Pembahasan
1. Sumber data dan periode pemantauan
2. Penindakan perkara korupsi 2013
3. Pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi
4. Kesimpulan
5. Rekomendasi
Pemantauan dilakukan selama periode 1 Januari 2013 - 31 Desember 2013.
Data bersumber dari: a. Media massa, online maupun cetak. b. Website aparat penegak hukum (Kepolisian – Kejaksaan dan
KPK). c. Permintaan informasi ke aparat penegak hukum. d. Laporan masyarakat serta informasi dari mitra lokal ICW
Kasus yang terpantau adalah; a. Kasus dugaan korupsi yang berada pada tahap penyidikan
(sudah ada penetapan tersangka). b. Kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh Kepolisian,
Kejaksaan dan KPK selama Januari s/d Desember 2013.
Waktu dan Metode Pemantauan
Tujuan Pemantauan
• Menjelaskan kerja pemberantasan korupsi sepanjang 2013, khususnya bidang penindakan oleh aparat penegak hukum (apgakum, yaitu: kepolisian – Kejaksaan – KPK).
• Memetakan perkara korupsi yang ditangani Apgakum selama 2013.
• Pemetaan melingkupi: sektor korupsi, modus korupsi, klasifikasi jabatan pelaku (aktor), potensi kerugian, wilayah dan waktu terjadinya, serta aparat penegak hukum yang menanganinya.
• Memberikan catatan terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi
• Menghasilkan rekomendasi kepada apgakum.
Trend Pemberantasan Korupsi Selama 3 tahun terakhir
Periode Smt I
thn
2010
Smt II
thn
2010
Tahun
2011
Tahun
2012
Smt I
thn
2013
Sem II
thn
2013
Jumlah
Kasus 176
kasus
272
kasus
436
kasus
401
kasus
293
kasus
267
kasus
Kerugian
Negara 2.1
triliun
1.2
triliun
2.1
triliun
10.4
triliun
5.7
triliun
1.6
triliun
Jumlah
Tersangka 441
orang
716
orang
1053
orang
877
orang
677
orang
594
orang
*Catatan: database korupsi Smt II thn 2012 sedang diperbaharui kembali
3 tahun
pemberantasan
korupsi
• Pemberantasan korupsi
selama 3 tahun terakhir
menunjukkan tren yang
meningkat.
• Peningkatan terjadi pada
jumlah kasus yang
ditangani maupun aktor
yang ditetapkan sebagai
tersangka.
• Kerugian negara akibat
penetapan tersangka
korupsi menunjukkan
peningkatan dibanding 2
tahun lalu.
448 Kasus
436 Kasus
401 Kasus
560 Kasus
0
200
400
600
2010 2011 2012 2013
1157 Tersangka
1053 Tersangka 877
Tersangka
1271 Tersangka
0
500
1000
1500
2010 2011 2012 2013
3.3 Triliun
2.1 Triliun
10.4 Triliun 7.3
Triliun
0
5
10
15
2010 2011 2012 2013
Trend Pemberantasan
Korupsi 2013
• Hasil pemantauan terhadap
penanganan kasus korupsi oleh
aparat penegak hukum selama
2013, terpantau 560 kasus
korupsi dengan jumlah tersangka
1271 orang dan potensi kerugian
negara sebesar 7,3 Triliun rupiah.
• Jika dibandingkan dengan tren
pemberantasan korupsi tahun
sebelumnya, terjadi peningkatan
pada sisi jumlah kasus dan
penetapan tersangka, namun
menunjukkan penurunan pada
kerugian negara.
(Dok. ICW 2013)
Korupsi Berdasarkan Sektor Semester 1 Thn 2013
Korupsi Berdasarkan Sektor Semester 2 Thn 2013
0 20 40 60 80
Infrastruktur
Keuangan Daerah
Pendidikan
Sosial Kemasyarakatan
Kesehatan
Pertanian dan Perkebunan
Peradilan
Perbankan
Energi
Pemilu/pemilukada/Politik
Peternakan
Olahraga
Transportasi/perhubung…
Perizinan
Pertanahan
Kelautan/ perikanan
Sumberdaya Air Bersih
Perpajakan
Pertambangan
73
56
31
30
25
7
7
6
5
5
4
3
3
3
3
2
2
1
1
0 20 40 60 80 100
Keuangan Daerah
Infrastruktur
Pendidikan
Sosial Kemasyarakatan
Perbankan
Kesehatan
Perpajakan
Pertanian dan…
Kelautan dan Perikanan
Pertanahan
Pariwisata
Pertambangan
Peternakan
Transportasi
Keagamaan
Pemilu
Peradilan
Perdagangan
Telekomunikasi
92
82
36
17
14
11
11
7
6
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
• Selama 3 tahun terakhir, pemberantasan korupsi masih belum bergeser dari sektor infrastruktur, keuangan daerah dan pendidikan.
• Pada semester II thn 2013 terjadi pertukaran peringkat. Sektor infrastruktur menggeser sektor keuangan daerah yang pada semester I thn 2013 berada di peringkat pertama.
• Penegak hukum masih fokus pada korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Korupsi Berdasarkan Sektor 2013
Periode/
keterangan Semester 1 Semester 2
Jumlah kasus 293 kasus 267 kasus
Jumlah
tersangka 676 tersangka 594 tersangka
Kasus PBJ 114 kasus
(38,22%)
114 kasus
(42,7%%)
Tersangka
PBJ
314 orang
(46,38%) 291 orang (48,9%)
2013: Masih Tahun Korupsi Pengadaaan Barang
dan Jasa
Tren Pemberantasan
Korupsi 2013
• Fokus penegak hukum
masih pada korupsi sektor
pengadaan barang dan
jasa.
• Sekurangnya 245 tersangka
(semester 1: 156, semester
2: 89) berlatar belakang
panitia pengadaan barang
dan jasa/ PPK/ PPTK
• Terdapat 13 kepala daerah
dan 10 anggota DPR/D
terjerat korupsi pengadaan
barang dan jasa.
Jabatan Pelaku Korupsi Semester 1 Thn 2013
0 50 100 150 200 250 300 350
Pejabat atau pegawai Pemda/Kementrian
Direktur, Komisaris, Konsultan dan Pegawai Swasta
Kepala Dinas
Direktur/Komisaris/Karyawan BUMN/ BUMD
Anggota DPR/ DPRD
Masyarakat
Gubernur/ bupati/ walikota
Auditor
Sekretaris dewan
Fasilitator PNPM
Pengurus organisasi profesi
Anggota KPU/ KPUD
Pegawai pajak
Hakim
Ketua Asosiasi
Ketua atau anggota koperasi
Korporasi
Mahasiswa
Lain - lain
329
169
59
43
20
17
11
7
6
4
3
2
2
1
1
1
1
1
0
Jabatan Pelaku Korupsi Semester 2 Tahun 2013
0 50 100 150 200 250
Pejabat atau pegawai Pemda/Kementrian
Direktur, Komisaris, Konsultan dan Pegawai Swasta
Kepala Dinas
Direktur, pejabat dan pegawai BUMN/D
Anggota DPR/D
Lain - lain
Kepala Daerah
Kelompok masyarakat & kelompok tani
Pejabat/pegawai Bank
Ketua atau anggota KPU/D
Aparat penegak hukum & pegawai di pengadilan
Kepala atau pegawai BPN
Ketua dan pengurus organisasi profesi
Rektor, dosen atau akademisi
Ketua dan anggota koperasi
Anggota BNN
Sekertaris Dewan
Anggota partai
Auditor
228
105
49
42
42
27
24
12
12
10
9
8
6
6
5
3
3
2
1
Korupsi Berdasarkan Pelaku (Aktor) 2013
• Perbandingan pelaku korupsi antara Semester I dan Semester II masih cenderung sama. Tersangka masih didominasi kalangan:
1. Pegawai Pemda/kementrian (557 tersangka)
2. Direktur/pegawai swasta (274 tersangka)
3. Kepala dinas (108 tersangka)
4. Direktur/pejabat/ Pegawai BUMN/D (85 tersangka)
5. Anggota DPR/D (62 tersangka)
• Menariknya, khusus di Semester II tahun 2013, dari 228 yang ditetapkan tersangka, 39,03% merupakan penyelenggara pengadaan barang dan jasa seperti panitia lelang, PPK, PPTK dll.
• Aktor berlatar belakang kepada daerah dan anggota DPR/D meningkat. Tahun 2013, kepala daerah 35 tersangka dan anggota DPR/D 62 tersangka. Tahun 2012, kepala daerah 34 tersangka, dan anggota DPR/D 38 tersangka.
• Terdapat korporasi yang menjadi tersangka kasus korupsi (IM2). Pada pengadilan tingkat pertama dihukum membayar uang pengganti Rp 1,3 triliun. Namun, pada tingkat banding divonis bebas.
*Catatan: terdapat kepala daerah yang dihitung ulang karena tersangka korupsi di 2( dua) kasus atau lebih.
0 20 40 60 80 100 120
Penggelapan
Penyalahgunaan Anggaran
Mark Up
Proyek/laporan fiktif
Suap/gratifikasi
Pungutan Liar
Mark Down
Pencucian Uang
104
75
50
44
15
3
1
1
Modus Korupsi Semester 1 Tahun 2013
0 20 40 60 80 100 120
Penggelapan
Penyalahgunaan Anggaran
Markup
Proyek/Laporan fiktif
Suap/ gratifikasi
Penyalahgunaan wewenang
Pungutan Liar
Pencucian Uang
104
50
47
39
15
6
6
2
Modus Korupsi Semester 2 Tahun 2013
• Selama 3 tahun terakhir, penggelapan masih menjadi modus paling sering digunakan oleh tersangka korupsi.
• Modus korupsi yang diungkap aparat penegak hukum masih modus-modus konvensional.
• Tidak terjadi perubahan modus antara Semester 1 dan Semester 2 tahun 2013.
Modus Korupsi 2013
Lokasi Pemberantasan Korupsi Semester 2
Tahun 2013
• Upaya penindakan
kasus korupsi di
daerah cukup tinggi.
• 98,13%
pemberantasan
korupsi dilakukan di
daerah.
0 50 100 150 200
Kabupaten
Kota
Provinsi
Pusat
194
64
4
5
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Sumatera Utara
Jawa Tengah
Jawa Barat
Riau
NAD
Nasional
Sulawesi Utara
Bengkulu
Jawa Timur
NTT
Sumatera Selatan
Kalimantan Tengah
Sumatera Barat
Papua Barat
Lampung
DKI Jakarta
Jambi
Kepulauan Riau
Maluku
Maluku Utara
Banten
DIY
Kalimantan Barat
Papua
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Bangkabelitung
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
NTB
Sulawesi Selatan
Bali
Sulawesi Barat
Gorontalo
36
22
21
15
14
14
13
12
11
10
10
9
9
8
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
2
2
1 Korupsi Berdasarkan Tempat Terjadinya Korupsi Semester 1 Tahun 2013
Korupsi Berdasarkan Tempat Terjadinya Korupsi Smt 2 thn 2013
0 5 10 15 20 25 30 35
Jawa Timur
Sumatera Utara
Jawa Tengah
Jawa Barat
Lampung
Sulawesi Selatan
Nusa Tenggara Timur
Banten
Riau
Bengkulu
Kalimantan Selatan
Sumatera Barat
DI Yogyakarta
DKI Jakarta
Aceh
Papua Barat
Pusat
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Bali
Kalimantan Tengah
Sulawesi Utara
Jambi
Sumatera Selatan
Kepulauaun Bangka Belitung
Maluku
Maluku Utara
Papua
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Nusa Tenggara Barat
Kalimantan Barat
Kalimantan Utara
Gorontalo
Sulawesi Barat
31
23
22
18
14
13
10
9
9
9
8
8
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
Korupsi Berdasarkan Wilayah 2013
• Menguatkan dugaan terjadinya desentralisasi korupsi: dari 267 kasus korupsi, 262 kasusnya terjadi di daerah (98.12%).
• Terjadi perubahan peringkat penganganan korupsi di daerah. Sumatera Utara yang selama ini mendominasi digeser oleh Jawa Timur.
Penanganan Aparat Penegak Hukum Tahun 2013
0 50 100 150 200 250
Kejaksaan
Kepolisian
KPK
206
74
13
0 50 100 150 200
Kejaksaan
Kepolisian
KPK
173
80
14
SMT 1
SMT 2
Perkara Korupsi Berdasarkan Tahun Kejadian yang Diproses Tahun 2013
1 0 4 6 8
13 14 20
35
52
76
38
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kinerja Aparat Penegak Hukum Bidang Penindakan Tahun 2013
• Tidak ada perubahan peringkat semester I dan semester II 2013
• Penananan kasus korupsi 2013 mayoritas ditangani kejaksaan
• Kepolisian sudah masuk ke kasus sektor penerimaan negara (kasus pajak)
• Kepolisian sudah mulai melakukan OTT (operasi tangkap tangan).
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Kepaladaerah/
Wakil KepalaDaerah
DPR/ DPD/DPRD
Eselon I,Eselon II,Eselon III
Aparatpenegakhukum
Swasta lain-lain
25 23
89
3
31
50
Capaian Pelaksanaan Fungsi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK
NB: Hasil sampling di 5 daerah : Riau - Kaltim – Sulsel – Jogja - NTB
Aktor yang Terjerat Dalam Pelaksanaan Koordinasi-Supervisi (Korsup)
0
20
40
60
80
100
120
140134
43 39 37
24 21 14
7 6 5 3 0
42,37%
NB: Hasil sampling di 5 daerah : Riau - Kaltim – Sulsel – Jogja - NTB
Kesimpulan • Pemberantasan korupsi tahun 2013 menunjukkan peningkatan secara
kuantitas dan kualitas.
• Kasus-kasus yang tergolong penerimaan negara masih jarang ditangani aparat penegak hukum. Apgakum masih fokus menangani kasus sektor pengeluaran/ belanja negara. Sedangkan korupsi pada sektor penerimaan belum mendapat perhatian.
• Ada problem serius dalam proses sistem pengadaan barang dan jasa.
• Korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa tidak terbatas pada pemerintah dan swasta, tetapi juga aktor berlatar belakang politik.
• Sulit mempercayakan pemberantasan korupsi di daerah pada kepala daerah, mengingat banyaknya kepala daerah yang menjadi tersangka.
• Korupsi di sektor pendidikan masih mengkhawatirkan dan selalu masuk 3 besar tempat terjadinya korupsi.
Rekomendasi • KPK harus kembali fokus pada kasus dugaan korupsi sektor sumber
daya alam dan sektor-sektor strategis lainnya
• 98,12% penanganan perkara terjadi di Daerah. KPK harus:
– Perkuat fungsi kooridinasi dan supervisi, agar kepolisian dan kejaksaan bisa makin optimal.
– Memberdayakan aktor-aktor potensial di dalam pemerintahan untuk memperkuat pencegahan korupsi.
• Kepolisian dan kejaksaan harus meningkatkan kinerja, khususnya pada penganganan kasus korupsi di daerah.
• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan aparat penegak hukum melakukan evaluasi soal peraturan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa baik pusat maupun di daerah.
• Perlu ada keseriusan dalam melakukan reformasi birokrasi di tingkat daerah.
Top Related