1
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2016
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR Jalan Kapten Cok Agung Tresna Nomor 4 Denpasar
Telp/Fax (0361) 236213, Email : [email protected] Website: www.ptun-denpasar.go.id
2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan
rahmat-Nya Laporan Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Tahun 2016 dapat
diselesaikan tepat waktu.
Penyusunan Laporan Tahunan ini merupakan salah satu bentuk tanggungjawab
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi selama tahun 2016 yang memuat mengenai laporan pencapaian
kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
baik secara teknis maupun non teknis. Selain itu, Laporan tahunan ini sebagai salah satu
sarana untuk mewujudkan good government melalui transparansi, akuntabilitas dan
profesionalitas dalam semua bidang, serta di dukung dengan sumber daya manusia yang
berkualitas.
Dalam penyusunan Laporan Tahunan ini, tentunya masih terdapat kekurangan-
kekurangan, untuk itu kami mohon arahan, masukan dan kritik yang konstruktif agar dalam
penyusunan Laporan Tahunan yang selanjutnya di tahun mendatang lebih sempurna.
Selanjutnya, dengan tersusunnya Laporan Tahunan untuk Tahun 2016 ini, tidak lupa
kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak khususnya para hakim, para pejabat
baik struktural maupun fungsional dan seluruh pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar yang telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.
Akhirnya, semoga dengan tersusunnya laporan Tahunan tahun 2016 ini dapat
menjadi bahan evaluasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2016 dan
menjadi pedoman dalam menyusun rencana dan program kerja tahun 2017 Pengadilan Tata
Usaha Negara Denpasar sehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung pada
umumnya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada khususnya.
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
K e t u a,
MULA HAPOSAN SIRAIT,S.H.,M.H.
NIP.19620316 198203 1 003
3
DAFTAR ISI
Halaman Judul .............................................................................................................. 1
Pengantar........................................................................................................................ 2
Daftar Isi ........................................................................................................................ 3
Bab I Pendahuluan………………………………………………………………… . 5
..........................................................................................................................
Bab II Struktur Organisasi (Tupoksi) .......................................................................... 11
A. Struktur Organisasi Pengadilan TUN Denpasar .......................................... 11
B. Standar Operasional Prosedur (SOP) ........................................................... 12
- SOP Bidang Kepaniteraan Perkara………………………………………. 12
- SOP Bidang Kepaniteraan Hukum………………………………………. 15
- SOP Bidang Kepaniteraan Keuangan……………………………………. 16
- SOP Bidang Kepaniteraan Perencanaan, Teknologi dan Pelaporan……… 19
- SOP Bidang Kepaniteraan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana… 20
- SOP Bidang Panitera Pengganti………………………………………….. 21
- SOP Bidang Hakim………………………………………………………. 21
C. Sasaran Kinerja Pegawai(SKP)……………………………………………. 22
Bab III Pembinaan dan Pengelolaan ............................................................................ 24
A.Sumber Daya Manusia……………………………………………………. 25
- Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial.................................................... 25
- Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial............…………………… 33
- Kebutuhan Sumber Daya Manusia…………………………………… ... 37
- Mutasi………………………………………………………………….. .. 37
- Promosi………………………………………………………………….. 38
- Pensiun…………………………………………………………………… 39
- Ujian Dinas………………………………………………………………. 39
- Diklat Teknis Yudisial…………………………………………………… 39
- Diklat Teknis Non Yudisial……………………………………………… 40
B. Keadaan Perkara………………………………………………………….. 40
4
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana………………………………………... 46
D. Pengelolaan Keuangan……………………………………………………. 50
E. Dukungan Tehnologi Informasi…………………………………………… 52
F. Regulasi Tahun 2016……………………………………………………… 54
Bab IV Pengawasan .................................................................................................... 57
A. Pengawasan………………………………………………………….. . 57
B. Evaluasi……………………………………………………………….. 59
Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi ......................................................................... 62
Daftar Lampiran :
5
BAB I
PENDAHULUAN
A. PROFIL SINGKAT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dibentuk berdasarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pengadilan
Tata Usaha Negara di Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar. Pengadilan Tata
Usaha Negara Denpasar mulai beroperasi tanggal 25 September 1995, yaitu sejak
diresmikan oleh Menteri Kehakiman RI, Bapak Oetoyo Usman, S.H. Dengan
terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, maka wilayah Provinsi Bali yang
sebelumnya berada dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang
(Makassar), masuk menjadi wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar,
termasuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan tahun 1997. Di tingkat
banding, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berada dalam wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
Sejak beroperasi dari tanggal 25 September 1995 hingga saat ini, Pengadilan Tata
Usaha Negara Denpasar telah dipimpin oleh 11 (sebelas) orang ketua, di antaranya:
1. Bapak I Ketut Suradnya, S.H, M.H. (1995 s/d 1999);
2. Bapak Iskandar, S.H, M.H. (1999 s/d 2002);
3. Ibu Asinong Kantoro, S.H.,M.H. (2000 s/d 2003);
4. Ibu Elly Hadidjah, S.H. (2003 s/d 2006);
5. Bapak Achmad Husein, S.H. (2006 s/d 2007);
6. Bapak Undang Saepudin, S.H, M.H. (2007 s/d 2009);
7. Bapak Endria Sutarmin, S.H.,M.Hum. (2009 s/d 2010);
8. Bapak H. Ariyanto, S.H.,M.H. (2010 s/d 2012);
9. Bapak H. Asmoro Budi Santoso, S.H. (2012 s/d 2014);
10. Bapak Dr. Bambang Priyambodo, S.H, M.H. (2014 s/d 21 Nop 2016).
11. Bapak Mula Haposan Sirait, S.H.,M.H.( 21 Nop 2016 s/d sekarang)
6
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berkedudukan di Kota Denpasar, Ibukota
Provinsi Bali, terletak di kawasan perkantoran Pemerintahan Provinsi Bali dan instansi-
instansi vertikal, tepatnya di Jalan Kapten Cok Agung Tresna Nomor 4 Niti Mandala
Renon Denpasar. Untuk mencapai lokasi tersebut, selain dapat ditempuh dengan
menggunakan taksi atau transportasi ojek, masyarakat juga dapat memanfaatkan fasilitas
transportasi publik Trans Sarbagita (moda transportasi terintegrasi dari Denpasar,
Badung, Gianyar dan Tabanan) dengan fasilitas pendingin udara dari Bandara I Gusti
Ngurah Rai atau Terminal Mengwi Badung.
Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997, maka wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar menjadi berkurang, yaitu hanya meliputi seluruh wilayah Provinsi Bali
yang terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu:
1. Kota Denpasar dengan ibukota di Denpasar;
2. Kabupaten Badung dengan ibukota di Mangupura Mengwi;
3. Kabupaten Jembrana dengan ibukota di Negara;
4. Kabupaten Tabanan dengan ibukota di Tabanan;
5. Kabupaten Buleleng dengan ibukota di Singaraja;
6. Kabupaten Bangli dengan ibukota di Bangli;
7. Kabupaten Gianyar dengan ibukota di Gianyar;
8. Kabupaten Klungkung dengan ibukota di Semarapura;
9. Kabupaten Karangasem dengan ibukota di Amlapura.
B. KEBIJAKAN UMUM
Dengan adanya reformasi yang telah lama bergulir dan hingga saat ini masih
menyisakan sejumlah agenda termasuk reformasi di dunia peradilan. Lambannya
reformasi di bidang peradilan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat kita pungkiri.
Peradilan sebagai lembaga terhormat dan seyogyanya harus dihormati oleh masyarakat
seringkali mendapat sorotan negatif dari berbagai kalangan, walau tidak seluruhnya
benar. Integritas, kualitas dan kinerja peradilan dipertanyakan oleh sebagian pihak.
Ditengah derasnya sorotan dan kritikan-kritikan tersebut, Pengadilan Tata Usaha
7
Negara Denpasar di Tahun 2016 mempunyai konsep dan pendirian mencoba berbuat dari
hal yang terkecil merubah suatu paradigma baru, terlepas dari semua permasalahan yang
ada di dunia peradilan berpendirian bahwa usaha yang sedang dan telah dilakukan
selama ini masih belum sampai pada tempat yang kami harapkan, dalam pemikiran kami
berharap Laporan Tahunan Tahun 2016 ini bukan saja penting untuk publik namun
sangat penting bagi kami sebagai bahan evaluasi dan koreksi bagi kami di lingkungan
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tentang hal-hal apa yang belum kami perbuat
dalam Tahun 2016 .
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagai salah satu Lembaga
Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, independen, tidak
memihak dan kompeten merupakan salah satu komponen utama pencitraan dalam sebuah
negara hukum, namun demikian bukan berarti bahwa prinsip-prinsip independensi
tersebut dapat mengesampingkan prinsip akuntabilitas maupun tranparansi, karenanya
kita haruslah mempunyai pemahaman yang memadai dalam menilai hal tersebut.
Laporan Tahunan Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ini
yang disampaikan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan
selanjutnya disampaikan pula ke Mahkamah Agung R.I. merupakan salah satu bentuk
akuntabilitas dan salah satu metode untuk menciptakan checks and balances sekaligus
mekanisme untuk menilai atau mengevaluasi seluruh pelaksanaan fungsi, tugas dan
wewenang serta kegiatan, dimana dengan adanya mekanisme laporan tahunan yang baik,
masyarakatpun dapat ikut memantau kemampuan dan kinerja lembaga peradilan.
Bahwa dalam Laporan Tahunan ini akan disampaikan lebih lanjut dalam setiap
Bab mengenai Bab I Pendahuluan, selanjutnya pada Bab II diuraikan mengenai Struktur
Organisasi yang terdiri dari SOP dan SKP, Pada Bab III diuraikan mengenai Pembinaan
dan Pengelolaan yang berisi Sumber daya manusia (Profil Sumber Daya Manusia,
Kebutuhan Sumber Daya Manusia, Mutasi, Promosi dan Pensiun), Keadaan Perkara,
Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan Keuangan, Dukungan Tehnologi
Informasi dan Regulasi Tahun 2016. Selanjutnya dalam Bab IV diuraikan mengenai
Pengawasan Internal dan Evaluasi dan pada Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi.
8
C. VISI DAN MISI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagai lembaga peradilan yang
berada dibawah Mahkamah Agung R.I. di dalam mencapai tujuan dan keinginan
sebagaimana telah diuraikan dalam Kebijakan Umum Peradilan yang ada pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan juga sebagaimana diuraikan dalam
Blueprint / Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung R.I yang merupakan
pedoman/arah pendekatan yang akan ditempuh, Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :
Visi :“ Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Yang Agung “
Misi :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Profesional dan Berkeadilan kepada Pencari
Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar.
D. RENCANA STRATEGIS
Bahwa didalam mencapai tujuan Visi dan Misi tersebut, sesuai dengan program
kerja tahun 2016, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar menetapkan rencana
strategi sebagai berikut :
1. Meningkatkan Pelayanan Hukum kepada Masyarakat
Sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam memberikan pelayanan
peradilan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan mempunyai strategi dalam
memberikan pelayanan berpedoman pada tiga standard pelayanan peradilan yang
cepat, prosedural dan transparan.
Cepat artinya penyelesaian perkara harus sesuai dengan waktu yang ditetapkan
9
Prosedural artinya dalam memberikan pelayanan peradilan harus jelas prosedurnya
dan dibakukan sehingga dapat diketahui dengan jelas oleh pencari keadilan, serta jenis
dan besarnya biaya perkara didasarkan pada ketentuan yang berdasar hukum .
Transparan artinya dalam memberikan pelayanan peradilan bersifat terbuka, mudah
dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara
memadai serta mudah dimengerti oleh masyarakat.
Untuk pelayanan informasi telah dikeluarkan Keputusan Ketua
PTUN.Denpasar yang terakhir dengan Nomor : W3-TUN.4/098/HM.02.3/I/2015
Tanggal 16 Januari 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.
2. Meningkatkan Kemampuan dan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Meningkatkan Moralitas dan Integritas Aparatur Pengadilan
4. Meningkatkan Kualitas Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan
5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengadilan
6. Meningkatkan Prosentase Perkara yang Terselesaikan dan Diputus
7. Meningkatkan Pengawasan Internal
Upaya untuk melakukan perbaikan untuk mewujudkan Badan Peradilan
Indonesia yang Agung terus menerus dilaksanakan guna mendukung terwujudnya sebagai
sebuah badan peradilan yang :
1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan
berkeadilan;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang di aloksikan
secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan managemen organisasi yang jelas dan
terukur;
4. Menyelenggarakan managemen dan administrasi proses perkara yang sederhana,
cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman,
nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
10
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria
obyektif , sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional;
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap prilaku, administrasi dan jalannya
peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan
transparansi;
10. Modern dan berbasis TI terpadu.
Secara umum Misi Badan Peradilan 2010 – 2035 Sesuai cetak Biru
Pembaharuan Peradilan yang diterbitkan Mahkamah Agung Bulan Oktober 2010, adalah
1. Menjaga Kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
11
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
A. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TUN DENPASAR
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986, dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/07/SK/IX/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan, maka struktur organisasi
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dapat digambarkan dalam sebuah bagan
sebagai berikut :
KELOMPOK FUNGSIONAL
KEPANITERAAN
Panitera Pengganti dan Juru Sita
Pengganti
SUB BAGIAN
PERENCANAAN,TI DAN
PELAPORAN
MAJELIS HAKIM
SUB KEPANITERAAN
PERKARA/ PANITERA MUDA
PERKARA
SUB KEPANITERAAN
HUKUM/ PANITERA MUDA
HUKUM
KETUA
WAKIL KETUA
PANITERA SEKRETARIS
SUB BAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN
SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
12
B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar menyadari bahwa untuk melaksanakan
tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja dibutuhkan suatu
pedoman atau acuan. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
menetapkan standar operational prosedur (SOP) untuk dijadikan suatu pedoman atau
acuan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai fungsinya.
Penyusunan SOP dilakukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI
No. 13 Tahun 2010 dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2013. Pada masing-masing fungsi terdapat tugas yang saling terkait mulai dari staf
sampai ketua pengadilan. SOP di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar terdiri dari:
No. SOP Bidang Jumlah
1. SOP Bidang Kepaniteraan Perkara 33
2. SOP Bidang Kepaniteraan Hukum 12
3. SOP Bidang Umum dan Keuangan 35
4. SOP Bidang Kepegawaian dan Ortala 14
5 SOP Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan 12
6. SOP Bidang Panitera Pengganti 3
7. SOP Bidang Hakim 9
Secara lebih rinci, SOP sebagaimana tercantum di atas kita jelaskan sebagai berikut:
1. SOP bidang Kepaniteraan Perkara meliputi:
No Nama SOP Nomor
No.
Revisi Tanggal Berlaku
1 SOP Pembayaran Biaya
Perkara (Five Minutes Payment of
Court Fees)
SOP/001/PRK/2016 00 31/03/2016
2 SOP Pendaftaran
Gugatan/Permohonan
SOP/002/PRK/2016 00 31/03/2016
13
3
SOP Penanganan Register
Induk Perkara
Gugatan/Banding/Kasasi/PK
SOP/003/PRK/2016 00 31/03/2016
4 SOP Administrasi Gugatan SOP/004/PRK/2016 00 31/03/2016
5
SOP Pemberitahuan
Penetapan Dismissal
Pengadilan Tk Pertama
SOP/005/PRK/2016 00 31/03/2016
6 SOP Penanganan Permohonan
Sengketa Informasi Publik SOP/006/PRK/2016 00 31/03/2016
7
SOP Penanganan Buku
Register Keberatan(KIP)/Buku
Register Permohonan
UUAP/Buku Register
Permohonan Pertanahan
SOP/007/PRK/2016 00 31/03/2016
8 SOP Layanan Pembebasan
Biaya Perkara SOP/008/PRK/2016 00 31/03/2016
9 SOP Penerimaan Perkara
Banding SOP/009/PRK/2016 00 31/03/2016
10 SOP Pendaftaran Perkara
Banding SOP/010/PRK/2016 00 31/03/2016
11 SOP Penanganan Perkara
Banding SOP/011/PRK/2016 00 31/03/2016
12 SOP Pencabutan Perkara
Banding SOP/012/PRK/2016 00 31/03/2016
13 SOP Penerimaan Perkara
Kasasi SOP/013/PRK/2016 00 31/03/2016
14 SOP Pendaftaran Perkara
Kasasi SOP/014/PRK/2016 00 31/03/2016
15 SOP Penanganan Perkara
Kasasi SOP/015/PRK/2016 00 31/03/2016
14
16 SOP Pencabutan Perkara
Kasasi SOP/016/PRK/2016 00 31/03/2016
17 SOP Penerimaan Perkara
Peninjauan Kembali SOP/017/PRK/2016 00 31/03/2016
18 SOP Pendaftaran Perkara
Peninjauan Kembali SOP/018/PRK/2016 00 31/03/2016
19 SOP Penanganan Perkara
Peninjauan Kembali SOP/019/PRK/2016 00 31/03/2016
20 SOP Pencabutan Perkara
Peninjauan Kembali
Peninjauan Kembali
SOP/020/PRK/2016 00 31/03/2016
21 SOP Pemberitahuan Putusan
Perkara Banding/Kasasi/PK SOP/021/PRK/2016 00 31/03/2016
22
SOP Pengelolaan Surat Masuk
di Lingkungan Panmud
Perkara
SOP/022/PRK/2016 00 31/03/2016
23
SOP Pengelolaan Surat Keluar
di Lingkungan Panmud
Perkara
SOP/023/PRK/2016 00 31/03/2016
24 SOP Penerimaan Permohonan
Eksekusi SOP/024/PRK/2016 00 31/03/2016
25 SOP Permohonan Pendaftaran
Eksekusi SOP/025/PRK/2016 00 31/03/2016
26 SOP Penetapan Eksekusi SOP/026/PRK/2016 00 31/03/2016
27 SOP Pengelolaan Arsip
Berkas Perkara Aktif SOP/027/PRK/2016 00 31/03/2016
28 SOP Pengembalian Sisa
Panjar
SOP/028/PRK/2016 00 31/03/2016
29
SOP Penanganan Gugatan
Sengketa Penetapan Lokasi
Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
SOP/029/PRK/2016 00 31/03/2016
15
30
SOP Pendaftaran Perkara
Kasasi Gugatan Sengketa
Penetapan Lokasi
Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
SOP/030/PRK/2016 00 31/03/2016
31
SOP Penanganan Perkara
Kasasi Pendaftaran Perkara
Kasasi Gugatan Sengketa
Penetapan Lokasi
Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
SOP/031/PRK/2016 00 31/03/2016
32 SOP Penanganan Permohonan
Pasal 21 UU No. 30/2014 SOP/032/PRK/2016 00 31/03/2016
33
SOP Penanganan Permohonan
Fiktif Positif Pasal 53 UU No.
30 Tahun 2014
SOP/033/PRK/2016 00 31/03/2016
2. SOP bidang Kepaniteraan Hukum meliputi:
No Nama SOP Nomor
No.
Revisi
Tanggal
Berlaku
1
SOP Pengelolaan Surat
Masuk di Lingkungan
Panmud Hukum
SOP/001/HK/2016 00 31/03/2016
2
SOP Pengelolaan Surat
Keluar di Lingkungan
Panmud Hukum
SOP/002/HK/2016 00 31/03/2016
3 SOP Pelaksanaan Laporan
Bulanan SOP/003/HK/2016 00 31/03/2016
4 SOP Pelaksanaan Laporan
Triwulan SOP/004/HK/2016 00 31/03/2016
5 SOP Pelaksanaan Laporan
Catur Wulan SOP/005/HK/2016 00 31/03/2016
16
6 SOP Pengelolaan Pembuatan
Laporan Semester SOP/006/HK/2016 00 31/03/2016
7 SOP Pelaksanaan Pembuatan
Laporan Tahunan SOP/007/HK/2016 00 31/03/2016
8 SOP Pelaksanaan Penanganan
Meja Pengaduan SOP/008/HK/2016 00 31/03/2016
9 SOP Pengelolaan Meja
Informasi SOP/009/HK/2016 00 31/03/2016
10 SOP Pengelolaan Berkas
Perkara In Aktif SOP/010/HK/2016 00 31/03/2016
11 SOP Pengadministrasian
Surat Kuasa Khusus SOP/011/HK/2016 00 31/03/2016
12 SOP Pemberian Layanan
Posbakum Pengadilan SOP/012/HK/2016 00 31/03/2016
3. SOP bidang Umum dan Keuangan meliputi:
No Nama SOP Nomor
No.
Revisi
Tanggal
Berlaku
1
SOP Pengelolaan Gaji Induk,
Gaji Susulan & Kekurangan
Gaji
SOP/001/UKU/2016 00 31/03/2016
2 SOP Pembayaran Uang
Makan Hakim dan Pegawai SOP/002/UKU/2016 00 31/03/2016
3
SOP Permintaan dan
Pertanggungjawaban
Remunerasi
SOP/003/UKU/2016 00 31/03/2016
4 SOP Pengajuan Uang
Persediaan (UP) SOP/004/UKU/2016 00 31/03/2016
5 SOP Pengajuan Ganti Uang
Persediaan(GUP) SOP/005/UKU/2016 00 31/03/2016
6 SOP Pembayaran LS Pihak
Ketiga SOP/006/UKU/2016 00 31/03/2016
7 SOP Pengelolaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak(PNBP) SOP/007/UKU/2016 00 31/03/2016
17
8
SOP Laporan
Pertanggungjawaban
Bendahara
SOP/008/UKU/2016 00 31/03/2016
9
SOP Pengelolaan Laporan
Realisasi Penyerapan
Anggaran
SOP/009/UKU/2016 00 31/03/2016
10 SOP Laporan SAIBA dan
CaLK SOP/010/UKU/2016 00 31/03/2016
11 SOP Pengelolaan SAIBA
Wilayah dan CaLK Wilayah SOP/011/UKU/2016 00 31/03/2016
12 SOP Pelaporan E-MONEV
BAPPENAS pertriwulan SOP/012/UKU/2016 00 31/03/2016
13 SOP Pelaporan Aplikasi
MONEV SOP/013/UKU/2016 00 31/03/2016
14 SOP Penanganan Surat
Masuk SOP/014/UKU/2016 00 31/03/2016
15 SOP Penanganan Surat
Keluar SOP/015/UKU/2016 00 31/03/2016
16 SOP Pengeluaran Rutin
Kantor SOP/016/UKU/2016 00 31/03/2016
17 SOP Pencairan Dana di Bank SOP/017/UKU/2016 00 31/03/2016
18 SOP Penyetoran Pajak SOP/018/UKU/2016 00 31/03/2016
19 SOP Pengelolaan Surat
Masuk SOP/019/UKU/2016 00 31/03/2016
20 SOP Pengelolaan Surat
Keluar SOP/020/UKU/2016 00 31/03/2016
21
SOP Pengadaan dan
Pendistribusian Kebutuhan
Sehari-hari Perkantoran(ATK
&ART)
SOP/021/UKU/2016 00 31/03/2016
22
SOP Penginputan Data pada
Aplikasi Persediaan dan
Opname Fisik Persediaan
SOP/022/UKU/2016 00 31/03/2016
18
23 SOP Rekon Internal SIMAK-
BMN dengan SAIBA SOP/022/UKU/2016 00 31/03/2016
24 SOP Rekon Eksternal dengan
KPKNL dan DJKN SOP/024/UKU/2016 00 31/03/2016
25
SOP Pelaporan Aplikasi
SIMAK-BMN
persemester/pertahun tingkat
Korwil
SOP/025/UKU/2016 00 31/03/2016
26 SOP Keamanan dan
Kebersihan Kantor SOP/026/UKU/2016 00 31/03/2016
27
SOP Pemeliharaan dan
Perbaikan BMN/Inventaris
Kantor
SOP/027/UKU/2016 00 31/03/2016
28 SOP Pengelolaan
Perpustakaan SOP/028/UKU/2016 00 31/03/2016
29
SOP Pengadaan Barang/Jasa
≤Rp 200.000.000,- dan >Rp
200.000.000,-
SOP/029/UKU/2016 00 31/03/2016
30 SOP Penghapusan
BMN/Inventaris Kantor SOP/030/UKU/2016 00 31/03/2016
31 SOP Pengelolaan Arsip non
Perkara SOP/031/UKU/2016 00 31/03/2016
32 SOP Penetapan Status
Penggunaan BMN SOP/032/UKU/2016 00 31/03/2016
33 SOP Pengelolaan Barang
Inventaris SOP/033/UKU/2016 00 31/03/2016
34 SOP Protokoler dan
Penerimaan Tamu SOP/034/UKU/2016 00 31/03/2016
35
SOP Perpanjangan Pajak dan
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas
SOP/035/UKU/2016 00 31/03/2016
19
4. SOP Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan meliputi:
No Nama SOP Nomor
No.
Revisi
Tanggal
Berlaku
1 SOP Pemantauan
Implementasi SIPP SOP/001/PIP/2016 00 31/03/2016
2 SOP Pemantauan Kepuasan
Masyarakat SOP/002/PIP/2016 00 31/03/2016
3 SOP Pengelolaan Berita
melalui Website SOP/003/PIP/2016 00 31/03/2016
4 SOP Pemuatan Informasi
Publik melalui Website SOP/004/PIP/2016 00 31/03/2016
5 SOP Pengelolaan jaringan
internet, LAN dan Wifi SOP/005/PIP/2016 00 31/03/2016
6 SOP Pengelolaan Surat
Keluar di lingkungan PIP SOP/006/PIP/2016 00 31/03/2016
7 SOP Pengelolaan Surat
Masuk di lingkungan PIP SOP/007/PIP/2016 00 31/03/2016
8
SOP Penyusunan dan
penyampaian Laporan
Bulanan
SOP/008/PIP/2016 00 31/03/2016
9 SOP Menyusun Laporan
Tahunan dan LAKIP SOP/009/PIP/2016 00 31/03/2016
10 SOP Penyusunan Rencana
Strategis ( RENSTRA ) SOP/010/PIP/2016 00 31/03/2016
11 SOP Penyusunan RKA-K/L SOP/011/PIP/2016 00 31/03/2016
12 SOP Rencana Kerja Tahunan SOP/012/PIP/2016 00 31/03/2016
20
5. SOP Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana meliputi:
No Nama SOP Nomor
No.
Revisi
Tanggal
Berlaku
1
SOP Pengiriman Daftar
Nominatif Rencana Kenaikan
Pangkat
SOP/001/KP/2016 00 31/03/2016
2 SOP Usulan Kenaikan
Pangkat SOP/002/KP/2016 00 31/03/2016
3 SOP Usulan Promosi Jabatan SOP/003/KP/2016 00 31/03/2016
4 SOP Usulan Kartu Taspen,
Karis, Karsu Askes dan KPE SOP/004/KP/2016 00 31/03/2016
5 SOP Permohonan Cuti SOP/005/KP/2016 00 31/03/2016
6
SOP Pembuatan Surat
Keputusan Ketua PTUN
Denpasar
SOP/006/KP/2016 00 31/03/2016
7 SOP Penyusunan Bezetting SOP/007/KP/2016 00 31/03/2016
8
SOP Rekapitulasi Daftar
Hadir Hakim dan Pegawai
Negeri Sipil
SOP/008/KP/2016 00 31/03/2016
9 SOP Penyelesaian Surat
Dinas/Surat Tugas SOP/009/KP/2016 00 31/03/2016
10 SOP Penyusunan DUK
Pegawai SOP/010/KP/2016 00 31/03/2016
11 SOP Usulan Kenaikan Gaji
Berkala SOP/011/KP/2016 00 31/03/2016
12 SOP Usulan Pensiun Hakim
dan Pegawai SOP/012/KP/2016 00 31/03/2016
13 SOP Proses Hukuman Displin SOP/013/KP/2016 00 31/03/2016
14 SOP Penyusunan Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP) SOP/014/KP/2016 00 31/03/2016
21
6. SOP Bidang Panitera Pengganti meliputi:
No Nama SOP Nomor
No.
Revisi
Tanggal
Berlaku
1 Pengelolaan Administrasi Berkas Perkara
SOP/001/PP/2015 00 02/11/2015
2 Pelaksanaan Pemeriksaan Persiapan / Persidangan
SOP/002/PP/2015 00 02/11/2015
3 Minutasi Berkas Perkara SOP/003/PP/2015 00 02/11/2015
7. SOP Bidang Hakim meliputi:
No Nama SOP Nomor
No.
Revisi
Tanggal
Berlaku
1 SOP Proses Dismissal SOP/001/HKM/2016 00 31/03/2016
2
SOP Pemeriksaan Gugatan
Perlawanan dengan Acara
Singkat
SOP/002/HKM/2016 00 31/03/2016
3 SOP Pemeriksaan Dengan
Acara Biasa SOP/003/HKM/2016 00 31/03/2016
4
SOP Pemeriksaan
Persidangan Dengan Acara
Cepat
SOP/004/HKM/2016 00 31/03/2016
5 SOP Pemeriksaan Sengketa
Informasi Publik SOP/005/HKM/2016 00 31/03/2016
6
SOP Pemeriksaan Sengketa
Pasal 21 UU NO. 30 Tahun
2014
SOP/006/HKM/2016 00 31/03/2016
7
SOP Pemeriksaan Sengketa
Pasal 53 UU No. 30 Tahun
2014
SOP/007/HKM/2016 00 31/03/2016
8
SOP Pemeriksaan Sengketa
Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum
SOP/008/HKM/2016 00 31/03/2016
9 SOP Hakim Pengawas Bidang SOP/009/HKM/2016 00 31/03/2016
22
C. SASARAN KINERJA PEGAWAI/ SKP
Perencanaan kinerja merupakan tahap awal dalam proses managemen kinerja.
Pada tahap perencanaan kinerja, pegawai dan atasan langsungnya bekerjasama
mempersiapkan dan menyepakati pekerjaan yang akan dilakukan untuk periode
tertentu, membahas dan menentukan sasaran kinerja indikator kinerja dan target, serta
bagaimana kinerja akan diukur dan mengidentifikasi kendala yang akan mungkin
timbul dalam pelaksanaan tugas dan cara mengatasinya.
Sasaran kinerja pegawai dibuat pada awal tahun oleh masing-masing pegawai
dan disetujui oleh atasan langsungnya ,sedangkan pada akhir tahun dilakukan
pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-
masing indikator kinerja setiap sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya oleh
atasan langsungnya sebagai bahan / dasar pembuatan DP3 PNS.
Berikut kami sampaikan jumlah SKP yang ada di Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar:
a. Tabel Jumlah SKP
No. Pejabat Eselon Jumlah SKP
1. Ketua - 1
2. Wakil Ketua -
3. Hakim - 12
4. Panitera III/a
5. Sekretaris III/b 1
23
6. Wakil Panitera Setara III/b 1
7. Kasubag IV/a 3
8. Panitera Muda Setara IV/a 2
9. Panitera Pengganti - 13
10. Juru sita pengganti - 3
11. Staf - 10
b. SKP masing-masing Hakim dan pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar sebagaimana terlampir.
24
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
Pembinaan kepegawaian Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan di bawahnya
dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara umum meliputi : Formasi
Pegawai, Rekrutmen Pegawai dan Pengangkatan, Pendidikan dan Pelatihan, Penempatan,
Pengangkatan dalam Jabatan, Kenaikan Pangkat, Pola Pembinaan Karir Hakim, Pola
Pembinaan Karir Kepaniteraan, Kejurusitaan dan Kesekretariatan, Pemberhentian Pegawai
dan lain-lain.
Pengembangan pada aspek pelayanan publik harus disertai dengan dukungan aspek
Sumber Daya Manusia. Tanpa dukungan ini, reformasi manajemen pelayanan mustahil dapat
diimplementasikan secara baik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menginstruksikan setiap Pegawai Negeri Sipil
harus dapat bekerja secara profesional sehingga dapat memberikan dukungan yang
diperlukan bagi organisasi yang berorientasi pada kinerja pelayanan. Oleh karena itu tujuan
reformasi aspek Sumber Daya Manusia adalah untuk menyediakan dukungan Sumber Daya
Manusia yang diperlukan agar reformasi aspek pelayanan publik dapat diimplementasikan
secara baik. Prinsip utama yang dapat digunakan untuk menciptakan sumber daya manusia
aparatur yang mampu mendukung organisasi peradilan yang berorientasi kinerja adalah
kompetensi dan inovatif sehingga mampu menciptakan inovasi-inovasi baru dalam
pemberian pelayanan publik bahkan menjadi sebuah pengetahuan organisasi dan
kepemimpinan yang memiliki komitmen kuat.
Pokok-pokok yang dapat diajukan dalam aspek Sumber Daya Manusia adalah
meliputi antara lain :
a. mendorong setiap pengadilan untuk mendeskripsikan kembali secara jelas kebutuhan
sumber daya manusia aparatur yang akan menjalankan peran-peran, tugas dan tanggung
jawab serta kewenangan dalam organisasi, sesuai tugas pokok dan fungsi yang
dimilikinya serta kebutuhan pencapaian , misi, tujuan dan sasaran sebagaimana dimuat
dalam rencana strategis;
b. menyelaraskan kondisi sumber daya manusia yang dimiliki dengan kebutuhan organisasi;
c. membentuk kepemimpinan yang kuat memegang komitmen dan diberi kewenangan yang
besar untuk memberikan pelayanan terbaik. Kepemimpinan yang kuat akan mampu
25
mendorong perubahan kultur aparatur yang lebih cenderung sebagai petugas yang
memiliki kewenangan sehingga patut dilayani oleh masyarakat ke kultur yang
sebaliknya, menerapkan etika pelayanan secara ketat dan bahkan membentuk budaya
organisasi sesuai dengan visi dan misi organisasi;
d. menerapkan sistem reward and punishment. Reward diberikan kepada mereka
melakukan prestasi lebih atau menciptakan inovasi-inovasi baru dalam memberikan
pelayanan. Sedangkan punishment diberikan kepada mereka yang melakukan
penyimpangan-penyimpangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan adanya standart operating procedure (SOP), reward and punishment akan dapat
diterapkan dengan baik;
e. menerapkan etika pelayanan. Etika pelayanan sangat memegang peranan penting untuk
dijadikan acuan setiap pegawai dalam melaksanakan tugas pemberian pelayanan.
Aturan-aturan yang jelas mengenai kesopanan, keramahan, ketaatan pada hal-hal yang
dilarang dan hal-hal yang harus dilakukan, akan menjadi rambu-rambu untuk
menghindari penyimpangan. Etika pelayanan dapat dikembangkan oleh organisasi sesuai
dengan karakteristik pelayanan yang diberikan;
f. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Sumber Daya manusia
peradilan antara lain adalah distribusi pegawai Pengadilan saat ini masih kurang sesuai
dengan distribusi tugas, fungsi dan kewenangan ; Komposisi pegawai yang ada masih
belum ideal untuk dapat melaksankan tugas dan fungsi pengadaan pegawai yang tidak
didasarkan pada kebutuhan yang realistis sesuai volume kerja .
A. Sumber Daya Manusia
Pelaksanaan tugas sehari-hari Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
didukung oleh sumber daya manusia yang meliputi sumber daya manusia Teknis Yudisial
dan Non Teknis Yudisial. Dalam hal pembinaan dan pengelolaan pada Tahun 2016, telah
diikuti berberapa Pendidikan/Pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan
pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan
dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
26
Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berdasarkan data yang diambil per 31 Desember
2016 adalah sebagai berikut:
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
a. Jumlah Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
No. Jabatan Jumlah
1. Ketua 1 Orang
2. Wakil Ketua
3. Hakim 12 Orang
4. Wakil Panitera 1 Orang
5. Panatera Muda Perkara 1 Orang
6. Panitera Muda Hukum 1 Orang
7. Panitera Pengganti 13 Orang
8. Juru Sita Pengganti 3 Orang
Jumlah Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial 32 Orang
b. Profil Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
Hakim
Nama MULA HAPOSAN SIRAIT,S.H.,MH.
NIP 19620316 198203 1 003
Tempat Tanggal Lahir 16 Maret 1962
Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya / IVd
Jabatan Ketua PTUN. Denpasar
Nama HIMAWAN KRISBIANTORO, SH.
NIP 19790217 200312 1 001
Tempat Tanggal Lahir 17 Februari 1979
Pangkat/Golongan Penata/IIIc
Jabatan Hakim Pratama Madya
27
Nama MARIANA IVAN JUNIAS,SH.,M.Hum
NIP 19821219 200604 2 002
Tempat Tanggal Lahir Kupang, 19 Desember 1982
Pangkat/Golongan Penata/III/c
Jabatan Hakim Pratama Madya
Nama NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI,SH.,MH.
NIP 19740413 200604 2 003
Tempat Tanggal Lahir Ampenan, 13 April 1974
Pangkat/Golongan Penata / IIIc
Jabatan Hakim Pratama madya
Nama ESTININGTYAS DIANA MANDAGI,SH.M.H.
NIP 19810612 200604 2 003
Tempat Tanggal Lahir
Pangkat/Golongan Penata / IIIc
Jabatan Hakim Pratama Madya
Nama KATHERINA YUNITA PARULIANTY,SH.,M.H
NIP 19740413 200704 2 001
Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang 10 Juni 1979
Pangkat/Golongan Penata/IIIc
Jabatan Hakim Pratama Madya
Nama DINI PRATIWI PUJILESTARI,SH
NIP 19840528 200704 2 001
Tempat Tanggal Lahir Toli – Toli, 28 Mei 1984
Pangkat/Golongan Penata /III/c
Jabatan Hakim Pratama Madya
Nama IKAWATI UTAMI,SH
NIP 19840731 200805 2 002
Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 31 Juli 1984
Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I/IIIb
Jabatan Hakim Pratama Muda
28
Nama EUIS RIYANTI,S.H.M.H.
NIP 19840209 200806 2 001
Tempat Tanggal Lahir
Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I/IIIb
Jabatan Hakim Pratama Muda
Nama GAYUH RAHANTYO,SH.
NIP 19840614 2009 1 005
Tempat Tanggal Lahir Purworejo14 Juni 1984
Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I / IIIb
Jabatan Hakim Pratama Muda
Nama ANITA LINDASUGIARTO, SH.
NIP 19810704 200904 2 006
Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta 4 Juli 1981
Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I / IIIb
Jabatan Hakim Pratama Muda
Nama DIANA YUSTIKASRI,S.H.
NIP 19790629 200912 2 001
Tempat Tanggal Lahir
Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I-III/b
Jabatan Hakim Pratama Muda
Nama LUSI HARYMULIANTHI,S.H.
NIP 19841201 201101 2 015
Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 01 Desember 1984
Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I /IIIb
Jabatan Hakim Pratama Muda
29
Pejabat Struktural Teknis Kepaniteraan
Nama : DRA. NI NYOMAN MIRAWATI,SH.
NIP : 19571024 198703 2 001
Tempat Tanggal Lahir : Padangsambian, 24 Oktober 1957
Pangkat/Golongan : Pembina / IVa
Jabatan : Wakil Panitera PTUN. Denpasar
Nama : I KETUT OKA ASTAWA,SH.
NIP : 19600821 198503 1007
Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 21 Agustus 1960
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / IIId
Jabatan : Panitera Muda Hukum PTUN. Denpasar
Nama : I GUSTI KOMPIANG SASTRAWAN,SH.
NIP : 19610413 198303 1 003
Tempat Tanggal Lahir : Singaraja, 13 April 1960
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / IIId
Jabatan : Panitera Muda Perkara PTUN. Denpasar
30
Panitera Pengganti
Nama : I NYOMAN SELAMET,S.H.
NIP : 19581218 198503 1 007
Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 18 Desember 1958
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / IVb
Jabatan : Panitera Pengganti
Nama : LUH SUPARNI,S.H.
NIP : 19650321 199103 2 002
Tempat Tanggal Lahir : Sangsit, 21 Maret 1965
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / IIId
Jabatan : Panitera Pengganti
Nama : I PUTU SURYADANA,S.H.
NIP : 19660413 199103 1 005
Tempat Tanggal Lahir : Geluntung, 13 April 1966
Pangkat/Golongan : Penata TK.I / IIId
Jabatan : Panitera Pengganti
Nama : I MADE KASTIKA,S.H.
NIP : 19600621 199403 1001
Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 21 Juni 1960
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / IIId
Jabatan : Panitera Pengganti
Nama : NI KADEK SRI SUGIH ASIH. S,S.H.
NIP : 19680916 199403 2 004
Tempat Tanggal Lahir : Singaraja, 16 September 1968
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / IIId
Jabatan : Panitera Pengganti
31
Nama : NI WAYAN SENITARI,S.H.
NIP : 19710819 199403 2 005
Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 19 Agustus 1971
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I III/d
Jabatan : Panitera Pengganti
Nama : I WAYAN SINA,S.H.
NIP : 19651231 199403 1 038
Tempat Tanggal Lahir : Bukit Auman, 31 Desember 1965
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III/d
Jabatan : Panitera Pengganti
Nama : LUH PUTU ASMARIANI,S.H.
NIP : 19720125 199403 2 001
Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 25 Januari 1972
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / IIId
Jabatan : Panitera Pengganti
Nama : I NYOMAN SUJANA,S.H.
NIP : 19641202 1994031 002
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Bungkak, 02 Desember 1964
Pangkat/Golongan : Penata TK.I / IIId
Jabatan : Panitera Pengganti
Nama : LUH PUTU PUSPA DEWI,S.H.
NIP : 19671223 199403 2 003
Tempat Tanggal Lahir : Robokanr, 23 Desember 1967
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / IIId
Jabatan : Panitera Pengganti
Nama : NI KOMPIANG SUNARSIH,S.H.
NIP : 19710303 199403 2 003
Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 03 Maret 1971
Pangkat/Golongan : PenataTk.I / IIId
Jabatan : Panitera Pengganti
Nama : I NYOMAN TILEM,S.H.
32
NIP : 19680203 199303 1 007
Tempat Tanggal Lahir : Karangasem, 03 Pebruari 1967
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / IIId
Jabatan : Panitera Pengganti
Nama : I NENGAH WIJANA,S.H.
NIP : 19720814 199803 1 006
Tempat Tanggal Lahir : Selisih, 14 Agustus 1972
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / IIId
Jabatan : Panitera Pengganti
Juru Sita Pengganti
Nama : DESAK MADE SRI WIDARI,SH.
NIP : 19780827 200303 2 001
Tempat Tanggal Lahir : banjarangkan, 27 Agustus 1978
Pangkat/Golongan : Penata / IIIc
Jabatan : Juru Sita Pengganti
Nama : ZAIRAH ANA FITRIANA,SH.
NIP : 19810807 200604 2 003
Tempat Tanggal Lahir : Singaraja, 07 Agustus 1981
Pangkat/Golongan : Penata / IIIc
Jabatan : Juru Sita Pengganti
Nama : AYU SINTA DEWI KUSUMASARI
NIP : 19731212 199303 2 002
Tempat Tanggal Lahir : Singaraja, 12 Desember 1973
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / IIIb
Jabatan : Juru Sita Pengganti
33
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
a. Jumlah Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
No. Jabatan Jumlah
1. Sekretaris 1 Orang
2. Kasubag Umum dan Keuangan 1 Orang
3. Kasubag Kepegawaian dan Ortala 1 Orang
4. Kasubag Perencanaan,TI dan Pelaporan 1 Orang
5. Staf 10 Orang
6. Honorer 10 Orang
Jumlah Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial 24 Orang
b. Profil Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial/Kesekretariatan
Pejabat Struktural Kesekretariatan
Nama : SETYO WIDODO,S.E
NIP : 19600831 198303 1003
Tempat Tanggal Lahir : Cepu-Blora, 31 Agustus 1960
Pangkat/Golongan : Pembina Tk I/ IVb
Jabatan : Sekretaris PTUN Denpasar
Nama : I WAYAN SUDANA,S.H.
NIP : 19710424 199403 1 003
Tempat Tanggal Lahir : Tabanan, 24 April 1971
Pangkat/Golongan : Penata TK.I / IIId
Jabatan : Kepala Sub Umum dan Keuangan
Nama : PUTU ARYAWATI,S.H..
NIP : 19720819 199903 2 003
Tempat Tanggal Lahir : Singaraja, 19 Agustus 1972
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / IIId
Jabatan : Kepala Sub Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan
34
Nama : DRS. ANAK AGUNG GEDE SEDANA
NIP : 19671231 199403 1 048
Tempat Tanggal Lahir : Gianyar, Tahun 1967
Pangkat/Golongan : Penata TK.I / IIId
Jabatan : Kepala Sub Bag. Kepegawaian dan Ortala
Staf Administrasi
Nama : NI KETUT ENDANG SUTARTI,SH.
NIP : 19690620 199503 2 002
Tempat Tanggal Lahir : Bajera, 20 Juni 1969
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / IIId
Jabatan : Staf Sub Bag. Kepegawaian dan Ortala
Nama : NI LUH PUTU AYU KURNIASIH,SE.
NIP : 19810315 200502 2 002
Tempat Tanggal Lahir : Bangli, 15 Maret 1981
Pangkat/Golongan : Penata / IIIc
Jabatan : Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
Nama : LILIK SUSANTI,SH.,MH.
NIP : 19820922 200801 2 005
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 22 September 1982
Pangkat/Golongan : Penata / III/c
Jabatan : Staf Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan
Nama : NI PUTU SUPARWATI,SH.
NIP :19830416 200904 2 008
Tempat Tanggal Lahir : Batuan Gianyar, 16 April 1983
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / IIIb
Jabatan : Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
Nama : NI PUTU JULIARTINI,SE.
35
NIP : 19800721 201101 2 004
Tempat Tanggal Lahir : Br.Dukuh (Tabanan), 21 Juli 1980
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I/ IIIb
Jabatan : Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
Nama : QAMARULLAH,S.Sos
NIP : 19750825 199701 1 001
Tempat Tanggal Lahir : Karangasem, 25 Agustus 1975
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I/ IIIb
Jabatan : Staf Sub Bag. Kepegawaian dan Ortala
Nama : I KADEK SERI BUDIYANA, S.PD
NIP : 19850711 201101 1 008
Tempat Tanggal Lahir : Bungkulan, 11 Juli 1985
Pangkat/Golongan : Penata Muda / IIIa
Jabatan : Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
Nama : DESAK TRI WISNAWATI
NIP : 19851201 200604 2 001
Tempat Tanggal Lahir : Banjar Binong, 01 Desember 1985
Pangkat/Golongan : Pengatur / IIc
Jabatan : Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
Nama : I NYOMAN ARYA YUDA BAKTI
NIP : 1977040920121003
Tempat Tanggal Lahir : Karang Asem , 09 April 1977
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda / IIa
Jabatan : Staf Sub Bag. Kepegawaian dan Ortala
Nama : I NYOMAN GDE SUYANA
NIP : 19811122 201212 1 003
Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 22 November 1981
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda / IIa
Jabatan : Staf Sub Bag. Umum dan Keuangan
36
Tenaga Honorer / Kontrak PTUN Denpasar
Nama : CHRISTIAN GLENN LEASIWAL.A.Md.
Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 21 Desember 1978
Jabatan : Tenaga Kontrak Honorer / IT
Nama : I PUTU SUDIARTA
Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 23 januari 1984
Jabatan : Tenaga Kontrak Honorer / Sopir
Nama : KADEK ARYA GUNAWAN
Tempat Tanggal Lahir : Singaraja, 17 Agustus 1987
Jabatan : Tenaga Kontrak Honorer / Pramubakti
Nama :MADE SUDARMA
Tempat Tanggal Lahir : Singaraja, 4 September 1978
Jabatan : Tenaga Kontrak Honorer
Nama : NGAKAN GEDE NOPRIANA
Tempat Tanggal Lahir : Klungkung, 10 Nopember 1995
Jabatan : Tenaga Kontrak Honorer / Pramubakti
Nama : I NYOMAN PUTRA SEDANA
Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 29 Mei 1993
Jabatan : Tenaga Kontrak Honorer / Pramubakti
Nama : I GEDE SUDWITMIKA
Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 17 Oktober 1987
Jabatan : Tenaga Kontrak Honorer / Pramubakti
Nama : IDHAM SIDI
37
Tempat Tanggal Lahir : Singaraja, 15 Mei 1995
Jabatan : Tenaga Kontrak Honorer / Pramubakti
Nama : I MADE SANDI ARTANA, A.MD
Tempat Tanggal Lahir : Badung, 27 Mei 1986
Jabatan : Tenaga Kontrak Honorer / IT
Nama : NI PUTU NITA YUNI ANTARI
BASMA
Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 19 Juni 1996
Jabatan : Tenaga Kontrak Honorer / Pramubakti
3. Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Pada Tahun 2016, tidak ada rekruitmen CPNS baru di PTUN Denpasar.
Namun demikian,adanya kebutuhan terhadap tugas di bidang Teknologi Informasi
(TI), PTUN Denpasar membutuhkan sumber daya manusia yang ahli di bidang
tersebut, maka pada tahun 2017 diharapkan adanya rekruitmen pegawai guna
meningkatkan kinerja di bidang TI.
4. Mutasi
Pada tahun 2016 terdapat beberapa mutasi kepegawaian, baik hakim maupun
pegawai:
a. Ketua Pengadilan TUN Denpasar atas nama DR.Bambang
Priyambodo,S.H.,M.H. yang dimutasi menjadi Ketua PTUN Serang berdasarkan
SK Nomor Kep/316/Djmt/KEP/SK/10/2016 Tanggal 03 Oktober 2016
b. Terdapat tiga orang hakim yang kena mutasi keluar yaitu Meita Sandra Merly
Lenkong,S.H.,M.H. dimutasi ke PTUN Serang berdasarkan SK
Nomor:317/Djmt/KEP/10/2016 tanggal 3 Oktober 2016, Mursalin Nadjib,S.H.
dimutasi ke PTUN Bandung berdasarkan SK Nomor: 317/Djmt/KEP/10/2016
38
tanggal 3 Oktober 2016, Hery Abduh sasmito,S.H.,M.H. dimutasi ke PTUN
Samarinda berdasarkan SK Nomor: 317/Djmt/KEP/10/2016 tanggal 3 Oktober
2016
c. Ketua Pengadilan TUN Denpasar diisi oleh Mula Haposan Sirait,S.H.,M.H.
(sebelumnya berasal dari Ketua Pengadilan TUN tanjung Pinang) berdasarkan
SK Nomor: 316/Djmt/KEP/10/2016 tanggal 3 Oktober 2016.
d. Disamping terdapat hakim yang mutasi keluar, PTUN Denpasar juga menerima
4 orang Hakim, yaitu atas nama Estiningtyas Diana Mandagi,S.H.,M.H.
(sebelumnya berasal dari PTUN Semarang), Himawan Krisbyantoro,S.H yang
berasal dari PTUN Pekanbaru),Euis Riyanti,S.H.,M.H. yang berasal dari PTUN
Palembang, dan Diana Yustikasari,S.H. yang bersal dari PTUN Kupang Mutasi
ini didasarkan pada SK Nomor Kep/317/Djmt/10/2016 Tanggal 3 Oktober 2016
Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan,
maka terdapat beberapa perubahan mendasar terhadap struktur organisasi
sekretariatan dan kepaniteraan di lingkungan PTUN Denpasar yaitu Sub Bagian
Umum yang sekarang menjadi Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian
Kepegawaian yang sekarang menjadi Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana, dan ada penambahan Sub Bagian baru yaitu Sub Bagian Perencanaan,
Teknologi Informasi dan Pelaporan, serta Wakil Sekretaris menjadi Sekretaris PTUN
Denpasar.
Promosi
PTUN Denpasar melakukan promosi terhadap 1 pejabat yaitu 1 orang pejabat
Kepaniteraan yaitu:
1. Dra.Ni Nyoman Mirawati, S.H. dari Wakil Panitera menjadi Panitera
Untuk promosi Jabatan dari Wakil Panitera menjadi Panitera saat ini belum
dilantik karena masih menunggu proses turunnya SK.
39
5. Pensiun
Pada tahun 2016, di PTUN Denpasar ada 1 (satu) orang yang diajukan
pensiun yaitu:
a. Ibu Dra.Ni Nyoman Mirawati, S.H. terhitung tanggal 1 Nopember 2016
6. Ujian Dinas
Pada tahun 2016, PTUN Denpasar telah mengajukan 2 orang untuk mengikuti ujian
Dinas yaitu:
a. Luh Suparni,S.H mengikuti ujian dians Tk.III dengan predikat lulus
b. Desak Tri Wisnawati,SH mengikuti ujian dinas Penyesuian Ijazah dengan
predikat lulus
6. Diklat teknis yudisial
No Nama Diklat Jumlah Peserta
yang dikirim
% Realisasi Peserta
yang Lulus
1. Diklat Hakim Fungsional Keterbukaan
Informasi
1 orang 100%
2. Bimtek SIPP di lingkungan PTUN Surabaya 3 orang 100%
3. Diklat sertifikasi hakim Lingkungan Hidup
Angkatan II
1 orang 100%
4. Bimtek Pendidikan Yudisial Berkelanjutan
Kelas Hakim PTUN
1 orang 100%
5. Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
Angkatan I
2 orang 100%
6. Diklat Pemantapan KEPPH 1 orang 100%
7. Bimtek Ketatalaksanaan Perkara TUN 1 orang 100%
8. Bimtek Panmud Hukum dan perkara Peradilan
TUN
2 orang 100%
9. Bimtek Kepaniteraan PTUN 2 orang 100%
10. Bimtek Hakim Perdailan TUN 7 orang 100%
11. Bimtek kepemimpinan Ketua dan wakil Ketua
Peradilan TUN
1 orang 100%
12. Bimtek Admin IT peradilan TUN seluruh
Indonesia
1 orang 100%
7. Diklat teknis non yudisial
No Nama Diklat Jumlah Peserta % Realisasi Peserta
40
yang dikirim yang Lulus
1. Diklat Kesekretariaatan di Lingkungan
PTUN Surabaya
4 orang 100%
2. Diklat Penyusunan Lakip Angkatan IV
2016
1 orang 100%
3. Diklat KPA Angkatan VII dan VIII
TA.2016
1 orang 100%
4. Bimtek Penyusunan RKA-KL Pagu
Indikatif TA.2017
3 orang 100%
5. Bimtek Bendahara Keuangan Perkara
di Lingkungan PTUN 2016
1 orang 100%
B . KEADAAN PERKARA
Jumlah perkara yang saat ini ditangani oleh PTUN Denpasar sampai dengan akhir
Desember 2016 adalah sebagai berikut:
1. REKAPITULASI PERKARA UNTUK TAHUN 2016
Proses
Perkara
Sisa
Tahun
Lalu
M a s u k Jumlah Putus Cabut Sisa
Gugatan 8 19 27 18 4 5
Banding 7 16 23 19 - 4
Kasasi 10 13 23 11 - 12
Peninjauan
Kembali
4 7 11 5 - 6
2. RASIO PERKARA TERHADAP MAJELIS
NO
NAMA
MAJELIS/HAKIM
SISA THN
2015
TAMBAHAN
TAHUN 2015
JMH
DIPUTUS
SISA
TAHUN
2016
JUML.
YANG
DIMINUTIR
SISA YANG
BLM
DIMINUTIR
KET
41
1 Dr. Bambang
Priyambodo,SH,.MH
1 3 4 4 - 4 - Mutasi ke
PTUN
Serang
2
Mursalim Najib, SH
-
2
2
2
-
2
-
Mutasi ke
PTUN
Bandung
3
Meita Sandra M L, SH
6
4
10
10
-
10
-
Mutasi ke
PTUN
Serang
4
Mariana Ivan J. SH.
M.Hum
-
5
5
4
1
4
1
5 Ni Nym Vidi Ayu P.
SH.MH
-
4
4
2
2
2
2
6 Katerina Yunita P,
SH, MH
-
5
5
3
2
3
2
7 Dini Pratiwi Puji L.
SH.
4
7
11
10
1
10
1
8 Ikawati Utami, SH
3
4
7
3
1
3
1
9 Hary Abduh S,
SH.MH
3
1
4
4
4
4
-
Mutasi ke
PTUN
Samarinda
10 Lusi Harymulianti,
SH., MH
1
5
6
3
3
3
3
11
Gayuh Rahantyo, SH
2
4
6
8
-
8
-
12 Anita Linda Sugiarto,
SH
-
6
6
4
2
4
2
13 Mula Haposan Sirait,
SH.MH
-
-
-
-
-
-
-
14 Euis Riyanti, SH. MH
-
-
-
-
-
-
-
15 Estiningtyas D
Mandagi, SH., MH
-
-
-
-
-
-
-
16 Diana Yutika Sari, SH
-
1
1
1
-
1
-
3. PUTUSAN YANG DIAJUKAN BANDING
42
NO. U R A I A N JUMLAH KETERANGAN
1. Putusan Pengadilan Tk. I yang
dikuatkan TK Banding
6 Perkara Perkara Nomor :
23/G/2015/PTUN.Dps
24/G/2015/PTUN.Dps
26/G/2015/PTUN.Dps
22/G/2015/PTUN.Dps
03/G/2016/PTUN.Dps
04/G/2016/PTUN.Dps
2. Putusan Pengadilan Tk. I yang
dibatalkan TK Banding
0 Perkara -
3. Putusan Pengadilan Tk. I yang
tidak dapat diterima TK Banding
5 Perkara 19/G/2015/PTUN.Dps
21/G/2015/PTUN.Dps
25/G/2015/PTUN.Dps
01/G/2016/PTUN.Dps
02/G/2016/PTUN.Dps
4. Putusan Pengadilan Tk. I yang
dicabut Tk. Banding
0 Perkara -
5 Putusan Pengadilan Tk. I yang
dibatalkan Tk. Banding
1 Perkara 20/G/2015/PTUN.Dps
4. PUTUSAN YANG DIAJUKAN KASASI :
NO. U R A I A N JUMLAH KETERANGAN
1. Putusan Pengadilan Tk. I yang
dikuatkan Tk.Banding dan
dikuatkan Tk. Kasasi
0 Perkara -
2. Putusan Pengadilan Tk. I yang
dikuatkan Tk.Banding dan
dibatalkan Tk. Kasasi
0 Perkara -
43
3. Putusan Pengadilan Tk. I yang
dikuatkan Banding tidak dapat
diterima Tk. Kasasi
2 Perkara Perkara Nomor :
05/G/2015/PTUN.Dps
06/G/2014/PTUN.Dps
4. Putusan Pengadilan Tk. I yang
dibatalkan Tk.Banding dan
dikuatkan Tk. Kasasi
0 Perkara -
5.
Putusan Pengadilan Tk. I yang
dibatalkan Tk.Banding dan
dibatalkan Tk. Kasasi
0 Perkara -
5. PUTUSAN YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) :
NO. U R A I AN JUMLAH KETERANGAN
1. Putusan Pengadilan Tk. I yang
dikuatkan Tk.Banding dan
dikuatkan Tk. Kasasi yang
dikuatkan Tk. PK
0 Perkara -
2. Putusan Pengadilan Tk. I yang
dikuatkan Tk.Banding dan
dibatalkan Tk. Kasasi yang
dikuatkan Tk. PK
0 Perkara -
3. Putusan Pengadilan Tk. I yang
dikuatkan Tk. Banding dan
tidak dapat diterima Tk. Kasasi
yang dikuatkan Tk. PK
0 Perkara -
4. Putusan Pengadilan Tk. I yang
dibatalkan Tk.Banding dan
dikuatkan Tk. Kasasi yang
0 Perkara -
44
dikuatkan Tk. PK
5. Putusan Pengadilan Tk. I yang
dibatalkan Tk.Banding dan
dibatalkan Tk. Kasasi yang
dikuatkan Tk. PK
0 Perkara -
6. Putusan Pengadilan Tk. I yang
dikuatkan Tk. Banding dan
dikuatkan Tk. Kasasi yang
dibatalkan Tk. PK
0 Perkara -
7. Putusan Pengadilan Tk. I yang
dikuatkan Tk.Banding dan
dibatalkan Tk. Kasasi yang
dibatalkan Tk. PK
0 Perkara -
8. Putusan Pengadilan Tk. I yang
dikuatkan Tk. Banding dan
tidak dapat diterima Tk. Kasasi
yang dibatalkan Tk. PK
0 Perkara -
9. Putusan Pengadilan Tk. I yang
dibatalkan Tk.Banding dan
dikuatkan Tk. Kasasi yang
dibatalkan Tk. PK
0 Perkara -
10. Putusan Pengadilan Tk. I yang
dibatalkan Tk.Banding dan
dibatalkan Tk. Kasasi yang
dibatalkan Tk. PK
0 Perkara -
11.
Putusan Pengadilan Tk. I yang
Berkekuatan Hukum Tetap yang
dikuatkan Tk. PK
0 Perkara -
12. Putusan Pengadilan Tk.
Banding yang Berkekuatan
Hukum Tetap yang dikuatkan
0Perkara -
45
Tk. PK
13. Putusan Pengadilan TK Kasasi
yang Berkekuatan Hukum Tetap
yang dikuatkan TK PK
0 Perkara -
14 Putusan Pengadilan TK I yang
Berkekuatan Hukum Tetap yang
dibatalkan TK PK
0 Perkara -
15. Putusan Pengadilan TK
Banding yang Berkekuatan
Hukum Tetap yang dibatalkan
TK PK
0 Perkara -
16. TK Kasasi yang Berkekuatan
Hukum Tetap yang dibatalkan
TK PK
0 Perkara -
17. Putusan PengadilanTK I yang
Berkekuatan Hukum Tetap yang
tidak dapat diterima TK PK
0 Perkara -
18. Putusan Pengadilan TK
Banding yang Berkekuatan
Hukum Tetap tidak dapat
diterima TK PK
1 Perkara -
46
C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
Pengelolaan sarana dan Prasarana PTUN Denpasar Meliputi:
1. Sarana dan Prasarana Gedung;
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung; dan
3. Pengadaan, Perawatan/Pemeliharaan dan Penghapusan
Agar lebih jelas terkait dengan Pengelolaan sarana dan Prasarana PTUN Denpasar,
berikut penjelasannya:
1. Sarana dan Prasarana Gedung:
a. Gedung kantor
Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar terbagi dalam dua
gedung, yaitu: gedung pertama atau Gedung Depan. Luas tanah keseluruhan
untuk bangunan kantor dan rumah dinas seluas 5.544 M2, terdiri dari untuk tanah
bangunan kantor seluas 4.144M2 dan tanah untuk bangunan rumah dinas seluas
1.400M2,
sementara itu untuk bangunan gedung kantor terdiri dari 2 unit. Gedung
utama dibangun tahun 1994 dengan luas bangunan 1.000M2 dan gedung bagian
belakang dibangun tahun 1999 dengan luas bangunan 650 M2. Sedangkan,
Gedung bangunan garasi ada 2 unit, 1 unit untuk parkir sepeda motor dan 1 unit
untuk parkir roda 4 (mobil).
Pada Tahun 2016 gedung depan dalam tahap pembangunan Tahap V
yaitu tahap Finishing di mana pada akhir Tahun 2016 bangunan telah dapat
ditempati. Saat ini gedung depan telah digunakan untuk ruang: Ketua, Wakil
Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum, Panitera
Pengganti, Ruang sidang, Ruang Pemeriksaan Persiapan, pertemuan, pengaduan,
informasi, Posbakum, Perpustakaan dan ruang teknologi informasi. Di samping
gedung depan, terdapat pula gedung kedua atau Gedung Belakang. Gedung
belakang saat ini masih ditempati oleh Sekretaris, Sub Bagian Umum dan
Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sub Bagian
Perencanaan, Teknologi dan Informasi.
47
b. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
Dengan adanya pembangunan gedung baru 2 lantai maka diperlukan pengadaan
AC, Meubelair, dan peralatan kantor lainnya
c. Rumah Dinas
1) Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar mempunyai rumah dinas sebanyak 7
unit dengan ukuran type C/70. lokasi rumah dinas ada 2 yaitu :
i. Lokasi terletak di jalan Sari Gading gang Gading Mas Denpasar sebanyak
4 unit;
ii. Lokasi terletak di jalan Padma Penatih Denpasar sebanyak 3 unit
2) Ada Beberapa Rumah dinas yang perlu diadakan rehab karena kondisinya
kurang baik;
3) Tahun 2016, Anggaran untuk perawatan rumah dinas hanya Rp. 27.021.000,-
sehingga perawatannya hanya cukup untuk di Rumah Dinas Ketua;
4) Perlu kami informasikan bahwa rumah dinas yang tersedia 7 unit sedangkan
yang diperlukan 15 unit yaitu untuk Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan panitera
dan Sekretaris sehingga masih ada hakim yang tidak mendapatkan rumah
dinas;
5) Perlu adanya tambahan untuk rumah dinas ketua dan wakil ketua dengan type
B.
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
Sarana dan prasarana fasilitas gedung yang dimiliki sampai saat ini :
a. Ac telah terpasang 32 unit;
b. Pesawat telephone ada 2 saluran dan keduanya untuk saluran faximile.;
c. Untuk kelancaran kegiatan perkantoran dan administrasi, sarana computer ada 25
unit , Printer ada 38 unit , Laptop ada 12 buah, Scanner ada 5 buah.;
d. Sarana mesin ketik ada 9 unit, kalkulator 2 unit;
e. CCTV ada 1 dengan 4 kamera;
f. Fasilitas Layanan Publik (desk info) ada 1;
g. Sarana kendaraan bermotor :
48
No. Nama Kendaraan Jumlah Keterangan
Kendaraan Roda 4
1. Kijang tahun 1996 1 unit hak milik PTUN Denpasar
2. Kijang Inova tahun 2006 1 unit hibah dari PEMDA Tk I
Bali
3. Sedan Toyota Vios 1 unit droping dari MA RI
4. Grand Levina Tahun 2011 1 unit hak milik PTUN Denpasar
5. Grand Levina Tahun 2012 1 unit hak milik PTUN Denpasar
Kendaraan Roda 2
1. Motor 10 unit 2 unit dalam keadaan rusak
berat
h. Sarana kerja:
No. Nama Jumlah
1. Meja kerja Kayu 81 buah
2. Kursi besi 168 buah.
3. Kursi kayu 79 buah
4. Sice 10 set
5. Meja Rapat 2 buah
6. Meja Komputer 27 buah
7. Partisi 4 buah
8. Nakas 3 buah
9. Jam elektronik 12 buah
10. Kipas angin 4 buah
11. AC Split 32 buah
12. TV 3 buah
13. Tape Recorder 1 buah
14. Amplifier 3 unit
15. Loudspeaker 8 buah
16. Sound System 2 buah
17. Microphone 4 buah
49
18. Microphone Table Stand 6 buah
19. Stabilisator 3 buah
20. Wireless 1 set
21. Finger Print 1 Unit
22. LCD TV 2 Unit
23. LCD Proyektor 1 Unit
24. Server 2 Unit
25. IP Camera 1 Unit
26. Handy Cam 1 buah
27. Camera digital 1 buah
28. Loud speaker 8 buah
29. Microphon table stand 6 buah
3. Pengadaan, Perawatan/Pemeliharaan dan Penghapusan Selama Tahun 2016
meliputi :
a. Pengadaan
Pada tahun 2016, ada pengadaan sebagai lanjutan dari pembangunan
gedung kantor pada tahun sebelumnya yaitu Pembangunan Gedung Kantor tahap
V, yang meliputi:
No. Nama pekerjaan Nilai Kontrak
1. Perencanaan Rp.76.651.000,-
2. Fisik Rp.1.462.960,-
3. Pengawasan Rp.49.004.000,-
b. Perawatan/Pemeliharaan
No. Nama pekerjaan Jumlah Biaya Keterangan
1. Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
Rp. 48.776.000,- -
2. Biaya Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Rp.122.250.000,- -
50
3. Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
lainnya/pemeliharaan rumah
dinas
Rp.27.021.000.- -
4. Permeliharaan jaringan
(instalasi)
Rp. 3.329.000,-
-
c. Pemusnahan
Tidak terdapat pemusnahan/penghapusan pada tahun 2016.
D. PENGELOLAAN KEUANGAN
DIPA PTUN Denpasar Nomor : SP.DIPA-005.01.2.559861/2016 dan SP.DIPA-
005.01.2.559862/2016 Tanggal 26 Nopember 2015 dengan jumlah anggaran Pagu
sebesar Rp. 8.687.290.000, terdiri dari:
No. Program Jumlah
1. Dukungan Managemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Rp. 6.572.015.000,-
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung
Rp. 2.115.275.000,-
3. Peningkatan Managemen Peradilan Rp. 48.200.000,-
Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2016 PTUN Denpasar untuk Dukungan
Menegemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung meliputi
Belanja Pegawai, Belanja Barang maupun Belanja Modal. Berikut kami sampaikan data
baik mengenai Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan sisa anggaran dapat kami
sajikan sebagai berikut :
a. Rekapitulasi Belanja Pegawai pada PTUN Denpasar:
No. Satker Pagu Realiasasi Sisa
PTUN
Denpasar
Rp.6.096.600.000,- Rp.5.558.526.615,- Rp.
538.073.385,-
Penyerapan Aanggaran untuk Belanja pegawai sebesar 91,17 %
51
b. Rekapitulasi Belanja Barang pada PTUN Denpasar:
No. Satker Pagu Realiasasi Sisa
PTUN
Denpasar
Rp. 735.706.000,- Rp. 734.365.738,- Rp. 1. 349.137,-
Penyerapan Anggaran untuk Belanja Barang sebesar 99,53 %
c. Rekapitulasi Belanja Modal pada PTUN Denpasar:
No. Satker Pagu Realiasasi Sisa
PTUN
Denpasar
Rp.2.155.275.000,- RP.1.997.002.000,- Rp. 118.273.000,-
Penyerapan Anggaran untuk Belanja Barang sebesar 94,41 %
Penyerapan Anggaran DIPA-005.01.2.559861/2016 sebesar 92,65% dari
Anggaran 8.947.590.000,- terserap adalah sebesar Rp. 8.289.894.478,-
Penyerapan Anggaran DIPA-005.05.2.559862/2016 sebesar 45,26% dari
anggaran 48.200.000,- terserap sejumlah 21.819.470,- rendahnya penyerapan
karena tidak ada yang mengajukan gugatan dengan perkara prodeo dan tidak
terserapnya Belanja Barang Non Operasional lainnya.
Adapun pengelolaan keuangan perkara dengan saldo akhir per 31 Desember
2016 sebagai berikut :
No. Keuangan Perkara Total Keterangan Rincian Saldo
1. Penerimaan Rp.21.336.100,-
Uang tunai
Materai
Rp. 1.102.000,-
Rp. 60.000,-
2. Pengeluaran Rp. 7.333.100 ,- Saldo Bank Rp. 12.841.000,-
Saldo Rp.14.003.000 ,- Rp. 14.003.000,-
Selanjutnya, Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per 31
Desember 2016 adalah sebagai berikut:
No. PNBP Jumlah
1. Pendapatan sewa tanah, gedung dan
bangunan
Rp. 15.600.400,-
2. Pendapatan Legalisasi Tanda tangan Rp. 240.000,-
3. Pendapatan Uang Meja (leges) dan upah pada
panitera badan Peradilan
Rp. 84.000,-
52
4. Pendapatan Ongkos Perkara Rp. 3.460.000,-
5. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya Rp. 3.743.800,-
6. Penerimaan kembali Persekot/Uang Muka
Gaji
Rp. 3.081.320,-
Total Rp. 26.209.120,-
E. DUKUNGAN TEHNOLOGI INFORMASI
PTUN Denpasar telah mengelola dan mengembangkan teknologi informasi guna
mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pencari
keadilan. Adapun pengelolaan dan pengembangan dalam bidang teknologi informasi
dimaksud adalah:
a. Mengelola dan mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara
(SIPP) berbasiskan Web-Base dari proses diterimanya Gugatan Masuk sampai
selesainya proses berperkara, disinkronisasi ke website mahkamah Agung dan
website PTUN Denpasar;
b. Mengelola dan melakukan proses penguploadan data perkara yang sudah diputus di
Tk. Pertama (PTUN Denpasar) untuk diunggah ke dalam Direktori Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah terintegrasi dengan Mahkamah
Agung Republik Indonesia, yang dapat diakses dengan alamat domain
http://putusan.mahkamahagung.go.id; dan
c. Pengelolaan administrasi Keuangan, Kepegawaian, dan Umum hampir seluruhnya
menggunakan Teknologi Informasi (TI).
d. Pengelolaan website PTUN Denpasar, tahun 2016 website Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar memperoleh peringkat ke-2 seluruh PTUN se-Indonesia dari Biro
Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I.
53
Untuk mendukung dan terlaksananya pengembangan Teknologi Informasi di
PTUN Denpasar, tentunya tidak terlepas dari perangkat lunak (software) dan perangkat
keras (hardware). Pengelolaan Teknologi Informasi sebagaimana di atas didukung oleh
berbagai perangkat yang terdiri atas :
a. Perangkat Lunak
Perangkat lunak yang digunakan dalam pengelolaan administrasi meliputi :
1. Program / Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
Memungkinkan seluruh administrasi perkara mulai dari proses pendaftaran,
pembayaran sampai dengan pelaporan perkara yang terintegrasi dalam satu
system.
2. Program / Aplikasi Sistem Informasi Pegawai (SIKEP). Pengolahan Data Base
Pegawai
3. Program / Aplikasi SIMAK BMN yaitu Sistem Pelaporan Administrasi
pengelolaan Barang Milik Negara.
4. Program / Aplikasi SIMAN.
5. Program / Aplikasi PERSEDIAAN.
6. Program / Aplikasi SIMANTAP
7. Program / Aplikasi SAIBA
8. Program / Aplikasi SAS
9. Program / Aplikasi GPP;
10. Program / Aplikasi SPM;
11. Program / Aplikasi SILABI;
12. Program / Aplikasi RKAK/L;
13. Program / Aplikasi KOMDANAS;
14. Program / Aplikasi SENAYAN;
15. Program / Aplikasi SIRUP
16. Program / Aplikasi SIWAS
17. Program / Aplikasi JDIH
18. Windows Viesta, Windows 7, dan Microsoft Office.
19. Centos, Linuxz
54
b. Perangkat Keras
Perangkat Keras yang dimiliki oleh PTUN Denpasar meliputi:
No. Nama Jumlah
1. Komputer 25 unit
2. Printer 34 unit
3. Laptop 7 buah
4. Server 2 buah
5. LCD TV 2 buah
6. LCD Proyektor 1 buah
7. IP Camera 1 buah
8. Camera Digital 1 buah
9. Handycam 1 buah
10. Fingerprint 1 buah
11. WIFI 3 unit
12. Touch screen 1 unit
13. CCTV 1 paket
F. REGULASI TAHUN 2016
Regulasi adalah aturan-aturan dan/atau penetapan yang dibuat oleh ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab
agar dapat berjalan dengan terarah, terukur, dan sistematis di suatu bidang tertentu.
Selama Tahun 2016 telah dikeluarkan beberapa regulasi yaitu:
No. Nama Nomor Tanggal
Berlaku
1.
Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran tentang Penunjukan PPK,
PPSPM, Bendahara
Pengeluaran,PPABP PTUN
Denpasar
W3-TUN.4/08/KP.11.01/I/2017 3 Januari
2016
55
2. Keputusan Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Denpasar
tentang Pembentukan Tim Reviu
Lakip 2014 dan Reviu Renstra
2015-2019 serta penyusunan
Sakip Tahun 2015 PTUN
Denpasar
W3-TUN.4/95/KP.04.6/I/2016 7 Januari
2016
3. Keputusan Sekretaris PTUN
Denpasar. tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama
Pengadilan TUN Denpasar
W3-TUN.4/97/KP/02.1/I/2016 20 Januari
2016
4. Keputusan Ketua PTUN
Denpasar. tentang Penunjukan
Pejabat Penanggung jawab
terhadap Pelaksanaan Daftar
Hadir dan Pulang
W3-TUN4/140/KP.04.6/II/2016 1 Pebruari
2016
5. Keputusan Ketua PTUN
Denpasar. Tentang Penunjukan
Ketua dan Pengurus Ikatan
Hakim Indonesia (IKAHI)
Cabang PTUN Denpasar
W3-TUN4/142/KP/04.6/II/2016 1 Pebruari
2016
6. Keputusan Ketua PTUN
Denpasar. Tentang Satuan
Pengawas Internal (SPI)
W3-TUN.4/143/KP.04.6/II/2016 1 Pebruari
2016
7. Keputusan Ketua PTUN
Denpasar. Tentang Perubahan
Personil Korwas pada PTUN
Denpasar
W3-TUN4/144/KP.04.6/II/2016 1 Pebruari
2016
8. Keputusan Ketua PTUN
Denpasar. Tentang Pembentukan
KORPAM lingkungan kantor dan
petugas persidangan pada PTUN
Denpasar
W3-TUN4/209/KP.04.6/II/2016 16 Pebruari
2016
9. Keputusan Ketua PTUN
Denpasar. Tentang Penanggung
Jawab dan Pengelola
Perpustakaan pada PTUN
Denpasar
W3-TUN4/210/KP.04.6/II/2016 18 Pebruari
2016
10. Keputusan Ketua PTUN
Denpasar. Tentang Unit
Protokoler dan Humas pada
PTUN Denpasar
W3-TUN4/211/KP.04.6/II/2016 16 Pebruari
2016
56
11. Keputusan Ketua PTUN
Denpasar. Tentang Tim
Implementasi SIPP pada
Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar
W3-TUN4/212/KP.04.6/ II/2016 18 Pebruari
2016
12. Keputusan Ketua PTUN
Denpasar. Tentang Tata Tertib
Kedinasan PTUN Denpasar
W3-TUN4/213/KP.02.1/II/2016 18 Pebruari
2016
13. Keputusan Ketua PTUN
Denpasar. Tentang Pengelolaan
JDIH pada PTUN Denpasar
W3-TUN4/219/KP.11.01/II/2016 23 Pebruari
2016
14. Keputusan Ketua PTUN
Denpasar tentang Tim pengkajian
dan Penerapan Teknilogi dan
Informasi pada PTUN Denpasar
W3-TUN4/220/KP.04.6/II/2016
22 Pebruari
2016
15. Keputusan Ketua PTUN
Denpasar tentang Penunjukan
Tim Pelaksana Meja pengaduan
dan Pengaduan Online
Pengadilan Tata Usaha Negara
W3-TUN.4/221/KP.04.6/II/2016 23 pebruari
2016
16. Keputusan Ketua PTUN
Denpasar tentang Tim
Penanggung Jawab Lingkungan
Hidup, Kebersihan, Keasrian dan
Keindahan pada PTUN Denpasar
W3-TUN.4/269/KP.04.6/III/2016 2 Maret
2016
17. Keputusan Ketua PTUN
Denpasar tentang Petugas Meja
I/Kasir
W3-TUN.4/270/KP.04.6/III/2016 2 Maret
2016
18. Keputusan Ketua PTUN
Denpasar tentang Petugas Meja
II
W3-TUN.4/271/KP.04.6/III/2016 2 Maret
2016
19. Keputusan Ketua PTUN
Denpasar tentang Petugas Meja
II
W3-TUN.4/272/KP.04.6/III/2016 2 Maret
2016
20. Keputusan Ketua PTUN
Denpasar tentang Penunjukan IT
W3-TUN.4/413/KP.04.6/IV/2016 7 April 2016
21. Keputusan Ketua PTUN
Denpasar tentang PTWP pada
PTUN Denpasar
W3-TUN.4/458/KP.05.3/IV/2016 27 April
2016
22. Keputusan Ketua PTUN
Denpasar tentang Tim Reformasi
Birokrasi PTUN Denpasar
W3-TUN4/618/KP.04.5/VII/2016 13 Juni 2016
57
BAB IV
PENGAWASAN
A. PENGAWASAN
Dalam Lampiran I Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
KMA/080/SK/VIII/ 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan
Lembaga Peradilan disebutkan mengenai pengertian umum Pengawasan Internal yaitu
pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 jenis
pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. Pengertian
Pengawasan Melekat itu sendiri dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
tersebut diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian
yang terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung kepada bawahannya secara
preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif
dan efesien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, sedangkan Pengawasan Fungsional diartikan sebagai pengawasan yang
dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas
tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan
lembaga peradilan Pengawasan Fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI.
Bertitik tolak dari pengertian Pengawasan Internal sebagaimana telah
disebutkan diatas, maka laporan tahuanan mengenai Pengawasan Internal ini
dikhususkan pada jenis pengawasan melekat yang telah dilakukan oleh Pimpinan
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sepanjang tahun 2016, sedangkan
Pengawasan Fungsional merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Mahkamah
Agung RI.
Dalam melaksanakan pengawasan melekat, Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar selain melakukan pengawasan langsung yaitu dengan cara
melakukan pemeriksaan pada bidang kepaniteraan dan kesekretariatan juga telah
menunjuk Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan surat keputusan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No : W3-TUN.4/144/PS.04.6/II/2016
tanggal 1 Pebruari 2016 yaitu :
58
DAFTAR HAKIM PENGAWAS BIDANG
No. Nama/NIP Jabatan Pengawas Bidang
1. Mariana Ivan Junias,SH.,M.Hum Hakim Koordinator Pengawas
2. Maria Ivan Junias, SH.M.Hum Hakim bidang Sub Bag.
Keuangan
3. Hery Abduh Sasmito, SH.,MH Hakim bidang Sub Bag. Keuangan
4. Anita Linda Sugiarto
STP,SH.,MH
Hakim bidang Sub Bagian Umum
5. Meita Sandra Merly Lengkong,SH Hakim Bidang Sub Bag.
Kepegawaian, Organisasi
dan Tatalaksana
6. Ni Nyoman Vidi Ayu Purbasari,
SH.,MH
Hakim Bidang Sub Bag.
Kepegawaian, Organisasi
dan Tatalaksana
7. Gayuh Rahantyo, SH Hakim bidang Sub Bag.
Perencanaan,TI dan
Pelaporan
8. Dini Pratiwi Pujilestari,SH Hakim Bidang Sub Kepaniteraan
Muda Perkara
9. Ikawati Utami, SH Hakim Bidang Sub Kepaniteraan
Muda Perkara
10. Khaterina Yunita Parulianty,
SH.,MH
Hakim Bidang Sub Kepaniteraan
Muda Hukum
11. Lusi Hary mulianti, SH.,MH Hakim Bidang Sub Kepaniteraan
Muda Hukum
Hakim Pengawas telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya
masing-masing dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Koordinator
Pengawas yaitu Ibu Maria Ivan Junias,SH.,M.Hum setiap 3 (tiga) – 4 (empat) bulan
sekali sesuai dengan SOP yang ada. Setelah itu, Koordinator Pengawas
menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.
59
Selain itu, Ketua juga membentuk Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang
bertugas mengawasi Penyerapan Anggaran dengan SK Ketua PTUN Denpasar Nomor
W3-TUN.4/143/KP.04.6/II/2016 Tentang Pembentukan Satuan Pengawas Intern (SPI)
pada PTUN Denpasar tanggal 1 Pebruari 2016 yaitu:
DAFTAR NAMA SPI
No. Nama Jabatan Jabatan dalam SPI
1. Mursalin Nadjib, SH Hakim Ketua
2. Mariana Ivan junias,
SH.,M.Hum
Hakim Sekretaris
3. Dra Ni Nyoman Mirawati,SH Hakim Anggota
4. I Nyoman Selamet, SH Panitera
Pengganti
Anggota
5. Luh Suparni, SH Panitera
Pengganti
Anggota
B. EVALUASI
Secara umum pelaksanaan tugas telah berjalan dengan baik dan pekerjaan –
pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :
1. Penyelesaian Perkara
Selama tahun 2016, semua penyelesaian perkara dari proses masuknya
gugatan hingga putusan tidak melebihi ketentuan yang ada (tidak melebihi 5
bulan).
Tahun 2016 ada 19 Gugatan dan 3 Permohonan.
2. Administrasi Perkara
a. Bahwa pelaksanaan administrasi perkara sudah dilaksanakan sesuai buku
I, tentang Pedoman Administrasi Peradilan;
b. Bahwa semua penyetoran panjar biaya perkara (gugatan,banding,kasasi
dan peninjauan kembali) yang diterima dilakukan melalui Bank Rakyat
Indonesia oleh para pihak yang berperkara;
c. Bahwa setiap buku register sudah dilaksanakan pencatatan sesuai kolom
buku register Induk, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi;
60
d. Bahwa untuk keuangan perkara segala bentuk pengeluaran dan pemasukan
dicatat dalam buku induk maupun didalam buku jurnal keuangan perkara
sesuai ketentuan yang digariskan oleh Mahkamah Agung;
e. Bahwa biaya-biaya panggilan pemberitahuan maupun biaya pengiriman
berkas ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Mahkamah
Agung dilaksanakan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
f. Bahwa menyangkut tentang surat menyurat telah dicatat dalam agenda
surat masuk ataupun keluar;
g. Bahwa semua perkara yang tidak lagi ada upaya hukumnya (incraht)
diserahkan ke Panitera Muda Hukum.
3. Administrasi umum
a. Melaksanakan pembukuan dan inventarisasi barang milik
Negara.(Aplikasi SIMAK BMN, SIMAN dan Aplikasi Persediaan);
b. Melaksanakan pengadaan alat tulis kantor sesuai dengan kebutuhan dan
anggaran yang tersedia dan melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas;
c. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
d. Melaksanakan pengawasan surat dinas dengan sistim lembar disposisi,
selama tahun 2016 jumlah surat yang masuk sebanyak 696 buah dan
jumlah surat keluar sebanyak 1.256 buah;
e. Membuat laporan semesteran dan tahunan inventaris dengan sistim
aplikasi;
f. Melaksanakan penomeran kode barang inventaris;
g. Pembuatan Daftar Inventaris Ruangan pada setiap ruangan;
h. Mengelola buku-buku perpustakaan dengan memberikan nomor pada
buku yang ada, dengan menggunakan Aplikasi SENAYAN;
i. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar memiliki 10 Tanaga Honorer;
j. Membuat daftar urut kepangkatan pegawai dan daftar urut jabatan hakim;
k. Membuat file masing-masing pegawai dan ditata dengan rapi;
l. Membuat KP4 , SPMJ , Bezetting Pegawai dan SKP per 31 Desember
2016;
m. Mengajukan kenaikan pangkat dan membuat SK Kenaikan Gaji berkala
sesuai dengan buku pengendalian;
n. Mengajukan usul ujian dinas Tingkat II dan III;
61
o. Keberadaan Koperasi simpan pinjam berjalan dengan baik dan sudah
berbadan hukum dengan Badan Hukum Nomor : 4/BH/KWK.22/II/1997
tanggal 3 Pebruari 1977;
p. Menghadiri upacara bendera pada hari besar nasional dan menghadiri
rapat koordinasi baik di Pengadilan Tinggi Denpasar maupun PT.TUN
Surabaya;
q. Menyelenggarakan upacara bendera di Kantor pada saat hari besar
nasional seperti 17 Agustus, hari Pahlawan dsb. Sesuai instruksi
Gubernur;
r. Menerima Mahasiswa Praktek Kerja Lapangan maupun mahasiswa study
banding dari luar Bali seperti : Universitas Udayana Denpasar ,
Universitas Warmadewa Denpasar , Universitas Mahendradata , dsb ;
s. Melaksanakan HUT Pra TUN tanggal 14 Januari 2016 dengan
mengadakan sukuran secara sederhana;
t. Mengikuti arisan Cabang Dharmayuti Karini Kota Denpasar yang
diadakan 2 bulan sekali;
u. Melaksanakan arisan Dharmayuti Karini intern satu bulan sekali;
v. Mengikuti pertemuan IKAHI Daerah Bali;
w. Melaksanakan kegiatan-kegiatan olah raga seperti Tenis Lapangan, Tenis
Meja , Senam dan Futsal;
x. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai, kekurangan gaji pegawai ,
porsekot gaji dan Remunerasi;
y. Melaksanakan tugas-tugas bendahara penerima;
z. Melaksanakan tugas-tugas bendahara pengeluaran;
aa. Melaksanakan rekonsiliasi dengan Kantor Perbendaharaan Negara setiap
awal bulan;
bb. Melaksanakan Sistim Akuntansi Indonesia Berbasis Akrual (SAIBA);
cc. Membuat Laporan Keuangan;
dd. Menyusun RKAK/L Tahun Anggaran 2016;
ee. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan DIPA Tahun Anggaran 2016;
ff. Membuat Laporan Tahunan, Program Kerja, LAKIP, SKP dan SOP.
62
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan
selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik yaitu cepat, prosedural dan
transparan.Hal ini dibuktikan dengan telah diterimanya sertifikat ISO 9001:2008 Sistem
Manajemen Mutu yang diperoleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada Tanggal
23 Desember 2015 dan telah menerima ISO 9001:2008 untuk periode ke-dua pada bulan
Nopember tahun 2016.
Untuk itu beberapa hal penting yang telah dilakukan oleh PTUN Denpasar
adalah:
a. Dalam menyelesaikan setiap perkara diupayakan tidak melebihi tenggang waktu 5
(lima) bulan, sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh Mahkamah Agung R.I.;
b. Tugas-tugas di bidang teknis maupun non teknis sudah berjalan dengan baik;
c. Penyerapan anggaran pada DIPA tahun 2016 telah terserap sesuai dengan
peruntukannya;
d. Minutasi Perkara telah di laksanakan dalam waktu 1 bulan;
e. Dalam pelaksanaan kegiatan kerja di PTUN Denpasar secara intern melakukan
pengawasan baik oleh pimpinan dan pejabat struktural juga oleh Hakim-Hakim
pengawas bidang;
f. PTUN Denpasar telah melakukan pelaporan yang berkaitan dengan kegiatan
kesekretariatan dan kepaniteraan ke Pengadilan Tinggi TUN Surabaya, Dirjen
MILTUN dan Mahkamah Agung melalui email dan dikirim langsung;
g. Telah dilakukan pengelolaan dan pengembangan Teknologi Informasi secara
maksimal sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia;
h. Pengembangan kebijakan pembayaran panjar perkara 5 menit melalui mesin EDC
sehingga mempermudah dalam pembayaran perkara.
63
B. REKOMENDASI
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan,
beberapa hal yang perlu untuk ditingkatkan di lingkungan PTUN Denpasar baik itu untuk
SDM maupun sarana dan prasarananya, yang antara lain meliputi:
1. Perlunya penambahan fasilitas Komputer, printer dan scanner untuk menunjang tugas
sehari-hari;
1. Perlunya penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan TI PTUN Denpasar,
seperti biaya untuk pembelian server, jaringan yang memadai, serta computer;
2. Penambahan pegawai yang memiliki kemampuan di bidang IT dalam rangka
keterbukaan informasi untuk meningkatkan pelayanan publik, namun dengan tenaga
yang ada sekarang kami berusaha memanfaatkan tenaga yang ada secara maximal
sehingga semua kegiatan terlaksana dengan baik;
3. Pelatihan dan Pengembangan kapasitas pegawai sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing; dan
4. Di bidang sarana perumahan, PTUN Denpasar memerlukan adanya tambahan rumah
dinas untuk Ketua dan Wakil Ketua dengan type B, rumah dinas yang ada sekarang
berjumlah 7 unit semuanya type C.
Demikian laporan tahunan Tahun 2016 PTUN Denpasar kami buat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Denpasar , 9 Januari 2016
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar,
Ketua
MULA HAPOSAN SIRAIT,S.H.,M.H.
NIP : 19620316 198303 1 003
64
LAMPIRAN SKP HAKIM DAN PEGAWAI
Top Related