TANGGUNG JAWAB HUKUM TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAYANAN KESEHATANPELAYANAN KESEHATAN
Dr. HM. Chanifudin, M.H.KesDr. HM. Chanifudin, M.H.Kes
UU KESEHATAN
Pasal 27
1. Tenaga kesehatan berhak mendap
atkan imbalan dan pelindungan huk
um dalam melaksanakan tugas sesua
i dengan profesinya
PP NAKES
Pasal 24
1.Perlindungan hukum diberikan kepa
da tenaga kesehatan yang melakukan t
ugasnya sesuai dengan standar profesi
tenaga kesehatan
PP NAKES
Pasal 23
1.Pasien berhak atas ganti rugi apabila dalam pelay
anan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehata
n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mengakib
atkan terganggunya kesehatan, cacat , atau kematia
n yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian
TIGA BENTUK TIGA BENTUK PERTANGGUNGJAWABANPERTANGGUNGJAWABAN
a.a. Bidang hukum administrasi dimuat dalam Bidang hukum administrasi dimuat dalam Undang – Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Undang – Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik KedokteranPraktik Kedokteran..
b.b. Bidang hukum pidana, terdiri dari :Bidang hukum pidana, terdiri dari : Undang – Undang Hukum Pidana ( UU No. 1 tahun 1946 Undang – Undang Hukum Pidana ( UU No. 1 tahun 1946
) antara lain : pasal 48 – 51, 224, 267, 268, 322, 344 – ) antara lain : pasal 48 – 51, 224, 267, 268, 322, 344 – 361, 531 KUHP.361, 531 KUHP.
Ketentuan Pidana dalam Undang – Undang Nomor 23 Ketentuan Pidana dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang tahun 1992 tentang KesehatanKesehatan..
Ketentuan Pidana dalam Undang – Undang Nomor 29 Ketentuan Pidana dalam Undang – Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang tahun 2004 tentang Praktik KedokteranPraktik Kedokteran..
c.c. Bidang Hukum Perdata, terdiri dari :Bidang Hukum Perdata, terdiri dari : Buku III BW tentang Buku III BW tentang Hukum PerikatanHukum Perikatan ( pasal 1239, ( pasal 1239,
1365, 1366, 1367 BW ).1365, 1366, 1367 BW ). Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan KonsumenPerlindungan Konsumen ( pasal 19 ). ( pasal 19 ).
Pertanggungjawaban Hukum PerdataPertanggungjawaban Hukum Perdata
Pada dasarnya pertanggungjawaban perdata Pada dasarnya pertanggungjawaban perdata bertujuan untuk memperoleh kompensasi atas bertujuan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita disamping untuk kerugian yang diderita disamping untuk mencegah terjadinya hal – hal yang tidak mencegah terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, dasar untuk diinginkan. Oleh karena itu, dasar untuk menuntut tanggung jawab SAR YAN KES yang menuntut tanggung jawab SAR YAN KES yang dianggap telah merugikan pasiennya adalah dianggap telah merugikan pasiennya adalah mengenai mengenai perbuatan melawan hukumperbuatan melawan hukum atau atau wanprestasiwanprestasi yang memberikan hak kepada yang yang memberikan hak kepada yang dirugikan untuk menerima kompensasi dari pihak dirugikan untuk menerima kompensasi dari pihak lain yang mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang mempunyai kewajiban terhadap pihak yang menderita kerugian tersebut.yang menderita kerugian tersebut.
3 Prinsip 3 Prinsip Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Perdata ( BW )Perdata ( BW )• Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas
diri orang lain berarti orang yang melakukannya diri orang lain berarti orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai harus membayar kompensasi sebagai pertanggungjawaban kerugian ( pertanggungjawaban kerugian ( pasal 1365 BWpasal 1365 BW ). ).
• Seseorang harus bertanggung jawab tidak hanya Seseorang harus bertanggung jawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukan dengan sengaja, karena kerugian yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati – tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati – hati ( hati ( pasal 1366 BWpasal 1366 BW ). ).
• Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada di ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya ( bawah pengawasannya ( pasal 1367 BWpasal 1367 BW ). ).
Bentuk Bentuk Pertanggungjawaban dalam Pertanggungjawaban dalam
bidang Hukum Perdatabidang Hukum Perdata• Melakukan Melakukan wanprestasiwanprestasi ( pasal ( pasal 1239 KUH 1239 KUH
Perdata / BWPerdata / BW ); );• Melakukan Melakukan perbuatan melawan hukumperbuatan melawan hukum
( pasal ( pasal 13651365 KUH PerdataKUH Perdata ); );• Melakukan Melakukan kelalaiankelalaian sehingga sehingga
mengakibatkan kerugian ( pasal mengakibatkan kerugian ( pasal 1366 1366 KUH PerdataKUH Perdata ); );
• Melalaikan pekerjaan sebagai Melalaikan pekerjaan sebagai penanggung jawabpenanggung jawab ( pasal ( pasal 1367 ayat (3) 1367 ayat (3) KUH PerdataKUH Perdata ). ).
Tanggung Jawab Hukum Perdata Tanggung Jawab Hukum Perdata karena Wanprestasi ( pasal 1239 KUH karena Wanprestasi ( pasal 1239 KUH
Perdata )Perdata )
Menurut ilmu hukum perdata, seseorang dapat Menurut ilmu hukum perdata, seseorang dapat dianggap melakukan dianggap melakukan wanprestasiwanprestasi apabila : apabila :
• Tidak melakukan yang disanggupiTidak melakukan yang disanggupi akan dilakukan, akan dilakukan,• Terlambat melakukan apa yang dijanjikan akan Terlambat melakukan apa yang dijanjikan akan
dilaksanakan,dilaksanakan,• Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak tidak
sesuai dengan yang dijanjikansesuai dengan yang dijanjikan,,• Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak
boleh dilakukannya.boleh dilakukannya.
Gugatan yang berkaitan dengan Gugatan yang berkaitan dengan wanprestasiwanprestasi ini, biasanya berupa gugatan ini, biasanya berupa gugatan ganti rugi terhadap SAR YAN KES yang ganti rugi terhadap SAR YAN KES yang dianggap telah melakukan perbuatan dianggap telah melakukan perbuatan yang merugikan pasien.yang merugikan pasien.
Dalam gugatan Dalam gugatan wanprestasiwanprestasi ini, pasien ini, pasien harus mempunyai bukti – bukti kerugian harus mempunyai bukti – bukti kerugian sebagai akibat tidak dipenuhinya sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban SAR YANKES terhadap dirinya kewajiban SAR YANKES terhadap dirinya sebagaimana yang dijanjikan tersebut.sebagaimana yang dijanjikan tersebut.
Tanggung Jawab Perdata SAR YAN KES Tanggung Jawab Perdata SAR YAN KES karena Perbuatan Melawan Hukum karena Perbuatan Melawan Hukum
( onrechtmatige daad )( onrechtmatige daad )
Tuntutan terhadap perbuatan Tuntutan terhadap perbuatan melawan hukum dapat diajukan melawan hukum dapat diajukan berdasar berdasar pasal 1365 KUH Perdatapasal 1365 KUH Perdata. . Berbeda dengan tuntutan ganti Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada kerugian yang didasarkan pada perikatan yang lahir karena perjanjian perikatan yang lahir karena perjanjian ( ( wanprestasiwanprestasi ), maka pada ), maka pada perbuatan melawan hukum tidak perbuatan melawan hukum tidak harus didahului adanya perjanjian.harus didahului adanya perjanjian.
Unsur – Unsur yang dapat dipakai Unsur – Unsur yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan tuntutan sebagai dasar pengajuan tuntutan
perbuatan melawan hukumperbuatan melawan hukum
• Ada perbuatan melawan hukum;Ada perbuatan melawan hukum;• Ada kerugian;Ada kerugian;• Ada hubungan kausalitas antara Ada hubungan kausalitas antara
perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hukum dan kerugian;kerugian;
• Ada kesalahan.Ada kesalahan.
Kriteria perbuatan Kriteria perbuatan melawan hukummelawan hukum
• Melanggar hak orang lainMelanggar hak orang lain• Bertentangan dengan kewajiban Bertentangan dengan kewajiban
hukum diri sendirihukum diri sendiri• Menyalahi pandangan etis yang Menyalahi pandangan etis yang
umumnya dianut ( adat istiadat yang umumnya dianut ( adat istiadat yang baik ) atau kesusilaan yang baikbaik ) atau kesusilaan yang baik
• Berlawanan dengan sikap hati – hati Berlawanan dengan sikap hati – hati yang seharusnya diindahkan dalam yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lainatau benda orang lain
Contoh perbuatan melawan Contoh perbuatan melawan hukumhukum
• Seorang dokter umum melakukan Seorang dokter umum melakukan pemeriksaan dalam ( Vaginal pemeriksaan dalam ( Vaginal Toucher/VT ) terhadap seorang pasien Toucher/VT ) terhadap seorang pasien wanita tanpa indikasi medis yang jelas. wanita tanpa indikasi medis yang jelas. Maka perbuatan dokter ini dapat Maka perbuatan dokter ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tersebut hukum, karena perbuatan tersebut menyalahi pandangan etis atau menyalahi pandangan etis atau kesusilaan yang baik.kesusilaan yang baik.
• Melakukan tindakan yg TIDAK SESUAI Melakukan tindakan yg TIDAK SESUAI KOMPETENSINYAKOMPETENSINYA
Perbuatan melawan Perbuatan melawan hukum dapat hukum dapat diidentikkan dengan diidentikkan dengan perbuatan yang perbuatan yang bertentangan atau bertentangan atau tidak tidak sesuai dengan standar sesuai dengan standar profesiprofesi
Tanggung Jawab Perdata SAR YAN Tanggung Jawab Perdata SAR YAN KES yang Mengakibatkan KES yang Mengakibatkan Kerugian karena KelalaianKerugian karena Kelalaian
• Tuntutan ganti kerugian dapat diajukan Tuntutan ganti kerugian dapat diajukan berdasar pasal 1366 KUH Perdata.berdasar pasal 1366 KUH Perdata.
• Ilustrasi :Ilustrasi :– Dokter ahli kandungan melakukan operasi Dokter ahli kandungan melakukan operasi
dengan diagnosa myoma uteri berdasarkan dengan diagnosa myoma uteri berdasarkan USG. Ternyata setelah dioperasi, pasien USG. Ternyata setelah dioperasi, pasien hamil. Hal ini dapat mengakibatkan dokter hamil. Hal ini dapat mengakibatkan dokter terkena tuntutan berdasar pasal 1366 KUH terkena tuntutan berdasar pasal 1366 KUH Perdata tersebut.Perdata tersebut.
Tanggung Jawab Perdata Dokter Tanggung Jawab Perdata Dokter sebagai Penanggung Jawabsebagai Penanggung Jawab
Dalam Dalam pasal 1367 KUH Perdatapasal 1367 KUH Perdata, , seseorang harus memberikan seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada di tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya.bawah pengawasannya.
Ilustrasi Ilustrasi
•Pendelegasian kepada Pendelegasian kepada perawat di rumah sakitperawat di rumah sakit
•Penanggung jawab balai Penanggung jawab balai pengobatan ?pengobatan ?
•Penanggung jawab rumah Penanggung jawab rumah bersalin ?bersalin ?
ZaakwarnemingZaakwarneming
• Pasal 1354 KUHPerdataPasal 1354 KUHPerdata– Jika seseorang dengan sukarela, dengan Jika seseorang dengan sukarela, dengan
tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka secara diam – pengetahuan orang ini, maka secara diam – diam mengikat dirinya untuk meneruskan diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia memikul mengerjakan sendiri urusan itu. Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia kuasakan dengan suatu seandainya ia kuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas.tegas.
IlustrasiIlustrasi
Dari pasal tersebut, dapat diartikan bahwa, bila Dari pasal tersebut, dapat diartikan bahwa, bila dokter menolong seseorang secara sukarela, dokter menolong seseorang secara sukarela, misalnya melakukan resusitasi terhadap pasien misalnya melakukan resusitasi terhadap pasien yang tidak sadar dan tidak diketahui keluarganya, yang tidak sadar dan tidak diketahui keluarganya, maka dokter tersebut harus meneruskan dan maka dokter tersebut harus meneruskan dan menyelesaikan semua urusan penanganan pasien menyelesaikan semua urusan penanganan pasien tersebut sampai pasien mampu mengurus dirinya tersebut sampai pasien mampu mengurus dirinya sendiri atau ada keluarga yang mengambil alih sendiri atau ada keluarga yang mengambil alih tanggung jawab dokter tersebut. Dokter tidak tanggung jawab dokter tersebut. Dokter tidak boleh meninggalkan “penanganan” terhadap boleh meninggalkan “penanganan” terhadap pasien, karena undang – undang mewajibkan ia pasien, karena undang – undang mewajibkan ia memikul segala kewajiban pasien yang memikul segala kewajiban pasien yang ditanganinya secara sukarela tersebut.ditanganinya secara sukarela tersebut.
Tanggung Jawab Dokter dalam UU No. Tanggung Jawab Dokter dalam UU No. 8 / 1999 tentang Perlindungan 8 / 1999 tentang Perlindungan
KonsumenKonsumenPasal 19 Undang – Undang No. 8 / 1999Pasal 19 Undang – Undang No. 8 / 19991.1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Substansi dalam dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Substansi dalam pasal 19 ayat (1) tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab dari pasal 19 ayat (1) tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap segala kerugian yang dialami konsumen.pelaku usaha terhadap segala kerugian yang dialami konsumen.
2.2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian barang dan/atau jasa yang setara nilainya, atau uang atau pengembalian barang dan/atau jasa yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam hal ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam hal ganti kerugian yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan yang ganti kerugian yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien, maka bentuk dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien, maka bentuk ganti rugi yang dimaksud pasal 19 ayat (2) tersebut berupa perawatan ganti rugi yang dimaksud pasal 19 ayat (2) tersebut berupa perawatan kesehatan dalam rangka memulihkan kondisi pasien yang menderita kesehatan dalam rangka memulihkan kondisi pasien yang menderita penyakit/cacat sebagai akibat perbuatan/kesalahan dokter atau dokter penyakit/cacat sebagai akibat perbuatan/kesalahan dokter atau dokter gigi.gigi.
3.3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.setelah tanggal transaksi.
4.4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
Tahap AdministratifTahap Administratif
penggugat PaniteraKetua Pengadilan
Negeri
Majelis Hakim
Juru Sita
Penggugat
Tergugat
Tahap JudisialTahap Judisial
Sidang hari I Mediasi
Pembacaan Gugatan
Berhasil
Jawaban
ReplikDuplik
PutusanHakim
PutusanHakim
Upaya Hukum
Upaya HukumUpaya Hukum
Putusan Hakim
Putusan Hakim
Upaya HukumBiasa
Upaya Hukum
LuarBiasa
Banding
Kasasi
Verzet
Peninjauan Kembali
Derden Verzet
TANGGUNG JAWAB PIDANA TANGGUNG JAWAB PIDANA DOKTER→KUHPDOKTER→KUHP
1.1. Pelanggaran kewajiban dokterPelanggaran kewajiban dokter
2.2. Kejahatan terhadap nama baik Kejahatan terhadap nama baik seseorangseseorang
3.3. Kejahatan terhadap kesusilaanKejahatan terhadap kesusilaan
4.4. Kejahatan terhadap pemalsuanKejahatan terhadap pemalsuan
5.5. Kejahatan terhadap tubuh dan Kejahatan terhadap tubuh dan nyawanyawa
PELANGGARAN PELANGGARAN KEWAJIBAN DOKTERKEWAJIBAN DOKTER
• Pasal 322 KUHPPasal 322 KUHPWajib simpan rahasia pasienWajib simpan rahasia pasien
• Pasal 304 KUHP dan 531 KUHPPasal 304 KUHP dan 531 KUHP
kewajiban memberikan pertolongan kewajiban memberikan pertolongan kepada orang yang perlu ditolongkepada orang yang perlu ditolong
• Pasal 310 KUHPPasal 310 KUHP
penghinaan terhadap seseorangpenghinaan terhadap seseorang
KEJAHATAN TERHADAP KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAANKESUSILAAN
• Pasal 289 KUHPPasal 289 KUHP
Perbuatan cabulPerbuatan cabul• Pasal 299 KUHPPasal 299 KUHP
Pengguguran kandunganPengguguran kandungan
KEJAHATAN TERHADAP KEJAHATAN TERHADAP PEMALSUANPEMALSUAN
• Pasal 267 KUHPPasal 267 KUHP– Membuat dengan sengaja Membuat dengan sengaja
memberi surat keterangan memberi surat keterangan palsupalsu
KEJAHATAN TERHADAP TUBUH DAN KEJAHATAN TERHADAP TUBUH DAN NYAWANYAWA
KEJAHATAN
TERHADAP NYAWA
KESENGAJAAN
KELALAIAN
ABORSI
(PS 349 KUHP, PS 80 ayat 1 UU Kesehatan)
EUTHANASIA(PS 344 KUHP)
Melakukan tindakan tanpa PTM
(PS 335 KUHP)
Menimbulkan kematian(PS 359 jo 361 KUHP)
Menimbulkan luka berat(PS 360 jo 361 KUHP)
PROSES PERADILAN PIDANAPROSES PERADILAN PIDANA
PeristiwaHukum Pidana
Bisa disidik?
Wewenang
Penyidik/Penyelidik
(1) Orang bebas (3) Tersangka
Wewenang
Penyidik J-Peneliti
Hak
Surat Pengalihan/ Penangguhan
Penahanan dengan jaminan uang atau
jaminan orang dengan kompensasi uang
Surat Pengalihan/ Penangguhan
Penahanan dengan jaminan uang atau
jaminan orang dengan kompensasi uang
BAPBAP SDSD STSTPutusanPutusan
Upaya
paksa
Upaya
paksaUpay
a paks
a
Upaya
paksa
Pra-PSPDP
Pra-PSPDP
HakHak
Surat Keberata
n
Surat Keberata
n
Pra Peradilan
Pra Peradilan
WewenangJPU
WewenangJPU
WewenangHakim
WewenangHakim
Tugas & TanggungJawab LP
Hakim Wasmat
Tugas & TanggungJawab LP
Hakim Wasmat
PembuktiPembuktianan
Eksepsi
Eksepsi
Pledoi
Pledoi
Remisi, Asimilasi, & Pelepasan bersyarat
Remisi, Asimilasi, & Pelepasan bersyarat
Pasca-AjudikasiTerima atau upaya hukum,
Biasa & luar biasa
Pasca-AjudikasiTerima atau upaya hukum,
Biasa & luar biasa
(2) Saksi/ Bukti (4) Terdakwa (5) Terpidana
Pra-Pra-AjudikasiAjudikasi
AjudikasiAjudikasi
PROSES PERADILAN PROSES PERADILAN MALPRAKTIK MEDIKMALPRAKTIK MEDIK
PENYIDIKAN & PENYELIDIKANPENYIDIKAN & PENYELIDIKANPENYIDIK DAN PENYELIDIKPENYIDIK DAN PENYELIDIK
• PENYIDIK POLISI ATAU PNS YANG BERWENANG MELAKUKAN PENYIDIKANPENYIDIK POLISI ATAU PNS YANG BERWENANG MELAKUKAN PENYIDIKAN• PENYELIDIK ADALAH POLISI PENYELIDIK ADALAH POLISI • PENYIDIKAN DILAKUKAN APABILA ADA LAPORAN ATAU PENGADUAN DARI PENYIDIKAN DILAKUKAN APABILA ADA LAPORAN ATAU PENGADUAN DARI
PASIEN TENTANG ADANYA TINDAK PIDANAPASIEN TENTANG ADANYA TINDAK PIDANA• KHUSUS UNTUK KEMATIAN, TANPA LAPORAN ATAU PENGADUAN DARI SIAPA KHUSUS UNTUK KEMATIAN, TANPA LAPORAN ATAU PENGADUAN DARI SIAPA
PUN, PIHAK KEPOLISIAN DAPAT MELAKUKAN PENYIDIKAN, APABILA DIDUGA PUN, PIHAK KEPOLISIAN DAPAT MELAKUKAN PENYIDIKAN, APABILA DIDUGA AKIBAT KEMATIAN ITU TIDAK WAJARAKIBAT KEMATIAN ITU TIDAK WAJAR
• TUGAS PENYELIDIK ADALAH MENINDAKLANJUTI LAPORAN/PENGADUAN TUGAS PENYELIDIK ADALAH MENINDAKLANJUTI LAPORAN/PENGADUAN DENGAN CARA MENCARI KETERANGAN DAN BARANG BUKTIDENGAN CARA MENCARI KETERANGAN DAN BARANG BUKTI
PENYELIDIKANPENYELIDIKAN• PENYELIDIK DAPAT MELAKUKAN:PENYELIDIK DAPAT MELAKUKAN: * PENANGKAPAN;* PENANGKAPAN; * LARANGAN MENINGGALKAN TEMPAT;* LARANGAN MENINGGALKAN TEMPAT; * PENGGELEDAHAN;* PENGGELEDAHAN; * PENYITAAN;* PENYITAAN; * PEMERIKSAAN DAN PENYTAAN SURAT* PEMERIKSAAN DAN PENYTAAN SURAT * MENGAMBIL SIDIK JADI DAN MEOTRET SESEORANG* MENGAMBIL SIDIK JADI DAN MEOTRET SESEORANG * MEMBAWA SESEORANG KEPADA PENYIDIK* MEMBAWA SESEORANG KEPADA PENYIDIK• PENYELIDIK MEMBUAT LAPORAN KE PENYIDIKPENYELIDIK MEMBUAT LAPORAN KE PENYIDIK
PENYIDIKANPENYIDIKAN
• KEWAJIBAN PENYIDIKKEWAJIBAN PENYIDIK::* MENERIMA LAPORAN ATAU PENGADUAN* MENERIMA LAPORAN ATAU PENGADUAN* MELAKUKAN TINDAKAN PERTAMA DI TEMPAT KEJADIAN* MELAKUKAN TINDAKAN PERTAMA DI TEMPAT KEJADIAN* MENYURUH BERHENTI, MEMERIKSA IDENTITAS* MENYURUH BERHENTI, MEMERIKSA IDENTITAS* PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGELEDAHAN, PENYITAAN* PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGELEDAHAN, PENYITAAN* PEMERIKSAAN DAN PENYITAAN SURAT* PEMERIKSAAN DAN PENYITAAN SURAT* MENGAMBIL SIDIK JARI DAN MEMOTRET SESEORANG* MENGAMBIL SIDIK JARI DAN MEMOTRET SESEORANG* MEMANGGIL ORANG SEBAGAI TERSANGKA ATAU SAKSI* MEMANGGIL ORANG SEBAGAI TERSANGKA ATAU SAKSI* MENDATANGKAN AHLI* MENDATANGKAN AHLI* MENGADAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN* MENGADAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN* MELAKUKAN TINDAKAN LAIN YANG MENURUT HUKUM * MELAKUKAN TINDAKAN LAIN YANG MENURUT HUKUM DAPAT DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKANDIPERTANGGUNGJAWABKAN
• PENYIDIK MEMBUAT BERITA ACARA PELAKSANAAN TUGASPENYIDIK MEMBUAT BERITA ACARA PELAKSANAAN TUGAS
BERITA ACARABERITA ACARA• PEMERIKSAAN TERSANGKAPEMERIKSAAN TERSANGKA• PENANGKAPANPENANGKAPAN• PENAHANANPENAHANAN• PENGGELADAHANPENGGELADAHAN• PEMASUKAN RUMAHPEMASUKAN RUMAH• PENYITAAN BENDAPENYITAAN BENDA• PEMERIKSAAN SURATPEMERIKSAAN SURAT• PEMERIKSAAN SAKSIPEMERIKSAAN SAKSI• PEMERIKSAAN DI TEMPAT KEJADIANPEMERIKSAAN DI TEMPAT KEJADIAN• PELAKSANAAN PENETAPAN DAN PUTUSAN PENGADILANPELAKSANAAN PENETAPAN DAN PUTUSAN PENGADILAN• PELAKSANAAN TINDAKAN LAIN SESUAI DENGAN PELAKSANAAN TINDAKAN LAIN SESUAI DENGAN
KETENTUAN UNDANG-UNDANGKETENTUAN UNDANG-UNDANG
PENYERAHAN BERITA ACARAPENYERAHAN BERITA ACARAKEPADA PENUNTUT UMUMKEPADA PENUNTUT UMUM
• TAHAP PERTAMA: TAHAP PERTAMA: * PIHAK KEPOLISIAN MENYERAHKAN HASIL * PIHAK KEPOLISIAN MENYERAHKAN HASIL PEMERIKSAAN/PENYIDIKAN, JAKSA PEMERIKSAAN/PENYIDIKAN, JAKSA
AKAN MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS PERKARA HASIL AKAN MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS PERKARA HASIL PENYIDIKAN, APABILA PENYIDIKAN, APABILA DIANGGAP KURANG, MAKA PIHAK PENYIDIK DIBERITAHUKAN DIANGGAP KURANG, MAKA PIHAK PENYIDIK DIBERITAHUKAN KEKURANGAN KEKURANGAN
YANG PERLU DILENGKAPI DENGAN SP19YANG PERLU DILENGKAPI DENGAN SP19
• TAHAP KEDUA: TAHAP KEDUA: SETELAH PENUNTUT UMUM MENGANGGAP BERKAS PERKARA HASIL SETELAH PENUNTUT UMUM MENGANGGAP BERKAS PERKARA HASIL
PEMERIKSAAN PIHAK KEPOLISIAN CUKUP LENGKAP DIKELUARKAN PEMERIKSAAN PIHAK KEPOLISIAN CUKUP LENGKAP DIKELUARKAN OLEH OLEH
PENUNTUT UMUM SP21, MAKA PIHAK KEPOLISIAN AKAN PENUNTUT UMUM SP21, MAKA PIHAK KEPOLISIAN AKAN MENYERAHKAN BERKAS MENYERAHKAN BERKAS
PERKARA BERSAMA TERSANGKA KEPADA PIHAK KEJAKSAANPERKARA BERSAMA TERSANGKA KEPADA PIHAK KEJAKSAAN TERSANGKA MENJADI TANGGUNGJAWAB KEJAKSAAN, DAPAT DITAHAN TERSANGKA MENJADI TANGGUNGJAWAB KEJAKSAAN, DAPAT DITAHAN
ATAU TIDAK DITAHAN, TERGANTUNG DARI KEYAKINAN JAKSA APAKAH ATAU TIDAK DITAHAN, TERGANTUNG DARI KEYAKINAN JAKSA APAKAH TERSANGKA AKAN LARI/BERBAHAYA, DSBTERSANGKA AKAN LARI/BERBAHAYA, DSB
• TAHAP KETIGATAHAP KETIGA BERKAS DISERAHKAN KE PENGADILAN, MAKA RPOSES PERSIDANGAN BERKAS DISERAHKAN KE PENGADILAN, MAKA RPOSES PERSIDANGAN
DILAKSANAKANDILAKSANAKAN
PENUNTUT UMUM (JAKSA)PENUNTUT UMUM (JAKSA)
• PENUNUTUT DAN PELAKSANA PENETAPAN HAKIMPENUNUTUT DAN PELAKSANA PENETAPAN HAKIM• TUGAS JAKSATUGAS JAKSA
* MENERIMA DAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA DARI PENYIDIK* MENERIMA DAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA DARI PENYIDIK* PENGADAKAN PRAPENUNUTUTAN DALAM HAL BERKAS * PENGADAKAN PRAPENUNUTUTAN DALAM HAL BERKAS PENYIDIK PENYIDIK
DIANGGAP KURANGDIANGGAP KURANG* PERPANJANGAN, LANJUTAN PENAHANAN, MENGUBAH STATUS * PERPANJANGAN, LANJUTAN PENAHANAN, MENGUBAH STATUS
TERSANGKATERSANGKA* MEMBUAT SURAT DAKWAAN* MEMBUAT SURAT DAKWAAN* MELIMPAHKAN PERKARA KE PENGADILAN* MELIMPAHKAN PERKARA KE PENGADILAN* MEMBERITAHUKAN PERSIDANGAN KEPADA TERDAKWA, SAKSI* MEMBERITAHUKAN PERSIDANGAN KEPADA TERDAKWA, SAKSI* MELAKUKAN PENUNTUTAN * MELAKUKAN PENUNTUTAN * MENUTUP PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM* MENUTUP PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM* MELAKUKAN TINDAKAN YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN * MELAKUKAN TINDAKAN YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
UNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANG* MELAKUKAN PENETAPAN HAKIM* MELAKUKAN PENETAPAN HAKIM
PENUNTUTANPENUNTUTAN• JAKSA HARUS MEMBUKTIKAN TERDAKWA BERSALAH JAKSA HARUS MEMBUKTIKAN TERDAKWA BERSALAH
SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN DENGAN SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN DENGAN BERDASARKAN BUKTI-BUKTI DAN SAKSI-SAKSI YANG BERDASARKAN BUKTI-BUKTI DAN SAKSI-SAKSI YANG TELAH DIBERKAS DALAM BERITA ACARA OLEH PENYIDIKTELAH DIBERKAS DALAM BERITA ACARA OLEH PENYIDIK
• PEMBELA TERDAKWA BERUPAYA MEMATAHKAN PEMBELA TERDAKWA BERUPAYA MEMATAHKAN PEMBUKTIAN DARI JAKSA DENGAN MENGAJUKAN SAKSI-PEMBUKTIAN DARI JAKSA DENGAN MENGAJUKAN SAKSI-SAKSI YANG MERINGANKAN, ALAT-ALAT BUKTI LAINNYASAKSI YANG MERINGANKAN, ALAT-ALAT BUKTI LAINNYA
• DAKWAAN TIDAK TERBUKTI, MAKA TERDAKWA DAKWAAN TIDAK TERBUKTI, MAKA TERDAKWA DIBEBASKAN DARI SEGALA TUNTUTANDIBEBASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN
• DAKWAAN TERBUKTI, MAKA HAKIM AKAN DAKWAAN TERBUKTI, MAKA HAKIM AKAN MENJATUHKAN HUKUMAN, DAPAT SESUAI/LEBIH MENJATUHKAN HUKUMAN, DAPAT SESUAI/LEBIH KURANG/LEBIH BANYAK DARI TUNTUTANKURANG/LEBIH BANYAK DARI TUNTUTAN
PENGADILANPENGADILAN
• KEWENANGAN PENGADILAN UNTUK MENGADILIKEWENANGAN PENGADILAN UNTUK MENGADILI
• PRAPERADILANPRAPERADILAN* SAH TIDAKNYA PENANGKAPAN* SAH TIDAKNYA PENANGKAPAN* PENAHANAN* PENAHANAN* PENGHENTIAN PENYIDIKAN* PENGHENTIAN PENYIDIKAN* PENGHENTIAN PENUNTUTAN* PENGHENTIAN PENUNTUTAN* GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI, PADA * GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI, PADA
PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTANPENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTAN
• PIHAK-PIHAK DALAM PENGADILANPIHAK-PIHAK DALAM PENGADILAN* JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM* JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM* TERDAKWA DIDAMPINGI PEMBELA* TERDAKWA DIDAMPINGI PEMBELA* MAJELIS HAKIM* MAJELIS HAKIM
MALPRAKTIK MEDIKMALPRAKTIK MEDIK• SYARAT HARUS ADA KESALAHAN/ KELALAIANSYARAT HARUS ADA KESALAHAN/ KELALAIAN• HARUS ADA KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PASIEN AKIBAT HARUS ADA KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PASIEN AKIBAT
KESALAHAN/KELALAIAN YANG DIPERBUAT OLEH DOKTERKESALAHAN/KELALAIAN YANG DIPERBUAT OLEH DOKTER• KERUGIAN BERUPA CACAT ATAU MENINGGAL DUNIA (UNTUK KASUS KERUGIAN BERUPA CACAT ATAU MENINGGAL DUNIA (UNTUK KASUS
PIDANA)PIDANA)• SELAMA PASIEN DAPAT SEMBUH, ATAU KEMBALI PADA KEADAAN SELAMA PASIEN DAPAT SEMBUH, ATAU KEMBALI PADA KEADAAN
SEMULA, TIDAK ADA KERUGIAN FISIK, MAKA TIDAK ADA TUNTUTAN SEMULA, TIDAK ADA KERUGIAN FISIK, MAKA TIDAK ADA TUNTUTAN PIDANA (SEHARUSNYA)PIDANA (SEHARUSNYA)
• ARTINYA PENYIDIK SEHARUSNYA MENYATAKAN MASALAHNYA ARTINYA PENYIDIK SEHARUSNYA MENYATAKAN MASALAHNYA ADALAH MASALAH PERDATA, BUKAN MASALAH PIDANA, KARENA ADALAH MASALAH PERDATA, BUKAN MASALAH PIDANA, KARENA TIDAK ADA CACAT ATAU KEMATIAN, MENGELUARKAN SP3TIDAK ADA CACAT ATAU KEMATIAN, MENGELUARKAN SP3
• PASIEN DAPAT MELAKUKAN GUGATAN GANTIRUGI PERDATA ATAS PASIEN DAPAT MELAKUKAN GUGATAN GANTIRUGI PERDATA ATAS KERUGIAN MATERIIL DAN ATAU IMATERIIL YANG DIDERITA PASIENKERUGIAN MATERIIL DAN ATAU IMATERIIL YANG DIDERITA PASIEN
• HARUS DAPAT MEMBUKTIKAN KERUGIANNYA APA; KESALAHANNYA HARUS DAPAT MEMBUKTIKAN KERUGIANNYA APA; KESALAHANNYA APA DAN ADA HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ANTARA KESALAHAN DAN APA DAN ADA HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ANTARA KESALAHAN DAN KERUGIANKERUGIAN
• YANG DAPAT MEMBUKTYIKAN KESALAHAN DOKTER ADALAH TEMAN YANG DAPAT MEMBUKTYIKAN KESALAHAN DOKTER ADALAH TEMAN SEJAWAT DENGAN KATEGORI YANG SAMA DAN SITUASI DAN SEJAWAT DENGAN KATEGORI YANG SAMA DAN SITUASI DAN KONDISI YANG SAMA, YAITU BERTINDAK SEBAGAI SAKSI AKHLIKONDISI YANG SAMA, YAITU BERTINDAK SEBAGAI SAKSI AKHLI
VISUM ET REPERTUMVISUM ET REPERTUM
• VER ADALAH LAPORAN TERTULIS UNTUK JUSTISI YANG DIBUAT VER ADALAH LAPORAN TERTULIS UNTUK JUSTISI YANG DIBUAT OLEH SEORANG DOKTER ATAS SUMPAH, TENTANG YANG DILIHAT OLEH SEORANG DOKTER ATAS SUMPAH, TENTANG YANG DILIHAT DAN DITEMUKAN PADA TUBUH ORANG HIDUP, MAYAT ATAU DAN DITEMUKAN PADA TUBUH ORANG HIDUP, MAYAT ATAU BENDA YANG BERASAL DARI TUBUH MANUSIA, BERDASARKAN BENDA YANG BERASAL DARI TUBUH MANUSIA, BERDASARKAN PEMERIKSAAN DAN PENGETAHUAN SEBAIK-BAIKNYAPEMERIKSAAN DAN PENGETAHUAN SEBAIK-BAIKNYA
• VER TENTANG LUKA, CACAT DAPAT DIMINTAKAN OLEH YANG VER TENTANG LUKA, CACAT DAPAT DIMINTAKAN OLEH YANG BERSANGKUTAN, NAMUN SURAT VER HARUS DIBERIKAN BERSANGKUTAN, NAMUN SURAT VER HARUS DIBERIKAN KEPADA POLISI KALAU PERKARA BERLANJUT KE PENGADILAN KEPADA POLISI KALAU PERKARA BERLANJUT KE PENGADILAN (JANGAN DIBERIKAN KEPADA YBS)(JANGAN DIBERIKAN KEPADA YBS)
• VER TENTANG PENYEBAB KEMATIAN, HARUS MELALUI POLISI VER TENTANG PENYEBAB KEMATIAN, HARUS MELALUI POLISI DAN YANG MELAKUKAN HANYA OLEH KEDOKTERAN FORENSIK, DAN YANG MELAKUKAN HANYA OLEH KEDOKTERAN FORENSIK, DILAKUKAN AUTOPSIDILAKUKAN AUTOPSI
• TUJUAN UTAMA UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN KEADAAN TUJUAN UTAMA UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN KEADAAN SAAT VER DIBUATSAAT VER DIBUAT
VISUM ET REPERTUMVISUM ET REPERTUM
• TERDIRI DARI 5 BAGIANTERDIRI DARI 5 BAGIAN
* IRAH-IRAH PROJUSTITIA* IRAH-IRAH PROJUSTITIA
* KETERANGAN TENTANG PEMOHON, DOKTER, TEMPAT, * KETERANGAN TENTANG PEMOHON, DOKTER, TEMPAT, WAKTU, WAKTU,
SIAPA DAN APA YANG DIPERIKSASIAPA DAN APA YANG DIPERIKSA
* HASIL PEMERIKSAAN DARI HASIL PENGLIHATAN DAN * HASIL PEMERIKSAAN DARI HASIL PENGLIHATAN DAN
PENEMUANPENEMUAN
* BAGIAN KESIMPULAN BERISI SEBAB DARI LUKA ATAU * BAGIAN KESIMPULAN BERISI SEBAB DARI LUKA ATAU
KEMATIAN, BERISI JUGA KETERANGAN SEBAB AKIBAT DARI KEMATIAN, BERISI JUGA KETERANGAN SEBAB AKIBAT DARI
KEKERASAN ATAU KEMATIANKEKERASAN ATAU KEMATIAN
* BAGIAN PENUTUP BERISI PERNYATAAN DOKTER * BAGIAN PENUTUP BERISI PERNYATAAN DOKTER
PEMERIKSA BAHWA VER TELAH DIBUAT SEBAIK-BAIKNYA PEMERIKSA BAHWA VER TELAH DIBUAT SEBAIK-BAIKNYA
BERDASARKAN SUMPAHBERDASARKAN SUMPAH
SAKSI DAN SAKSI AKHLISAKSI DAN SAKSI AKHLI
• SAKSI ADALAH ORANG YANG DAPAT MEMBERIKAN SAKSI ADALAH ORANG YANG DAPAT MEMBERIKAN KETERANGAN GUNA KEPENTINGAN PENYIDIKAN, KETERANGAN GUNA KEPENTINGAN PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PERADILAN TENTANG SUATU PERKARA PENUNTUTAN, DAN PERADILAN TENTANG SUATU PERKARA PIDANA YANG IA DENGAR SENDIRI, IA LIHAT SENDIRI DAN IA PIDANA YANG IA DENGAR SENDIRI, IA LIHAT SENDIRI DAN IA ALAMI SENDIRIALAMI SENDIRI
• SAKSI AKHLI ADALAH SESEORANG YANG MEMILIKI SAKSI AKHLI ADALAH SESEORANG YANG MEMILIKI KEALHLIAN KHUSUS TENTANG HAL YANG DIPERLUKAN KEALHLIAN KHUSUS TENTANG HAL YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMBUAT TERANG SUATU PERKARA PIDANA GUNA UNTUK MEMBUAT TERANG SUATU PERKARA PIDANA GUNA KEPENTINGAN PEMERIKSAANKEPENTINGAN PEMERIKSAAN
• SAKSI DIPANGGIL SEORANG DEMI SEORANG KE RUANG SAKSI DIPANGGIL SEORANG DEMI SEORANG KE RUANG SIDANGSIDANG
• PARA SAKSI PADA INTINYA DILARANG UNTUK SALING PARA SAKSI PADA INTINYA DILARANG UNTUK SALING BERCAKAP-CAKAP SELAMA SIDANGBERCAKAP-CAKAP SELAMA SIDANG
• KORBAN ADALAH SAKSI PERTAMAKORBAN ADALAH SAKSI PERTAMA
• SAKSI YANG MERINGANKAN DAN YANG MEMBERATKANSAKSI YANG MERINGANKAN DAN YANG MEMBERATKAN
HAK MENOLAK HADIR DI PERSIDANGANHAK MENOLAK HADIR DI PERSIDANGAN
• DALAM PROSES PENYIDIKAN POLISI, DOKTER BERHAK DALAM PROSES PENYIDIKAN POLISI, DOKTER BERHAK MENOLAK MEMBUKA RAHASIA PENYAKIT PASIENNYA, DI LUAR MENOLAK MEMBUKA RAHASIA PENYAKIT PASIENNYA, DI LUAR TENTANG PENYAKIT DOKTER WAJIB MEMBERI KETERANGANTENTANG PENYAKIT DOKTER WAJIB MEMBERI KETERANGAN
• KEMUDIAN DI PERSIDANGAN DALAM HAL DOKTER DIPANGGIL KEMUDIAN DI PERSIDANGAN DALAM HAL DOKTER DIPANGGIL MENJADI SAKSI DAN HARUS MEMBUKA RAHASIA PASIENNYA MENJADI SAKSI DAN HARUS MEMBUKA RAHASIA PASIENNYA SENDIRI TENTANG PENYAKIT PASIENNYA, DOKTER DAPAT SENDIRI TENTANG PENYAKIT PASIENNYA, DOKTER DAPAT MENOLAK HADIR DI PERSIDANGAN DENGAN MENULISKAN MENOLAK HADIR DI PERSIDANGAN DENGAN MENULISKAN SURAT PERMOHONAN KEBERATAN UNTUK MENJADI SAKSI SURAT PERMOHONAN KEBERATAN UNTUK MENJADI SAKSI SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA RAHASIA KEDOKTERAN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA RAHASIA KEDOKTERAN KEPADA HAKIM (VERSCHONING RECHT VAN DE ARTZ)KEPADA HAKIM (VERSCHONING RECHT VAN DE ARTZ)
• HAKIM AKAN MEMUTUSKAN, MENERIMA ATAU MENOLAK HAKIM AKAN MEMUTUSKAN, MENERIMA ATAU MENOLAK PERMOHONAN DOKTERPERMOHONAN DOKTER
• DALAM HAL HAKIM MENOLAK DAN MENGHARUSKAN DOKTER DALAM HAL HAKIM MENOLAK DAN MENGHARUSKAN DOKTER TETAP MENJADI SAKSI, MAKA DOKTER TELAH DIBEBASKAN TETAP MENJADI SAKSI, MAKA DOKTER TELAH DIBEBASKAN UNTUK MENJAGA RAHASIA KEDOKTERANUNTUK MENJAGA RAHASIA KEDOKTERAN
• DOKTER DAPAT MEMBUKA RAHASIA PENYAKIT PASIENDOKTER DAPAT MEMBUKA RAHASIA PENYAKIT PASIEN
KIAT-KIATKIAT-KIAT
• LAKSANAKAN INFORMED CONSENT DENGAN BAIK DAN LAKSANAKAN INFORMED CONSENT DENGAN BAIK DAN BENAR; DOKTER DALAM SETIAP PROSES SELALU BENAR; DOKTER DALAM SETIAP PROSES SELALU MEMINTA PERSETUJUAN PASIEN, PERSETUJUAN DAPAT MEMINTA PERSETUJUAN PASIEN, PERSETUJUAN DAPAT DIBERIKAN SECARA DIAM-DIAM, DALAM ARTI TIDAK DIBERIKAN SECARA DIAM-DIAM, DALAM ARTI TIDAK MENOLAK; PENOLAKAN HARUS DINYATAKAN DENGAN MENOLAK; PENOLAKAN HARUS DINYATAKAN DENGAN TEGASTEGAS
• PEBUATAN REKAM MEDIK DENGAN BAIK DAN BENAR, PEBUATAN REKAM MEDIK DENGAN BAIK DAN BENAR, DISIMPAN MINIMAL 5 TAHUN, TIDAK ADA DISIMPAN MINIMAL 5 TAHUN, TIDAK ADA PENGHAPUSAN, KALAU SALAH DICORET SAJA DAN PENGHAPUSAN, KALAU SALAH DICORET SAJA DAN DIPERBAIKIDIPERBAIKI
• BEKERJA SESUAI DENGAN STANDAR PROFESI MEDIK BEKERJA SESUAI DENGAN STANDAR PROFESI MEDIK (KEWENANGAN, KEMAMPUAN RATA-RATA, KETELITIAN (KEWENANGAN, KEMAMPUAN RATA-RATA, KETELITIAN YANG UMUM)YANG UMUM)
• MENGETAHUI DAN MEMAHAMI HUKUM SECARA UMUM, MENGETAHUI DAN MEMAHAMI HUKUM SECARA UMUM, KHUSUSNYA HUKUM KEDOKTERAN KHUSUSNYAKHUSUSNYA HUKUM KEDOKTERAN KHUSUSNYA
• MENCARI PEMBELA YANG TAHU HUKUM KEDOKTERAN, MENCARI PEMBELA YANG TAHU HUKUM KEDOKTERAN, SEBAB TANPA MENGETAHUI TENTANG SEGI-SEGI SEBAB TANPA MENGETAHUI TENTANG SEGI-SEGI HUKUM KEDOKTERAN, SULIT UNTUK MEMBELAHUKUM KEDOKTERAN, SULIT UNTUK MEMBELA
JANGKA WAKTU JANGKA WAKTU PENAHANANPENAHANAN
AcaraAcara Jangka WaktuJangka Waktu PerpanjanganPerpanjangan TotalTotal Dasar Dasar HukumHukumLamaLama Yg Yg
BerwenangBerwenangLamaLama Yg Yg
BerwenangBerwenang
PenyidikanPenyidikan
PenuntutanPenuntutan
Pemeriksaan di Pemeriksaan di PNPN
Pemeriksaan di Pemeriksaan di PTPT
Pemeriksaan di Pemeriksaan di MAMA
20 20 harihari
20 20 harihari
30 30 harihari
30 30 harihari
50 50 harihari
PenyidikPenyidik
PUPU
HakimHakim
HakimHakim
Hakim Hakim AgungAgung
40 40 harihari
30 30 harihari
60 60 harihari
60 60 harihari
60 60 harihari
JPUJPU
KPNKPN
KPNKPN
KPTKPT
KMAKMA
60 60 harihari
50 50 harihari
90 90 harihari
90 90 harihari
110 110 hrhr
Ps. 24 Ps. 24 KUHAPKUHAP
Ps. 25 Ps. 25 KUHAPKUHAP
Ps. 26 Ps. 26 KUHAPKUHAP
Ps. 27 Ps. 27 KUHAPKUHAP
Ps. 28 Ps. 28 KUHAPKUHAP
TotalTotal 400 400 hrhr
TahapTahap J.W. DaluwarsaJ.W. Daluwarsa Dasar HukumDasar Hukum
BandingBanding
KasasiKasasi
Peninjauan KembaliPeninjauan Kembali
7 hari7 hari
14 hari14 hariPs. 233 KUHAPPs. 233 KUHAP
Ps. 245 KUHAPPs. 245 KUHAP
Upaya Hukum Perkara PidanaUpaya Hukum Perkara Pidana
AcaraAcara Jangka WaktuJangka Waktu PerpanjanganPerpanjangan TotalTotal Dasar Dasar HukumHukumLamaLama Yg Yg
BerwenangBerwenangLamaLama Yg Yg
BerwenangBerwenang
Penyidikan+PenPenyidikan+Penuntutanuntutan
Pemeriksaan di Pemeriksaan di PNPN
Pemeriksaan di Pemeriksaan di PTPT
Pemeriksaan di Pemeriksaan di MAMA
30 30 harihari
30 30 harihari
30 30 harihari
30 30 harihari
KPNKPN
KPTKPT
MAMA
KMAKMA
30 30 harihari
30 30 harihari
30 30 harihari
30 30 harihari
KPNKPN
KPTKPT
MAMA
KMAKMA
60 60 harihari
60 60 harihari
60 60 harihari
60 60 harihari
Ps. 29 (3) hrf Ps. 29 (3) hrf aa
Ps. 29 (3) hrf Ps. 29 (3) hrf bb
Ps. 29 (3) hrf Ps. 29 (3) hrf cc
Ps. 29 (3) hrf Ps. 29 (3) hrf dd
Perpanjangan Penahanan Ps. 29 KUHAP. Pengecualian ps.24, 25, 26, 27, & 28 untk kepentingan pemeriksaan, penahanan dpt diperpanjang dg alasan diancam pidana di atas 9 tahun/ tersangka sakit jiwa
Top Related