DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
2010
UU TENTANG UU PPN DAN PPnBM
1
DASAR HUKUM
• UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983,• UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994,• UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000• UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2009, (TERAKHIR)TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
2
Pengertian 1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik
Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan
3
PPN ADALAH PAJAK YANG DIKENAKAN
KARENA ADANYA PERTAMBAHAN NILAI
SUATU BARANG / JASA
PENGERTIAN UMUM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
4
Pengenaan PPNPPN dikenakan dengan syarat :1. Syarat Subyek pajak : Pengusaha Kena Pajak2. Syarat Obyek Pajak :
a. Barang kena Pajak(BKP)/Jasa kena Pajak (JKP)b. Adanya aktivitas Penyerahan Kena Pajak
5
Barang kena pajak dan Jasa kena Pajak (BKP/JKP)
1. Setiap barang adalah Barang kena pajak/BKP kecuali yang dikecualikan menurut undang 2
2. Setiap Jasa adalah Jasa kena pajak/JKP kecuali yang dikecualikan menurut undang 2Apabila barang/jasa tersebut tidak dikecualikan berarti termasuk Barang/Jasa Kena Pajak.
6
BARANG BERWUJUD
BARANG TIDAK BERWUJUD
B A R A N G Ps. 1 angka 2
BARANGBERGERAK
BARANGTIDAK BERGERAK
CONTOH :• HAK ATAS MEREK DAGANG• HAK PATEN• HAK CIPTA
BARANG ADALAH
7
J A S APs. 1 angka 5
SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKANSUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM
YANGMENYEBABKAN
- SUATU BARANG;- FASILITAS;- KEMUDAHAN;- HAK
TERSEDIA UNTUK DIPAKAI
JASA YG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN ATAU PERMINTAANDGN BAHAN & ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN
TERMASUK
8
JENIS BARANG YANG TIDAKDIKENAKAN PPN
Ps. 4 A ayat (1) dan (2)
BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK, SEPERTI BERAS & GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI,
GARAM BAIK YG BERYODIUM MAUPUN YG TIDAK BERYODIUM, daging segar, Telur, susu, buah segar, sayur segar
MAKANAN DAN MINUMAN YG DISAJIKAN DI HOTEL, RUMAH MAKAN, WARUNG DAN SEJENISNYA, katering(UNTUK MENGHINDARI PAJAK BERGANDA, KARENA
SUDAH MERUPAKAN OBYEK PAJAK DAERAH)
UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA
BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA SEPERTI MINYAK MENTAH, GAS BUMI,
BIJI BESI/TIMAH/EMAS, batu bara, Galian C (asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata dll)
JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN DIDASARKAN ATAS KELOMPOK BARANG SBB :
9
Jasa Di Bidang Pelayanan Kesehatan Medik, Seperti Dokter Umum , Dokter Spesialis
Jasa Di Bidang Penyiaran Yang Bukan Bersifat Iklan
Jasa Di Bidang Pelayanan Sosial, Seperti Panti Asuhan, Jasa Pemakaman,Pemadam Kebakaran, Jasa Tempat Olahraga Non Komersial
Jasa Di Bidang Pengiriman Surat Dengan Perangko
JASA Keuangan Di Bidang Perbankan, Asuransi, Dan Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Termasuk sistem Syariah
Jasa Keagamaan, Seperti Pemberian Khotbah, Atau Dakwah
Jasa Pendidikan (sekolah maupun luar sekolah)
Jasa Kesenian Dan Hiburan
Jasa Tenaga Kerja, termasuk Jasa Penyelenggaraan Latihan Bagi Tenaga Kerja
Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air, Angkutan Udara LN
JENIS JASA YANG TIDAKDIKENAKAN PPNPs. 4 A ayat (3
Jasa Perhotelan, Seperti Persewaan Kamar Di Hotel, Motel, Losmen Dan Hostel
Jasa Yang Disediakan Oleh Pemerintah Dalam RangkaMenjalankan Pemerintahan Secara Umum
jasa asuransi
Jasa penyediaan tempat parkir
Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
jasa boga atau katering10
Obyek Pajak :PENGERTIAN PENYERAHAN BKP
Ps. 1 A ayat (1)
PENYERAHAN HAK ATAS BKP Karena SUATU Perjanjian, Mis : Jual Beli, Tukar Menukar, Jual Beli Dengan Angsuran
Pengalihan Bkp Oleh Karena Suatu Perjanjian Sewa Beli, Atau Perjanjian Leasing Dgn Hak Opsi
Penyerahan Bkp Kepada Pedagang Perantara (Komisioner), Atau Melalui Juru Lelang
Pemakaian Sendiri & Pemberian Cuma-cuma Atas Bkp, Seperti Pemberian Contoh Barang Untuk Promosi Kepada Relasi Atau Pembeli
Persediaan Bkp & Aktiva Yg Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjual Belikan Yg Masih Tersisa Pada Saat Pembubaran Perusahaan,
Sepanjang Ppn Atas Perolehan Aktiva Tsb. Menurut Ketentuan Dapat Dikreditkan
Penyerahan Bkp Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya & Penyerahan Bkp Antar Cabang
Penyerahan Bkp Secara Konsinyasi
ADALAH :
Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah,
yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak 11
Bukan Obyek PajakBUKAN PENGERTIAN PENYERAHAN BKP
Ps.1 A ayat (2)
PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELARSEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM KUHD
PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG
Penyerahan Bkp Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya & Penyerahan ANTAR Cabang, Dalam Hal Pkp Telah Memperoleh
Ijin Pemusatan Tempat Pajak Terutang Dari Direktur Jenderal Pajak
ADALAH :
pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak
Yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak;
Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan,
dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan 12
Subyek Pajak adalahPENGUSAHA
ORANG PRIBADI BADAN
DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAANNYA
- MENGHASILKAN BARANG;
- MENGIMPOR BARANG;
- MENGEKSPOR BARANG, termasuk ekspor barang tidak berwujud;
- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;
- MELAKUKAN USAHA JASA, termasuk mengekspor jasa;
- MEMANFAATKAN BARANG TIDAK BERWUJUD / JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN.
13
TERMASUK PENGERTIANMENGHASILKAN
Penjelasan Ps. 5 (1)
ADALAH KEGIATAN
MERAKIT = MENGGABUNGKAN BAGIAN-BAGIAN LEPAS DARI SUATU BARANG MENJADI BARANG SETENGAH JADI ATAU BARANG JADI,
SEPERTI MERAKIT MOBIL, BRG ELEKTRONIK, PERABOT RUMAH TANGGA, DSB.
MEMASAK = MENGOLAH BARANG DENGAN CARA MEMANASKAN BAIK DICAMPUR BAHAN LAIN ATAU TIDAK
MENCAMPUR = MEMPERSATUKAN DUA ATAU LEBIH UNSUR (ZAT) UNTUK MENGHASILKAN SATU ATAU LEBIH BARANG LAIN
MENGEMAS = MENEMPATKAN SUATU BARANG KE DALAM SUATU BENDA YANG MELINDUNGINYA DARI KERUSAKAN DAN ATAU UNTUK MENINGKATKAN
PEMASARANNYA MEMBOTOLKAN = MEMASUKKAN MINUMAN ATAU BENDA CAIR KE DALAM
BOTOL YANG DITUTUP MENURUT CARA TERTENTU
14
YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPN
PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
Ps. 1 angka 15
YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP/JKP
TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL yaitu Omzet per tahun Maks 600 Jt, KECUALI PENGUSAHA KECIL YANG MEMILIH
UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
PENGUSAHA
15
Syarat pengenaan PPN1. Syarat Subyek pajak : Pengusaha Kena Pajak2. Syarat Obyek Pajak :
a. Barang kena Pajak(BKP)/Jasa kena Pajak (JKP)b. Adanya aktivitas Penyerahan Kena Pajak
16
Tarif Pajak
Selain Ekspor = 10% dari Dasar Pengenaan Pjk
Ekspor = 0% dari Dasar Pengenaan Pjk
17
DASAR PENGENAAN PAJAK(DPP)
Ps. 1 angka 17
PENGGANTIAN
NILAI IMPOR
NILAI EKSPOR
NILAI LAIN YG DITETAPKAN
OLEH MEN KEU
HARGA JUAL
YANG DIPAKAI SEBAGAI DASAR
UNTUK MENGHITUNG PAJAK YANG TERUTANG
18
NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK Ps. 1 angka 17 . Jo. KMK-567/KMK.04//2000
1. UNTUK PEMAKAIAN SENDIRI DAN PEMBERIAN CUMA-CUMA BKP/JKP ADALAH HARGA JUAL/PENGGANTIAN SETELAH DIKURANGI LABA KOTOR
2. UNTUK PENYERAHAN MEDIA REKAMAN SUARA ATAU GAMBAR ADALAH PERKIRAAN HARGA JUAL RATA-RATA
3. UNTUK PENYERAHAN FILM CERITA ADALAH PERKIRAAN HASIL RATA-RATA PER JUDUL FILM
4. UNTUK PERSEDIAAN BKP YANG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, SEPANJANG PPN ATAS PEROLEHAN AKTIVA TSB. DPT DIKREDITKAN ADALAH HARGA PASAR WAJAR
5. UNTUK AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN YANG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN ADALAH HARGA PASAR WAJAR
6. UNTUK KENDARAAN BERMOTOR BEKAS ADALAH 10% DARI HARGA JUAL (s.d. Maret 2010)
7. UNTUK PENYERAHAN JASA BIRO PERJALANAN/PARIWISATA ADALAH 10% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITAGIH
8. UNTUK JASA PENGIRIMAN PAKET ADALAH 10% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITAGIH
9. UNTUK JASA ANJAK PIUTANG ADALAH 5% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITAGIH (s.d. Maret 2010)
10. UNTUK PENYERAHAN YANG DILAKUKAN OLEH PKP PEDAGANG ECERAN EMAS PERHIASAN ADALAH 20% X JUMLAH SELURUH PENYERAHAN BARANG DAGANGAN ((s.d. Maret 2010)
DLM HAL HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN SUKAR DITETAPKAN, MENTERI KEUANGAN DAPAT MENENTUKAN NILAI LAIN SEBAGAI
DASAR PENGENAAN PAJAK
NILAI LAIN YANG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK, ADALAH :
19
Mekanisme Penghitungan PPN
1. Mekanisme Nilai Lain2. Mekanisme Pedoman pengkreditan PM3. Mekanisme PK – PM
20
1. Mekanisme Nilai Lain (75/PMK.03/2010)
• Dipergunakan untuk usaha :1.Usaha Jasa pengiriman paket2.Usaha Jasa paket wisata
PPN yang dibayar = 10% x DPP Nilai lain= 10% X (10% x nilai tagihan)= 1% x nilai tagihan/penj.
Ex. Paket wisata ke Bali Rp. 100.000.000PPN = 10% x 10% x 100.000.000 = Rp. 1.000.000
21
2. Mekanisme Pengkreditan PM
Mekanisme penghitungan PPN terhadap usaha2 tertentu atau penjualan batas tertentu dengan cara mengkreditkan Pajak masukan terhadap pajak keluaran namun pajak masukan berdasarkan prosentase dr pajak keluaran :
1. Usaha Semata2 penjualan mobil bekas2. Usaha semata2 pedagang emas perhiasan3. Usaha dgn omzet s.d. 1,8 M
22
2a. Usaha mobil bekas dan Emas perhiasan (PMK 79/PMK.03/2010)
1.Mobil bekas :PK = 10 x harga jualPM = 90% x PK PPN = PK – PM = 10% - (90% x10%) x jual
= 1% x harga jual2. Pedagang Emas Perhiasan :
PK = 10 x harga jualPM = 80% x PK PPN = PK – PM = 10% - (80% x10%) x jual
= 2% x harga jualSemua Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP tidak dpt dikreditkan
23
2b. Omzet s.d. 1.8 M (PMK 74/PMK.03/2010)
Bagi PKP yang penyerahan BKP/JKP tidak lebih dari 1.8 M setahun dapat menggunakan mekanisme ini1. Untuk usaha BKP :
PK = 10% x harga jualPM = 70% x PKPPN = PK – PM = 3% x harga jual
2. Untuk usaha JKP :PK = 10% x harga jualPM = 60% x PKPPN = PK – PM = 4% x harga jual
Pajak masukan tidak dapat dikreditkan24
3. Mekanisme umum PK -PM• Yaitu mekanisme penghitungan PPN dengan
cara mengurangkan pajak masukan (PM) dengan Pajak keluaran (PK) dalam masa yang sama
• PPN = PK - PM
25
Mekanisme PK-PM PPN
FAKTUR PAJAK MERUPAKAN
BUKTI PUNGUTAN PPN
1. PENGENAAN PPN DILAKSANAKAN BERDASARKAN SISTEM FAKTUR
2. SETIAP TERJADINYA PENYERAHAN BKP / JKP, WAJIB DIBUATKAN FAKTUR PAJAK
FAKTUR PAJAK BAGI PENJUAL MERUPAKAN BUKTI
PAJAK KELUARAN
FAKTUR PAJAK BAGI PEMBELI
MERUPAKAN BUKTI PAJAK MASUKAN
26
PAJAK KELUARANPs. 1 angka 25
PPN YANG TERUTANG YANG WAJIB DIPUNGUT OLEH PKP
PENYERAHAN BKP / JKP, ATAU KARENA EKSPOR BKP
KARENA
27
PAJAK MASUKANPs. 1 angka 24
PPN YG SEHARUSNYA SUDAH DIBAYAR OLEH PKP
PEROLEHAN BKP
PENERIMAAN JKP
PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD
PEMANFAATAN JKP
IMPOR BKP
LUARDAERAHPABEAN
DARI
KARENA
28
Contoh• PT Aant bergerak dibidang distributor alat
listrik, transaksi dalam bulan Jan 2007 sbb:1. Tgl 3/1 membeli barang dagangan Rp. 15.000.0002. Tanggal 5/1 menjual barang dagangan Rp. 10.000.0003. Tanggal 7/1 menjual barang dagangan Rp. 20.000.000 Harga tersebut tidak termasuk PPN,Berapa Pajak Keluaran dan Masukannya?** Pajak Keluaran (10% dari penjualan) yaitu + 10% X 10.000.000 (nomor 2) = 1.000.000+ 10% X 20.000.000 (nomor 3) = 2.000.000Jumlah Pajak Keluaran = 3.000.000
29
** Pajak Masukan (10% dari Pembelian) yaitu• + 10% X 15.000.000 (nomor 1) = 1.500.000
• *** Jadi jumlah • Pajak keluaran sebesar Rp. 3.000.000• Pajak Masukan Rp. 1.500.000 sehingga Pajak yang harus dibayar ke kas negara
adalah (PK-PM) yaitu Rp. 3.000.000 – 1.500.000 = Rp. 1.500.000,-
30
PM TIDAK DAPAT DIKREDITKANPs. 9 ayat (8) / UU 42/2009
PENGELUARAN
PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA TDK DILAPORKAN DLM SPT MASA PPN YG DIKETEMUKAN PADA WAKTU DILAKUKAN PEMERIKSAAN
PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA DITAGIH DG PENERBITAN KETETAPAN PAJAK
U/ PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN YG FAKTUR PAJAKNYA TDK MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DLM PASAL 13 (6)
PEROLEHAN BKP/JKP YANG FAKTUR PAJAKNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN
PEROLEHAN BKP/JKP YG TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DG KEGIATAN USAHA
PEROLEHAN & PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR SEDAN, JEEP, STATION WAGON, VAN& KOMBI, KECUALI MERUPAKAN BARANG DAGANGAN ATAU DISEWAKAN
PEROLEHAN BKP/JKP SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
UNTUK :
ATAS
Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi
31
FAKTUR PAJAK• SETIAP PKP WAJIB MEMBUAT FAKTUR PAJAK UNTUK SETIAP : 1. PENYERAHAN BKP/ JKP 2. EKSPOR BKPFUNGSI FAKTUR PAJAK BAGI YANG MEMBUAT DISEBUT FAKTUR PAJAK KELUARAN (PK) BAGI YANG MENERIMA (PEMBELI) DISEBUT FAKTUR PAJAK MASUKAN (PM)
BENTUK FAKTUR PAJAK : (Sesuai Per-13/PJ./2010 Mulai 1 April 2010)- Bentuk Faktur Pajak Disesuaikan Menurut
Kepentingan PKP (boleh kecil/besar)- Dookumen Seperti Invoice/nota dll, asal
mencantumkan isi persyaratan miniman F.P. Bisa dipersamakan sbg F.P.
32
1. FAKTUR PAJAKPs. 13 ayat (5)
HARUS DICANTUMKAN PALING SEDIKIT :
NAMA, ALAMAT, NPWP YANG MENYERAHKAN BKP/JKP
NAMA, ALAMAT, NPWP PEMBELI BKP / PENERIMA JKP (kecuali kepda yang tidak jelas identitasnya/konsumen akhir)
JENIS BARANG/JASA, JUMLAH HARGA JUALATAU PENGGANTIAN & POTONGAN HARGA
PPN YG DIPUNGUT
PPn BM YG DIPUNGUT (jika ada)
KODE, NO. SERI & TGL. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK
NAMA, & TANDA TANGAN YG BERHAKMENANDATANGANI FAKTUR PAJAK (kecuali pedagang eceran)
FAKTUR PAJAK HARUS DIISI DENGAN LENGKAP, JELAS, DAN BENAR BAIK FORMAL MAUPUN MATERIIL & DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG
DITUNJUK OLEH PKP UNTUK MENANDATANGANINYA
33
KODE, NO. SERI & FAKTUR PAJAK
34
0 0 0 . 0 0 0 – 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK STANDAR
Kode Transaksi
Kode Status
Tahun Penerbitan Nomor Urut
Nomor Seri FP StandarKode FP Standar
Kode Cabang
KODE, NO. SERI FAKTUR PAJAK
35
01-kpd (penjualan biasa)/Selain Pemungut PPN02-kpd Pemungut Bendaharawan03-kpd Pemungut PPN lainnya04-yg menggunakan DPP Nilai Lain kpd selain Pemungut PPN05-yg Pajak Masukannya di Deemed kpd selain Pemungut PPN06-pnyrhn Lainnya kpd selain Pemungut PPN07-yg PPN-nya Tidak Dipungut kpd selain Pemungut PPN08-yg dibebaskan dr pengenaan PPN kpd selain Pemungut PPN09-pnyrhn Aktiva Psl 16 D kpd selain Pemungut PPN
Kode Transaksi (2 DIGIT PERTAMA):
Kode Faktur Pajak
Kode Status : 0-Normal1-Penggantian 36
DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU YG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK
STANDAR Ps. 13 ayat (6) jo. KEP DJP No. 522/PJ/2000
DOKUMEN TERTENTU SEBAGAI FAKTUR PAJAK HARUS MEMUAT SEKURANG KURANGNYA:
- IDENTITAS YANG BERWENANG MENERBITKAN DOKUMEN;
- NAMA & ALAMAT PENERIMA DOKUMEN;
- NPWP DLM HAL PENERIMA DOKUMEN ADALAH WP DALAM NEGERI
- JUMLAH SATUAN BARANG APABILA ADA;
- DPP; & JUMLAH PPN TERUTANG, KECUALI DLM HAL EKSPOR
DOKUMEN DI BAWAH INI DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR SEPANJANG MEMENUHI PERSYARATAN TERSEBUT DI ATAS
1. PIB YANG DILAMPIRI SSP / BUKTI PUNGUTAN PAJAK OLEH DJBC
2. PEB YG TLH DIFIAT MUAT OLEH DJBC YG DILAMPIRI INVOICE
3. SURAT PERINTAH PENYERAHAN BARANG (SPPB) YANG DIBUAT OLEH BULOG / DOLOG UNTUK PENYALURAN TEPUNG TERIGU
4. PAKTUR NOTA BON PENYERAHAN (PNBP) YANG DIBUAT OLEH PERTAMINA UNTUK PENYERAHAN BBM / NON BBM
5. TANDA PEMBAYARAN ATAU KUITANSI TELEPON
6. TICKET, TAGIHAN SURAT MUATAN UDARA (AIRWAY BILL) ATAU DELIVERY BILL YANG DIBUAT/DIKELUARKAN UNTUK PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI
7. SSP UNTUK PEMBAYARAN PPN ATAS PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD DAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN
8. NOTA PENJUALAN JASA YANG DIBUAT/DIKELUARKAN UNTUK PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN
37
2. Faktur pajak Gabungan Dapat dibuat kepada pembeli yang sama dalam satu bulan.Paling lambat dibuat akhir bulan yang sama dengan bulan penyerahan atau pembayaran.
Jenis dan SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK
1. Faktur pajak (biasa):1. Jika belum ada pembayaran Dibuat pada saat penyerahan
Contoh : tgl jual : 3 -11-2010 faktur dapat dibuat maks 3-11-2010
2. Jika sudah ada pembayaran tetapi belum terjadai penyerahan Dibuat pada saat pembayaran
Contoh : tgl dibayar : 3-11-2010, dijual 10-11-2010, faktur dibuat tgl 3-11-2010 (bukan tgl 10-11-2010)
38
ORANG PRIBADI / BADAN YGTIDAK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
DILARANG MEMBUAT FAKTUR PAJAK
DLM HAL FAKTUR PAJAK TELAH DIBUAT
PAJAK YG TERCANTUM DLM FAKTUR PAJAK
HARUS DISETORKAN
KAS NEGARA
KE
LARANGAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK Ps. 14 ayat (1), (2)
39
CARA MENGHITUNG PPNYANG TERUTANG
Ps. 9 ayat (1)
PPN TERUTANG
TARIF PPN X DPP
ADALAH
40
CONTOH CARA MENGHITUNG PPN YANG TERUTANG
Penjelasan Ps. 9(1)
1. PENJUALAN TUNAI BKP OLEH PKP “A”
3. IMPOR BKP
2. PENYERAHAN JKP OLEH PKP “B”
- HARGA JUAL = Rp. 25.000.000
- PPN TERUTANG 10% X Rp 25.000.000 = Rp. 2.500.000
- NILAI IMPOR = Rp.15.000000
- PPN TERUTANG 10 % X Rp.15.000.000 = Rp. 1.500.000
- NILAI PENGGANTIAN = Rp. 20.000.000
- PPN TERUTANG 10 % X Rp. 20.000.000 = Rp. 2.000.000
PPN Rp. 2.500.000 MERUPAKAN : * PAJAK KELUARAN YG DIPUNGUT OLEH PKP “A” DAN * PAJAK MASUKAN YG DIBAYAR OLEH PEMBELI BKP
PPN Rp. 2.000.000 MERUPAKAN : * PAJAK KELUARAN YG DIPUNGUT OLEH PKP “B” DAN *PAJAK MASUKAN YG DIBAYAR OLEH PENERIMA JKP
PPN Rp. 1.500.000 YANG DIPUNGUT MELALUI DJBC, MERUPAKAN PAJAK MASUKAN YANG DIBAYAR OLEH PIHAK YANG MENGIMPOR BKP TSB. 41
PENGKREDITAN PAJAK MASUKANPs. 9 ayat (2), (2a), (3), (4)
PM DIKREDITKAN DG PKUNTUK MASA PAJAK YG SAMA
Ps. 9 (2)
PK > PM PK < PM
SELISIH DIBAYAROLEH PKP
Ps. 9 (3)
SELISIH DAPAT DIMINTA KEMBALI ATAU DIKOMPENSASI KE MASA PAJAK
BERIKUTNYAPs. 9 (4)
DALAM HAL BELUM ADA PK DALAM SUATU MASA PAJAK, PAJAK MASUKAN
TETAP DAPAT DIKREDITKAN Ps. 9 ayat (2a)
42
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DLM SUATU MASA PAJAK DALAM HAL PKP MELAKUKAN PENYERAHAN YANG
TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK
Ps. 9 ayat (5), (6)
TERUTANG PAJAKTIDAK
TERUTANG PAJAKPM = TIDAK DPT DIKREDITKAN
PM DAPAT DIKETAHUIDG PASTI DARIPEMBUKUAN
PM TIDAK DAPATDIKETAHUI
DENGAN PASTI
PM YG TERKAITDG PENYERAHAN YANG
TERUTANG PPNDAPAT DIKREDITKAN
PM YG DAPAT DIKREDITKAN DIHITUNG
DG PEDOMAN YG DITETAPKAN OLEH
MENTERI KEUANGAN
DLM HAL PENYERAHAN
43
CONTOH PENGKREDITAN PM DLM SUATU MASA PAJAK DLM HAL PKP MELAKUKAN PENYERAHAN YG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN
YG TIDAK TERUTANG PAJAK (Ps. 9 ayat (5))
PM YG DPT DIKREDITKAN ADALAH PM YG BERKENAAN DG PENYERAHAN YG TERUTANG PPN
DALAM HAL PENYERAHAN TERUTANG PAJAK, PM DAPAT DIKETAHUI DENGAN PASTI DARI PEMBUKUAN PKP
CONTOH :PKP MELAKUKAN BEBERAPA MACAM PENYERAHAN :
a. PENYERAHAN TERUTANG PPN = Rp. 25.000.000
PAJAK KELUARAN = Rp. 2.500.000
b. PENYERAHAN TDK DIKENAKAN PPN = Rp. 5.000.000
c. PENYERAHAN DIBEBASKAN DARI PPN = Rp. 5.000.000
PAJAK MASUKAN YG DIBAYAR ATAS PEROLEHAN :
• BKP/JKP TERUTANG PPN = Rp. 1.500.000
• BKP/JKP TDK DIKENAKAN PPN = Rp. 300.000
• BKP/JKP DIBEBASKAN DARI PPN = Rp. 500.000
PM YG DPT DIKREDITKAN DGN PK Rp. 2.500.000 HANYA SEBESAR Rp. 1.500.000
44
CONTOH PENGKREDITAN PM DLM SUATU MASA PAJAK DLM HAL PKP MELAKUKAN PENYERAHAN YG TERUTANG PAJAK DAN
PENYERAHAN YG TIDAK TERUTANG PAJAKPenjelasan Ps. 9 ayat (6)
DALAM HAL PENYERAHAN TERUTANG PAJAK, PM TIDAK DAPAT DIKETAHUI DENGAN PASTI
PM YG DAPAT DIKREDITKAN DIHITUNG DG PEDOMAN YG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
CONTOH : PKP MELAKUKAN DUA MACAM PENYERAHAN :
a. PENYERAHAN TERUTANG PPN = Rp. 35.000.000
PAJAK KELUARAN = Rp. 3.500.000
b. PENYERAHAN TDK TERUTANG PPN = Rp. 15.000.000
PM YG DIBAYAR ATAS PEROLEHAN BKP/JKP YG BERKAITAN DENGAN SELURUH PENYERAHAN = Rp. 2.500.000, SEDANGKAN PM ATAS PENYERAHAN YG TERUTANG PPN TIDAK DIKETAHUI DGN PASTI.
PM SEBESAR Rp. 2.500.000 TDK SELURUHNYA DPT DIKREDITKAN DG PK SEBESAR Rp. 3.500.000
BESARNYA PM YG DPT DIKREDITKAN DIHITUNG DG PEDOMAN YG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN 45
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PKP YANG DIKENAKAN PPh DENGAN MENGGUNAKAN NORMA
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPs. 9 ayat (7)
PENGUSAHA YG DIKENAKAN PPh
PM DIHITUNG DENGANMENGGUNAKAN PEDOMAN
PENGHITUNGAN PENGKREDITANPM YG DITETAPKAN OLEH MENKEU
DENGAN
MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN
PENGHASILAN NETO
46
SELAMBAT-LAMBATNYA TIGA BULAN SETELAH
BERAKHIRNYA MASA PAJAK
PM YANG DAPAT DIKREDITKANTETAPI BELUM DIKREDITKAN DG PK
PADA MASA PAJAK YG SAMAPs. 9 ayat (9)
DAPAT DIKREDITKANPADA MASA PAJAK
BERIKUTNYA
APABILA JANGKA WAKTU
TSB. DILAMPAUI
PENGKREDITAN PM DAPAT DILAKUKAN MELALUI PEMBETULAN SPT MASA PPN YBS
SEPANJANG PM TSB. BELUM DIBEBANKAN SBG BIAYA ATAU BELUM DIKAPITALISASIKAN
DGN HARGA PEROLEHAN BKP/JKP YBS. & BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN
47
PEMUNGUT PPNPs. 1 angka 27
YANG DITUNJUK OLEH MENTERI KEUANGAN
MEMUNGUT
MELAPORKAN
MENYETOR
PAJAK YG TERUTANGOLEH PKP ATAS
PENYERAHAN BKP/JKP KEPADA
PEMUNGUT PPN
UNTUK
- BENDAHARAWAN PEMERINTAH;- BADAN;- INSTANSI PEMERINTAH.
48
OBYEK PPn BMPs. 5 ayat (1), (2)
PENYERAHAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH
IMPOR BKP YANG TERGOLONG MEWAH
OLEH PENGUSAHA YANG MENGHASILKAN BKP
YANG TERGOLONG MEWAH
DALAM DAERAH PABEAN
DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN PENGUSAHA
Ps. 5 (1)PPn BMPPn BM
DIKENAKAN ATASDIKENAKAN ATAS
PPn BM DIKENAKAN HANYA SATU KALI PADA WAKTU PENYERAHAN BKP YANG TRGOLONG MEWAH OLEH PKP YANG MENGHASILKAN BARANG MEWAH
ATAU PADA WAKTU IMPOR Ps. 5 (2)
49
DASAR PERTIMBANGANPENGENAAN PPn BM
Penjelasan Ps. 5 (1)
ATAS PENYERAHAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH OLEH PRODUSEN ATAU ATAS IMPOR BKP YANG TERGOLONG
MEWAH, DI SAMPING DIKENAKAN PPN, JUGA DIKENAKAN PPn BM DENGAN PERTIMBANGAN
PERLU KESEIMBANGAN PEMBEBANAN PAJAK ANTARA KONSUMEN YANG BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN
KONSUMEN YANG BERPENGHASILAN TINGGI
PERLU ADANYA PENGENDALIAN POLA KONSUMSI ATAS BKP YANG TERGOLONG MEWAH
PERLU ADANYA PERLINDUNGAN TERHADAP PRODUSEN KECIL ATAU TRADISIONAL
PERLU UNTUK MENGAMANKAN PENERIMAAN NEGARA
50
TARIF PPN & PPn BMPs. 7 & Ps. 8
TARIFPPN(Ps. 7)
10 %
TARIFPPn BM
(Ps. 8)
ATAS EKSPOR BKP 0%
ATAS EKSPOR BKP YG TERGOLONG MEWAH 0%
PALING RENDAH 10%
PALING TINGGI 200 %
51
Top Related