PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
S EKRETARIAT DI RE KTORAT J E N DE RAL PE MASYARAKATAN
DI REKTORAT J EN DERAL PEMASYARAKATAN
DENGAN
PUSAT RlSET ILMU KEPOLISIAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PENELITIAN DAN RE.EDUKASI
BAGI PETUGAS PEMASYARAKATAN, WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN KASUS
TERORIS DAN KELUARGANYA
NOMOR: PAsl. 319. DL- 02. O1-TAHUI{ 2016
NOMOR: 085/{JN2- F]3 -PS7/ PPri- 01 " 07/ 2Ot6
Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu enam belas (20-10-
2016) bertempat di Jakarta. Kami yang bertandatangan dibawah ini:
Sri Puguh Budi Utami, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,
berkedudukan di Jalan Veteran No.11 Jakarla Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai Pihak !.
Prof.Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, selaku Ketua Pusat Riset llmu Kepolisian
Universitas lndonesia yang berkedudukan di Kampus Universitas lndonesia Salemba,
Jalan Salemba Raya No.4, Gedung IASTH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pusat Riset llmu Kepolisian Universitas lndonesia, yang selanjutnya disebut
Pihak !1.
Pihak I dan Pihak ll selanjutnya disebut Para Pihak yang bersepakat untuk melakukan
kerjasama dalam bidang penelitian dan Re-Edukasi bagi Petugas Pemasyarakatan, Warga
Binaan Pemasyarakatan Kasus Teroris dan Keluarganya, dengan ketentuan sebagai berikut:
1.
2.
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Perjanjian kerja sama ini dibuat sebagai pedoman bagi Para Pihak untuk melaksanakan
kerjasama di bidang penelitian dan Re-Edukasi bagi Petugas Pemasyarakatan, Warga
Binaan Pemasyarakatan Kasus Teroris dan Keluarganya.
(2) Tujuan perjanjian kerjasama ini yaitu.
a. Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan tentang bahaya terorisme;
b. Mengetahui dan menganalisa terhadap efektivitas program pembinaan Narapidana
dan pembimbingan Klien Pemasyarakatan kasus terorisme;
c. Mengantisipasi penyebaran paham lSlS dan terorisme.
Pasal 2
Ruang Lingkup
Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:
a. Pelaksanaan penelitian terhadap warga binaan pemasyarakatan kasus terorisme.
b. Pelaksanaan Re-edukasi bagi Petugas Pemasyarakatan, Warga Binaan
Pemasyarakatan kasus teroris dan keluarganya ;
Pasal 3
TUGAS DAN KEWAJIBAN
(1) Tugas dan kewajiban Pihak l.
a. Menyediakan dukungan administrasi dan perizinan untuk keperluan kegiatan yang
termuat dalam ruang lingkuP;
b. Menyediakan data/informasi yang terkait dengan penelitian sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
c. Menyediakan ruangan yang akan digunakan dalam pelaksanaan Re- edukasi;
d. Melaksanakan pendampingan bagi Pihak l! untuk kegiatan yang termuat dalam
ruang lingkup.
(2) Tugas dan tanggung jawab Pihak II:
a. Menanggung biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana
yang tertuang dalam ruang lingkup.
b. Membuat penduan dan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan Re-edukasi
bagi petugas pemasyarakatan, dan warga binaan pemasyarakatan kasus terorisme.
Pasal 4
PELAKSANAAN
(1) Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Re-edukasi bagi Petugas Pemasyarakatan dan
Warga Binaan kasus terorisme, akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan dan
Balai Pemasyarakatan yang terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan kasus teroris
berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
(2) Kegiatan Re-edukasi akan dilaksanakan dalam empat kali yang terdiri dari:
Pertemuan I
Pertemuan ll
Pertemuan lll
Pertemuan lV
: Pemberian Materi Kewirausahaan (A) dan Sesi Konseling
Psikologi.
: Pemberian Materi Revolusi Mental dan Materi Kontratakfiri (A).
: Pemberian Materi Kontratakfiri (B) dan Materi Resolusi Konflik.
: Pemberian Materi Kewirausahaan (B) dan Materi Dampak
Terorisme bagi Orang yang Tidak Bersalah.
Pasal 5
JANGKA WAKTU
Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak
ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas
persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak
lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI
Para Pihak melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, akan
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak.
Pasal 8
LAIN- LAIN
(1) Hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan
diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dalam
suatu perubahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
(2) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
PENUTUP
Naskah asli perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta ditandatangani di
atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi
Para Pihak.
Pihak ll,
KETUA PUSAT RISET ILMU KEPOLISIAN
UNIVERSITAS INDONESIA
)u,'w
Pihak l,
SEKRETARIS DIREKTO
Prof. Dr.
Top Related