BAB I
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NASIONAL
Bagi masayarakat Indonesia, pancasila bukanlah sesuatu yang asing. Pancasila terdiri
atas 5(lima) sila, tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV dan di peruntukan sebagai
dasar negara republik Indonesia. Meskipun didalam pembukaan UUD 1945 tersebut tidak
secara eksplisit disebutkan kata pancasila, namun sudah di kenal luas bahwa 5(lima) sila yang
di maksud adalah pancasila untuk dimaksudkan sebagai dasar negara.
Dengan demikian uraian bab ini meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Pancasila dalam pendekatan filsafat
2. Makna pancasila sebagai dasar negara
3. Implementasi pancasila sebagai dasar negara
4. Makna pancasila sebagai ideologi nasional
5. Implementasi pancasila sebagai ideologi nasional
6. Pengamalan pancasila dalam kehidupan bernegara
A. PANCASILA DALAM PENDEKATAN FILSAFAT
Pancasila dalam pendekatan ilmu filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai
pancasila. Filsafat pancasila dapat didefisinikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan
rasional tentang pancasila dalam bangunan bangsa dan negara Indonesia.
1. Nilai-nilai yang terkandung pada pancasila
Berdasarkan pemikiran filsafat, pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya merupakan
suatu nilai. Rumusan pancasila sebagai mana terdapat dalam pembukaan UUD 1945
alinea IV adalah sebagai berikut.
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Yang merupakan perasan dari sila-sila tersebut adalah
1. Nilai ketuhanan
2. Nilai kemanisaan
3. Nilai persatuan
4. Nilai kerakyatan
5. Nilai keadilan
2. Mewujudkan nilai-nilai pancasila sebagai norma bernegara
Setiap norma pasti mengandung nilai. Nilai sekaligus menjadi sumber bagi norma.
Yang tampak dalam kehidupan dan melingkup kehidupan kita ada;ah norma. Norma
yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari ada 4(empat), yaitu sebagai berikut :
a. Norma agama
Norma ini di sebut juga dengan norma religi atau kepercayaan. Sumber norma ini
adalah ajaran-ajaran kepercayaan atau agama yang oleh pengikut-pengikutnya
dianggap sebagai perinta Tuhan.
b. Norma moral (etik)
Norma ini disebut dengan norma kesusilaan atau etika atau budi pekerti.
Sumber norma ini adalah dari manusia sendiri yang bersifat otonom dan tidak di
tunjukan pada sikap lahir, tetapi ditunjukan kepada sikap batin manusia.
c. Norma kesopanan
Norma ini disebut juga norma adat, sopan santun, tata krama, atau norma ftsoen.
Sanksi ata pelanggaran norma kesopanan berasal dari masyarakat itu sendiri.
d. Norma hukum
Norma hukum berasal dari luar diri manusia. Dalam hal ini pengadilanlah sebagai
lembaga yang mewakili masyarakat resmi untuk menjatuhkan hukuman.
B. MAKNA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Pancasila sebagai dasar (filsafat) negara mengandung makna bahwa nilai-nilai
yang terkandung dalam pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan
bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai pancasila menjadi pedoman
normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Konsekuensi dari rumusan demikian berarti
seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termaksuk
peraturan perundang undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai pancasila.
C. IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Pancasila adalah dasar negara dari negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut
teori jenjang norma (stufentheorie) yang di kemukakan oleh Hans Kelsen menyebutkan
bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata
susunan tertentu.
Hans Nawiasky berpendapat bahwa kelompok norma hukum negara terdiri atas 4
(empat) kelompok besar, yaitu:
1. Staatundamentalnorm atau norma fundamental negara
2. Staatgrundgesetz atau aturandasar/pokok negara
3. Formellgesetz atau undang-undang
4. Verordnung dan autonome satzung atau aturan pelaksanaan dan aturan otonom
D. MAKNA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL
1. Pengertian ideologi
Idiologi berasal dari kata idea yang berati gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita,
dan logos berarti ilmu. Secara harfiah idiologi berarti ilmu tentang pengertin dasar,
ide.dalam pengertian sehari-hari, idea di sakan artinya dengan cita-cita yang di maksud
adalah cita-cita bersifat tetap yang harus di capai sehingga cita-cita itu sekaligus
merupakan dasar, pandangan/paham.
2. Landasan dan makna pancasila sebagai ideologi bangsa
Adapun makna pancasila sebagai ideologi nasional menurut ketetapan MPR RI No.
II/MPR/1978 adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi pancasila
menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai ideologi
nasional yang berfungsi sebagai cita-cita adalah sejalan dengan fungsi utama dari sebuah
ideologi sebagaimana dinyatakan di atas.
5. IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL
1. Perwujudan ideologi pancasila sebagai cita-cita bernegara
Dalam ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 dinyatakan bahwa visi indonesia masa depan
terdiri dari 3 visi, yaitu :
1. Visi ideal
2. Visi antara
3. Visi lima tahunan
Untuk mengukur tingkatan keberhasialan perwujudan visi indonesia 2020 di pergunakan
indikator-indikator utama sebagai berikut :
1. Religius
2. Manusiawi
3. Bersatu
4. Demokrat
5. Adil
6. Sejahtera
7. Maju
8. Mandiri
9. Baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara
2. Perwujudan pancasila sebagai kesepakatan atau nilai integatif bangsa
Pancasila sebagai nilai integratif, sebagai sarana pemersatu dan prosedur penyelesaian
konflik perlu juga di jabarkan dalam praktik kehidupan bernegara. Pancasila sebagai sarana
pemersatuan dalam masyarakat dan prosedur penyelesaian konflik itulah yang terkandung
dalam nilai intregratif pancasila.pancasila sudah diterima oleh masyarakat indonesia sebagai
sarana pemersatu, artinya sebagai suatu kesepakatan bersama bahwa nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya di setujui sebagai milik bersama.
6. PENGALAMAN PANCASILA
Tibalah saatnya akhir uraian mengenai pancasila ini pada kata”pengalaman pancasila”.
Pengalaman pancasila dalam kehidupan bernegara dapat di lakukan dengan cara:
1. Pengalaman secara objektif
Pengalaman secara objektif adalah dengan melaksanakan dan mentaati peraturan perundang-
undangan sebagai norma hukum negara yang berlandaskan pada pancasila.
2. Pengalaman secara subjektif
Pengalaman secara subjektif adalah dengan menjalankan nilai-nilai pancasila yang berwujud
norma etik secara pribadi atau kelompok dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan
berbangsa dan bernegara.
BAB 2
IDENTITAS NASIONAL
Aristoteles, seorang ilmu filsuf yunani mengatakan manusia adalah zoon politicon, yang
artinya manusia adalah makhluk uang berkelompok.
Negara dan bangsa memiliki pengertian yang berbeda. Apabila negara adalah
organisasi dari persekutuan hidup manusia maka bangsa lebih menunjukan pada persekutuan
hidup manusia itu sendiri. Baik bangsa maupu negara memiliki ciri khas yang membedakan
bangsa atau negara tersebut dengan bangsa atau negara lain di dunia.
Untuk mengkaji tentang identitas nasional, maka uraian pada bab ini mencakup:
1. Hakikat bangsa
2. Identitas nasonal
3. Hakikat negara
4. Bangsa dan negara Indonesia
5. Identitas Nasional Indonesia
7. HAKIKAT BANGSA
3. Bangsa dalam arti sosiologis antropologis
Bangsa dalam pengertian sosiologis dan antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat
yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu
kesatuan ras, bangsa, agama, adat istiadat. Jadi, mereka menjadi satu bangsa karena di
satukan oleh kesamaan ras, budaya, keyakinan, bahasa, dan sebagainya. Ikatan demikian
disebut ikatan primodial.
4. Bangsa dalam arti politis
Bangsa dalam pengertian polotik adalah suatu mayarakat dalamsuatu daerah yang sama dan
mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke
dalam.
5. Cultural unity dan political unity
Melalui pemahaman yang kurang lebih sama, bangsa pada dasarnya memiliki dua arti yaitu
bangsa dalam pengertian kebudayaan (cultural unity) dan bangsa dalam pengertian politik
kenegaraan (political unity)
6. Proses pembentukan bangsa-negara
Secara umum dikenal adanya dua proses pembentukan bangsa-negara, yaitu model ortodoks
dan model mutakhir. Model ortodoks yaitu bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu,
untuk kemudian bangsa itu membentuk suatu negara tersendiri. Model mutakhir yaitu
berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri,
sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras.
8. IDENTITAS NASIONAL
Kata identitas berasal dari bahasa inggris indentity yang memiliki pengertian harfiah: ciri,
atau tanda jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga
membedakan dengan yang lain.
3. Faktor pembentuk identitas bersama
a. Primordial
b. Sakral
c. Tokoh
d. Bhinneka Tunggal Ika
e. Sejarah
f. Perkembangan ekonomi
g. Kelembagaan
4. Identitas cultural unity atau identitas kesukubangsaan
Identitas cultural unity dapat disebut identitas kesukubangsaan. Identitas yang dimiliki oleh
sebuah culturak unity kurang lebih bersifat aksfiptif (sudah ada sejak lahir), bersifat alamiah
(bawaan), primer dan etnik.
5. Identtas political unity atau identitas kebangsaan
Political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik yaitu bangsa negara.
9. HAKIKAT NEGARA
6. Arti negara
Pertama, negara adalah organisasi di suatu wilayah yang ,mempunyai kekuasaan tertinggi
yang sah dan di taati rakyatnya. Kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki
wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi dibawah lembaga politik dan pemerintah yang
efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan
nasionalnya.
7. Unsur-unsur negara
a. Rayat
b. Wilayah
c. Pemerintah yang berdaulat
d. Pengakuan dari negara lain
8. Teori terjadinya negara
e. Proses terjadinya negara secara teoritis
1. Teori hukum alam
Menrut plato dan aristoteles terjadinya negara adalah sesuatu yang alamiah.
2. Teori ketuhanan
Menurut freiderich Julius Stalh , Thomas Aquinas, dan Agustinus Terjadinya negara adalah
karena kehendak Tuhan, didasari kepercayaan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan
terjadi atas kehendak Tuhan.
3. Teori perjanjian
Menurut Thomas Hobbes, John,J.J.Rousseau, dan Montesquien negara terjadi sebagai hasil
perjanjian antara manusia/individu.manusia berada dalam dua keadaa: yaitu keadaan sebelum
bernegara dan keadaan setelah bernegara.
f. Proses terjadinya negara di zaman modern
a. Penaklukan atau occupatie
b. peleburan atau fusi
c. pemecahan
d. pemisahan diri
e. perjuangan atau revolusi
f. penyerahan/pemberian
g. pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintah sebelumnya.
4. Fungsi dan tujuan negara
h. John Locke
1. Fungsi legislatif
2. Fungsi eksekutif
3. Fungsi federatif
i. Montesquieun
4. Fungsi legislatif
5. Fungsi eksekutif
6. Fungsi yudikatif
j. Van Vallon Hoven
7. Regeling
8. Bestuur
9. Rechtspraak
10. Politie
k. Goodnow
11. Policy making
12. Policy executting
10. BANGSA DAN NEGARA INDONESIA
7. Hakikat negara Indonesia
Negara kita adalah negara Republik Indonesia Prokalmasi 17 agustus 1945. Dengan moment
proklamasi 17 agustus 1995 itulah, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara negara
sekaligus menyatakan kepada dunia luar mengenai adanya negara baru, yaitu Indonesia.
Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan moden. Negara
kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya di dasarkan pada semangat
kebangsaan-atau nasionalisme- yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa
depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga negara masyarakat tersebut
berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.
8. Proses terjadinya negara Indonesia
a. Terjadinya negara tidak sekedar di mulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan
akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya.
b. Adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Perjuangan panjang bangsa
Indonesia menghasilkan proklamasi.
c. Terjadinya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia,
sebagai suatu keinginan luhur bersama.
d. Negara Indonesia perlu menyusun alat-alat perlengkapan negara yang meliputi tujuan
negara, betuk negara, sistem pemerintahan negara, UUD negara, dan dasar negara.
9. Cita-cita, tujuan, dan visi negara Indonesia
Hal ini sesuai dengan amanat dalam alinea II pembukaan UUD 1945, yaitu negara Indonesia
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Tujuan negara indonesia selanjutnya terjabar dalam alinea IV pembukaan UUD 1945 :
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
b. Memajukan kesejhteraan umum.
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
d. Ikut melaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi,
dan keadilan sosial.
Adapun visi bangsa Indonesia adalah tewujudnya masyarakat Indonesia yang damai,
demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman,
bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai
ilmu pengetahuan dan teknologim memiliki etos kerja yang tinggi serta disiplin(TAP MPR
No. VII/MPR/2001).
11. Identitas nasional Indinesia
Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia, adalah sebagai berikut :
a. Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa indonesia
b. Bendera negara yaitu sang merah putih
c. Lagu kebangsaan yaitu indonesia raya
d. Lambang negara yaitu garuda pancasila
e. Semboyan negara yaitu bhinneka tunggal ika
f. Dasar filasafat negara yaitu pancasila
g. Konstitusi (hukum dasar) negara yaitu UUD 1945
h. Bentuk negara kesatuan republik indonesia yang berkedaulatan rakyat
i. Konsepsi wawasan nusantara
j. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional
BAB 3
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukan sebagai warga negara
menciptakan hubungan berupa peranan, hak, dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Pada
akhirnya pola hubungan yang baik antara warga negara dengan negara dapat mendukung
kelangsungan hidup bernegara.
Lebih jauh mengenai hal tersebut, bahasan bab ini akan meliputi :
1. Pengertian warga negara dan kewarganegaraan
2. Kedudukan warga negara dalam negara
3. Hak dan kewajiban warga negara indonesia
12. PENGERTIAN WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
10. Warga negara
Warga negara artinya warga atau anggota dari suatu negara. Warga diartika sebagai anggota
atu peserta. Jadi, warga negara secara sederhana di artikan sebagai anggota dari suatu negara.
Istilah warga negara merupakan terjemahan kata citizen (bahasa inggris) yang mempunyai
arti sebagai berikut :
e. Warga negara
f. Petunjuk dari sebuah kota
g. Sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air
h. Bawahan atau kawula
11. Kewarganegaraaan
Istilah kewarganegaraan (citizenship) memiliki arti keanggotaan yang menunjukan hubungan
atau ikatan antara negara dengan warga negara.
Pengertian kewarganegaraan di bedakan menjadi 2 , yaitu :
a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis
1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum
antara orang-orang dengan negara.
2. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan
hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan
sejarah, dan ikatan tanah air.
b. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil
3. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat
kewarganegaraan dalam sistimatika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum
publik.
4. Kewarganegaraan dalam arti materil menunjuk pada akibat hukum dari
status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.
13. KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM NEGARA
Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warganya.
Sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warganya. Orang-orang yang
tinggal diwilayah negara, tapi bukan warga negara dari negara itu tidak memiliki hubungan
timbal balik dengan negara tersebut.
9. Penentu warga negara
Dalam penentu kewarganegaraan di dasarkan pada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu :
g. Asas ius soli
Asas yang menyatakan bahwa kewarga negaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana
orang itu dilahirkan.
h. Asas ius sanguinis
Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan
dari orang tersebut.
Penentuan kewaganegaraan dapat didasarkan pada aspek
perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan drajat.
a. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri
adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat.
b. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak
menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami/istri.
10. Warga negara Indonesia
Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Ketentuan
tersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut :
c. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang di sahkan dengan undang-undang sebagi warga negara.
d. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang
bertempat tinggal di Indonesia
e. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk di atur dengan undang-
undang.
11. ketentuan undang-undang mengenai warga negara Indonesia
undang-undang No.62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Pokok
materi yang di atur dalam undang-undang ini adalah :
a. Siapa yang menjadi warga negara Indonesia
b. Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia
c. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia
d. Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia
e. sebut Ketentuan pidana
14. HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA
1. Wujud hubungan warga negara dengan negara
Di indonesia, hubungan antara warga negara dengan negara telah di atur dalam UUD1945.
Hubungan antara warga negara dengan negara indonesia tersebut de gambarkandengan baik
dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban. Baik itu hak dan kewajiban warga negara
terhadap negara maupun hak dan kewajiban negara terhadap warganya.
2. Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD
1945. Selain ditentukan pula hak dan kewajiban negara terhadap yang dimiliki negara
terhadap warga negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya
merupakan kewajiban dan hak warga negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tentuan
tersebut, antara lain sebagai berikut :
a. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah
b. Hak negara untuk dibela
c. Hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat
d. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil
e. Kewajiban negara untuk menjaminhak asasi warga negara
f. Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat
g. Kewajiban negara memberikan jaminan sosial
h. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah
Selainadanya hak dan kewajiban warga negara di dalam UUD 1945, tercantum pula adanya
hak asasi manusia. Hak asasi manusia di bedakan dengan hak warga negara. hak warga
negara merupakan hak yang di tentukan dalam suatu konstitusi negara. munculnya hak ini
adalah karena adanya ketentuan undang-undang dan berlaku bagi orang yang berstatus
sebagai warga negara.
BAB 4
NEGARA DAN KONSTITUSI
Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. dasar-dasar penyelenggaran bernegara
didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar.
Bahasan mengenai negara dan konstitusi pada bab ini akan dimulai dengan gagasan tentang
kunstitusionalisme. Secara terinci pembahasan bagian ini terdii atas subbahasan :
1. Konstitusionalisme
2. Konstitusi negara
3. UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indinesia
4. Sistem ketatanegaraan Indonesia
15. KONSTITUSIONALISME
12. Gagasan tentang konstitusionalisme
Gagasan bahawa kekeuasaan negara harus dibatasi serta hak-hak dasar rakyat di jamin dalam
suatu konstitusi negara dinamakan konstitusionalisme. Carl j. Friedrich berpendapat
“konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas
yang dilenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk pada beberapa pembatasan yang
di maksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang di perlukan untuk pemerintahan
tidak di salah gunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan
yang dimaksud termakud dalam konstitusi”.
13. Negara konstitusional
Negara konstitusional tidak cukup hanya memiliki konstitusi, tetapi negara tersebut juga
harus juga harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme
merupakan gagasan bahwa konstitusi suatu negaara harus mampu memberi batasan
kekuasaan pemerintahan serta memberi perlindungan pada hak-hak dasar warga negara.
Negara konstitusional bukan sekedar konsep formal, tetapi juga memiliki makna normatif.
Negara yang menganut gagasan konstitunasionalisme inilah yang disebut negara
konstitusional.
16. KONSTITUSI NEGARA
14. Pengertian konstitusi
Konstitusi berasal dari istilah bahasan prancis “constituer” yang artinya membentuk. Arti
konstitusi dari kamus bahasa indonesia : (1) segala ketentuan dan aturan mengenai
ketatanegaraan; (2) undang-undang dasar suatu negara. undang-undang dasar ialah hukum
dasar yang tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis di sebut konvensi.
15. Kedudukan konstitusi
Meskipun konstitusi yang ada di dunia ini berbeda-beda baik dalam hal tujuan, bentuk dan
isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukn formal yang sama yaitu :
i. Konstitusi sebagai hukum dasar
j. Konstitusi sebagai hukum tertinggi
16. Isi, tujuan, dan fungsi konstitusi negara
Isi konstitusi adalah pembagian kekuasaan antara pemerintah negara bagian, prosedur
penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi lembaga negara.
3 tujuan konstitusi :
1. Memeberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik
2. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri
3. Memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan
kekuasaannya
fungsi- fungsi konstitusi negara :
1. fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara
2. fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara
3. fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara
4. fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupunn kegiatan
penyelenggaraan kekuasaan negara
5. fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli
6. fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu
7. fungsi sebagai sarana pengadilan masyarakat
8. fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat
17. UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA INDONESIA
Konstitusi negara Indonesia adalah undang-undang dasar 1945 yang untuk pertama kali di
sahkan oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 agustus 1945.
1. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia
Penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI dilakukan dalam dua
tahap, yaitu sebagaiberikut :
k. Pengesahan pembukaan undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terdiri dari 4
alinea
l. Pengesahan batang tubung undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terdiri atas
16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan
Periode berlakunya UUD RIS 1949 dari tanggal 27 desember 1949 sampai 17 agustus 1950,
oleh Moh.Yamin disebut konstitusi II
Konstitusi RIS atau UUD RIS 1949 terdiri atas:
m. Mukadimah yang terdiri atas 4 alinea
n. Bagaimana batang tubuh yang terdiri atas 6 bab,197 pasal dan lampiran.
Konstitusi inilah yang akan menyusun undang-undang dasar yang bersifat tetap.
UUD 1950 terdiri atas:
a. Mukadimah yang terdiri dari 4 alinea
b. Batang tubuh yang terdiri atas 6 bab dan 146 pasal
2. Proses amandemen UUD1945
a. Amandemen pertama terjadi pada sidang umum MPR tahun 1999, disahkan 19
oktober 1999
b. Amandemen kedua terjadi pada sidang tahunan MPR, disahkan 18 agustus 2000
c. Amandemen ketiga terjadi pada sidang tahunan MPR, disahkan 10 november 2001
d. Amandemen keempat terjadi pada sidang tahunan MPR, disahkan 10 agustus 2002
3. Isi undang-undang dasar negara indonesia tahun 1945
UUD 1945 sekarang ini hanya terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pembuka dan bagian pasal
–pasal. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran itu
ialah :
a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dengan berdasar atas persatuan.
b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakayat Indonesia.
c. Negara berkedaulatan rakyat, berdasar atas asas kerakyatan dan permusyawaratan
perwakilan.
d. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusian yang adil
dan beradab.
18. SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut :
a. Bentuk negara adalah kesatuan.
b. Bentuk pemerintah adalah republik.
c. Sistem pemerintah adalah presidensial.
d. Sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat.
1. Bentuk negara kesatuan
UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan bukan
serikat atau federal. Negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal. Suatu bentuk
negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian atau negara yang didalamnya tidak
terdapat daerah yang bersifatnegara.
2. Bentuk pemerintahan republik
UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik bukan
monarki atau kerajaan. Secara teoritis, ada dua klasifikasi bentuk pemerintahan di era
modern, yaitu republik bukan monarki. Bentuk pemerintahan dinsebut republik apabila cara
pengangkatan kepala negara melalui pemilihan, sedangkan bentuk pemerintahan disebut
kerajaan apabila cara pengangkatan kepala negara melalui pewaris secara turun-menurun.
3. Sistem pemerintah presidensial
Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan
sekaligus kepala pemerintah. Presiden tidak dipilih oleh oleh parlemen, tetapi di pilih
langsung oleh rakyat atau oleh suatu dewan/majelis.
2. Kabinet(dewan mentri) di bentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada
presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.
3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlimen. Hal ini karena presiden tidak di
pilih oleh parlemen.
4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemenseperti dalam sistem parlementer.
5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota
parlemen di pilih oleh rakyat.
6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.
4. Sistem politik demokrasi
Sistem politik yang dianut negara indonesia adalah sistem politik demokrasi. Hal ini secara
jelas dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Hakikat demokrasi itu sendiri adalah
kekuasaan dalam negaraberadadi tangan rakyat.
Secara normatif sistem politik demokrasi yang di anut di Indonesia didasarkan atas nilai-nilai
bangsa yaitu pancasila. Oleh karena itu, sistem politik demokasi di Indonesia adalah sistem
politik demokrasi pancasila, yaitu sistem politik demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai
dasar pancasila. Bahasan secara rinci mengenai sistem politik demokrasi tersaji dalam bab
tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi.
Top Related