STATUS HUKUM ARANSEMEN LAGU DENGAN HAK CIPTA ORANG YANG
TELAH MENINGGAL DUNIA
(Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh :
SHABIR MUHAMMAD
1113048000073
K O N S E N T R A S I H U K U M B I S N I S
P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
J A K A R T A
1439H/2018M
ABSTRAK
SHABIR MUHAMMAD, NIM. 1113048000073. STATUS HUKUM
ARANSEMEN LAGU DENGAN HAK CIPTA ORANG YANG TELAH
MENINGGAL DUNIA. Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum
Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta. 1438 H/2017 M. x + 78 halaman + 60 halaman lampiran.
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami status hukum
aransemen lagu dengan hak cipta orang yang telah meninggal dunia, mekanisme
hukum proses aransemen lagu dengan melihat posisi keberadaan status hak cipta
dalam cakupan kewenangan pemegang hak cipta berdasarkan peralihan hak
moral sebagai bagian dari hak cipta yang dibawahi oleh perlindungan hukum
dan hak cipta berdasarkan hak kekayaan intelektual dengan meninjau secara
mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
sebagai Hukum Positif.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Selanjutnya,
terdapat tiga sumber data yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini untuk mengetahui kepastian hukum
mengenai status hukum aransemen lagu dengan hak cipta orang yang telah
meninggal dunia.
Kata Kunci: Status, Hukum, Aransemen, Meninggal Dunia
Pembimbing: Dr. Asep Syarifudin Hidayat, SH., MH. dan Mustolih, SH., MH.,
CLA. Sumber Rujukan: 1982 sampai 2014
iv
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-
Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “STATUS HUKUM ARANSEMEN LAGU
DENGAN HAK CIPTA ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA
(TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA)” dapat diselesaikan dengan baik, walaupun terdapat
beberapa kendala yang dihadapi saat proses penyusunan skripsi ini. Penelitian skripsi
ini tidak dapat dicapai tanpa adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai
pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh
rasa hormat saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
yang terhormat:
1. Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H., ketua Program Studi Ilmu Hukum dan
Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum., sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H., dan Mustolih S.H., M.H., CLA. dosen
pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya serta
kesabaran dalam membimbing sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian
skripsi ini dengan tepat waktu.
4. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, khususnya Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah
memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk peneliti.
5. Kepala dan Staff Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Kepala dan Staff Perpustakaan Utama
v
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah menyediakan
fasilitas yang memadai guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak-pihak terkait yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang
telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti sehingga skripsi ini
dapat terselesaikan dengan lancar.
Jakarta, 2018
Shabir Muhammad
DAFTAR ISI
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ……………………… i
LEMBAR PERNYATAAN ……………………………………………. ii
ABSTRAK ……………………………………………………………... iii
KATA PENGANTAR ………………………………………………… iv
DAFTAR ISI ………………………………………………………….. vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah …………………………………… 1
B. Identifikasi Pembatasan dan Perumusan Masalah .................. 6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian …………………………….. 7
E. Tinjauan Kajian Terdahulu …………………………………. 8
F. Metode Penelitian …………………………………………... 9
G. Sistematika Penelitian ……………………………………… 13
vii
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Kerangka Konseptual ……………………………………… 15
B. Kerangka Teori ………………….………………………… 16
C. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu …………….……….. 36
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA SENI MUSIK
A. Pengertian Perlindungan Hukum …………………………... 38
B. Hak Cipta yang Dilindungi ………………………………… 42
C. Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Musik di Indonesia … 46
BAB IV STATUS HUKUM ARANSEMEN LAGU
A. Kedudukan Aransemen sebagai Karya Turunan ………….. 49
B. Analisis Yuridis Terhadap Aransemen Lagu ………….…… 53
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ………………………………………………… 59
B. Rekomendasi ……………………………….………………. 60
viii
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………… 61
LAMPIRAN ......................................................................................... 62
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Industri musik di Indonesia sejatinya merupakan satu aspek kehidupan
masyarakat yang tak bisa dipisahkan dari kandungan materi sosial, budaya,
politik, bahkan hukum sekalipun. Muatan materi dari lagu tidak hanya
berkisar pada curahan hati berkenaan dengan rasa sedih dan bahagia,
melainkan juga dapat berisi saran bahkan kritik terhadap sosial
kemasyarakatan hingga pelaksanaan pengelolaan negara oleh pemerintah.1
Bentuk kebebasan berekpresi sesuai dengan pasal 27 huruf a Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjewantah salah satunya menjadi
alunan musik yang memiliki tujuan tertentu.2
Seiring berjalanya waktu musik –dari sudut pandang ekonomi- sendiri
telah menjadi lahan bisinis yang sangat menarik. Ketertarikan masyarakat
akan musik semakin meningkat terlebih bagi orang yang langsung
berkecimpung di dalam dunia musik saat ini seperti pencipta lagu penyanyi
lagu bahkan pemakai lagu yang akan mendapatkan manfaat sagat besar.
Keuntungan yang diperoleh daripada pihak langsung dapat dirasakan baik
secara materi atau moril serta kepopuleran. Keuntungan dari perkembangan
industri musik tersebut jelas secara ekonomis mendorong perekonomian
negara dewasa ini.
Dari segi sosial dan politik, musik juga dapat digunakan sebagai
sarana untuk menyampaikan kritik sosial maupun kritik terhadap kebijakan
1 Akhmad Zaini, Kritik Sosial, Pers dan Politik Indonesia,cet.II (Yogyakarta: UII Press, 1999) h.
49 2 http://www.softilmu.com/2015/11/Pengertian-Fungsi-Unsur-Unsur-Seni-Musik-Adalah.html/
diakes pada: Minggu, 8 Juli 2017
2
politik nasional.3 Tidak hanya itu, dari segi budaya telah tentu beberapa musik
berkaitan erat dengan budaya daerah, budaya nasional bahkan kearifan lokal
sekalipun dimana Indonesia merupakan Negara yang memiliki ragam social
dan budaya disertai dengan lagu daerahnya masing.
Lagu merupakan suatu ekspresi seseorang yang dapat dilandasi oleh
faktor sosial, kepribadian, pengalaman maupun budaya seseorang. Oleh
karena itu, musik tidak hanya terdiri atas bacaan teks yang diiringi
gendrungan suara alat musik melainkan berbagai hal dan orientasi dapat
disampaikan melalui lantunan musik. Selanjutnya, tata aturan tentang
perindustrian musik telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia. Peraturan itu mencakup beberapa hal seperti; pengaturan
berkaitan dengan makna dan penggunaan bahasa.
Tidak hanya itu, pengaturan musik juga berkaitan dengan pengaturan
hak kekayaan intelektual, penyebarluasan serta penjaminan atas karya seorang
pencipta musik. Pasalnya, musik sejatinya merupakan produk kreatifitas
seseorang atau group tertentu yang secara legal formal diatur mengenai
pengabsahan hak ciptanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Hak cipta merupakan hak eksklusif seorang pencipta untuk menguasai
yang timbul seketika dari tindakan deklaratif tanpa ada pembatasan sama
sekali sesuai.4 Hak cipta terbagi pada dua komponen, yaitu; hak ekonomi
yang berarti bahwa hak eksklusif seorang pencipta atas suatu hal dengan
tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, dan hak moral yang berarti
bahwa suatu hak yang melekat pada diri seorang pencipta meskipun status hak
3 http://mediapublica.co/2016/02/17/musik-sebagai-medium-kritik-sosial/ diakses pada : Minggu,
19 Maret 2017 4 Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2012) h. 61
3
ciptanya telah dialihkan kepada orang/subjek hukum lain. Kedua hak tersebut
mencerminkan dua prinsip utama dalam teori hak cipta yang diterapkan di
Negara Indonesia dimana hak ekonomi merupakan suatu hak yang dapat
dialihkan atau diberikan kepada orang lain, sementara itu, hak moral
merupakan hak yang tidak dapat dialihkan bahkan dikurangi sedikitpun.5
Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 40 (ayat) 1 huruf e Undang-
Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa musik termasuk
dalam ciptaan yang dilindungi. Perlindungan tersebut juga memuat arti bahwa
terdapat hak paten pencipta terhadap karya musiknya tersebut sehingga dapat
diartikan bahwa sebuah karya musik secara penuh berada dalam penguasaan
penciptanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.6
Timbulnya hak cipta atas suatu karya cipta didasarkan pada beberapa
prinsip seperti berikut:7
1. Perlindungan terhadap ide yang berwujud dan orisinil
Suatu hasil karya yang berawal dari gagasan atau ide kreatifitas
seseorang yang telah diwujudkan dalam pelbagai bentuk yang
kongkret dan berkedudukan murni.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya
Labelisasi karya cipta timbul seketika manakala seseorang
telah dengan asli menciptakan suatu hasil karya yang dihasilkan
dari kreatifitas dan gagasan sendiri.
3. Hak cipta atas karya cipta merupakan suatu hak yang diakui
hukum tidak serta merta harus dalam penguasaan fisik
5 M. Hutauruk, Peraturan Hak Cipta Nasional, (Jakarta: Eirlangga, 1982) h. 11
6 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, cet.IV (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2004) h. 58
7 Andi Nuroktaria, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Kegiatan Fotokopi Buku” . (Skripsi S-
1 Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2015) h. 20
4
4. Hak cipta bukanlah hak mutlak
Sejatinya hak bukanlah suatu yang bersifat mutlak (absolute)
melainkan suatu yang berada dalam kekuasaan terbatas (limited monopoli).
Secara yuridis lagu dengan hak cipta yang telah meninggal tersebut telah
secara legal formal di miliki oleh seseorang sesuai dengan peratuaran tentang
hak kekayaan intelektual.8
Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang
Hak Cipta berbunyi:
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan
tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Setiap Orang yang
dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak
Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau
huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (4) Setiap Orang
yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
8 Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakrta:
Raja Grafindo Persada, 2004) h. 3
5
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Terdapat realitas hukum baru yang terjadi dalam perkembangan
industri musik yakni adanya daur ulang/aransemen lagu lama –yang telah
ditetapkan secara sah sebagai hak cipta seseorang/group band tertentu- oleh
group band atau seorang musisi solo baru. Selanjutnya, hasil dari aransemen
lagu lama tersebut dimuat dalam album resmi yang dirilis oleh group/person
yang mengaransemen lagu tersebut.9
Selanjutnya, fenomena aransemen terhadap lagu popular yang dimiliki
oleh penyanyi sebelumnya baik dengan pencipta yang masih hidup ataupun
bahkan dengan pencipta yang sudah meninggal. Sebagai contohnya band
Noah yang mengaransemen lagu Crisye yang berjudul “Andaikan Kau Datang
Kembali.” Dan band Lyla yang telah mengaransemen lagu Krisna Sadrach
yang berjudul “Sampai di Sini”.
Pada realitasnya, terdapat banyak band atau penyanyi solo yang sudah
mengaransemen lagu-lagu lama. Fenomena ini kemudian melahirkan
pemahaman bahwa aransemen merupakan hal yang lumrah dan biasa sering
terjadi atau sesuatu yang tidak asing lagi dalam dunia perindustrian musik di
Indonesia. Terciptanya aransemen lagu tentu tidak terjadi tanpa alasan,
melainkan banyak tujuan yang ingin dicapai oleh arranger seperti; menarik
simpati masyarakat, menaikkan popularis serta tujuan-tujuan lainnya.
Terlepas dari banyak dan seringnya aransemen serta variatifnya tujuan
pelaksanaan aransemen lagu, perlu diketahui bahwa keuntungan publikasi
aransemen dominan kembali pada pihak arranger, terlebih apabila aransemen
dilakukan terhadap lagu yang penciptanya sudah meninggal dunia. Kejadian
9 http://celebruty.okezone.com/read/2016/08/02/205/1453445/kasus -hak-cipta-band-radja-dan-
rumah-karoeke-semakin-panas/ diakses pada: Senin, 9 Juli 2017
6
ini sekurang-kurangnya berpengaruh pada nama baik serta popularitas
penciptanya sendiri yang notabene hal itu merupakan bagian dari hak moral
yang melekat secara kuat dalam nama seorang pencipta lagu. Tidak hanya itu,
dari aspek financial pun tentunya akan terpengaruh mengingat keuntungan
ekonomi menjadi terbagi dengan adanya pihak yang mengaransemen.
Keadaan terakhir di atas menimbulkan perbedaan bahkan seringkali
menimbulkan sengketa kepemilikan atas karya musik tersebut. Hal ini
tentunya menjadi problematika hukum mengingat lagu tersebut sebelumnya
telah memiliki ketentuan hak cipta yang sah atas seseorang/group band sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik
untuk menulis penelitian skripsi dengan judul : STATUS HUKUM
ARANSEMEN LAGU DENGAN HAK CIPTA ORANG YANG TELAH
MENINGGAL DUNIA (Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta)
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tema
penelitian. kegiatan yang dilakukan tersebut dapat bersifat penelaahan empiris
baik terhadap sebuah fakta hukum maupun terhadap gejala-gejala hukum yang
terjadi di lapangan, dan bersifat kajian teoritik.
Dalam menemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan
dengan tema penelitian peneliti melakukan serangkaian aktifitas sebagai
berikut :
1. Melakukan diskusi terkait fakta-fakta hukum yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7
2. Berusaha menelaah lebih dalam terhadap faktor penyebab
terjadinya fakta hukum
3. Meninjau korelasi fakta hukum dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Batasan Masalah
Aransemen lagu lawas oleh penyanyi solo/group band saat ini memang
beragam faktor yang menyebabkanya antara lain adalah karena groupband
bubar atau penyanyi memang telah tidak aktif di dunia permusikan
sekarang ataupun telah meninggal dunia, maka dari itu peneliti membatasi
hanya lagu yang penyanyinya telah meninggal dunia.
3. Rumusan Masalah
a. Bagaimana status hukum kepemilikan lagu dengan hak cipta orang yang
telah meninggal?
b. Bagaimana mekanisme hukum proses aransemen lagu dengan hak cipta
orang yang telah meninggal?
c. Bagaimana implikasi hukum terhadap status aransemen lagu yang
penciptanya telah meninggal dunia?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui status hukum kepemilikan lagu dengan hak cipta
orang yang telah meninggal.
b. Untuk mengetahui mekanisme hukum terhadap proses aransemen
terhadap lagu dengan hak cipta yang telah meninggal.
c. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap status aransemen lagu
yang penciptanya telah meninggal dunia.
2. Manfaat Penelitian
8
a. Bagi peneliti, untuk menambah dan memperdalam ilmu tentang hak
cipta.
b. Bagi akademisi, sebagai tambahan referensi untuk mempermudah
pihak yang berkepentingan yang ingin melakukan penelitian dengan
objek yang sama.
c. Bagi pembaca, agar para pembaca dapat mengerti arti perlindungan
hukum terhadap hak cipta lagu yang penciptanya telah meninggal
dunia.
D. Tinjauan Kajian Terdahulu
1. Judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di
Media Internet”. Skripsi ini ditulis oleh Riviantha Putra, Fakultas Syariah
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
Skripsi tersebut membahas tentang hak cipta terhadap lagu akan tetapi
kami memiliki objek yang sangat berbeda skripsi tersebut lebih menitik
beratkan kepada lagu dan musik di internet seperti downlad illegal
sementara skripsi yang peneliti angkat lebih menitik beratkan terhadap
aransemen lagu lawas
2. Judul: “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap
Pemberian Lisene Karya Cipta Lagu”. Skripsi ini ditulis oleh Kurnialatif
Triono, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. Skripsi ini membahas tentang jaminan
hukum terhadap pemegang hak cipta lagu berkaitan dengan pemberian
lisensi lagu dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan serta
dengan melihat subjek pemegang hak cipta berdasarkan teori hak cipta
yang berlaku di Indonesia. Berbeda dengan skripsi tersebut, peneliti
beranjak dari tinjauan hak cipta serta perlindungannya pada mekanisme
aransemen lagu dengan hak cipta orang yang telah meninggal dunia.
9
3. Judul: “Hukum Hak Kekayaan Intelektual”. Buku ini ditulis oleh
Ermasnjah Djaja, diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Buku ini
membahas mengenai materi hak kekayaan intelektual secara menyeluruh
baik berkaitan dengan bentuk dan macam perlindungan hak kekayaan
intelektual serta implementasi hukum berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Perbedaannya dengan penelitian skripsi ini adalah
bahwa pada penelitian skripsi ini peneliti menggunakan metode deduktif
dengan mendudukan aransemen lagu dengan hak cipta orang yang telah
meninggal dunia ditinjau dengan peraturan perundang-undang yang
berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014
tentang Hak Cipta.
4. Judul: “Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dan Hak Kekayaan
Intelektual”. Artikel ini ditulis oleh Nahrowi, Dosen Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dimuat
dalam Jurnal Falsafah dan Budaya Hukum, 2016. Artikel ini menjelaskan
tentang tinjauan teori Hak Kekayaan Intelektual terhadap pembajakkan
atau plagiat berikut penjabaran mengenai kategori prilaku yang termasuk
ke dalam plagiatisme karya cipta. Artikel tersebut berbeda dengan
penelitian skripsi ini yang mengkhususkan pembahasan pada pola jaminan
hak cipta dan langkah antisipatif dari plagiatisme dalam aransemen lagu
dengan hak cipta orang yang telah meninggal dunia.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
10
Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan
melalui tahapan yang berkesinambungan dan sistematis dengan
pendekatan dan cara berfikir yang kritis, analitis dan konsisten.10
Tahapan-tahapan tersebut di atas ditempuh dalam upaya menjawab
suatu permasalahan yang diteliti dengan menuju kajian yang tuntas
sehingga menghasilkan jawaban yang ilmiah. Ilmu merupakan
pengetahuan yang di dapatkan lewat metode ilmiah. Karena ideal dari
ilmu adalah interelasi yang sistematis dari fakta fakta dengan
menggunakan pendekatan kesangsian sistematis.11
Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian
yuridis normatif atau deskriptif analisis yaitu penggambaran suatu
permasalahan dengan munggunakan data dan fakta yang ada lalu di
analisis untuk mengambil kesimpulan di akhir tulisan yang merupakan
kategori penelitian sekunder. Peneltian yuridis normatif adalah penelitian
yang mengkaji bahan-bahan documenter atau studi kepustakaan dengan
acuan peraturan-peraturan atau norma yang berlaku.12
Selanjutnya, penelitian ini juga dilakukan dengan memenggunakan
tiga pendekatan, yaitu:13
a. Pendekatan norma peraturan perundang-undangan (Statue
Approach)
10
Ilmu pengetahuan yang benar adalah apa yang bisa diterima akal dan berdasarkan fakta
empiris. Muhamad Zainudin, Metodologi Penelitian, (Surabaya: FPs Universitas Airlangga, 1990) h. 1 11
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, cet. Ke-15 (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2015) h. 26
12
Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2001) h. 41 13
Johny Ibrahim, Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2007) h.
299-302
11
Pendekatan ini merupakan langkah pengumpulan data sebagai
bahan penelitian dengan mempertimbangkan norma peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Upaya pendekatan tersebut digunakan untuk melihat kehendak
hukum (Staats Will) sehingga memberikan gambaran informasi
tentang Does Sein dan Does Sollen terkait tema penelitian. Dengan
kata lain, melalui pendekatan tersebut akan dapat dipisahkan
secara jelas antara tinjauan hukum yang berlaku dengan realitas
yang terjadi.
b. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Dalam pendekatan ini seorang peneliti melakukan pengumpulan
data yang berkisar pada suatu fenomena yang kemudian dijadikan
sebagai tema penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan
pengumpulan data tentang aransemen lagu atau daur ulang hak cipta
karya dengan hak cipta orang yang telah meninggal dunia untuk
mengetahui rangkaian terjadinya fenomena sehingga dapat ditarik
kesimpulan bahwa terdapat ketidakberlakuan hukum atau kekosongan
hukum mengenai fenomena tersebut.
c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan ini adalah suatu upaya pengumpulan data yang
didasarkan pada tinjauan teoritis atau tinjauan konseptual mengenai
tema penelitian. Dalam hal ini adalah teori tentang hak cipta sebagai
bagian dari hak kekayaan intelektual, teori hak asasi manusia dan teori
serta teori kepentingan.
Penelitian yang peneliti tempuh berada pada pijakan normatif dalam
menemukan jawaban atas pertanyaan melalui peninjauan terhadap
literature-literatur ilmiah. Adapun data normatif yang digunakan dalam
penelitian Skripsi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun
12
2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan
asas dan norma doktriner serta inventarisasi pendapat para pakar dengan
tujuan untuk menemukan jawaban sesuai dengan fokus penelitian ini.
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah
sebagai berikut:
a. Data primer merupakan bahan penelitian yang bersifat pokok
sehingga memiliki orotitas dibandingkan bahan penelitian lainnya
yang didapatkan secara langsung dilakukan dengan cara
wawancara atau observasi pengamatan terhadap tema proses
aransemen lagu dengan hak cipta orang yang telah meninggal
dunia.14
b. Data sekunder merupakan data yang berada di bawah level data
primer dalam memberikan data-data berkaitan dengan tema
penelitian. Bahan sekunder meliputi literatur kepustakaan dalam
bidang hukum baik berbentuk buku, jurnal hukum dan bentuk
lainnya.
c. Data tersier merupakan data tambahan yang mendukung serta
berkaitan dengan tema penelitian. Bahan atas data tersier diperoleh
dari dokumen seperti buku heurmeneutika hukum, buku musik dan
dokumen lainnya.
3. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan jenis penelitian normatif yuridis pengumpulan data
dibedakan ke dalam dua kategori data, yaitu; data primer dan data
sekunder. Mengenai pencarian data primer dilakukan secara aktif dengan
mencari dokumen secara langsung baik dari database yang bersifat khusus
maupun database yang bersifat umum, dan dilakukan secara manual
14
Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) h. 253
13
dengan memberikan kuesioner secara langsung terhadap narasumber atau
pakar hukum berkaitan dengan tema penelitian.
Adapun pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara pencarian
referensi baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, naskah
publikasi maupun dokumen dalam bentuk lainnya.
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Setalah bahan-bahan sebagaiman dijelaskan di atas berhasil
dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan data melalui tahapan
pengklasifikasian data secara hierarkis, penafsiran kuivalensi data serta
penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu
menarik kesimpulan dari permasalahan tertentu pada permasalahn yang
secara umum.
Dalam hal analisis data, peneliti menggunakan metode penafsiran
perbandingan (Comparatif Analityc Method) yaitu dengan
membandingkan antara satu data dengan data yang lainnya untuk
menghasilkan suatu proposisi yang valid untuk kemudian dicermati secara
detail, tuntas dan konsisten.
5. Teknik Penulisan
Dalam penelitian Skripsi ini, peneliti mengacu pada buku pedoman
penelitian Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017.
F. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah peneliti dalam membahas skripsi yang berjudul
“STATUS HUKUM ARANSEMEN LAGU DENGAN HAK CIPTA
ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA (Tinjauan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)” berikut gambaran
singkat sistematika skripsi tersebut :
BAB I : PENDAHULUAN meliputi latar belakang masalah,
14
rumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review studi
terdahulu, metode penelitian dab sistematika penelitian.
BAB II : LANDASAN TEORI di dalam bab ini menjelasakan definisi hak
cipta atas lagu dan musik, hak cipta, lagu dan musik
BAB III : PERLINDUNGAN HAK CIPTA dalam bab ini memberikan
bahasan tentang status hukum, mekanisme hukum terhadap lagu yang di
aransemen, perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu kepada orang yang
telah meninggal.
BAB IV : PEMBAHASAN membahas tentang deskripsi penelitian yang
meliputi kajian tentang prosedur hukum aransemen lagu lawan dengan hak
cipta orang yang telah meninggal dunia oleh musisi dan/atau group band lain.
BAB V : KESIMPULAN di dalam bab ini dimuat tentang kesimpulan, kritik
dan saran atas penelitian ini.
15
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
1. Kerangka Konseptual Pengertian Hak Cipta
Segala sesuatu yang ada tidak pernah terlepas dari unsur yang ada
sebelumnya.1 Hubungan kontinuitas tersebut melahirkan beberapa produk
ilmiah seperti teori sebab-akibat (kausalitas), teori hegemoni bahkan
dalam cakupan satu disiplin ilmu sekalipun. Pemahaman terhadap
hubungan kontinuitas pada akhirnya melahirkan beberapa kesepakatan
bahkan menjadi suatu norma hukum serta etika yang disepakati oleh
masyarakat hingga berlaku menjadi aktifitas keseharian yang berulang
secara terus menerus. Dalam kontruksi asas kausalitas setiap fenomena
akan terjadi secara kasuistik dan berkesinambungan hingga menjadi suatu
rangkaian fenomena yang rasional dan logis. Paradigma ini juga dapat
digunakan dalam memahami asal-usul mengenai hukum dan hak kekayaan
intelektual (HAKI).
1. Hak Eksklusif
Hak eksklusif adalah yang semata-mata diberikan kepada pencipta
sehingga tidak ada lagi pihak lain yang memanfaatkan karya
tersebut tanpa didasari oleh izin dari pecipta tersebut.2 Dalam hak
eksklusif terdapat hak eksploitasi atas seorang pencipta yang
dalam keadaan apapun dan dimana pun yang tidak dapat dihalangi
oleh pihak atau kebijakan dari pihak lain.
2. Hak Moral
Hak moral adalah hak yang sejatinya melekat pada diri seorang
pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus
1 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, cet.III (Yogyakarta: Kanisius, 1995) h. 85
2 Henry Soelistyo, Hak Cipta tanpa Hak Moral, (Jakarta: Rajawali Press, 2011) h. 49
16
dengan tanpa alasan apapun.3 Eksistensi hak moral tidak dapat
digeser oleh siapapun meskipun hak ekonomi telah dialihkan.
Hanya saja, hak moral dapat berpindah apabila seorang pencipta
telah meninggal dunia dimana sebelum meninggalnya mewasiatkan
tentang peralihan hak moral atas suatu karya cipta tersebut.
3. Hak Ekonomi
Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta
untuk mendapat keuntungan ekonomis dari suatu karya yang telah
diciptakannya.4 Hak ekonomi tidak hanya diartikan pada keuntungan
finansial semata melainkan juga mencakup segala aspek berkaitan dengan
pemanfaatan karya tersebut. Dalam hak ekonomi sedikitnya terdapat
beberapa gambaran tindakan sebagai ejawantah yaitu sebagai berikut:5
Aransemen adalah penyesuaian komposisi musik dengan nomor
suara penyanyi atau instrument lain yang didasarkan pada sebuah
komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah.6
Penyesuaian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengelaborasi segala
kondisi menjadi sumbangsih baik untuk kepentingan pihak arranger
maupun untuk mengingatkan public pada pencipta lagu asalnya.
A. Kerangka Teori
3 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual , (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2004) h. 76
4 Agus Sardjono, Hak Cipta dalam Desain Grafis, (Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008)
h. 8
5 Eddy Darmian, Hukum Hak Cipta, Edisi-2, cet.III (Bandung: PT. Alumni, 2009) h. 36
6 http://id.m.wikipedia.org/wiki/aransemen/ diakses pada: Senin, 18 September 2017
17
Segala sesuatu yang ada tidak pernah terlepas dari unsur yang ada
sebelumnya.7 Hubungan kontinuitas tersebut melahirkan beberapa produk
ilmiah seperti teori sebab-akibat (kausalitas), teori hegemoni bahkan
dalam cakupan satu disiplin ilmu sekalipun. Pemahaman terhadap
hubungan kontinuitas pada akhirnya melahirkan beberapa kesepakatan
bahkan menjadi suatu norma hukum serta etika yang disepakati oleh
masyarakat hingga berlaku menjadi aktifitas keseharian yang berulang
secara terus menerus.
1. Pengertian Hak Cipta
Segala sesuatu yang ada tidak pernah terlepas dari unsur yang
ada sebelumnya.8 Hubungan kontinuitas tersebut melahirkan beberapa
produk ilmiah seperti teori sebab-akibat (kausalitas), teori hegemoni
bahkan dalam cakupan satu disiplin ilmu sekalipun. Pemahaman
terhadap hubungan kontinuitas pada akhirnya melahirkan beberapa
kesepakatan bahkan menjadi suatu norma hukum serta etika yang
disepakati oleh masyarakat hingga berlaku menjadi aktifitas keseharian
yang berulang secara terus menerus. Dalam kontruksi asas kausalitas
setiap fenomena akan terjadi secara kasuistik dan berkesinambungan
hingga menjadi suatu rangkaian fenomena yang rasional dan logis.
Paradigma ini juga dapat digunakan dalam memahami asal-usul
mengenai hukum dan hak kekayaan intelektual (HAKI).
Dalam konsepsi hukum dan hak kekayaan intelektual terdapat
hubungan yang tidak terpisahkan antara seseorang yang telah
menciptakan suatu karya –dalam bentuk apapun- dengan ciptaannya,
sehingga senantiasa selalu terkait satu sama lain dalam dan untuk
7 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, cet.III (Yogyakarta: Kanisius, 1995) h. 85
8 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, cet.III (Yogyakarta: Kanisius, 1995) h. 85
18
jangka waktu yang tidak ditentukan.9 Dalam keabadian hubungan
antara pencipta dengan tercipta terdapat beberapa kesepakatan yang
kemudian lahir dan dikonvensionalisasi serta dilegitimasi oleh norma
hukum positif sebagai hak untuk setiap individu seperti hak atas
kekayaan intelektual.
Selanjutnya, terdapat hubungan antar keseluruhan hak di atas
dengan hak kekayaan intelektual yaitu bahwa hak kekayaan intelektual
merupakan turunan atau salah satu bentuk konkret dari implementasi
hak sipol dan eksosbud di atas. Koherensi antara pengakuan terhadap
kedudukan seorang individu berlanjut pada pengakuan terhadap apa
yang telah diciptakan olehnya sendiri. Ikatan tersebut sekali lagi
merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan bahkan
senaniasa dijamin selamanya dalam suatu ikatan yang tidak
terpisahkan.
Hubungan antara pencipta dengan tercipta berbentuk
kepemilikan, penguasaan dan bahkan penyebarluasan kepada khalayak
umum. Bentuk-bentuk tersebut menjadi jaminan yang harus diakui
serta diatur oleh hukum yang berlaku sebagaimana diatur kemudian
dalam undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang
Hak Cipta dan peraturan lainnya.
Hak cipta merupakan hak paten yang dimiliki oleh seorang
terhadap sesuatu yang diciptakannya tanpa dapat dikurangi sedikitpun
baik dalam penguasaan, pengelolaan maupun publikasi sekalipun.10
Sifat paten atau permanent dalam hal tersebut berarti bahwa hak
9 Chairul Anwar, Hak Cipta: Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-Undangan Terbaru
Hak Cipta di Indonesia, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 1999) h. 87
10
Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori dan
Prakteknya di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) h. 5
19
tersebut melekat selamanya tanpa terbatas ruang dan waktu yang
pertanggungjawabannya terdiri dari beban social dan beban moral.
Beban sosial berarti bahwa suatu tercipta-pencipta
berkedudukan dalam satu hubungan di hadapan aspek kehidupan
social. Sementara itu, beban moral berarti pertanggungjawaban
seorang pencipta secara moriil untuk senantiasa
mempertanggungjawabkan terciptanya. Hak cipta muncul seiring
dengan perkembangan teknologi dan industrialisasi di negara modern.
Berawal dari istilah copyright di Eropa Barat tahun 1846 yang
digunakan bagi para pengarang buku, dimana hanya pengaranglah
yang memiliki kewenangan untuk memperbanyak dan mempublikasi
naskah buku tersebut.11
Hak cipta sejatinya merupakan bagian dari hak kekayaan
intelektual, termasuk di dalamnya terdapat hak kekayaan industri
seperti; hak patent, desain industri, merek, rahasia dagang dan hak
lainnya.12 Mengenai pengertian hak cipta terdapat beberapa pengertian
dari para ahli seperti berikut:
a. Soetan Mohamad Sjah
Dalam kongres dan seminar kebudayaan 2 di Bandung
bersama Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) ia
mengemukakan perluasan terjemah dari auteur yang semula
diterjemahkan hanya bagi pengarang kemudian diperluas
dengan mencakup pelukis, penggambar dan lainnya. Atas dasar
itulah mulai dikenali istilah hak cipta di Indonesia sebagai
bagian dari hak kekayaan intelektual.13
11
Michael Edenborough, Intellectual Property Law, (London: Cavendish Publishing
Limited, 1994) h. 12
12
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Seminar Hak Cipta, (Bandung: Binacipta, 1976) h.
45 13
JCT. Simorangkir, Undang-Undang Hak Cipta 1982, (Jakarta: Djambatan, 1982) h. 5
20
b. Masri Maris
Dalam bukunya –terjemahan dari buku copyright, highway
from guternberg to the celestial jukebox- menjelaskan bahwa
pengertian hak cipta adalah hak untuk memperbanyak suatu
karya ciptaan tertentu dan mencegah orang lain membuat
salinan atau jiplakan dari karya tersebut.14
Dari kedua pengertian di atas terdapat unsur-unsur pokok
mengenai hak cipta seperti; hak eksklusif, pencipta, karya tercipta,
penerima hak, publikasi dan hak memperbanyak. Keseluruhan hak
tersebut merupakan unsur pokok yang menjadi pijakan dasar dalam
menerapkan hak cipta serta dalam upaya perlindungan terhadap hak
cipta tersebut.
a. Hak Eksklusif
Hak eksklusif adalah yang semata-mata diberikan kepada
pencipta sehingga tidak ada lagi pihak lain yang memanfaatkan
karya tersebut tanpa didasari oleh izin dari pecipta tersebut.15
Dalam hak eksklusif terdapat hak eksploitasi atas seorang
pencipta yang dalam keadaan apapun dan dimana pun yang
tidak dapat dihalangi oleh pihak atau kebijakan dari pihak lain.
b. Hak Moral
Hak moral adalah hak yang sejatinya melekat pada diri
seorang pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau
dihapus dengan tanpa alasan apapun.16 Eksistensi hak moral
14
Paul Goldstein, Copyright, highway from guternberg to the celestial jukebox ,
Penerjemah: Masri Maris, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 1997) h. 13 15
Henry Soelistyo, Hak Cipta tanpa Hak Moral, (Jakarta: Rajawali Press, 2011) h. 49 16
OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2004) h. 76
21
tidak dapat digeser oleh siapapun meskipun hak ekonomi telah
dialihkan. Hanya saja, hak moral dapat berpindah apabila
seorang pencipta telah meninggal dunia dimana sebelum
meninggalnya mewasiatkan tentang peralihan hak moral atas
suatu karya cipta tersebut.
Hak moral merupakan ciri khas dari hak kekayaan
intelektual, termasuk hak cipta. Secara umum hak moral
mencakup hak untuk menjamin agar nama atau nama
samarannya tetap terdapat dalam ciptaannya. Kemudian
pencipta juga dapat mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi
atau perubahan lain terhadap karya ciptanya.17
Dalam hak moral, terdapat beberapa komponen pokok
sebagai berikut;
a. Hak Atribasi
Hak atribasi adalah pengakuan terhadap pencipta
asli yang telah menciptakan karyanya.18 Hak ini
mengharuskan pelekkatan nama –baik nama asli
maupun anonym- pencipta dalam karya ciptaannya.
Penggunaan hak atribasi ini dimaksudkan untuk
menghindari adanya kesalahan identifikasi yang tidak
akurat mengenai diri penciptanya dan menghindari
adanya pengakuan pihak lain terhadap karya ciptaan
tersebut.
b. Hak Integritas
17
Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips, cet. I (Bandung :PT.
Alumni, 2005), h. 121.
18
Henry Soelistyo, Hak Cipta tanpa Hak Moral, h. 109
22
Hak integritas adalah suatu hak yang berkaitan
dengan citra dan prilaku seorang pencipta.19 Melalui
hak ini, pencipta dapat menghindari adanya perusakkan,
pemotongan atau tindakan-tindakan lain yang
bermaksud mengadaptasi karya tersebut dengan suatu
kondisi dan tempat tertentu.
c. Hak Ekonomi
Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang
pencipta untuk mendapat keuntungan ekonomis dari
suatu karya yang telah diciptakannya.20 Hak ekonomi
tidak hanya diartikan pada keuntungan finansial semata
melainkan juga mencakup segala aspek berkaitan
dengan pemanfaatan karya tersebut. Dalam hak
ekonomi sedikitnya terdapat beberapa gambaran
tindakan sebagai ejawantah yaitu sebagai berikut:21
1) Hak untuk mempublikasikan atau menerbitkan
karya cipta (Right to Publish);
2) Hak penyiaran (Right to Broadcasting);
3) Hak Program Kabel (Cable Casting Right);
4) Hak Pinjaman Masyarakat (Public Lending Right);
5) Hak untuk mempertunjukkan atau
mempertontonkan karya cipta (Right to Perform);
6) Hak untuk mendistribusikan karya cipta baik
melalui tindakan pengedaran, penjualan, impor atau
pun menyewakannya (right to distribute) kepada
19
Henry Soelistyo, Hak Cipta tanpa Hak Moral, h. 111 20
Agus Sardjono, Hak Cipta dalam Desain Grafis, (Jakarta: Yellow Dot Publishing,
2008) h. 8 21
Eddy Darmian, Hukum Hak Cipta, Edisi-2, cet.III (Bandung: PT. Alumni, 2009) h. 36
23
pihak lain. Dalam hal pecipta memiliki hak
memperbanyak karya ciptanya dapat dibedakan
menjadi hak memperbanyak dan hak adaptasi;
7) Hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan
(droit de suite).22
Pengunaan hak ekonomi seperti di atas kemudian diperluas
implementasinya dengan melalui penambahan hak sewa dan hak
mekanis. Hak sewa berarti bahwa masyarakat (pihak lain) dapat
mempergunakan atau mengambil manfaat atas karya cipta tersebut
melalui tindakan sewa dengan pihak pencipta atau pemegang hak
cipta, sementara hak mekanis adalah hak dimana pihak lain dapat
mencetak atau memproduksi ulang karya tersebut seperti dalam
produksi ulang lagu untuk dimasukan ke dalam sebuah kaset atau
disk.23
2. Pendekatan Teori Hukum Mengenai Hak Cipta
1. Hak Kebendaan
Baranjak dari hubungan orang-perorangan dengan benda yang
dimilikinya –sebagaimana dalam pengertian hukum kebendaan-
lahirlah yang dinamakan dengan hak kebendaan. Hak kebendaan
adalah suatu hak atas kekayaan yang berlaku bagi setiap perseorangan
dan melekat pada setiap benda.24
Hak kebendaan bersifat absolut yang berarti hak yang dapat
dituntut pada setiap orang berkenaan dengan benda yang hak yang
dibawahinya. Hal ini berdasar pada sifat hak kebendaan yang selalu
22
Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) h. 21 23
Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, cet.III (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) h. 98 24
J. Satrio, Perikatan Pada Umumnya, (Bandung: PT. Alumni, 1999) h. 5
24
mengikuti kemanapun dia berada atau lebih dikenal dengan asas droit
de suite.
Dalam pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan
bahwa yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang
dijadikan hak milik. Selanjutnya, mengenai benda dalam hukum dan
hak kebendaan –dari sudut pandang wujudnya- dibagi menjadi dua
kategori, yaitu; benda berwujud dan benda tidak berwujud. Sementara
itu, dari sudut pandang keberadaannya benda dibedakan menjadi dua
kategori, yaitu; benda bergerak dan benda tidak bergerak. Klasifikasi
benda terakhir didasarkan pada keberadaannya yang terhubung atau
tidaknya dengan tanah. Benda bergerak adalah benda yang tidak
terhubung dengan tanah, sementara benda yang tidak bergerak adalah
benda yang terhubung dengan tanah.
Selanjutnya, hak kebendaan diklasifikan menjadi dua kategori,
yaitu:
a. Hak yang bersifat menikmati
Adalah hak yang dapat memberikan kenikmatan baik atas
bendanya sendiri seperti hak eigendom dan hak bezit, dan atas
benda orang lain seperti hak pakai dan hak mendiami.25
Wujud hak ini adalah seperti; hak milik, hak kedudukan
berkuasa, hak memungut hasil, hak pakai dan hak mendiami.
Selanjutnya, berkaitan dengan hak cipta perlu diketahui bahwa
dalam pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dijelaskan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu
barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat sepenuhnya,
asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak
mengganggu hak orang lain.
25
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta:
Liberty: 2000), h. 41
25
Adapun cara memperoleh hak milih adalah dengan
beberapa faktor sebagai berikut; pemilikan, perlekatan,
daluwarsa, pewarisan, penunjukkan, penjadian benda,
penarikan buannya, persatuan benda, pencabutan hak,
perampasan, pencampuran, pembubaran dari sebuah badan
hukum dan abandonnement.
Adapun habisnya status hak milik adalah dikarenakan
beberapa faktor, seperti; diperolehnya hak milik oleh orang lain
melalui cara perolehan hak milik, binasanya benda dan
pemegang hak milik melepaskan hak milik atas benda yang
dimilikinya.26
b. Hak yang bersifat menjamin
Adalah hak yang tidak secara langsung memberikan
kenikmatan melainkan memberikan kekuasaan dengan
keberadaannya. Dalam kategori hak kebendaan yang bersifat
menjamin terdapat tiga macam, sepeti: gadai, fidusia dan hak
tanggungan atas tanah.
Adapun asas dalam hukum kebendaan adalah seperti; asas
memaksa, asas dapat dipindahtangankan, asas individualitas, asas
totalitas, asas tidak dapat dipisahkan, asas prioritas, asas pencampuran,
asas perbedaan pengaturan bergerak dan tidak bergerak, asas publisitas
dan asas mengenai sifat perjanjian.
2. Hak Asasi Manusia
Lagu dapat menjadi salah satu alat untuk meluapkan perasaan
seseorang. Luapan ekspresi tersebut lahir atas jaminan kebebasan
berekspresi yang selanjutnya bermuara pada hak dasar manusia atau
lebih dikenal sebagai istilah hak asasi manusia.
26
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, h. 41
26
Scott Davidson –sebagai salah satu pakar hukum dan dan Hak
Asasi Manusia- menjelaskan bahwa hak asasi manusia bukanlah asal
dari segala yang kemudian menjewantah dalam beberapa aspek
kehidupan melainkan dari manifestasi hak yang lebih besar yaitu hak
dasar atau hak alam.27
Dalam penejelasannya, ia melihat bahwa pada dasarnya gerak serta
kebutuhan individu masyarakat senantiasa teratur dan diatur oleh sikap
dan pergerakan alam sehingga keseluruhan dari kebutuhan bahkan
pengakuan terhadap individu pun merupaka turunan dari hak global
yang dimiliki oleh alam semesta. Dari sudut pandang hubungan
manusia dengan negara (Vertikal) dan hubungan manusia dengan
manusia lain (horizontal) Hak Asasi Manusia dibedakan kepada dua
kovenan besar, seperti;28
a. Hak Sipil Politik
Hak sipil –notabene bagian dari Hak Asasi Manusia-
merupakan suatu hak yang berkaitan dengan kedudukan
individu masyarakat dalam pandangan dan pengakuan oleh
negara, hak untuk hidup, hak untuk mendapat kebebasan baik
kebebasan berfikir, kebebasan beragama, kebebasan
berpendapat, kebebasan berserikat maupun kebebasan untuk
mengkritik suatu negara.
Tidak hanya itu, dalam hak sipil dan politik juga terdapat
hak dimana setiap individu masyarakat dapat meminta atau
menuntut pertanggungjawaban kepada penguasa/pemerintah
mengenai pengelolaan dan jalanannya pemerintahan.
b. Hak Ekonomi Sosial dan Budaya
27
Scott Davidson, Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Grafity, 2008) h. 38 28
Scott Davidson, Hak Asasi Manusia, h. 56-62
27
Hak bagian ini merupakan hak yang berhubungan dengan
aspek kehidupan social antar sesama masyarakat, serta
hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan
perlakuan atau budayanya dan budaya kelompok masyarakat
lainnya.
Kedua kovenan hak asasi manusia tersebut di atas tidaklah selesai
sampai di sana melainkan melahirkan unsur baru seperti hak progressif.
Hak kategori terakhir hadir dan mulai didasari oleh masyarakat mengenai
hal-hal yang bersifat khalayan atau target. Keberadaan dari hak tersebut
tidak terlepas dari sifat manusia sebagai makhluk yang tidak pernas puas,
serta sikap skeptisisme manusia modern sehingga mendorong mereka pada
suatu angan-angan yang secara positifis tidak dapat
dipertanggungjawabkan.
3. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta
Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014
tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa pencipta adalah seseorang atau
sekelompok orang yang dengan inisatifnya melahirkan suatu karya cipta
atas dasar kemampuan berfikir, imajinasi, kecakapan, keterampilan dan
keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat
pribadi.29 Entitas pencipta tidak harus merupakan individu berkreasi
melainkan juga mencakup sekelompok orang yang dalam praktiknya
secara bersama saling memberikan masukan dalam pembuatan karya cipta
tersebut.
Selanjutnya, dalam angka 1 pasal 4 Undang-Undang Nomor 28
tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan pula bahwa seorang pencipta
secara otomatis menjadi pemilik hak cipta. Hal ini berbeda tafsir mengenai
pemagang hak cipta sehingga mengeluarkan dua proposisi yaitu; bahwa
29
Salinan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diunduh dari
website Sekretariat Negara; http://setneg.go.id/ pada: 18 September 2017.
28
seorang pencipta berkedudukan sebagai pemilik hak cipta dan dapat secara
bersamaan menjadi pemegang hak cipta, dan bahwa pemegang hak cipta
tidak selamanya harus berada pada seorang pencipta tersebut.30 Dua
proposisi tersebut jelas berbeda satu sama lain dimana terdapat potensi
peralihan status pemegang hak cipta dari pencipta kepada pihak lain.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak
Cipta yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah sebagai berikut:
a. Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pemegang
hak cipta adalah:
1) Orang yang namanya terdaptar dalam catatan ciptaan
umum dan pengumuman resmi tentang pendaftaran pada
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2) Orang yang namanya disebut ciptaan atau pengumuman
sebagai pencipta suatu ciptaan.
b. Kecuali terbukti sebaliknya, suatu ceramah yang tidak tertulis
dan tidak ada pemberitahuan penciptanya orang yang ceramah
dianggap penciptanya.
c. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang
diciptakan oleh dua orang atau lebih yang dianggap sebagai
pencipta adalah orang yang memimpin dan mengawasi
penyelesaian seluruh ciptaan tersebut atau orang yang
menghimpunnya dengan tidak mengurangi bagian dari ciptaan
masing-masing.
d. Jika suatu ciptaan dirancang seseorang diwujudkan dan
dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan
30
Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual , (Bandung: PT. Alumni,
2003) h. 114
29
pihak perancang, pencipta adalah orang yang merancang
pembuatan karya cipta.
e. Jika ciptaan dirancang dalam hubungan dinas dengan pihak lain
di lingkungan pekerjaannya pihak yang untuk dan dalam
dinasnya ciptaan itu dikerjakan oleh pemegang hak cipta
kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak tersebut dengan
tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila
penggunaan ciptaan itu diperluas ke luar hubungan pekerjaan
dinas.
f. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan atau berdasarkan
pesanan pihak yang membuat ciptaan tersebut adalah pencipta
sekaligus pemegang hak cipta kecuali apabila diperjanjikan
kondisi lain antara kedua belah pihak.
g. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal
daripadanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai
penciptanya badan hukum tersebut dianggap sebagai
penciptanya kecuali jika terdapat pembuktian sebaliknya.
h. Negara memegang hak cipta atas ciptaan hasil budaya rakyat
yang menjadi milik bersama apabila berhubungan dengan
pihak luar negeri.
i. Apabila suatu ciptaan tidak ditemukan penciptanya dan belum
diterbitkan maka negara menjadi pemegang hak cipta dengan
kepentingan seorang pencipta.
j. Jika suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya atau hanya
ditemukan nama samara/panggilan pencipta dan ciptaan
tersebut telah diterbitkan maka pihak penerbit berkedudukan
sebagai pemegang hak cipta tersebut untuk kepeningan
pencipta.
30
k. Jika suatu ciptaan yang telah diterbitkan tanpa diketahui nama
pencipta maka negara menjadi pemegang hak cipta untuk
kepentingan penciptanya.31
4. Pendaftaran Hak Cipta
Pendaftaran hak cipta dapat dilakukan secara langsung baik oleh
pencipta, pemegang hak cipta dan/atau kuasa dengan mengajukan surat
permohonan pendaftaran hak cipta kepada direktorat jenderal hak
kekayaan intelektual di kementrian hukum dan hak asasi manusia. Dalam
pasal 69 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
pengajuan permohonan harus memuat;
a. Nama pencipta atau pemegang hak cipta;
b. Tanggal surat permohonan pendaftaran hak cipta;
c. Tanggal lengkap persyaratan;
d. Nomor pendaftaran ciptaan.
Adapun tahapan permohonan pendaftaran hak cipta kepada
direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (HAM) adalah sebagai berikut:32
a. Melakukan Pengisian Formulir Pencatatan Hak Cipta
b. Melampirkan contoh ciptaan dan uraian ciptaan berupa judul
lagu, not balok atau not angka serta menulis syair lagu dalam
bentuk tulisan serta memberikan contoh lagu dalam bentuk CD.
c. Memberikan dokumen pendukung seperti kartu tanda
penduduk pemohon pendaftaran, surat kuasa apabila proses
permohonan pendaftaran dilakukan oleh kuasanya serta surat
pernyataan kepemilikan hak cipta.
31
Aryani Nauli Hasibuan, “Perlindungan Hak Cipta atas Karya Cipta Derivatif Dalam
Prakteknya; Studi Kasus Buku Ensiklopedia al-Quran: Al-Maushuah Al-Quraniyah Al-
Muyassarah” Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Univers itas Indonesia, 2011. 32
http://Hukumonline.com/klinik/detail/cl4454/tata-cara-pendaftaran-hak-cipta-lagu/
diakses pada: Sabtu, 7 September 2017
31
d. Membayar biaya registrasi sebesar Rp. 300.000
e. Verifikasi dokumen permohonan pendaftaran dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
f. Pemberitahuan mengenai kelengkapan dokumen permohonan
pendaftaran yang apabila masih terdapat kekurangan dokumen
maka pihak pemohon diberikan waktu maksimal 3 (tiga) bulan
guna melengkapi dokumen permohonannya.
g. Evaluasi dan penilaian oleh pihak Direktorat Jenderal HAKI
Kemenkumham terhadap dokumen permohonan pendaftaran
hak cipta untuk kemudian dikeluarkan surat pencatatan dalam
ciptaan umum maksimal 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak
permohonan tersebut diterima.
Pendaftaran pencatatan ciptaan umum sejatinya bukan merupakan
langkah untuk mendapatkan hak cipta melainkan hanya sebagai upaya
pendukung atas pengakuan hak cipta deklaratif dengan langkah
administratif.
Hak cipta di Indonesia sejatinya bertumpu pada deklarasi pencipta
atau pemegang hak cipta terhadap karya ciptanya atau dengan kata lain
hak cipta ditentukan berdasarkan tindakan deklaratif tidak dengan tindakan
adminsitratif. Hanya saja, terdapat keuntungan dari adanya pencatatan hak
cipta umum di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia sekurang-kurangnya adalah sebagai
berikut:
a. Antisipasi penggunaan dari pihak lain;
b. Antisipasi terjadi perselisihan pemegang hak cipta;
c. Alat meminta pembatalan pencatatan ciptaan umum yang
dilakukan tanpa hak oleh pihak lain.
32
Jelas bahwa pendaftaran ciptaan umum tidak berorientasi pada
didapatkannya status hak milik suatu karya melainkan hanya langkah
antisipasi kemungkinan sengketa atas penggunaan dan eksploitasi pihak
lain secara tidak sah.
5. Lisensi
Lisensi –dalam pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta- adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak
cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan
dan/atau memperbanyak ciptaannya dengan hak terkait disertai persyaratan
tertentu. Persyaratan dimaksud adalah materi-materi yang diberikan oleh
pemegang hak cipta sebagai batasan dari tindakan pihak lain dalam
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.
Selanjutnya, lisensi dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok,
seperti berikut:
a. Lisensi atas hak kekayaan intelektual
Adalah pemberian izin yang wilayah objeknya berkisar
pada kekayaan intelektual.33 Izin ini biasa dibatasi dengan
menggunakan syarat dan ketentuan serta wilayah penggunaan
atas izin. Dalam wilayah tersebut lisensi terbagi dalam
beberapa bentuk:
1) Lisensi kontraktual
Adalah izin yang dilakukan dengan melalui tahapan
negosiasi antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi
yang kemudian disepakati dalam suatu perjanjian untuk
33
http://id.m.wikipedia.org/wiki/lisensi/ diakses pada: Jumat, 16 September 2017
33
didaftarkan kepada direktorat paten di kementrian Hukum
dan Hak Asasi Manusia (HAM).34
2) Lisensi wajib
Adalah lisensi yang diberikan oleh suatu badan nasional
berwenang tidak dengan sukarela melainkan dengan
kepatuhan terhadap kewajiban.35
Implikasi dari lisensi wajib melahirkan keharusan
penggunaan secara wajar oleh pihak pemegang lisensi baik
terkait hak memperbanyak (right to reproduction), hak
untuk mempertontonkan (right to perform) maupun hak
untuk sewa dengan masyarakat atau pihak lain (public
lending right).
Istilah lisensi wajib dijelaskan dalam konvensi Berne
dengan mengganti kuasa eksploitasi pemegang hak cipta
dengan pembayaran royalty sebagai bukti dari
implementasi hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang
lisensi.
b. Lisensi massal
Lisensi masal adalah lisensi dari pemilik kepada
perorangan untuk menggunakan sebuah perangkat lunak dalam
satu computer. Rincian lisensi biasanya tertuang dalam
kesepakatan lisensi pengguna tingkat akhir (end user license
agreement).
c. Lisensi Merek/Jasa
34
Widjaja Gunawan, Lisensi, cet.I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) h. 17 35
“an authorization given a national authority to a person, without or aginst the consent
of the tittle-holder, for the exploitation for a subject matter protected by a patent or other
intellectual property right” Lihat: Carlos M Correa, Intellectual Property Right and the Use of
Compulsory License; Option for Developing Countries, Trade Working Papers 5 South Center,
Oktober, 1999.
34
Adalah izin yang diberikan oleh pemilik barang dan jasa
kepada individu atau perusahaan dengan tujuan agar individu
atau perusahaan tersebut dapat mendistribusikan sebuah produk
barang atau jasa dari pemilik dibawah sebuah merek dagang.
d. Lisensi Hasil Seni dan Karakter
Adalah izin yang diberikan oleh pemilik lisensi kepada
individu atau perusahaan terkait penyalinan dan pendistribusian
hak cipta material seni dan karakternya.
e. Lisensi Bidang Pendidikan
Lisensi di bidang pendidikan dimakusdkan pada pemberian
kewenangan yang dilakukan oleh pergruan tinggi terhadap
lulusannya untuk menggunakan gelar akademis sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Peralihan Hak Cipta
Status pemegang hak cipta dapat beralih dari pencipta ke pihak lain
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dalam pasal 16
ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
menjelaskan beberapa prosedur peralihan hak cipta sebagai berikut:36
a. Pewarisan
b. Hibbah
c. Wasiat
d. Perjanjian tertulis
e. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Dari beberapa faktor peralihan hak cipta seperti di atas dapat kita
klasifikasikan ke dalam tiga kelompok, seperti berikut;
a. Pencipta meninggal dunia
36 Salinan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diunduh dari situs:
http://setneg.go.id pada: Senin, 18 September 2017.
35
Sebagaimana disebutkan secara eksplisit oleh pasal 4 ayat
(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta bahwa mengenai hak cipta atas karya cipta –baik
setelah diumumkan status pemegang hak cipta maupun
sebelumnya- setelah pencipta dinyatakan meninggal dunia
maka hak cipta berada pada ahli waris atau penerima wasiat.
b. Penyerahan Legal oleh pencipta
Dalam hal peralihan hak cipta secara langsung dilakukan
oleh pencipta atau pemegang hak cipta dapat dilakukan melalui
adanya hibbah dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta dengan melalui perjanjian secara
tertulis dengan pihak lain.
c. Peran pihak lain
Peran pihak lain diartikan sebagai suatu bentuk intervensi
yang secara sah menurut hukum dalam menentukan peralihan
hak cipta. Prosedur seperti ini seperti adanya putusan
pengadilan atau badan penyelesaian sengketa lain berkaitan
dengan sengketa kepemilikan dan hak cipta.
Selanjutnya, dengan pertimbangan bahwa hak milik dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)37 dianggap sebagai
kebendaan yang bergerak dan tidak berwujud atau imateriil sehingga
peralihan terhadap hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan ataupun
tindakan-tindakan lain yang tidak formal dengan tujuan mengantisipasi
37
Pasal 507 KUHPerdata: “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu
benda dengan leluasa dan berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya,
asal tidak bersalahan dengan undang-undang, atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu
kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak orang lain; kesemuanya itu
dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar
atas ketentuan undang-undang dan ketentuan ganti tugi” Lihat: Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.
36
adanya kemungkinan eksploitasi illegal dan sewenang-wenang oleh pihak
lain.
Oleh karena itu, peralihan hak cipta harus mencakup kedua unsur
berikut; kemampuan atas benda atau hak yang menjadi hak miliknya dan
kemampuan untuk mengawasi, menguasai suatu benda yang menjadi
objek dari hak cipta tersebut seperti mengalihkan status hak cipta atau
bahkan menghapusnya.
B. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu
1. Judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di
Media Internet”. Skripsi ini ditulis oleh Riviantha Putra, Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2014. Skripsi tersebut membahas tentang hak cipta terhadap
lagu akan tetapi kami memiliki objek yang sangat berbeda skripsi
tersebut lebih menitik beratkan kepada lagu dan musik di internet
seperti downlad illegal sementara skripsi yang peneliti angkat lebih
menitik beratkan terhadap aransemen lagu lawas
2. Judul: “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap
Pemberian Lisene Karya Cipta Lagu”. Skripsi ini ditulis oleh
Kurnialatif Triono, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. Skripsi ini membahas
tentang jaminan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu berkaitan
dengan pemberian lisensi lagu dengan menginventarisir peraturan
perundang-undangan serta dengan melihat subjek pemegang hak cipta
berdasarkan teori hak cipta yang berlaku di Indonesia. Berbeda dengan
skripsi tersebut, peneliti beranjak dari tinjauan hak cipta serta
perlindungannya pada mekanisme aransemen lagu dengan hak cipta
orang yang telah meninggal dunia.
37
3. Judul: “Hukum Hak Kekayaan Intelektual”. Buku ini ditulis oleh
Ermasnjah Djaja, diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Buku
ini membahas mengenai materi hak kekayaan intelektual secara
menyeluruh baik berkaitan dengan bentuk dan macam perlindungan
hak kekayaan intelektual serta implementasi hukum berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaannya dengan
penelitian skripsi ini adalah bahwa pada penelitian skripsi ini peneliti
menggunakan metode deduktif dengan mendudukan aransemen lagu
dengan hak cipta orang yang telah meninggal dunia ditinjau dengan
peraturan perundang-undang yang berlaku dalam hal ini adalah
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
4. Judul: “Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dan Hak Kekayaan
Intelektual”. Artikel ini ditulis oleh Nahrowi, Dosen Fakultas Syariah
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
dimuat dalam Jurnal Falsafah dan Budaya Hukum, 2016. Artikel ini
menjelaskan tentang tinjauan teori Hak Kekayaan Intelektual terhadap
pembajakkan atau plagiat berikut penjabaran mengenai kategori
prilaku yang termasuk ke dalam plagiatisme karya cipta. Artikel
tersebut berbeda dengan penelitian skripsi ini yang mengkhususkan
pembahasan pada pola jaminan hak cipta dan langkah antisipatif dari
plagiatisme dalam aransemen lagu dengan hak cipta orang yang telah
meninggal dunia.
38
BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA SENI MUSIK
A. Pengertian Perlindungan Hukum
Gagasan konsepsi perlindungan hukum muncul dari para
pemikir aliran hukum alam seperti, Plato, Aristoteles dan Zeno.
Mereka menggambarkan hukum sebagai satu aturan tuhan yang
bersifat umum (univers) dan abadi. Dalam pandangan mereka juga
dikatakan bahwa hukum merupakan bayangan atas prilaku
manusia yang kemudian menjadi suatu hukum atau moral
kontraktual.1
Hubungan hukum dan moralitas menjadi tumpuan
keberlangsungan hidup masyarakat sehingga pada dasarnya
masyarakat mengakui adanya pemenuhan baik secara hukum
maupun moralitas terhadap apa yang mereka lakukan. Hal ini
kemudian yang menjadi gejala awal perlindungan hukum.2
Selain itu, gejala awal muncul perlindungan hukum
didasarkan pada pendapat Fitzgerald yang menjelaskan teori
perlindungan hukum salmond dengan mengatakan bahwa hukum
bertujuan untuk mengintegrasi dan mengkoordinasikan berbagai
kepentingan dalam masyarakat karena dalam interaksi timbal balik
masyarakat pemenuhan atas perlindungan hukum terhadap
1 Hans Kelsen, General Thoery of Law and State, Penerjemah: Raisul
Muttaqien, cet.IX, (Jakarta: Penerbit Nusa Media, 2014) h. 12 2 Darji Darmodihardjo dan Sidharta, Pokok-Poko Filsafat Hukum, (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2006) h. 87
39
kepentingan salah satu pihak hanya dapat dilakukan dengan
membatasi pemenuhan kepentingan pihak lain.
Fitzgerald berpandangan mengenai teori perlindungan
hukum salmond dipengaruhi aliran realisme hukum dimana hukum
melihat rakyat sebagai satuan subjek hukum yang independen,
tidak melihat komulasi prilaku masyarakat sebagai komunitas yang
di dalamnya terbentuk kaidah-kaidah dan norma sebagai bahan
baku hukum.3
Perlindungan hukum adalah suatu upaya pemberian
pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikkan orang lain
dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar
mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh
hukum.4 Pengertian lain mengenai perlindungan hukum
dikemukakan oleh beberapa ahli berikut:
1. Phillip M. Hadjon.
Ia mendefinisikan perlindungan hukum sebagai
tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan
represif.5 Dalam penjelasannya, ia mendudukkan
hukum tidak hanya sebagai algojo yang datang setelah
fenomena terjadi melainkan juga hadir sebelum
terjadinya suatu fenomena atau yang lebih dikenal
sebagai hukum yang bersifat mengatur.
3 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, cet.III (Yogyakarta: Kanisius, 1995) h. 104
4 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) h. 53
5 Phillip M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , (Surabaya:
PT. Bina Ilmu, 1987) h. 29
40
2. Satjipto Rahardjo
Ia mendefinisikan perlindungan hukum sebagai
perlindungan hukum yang ditujukan untuk melindungi
hak asasi manusia dengan tujuan untuk mewujudkan
perlindungan yang tidak hanya bersifat adaktif dan
flexible melainkan juga prediktif dan antisipatif.6
Dari kedua definisi perlindungan hukum bagi rakyat seperti
di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum dapat
dibedakan menjadi dua kategori, seperti berikut:
1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum yang dilakukan sebagai
tindakan pencegahan atau antisipasi terjadinya sengketa
dalam masyarakat. Dalam penerapannya di Indonesia
perlindungan hukum preventif dimuat dalam sautu
peraturan formal yang dikeluarkan oleh negara sebagai
pedoman hidup bersama dalam cakupan wilayah suatu
negara.
Sebagai contoh dari perlindungan hukum preventif
adalah peraturan perundang-undangan sebagaimana
dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.
6 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, h. 54
41
2. Perlindungan Hukum Represif
Berbeda dengan perlindungan hukum preventif,
perlindungan hukum represif adalah perlindungan
hukum yang dilakukan sebagai tindakan terhadap suatu
fenomena atau sengketa yang tejadi di masyarakat.
Dengan kata lain, perlindungan hukum hadir sebagai
upaya evaluatif atas fenomena hukum yang terjadi di
masyarakat.
Kedua kategori perlindungan hukum sejalan dengan sifat
hukum yang mengatur dan memaksa. Dalam kajian pengantar ilmu
hukum dijelaskan bahwa karakter hukum positif di Indonesia
terbagi ke dalam dua kategori yaitu; mengatur dan menetapkan.7
Persinggungan antara kedua karakter tersebut bersifat kontinuitas
dimana hukum pada awalnya hanya mengatur kehidupan
masyarakat kemudian berlanjut pada sebuah ketetapan baik
berkaitan dengan penyelesaian sengketa maupun selain maupun
dengan wilayah lain.
Sesuai dengan sifat umum hukum (universality) wilayah
perlindungan hukum juga bersifat umum mencakup berbagai aspek
kehidupan masyarakat seperti ekonomi, social, budaya dan aspek
lainnya. Dalam hal ini juga jelas terdapat perlindungan hukum
mengenai hak cipta di Indonesia sebagimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
7 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , cet.VII
(Jakarta: Balai Pustaka, 1986) h. 17
42
Logika penerapan terhadap dua kategori perlindungan
hukum seperti dijelaskan di atas bahwa undang-undang tersebut
hadir sebagai perlindungan hukum preventif dan juga memuat
beberapa pasal mengenai perlindungan hukum represif seperti
penetapan atas upaya penyelesaian mengenai sengketa hak cipta.
B. Hak Cipta Yang Dilindungi
Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta menginventarisir karya cipta yang dilindungi,
sebagai berikut:8
1. Buku, Program Komputer, Pamflet, Perwajahan karya
tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain sejenis dengan
itu;
3. Alat peraga yang diciptakan untuk kepentingan
pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau music dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musical, tari, koreografi,
pewayangan dan pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, seni
ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan
seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik;
8 Salinan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, diunduh
dari website: http://setneg.go.id/ diakses, pada Jumat, 16 September 2017.
43
10. Fotografi;
11. Sinematografi;
12. Terjemahan, Tafsir, saduran, bunga rampai, database
dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
Di dalam Rome Convention mengatur juga bahwa:
1. Pertunjukkan yang Dilindungi.
Disini diatur tentang kondisi yang harus dipenuhi agar
pertunjukkan dapat dilindungi.
2. Rekaman Suara yang Dilindungi.
Prinsip national treatment berlaku bagi rekaman suara
dan juga diterapkan terhadap organisasi penyiaran.
3. Hak Reproduksi bagi Produser Rekaman Suara
Produser rekaman suara berhak melarang reproduksi
langsung maupun tidak langsung atas rekaman suara
mereka9
Terhadap komponen-komponen karya cipta di atas terdapat
perlindungan hukum atas hak eksklusif pencipta atau pemegang
hak cipta, hak moral, hak ekonomi dan hak terkait sebagaimana
dijelaskan dalam bab sebelumnya. Tidak hanya itu, pada dasarnya
hak cipta pun melindungi karya-karya turunan baik hasil dari
penyesuaian atau adaptasi dengan tanpa merubah komponen awal
karya cipta, derivasi karya cipta maupun pengalihwujudan atau
transformasi dalam bentuk karya cipta yang baru.
9 Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips, cet. I (Bandung :PT.
Alumni, 2005), h. 53.
44
Perlindungan dimaksud adalah perlidungan mengikat
secara konstan terhadap unsur-unsur baru yang muncul dalam
suatu karya cipta baru sebagai akibat dari tindakan pembaruan atau
pengalihwujudan karya cipta. Selanjutnya, suatu karya cipta dapat
dilindungi oleh perlindungan Hak Cipta apabila terdapat tiga syarat
seperti berikut:10
1. Harus berdasar pada definisi ciptaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Harus berada dalam suatu media ekspresif sebagaimana
diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014
tentang Hak Cipta; dan
3. Karya tersebut merupakan karya orisiniil.
Dari keseluruhan syarat di atas dapat dilihat bahwa pada
dasarnya Undang-Undang Hak Cipta beranjak dari upaya
mengapresiasi kraetifitas seorang pencipta karya yang kemudian
merumuskan komponen-komponen serta spesifikasi karya cipta
kepada satu definisi yang utuh. Definisi inilah yang dijadikan
parameter untuk ada atau tiadanya perlindungan hukum hak cipta.
Mengenai hal orisinalitas suatu karya cipta, terdapat
beberapa pendapat para ahli sebagai berikut:
1. Heralrd DJ. Jongen
10
Agus Sardjono, Hak Cipta Dalam Design Grafis, (Jakarta: Indonesia Printer,
2008) h. 12
45
Karya asli adalah suatu karya yang diciptakan tidak
dengan dasar dikopi atau dipersamakan dengan karya
pencipta lain meskipun kadar keasliannya rendah. Ia
melihat bahwa setiap karya cipta yang tercipta atas
dasar kreatifitas individu pencipta –tidak beranjak dari
karya cipta lain- meskipun pada hasilnya terdapat
beberapa persamaan dengan karya lain dapat dikatakan
sebagai karya asli yang utuh sehingga dapat dilindungi
oleh Hukum Hak Cipta.
Sebaliknya, suatu karya cipta yang diciptakan atas
dasar inspirasi karya cipta lain meskipun kadar
persamaan antara keduanya rendah tidak termasuk
karya cipta asli yang orisinil. Atas dasar persinggungan
itulah, Herarld menekankan orisinalitas penciptaan
karya pada inspirasi awal pencipta menuju penciptaan
suatu karya.
2. William Blackstone
Adalah hak yang ditekankan pada kontribusi
seorang pencipta terhadap hasil dari suatu pekerjaan.
Artinya, orisinalitas menurut William diukur
berdasarkan dominasi dari adanya keterlibatan individu
pencipta dalam mengerjakan suatu karya cipta.
Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa pada proses
penciptaan perlu dilihat kekuatan konsep serta ekspresi
dari individu pencipta yang diterapkan dalam karya
cipta lebih dominan dibandingkan individu lain yang
46
turut serta mengerjakan karya cipta tersebut manakala
karya cipta diciptakan oleh lebih dari individu pencipta.
Dari kedua definisi di atas, pada dasarnya keaslian atau
orisinalitas suatu karya ditekankan pada personal seorang pencipta.
Hal tersebut dimaksudkan terhadap ide, ekspresi dan kotribusi
seorang pencipta dalam proses menciptakan suatu karya yang
bebas dari plagiarisme atau pengkopian ide, gagasan serta ekspresi
pencipta lain.
C. Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Musik di Indonesia
Berdasar pada pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta jelaslah bahwa karya seni musik
merupakan salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi di
Indonesia. Perlindungan hukum dalam hak kekayaan intelektual di
Indonesia ditujukan pada perlindungan hak moral, hak ekonomi
dan hak terkait yang dimiliki oleh pemegang lisensi dan/atau
pemegang hak cipta karya seni musik.
Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa pencipta –dalam upaya
melindungi hak moralnya- dapat memiliki informasi menegemen
hak cipta dan informasi elektronik hak cipta. Informasi
menegemen hak cipta mencakup metode atau system yang dapat
mengidentifikasi orisinalitas substansi karya cipta dan penciptanya,
dan kode informasi atau kode akses.
47
Adapun informasi elektronik mencakup suatu karya cipta
yang muncul dan melekat dalam hubungan dengan kegiatan
pengumuman karya cipta, nama pencipta atau nama samarannya,
pencipta sebagai pemegang hak cipta, massa dan kondisi
penggunaan karya cipta, nomor dan kode informasi.
Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi –sebagaimana
rincian haknya dijelaskan terlebih dahulu- adalah dengan melalui
perizinan dari pencipta, pemegang hak cipta kepada pihak lain
dengan tujuan untuk menggunakan hak ekonomi tidak langsung.
Hak terakhir dimaksudkan untuk hak ekonomi yang dimanfaatkan
atau dilakukan oleh pihak lain selain pencipta dan/atau pemegang
hak cipta.
Secara prinsipiil, adanya perlindungan hak cipta dalam
kajian Hukum dan Hak atas Kekayaan Intelektual betujuan untuk
menciptakan beberapa kondisi, seperti berikut:11
1. Everyone has the right freely to participate in the
cultural life of the community, to enjoy the arts and to
share in scientific advancement and its benefits
2. Everyone has right to protection of his moral
interaction resulting from any scientific, literary and or
artistic production of wich he have the author.
Rincian tersebut di atas menjadi landasan paten terhadap
jaminan suatu karya cipta yang kemudian bebas bagi pemegang
11
Aryani Nauli Hasibuan, “Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Derivatif Dalam
Prakteknya; Studi Kasus Buku Ensiklopedia Al Quran” Tesis. Program Pascasarjan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011. h. 89
48
hak ciptanya untuk senantiasa mengelola serta merawatnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Kebebasan pemberdayagunaan serta pendistribusian dan
bahkan kegiatan memperbanyak publikasi suatu karya cipta
disalurkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Hak Cipta.
Dengan kata lain, segala kegiatan yang berurusan dengan
pemanfaatan serta proteksi dan pengembangan sekalipun
senantiasa selalu dilindungi serta melekat pada pemilik hak cipta
dan/atau pemegang hak cipta.
49
BAB IV
ANALISIS DATA PENELITIAN
A. Kedudukan Aransemen Sebagai Karya Turunan
Aransemen adalah penyesuaian komposisi musik dengan
nomor suara penyanyi atau instrument lain yang didasarkan pada
sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak
berubah.1 Penyesuaian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk
mengelaborasi segala kondisi menjadi sumbangsih baik untuk
kepentingan pihak arranger maupun untuk mengingatkan public
pada pencipta lagu asalnya.
Pemahaman terhadap upaya penyesuaian komposisi musik
atau yang lebih dikenal sebagai aransemen hendaknya tidak
mendegradasi asas kontinuitas dimana hasil proses penyesauaian
merupakan tindakan lanjutan yang bersifat insidentil dan
kondisional setalah terciptanya lagu asal.
Dalam kontruksi asas kontinuitas dapat dipahami bahwa
penyesuaian merupakan tindakan yang muncul setelah tindakan
yang sebelumnya, sehingga tetap bertumpu pada penciptaan lagu
asal. Upaya penyesuaian seperti di atas merupakan bagian dari
tindakan adaptasi, derivasi atau transformasi terhadap suatu karya
cipta. Pemeliharaan serta pertanggungjawaban pemegang hak cipta
atas eksistensi karya cipta berhadapan dengan beban moral, social
serta senantiasa dihadapkan pada perkembangan sosio-kultural
1 http://id.m.wikipedia.org/wiki/aransemen/ diakses pada: Senin, 18 September
2017
50
sehingga menuntut pemegang hak cipta bahkan pihak lain –dengan
izin pemegang hak milik- untuk mengadaptasi, menderivasi atau
bahkan mentransformasi yang bersifat kekal terhadap suatu karya
cipta.
Adaptasi merupakan tindakan penyesuaian dari suatu
bentuk ke dalam bentuk lain. Derivasi adalah suatu karya turunan
yang didasarkan pada karya cipta yang sudah ada sebelumnya.2
baik adaptasi maupun derivasi tidak menghilangkan karya cipta
asal yang sudah ada melainkan menjadi unsur lain dan terpisah
dengan karya asal. Selanjutnya, aransemen sejatinya bertujuan
untuk memberikan nuansa baru bagi karya orisinilnya,
menghilangkan nuansa monoton atas durasi yang lama dalam
penyebarluasan karya asalnya, memberikan nilai tambah terhadap
karya cipta asal, memberikan aliran atau genre baru yang
didasarkan pada persesuaian dengan perkembangan teknologi dan
zaman.3
Adanya tujuan proses pembaruan komposisi lagu atau
aransemen tidak terlepas dari komposisi-komposisi music yang
2 Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual,
h. 24-27 3 Bernard Oliver Andreas Simanjorang, “Bentuk Aransemen dan Fungsi Musik
Kelompok North Sumatera Brass Dalam Tata Ibadah Gereja Huria Kristen Batak
Protestan (HKBP) di Yogyakarta” Skripsi, Fakultas Bahasa dan Seni Uiversitas Negeri
Yogyakarta, 2013, h. 15
51
diperbarahuinya. Hal ini bermaksud bahwa aransemen memeliki
beberapa bentuk, sebagai berikut:4
1. Aransemen Vokal
Aransemen vokal adalah suatu proses penataan
ulang suara berkaitan dengan bunyi lagu.5 Aransemen
ini berkaitan dengan kedudukan dan irama bunyi lagu
disesuaikan dengan instrument yang ada, sehingga
aransemen vocal tersebut tidak dapat diterapkan secara
langsung melainkan juga membutuhkan aransemen
instrument yang disesuaikan dengan irama bunyi lagu
yang baru.
2. Aransemen Instrumen
Aransemen Instrumen adalah suatu proses penataan
ulang susunan irama music yang mengiringi sebauh
teks lagu yang dinyanyikan.6 Pada dasarnya, aransemen
ini dilakukan tidak harus disertai oleh aransemen vocal,
melainkan dapat dilakukan secara terpisah.
4 Lestari Wulandari, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu pada Aransemen
Ulang Oleh Paduan Suara”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014. h.
41-44
5 http://id.m.wikipedia.org/wiki/aransemen/ diakses pada: Kamis, 28 Desember
2017. 6 http://id.m.wikipedia.org/wiki/aransemen/ diakses pada: Kamis, 28 Desember
2017.
52
3. Aransemen Campuran
Aransemen campuran adalah proses penataan
terhadap dua unsur music yakni penataan vocal dan
penataan instrument.7 Pada prakteknya, aransmen
campuran lebih memprioritaskan penataan vocal
dibanding penataan instrument. Dalam kata lain,
penataan instrumen hanya bersifat sekunder dengan
ketentuan irama yang disesuaikan dengan vocal yang
baru.
Dalam prakteknya, pelaku arnasmen tidak serta merta harus
dilakukan oleh selain pencipta karya lagu asli, melainkan juga
dapat dilakukan oleh pencipta asalnya suatu karya lagu. Beberapa
musisi seperti Noah yang mengaransmen lagu-lagu lamanya telah
membuktikan bahwa aransemen dilakukan oleh penciptanya.
Berkaitan dengan teori hukum hak cipta, karya yang
merupakan hasil aransemen diakui sebagai karya baru yang
berbeda dengan karya asalnya. Meskipun demikian, terdapat asas
koneksitas antara karya baru dengan karya asal sebelum
diaransemen. Pengakuan hukum hak cipta terhadap karya baru
tidak sepenuhnya mencakup seluruh komponen yang berada pada
karya hasil aransemen tersebut melainkan hanya pada materi-
materi tambahan baik yang berbentuk aliran music, ritme music,
ataupun bentuk lainnya yang berbeda dengan karya orisinilnya.
7 http://id.m.wikipedia.org/wiki/aransemen/ diakses pada: Kamis, 28 Desember
2017.
53
B. Analisis Yuridis terhadap Aransemen Lagu
Sebagai sebuah karya turunan, karya lagu hasil aransemen
merupakan karya yang bukan pokok melainkan hanya kepanjangan
atas karya lagu yang sebelumnya. Oleh karena itu, kedudukan
hukum lagu aransemen tidak dapat mendegradasi karya lagu
aslinya.
Dalam konsepsi teori hak kebendaan, hak cipta lagu
merupakan termasuk kepada bagian hak yang memberikan
kenikmatan secara langsung dan tergolong pada kategori hak
milik.8 Hal ini berarti bahwa terdapat aspek penguasaan secara
langsung yang dimiliki oleh seorang pencipta dan/atau pemegang
hak cipta untuk menggunakan karya lagunya dengan maksud
apapun baik berkaitan dengan aspek social, budaya, maupun
ekonomi.
Keberadaan prinsip penguasaan secara langsung oleh
pencipta lagu terhadap karya lagunya senantiasa bersifat mengikat
antara keduanya dan tidak dapat dipisahkan sehingga selalu
mengikuti kemanapun benda (karya lagu) itu berada. Hal ini sesuai
dengan implementasi asas-asas kebendaan.
Meski demikian, hak milik benda bergerak –sesuai dengan
kontruksi teori hak kebendaan- berakhir yaitu dengan beberapa
faktor seperti; diperolehnya hak oleh orang lain melalui cara
perolehan hak milik, binasanya benda yang dimiliki dan pemilik
8 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 2010) h. 62
54
melepaskan kepemilikannya. Berkaitan dengan hak cipta lagu -
sebagai bagian dari hak milik terhadap benda bergerak- memiliki
prinsip bahwa sejatinya hak cipta akan senantiasa melekat dalam
penguasaan pemiliknya selama tidak terjadi unsur-unsur yang
mengakibatkan berakhirnya kepemilikan hak cipta lagu tersebut
seperti beberapa faktor di atas.
Selanjutnya menurut teori hukum alam yaitu teori
perlindungan hukum Salmond dipengaruhi oleh realisme hukum
dimana hukum melihat rakyat sebagai satuan subjek hukum yang
independen, tidak melihat komulasi perilaku masyarakat sebagai
komunitas yang di dalamnya terbentuk kaidah-kaidah dan norma
sebagai bahan baku hukum.9
Perlindungan hukum adalah suatu upaya pemberian
pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikkan orang lain
dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar
mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh
hukum.10 Oleh karena itu dari penjelasan teori perlindungan
hukum di atas, penulis menganalisis bahwa adanya suatu fenomena
seperti lagu Crisye yang diaransemen oleh Noah dan banyak lagu
lainnya yang diaransemen oleh penyanyi dan atau grup band lain.
Perlindungan hukum di negara Indonesia sudah memenuhi standar
dari apa yang tertera dalam Undang-Undang. Akan tetapi, dari
hasil wawancara penulis dapat dikatakan bahwa pengaransemen
9 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, cet. III, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 104.
10 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000),
h.53.
55
lagu harus memenuhi prosedur yang ada dengan cara yang ada
pada Undang-Undang dan memberikan hak-hak kepada pencipta
lagu sebelumnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Selanjutnya, berkaitan dengan aspek hukum dan hak asasi
manusia jelaslah dapat diketahui bahwa lagu merupakan salah satu
bentuk kebebasan berekspresi dan/atau berpendapat sebagaimana
dijelaskan pada bab sebelumnya terkait hak sipil dan politik.
Ekspresi perseorangan –dalam bentuk apapun termasuk dengan
membuat karya lagu- merupakan tindakan alamiah seseorang yang
mendapatkan jaminan hukum dan hak asasi manusia. Jaminan hak
asasi manusia terhadap lagu sebagai hasil dari kebebasan ekspresi
tidak akan hapus dan/atau berakhir selama masih hidup dan diakui
sebagai seorang manusia.
C. Relevansi Peraturan Perundang-Undangan
Aransemen lagu terhadap suatu karya cipta merupakan
tindakan pembaruan yang termasuk pada pemanfaatan sebuah
karya cipta. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
melindungi setiap tindakan pemanfaatan karya cipta maka tindakan
pembaruan/aransemen sejatinya merupakan hak esklusif yang
melekat pada pemegang hak cipta.
56
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta11 menjelaskan bahwa dalam hak eksklusif pemegang
hak cipta terdapat dua unsur hak fundamental yaknil hak ekonomi
dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan
keuntungan finansial pemegang hak cipta. Sementara hak moral
adalah hak yang berkaitan dengan reputasi serta nama baik seorang
pemegang hak cipta.
Jaminan eksploitasi serta pemanfaatan karya cipta lagu
tersebut muncul dalam mengantisipasi terjadinya pengakuan
sepihak oleh selain pemegang hak cipta sehingga tetap pada
kekuasaan penuh pemegang hak cipta untuk senantiasa
memberikan izin penggunaan hak cipta baik untuk komersil
maupun tidak dan bahkan untuk pembaruan.
Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014
tentang Hak Cipta diuraikan beberapa macam karya cipta yang
dilindungi Hak Cipta yang tentunya mencakup music baik
menggunakan teks dan/atau tanpa teks. Tidak hanya itu, eksistensi
suatu karya turunan pun mendapatkan legitimasi hukum secara
langsung oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak
Cipta. Hal ini dikaitkan dengan logika hukum bahwa asas-asas
fundamental dalam penjaminan hak cipta masih melekat berada
dalam karya turunan dan bahwa karya turunan tidaklah
11
“Hak Cipta sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a adalah hak yang eksklusif
yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral”.
57
menghilangkan komponen-komponen pokok suatu karya cipta
asalnya.
Suatu karya baru yang lahir atau terbentuk sebagai lanjutan
dari karya sebelumnya baik melalui proses pembaruan, adaptasi
maupun perubahan lain yang berkesinambungan dengan karya asal
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga
berdampak pada penguasaan karya cipta serta ekploitasinya.
Berbeda dengan aransemen, plagiarisme berdasar pada
pengambilan ide atau bahkan komponen karya lain tanpa
menyebutkan karya asalnya. Plagiat berarti mengatasnamakan
karya sebagai karya orisinil dan tidak mengakui legitimasi karya
yang didasarinya.
Hal tersebut di atas jelas merupakan tindakan melanggar
hak cipta. Pemanfaatan karya cipta lagu hendaknya didasari oleh
itikad baik antara pengguna terhadap pemegang hak cipta. Hal ini
menggambarkan bahwa penguasaan sepenuhnya tetap berada pada
pemegang hak milik sehingga apapun yang berkaitan dengan
penggunaan hak cipta harus seizin pemegang hak cipta.
Selanjutnya, dalam pasal 58 ayat 1 Undang-Undang tahun
2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa durasi hak cipta berlaku
selama pencipta atau pemegang hak cipta masih hidup dan
ditambah 70 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari pada tahun
setelah kematiannya. Hal ini mengindikasikan bahwa sejatinya hak
moral yang berkaitan dengan nama baik dan hak integrasi antara
58
karya cipta dengan pemegang hak cipta tidak secara langsung
menghilang seiring dengan meninggalnya seorang pencipta
melainkan tetap melekat dalam jangka waktu yang panjang.
59
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat
diambil kesimpulan sebagaimana berikut:
1. Status hukum kepemilikan lagu berlaku selama pencipta
dan/atau pemegang hak cipta masih hidup, tidak melepaskan
status kepemilikan baik melalui cara pengasingan maupun
penghapusan, dan untuk pencipta dan/atau pemegang hak cipta
yang telah meninggal dunia ditambah 70 tahun terhitung sejak
tanggal 1 Januri tahun setelah tahun kematiannya.
2. Mekanisme hukum aransemen lagu dengan hak cipta yang
telah meninggal dilakukan dengan memberikan perimantaan
izin ditujukan kepada penerima peralihan hak ekonomi dan
moral atas hak cipta guna melakukan pembaruan komposisi
dengan ketentuan penggunaan hak cipta.
3. Implikasi hukum terhadap status aransemen lagu yang
penciptanya telah meninggal dunia dan mendudukkan lagu
hasil aransemen sebagai karya turunan dari karya lagu asli
sehingga tidak mendegradasi eksistensi karya asal baik dari
aspek status kepemilikan. Contohnya lagu “Andaikan Kau
Datang Kembali” yang diaransemen oleh Noah mendapat
jaminan hukum hak kekayaan inelektual, jaminan hukum dan
hak asasi manusia maupun penguasaan langsung sesuai dengan
60
hukum dan hak kebendaan serta perlindungan hukumnya
sesuai dengan teori perlindungan hukum yang ada.
B. Rekomendasi
Adapun berdasarkan seluruh penjelasan sebagaimana telah
dipaparkan dalam bab sebelumnya, terdapat saran penulis sebagai
berikut:
1. Perlunya uraian mekanisme khusus mengenai proses
pembaruan serta adaptasi atas hak cipta terlebih
mengenai karya cipta lagu. Hal ini mengingat industri
musik adalah sebuah industri yang berkembang pesat di
Indonesia.
2. Perlu ada jaminan baru berkaitan dengan perlindungan
hak cipta terhadap unsur-unsur baru atau komponen
lagu dalam lagu hasil aransemen terlebih apabila pelaku
aransemennya pihak lain atau bukan pencipta lagu
asalnya.
61
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Agus Riswandi. Budi. dan M Syamsudin, 2004, Hak Kekayaan Intelektual
dan Budaya Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Anwar, Chairul. 1999. Hak Cipta: Pelanggaran Hak Cipta dan
Perundang-Undangan Terbaru di Indonesia, Novindo Pustaka
Mandiri, Jakarta.
Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips,
Bandung
Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1976. Seminar Hak Cipta. Binacipta.
Bandung.
Bintang, Sanusi. 2002. Hukum Hak Cipta, Cet.III, Citra Aditya Bakti,
Bandung.
Cansil. C.S.T, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,
Balai Pustaka, Jakarta.
Darmian, Eddy. 2009. Hukum Hak Cipta, Edisi-2, Cet.III, PT. Alumni,
Bandung.
Darmodihardjo, Darji, dan Sidharta. 2006. Pokok-Pokok Filsafat Hukum,
PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
62
Djumhana, Muhammad, dan Djubaidillah, 2003. Hak Milik Intelektual:
Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Bandung.
Davidson, Scott. 2008. Hak Asasi Manusia. Grafity, Jakarta.
Edenborough. Michael. 1994. Intellectual Property Law.Cavendish
Publishing Limited, London.
Goldstein, Paul. 1997. Copyright, highway from guternberg to the
celestial jukebox, Penerjemah: Masri Maris, Yayasan Obor
Indonesia, Bandung.
Ginting. R. Elyta. 2012, Hukum Hak Cipta Indonesia, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung.
Gunawan, Widjaja. 2001. Lisensi, Cet.I, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
Hadjon, M. Phillips. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.
PT. Bina Ilmu. Surabaya.
Huijaber, Theo. 1995. Filsafat Hukum. Cet.III, Kanisius, Yogyakarta.
Hutauruk. M. 1982, Peraturan Hak Cipta Nasional, PT. Eirlangga Group,
Jakarta.
Ibrahim, Johny. 2007. Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif,
Bayumedia, Malang.
63
Kartiko Widi, Restu. 2010. Asas Metodologi Penelitian, Graha Ilmu,
Yogyakarta.
Keslen, Hans. 2014. General Theory of Law and State, Penerjemah: Raisul
Muutaqien, Cet.IX. Penerbit Nusa Media, Jakarta.
Muhammad, Abdul Kadir. 2001. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan
Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung.
OK. Saidin, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT Raja
Grafindo, Jakarta
Sardjono, Agus. 2008. Hak Cipta dalam Desain Grafis, Yellow Dot
Publishing, Jakarta.
Simorangkir, JCT. 1982. Undang-Undang Hak Cipta. Djembatan. Jakarta.
Soekanto. Soerjono, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas
Indonesia-Press, Jakarta.
Soelistyo. Henry. 2011. Hak Cipta tanpa Hak Moral, Rajawali Press.
Jakarta.
Sunggono. Bambang. 2015, Metodologi Penelitian Hukum, cet-15, PT
Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Usman, Rachmadi. 2003. Hukum Ha katas Kekayaan Intelektual, PT.
Alumni, Bandung.
64
Zaini. Akhmad. 1999, Kritik Sosial, Pers dan Politik Indonesia, cet-2,
Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.
Zainudin. Muhamad, 1990, Metodologi Penelitian, FPs Universitas
Airlangga, Surabaya.
Perturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Jurnal Ilmiah
Aryani Nauli Hasibuan, “Perlindungan Hak Cipta atas Karya Cipta
Derivatif Dalam Prakteknya; Studi Kasus Buku Ensiklopedia al-
Quran: Al-Maushuah Al-Quraniyah Al-Muyassarah” Tesis,
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
2011.
Bernard Oliver Andreas Simanjorang, “Bentuk Aransemen dan Fungsi
Musik Kelompok North Sumatera Brass Dalam Tata Ibadah
Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Yogyakarta”
Skripsi, Fakultas Bahasa dan Seni Uiversitas Negeri Yogyakarta,
2013
65
Nuroktaria, Andi. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Kegiatan
Fotokopu Buku”, Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas
Hasanudin Makassar, 2015
Website
http://www.softilmu.com/2015/11/Pengertian-Fungsi-Unsur-Unsur-Seni-
Musik-Adalah.html/
http://celebruty.okezone.com/read/2016/08/02/205/1453445/kasus-hak-
cipta-band-radja-dan-rumah-karoeke-semakin-panas/
http://id.m.wikipeddia.org/wiki/Prosedur
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Aransemen/
http://mediapublica.co/2016/02/17/musik-sebagai-medium-kritik-sosial/
http://Hukumonline.com/klinik/detail/cl4454/tata-cara-pendaftaran-hak-
cipta-lagu/
http://id.m.wikipedia.org/wiki/lisensi/
Top Related