SURVEILANS KESEHATAN MATRA
OLEH: GITO HARTONO, SKM.MMKESDINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JL. A. YANI 118 SURABAYA
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SISTEM SURVEILANS
EPIDEMIOLOGI KESEHATAN
KEPMENKES RI NOMOR:1116/MENKES/SK/VIII/2003
TENTANG
LANDASAN HUKUM SURVEILANS (1)
1. UU NO 4 tahun 1984 tentang WABAH PENYAKIT
MENULAR
2. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah
4. UU no 25 TH 2000 tentang Propenas
LANDASAN HUKUM SURVEILANS (2)
5. PP no 25 th 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
butir J kewenangan pusat : Surveilans
Epidemiologi,pengaturan pemberantasan dan penanggulangan wabah,penyakit menular dan KLB.
LATAR BELAKANG
1. Kebutuhan Informasi yang terus berkembang begitu cepat
sehingga diperlukan inovasi secara terus menerus
1976 (SPR), 1987 (SST), 2003 (STP)
2. Diterapkannya Otonomi & Desentralisasi dituntut kemandirian dan
kemampuan untuk berkompetisi yang profesional.
3. Adanya globalisasi di semua aspek kehidupan termasuk bidang
kesehatan masalah kesehatan tidak mengenal wilayah batas
administrasi.
Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular
1.Sudah ada KEPMENKES NO:1479/X/2003
sekaligus beberapa penyakit tidak menular.
surveilans penyakit tidak menular yang lebih
luas dan rinci akan dikembangkan lebih
lanjut.
2. KEPMENKES ini akan dibahas khusus
PENYELENGGARAAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI KESEHATAN
1.Berdasarkan Metode • Surv.Rutin• Surv.Khusus (AFP, TN, SARS)• Surv.Sentinel• Studi Epidemiologi
2.Berdasarkan Aktifitas PULTA• Surv.Aktif• Surv.Pasif
3.Berdasarkan Pola Pelaksanaan• Pola Kedaruratan• Non Kedaruratan
4.Berdasarkan Kualitas Pemeriksaan.• Klinis• Konfirmasi Laboratorium
RUANG LINGKUP SURVEILANS EPIDEMIOLOGI KESEHATAN
1.Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular
2.Surveilans Epidemiologi Penyakit Tidak Menular
3.Surveilans Epidemiologi Kesehatan Lingkungan &
Perilaku
4.Surveilans Epidemiolosi Masalah Kesehatan
5.Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra.
Surveilans Epidemiologi Kesehatan Lingkungan & Perilaku
1.Surveilans sarana air bersih
2.Surveilans tempat-tempat umum
3.Surveilans limbah RS, Industri
4.Surveilans vektor
5.Surveilans kesehatan kerja
Sebaran jumlah industri pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
MAL ANG
JE M B E R
TUB AN
BAN Y UW AN G I
BLIT AR
KE D IR I
NG AW I
LUM AJAN GPA CITAN
BO JO N E G O R O
LAM O NG AN
MAD IUN
SIT UB O ND O
G RE S IK
PA S UR UAN
NG AN JUK
SA MP AN G
PO NO R O G O
SU M E NE P
PR O B O LIN G G O
BO N DO WO S O
JO M B ANG
BAN G KA LAN
TRE N G G AL E K
MO J O K E RT O
TUL UN G AG U NG
MAG ET AN
SID O AR JO
PA ME K AS AN
KO TA S U R ABAY A
KO TA M AL ANG
KO TA P AS U R UAN
industri.shp11 - 5051 - 100101 - 200201 - 300300 - 1000
80 0 80 160 Miles
N
EW
S
Industri
KEMENKES
KEMENHUB
KEMENDIKBUD
Sarana Transportasi
Sarana Pendidikan (SD dan SMP)
Fasyankes (Rumah Sakit)
V. AREA FOKUS 2012
14
15
III. RUANG LINGKUP
BIDANGKESEHATAN
FasyankesBERSIH
Kawasan Tertentu BERSIH
Dampak Kesehatan
VI. AREA FOKUS KEMENKES
VII. PRIORITAS PROGRAM 2012Program Kebersihan Sasaran
Fasyankes:
• Rumah Sakit Vertikal 32
• Labkes (BBTKL PP dan BBLK)
14
Kawasan Tertentu:
• Pasar Sehat 10
• Kantor Institusi Kesehatan Kemenkes
• Perumahan Kemenkes Cilandak
• Institusi Pendidikan (Poltekes)
38
• KKP 49
• Kantin / Sentra Makanan Sehat
10
• Percontohan Mushola /Pontren Sehat
38
Edukasi Perilaku Sehat: 3 Paket
• Kompetisi kampanye CTPS
• Talkshow GNBN di TV
• Kampanye melalui media KIE
16
Surveilans Epidemiologi
Masalah Kesehatan
1. Surveilans Gizi kurang & SKPG
Surveilans Gizi lebih
Surveilans Usia Lanjut
Surveilans penyalah gunaan obat &
narkotika
Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra
1.Surveilans kesehatan haji
2.Surveilans kesehatan pelabuhan & lintas batas
3.Surveilans bencana & masalah sosial
4.Surveilans kesehatan matra laut & udara
PENGERTIANMATRA = DIMENSI,
WAHANA, LINGKUNGAN, MEDIA
KONDISI MATRA : KONDISI LINGKUNGAN, HABITAT, WAHANA, YANG BERBEDA BERMAKNA DENGAN KONDISI LINGKUNGAN ATAU HABITAT, WAHANA KESEHARIANNYA
KESEHATAN MATRAUPAYA KESEHATAN UNTUK
MENINGKATKAN KEMAMPUAN FISIK DAN MENTAL GUNA ADAPTASI TERHADAP KONDISI/KEADAAN MATRA.
KEPMENKES RI NO.: 1215/MENKES/SK/XI/2001 tentang PEDOMAN KESEHATAN MATRA
VISI & MISIVISIINDIVIDU,
KELOMPOK/MASYARAKAT YANG TERPAPAR DALAM KONDISI MATRA TETAP SEHAT
MISIMENGGERAKKAN DAN
MENGGALAKKAN -> DESEMINASI INFORMASI
MENDORONG (KM) -> TERJANGKAU DAN BERMUTU
MENDORONG KEMANDIRIAN MASYARAKAT U. TETAP SEHAT DLM KONDISI MATRA
RUANG LINGKUP KESEHATAN MATRAUPAYA KES. HAJIUPAYA KES.
TRANSMIGRASIUPAYA KES.
PENANGGULANGAN KORBAN AKIBAT BENCANA
UPAYA KES. DI BUMI PERKEMAHAN
UPAYA KES. DLM SITUASI KHUSUS
UPAYA KES. PENANGGULANGAN AKIBAT GANG.KAMTIBMAS
UPAYA KES.LINTAS ALAM
UPAYA KES. BAWAH TANAH
UPAYA KES. WISATA
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAN KESEHATAN HAJI
UU RI no. 13 tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji
Pasal 6 : Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji.
TUJUAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI
1. Meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan
2. Menjaga agar jemaah haji dalam kondisi sehat selama menunaikan ibadah, sampai tiba kembali ditanah air
3. Mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar / masuk oleh jemaah haji 25
KEBIJAKAN (1)
1.Meningkatkan kemampuan Teknis Medis petugas pemeriksa kesehatan calon jemaah haji ditingkat Puskesmas dan Rumah Sakit
2.Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan Rumah sakit dengan menerapkan standar pelayanan bagi calon jemaah haji
3.Melaksanakan pelayanan kesehatan bermutu bagi calon jemaah haji di Puskesmas, Rumah sakit dan Embarkasi.
4.Melaksanakan Pembinaan kesehatan sejak dini bagi calon jemaah haji Resiko Tinggi di tanah air. 26
5. Melaksanakan perekrutan tenaga kesehatan profesional secara transparan.
6. Memberikan vaksinasi Meningitis meningokokus bagi calon jemaah haji dan petugas kesehatan.
7. Melaksanakan pelayanan kesehatan bermutu, cepat dan terjangkau bagi jemaah haji selama menunaikan ibadah haji.
8. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Haji pada setiap jenjang administrasi kesehatan.
9. Mengembangkan sistem kewaspadaan dini dan respon cepat KLB, Bencana, serta musibah massal.
KEBIJAKAN (2)
27
PEMBINAAN
PEMERIKSAAN KES HAJII. Puskesmas
II. Kabupaten/ Kota
III. Embarkasi Haji
PELAYANAN MEDIS
IMUNISASI
SURVEILANS
SKD- RESPON KLB
PENANGGULANGAN KLB/ MUSIBAH MASAL
Rate Jemaah Haji Wafat PerhariMenurut Minggu Operasional Haji
1427H/2007 M - 1429H/2008 M
0
0.5
1
1.5
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Minggu Operasional Haji
Rat
e/10
.000
Jem
aah/
hari
1427H 1428H 1429H
1428H, 462
1429H, 446
1427H, 652
0
100
200
300
400
500
600
700
JUMLAH JEMAAH HAJIWAFAT
Rate
2.1
2
/1000
Rate
2.4
1
/1000
Rate
3.1
2
/1000
harapan
darurat
Rate <0.5 /hari/10.000 Rate
<2.0/1000
INDIKATOR INDIKATOR
JUMLAH JAMAAH & ANGKA WAFAT per 1000 JAMAAH TAHUN 2008M/1429H
= 1000 jemaah haji = rate < 1/oo = rate 1-2/oo = rate 2-3/oo = rate > 3/oo
Indonesia di AS : 446 (2.1/1000)di Emb/Deb :19
Indikator rate <2/1000
33Sumber data : Siskohatbidkes
PROPORSI KELOMPOK UMUR
WAFATJEMAAH HAJI
Jemaah Wafat Menurut Lokasi, Operasional Haji th 1429H/2008
Lokasi % % Lokasipondokan 36.3 42 Diluar
BPHI/RSperjalanan 2.7
pesawat 1
ambulans 1.1
bandara 0.2
masjid 1.4
BPHI 21.4 58 BPHI+RSRSAS 36.3
446
harapankurang dari
40
PENYEBAB KEMATIAN JHI tahun 1429 H/2008 M
Sistem Sirkulasi 66,4 % Sistem Pernapasan 28 %
35
• Sistem Syaraf 1,6 %• Neoplasma 1,3 %• Lainnya 2,7 %
Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra
1.Surveilans kesehatan haji
2.Surveilans kesehatan pelabuhan & lintas batas
3.Surveilans bencana & masalah sosial
4.Surveilans kesehatan matra laut & udara
IHR 2005
The International Health Regulations (2005)
Established by negotiation between States Adopted at the World Health Assembly (2005)
& binding on WHO’s Member States Entry into force of IHR June 2007
Voluntary early compliance - Avian Flu – 2006 WHA Five years to develop country capacities
IHR(2005) - Guiding principles
Broader scope Transparency
(world is “electronically” transparent) Partnerships Collective responsibility
Global consensus, global rule Countries need each other ( economy , security) Reciprocity, reputation Standardization and Quality
Building on existing programmes
PHEIC
Member States need to report event that may constitute a “Public Health
Emergency of International Concern” “an extraordinary event which constitute a public health risk to other States through the international spread of disease and potentially require a coordinated international response”
Relatively infrequent, determined by WHO (in consultation), result in global action
NATIONAL FOCAL POINT
“National IHR Focal Point” means the national centre, designated by each State Party, which shall be accessible at all times for communications with WHO”
In Indonesia, focal point is DG PP&PL
IHR National Focal Points Co-ordination and assessment
National capacity assessment, planning and reporting
Linking to national emergency response systems
Risk assessment
International responses
IHR - Event notification and determination
WHO DG
Various disease and event surveillance systems within a country
National IHRFocal Points
National IHRFocal Points
WHO IHR Contact Points
WHO IHR Contact Points
EmergencyCommittee
Other competent Organizations
(IAEA etc.)
Detect and report any urgent or unexpected events
Consult events or notify WHO of any events that may constitute a PHEIC
Receive, assess and respond to events notified
Ministries/ Sectors
Concerned
Determine whether an event constitutes a PHEIC and recommend measures
Externaladvice
Coordinate
Communicate
Report
ReviewCommittee
WHO’sExpertRoster
FLOW CHART KEGIATAN SEPUL-TA. KES. LAH-TA VIS-TA SIS-TA
INFOKES interptretasi
DESCICION
ACTION
-Perencanaan-Corective action-Evaluasi/monitoring-Kewaspadaan dini -Penelitian
JENIS DATASindroma DiseaseMortality Public Health issuseEnvironment, dsb
SUMBAR DATA
Sistem RR peny.
Vital statistik
Survey/riset
Hasil penyelidikan KLB
Laporan kegiatan, dsb
CARA PENGUMPULAN
Sistem RR/paper
Telepon/Facsimili
LengkapAkuratTepat Waktu
Transformasi data
ManualElektrikSoftware
UkuranEpid.
Naratif
Tabulair
Grafik
Maping
Software apl
-Risk -Rate-Ratio-Proporsi
- Informasi penting / urgen
- Sederhana dan mudah dipahami
- Tampilkan lebih atraktif
- Sesuaikan dg sosbud masy.
- Gunakan media yg sesuai
-Deskriptif
- Analisis Hub.
-Hub dg waktu
-Hub dg tempat
-Hub dg org
-Sederhana
namun mudah
Dipahami
-Informasi
penting / urgen
-Tampilkan lebih
atraktif
-Sesuaikan dg
sosbud masy.
-Gunakan media
yg sesuai
ABSOLUT
Dr. OENEDO GUMARANG, MPHM.
SE
KLB
SKD-KLB
Kepmenkes No. 1479 PP. SSE. PTM dan PM
Form STP Pusk/KabForm STP RS/Kab
Form STP SentForm STP Lab
Kepmenkes. 1116/2003 Ttg PP. SSE.
Sumber data.Data kesakitanData kematian
Data demografiData Geografi
Data laboratriumData kondisi lingkungan
Laporan wabah.Laporan kondisi pangan.
Study Epidemiologi dan PenelitianData hewan, vektor
Data dan info penting lainnya
Jejaring.Mekanisme kerjaJenis penyelenggaraanSasaran penyelenggaraanPeran dan SDM
Peny. Yg dapat m’nybbkan KLBPermenkes No. 1501/2010
Kolera, Pes, DBD, Campak, Polio, Difteri, Pertusis, Rabies, Malaria,
H5N1, Antraks, Leptospira, Hepatitis, H1Ni, Meningitis, Yellow fever,
Chikungunya.
Dasar penetapan KLBPermenkes No. 1501/2010
Sebelumnya tidak ada.Meningkat terus menerus dalam 3 wktMeningkat 2XDalam 1 bulan 2X kenaikanCFR meningkat 50%Proporsional rate.
KLBDitetapkan oleh
Kab/KotaPropinsi
Mentri Kesehatan
survaillanceeidemiologie
nasional
Penanggulangan : (1501) Pemerintah, Pemda, Masy.PEPemeriksaan, PengobatanPerawatanIsolasi/KarantinaUpaya Lain Tutup Sekolah & TTU
*
*
New & Re-emergimgDitetapkan oleh
Menkes ( Permenkes No.659/2009)
Tujuan :a. Teridentifikasi adanya KLBb. Terselenggaranya peringatan
kewaspadaan dini KLBc. Terlaksananya kesiapsiagaan
menghadapi kemungkinan KLBd. Terdeteksinya secara dini adanya kondisi
rentan.e. Terdeteksinya secara dini adanya KLBf. Terselenggaranya penyelidikan dugaan
KLB
Dr. OENEDO GUMARANG, MPHM.
DIRJEN PP & PL
IHR FOCAL POINT
VERIFIKASI
IHR CONTEC POINTWHO
VERIFIKASI
REKOMENDASI
PHEIC
PHEICAnnex 2
TIDAK
PHEICAnnex 2
TIDAK
INTERNASIONAL
Tindakan thd KLB Sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku bagi keadaan KLB
PHEIC : Public Health Emergency of International Concern ( Kedaruratan Kesehatan (KLB) yang Meresahkan Dunia )Adalah KLB yang : dapat menjadi ancaman kesehatan bagi negara lainkemungkinan membutuhkan koordinasi internasional dalam penanggulangannya
a.Mengirimkan kepada WHO IHR Contacts Points, atas nama negaranya komunikasi penting mengenai pelaksanaan dari peraturan ini, secara khusus pada Pasal 6 hingga 12 dan. (notifikas & PHEIC)
b.Menyebarkan informasi dan mengkonsolidasi berbagai usulan dari sektor-sektor terkait, dan bertanggung jawab atas surveilans dan laporan, pintu masuk, kantor kesehatan pelabuhan, pelayanan kesehatan masyarakat, klinik dan rumah sakit serta departemen pemerintahan lainnya.
Tugas IHR FP
Tugas IHR CPWHO akan menunjuk IHR Contact Points, yang dapat diakses setiap waktu untuk komunikasi dengan National IHR Focal Point. WHO IHR Contact Points akan mengirimkan informasi penting mengenai pelaksanaan dari regulasi, secara khusus dijelaskan pada Pasal 6 hingga 12 kepada National IHR Focal Point. WHO IHR Contact Points akan ditunjuk oleh WHO di kantor pusat atau tingkat regional.WHO dapat menerima informasi dari
sumber lain selain dari pemberutahuan dan konsultasi, dan kemudian menguji keabsahan laporan tersebut sesuai dengan prinsip epidemiologi dan kemudian menginformasikan kejadian tersebut kepada State party yang bersangkutan dimana kejadian itu diduga terjadi. Sebelum menidaklanjuti laporan tersebut,
WHO menentukan PHEIC.Atas dasar pertimbangan.a. Informasi yang diberikan oleh
negara bersangkutan.b. Instrumen yang ada pada annex-2c. Masukan dari Komite emergecy.d. Prinsip ilmiah sebagaimana bukti
ilmiah dan informasi relevan lainnya.
e. Kajian resiko pada manusia, dengan resiko penyebaran penyakit secara internasional, dan resiko gangguan jalur trasnsportasi internasional
Dr. OENEDO GUMARANG, MPHM.
Kajian Epidemiologi Ancaman KLBMenggunakan bahan kajian :a. Data SE peny. Berpotensi wabah.b.Kerentanan masy. al status gizi
dan immunisasi.c. Kerentanan lingkungan.d.Kerentanan penyakit masyarakat.e. Ancaman penyebaran penyakit
berpotensi KLB dari daerah atau negara lain.
f. Sumber data lain dalam jejaring SESumber data:a. Laporan KLB/Wabah dan hasil penyelidikan
KLBb.Data epidemiologi KLB dan upaya
penanggulangannya.c. Surveilans terpadu penyakit berbasis KLB.d.Sistim peringatan dini di RS.
Sumber data laina. Data surveilans terpadu penyakit.b.Data surveilans khusus peny berpotensi
KLB.c. Data cakupan programd.Data lingkungan pemukiman dan
perilaku, pertanian, meteorologi geofisika.
e. Info masy. Sebagai laporan kewaspadaan KLB.
f. Data lain terkait.
SKD - KLB
Dr. OENEDO GUMARANG, MPHM.
Upaya Penanggulangan meliputi : a. PEb. Pemeriksaan, pengobatan,
perawatan, isolasi penderita, termasuk tindakan karantina.
c. Pencegahan, pengebalan.d. Pemusnahan penyebab penyakit.e. Penanganan jenazah akibat
wabah.f. Penyuluhan kepada masyarakat.g. Upaya penanggulangan lainnya.
Haka.Mengalami kerugian akibat
pencegahan.b.Para petugas yang melaksanakan
penanggulangan.
KewajibanPenanggungjawab lingkungan tertentu
wajib melaporkan keKades, Lurah, Ka.Unit kesehatan secepatnya.
Melaporkan Keatasan langsung.Ka.Wilayah/daerah setempat yang
mengetahui adanya tersangka wabah, atau adanya tersangka penderita sakit menular yang dapat menimbulkan wabah wajib melakukan tidakan penanggulangan
PIDANADengan sengaja menghalangi pelaksanaan
penanggulangan wabah.Karena kealpaannya mengakibatkan
terhalangnya pelaksanaan penanggulangan.
Barang siapa dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan bahan sehingga dapat menimbulkan wabah.
Barang siapa karena kealpaannya mengelola secara tidak benar bahan bahan sehingga dapat menimbulkan wabah.
UU N0 4 / 1984
Dr. OENEDO GUMARANG, MPHM.
UU N0 29 /
2004
UU NO 36/2009
PETA BENCANA JAWA TIMUR 2007 - 2009
PENGERTIAN EPIDEMIOLOGI
MASALAH KESEHATAN MASYARAKAT
DISTRIBUSIDETERMINA
N
BESARNYA MASALAH
SURVEILANS EPIDEMIOLOGIAdalah rangkaian kegiatan:pengumpulan data epidemiologis
- dari kegiatan rutin- teratur / terus menerus- untuk masalah kesehatan tertentu
kompilasi dataanalisa data & interpretasimenghasilkan informasidistribusi informasi
- dipakai sendiri / pihak lain
“ SURVEILANS : Information for action ‘
PENYELENGGARAAN UPAYA KESIAPSIAGAAN & PENANGGULANGAN BENCANA
KESIAPSIAGAAN
BENCANA
MEDICAL RESPONSE
PUBLIC HEALTH RESPONSE :
- AIR BERSIH DAN SANITASI
- SURVAILANS.
- PEMBERANTASAN PENYAKIT & IMMUNISASI
- PELAYANAN KESEHATAN DASAR, GIZI, DLL
PASCA BENCANA
SURVEYLANCE EMERGENCY / RAPID NEED ASSMT.
CONTINGENCY PLAN
RAPID HEALTH ASSESSMENT
PERENCANAAN DARURAT
waktuDOR
-bwk-
-mendapatkan gambaran epidemiologi penyakit prioritas dan
-faktor yg berpengaruh terhadap perkembangan penyakit prioritas,
-secara terus menerus & sistematis untuk memberikan dukungan
informasi epidemiologi terhadap penyelenggaraan penanggul.
pengungsi dibidang kesehatan atau yg berkaitan dgn kesehatan.
Tujuan Penyelenggaraan SE Pengungsi
-bwk-
Surveilans Epidemiologi
Komponen
Arah dan Tujuan yang Jelas dan TerukurUnit Surveilans Epidemiologi dengan Tim
ProfesionalMekanisme Data-Informasi-Komunikasi-
ResponDukungan Peraturan dan AnggaranJejaring Surveilans EpidemiologiIndikator Kinerja
-bwk-
Surveilans EpidemiologiPengungsi (SKD-KLB)
Surveilans KematianSurveilans PenyakitSurveilans Faktor RisikoKajian LapanganInvestigasi Pra KLB/ KLB
wReferensi
wKonsultasi
wPengalaman
wJaringan
Strategi Analisis
Pertemuan Berkala(Analisis Lintas Fungsi)
Analisis Epidemiologi
Data Surveilans Kesehatan Lingkungan
Data Surveilans Penyakit & Kematian
Ancaman KLB berdasarkan data Epidemiologi KLB dan Rutin
Referensi dan Konsultasi
Rekomendasi
Rapid Health Assesment
-bwk-
Gambaran EpidemiologiWaktu, tempat dan orang
Rate : Angka kejadian (kesakitan/kematian/masalah)Angka fatalitas kasus (CFR)
Absolut : Jumlah kejadian
Resiko relatif
Penyajian
• Tabel, Grafik dan Peta
• Teks
2. Peningkatan kejadian penyakit / kematian terus menerus selama tiga kurun waktu (masa inkubasi) berturut turut menurut jenis penyakitnya (jam, hari, minggu)
KRITERIA KERJA KLB
02
46
810
1214
1618
20
Mgu. I Mgu. II Mgu. III
1. Timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada/ tidak dikenal
- SARS, AI
Suatu kejadian penyakit atau keracunan dapat dikatakan KLB apabila memenuhi kriteria sbb. ( 1 – 9 )
Program Penanggulangan KLB Penyakit pada Pengungsi
Ka
jian
Aw
al
Perbaikan Kondisi Rentan
SKD KLB
Penanggul. KLBKesiapsiagaan
menghadapi KLB
Tid
ak
Men
jadi
Masa
slah
Kes
Ma
s
Respon
Antisi pasi
TUJUAN SKD - KLB
Terselenggaranya kewaspadaan & kesiagaan thd kemungkinan terjadinya KLB
- Indentifikasi adanya ancaman KLB- terselenggaranya peringatan dini adanya ancaman KLB- terselenggaranya kesiapsiagaan menghadapi KLB- terdeteksinya secara dini adanya KLB- terdeteksinya secara dini adanya kondisi rentan KLB- terselenggaranya dugaan KLB
KLB dengan SKD KLB
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
HARI
KA
SU
S
Kasus potensial yang dapat
dicegah
Deteksi DINI
Tindakan CEPAT
waktu
RUANG LINGKUP SKD - KLB
- Kajian epidemiologi- secara terus menerus dan sistimatis- terhadap suatu penyakit yg berpotensi KLB & kondisi rentan KLB- peringatan dini thd ancaman KLB - peningkatan kewaspadaan dan- kesiagaan unit kesehatan pemerintah & masyarakat terhadap terjadinya KLB
PENGERTIANPERINGATAN DINI- Merupakan pemberian informasi adanya ancaman KLB pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu
KONDISI RENTAN- Adalah kondisi masyarakat, lingkungan, perilaku & penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merupakan faktor risiko terjadinya KLB
DETEKSI DINI- Kewaspadaan thd kemungkinan terjadinya KLB dg cara melakukan intensifikasi pemantauan secara terus menerus & sistimatis terhadap suatu penyakit potensial KLB dan perubahan kondisi rentan KLB
INDIKATOR- tanda2 terjadinya peningkatan kesakitan, kematian atau perubahan faktor risiko yg dipantau secara terus menerus & sistimatis untuk mengetahui terjadinya perubahan atau penyimpangan thd kemungkinan terjadinya KLB
10 Tugas Prioritas Penanggulangan Pengungsi Bidang Kesehatan
1. Inisial Assessesment. 2. Imunisasi Campak3. Air dan Sanitasi4. Makanan dan Gizi5. Tempat Tinggal6. Pelayanan Kesehatan Darurat7. Pengendalian Penyakit dan KLB8. Surveilans Kesehatan Masyarakat9. SDM10.Koordinasi
Strategi pengembangan SE pengungsi
1. Memprioritaskan pada penyakit-penyakit penyebab kematian, & potensial KLB
2. Berorientasi pada tindakan yg cepat, tepat dgn lebih berorientasi pada promosi, pencegahan dan deteksi dini di lapangan
3. Memperkuat tim surveilans epidemiologi dgn tenaga profesional
4. Memperkuat jaringan kerja sama surveilans epidemiologi di lapangan, rujukan dan konsultasi
5. Memperkuat sarana manajemen data dgn komputerisasi & komunikasi elektromedia
6. Memperkuat dukungan politis & pendanaan yg memadai & terus menerus untuk penyelenggaraan surveilans yg berkualitas tinggi
1 . Membetuk Tim Surveilans Epidemiologi Pengungsi 2. Kajian Awal (Initial Assessment)3. Menyusun rancangan surveilans epid. pengungsi4. Advokasi dan sosialisasi terus menerus5. Persiapan SDM dan Sarana6. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data7. Distribusi informasi dan komunikasi8. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan SE9. Referensi dan konsultasi
Langkah Penyelenggaraan SE Pengungsi
Aspek Manajemen Surveilans Epidemiologi Pengungsi
1 . Adanya tujuan yang jelas dan terukur2. Konsep dan mekanisme penyelenggaraan surveilans epidemiologi untuk mencapai tujuan-tujuan surveilans3. Memiliki tim teknis surveilans epidemiologi dengan tenaga profesional4. Adanya proses kegiatan rutin terus menerus dan sistematis5. Memiliki manajemen penyelenggaraan surveilans dengan rencana kerja yang realistis dengan anggaran biaya yang memadai6. Indikator kinerja
KEGIATAN TEKNIS SURVEILANS PENGUNGSI :- Pengumpulan Data- Pengolahan Data- Analisis dan Interpretasi- Distribusi infomasi
Buku Pedoma
n
Jaringan SE
Anggaran
Peraturan
Advokasi
Pertemuan Review
Program
Penelitian
Jaringan SE
Respon KLB
Intervensi Program
Analisis Lanjut
Tenaga Profesio
nal
Rencana Kerja
Supervisi dan MonevUmpan
balik
Kelompok Kerja
Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Surveilans
Sasaran Kajian Awal (Inisial Assessment) Status Epidemiologi Pengungsi Sebagai Bahan
Penetapan Sistem Surveilans
Kajian status epidemiologi pengungsi :
• Perkembangan penyakit potensial KLB• Makanan & gizi• Imunisasi• Air, sanitasi & musim• Status pelayanan kesehatan darurat termasuk sistim surveilans yg ada, ekonomi, sosial politik, keamanan, transportasi dan komunikasi
Kajian ancaman terhadap pengungsi berdasarkan :
o Penyakit Menular potensi wabaho Pnemoniao Gizio Pelayanan Kesehatan
Unit Surveilans Pengungsi
Kabupaten/Kota
Tim Penanggulangan Pengungsi Dinkes. Kab/Kota
Tim Teknis Surveilans Unit Pelayanan di
Puskesmas dan Pos Kesehatan Pengungsian
Tim Teknis Surveilans
Pengungsi Sanitasi dan P2M Puskesmas
dan Lokasi Pengungsian
Tim Teknis Surveilans
Pengungsi Gizi Puskesmas dan
Lokasi Pengungsian
Tim Teknis Surveilans Pengungsi
Hubungan Sakit- Sakit-St.Gizi
diare
status gizi
pnemonia
meninggal
Hubungan Sakit - Faktor Risiko
diare
Pangan
campak
meninggal
imunitas
pengobatan
Gizi
-bwk-
Pengungsi Kelompok Rentan
Bayi dan Anak Balita
Orang Tua (sendiri)
Keluarga dengan KK wanita
Ibu Hamil dan Melahirkan
Pengungsian Rentan
• Padat• Jumlah Besar
Satu Lokasi• Terisolir• Tanpa informasi• Tanpa Pengelola• Tipuan Data
Populasi rentan…?
-bwk-
Tabel Analisis Surveilans Epidemiologi Pengungsi
CB
A
Jam
ban
Air
Giz
i
Pen
yaki
t
Kem
atia
n
Kep
adat
an
Loka
si
Data Jumlah Pengungsi per Minggu / Hari:
o Jumlah Totalo Jumlah per Lokasio Kepadatan per Lokasio Jumlah Menurut Jenis Kelamino Jumlah per Golongan Umur balita, dewasa dan orang tua
yang disajikan dalam tabel, grafik dan peta secara berkala Mingguan/ Harian.
Daftar Jumlah Pengungsi Menurut Lokasi PengungsianKabupaten X, 2002
Lokasi PKMJumlah Pengungsi Menurut Hari
12 13 14 15 16 17
Barak A Lotan Baru 50 50 50 110 100 90
Barak B Lotan Baru 20 20 20 0 0 0
Barak C Lotan Tua 300 300 335 330 325 320
Kota I Sayo Kota 20 20 10 0 0 0
Kota II Sayo Kota 10 6 0 0 0 0
Kota III Sayo Kota 20 19 12 0 0 0
Kabupaten Total 420 413 427 440 425 410
Peta Barak PengungsianDesa Suni, Kab. X, 2002
LOKASI PENGUNGSIAN DI BLITAR
-bwk-
SKEMA SISTIM PELAPORAN
SURVEILANSBENCANA
Poskes 1 Poskes 2 Poskes 3 Poskes 4 Poskes 5
PKM - 1 PKM - 2
POSKO(DINKES)
Dinkes Prop
Depkes/PPMK
BA.2-7 BA.2-7 BA.2-7 BA.2-7 BA.2-7
BA.2-7 BA.2-7
REkap
REkap
RSNGO
Aspek Manajemen Surveilans Epidemiologi Pengungsi
1 . Adanya tujuan yang jelas dan terukur2. Konsep dan mekanisme penyelenggaraan surveilans epidemiologi untuk mencapai tujuan-tujuan surveilans3. Memiliki tim teknis surveilans epidemiologi dengan tenaga profesional4. Adanya proses kegiatan rutin terus menerus dan sistematis5. Memiliki manajemen penyelenggaraan surveilans dengan rencana kerja yang realistis dengan anggaran biaya yang memadai6. Indikator kinerja
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA LONGSOR DI JAWATIMUR TAHUN 2007-2009
Tahun2007
Tahun 2008
Thn 2007 : 9 kejadian
Thn 2008 : 32 kejadian
Thn 2009 : 8 kejadian
Tahun
2008
Tahun 2009
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA ANGIN PUTTING BELIUNG JAWA TIMUR TAHUN 2007-2009
Tahun 2007
Tahun2008
Tahun2009
1
1
Thn 2007 : 17 kejadian
Thn 2008 : 32 kejadian
Thn 2009 : 15 kejadian
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA BANJIR BANDANGDI JAWA TIMUR TAHUN 2008-2009
2
2
Tahun2008
1
Tahun 2009
Thn 2008 : 9 kejadian
Thn 2009 : 1 kejadian
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA KECELAKAAN PESAWATDI JAWA TIMUR TAHUN 2009
2
Thn 2009 : 1 kejadian
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA KECELAKAAN INDUSTRIDI JAWA TIMUR TAHUN 2007
2
Thn 2007 : 1 kejadian
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA KEKERINGANDI JAWA TIMUR TAHUN 2009
Thn 2009 : 4 kejadian
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA KEBAKARAN HUTANDI JAWA TIMUR TAHUN 2009
2
Thn 2009 : 2 kejadian
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA BANJIR LAHARDI JAWA TIMUR TAHUN 2008-2009
2
2
Tahun2008
1
Tahun 2009
Thn 2008 : 2 kejadian
Thn 2009 : 2 Kejadian
DISTRIBUSI DAERAH BENCANA BANJIR DI JAWA TIMUR TAHUN 2007-2009
1
1
12
2
1
3
32
21
1
1
21 7
7
4
6
1 11
1
1
33
1
1
3
1
1
5
1
1
48
10
36
3
2
3
1
92
2
3
5
3
1
3
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun2009
Th 2007 : 23 kejadian
Th 2008 : 50 kejadian
Th 2009 : 69 kejadian
1/1
1
PERMASALAHAN BENCANADI PROVINSI JAWA TIMUR BELUM TERBANGUN
SISTEM KOMUNIKASI INFORMASI BENCANA YANG CEPAT DAN DAPAT MENDETEKSI BENCANA TERTENTU SERTA MEMBERIKAN UMPAN BALIK PERINGATAN ADA BENCANA SECARA LANGSUNG
PENGUNGSI BENCANA TERKADANG TIDAK TERDATA DENGAN BAIK, KARENA PENGUNGSI MENYEBAR ATAU NUNUT
MANAJEMEN BENCANA BELUM MENJADI PRIORITAS TERUTAMA PADA TINGKAT PUSKESMAS/KECAMATAN DAN DESA
Top Related