TANTANGAN PRAKTEK BISNIS BLUD PUSKESMAS
DALAM PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2018TENTANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(pengganti Permendagri Nomor 61 Tahun 2007)
• Nama : Dr. H. Asep Sani Sulaeman M.Kes
• TTl : Garut, 11 November 1973
• Alamat :
• No Telp :
Penyederhanaan persyaratanpenerapan dan tidak ada status penuh/bertahap
Lebih mempermudah penerapan tetapi tetap akuntabel
Tidak merubah yg sudah berjalanbaik, lebih simplifikasi dandisempurnakan (format2 RBA, RKA, DPA dan Pelap Keu)
Dlm penyus lap keu mengacu pd PP 71/2010 ttg SAP dan penerapan SAPberbasis akrual bagi BLUD dgnpemberlakuan PSAP 13 mulai tahun2016
PRINSIP PERUBAHAN
PERMENDAGRI BLUD
Mempertegas dan memperjelas yang masih abu-abu (kepastian hukum),
tidak sekedar melakukan perubahan regulasi karena ada perubahan
regulasi di atasnya tetapi juga dapat mengatasi problem dan hambatan
mengapa penerapan BLUD tidak optimal
PP 58/2005 merupakan omnibus regulation dari bbrp UU antara lain UU 17/2003 ttg Keuangan Negara, UU 1/2004 ttg
Perbendaharaan Negara, UU 15/2004
ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, UU 32/2004 ttg
Pemerintahan Daerah
Dalam perkembangannya beberapa peraturan perUU tersebut telah mengalami perubahan, seperti:
• seperti UU 32/2004 ttgPemerintahan Daerah telah diubah dengan UU 23/2014
• laporan keuangan PPK BLUD mempedomani PP 24/2005 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan PP 71/2010
LATAR BELAKANG
PERUBAHAN
Dinamika
perubhn
perUUan yg
membawa
konsekuensi
perubhn
PMDN 61/2007
Dengan perubahan peraturan perUU tersebut dan untuk menjamin kepastian hukum akibat perkembangan peraturan perUU mengenai badan layanan umum
daerah juga telah membawa konsekuensi perubahan signifikan dalam pengaturan BLUD. Oleh karena itu, perlu pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan
badan layanan umum daerah.
LATAR BELAKANG
PERUBAHANUU 23/2014 ttgPemerintahan
Daerah: Perubahanmendasar mengenai
pengertian BLUD, sebagaimana diatur
dalam Pasal 346 beserta
perubahannya
Revisi PP 58/2005 ttgPengelolaan
Keuangan Daerah, dan Permendagri
Pedoman PenyusunanAPBD:
Dinamika
perubhn
perUUan yg
membawa
konsekuensi
perubhn
PMDN 61/2007
1. Perlu dijelaskan mengenai fleksibilitas BLUD diatur lbh lanjut dgn PerKDH2. Penegasan terhadap pagu anggaran BLUD dalam RAPBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan
dan surplus anggaran BLU, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan jenis belanja3. Penegasan RBA sebagai dokumen perencanaan anggaran BLUD4. Pendapatan BLUD dalam RBA dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis pendapatan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.5. Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan
APBD
LATAR BELAKANG
PERUBAHAN PP 71/2010 ttg Standar Akuntansi Pemerintah Penerapan SAP
Berbasis Akrual bagi BLUD danpemberlakuan PSAP 13 mulai
tahun 2016
PP 27/2014 ttg PengelolaanBarang Milik Negara/Daerah
Terhadap pengelolaan barang BLUD mengikutiketentuan perUUan mengenai BMD, termasukthd barang yg dikelola dan/atau dimanfaatkansepenuhnya utk menyelenggarakan kegiatan
pelayanan umum sesuai dgn tusi BLUD
Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 16/2018 ttg Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah- BLUD dikecualikan dari ketentuan dalam
Perpres 16/2018;- Pengadaan barang/jasa pada BLUD tersendiri
dgn peraturan pimpinan BLUD
Dinamika
perubhn
perUUan yg
membawa
konsekuensi
perubhn
PMDN 61/2007
Struktur Anggaran
Permendagri 61 thn 2007
1. Pendapatan ➢ Jasa Layanan➢ Hibah➢ Hasil Kerjasama dgn Pihak Lain➢ APBD➢ APBN➢ Lain-lain Pendapatan BLUD yg Sah
2. Biaya a. Biaya Operasional
> Biaya Pelayanan> Biaya Umum & Administrasi
b. Biaya Non Operasionalc. Pengeluaran Investasi/Modal
Permendagri 79 thn 2018
1. Pendapatan BLUD➢ Jasa Layanan➢ Hibah➢ Hasil Kerjasama dgn Pihak Lain➢ APBD➢ Lain-lain Pendapatan BLUD yg Sah
2. Belanja BLUDa. Belanja Operasib. Belanja Modal3. Pembiayaan BLUDa. Penerimaan
Pembiayaan> SiLPA thn lalu> Divestasi> Penerimaan Utang/Pinjaman
b. Pengeluaran Pembiayaan> Investasi> Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman
Susunan RBA
RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, memuat:
a. kinerja tahun berjalan;b. asumsi makro dan mikro;c. target kinerja;d. analisis dan perkiraan biaya satuan;e. perkiraan harga;f. anggaran pendapatan dan biaya;g. besaran persentase ambang batas;h. prognosa laporan keuangan;i, perkiraan maju (forward estimate);j. rencana pengeluaran investasi/modal; dank. ringkasan pendapatan dan biaya untuk
konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD.
Permendagri 61 thn 2007Pasal 73 (1) RBA sebagaimana dimaksud
daiam Pasal 58 ayat (1),rneliputi:a. ringkasan pendapatan,
belanja dan pembiayaan;b. rincian anggaran
pendapatan, belanja dan pembiayaan;
c. perkiraan harga;d. besaran persentase ambang
batas; dane. perkiraan maju atau
/Forward estimate
Permendagri 79 thn 2018Pasal 59 (1)
Struktur Rekening Biaya/Belanja
STRUKTUR BELANJA BLUD(Pasal 55 Permendagri
79/2018)
Belanja Operasi
Belanja Modal
belanja tanah, belanja peralatan dan mesin,belanja gedung dan bangunan,belanja jalan, irigasi dan jaringan,belanja aset tetap lainnya
belanja pegawai, belanja barang dan jasa,belanja bunga danbelanja lain
Laporan Keuangan➢Permendagri 61 tahun 2007 di susun dengan 2 standar akuntansi
menggunakan SAK dan SAP, terdiri atas (ps 118 ayat 1):
➢Permendagri 79 tahun 2018 di susun dengan 1 standar akuntansi menggunakan SAP (ps 99 ayat 3), terdiri atas :a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaranlebih;c. neraca;d. laporan operasional;e. laporan arus kas;f. laporan perubahan ekuitas; dang. catatan atas laporan keuangan.
a. neraca;b. laporan operasional;c. laporan arus kas;d. catatan atas laporankeuangan.
Mekanisme Pertanggungjawaban Realisasi BLUD ke PEMDA
Permendagri 61 thn 2007
1. Pendapatan ➢Menggunakan Format Laporan Pendapatan (Ps 62
ayat 4&5)➢ Disampaikan ke PPKD setiap Triwulan
2. Biaya > Menggunakan format SPM Pengesahan + Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ) + Laporan Pengeluaran Biaya (Ps 66)> Disampaikan ke PPKD setiap Triwulan
Permendagri 79 thn 2018Realisasi Pendapatan BLUD, Belanja BLUD, dan Pembiayaan BLUD disampaikan/dilaporkan ke PPKD secara berkala (setiap bulan) (Ps 69) dgn menggunakan dokumen :
1. Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ) danLaporan Pendapatan BLUD, Belanja BLUD & Pembiayaan BLUD yg di tandatangani Pemimpin
BLUD
2. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) utk di sampaikan ke PPKD
3. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) utk di
sahkan oleh PPKD
•Keleluasaan dlm PPK dgnmenerapkan praktek bisnisyg sehat utk meningkatkanlayanan kpd masy tanpamencari keuntungan dlmrangka memajukankesejahteraan umum danmencerdaskan kehidupanmasy
FLEKSIBILITAS
•Penyelengg fungsi organisasiberdasarkan kaidah2 manajemen yg baik dlmrangka pemberian layanan ygbermutu, berkesinambungandan berdaya saing
PRAKTEK BISNIS YG SEHAT
Esensi perubahan adalah FLEKSIBILITAS
What is a business.....
Dalam ilmu ekonomi, bisnis atau usaha dagang adalah suatu
organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau
bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba
An organization or economic system where goods and
services are exchanged for one another or for money
merupakan serangkaian kegiatan yang
berhubungan dengan pembelian ataupun
penjualan barang dan jasa yang dilakukan secara
berulang-ulang.
Pengertian Bisnis menurut Plowman
Menurut paterson dan plowman, penjualan jasa ataupun
barang yang hanya terjadi satu kali saja bukanlah merupakan
pengertian bisnis.
adalah suatu perusahaan yang berhubungan
dengan distribusi dan produksi barang-barang
yang nantinya dijual ke pasaran ataupun
memberikan harga yang sesuai pada setiap
jasanya.
Pengertian Bisnis menurut Owen
ialah segala perusahaan apapun yang membuat,
mendistribusikan ataupun menyediakan berbagai
barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh
anggota masyarakat lainnya serta bersedia dan
mampu dalam membeli atau membayarnya.
Pengertian Bisnis menurut Hunt & Urwick
Kepemilikan
Perseorangan
Persekutuan
Perseroan
Koperasi
Bentuk Bentuk Bisnis
Perusahaan Perseorangan adalah bisnis yang
kepemilikannya dipegang oleh satu orang. Pemilik
perusahaan perseorangan memiliki tanggung jawab tak
terbatas atas harta perusahaan.
Persekutuan adalah bentuk bisnis dimana dua orang atau
lebih bekerja sama mengoperasikan perusahaan untuk
mendapatkan keuntungan.
➢ setiap sekutu (anggota persekutuan) memiliki
tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan.
Persekutuan dapat dikelompokkan
menjadi persekutuan komanditer dan firma.
Perseroan adalah bisnis yang
kepemilikannya dipegang oleh beberapa
orang dan diawasi oleh dewan direktur.
Setiap pemilik memiliki tanggung jawab
yang terbatas atas harta perusahaan.
Koperasi adalah bisnis yang beranggotakan orang-orang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan asas kekeluargaan.
✓ Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.
✓ Karateristik utama koperasi yang membedakan dengan badan
usaha lain adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda.
✓ Identitas ganda maksudnya anggota koperasi
merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa
koperasi.
Pengertian Praktek Bisnis
Dalam Perspektif BLUD
Penyelenggaraan Fungsi Organisasi Berdasarkan
Kaidah-Kaidah Manajemen Yang Baik Dalam Rangka
Pemberian Layanan Yang Bermutu dan
Berkesinabungan
Fungsi Organisasi
Kaidah
Manajemen Yang
Baik
Layanan Yang
Bermutu &
Berkesinambungan
Penyelenggaraan UKM
Permenkes 75 Tahun 2014
tentang Puskesmas
Penyelenggaraan UKP
Fungsi
Organisasi
Penyelenggaraan UKM
UKM
ESENSIAL
UKM
PENGEMBANGAN
1. Pelayanan Promosi
Kesehatan;
2. Pelayanan kesehatan
lingkungan;
3. Pelayanan KIA & KB;
4. Pelayanan Gizi;
5. Pelayanan pencegahan
dan pengendalian
penyakit;
1. Pelayanan kesehatan jiwa;
2. Upaya kesehatan gigi
masyarakat;
3. Pengobatan tradisional,
komplementer dan alternatif
4. UKS;
5. kesehatan indera;
6. kesehatan lansia;
7. kesehatan kerja dan
olahraga;
UKM Esensial VS UKM Pengembangan
❑Wajib
❑ Jumlah UKM
Esensial terdiri dari
5 dan tidak bisa
dikurangi.
❑ antara puskesmas
yang satu dengan
yang lainnya tetap
sama.
❖ berdasarkan prioritas
masalah kesehatan,
ketersediaan SD, anggaran,
dan geografis.
❖ Jumlah dapat
menyesuaikan dengan
keadaan.
❖ antara satu puskesmas
dengan puskesmas yang
lain bisa saja berbeda.
Penyelenggaraan UKP
1. pelayanan pemeriksaan umum;
2. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
3. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
4. pelayanan gawat darurat;
5. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
6. pelayanan persalinan;
7. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang
menyediakan pelayanan rawat inap
8. pelayanan kefarmasian
9. pelayanan laboratorium
How To Create This Business?
Pengembangan / Inovasi
Jenis Pelayanan
Dijamin
JKN
Tidak Dijamin
JKNVS
Pengenaan
Tarif Layanan
MetodeSatu
Langkah
Dua Langkah
Reciprocal
Double Distribution
Activity Based
Costing
Ability To Pay
Willingness To Pay
Optimalisasi Aset
Pengelolaan Barang
Sewa
KSP
BGS
BSG
F G D
Tentukan potensi bisnis yang dapat
dikembangkan di masing-masing Puskesmas
Bentuk bisnis yang akan dilakukan
Presentasikan....
Permenkes 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas
Manajemen adalah serangkaian proses yang
terdiri atas perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan kontrol (Planning, Organizing,
Actuating, Controling) untuk mencapai
sasaran/tujuan secara efektif dan efesien
Kaidah manajemen
yang baik
RPJMD
RENSTRA
DINKES
RENSTRA BLUD
UPT PUSKESMAS
Visi Misi Kepda Terpilih
Tujuan PD (Dinkes)
Fungsi UPTD Puskesmas
Cascading
proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran
Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU),
dan/atau target IKU secara vertikal dari level
unit/pegawai yang lebih tinggi ke level
unit/pegawai yang lebih rendah.
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nop Des
Lokmin Lokmin Lokmin Lokmin Lokmin Lokmin Lokmin Lokmin Lokmin Lokmin Lokmin
Lokmin LS
I
Lokmin LS
II
Lokmin LS
III
Lokmin LS
IV
Persiapan Musren- bang
kec
Review kinerja
tengah tahun
PELAKSANAAN RPK 20XX
PEMBAHASAN RUK 200X+1
Penggerakan dan Pelaksanaan (P2)
Pengawasan, Pngendalian, dan Penilaian (P3)
20xx - 1 20xx 20xx + 1
P 1 Evaluasi
❑ Evaluasi
20xx-1
❑ Akhir RUK
20xx
❑ Persiapan
RPK 20xx
❑ Awal RUK
20xx+1
Musrenbangdes/kel
Musrenbangkec
Musrenbangkab/kota
❑ Evaluasi
20xx
❑ Akhir RUK
20xx+1
❑ Persiapan
RPK 20xx+1
❑ Awal RUK
20xx+2
Plan
Cek
Act Do
Manajemen Puskesmas
Sesuai Permenkes 44 Tahun 2016
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nop Des
*) Penyus
KUPA/PPAS
20xx
*) Penyus
RKPA SKPD
20xx
*) Pnetapn
APBD P 20xx
*) Nota
Ksepakatn
KUPA/PPAS
20xx
*) Pertujuan
DPRD ttg
Raperda
APBD P 20xx
*) Forum SKPD 20xx+1
*) evaluasi Gub ttg
Raperda APBD 20xx+1
*) Musren
bang kel
20xx+1
*) Musren
bang Kec.
20xx+1
*) Pnetapn
RKPD
20xx+1
*) KUA/
PPAS 20xx+1
*) Nota
Ksepakatn
KUA/PPAS
20xx+1*) Musrenbang Kab/
Kota 20xx+1
*) Penyus RKA -SKPD
20xx+1
*) Penyusunan Raperda
APBD 20xx+1
*) Prsetujuan DPRD ttg
Raperda APBD 20xx+1
*) Pnetapn
APBD
20xx+1
PENYUSUNAN RAPERDA APBD 20XX+1 (MURNI)
PENYUSUNAN RAPERDA APBD PERUBAHAN 20XX
20xx - 1 20xx 20xx + 1
Jadwal Penyusunan APBDSesuai Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nop Des
Prognosa RBA sampai akhir TA 20xx
Penyusunan RBA TA 20xx+1
Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUDMenurut Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
PELAKSANAAN RBA 20XX
Realisasi RBA Tahun Anggaran Berjalan
20xx - 1 20xx 20xx + 1
SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
RPJMD
RenstraSKPD
RenjaSKPD
RKPD
KUA PPAS
PEDOMANPENYUSUNAN
RKA-SKPD
RAPERDAAPBD
TAPD
RKA-SKPD
Dibahas bersama
DPRD
5 tahun
5 tahun
1 tahun 1 tahun
RKP
RPJM
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH
1 tahun 1 tahun
5 tahun
1 tahun
RenstraBLUD
RBAINDIKATIF
43
Layanan Yang Bermutu dan Berkesinambungan
SPM
Akreditasi
Top Related