8/7/2019 SUMMARY KINERJA DPRD
1/13
KINERJA DPRD LAMONGAN
DALAM PANDANGAN WARGA DESA
DPRD DALAM FORMAT DESENTRALISASI
Pasca kejatuhan rezim Orde Baru, muncul ekspektasi rakyat yang begitu
besar terhadap peran ideal Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat pusat maupun
daerah sebagai lokomotif utama penarik gerbong demokratisasi di Indonesia.
Apalagi disusul dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dimana berimplikasi politis terhadap semakin
besarnya kemandirian dan wewenang lembaga legislatif daerah. UU No. 22 Tahun
1999 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1974 (Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah) mengubah kalimat "otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab"
menjadi "otonomi yang seluas-luasnya".
Di dalam dasar pertimbangannya, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 ini
menyebutkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan antara lain untuklebih menekankan prinsip demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Begitu pun dalam pasal 1 butir h dijelaskan bahwa otonomi daerah merupakan
kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan perundangan-undangan. Jika dalam UU No. 5 Tahun 1974 yang
diatur dalam otonomi daerah adalah rumah tangganya, dalam UU No. 22 Tahun
1999 yang diatur dan diurus adalah kepentingan masyarakat. Hal ini sesuai dengan
maksud penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri, yang harus dilaksanakan
dengan prinsip-prinsip demokrasi (TAP MPR No. XV/MPR/1998). Berlandaskan
regulasi dalam UU No. 22 tahun 1999 demikian, DPRD kemudian menjelma menjadi
ORANG DESA, SI ANAK TIRI PERUBAHAN 107
8/7/2019 SUMMARY KINERJA DPRD
2/13
sebuah lembaga pemerintahan daerah yang memiliki peran dan fungsi yang cukup
dominan dalam konteks politik lokal1.
Di lain pihak, realitas situasi politik daerah membuktikan bahwa meski DPRD
berkedudukan strategis dalam penguatan demokratisasi daerah, tetapi otoritas ini
sekedar dipakai sebagai ajang tawar menawar yang saling menguntungkan antara
eksekutif dan legislatif daerah2. Kuatnya posisi tawar-menawar DPRD terhadap
kepala daerah ini umumnya mengarah pada distorsi implementasi hak dan
kewenangan DPRD. Ritual pembacaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepala
daerah, misalnya, seringkali hanya menjadi ajang untuk mempertontonkan kekuatan
DPRD, tanpa menyisakan barang sedikit kehirauan atas substansi masalah yang
terkandung dalam LPJ tersebut.
Akibatnya, terjadi penurunan kualitas pelayanan publik karena kepala daerah
maupun DPRD terlalu disibukkan oleh urusan-urusan terkait ketegangan politik di
antara keduanya, sehingga sinergitas kerja mutualisme antara Pemerintah Daerah
dan DPRD juga belum sepenuhnya terwujud. Keluhan masyarakat terhadap wakil-
wakilnya di lembaga DPRD, baik menyangkut perilaku, statemen yang dilontarkan,
sampai tuntutan berbagai fasilitas bagi anggota Dewan. Anggota DPRD masih
banyak terjebak pada pemenuhan kebutuhan pribadi dan kelompoknya, sementara
kepentingan masyarakat belum teraktualisasi secara optimal. Otonomi yangdiharapkan memberikan berkah bagi masyarakat ternyata baru dinikmati oleh elite
politik lokal saja3.
Distorsi implementatif kedudukan, fungsi dan hak serta kewajiban DPRD ini
yang kemudian menjadi salah satu dalih bagi pemberlakuan Undang-Undang No. 32
tahun 2004. Banyak kalangan yang menilai bahwa implementasi UU No. 32 tahun
2004 tentang pemerintahan daerah cenderung melemahkan peran legislatif di satu
sisi dan menguatkan peran eksekutif di sisi lain. Kekuasaan DPRD periode 1999-
2004 yang begitu besar tidak ditemui lagi sejak akhir periode 2004. Kekuasaan lama
1 Zaini Ahmad, Peran anggota DPRD dalam Demokratisasi Lokal, Tesis Universitas Merdeka Malang,2005; dominannya peran DPRD juga bisa ditemukan dalam paparan Aribowo, dalam Materi PelatihanOtonomi Daerah, CPPS, 2001, hal 109.2 Kacung Marijan Evaluasi dan Formulasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah, makalah ExpertMeeting, The YHB Center, 2005.3 Nimatul Huda Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, PustakaPelajar, Mei 2005
ORANG DESA, SI ANAK TIRI PERUBAHAN 108
8/7/2019 SUMMARY KINERJA DPRD
3/13
untuk meminta pertanggungjawaban dan memberhentikan Kepala Daerah/wakilnya;
kekuasaan untuk memilih Kepala Daerah dan wakilnya; serta hak menyusun
anggaran sendiri telah dicabut oleh UU No. 32 tahun 2004.
Namun terlepas dari persoalan perundang-undangan, DPRD sesungguhnya
bisa menjadi tumpuan masyarakat agar segenap aspirasinya dapat diakomodasikan
secara lebih baik. Di dalam UU NO. 32 Tahun 2004 itu pula dengan tegas
dinyatakan bahwa DPRD memiliki tugas dan wewenang, hak dan kewajiban yang
kesemuanya berujung pada pembinaan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan
demokrasi ekonomi, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. Dengan hak
dan kewenangan yang dimilikinya, DPRD sebenarnya dapat mengontrol eksekutif
agar terwujud good governance seperti yang diharapkan rakyat. Karena akar dari
hak dan kewenangan anggota DPRD itu, tidak bisa tidak, adalah kedaulatan rakyat.
PERAN LEMBAGA PERWAKILAN
Sebagai negara yang menganut sistem Pemerintahan Demokrasi,
kelembagaan perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting di samping
unsur-unsur lainnya seperti sistem pemilihan, persamaan hukum, kebebasan
berserikat dan berpendapat. Setiap sistem demokrasi terkandung ide bahwa warganegara seharusnya terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan, implementasi
sampai tahap evaluasi baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya. Para
pakar ilmu politik yakin bahwa sistem perwakilan merupakan cara terbaik untuk
membentuk Representative Government. Cara ini menjamin rakyat tetap ikut serta
dalam proses politik tanpa harus terlibat sepenuhnya dalam proses itu. Duduknya
seorang di lembaga perwakilan rakyat, baik itu karena pengangkatan maupun
melalui pemilihan umum mengakibatkan timbulnya hubungan wakil dengan yang
diwakilinya.
Ada dua teori klasik tentang hakekat hubungan wakil dengan terwakili yang
terkenal, yaitu Teori Mandat dan Teori Kebebasan. Teori mandat, wakil dilihat
sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakili dalam proses
kehidupan politik. Bagi terwakili teori ini lebih menguntungkan karena wakil dapat
ORANG DESA, SI ANAK TIRI PERUBAHAN 109
8/7/2019 SUMMARY KINERJA DPRD
4/13
dikontrol terus menerus. Apabila terjadi perbedaan kepentingan atau pandangan
antara wakil dengan terwakili, maka dapat menurunkan reputasi wakil. Dalam Teori
Kebebasan, wakil dapat bertindak tanpa tergantung atau terikat secara ketat dari
yang terwakili. Menurut teori ini si wakil adalah orang-orang terpercaya dan terpilih
serta memiliki kesadaran hukum masyarakat yang diwakilinya, sehingga wakil dapat
bertindak atas nama mereka yang diwakilinya atau atas nama rakyat. Berlawanan
dengan Teori Mandat, maka teori kebebasan wakil lebih berfokus pada
operasionalisasi tugas wakil itu sendiri. Adanya kemungkinan bahwa terwakili
merasa tidak terwakili beberapa atau sejumlah masalah. Akan tetapi tidaklah berarti
bahwa tidak ada hak terwakili untuk mengontrol tindakan wakilnya yang tidak
berfungsi. Hanya saja kontrol itu tidak berlangsung secara terus menerus, dalam hal
ini terwakili dapat menghukum wakilnya dalam Pemilu berikutnya dengan tidak
memilihnya lagi.
Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat di daerah, DPRD mempunyai peranan
besar dalam mewarnai jalannya Pemerintahan Daerah Otonom. Dengan peranan
yang demikian itu, aspek responsivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas legislatif
menjadi salah satu faktot penentu terhadap makna dan kemanfaatan pemrintahan
daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemahaman
demikian sekaligus menyajikan pandangan bahwa anggota lembaga legislatif perluterus mengembangkan dirinya, mengembangkan kualitas infrastruktur politik, pola
hubungan dengan eksekutif daerah dalam bingkai nilai-nilai pemerintahan nasional.
Melalui rangkaian pengembangan demikian, diharapkan peranan dan kemampuan
anggota DPRD menjadi dinamisator pemerintahan daerah sebagaimana visi dan
arah kebijakan daerah.
Berdasarkan Undang-undang 32 tahun 2004, sebagai pengganti Undang-
undang 22 Tahun 1999, tentang pemerintahan daerah telah dijabarkan bahwa
DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang 32 tahun 2004, DPRD memiliki fungsi
legislasi, anggaran dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPRD juga telah diatur
dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai berikut:
ORANG DESA, SI ANAK TIRI PERUBAHAN 110
8/7/2019 SUMMARY KINERJA DPRD
5/13
1. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah
untuk mendapatkan persetujuan bersama.
2. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD
bersama dengan Kepala Daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan
peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah,
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program
Pembangunan daerah dan kerjasama internasional daerah.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan
wakil Kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri
bagi DPRD Propinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Gubernur bagi DPRD Kabupaten.
MENGUKUR KINERJA DPRD LAMONGAN
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan
hasil Pemilu Legislatif 2004 telah menjalankan tugas dan wewenangnya selama
hampir dua tahun masa jabatan. Selama itu, 45 anggota DPRD Lamongan ini
menjalankan aktifitasnya di bawah payung UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Maka kajian ini memusatkan pada telaah atas kinerja DPRDLamongan yang akan bersumber dari pendapat masyarakat ( public opinion)
Lamongan. Tentunya rumusan dasar permasalahan, yakni bagaimana pendapat
masyarakat Lamongan terhadap kinerja anggota DPRD Lamongan periode 2004-
2009 terkait tugas dan wewenang DPRD.
Arthur Komhauser dalam Sumarno (1990) menyatakan bahwa pendapat
masyarakat dapat didefinisikan sebagai pendapat-pendapat atau perasaan-
perasaan yang timbul atau terjadi pada kelompok tertentu pada waktu tertentu
berkenaan dengan hal-hal yang menyangkut kelompok tersebut. Di dalam penelitian
ini pendapat masyarakat kemudian diartikan sebagai pendapat atau perasaan
masyarakat Lamongan dalam menanggapi keberadaan kinerja anggota DPRD
Lamongan dalam kurun waktu tahun 2004 sampai 2006.
ORANG DESA, SI ANAK TIRI PERUBAHAN 111
8/7/2019 SUMMARY KINERJA DPRD
6/13
Pelaksanaan penelitian ini terutama diharapkan mampu menjadi salah satu
referensi berbagai pihak di dalam upaya mewujudkan good governance melalui
peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan lokal. Secara lebih spesifik,
manfaat penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi anggota DPRD
Lamongan 2004-2009 di dalam upaya meningkatkan pencapaian keberhasilan tugas
dan wewenangnya. Karena secara tidak langsung penelitian ini juga menjadi sarana
evaluasi kinerja anggota DPRD Lamongan 2004-2009.
Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai
oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung
jawab yang diberikan kepadanya (Siagian, 1995). Oleh karena itu, maksud dari kata
kinerja Anggota DPRD Lamongan 2004-2009 dalam penelitian ini adalah hasil kerja
anggota DPRD Lamongan 2004-2009 sesuai tugas dan wewenangnya
sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 40.
Untuk mengkaji kinerja DPRD Lamongan, maka jenis penelitian yang
digunakan adalah deskriptif dengan jenis metode survei. Menurut Nazir (1988)
dalam Nugroho (2003), yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah metode
yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set
kondisi, suatu sistem pemikiran dan atau suatu kelas peristiwa. Tujuan penelitian
deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akuratmengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
Salah satu jenis metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode survei. Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk
memperoleh fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan
secara faktual, baik tentang institusi sosial maupun ekonomi dari suatu kelompok
atau suatu daerah. Metode survei dapat memecahkan masalah serta mendapatkan
pembenaran terhadap keadaan dan praktek yang sedang berlangsung.
Karena sedemikian luasnya Kabupaten Lamongan, maka pelaksanaan
penelitian ini membatasi diri pada samplingwarga desa di 20 Desa yang tersebar di
16 Kecamatan. Metode penentuan sampling sumber data penelitian dilakukan
secara purposive dimana terkait erat dengan pelaksanaan program pendampingan
oleh LSM PRAKARSA pada Forum Warga di 20 desa sampling. Dalam penelitian ini
ORANG DESA, SI ANAK TIRI PERUBAHAN 112
8/7/2019 SUMMARY KINERJA DPRD
7/13
karena data yang dikumpulkan jumlahnya banyak dan mudah diklasifikasikan dalam
kategori-kategori atau diubah dalam bentuk angka-angka, maka yang cocok
digunakan adalah analisis kuantitatif. Namun untuk memperkaya data dan lebih
memahami fenomena yang diteliti, analisis kuantitatif juga bisa menambahkan
informasi yang bersifat kualitatif pada data kuantitatif (Singarimbun, 1995).
Instrumen pengukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
serangkaian pertanyaan dalam kerangka ukuran gabungan yang dipandang lebih
dapat mengukur variabel penelitian. Rangkaian pertanyaan ini diharapkan bisa
memunculkan indeks variabel penelitian dengan melengkapi daftar pertanyaan
dalam kuisioner dengan skor. Untuk mendapatkan skor setiap pertanyaan kuisioner,
penelitian ini menggunakan Skala Perbedaan Semantik. Setelah responden
mengisi semua pertanyaan kuisioner, data yang ada kemudian ditabulasi dan
diidentifikasi untuk masing-masing sub variabel. Jawaban responden ini mempunyai
gradasi/kategori dari sangat tinggi dengan notasi/skor 5, tinggi dengan notasi/skor 4,
sedang dengan notasi/skor 3, rendah dengan notasi/skor 2, sampai sangat rendah
dengan notasi/skor 1.
ORANG DESA, SI ANAK TIRI PERUBAHAN 113
8/7/2019 SUMMARY KINERJA DPRD
8/13
DATA SEBARAN RESPONDEN
NO DESA KECAMATANJUMLAH
REPONDEN
1 Bangle Sukorame 152 Mragel Sukorame 23
3 Tambakrigadung Tikung 10
4 Purwokerto Ngimbang 19
5 Moropelang Babat 10
6 Sumurgenuk Babat 10
7 Daliwangun Sugio 12
8 Demangan Lamongan 11
9 Ngayung Maduran 11
10 Bambang Turi 10
11 Mluwur Glagah 10
12 Jatirenggo Glagah 713 Gempol Tukmloko Sarirejo 21
14 Drajad Paciran 10
15 Kaliwates Kembangbahu 20
16 Sukobendu (1&2) Mantup 18
17 Manyar Sekaran 11
18 Kandangan Kedungpring 10
19 Dinoyo Deket 25
19 Desa 16 Kecamatan 263 orang
ORANG DESA, SI ANAK TIRI PERUBAHAN 114
8/7/2019 SUMMARY KINERJA DPRD
9/13
WILAYAH SEBAR RESPONDEN
ORANG DESA, SI ANAK TIRI PERUBAHAN 115
K. T u n g g a l K . S u w u k
K. M al a ng
K . G e s ing
K. J e r o
K . A s e m c ino
K. B l a w i
W . G O N D A N G
W . P R I J E T A N
W . B O W O
W . C A L I N G
W . S E N T I R
W . T A K E R A N
K a l i L a m o n g
S u n g a iB e n g a w a n S o l o
W . T U K M L O K O
8/7/2019 SUMMARY KINERJA DPRD
10/13
TEMUAN LAPANGAN
REKAPITULASI PERHITUNGAN KINERJA DPRD LAMONGAN
TABULASI JAWABAN RESPONDEN
DESARESPONDEN
NOMOR PERTANYAANTOTA
L SKOR1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MLUWUR2.90
2.60
2.90
3.00
2.70
4.00
3.40
3.00
2.30
3.20 30.0 3.00
DALIWANGUN2.67
2.25
1.92
2.58
3.33
3.83
3.33
2.42
2.25
3.58 28.2 2.82
SUKOBENDU-12.25
2.75
3.38
2.38
2.63
2.63
2.50
2.63
2.25
3.50 26.9 2.69
KALIWATES2.45
2.10
2.90
2.75
3.00
2.80
2.65
2.45
1.55
3.55 26.2 2.62
DRAJAD
2.5
0
2.4
0
2.8
0
2.9
0
3.0
0
3.4
0
2.7
0
2.7
0
2.4
0
2.9
0 27.7 2.77
GEMPOLTMLOKO2.95
2.81
2.38
2.57
3.05
2.76
2.62
2.95
2.81
3.00 27.9 2.79
JATIRENGGO1.30
1.90
1.70
1.90
1.70
2.00
1.90
1.50
1.40
2.40 17.7 1.77
BAMBANG1.70
2.50
1.50
3.20
3.10
4.00
2.80
2.60
2.20
4.30 27.9 2.79
NGAYUNG2.55
3.18
2.36
2.73
3.00
2.91
2.45
2.55
2.36
3.82 27.9 2.79
DEMANGAN2.82
2.91
2.55
2.82
2.82
2.82
2.73
3.18
2.73
2.73 28.1 2.81
SUMURGENUK2.10
2.00
2.80
2.20
2.50
2.40
2.40
2.40
2.40
3.70 24.9 2.49
MOROPELANG3.00
3.60
2.90
2.90
3.30
3.30
2.60
2.80
2.80
3.30 30.5 3.05
PURWOKERTO1.42
1.53
1.26
2.74
2.32
2.16
1.89
1.79
2.05
3.47 20.6 2.06
PILANGGADUNG2.60
2.50
1.80
1.50
2.50
1.40
1.30
1.50
1.30
1.80 18.2 1.82
MRAGEL2.83
3.22
3.43
2.87
2.96
3.57
2.43
2.52
2.91
3.26 30.0 3.00
BANGGLE3.00
3.20
3.53
2.93
2.67
3.13
3.07
2.80
3.00
3.60 30.9 3.09
MANYAR1.55
2.64
2.27
2.45
2.00
2.82
2.36
2.45
2.45
3.09 24.1 2.41
KANDANGAN2.60
2.30
2.60
2.90
3.00
3.30
3.00
3.10
2.60
3.80 29.2 2.92
SUKOBENDU-22.50
2.60
2.70
2.70
2.80
2.80
2.90
2.90
2.80
4.30 29.0 2.90
DINOYO2.32
2.44
2.44
2.64
2.76
2.92
2.32
2.36
2.32
3.28 25.8 2.58
48.0
51.4
50.1
52.7
55.1
58.9
51.4
50.6
46.9
66.6 531.7 53.2
2.40
2.57
2.51
2.63
2.76
2.95
2.57
2.53
2.34
3.33 26.6 2.66
ORANG DESA, SI ANAK TIRI PERUBAHAN 116
8/7/2019 SUMMARY KINERJA DPRD
11/13
ORANG DESA, SI ANAK TIRI PERUBAHAN 117
8/7/2019 SUMMARY KINERJA DPRD
12/13
PANDANGAN WARGA ATAS KEPEDULIAN DPRD
PADA MASALAH RAKYAT
12%
44%
12%
32%
SANGAT TIDAK PEDULI
TIDAK PEDULI
PEDULI
SEDANG SAJA
EKUIVALEN PENILAIAN KINERJA DPRD
SKORING ANGKA SKORING INDEKS HURUF PREDIKAT
81 - 100 4,00 - 5,00 A SANGAT BAIK
66 - 80 3,00 - 3,99 B BAIK
56 - 65 2,00 - 2,99 C CUKUP40 - 55 1,00 - 1,99 D KURANG
0 - 39 0,00 - 0,99 E GAGAL
ORANG DESA, SI ANAK TIRI PERUBAHAN 118
8/7/2019 SUMMARY KINERJA DPRD
13/13
ORANG DESA, SI ANAK TIRI PERUBAHAN 119
Top Related