah setelah
penggusuran tersebut adalah untuk pembuatan aliran pembuangan air
yang dapat berguna bagi kepentinga imum yang akan mengurangi
bahaya dari banjir sesuai dengan program kerja dari pemerintah
propinsi untuk mengeurangi bahaya banjir di dki jakarta
Saksi II
Nasroden , umur 47 tahun, pekerjaan Pekerjaan: Sekretaris BPN Propinsi DKI
Jakarta
pekerjaan Pegawai. Kantor Gubernur DKI Jakarta , Jalan. Perintis Kemerdekaan
NO.1. Provinsi DKI Jakarta --------
Dimuka persidangan sengketa ini memberikan keterangan dibawah sumpah
sebagai berikut
Dimuka persidangan sengketa ini memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai
berikut:
1. Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan darah atau
kekerabatan dengan pihak tergugat, serta tidak ada paksaan untuk
mengikuti persidangan.
2. Bahwa benar perhitungan tersebut ganti rugi tersebut telah dilakukan
oelh panitia pengadaan ganti rugi atas tanah dan bangunan di
kampung pulo. Dan hasil verifikasi tersebut di sampaikan melalui
surat yang di keluarkan oleh kepala BPN Propinsi Bengkulu
3. Bahwa benar kegiatan verifikasi tersebut dilakukan sebelum
musyawarah dilakukan pada tanggal 10 Oktober di mulainya
verifikasi tersebut
4. . bahwa benar dari 150 rumah tersebut hanya sebagian yang
mempunyai hak milik sertifikat sebagian nya tidak hanya memiliki
hak tanah adat
5. Bahwa benar pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah
sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dan warga kampung pulo
sudah menerima ganti rugi tersebut walaupun sebagian
6. Bahwa benar :prosedur yang kami lakukan sebagai panitia verifikasi
ganti rugi lahan tanah kampung pulo kami telah melakukan
perhitungan lahan tanah yang akan diganti rugi kan oleh pihak
pemerintah dan juga kami suddah mendata warga yang memiliki
sertifikat tanah dan juga kami telah membayarkan ganti rugi dari
pemerintah kepada warga kampung pulo
7. Bahwa benar , warga kampung pulo ada yang belum menerima ganti
rugi tersebut karena belum ada kesepakatan secara menyeluruh oleh
warga kampung pulo dengan pihak pemerintah
8. Bahwa benar Gubernur mengeluarkan SK karena demi kepentingan
umum, karena sesuai dengan asas kepentingan umum apabila tanah
22
yang digunakan untuk kepentingan umum pemerintah dapat
mengunakan tanah tersebut asalkan menganti rugi,
9. Bahwa benar bahwa surat yang menjadi hasil dari pendataan tersebut
diserahkan langsung kepada pihak pemerintah dan juga diserahkan
oleh pihak dari warga kampung pulo yang di wakilkan oleh camat
dan RW kampung pulo tersebut
Saksi Ahli YOGI SAPUTRA. S,H umur 33 tahun, pekerjaan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hazairin Bengkulu , Alamat Jln. Musiu No 37, Kec. Gading Cempaka,
Kota Bengkulu. Menyatakan kesimpulan
Undang - Undang nomor .02 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi
pembagunaanuntuk kepentingan umum
(pasal 10 UU no. 02/2012) :
Pertahanan dan keamanan nasional; jalan umum, jalan tol, terowongan,
jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; waduk,
bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air
dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; pelabuhan, bandar udara,
dan terminal; infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; pembangkit,
transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; jaringan
telekomunikasi dan informatika Pemerintah; tempat pembuangan dan
pengolahan sampah; rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; fasilitas
keselamatan umum; tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah
Daerah; fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
cagar alam dan cagar budaya; kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta
perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan pasar umum dan
lapangan parkir umum.
Tujuan (Pasal 3 UU no. 02/2012) :
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum
Pihak yang Berhak.
(Pasal 1 ayat 3 UU no.02/2012 dan Perpres 71 th 2012 pasal 17) :
Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek
23
pengadaan tanah yang dibutuhkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum
yang meliputi:
a. pemegang hak atas tanah;
b. pemegang pengelolaan;
c. nadzir untuk tanah wakaf;
d. pemilik tanah bekas milik adat;
e. masyarakat hukum adat;
f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang
pengadaan tanah bagi pembagunaanuntuk kepentingan umum
1. Perencanaan (pasal 5 perpres 71/2012) :
Pembuatan dokumen yang meliputi:
a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan
Nasional dan Daerah;
c. letak tanah;
d. luas tanah yang dibutuhkan;
e. gambaran umum status tanah;
f. perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
h. perkiraan nilai tanah; dan
i. rencana penganggaran
Dokumen ini selanjutnya disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan untuk
melakukan pemberitahuan kepada publik dan masyarakat yang terkena pembebasan
lahan
2. Persiapan pengadaan tanah :
a. Pemberitahuan (pasal 12,13,14,15 pepres 71/2012)
Tim yang dibentuk Gubernur melakukan pemberitahuan kepada
masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Pemberitahuan secara
langsung meliputi sosialisasi, tatap muka atau surat pemberitahuan
sedangkan pemberitahuan tidak langsung melalui media cetak maupun
elektronik. Undangan untuk pemberitahuan melalui tatap muka
disampaikan lurah kepada warga lokasi proyek secara tertulis paling
lambat 3 hari sebelum pertemuan. Sedangkan pemberitahuan di media
massa minimal 1 kali hari kerja di media lokal dan nasional
24
b. Pendataan awal lokasi (Perkap BPN no.5/2012 pasal 7 & 10)
Petugas (satgas A) melakukan pendataan fisik Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (pengukuran batas keliling lokasi
pengadaan tanah; pengukuran bidang per bidang; menghitung,
menggambar bidang per bidang dan batas keliling; dan pemetaan
bidang per bidang dan batas keliling bidang tanah) Petugas (satgas B)
Pendataan data Pihak yang Berhak (warga) dan Objek Pengadaan
Tanah (nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak; Nomor Induk
Kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak; bukti
penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau
benda yang berkaitan dengan tanah; letak tanah, luas tanah dan nomor
identifikasi bidang; status tanah dan dokumennya; jenis penggunaan
dan pemanfaatan tanah; penguasaan dan/atau kepemilikan tanah,
bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
pembebanan hak atas tanah; dan ruang atas dan ruang bawah tanah Dari
data yang dikumpulkan lalu dibentuk daftar sementara lokasi rencana
pembangunan yang ditandatangani oleh tim persiapan sebagai bahan
untuk konsultasi publik
c. Konsultasi Publik Rencana Pembangunan (pasal 23 UU no.02/2012 &
Bagian keempat perpres 71/2012) :
Tim persiapan melalui aparat kelurahan mengundang warga atau pihak
yang terdampak secara tertulis paling lambat 3 hari sebelum konsultasi
dengan dan dibuktikan dengan tanda terima dari warga. Konsultasi ini
bertujuan untuk mendapat kesepakatan lokasi rencana pembangunan
dari warga setempat atau pihak yang berhak. Tim persiapan
menjelaskan kepada warga tentang:
a. maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan
umum;
b. tahapan dan waktu proses penyelenggaraan Pengadaan TanaH
c. peran Penilai dalam menentukan nilai Ganti Kerugian;
d. insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak;
e. Obyek yang dinilai Ganti Kerugian;
f. bentuk Ganti Kerugian; dan
g. hak dan kewajban Pihak yang Berhak
Jika konsultasi publik menghasilkan kesepakatan maka dituangkan dalam
berita acara kesepakatan. Namun bila tidak mencapai kesepakatan maka diadakan
konsultasi publik ulang paling lama 30 hari. Jika konsultasi publik ulang tetap
tidak menghasilkan kesepakatan maka tim persiapan menyampaikan masalah
keberatan kepada Gubernur untuk dilakukan verifikasi keberatan warga yang
25
dilakukan oleh tim kajian yang dibentuk oleh gubernur selama 14 hari kerja.
Berdasar rekomendasi dari tim kajian kemudian gubernur menetapkan lokasi
rencana pembangunan yang diumumkan melalui kantor kelurahan dan kecamatan
lokasi rencana pembangunan dan media massa. Pihak yang masih keberatan
dengan penetapan lokasi rencana pembangunan dapat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) paling lambat 30 hari setelah dikeluarkan
penetapan lokasi rencana pembangunan hingga kasasi ke Mahkamah Agung.
3. Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Bab IV perpres 71/2012) :
a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah;
Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan dan
pemanfaatan tanah wajib diumumkan di kantor kelurahan dan kecamatan
setempat atau lokasi rencana pembangunan selama 14 hari. Warga yang
keberatan dengan hasil daftar inventarisasi dapat mengajukan keberatan
selama 14 hari kepada Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional selaku
ketua pelaksana pengadaan tanah untuk kemudian dilakukan verifikasi.
b. penilaian Ganti Kerugian;
Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana
Pengadaan Tanah (Kanwil BPN)
berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik yang dibentuk
oleh kanwil BPN. Nilai Ganti kerugian yang dinilai oleh Penilai
merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan
untuk Kepentingan umum.
c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian
Setelah adanya hasil penilaian nilai ganti kerugian, paling lama 30 hari
kerja kemudian dilakukan musyawarah penetapan ganti kerugian
bersama warga yang berhak yang diselenggarakan oleh ketua pelaksana
pengadaan tanah (kanwil BPN) untuk mencapai kesepakatan nilai dan
bentuk ganti rugi. Jika sudah tercapai kesepakatan kemudian dibuatkan
berita acara kesepakatan. Namun bila tidak tercapai kesepakatan, pihak
yang keberatan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri 14
hari setelah ditandatangani berita acara musyawarah hingga kasasi ke
Mahkamah Agung.
d. pemberian Ganti Kerugian;
Setelah ada kesepakatan atau putusan tetap terkait nilai dan bentuk ganti
rugi maka pemerintah wajib memberikan ganti rugi paling lama 7 hari
setelah penetapan melalui rekening bank (jika bentuk ganti ruginya uang)
kepada setiap warga yang berhak. Namun bila warga masih keberatan
dengan nilai dan bentuk ganti rugi padahal sudah ada putusan pengadilan
yang tetap maka pemerintah menitipkan ganti rugi di pengadilan. Jika
26
bentuk ganti rugi adalah tanah pengganti maka dana pembelian tanah
dititipkan ke bank yang kemudian pemerintah wajib mencarikan tanah
pengganti paling lama 6 bulan sejak penetapan bentuk ganti rugi. Jika
bentuk ganti rugi adalah pemukiman kembali maka pemerintah
menitipkan uang ke bank dan paling lama 1 tahun pemerintah wajib
menyediakan pemukiman kembali bagi warga yang berhak. Tanah
pengganti maupun pemukiman kembali status tanahnya harus atas nama
warga yang berhak, bukan sewa atau pinjam.
e. pelepasan tanah Instansi
Setelah selesai semua proses pemberian ganti kerugian, warga kemudian
menyerahkan bukti kepemilikan/penguasaan tanah kepada ketua
pelaksana pengadaan tanah dan menandatangani berita acara pelepasan
tanah.
4. Penyerahan hasil pengadaan tanah :
Jika semua proses di atas selesai dan warga pemilik atau yang menguasai
tanah sudah menandatangani berita acara pelepasan tanah, maka ketua
pelaksana pengadaan tanah menyerahkan dokumen hasil pengadaan
tanah kepada instansi yang membutuhkan tanah
5. Pembangunan :
Berdasar laporan hasil pengadaan tanah yang disampaikan ketua
pelaksana pengadaan tanah, maka instansi yang membutuhkan tanah
sudah bisa mulai melakukan pembangunan.
Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi secara lengkap tertuang dalam
berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Keputusan ini; ----
Menimbang bahwa penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya
di persidangan tanggal 3 FEBUARI 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas
perkara;---
Menimbang bahwa selanjutnya pihak-pihak yang bersengketa tidak mengajukan
apa-apa lagi dan mohon putusan dalam sengketa ini--------------------------------------------
--------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM---------------------
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana
diuraikan dalam duduknya sengketa diatas; -----------------------------------------------------
Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat
Surat Perintah GUBENUR DKI JAKARTA Nomor: : 46/SPP/V/2015 tanggal 24
September 2015 Tentang Surat Penggusuran Lahan dan Pengosongan Rumah
warga yang berada di RT. 1, Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,
Keluran Pulo.;----------------------------------------
Menimbang bahwa setelah meneliti dan mencermati objek gugatan ternyata Surat
Keputusan tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI
27
JAKARTA sebagai Badan /Pejabat Tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata
usaha Negara berupa Surat Penggusuran Lahan dan Pengosongan Rumah warga
terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat keputusan tersebut berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final karena
ditunjukan kepada Warga kampung melayu kecamatan jatinegara. Ilham fauzi
(Penggugat). ----------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun2009
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah
suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang
menimbulkan akiba t hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata“;-----------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa syarat terpenuhinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara
haruslah memenuhi unsure secara komulatif Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut : -----------------------------------
a. Unsur Penetapan tertulis ;-----------------------------------------------------------
b. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;------------------------------
c. Unsur tindakan hukum Tata Usaha Negara ;----------------------------------
d. Unsur bersifat konkret, individualdan final ;-------------------------------------
e. Unsur timbulnya akibat hukum ;----------------------------------------------------
f. Tidak termasuk pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;------------------------------
Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9,Pasal 1
angka 10 juncto Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan rangkaian pertimbangan
hukum di atas Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta semu fakultas
hukum Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa ini ;---------------------------------------------------
Bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini
seperti dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, karena Objek Sengketa adalah atas nama Penggugat dan Penggugat telah
merasa dirugi kan dengan terbitnya Objek Sengketa aquo ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil seperti yang
dimaksud ketentuan Pasal 56 Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
sehingga tidak termasuk gugatan yang kabur (Obscuurlibels) ; - - - - - - -
28
Menimbang bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 24
September 2015 dan diterima Penggugat tanggal 25 September 2015, oleh karenanya
gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu untuk mengajukan gugatan
yaitu 90 hari sejak diterimanya Surat Keputusan tersebut sesuai ketentuan Pasal 55
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;---------
Menimbang bahwa dari uraian di atas maka kepentingan yang dirugikan
sebagaimana menjadi unsur yang esensial untuk dapat/tidaknya orang atau badan
hukum perdata mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan
Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2004 Jo Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha
Negara, serta merupakan salah satu azas umum dalam hukum acara Peradilan Tata
Usaha Negara yaitu’ tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan’’ (No Interest No
Action) adalah beralasan hukum dan telah terpenuhi; --------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah Tergugat yaitu Gubernur Dki Jakara berwenang menerbitkan Surat Keputusan
tersebut;-------
Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur Dki Jakara
sebagai Tergugat yang Penggusuran Lahan dan Pengosongan Rumah;
Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur Dki Jakara
sebagai Tergugat yang berisi surat perintah Penggusuran Lahan dan Pengosongan
Rumah;----------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa apabila ketentuan mengenai kewenangan dikaitkan dengan
fakta objek sengketa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat
yaitu Gubernur Dki Jakarta berwenang menerbitkan Surat Keputusan tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dikaitkan dengan fakta-fakta di
atas, maka secara prosedur Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----------------------------------
Menimbang, bahwa objek sengketa dituangkan dalam bentuk yang telah
ditetapkan dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan serta isi dan tujuan
keputusan sesuai dengan peraturan dasar yaitu Undang - Undang nomor .02
Tahun 2012 & Perpres 71/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembagunaan
untuk kepentingan umum, sehingga Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan
substansinya; -------------------------
Menimbang, bahwa dikeluarkan KTUN dari pihak tergugat dengan Surat
Keputusan Nomor 46/SPP/2015 Tentang Penggusuran lahan di Kampung Pulo bahwa
KTUN yang sah harus sesuai dengan Undang –undang NO. 30 TAHUN 2014 Pasal 52
yang menyatakan :
(1). Syarat sahnya Keputusan meliputi:
a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
b. dibuat sesuai prosedur ;dan
29
c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan
(2). Sahnya Keputusansebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB
Menimbang bahwa dalam KTUN yang dikeluarkan pihak tergugat telah sesuai
dengan pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014
1. Pejabat yang megeluarkan KTUN tersebut telah sesuai dengan Pasal 52 UU
No. 30 Tahun 2014 bahwa yang mengeluarkan KTUN tersebut adalah
Gubernur DKI Jakarta
2. Bahwa KTUN yang di keluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta sudah sesuai
dengan prosedur yang ada dan sesuai dengan Pasal 52 UU No. 30 Tahun
2014
3. Bahwa dalam KTUN yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta
Substansi telah sesuai dengan objek keputusan
Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 29 Tahun 2007
tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan pasal…..
Yang menyatakan bahwa :
Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam
bidang:
1. tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;2. pengendalian penduduk dan permukiman;3. transportasi;4. industri dan perdagangan; dan5. pariwisata.
Menimbang bahwa setelah meneliti dan mencermati Surat Keputusan tersebut
yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI JAKARTA sebagai Badan /Pejabat Tata usaha
Negara yang berisi tentang Surat Penggusuran Lahan dan Pengosongan Rumah
warga telah sesuai dengan dengan dengan Undang – undang Nomor 29 Tahun 2007
tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupahkan
kebijakan dan pelaksaan dalam pasal …… ayat (1) yang menyatakan tentang tata
ruang , sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara
kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas asas Umum
Pemerintahan Yang Baik sehingga gugatan Penggugat terhadap keputusan objek
sengketa haruslah di tolak; --------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka Majelis
Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----------
30
Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum
acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije
bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan
Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa
Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta
penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini Majelis
Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti
yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para
Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan paling
tepat dalam sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya
tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; ------
Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa ini pihak Penggugat berada di
pihak yang kalah sedangkan pihak Tergugat berada dipihak yang menang, maka biaya
yang timbul dalam perkara ini menurut hukum harus dibebankan kepada
Penggugat; ---------------------
Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti penerbitan Objek Sengketa
tidak melanggar peraturan perundang- undangan yang berlaku seperti didalilkan
dalam gugatan Penggugat ;-----------------------------------------------------------------------
Memperhatikan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan
Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan
perkara ini ;-------------------
---------------------------------------- M E N G A D I L I ----------------------------------------
1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;----------------------------------------
2. Menyatakan sahnya Surat Perintah Gubernur DKI Jakarta Nomor :
46/SPP/V/2015, tanggal 24 September 2015 , Tentang Surat Penggusuran Lahan
dan Pengosongan Rumah warga yang berada di RT. 1, Kampung Melayu,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Keluran Pulo.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini sebesar Rp.89.000,- (Delapan puluh sembilan ribu rupiah)
---------------------------------
Demikianlah diputus berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara SEMU Bengkulu, pada hari Rabu
tanggal………………….. 2016 oleh kami BAYU SEFTIAWAN, S.H., M.H.
sebagai Hakim Ketua Majelis, PEKO LAKSONO, S.H. dan ILHAM FAUZI, S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal …………2016 oleh Majelis
Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRIKURNIA AFRIANTI, S.H. Panitera
31
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu serta dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----------------------------------------------------------
KETUA MAJELIS,
BAYU SEFTIAWAN . S.H.,M.H;
HAKIM ANGGOTA I,
PEKO LAKSONO ,S.H,.
HAKIM ANGGOTA II,
PANITERA PENGGANTI,
ILHAM FAUZI ,S.H
SRIKURNIA AFRIANTI,S.H