BELAJAR DARI RUMAH (BDR)
Mata Pelajaran : Administrasi PerpajakanGuru Pengampu : 1. Yetty Chriatianti, S.E ( XI AKL 1, 2, 3)(Cp : 0853-3457-6594)
2. Winarti, S.E ( XI akl 4) (Cp : 0897-0608-343)Materi : Jenis-jenis pajak dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan
KD 3.1 Memahami jenis-jenis pajak dan ketentuan umum dan tata caraperpajakanKD 4.1 Mengelompokkan jenis-jenis pajak dan tata cara perajakan
Pelaksanaan 1. Berdoa sebelum melaksanakan tugas 2. Siapkan buku folio isi 100 lembar1. Setelah modul 1 didownload silahkan anda print kemudian tempel materi pada
buku folio tersebut atau silahkan anda catat kembali materi yang ada didalam modul.
2. Galilah dan pahami informasi materi pada modul3. Silahkan cari informasi/referensi lain (buku/internet) terkait materi pada modu 14. Penugasan berupa kasus soal akan disampaikan pada modul berikutnya
(modul 2)Pengumpulan : Pada modul 1 tidak ada pengumpulan melainkan hanya menyimak dan menggali
informasi dari modul dan melaksanakan petunjuk modul 1Jika ada ditanyakan langsung kepada guru mapel jurusan masing-masing dengan menyertakan biodata nama & kelas ketika mengubungi guru mapelnya. (mohon dikoordinir ketua kelas/yang mewakili)
Tanggal Upload Rabu, 5 Agustus 2020
MODUL 1
1. Pengertian pajak
Definisi pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas UU No. 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Jenis-jenis Pajak
a. Berdasarkan sifat atau golongannya
1) Pajak Langsung (Direct Tax)
Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak
berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak
terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung
seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain.
Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.
2) Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)
Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan
peristiwa atau perbuatan tertentu.Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara
berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang
menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di
mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.
b. Berdasarkan pemungut
Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:
1) Pajak Daerah
a) Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi)
Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah
tingkat I (Provinsi). Misalnya: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.
b) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)
Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah
tingkat II(Kabupaten/Kota).Misalnya :Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir,
Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, Sekadar informasi saja,
mulai tahun 2014, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan masuk dalam
kategori pajak daerah. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan,
Perhutanan dan Pertambangan masih tetap merupakan pajak pusat.
2) Pajak Pusat
Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti:
Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh
Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan,
dan masih banyak lainnya.
c. Berdasarkan objek dan subjek
1) Pajak Objektif
Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: PPN,
pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.
2) Pajak Subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak
kekayaan dan pajak penghasilan.
3. Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
a. Stelsel pajak
1) Stetsel Nyata : pajak terutang dibayar pada tahun berjalan sesuai dengan keadaan nyata.
2) Stetsel Anggapan : pajak terutang dibayar pada tahun berjalan dengan keadaan estimasi
(anggapan/perkiraan).
3) Stetsel Campuran : Stetsel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stetsel anggapan,
dimana pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan.
b. Asas pemungutan pajak
1) Asas Daya Pikul : besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya
penghasilan WP.
2) Asas Manfaat : pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan
yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
3) Asas Kesejahteraan : pajak yang dipungut negara harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
4) Asas Kesamaan : dalam kondisi yang sama wajib pajak yang satu dengan yang lain harus
diperlakukan sama.
5) Asas Beban yang sekecil-kecilnya : pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya jika
dibandingan dengan nilai obyek pajak.
c. Sistem pemungutan pajak
1) Official Assessment System : suatu sistem pajak pada fiskus, sedangkan WP hanya pasif.
2) Self Assessment System : wajib pajak diperbolehkan menghitung, melaporkan, dan
menyetorkan pajak terutangnya sendiri.
3) With Holding System: Pada sistem ini WP boleh meminta bantuan pada pihak ke-3. Selain
fiskus dan bukan dirinya sendiri untuk menentukan besarnya pajak terutang.
d. Sistem pengenaan pajak
1) Asas Domisili (Asas Tempat tinggal), asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
2) Asas Sumber, tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Pajak dikenakan atas
penghasilan yang bersumber diwilayahnyaa.
3) Asas Kebangsaan, status kebangsaan atau kewarganegaraan dari orang atau badan.
e. Tarif pajak
1) Tarif Progresif (a progressive tax rate).
Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik
sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya.
Di Indonesia itu sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan (PPh)
wajib pajak orang pribadi, seperti:
Lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai Rp50 juta, tarif pajaknya 5%.
Lapisan PKP lebih dari Rp50 – Rp250 juta, tarif pajaknya 15%.
Lapisan PKP lebih dari Rp250 -Rp500 juta, tarif pajakya 25%.
Lapisan PKP di atas Rp500 juta, tarif pajaknya 30%.
2) Tarif Degresif (a degressive tax rate).
Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak
yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi.
Atau, persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin
meningkat.
Jadi, jika persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil.Melainkan
bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar.
3) Tarif Proporsional (a proportional tax rate).
Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap
dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapa pun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap.
Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (10%) dan PBB (0,5%) dari berapa pun objek
pajaknya.
4) Tarif Tetap/regresif (a fixed tax rate).
Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa
memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya.
Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan
peraturan yang telah diberlakukan, seperti Bea Meterai dengan nilai atau nominal sebesar
Rp3.000 dan Rp6.000.
4. Perbedaan Pajak dengan Pungutan Lainnya (Retribusi dan Sumbangan)
Perbedaan Pajak dengan Pungutan Lainya
Retribusi Sumbangan
1. Retribusi adalah pungutan daerah atas jasa
atau pemberian ijin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan pemerintah
daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau badan.
2. Retribusi pada umumnya memiliki
kontarpersepsi langsung karena
pembayaran retribusi semata-mata
ditujukan untuk mendapatkan prestasi
tertentu dari pemerintah, misalnya karcis
terminal, iuran kebersihan, parkir, dll.
3. Sifat dari pungutan retribusi bersifat
ekonomis.
1. Sumbangan pada umumnya tidak
memiliki kontrapersepsi secara langsung
karena pembayarannya merupakan
pemberian sukarela dari masyarakat yang
diberikan kepada seseorang.
2. Sifat dari sumbangan adalah bersifat
sukarela dan yuridis tidak ekonomis.
3. Pemberian sukarela dapat diketahui pihak
penerima sumbangan. Contoh :
sumbangan masjid, sumbangan fasilitas
pendidikan, sumbangan pembinaan olah
raga, dan lain-lain.
Top Related