TRAINING
PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA (TOR)
DAN RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
SEBAGAI DOKUMEN PENDUKUNG
DIT. SISTEM PENGANGGARAN DEPARTEMEN KEUANGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
2008
OUTLINE
1. DASAR HUKUM
2. PENGERTIAN
3. FUNGSI TOR
4. KOMPONEN TOR
5. CONTOH
6. PERMASALAHAN
7. SOLUSI
8. PENUANGAN RAB DALAM RKA-KL
DASAR HUKUM (1)
Pasal 10 Ayat (5) PP 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) menyatakan bahwa Kementerian Keuangan (c.q DJA) melakukan penelaah RKA-KL meliputi :
Kesesuaian RKA-KL hasil pembahasan DPR dengan SE tentang Pagu Sementara;
Kesesuaian RKA-KL dengan Prakiraan maju yang telah disetujui;
Kesesuaian RKA-KL dengan Standar Biaya yang telah ditetapkan;
DASAR HUKUM (2)
Pasal 3 PMK No.80/PMK.05/2007 tanggal
18 Juli 2007 tentang Petunjuk Penyusunan
dan Penelaahan RKA-KL tahun 2008
menyatakan dalam hal Standar Biaya belum
ditetapkan maka, Kerangka Acuan
Kerja/Term of Reference (TOR) dan Rincian
Anggaran Biaya (RAB) menjadi salah satu
acuan dalam penelaahan RKA-KL.
PENGERTIAN (1)
Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR)
adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan/
keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk
dianggarkan dan perkiraan biayanya. Komponennya
terdiri dari uraian mengenai apa (what), mengapa
(why), siapa (who), kapan (when), lokasi (where),
bagaimana (how), dan berapa perkiraan biaya (how
much) yang dibutuhkan suatu kegiatan.
PENGERTIAN (2)
Rincian Anggaran Biaya (RAB) adalah penjabaran
lebih lanjut dari unsur perkiraan biaya (how much)
yang dibutuhkan dalam TOR dan sekurang-
kurangnya memuat :
Komponen-komponen input dari kegiatan;
Perhitungan biaya satuan, volume dan jumlah
biaya masing-masing komponen;
Jumlah total biaya yang menunjukkan biaya
keluaran/output.
FUNGSI TOR
Informasi yang disajikan dalam TOR dapat
berfungsi sebagai :
1. Alat bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian
kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya.
2. Alat bagi para Perencana Anggaran untuk menilai
urgensi pelaksanaan kegiatan tersebut dari sudut
pandang keterkaitan dengan Tupoksi.
3. Alat bagi pihak-pihak pemeriksa untuk melakukan
pemeriksaan realisasi kegiatan tersebut.
KOMPONEN TOR (1)
1. What, menguraikan mengenai kegiatan dan output apa yang akan dihasilkan. Berarti tujuan yang akan dicapai oleh kegiatan tersebut secara eksplisit sudah dijelaskan dalam TOR. Apa yang mau dicapai, apa yang akan dihasilkan sudah barang tentu menjadi target dari pelaksanaan kegiatan dimaksud.
2. Why, menerangkan tentang alasan perlunya kegiatan tersebut dilaksanakan dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja (Satker) tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh suatu Satker, harus mengacu pada Tupoksi–nya.
3. Who, menjelaskan tentang penanggung jawab kegiatan dan siapa sasaran yang akan menerima layanan tersebut.
KOMPONEN TOR (2)
4. When, menjelaskan rencana waktu pelaksanaan kegiatan.
5. Where, menerangkan tentang lokasi penyelenggaraan kegiatan.
6. How Long, menjelaskan tentang waktu yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan.
7. How, menjabarkan tentang bagaimana kegiatan tersebut akan dilaksanakan termasuk metode yang akan digunakan.
8. How Much menguraikan tentang rencana biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut yang dirinci dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB).
CONTOH TOR
CONTOH RAB
PERMASALAHAN
1. TOR yang diajukan K/L sebagai dasar penelaahan RKA-KL belum memenuhi norma/aturan yang ada.
2. Bahkan usulan kegiatan dalam RKA-KL tidak disertai dengan TOR.
Dampak Permasalahan:
1. Jika TOR tidak sesuai norma/aturan atau tidak disertakan dalam usulan RKA-KL maka, alokasi dana suatu kegiatan akan diberi tanda bintang.
2. Tanda bintang pada RKA-KL dan DIPA menjadi indikator bahwa perencanaan belum sempurna dan akan berimbas pada keterlambatan proses pencairan dana. Namun apabila tidak diberi tanda bintang akan menjadi temuan Itjen (Dep. Keu) yang mengindikasikan adanya pengalokasian dana tanpa data dukung yang memadai.
SOLUSI
1. Setiap satker telah mempersiapkan diri dengan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Usulan tersebut telah dilengkapi dengan TOR dan RAB sebagai dasar untuk disetujuinya alokasi anggaran dari Kementerian/Lembaga pada level pusat.
3. Tahapan berikutnya adalah Penuangan RAB dalam RKA-KL.
4. Bila hal ini telah dilakukan oleh setiap satker maka masalah kekurangan data dukung tidak akan terjadi lagi pada saat penelaahan dengan DJA.
5. Disamping itu pada saat penelaahan sebaiknya softcopy (disket) TOR dan RAB dibawa sehingga apabila ada koreksi setelah penelaahan dapat diganti/ diperbaiki.
PENUANGAN RAB DALAM RKA-KL (1)
SWAKELOLA
Mencantumkan seluruh komponen yang
tertuang dalam RAB dengan memperhatikan
kode Bagan Akun Standar (dahulu disebut
MAK) yang sesuai dengan jenis belanjanya.
PENUANGAN RAB DALAM RKA-KL (2)
KONTRAKTUAL :
Pencantuman dalam RKA-KL hanya menggunakan satu
Bagan Akun Standar yang sesuai dengan jenis
kegiatannya.
Dalam contoh kasus RAB Kegiatan Atase tersebut,
Penuangan dalam RKA-KL menjadi satu baris saja yaitu :
Kegiatan
Sub Kegiatan
Akun
Asistensi pada Kantor
ATDIKBUD
Asistensi pada Kantor
ATDIKBUD
Belanja Jasa
Rp 1.000.000.000,-
Top Related