Membangun Kaltim Untuk Semua
Gubernur dan Wakil
Gubernur Kaltim menyimak
paparan Narasumber dari
pusat, acara KALTIM
SUMMIT 2010
Foto : Bappeda
Foto : Bappeda
NARASUMBER KALTIM SUMMIT 2010
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas
BAPPEDA KALTIMBuletin
VOL : 11 No. 1 Januari 2010
KALTIM SUMMIT 2010 MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN
EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KALIMANTAN TIMUR
KAWASAN PERBATASAN KALTIM
SERIUSPERLU PERHATIAN
DIBALIK KEMOLEKAN
SEBAGAI WISATA ALAM
YANG MEMPESONA
PULAU DERAWANLANGKAH OPTIMALISASI
PASCA TERTABRAKNYA JEMBATAN MAHAKAM I
SAMARINDA
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang mantap dan berkualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan
V I S I Bappeda
Menyusun perencanaan pembangunan daerah yang aplikatif dan realis sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki dan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan
M i s i Bappeda
Mengintegrasikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan regional dan Sektoral
Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pembangunan
Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana
Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung perencana yang lebih memadai.
JI. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda Kode Pos 75123
Telp. 0541-741044, Fax. 0541 - 742283
Homepage : bappeda.kaltim.go.id
Informasi Lebih Lanjut Dapat Diperoleh
Di BAPPEDA KALTIM
Panitia KALTIM SUMMIT 2010
Foto : Bappeda
Foto
: B
app
eda
Peserta KALTIM SUMMIT
mengisi absensi kehadiran pada panitia
uletinBLensa B
BAPPEDA KALTIM
BAPPEDA KALTIMBULETIN
BAPPEDA KALTIMBULETIN
OBJECTIVES
SCOPE
TARGETAUDIENCE
FORMAT
Increase public's awareness of the benefit of integrated natural resources and human investment
Stimulate dialogue between practitioners and scientific community
Share experience and learn lessons within human resources and human investment
Research, Regional Development, Economics, Social Culture, Physic Development, Statistic, Documentation and Information Services
Government officials at all levels, academics, researches and practitioners involved in discipline of regional development
Research and policy review papers (up to 3,000 words)
Research notes (usually based upon more limited set of data and not exceeding 1,500 words)
Topic review articles (not more than 8,000 words)
Comments (opinion relating to previous by published material and all issue elevant to the journal's objectives, not more than 1,000 words)
Book review
Penerbit:
Penasehat:
Penanggung Jawab Redaksi :
Pemimpin Redaksi :
Wakil Pemimpin Redaksi :
Redaktur Pelaksana :
Design Redaksi:
Sekretariat Redaksi :
Produksi & Dokumentasi :
Distribusi / Sirkulasi :
Alamat Redaksi/Tata Usaha:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Dr. Ir. H. Rusmadi, MS
Ir. H. Dachriadi, MM
Hj. Sifak Aljufrie, SH
Drs. H. Anwar
Sukandar, S.Sos
Zainul Husin
Rina Juliati, S.SiMukti AliSariansyah,S.Sos
Doney
M. Yusni
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur,Gedung Pusido Lt. 2 JL Kusuma Bangsa No. 2 Samarinda Kode Pos 75123Telp. (0541) 741044 -pes. 140 Telp. (0541) 742283 Faks.e-mail: [email protected] home page: bappedakaltim.com
STT No.2592/SK/DITJEN PPG/STT/1999, tanggal 20 Juli 1999
ISSN : 1411-2965
TUJUAN
RUANG LINGKUP
SASARAN PEMBACA
FORMAT
Meningkatkan kepedulian masyarakat luas terhadap manfaat dari pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia
Merangsang dialog diantara para praktisi dan pakar pembangunan daerah
Membagi pengalaman dan pengetahuan diantara seluruh pemerhati masalah-masalah pengelolaan sumberdaya alam clan sumberdaya manusia
Penelitian, Pengkajian Masalah Pembangunan, Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik dan Prasarana,Statistik, Dokumentasi dan Informasi
Pejabat Pemerintah dari seluruh tingkatan, kalangan akademik, para peneliti dan praktisi,serta berbagai kalangan pemerhati masalah- masalah pembangunan daerah
Makalah penelitian dan kajian kebijaksanaan (tidak lebih dari 3.000 kata)
Laporan singkat (menggunakan data yang lebih terbatas dan tidak lebih dari 1.500 kata)
Artikel kajian (tidak lebih dari 8.000 kata)
Komentar (opini tentang naskah yang telah diterbitkan dan berbagai macam isu lain yang sesuai dengan ruang lingkup jurnal, tidak lebih dari 1.000 kata)
Resensi buku
Diterbitkan satu bulan sekali oleh Bappeda
Provinsi Kalimantan Timur, dengan penulis
naskah dari kalangan Perguruan Tinggi Negeri
dan Swasta baik Dosen maupun Mahasiswa
serta Instansi/ Lembaga di Provinsi
Kalimantan Timur.
100 eksemplar, dalam bahasa Indonesia,dikirim
secara cuma-cuma kepada PDII - LIPI, penulis
naskah, kirim balas pemberi Buletin kepada
Bappeda Kabupaten/Kota di luar Provinsi
Kalimantan Timur, dan beberapa pengunjung
perpustakaan Bappeda
Provinsi Kalimantan Timur.
Buletin Bappeda Kaltim Memberi informasi
mengenai Penelitian, Pengkajian Masalah
Pembangunan, Ekonomi, Sosial Budaya,Fisik
dan Prasarana, Statistik dan Dokumentasi dan
Informasi di Provinsi Kalimantan Timur.
BAPPEDA KALTIMBULETIN
BAPPEDA KALTIMBULETIN
BAPPEDA KALTIM,Vol. 11 N0. 1 Januari 2010
5 Membangun Kaltim Untuk Semua Membangun Kaltim Untuk Semua36
IsiDaftar Daftar Isi
7
KALTIM SUMMIT 2010 MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KALIMANTAN TIMUR
Oleh : Sukandar, S.Sos
LANGKAH OPTIMALISASI
PASCA TERTABRAKNYA
JEMBATAN MAHAKAM I SAMARINDA
Oleh : Muhammad Hamsani, ST
Info sekilas dan Wisata Alam serta Satwa Kaltim
Odah BappedaTerwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas
BAPPEDA KALTIMBuletin
VOL : 11 No. 1 Januari 2010
KALTIM SUMMIT 2010 MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN
EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KALIMANTAN TIMUR
KAWASAN PERBATASAN KALTIM
SERIUSPERLU PERHATIAN
DIBALIK KEMOLEKAN
SEBAGAI WISATA ALAM
YANG MEMPESONA
PULAU DERAWANLANGKAH OPTIMALISASI
PASCA TERTABRAKNYA JEMBATAN MAHAKAM I
SAMARINDA
raga; 6). Mengantisipasi pemanasan global dan mitigasi perubahan
iklim.
Untuk Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi, dengan fokus
yaitu : 1). Reformasi birokrasi/tata kelola pemerintahan yang
baik/peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan pelayanan
publick; 2). Penegakkan hukum, pencegahan dan pemberantasan
korupsi; 3). Pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah
tertinggal.
Namun begitu pembahasan materi tersebut tidak hanya terpaku
pada 15 isu pokok tersebut, dalam pembahasan bersama peserta yang
hadir bisa saja nanti akan berkembang sesuai dengan kebutuhan, demi
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim. (****skr).
Kepala Bappeda Kalimantan
Timur Dr.Ir..H.Rusmadi,MS
beserta Kepala Bidang dan
Kepala Sub Bidang juga
membahas usulan program
prioritas Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur
tahun 2011.
Pembahasan program tersebut
meliputi Program
Pembangunan Sumber Daya
Manusia, Program Kesehatan,
Pendidikan, ekonomi,
pertanian dan perkebunan serta
peningkatan pembangunan
infrastruktur untuk mendukung
sektor ekonomi serta lainnya.
Yang mendapat perhatian
serius program prioritas
pembangunan provinsi
Kalimantan Timur meliputi
Program Pendidikan,
Ekonomi, dan Infrastruktur.
(****skr)
Jum’at, 29 Januari 2010
USULAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KALTIM
TAHUN 2011
KAWASAN PERBATASAN KALTIM
SERIUSPERLU PERHATIAN
Oleh : Sidqi Zulio Rosa, S.Sos29
Oleh : Hariyo Santoso
DIBALIK KEMOLEKAN
SEBAGAI WISATA ALAM
YANG MEMPESONA
PULAU DERAWAN
14
17
Foto
: B
app
eda
Foto : Bappeda
20SUSUNAN ORGANISASI DAN
URAIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL BAPPEDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Bappeda Kaltim Vol. 10 No. 2009 7 Juli
Redaksi
35 Membangun Kaltim Untuk Semua Membangun Kaltim Untuk Semua6
Info sekilas dan Wisata Alam serta Satwa Kaltim
Odah Bappeda
KALTIM SUMMIT MOMENTUM KALTIM BANGKIT 2013
KALTIM SUMMIT MOMENTUM KALTIM BANGKIT 2013
amarinda, 7 Januari 2010.
Mengawali tahun 2010 sebagai Saparatur Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur kita harus bisa melihat apa
yang telah kita perbuat pada tahun 2009,
apakah kita telah memberikan yang terbaik
kepada masyarakat dengan tugas pokok kita
yaitu pelayanan kepada masyarakat dan yang
lebih penting bagi aparatur pemerintah dalam
menjalan tugas pokok kita adalah harus
memberikan manfaat kepada masyarakat
demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal
ini terungkat saat apel pagi Senin, 4 Januari
2010, pukul 08.30-08.45 wita oleh
DR.Ir.H.Rusmadi.MS Kepala BAPPEDA
Provinsi Kalimantan Timur.
K e p a l a B A P P E D A K a l t i m
menambahkan, pada hari Kamis, 7 Januari
2010, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
bekerjasama dengan pihak KADIN Provinsi
Kalimantan Timur akan menyelenggarakan
KALTIM SUMMIT 2010 di Ruang Grand
Ballrom Hotel Bumi Senyiur, Jl. Pangeran
Diponegoro No.17-19 Samarinda, akan
dihadiri + 600 orang undangan, dan akan
dibuka langsung oleh Menteri Perindustrian
Indonesia Bersatu II, Mohamad Suleman
Hidyat. Sebagian besar undangan dari pihak
swasta atau pengusaha Kalimantan Timur, ini
merupakan momentum yang sangat baik
demi men ingka tkan pembangunan
Kalimantan Timur dengan tujuan muaranya
kesejahteraan masyarakat.
Materi pembahasan KALTIM SUMMIT
2010 difokuskan terhadap faktor-faktor yang
menghambat pelaksanaan pembangunan
untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai
RPJMD Kaltim 2009-2013, yang terbagi
dalam tiga bidang yaitu bidang Ekonomi,
Kesejahteraan Rakyat dan Hukum serta
Reformasi Birokrasi.
Secara keseluhan materi tersebut
membahas 15 isu pokok antara lain : untuk
Bidang Ekonomi, yaitu : 1). Pembenahan
penggunaan tanah dan penyelesaian RTRWP;
2). Pembangunan infrastruktur (Trans
K a l i m a n t a n / j a l a n / j e m b a t a n / f r e e
way/pelabuhan udara/pelabuhan laut); 3).
Revitalisasi/peningkatan daya listrik; 4).
Meningkatkan daya saing daerah/daya tarik
investasi dan mobilisasi pembiayaan dan
investasi di luar APBN dan APBD; 5).
Rev i t a l i s a s i pe r t an i an t ahap I I /
meningkatkan produksi dan ketahanan
pangan/kecukupan pupuk; 6). Peningkatan
p e m b e r d a y a a n e k o n o m i
rakyat/kewirausahaan/pengembangan sektor
riil / UMKM melalui pengucuran kredit
perbankan.
Sedangkan untuk Bidang Kesejahteraan
Rakyat yaitu : 1). Peningkatan upaya
penanggulangan kemiskinan; 2). Peningkatan
dan perluasan kesempatan kerja; 3).
P e n i n g k a t a n p r o g r a m K a l t i m
Cemerlang/peningkatan kualitas pendidikan;
4). Reformasi pelayanan kesehatan dalam
rangka Kaltim Sehat 2010 yang bermutu,
merata, pelayanan gratis bagi masyarakat
miskin/tidak mampu dan revitalisasi program
KB; 5). Memperkuat jati diri dan karakter
bangsa serta peningkatan partisipasi
pemuda/wanita dan peningkatan prestasi olah
Bersambung ke Hal 36.....
Peserta KALTIM SUMMIT 2010
yang dilaksanakan di Hotel Bumi Senyiur
ALTIM SUMMIT 2010,
K
diharapkan adanya perbaikan
kebijakan untuk mendorong
percepatan pembangunan ekonomi,
kesejahteraan rakyat, serta hukum dan
reformasi birokrasi. Selain itu diharapkan
pula akan terbangun kesamaan persepsi antara
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
dengan Pusat, swasta dan masyarakat
sehingga dapat diformulasikan kebijakan dan
program aksi yang dapat memecah hambatan,
guna percepatan pembangunan menuju Visi
Kaltim Bangkit 2009-2013 yaitu menjadikan
Kaltim sebagai Pusat Agroindustri dan Energi
Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan
Sejahtera. Hal ini terungkap saat Gubernur
Kalimantan Timur, H. Awang Faroek Ishak
member ikan sambutan da lam saa t
Pelaksanaan KALTIM SUMMIT 2010
Kamis, 7 Januari 2010 di Hotel Senyiur
Samarinda, yang dihadiri peserta undangan
sekitar 1.200 orang, dengan sebagian besar
dari pihak pengusaha, tokoh masyarakat, dan
LSM. Sedangkan dari pihak pemerintah
hanya sebagian kecil. Menurut Drs.
Hariyo Santoso. Dibalik Kemolekan Pulau
Derawan sebagai wisata alam yang
mempesona. Pulau Derawan memiliki
potensi alam yang sangat mempesona
sehingga banyak wisatawan baik manca
negara maupun domestik berburu untuk
mencari suatu kepuasan batiniah dengan
menikmati alam beserta isinya yang
terkandung didalamnya baik flora maupun
fauna yang salah satu potensi alam yang indah
adalah pulau Derawan.
Langkah Optimalisasi Pasca terbraknya
J e m b a t a n M a h a k a m I S a m a r i n d a ,
disampaikan oleh Muhammad Hamsani, Staf
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Sabtu
23 Januari 2010 sebuah Ponton PT. Kartika
Samudera Adijaya (KSA) menabrak Pilar
Utama Ke Tiga Jembatan Mahakam I
Samarinda, dimana hal ini mengakibatkan
kerusakan pada fender Jembatan tersebut
serta menyebabkan pergeseran bentang utama
Jembatan tersebut.
Susunan organisasi dan uraian tugas
jabatan struktural Bappeda Provinsi
Kalimantan Timur, dari Kepala Bappeda
Bappeda Kalimantan Timur, Kepala Bidang,
Kepala Sub Bidang dan Kepala Bagian,
berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-
masing.
Sidgi Zulio Rosa, S.Sos Staf Badan
Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman
dan Daerah Terpencil Provinsi Kalimantan
Timur mengungkapkan bahwa kawasan
perbaatasan Kaltim perlu perhatian serius
baik dari pihak Pemerintah Republik
Indonesia, Pemerintah Daerah maupun
investor swasta dan masyarakat itu sendiri
dalam meningkatkan kesejahteraan. Hal
d i s e b a b k a n s e c a r a u m u m k o n d i s i
perekonomian masyarakat di kawasan
p e r b a t a s a n t i d a k l e p a s d a r i
ketergantungannya dengan Negara tetangga
Malaysia, baik dari sektor jual beli sembako
sehari-hari masyarakat menggunakan lintas
batas Indonesia-Malaysia untuk bertransaksi,
dan sebagian besar barang bahan pokok masih
cukup mahal bila di bandingkan daerah
perkotaan.
Berikut juga Buletin Bappeda Kaltim
dilengkapi dengan info sekilas dan Kaltim
Summit 2010, Momentu Kebangkitan Kaltim
serta usulan program prioritas Pembangunan
Kalimantan Timur tahun 2011.
MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN
EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KALIMANTAN TIMUR
KALTIM SUMMIT 2010
KALTIM SUMMIT 2010 MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KALIMANTAN TIMUR
Membangun Kaltim Untuk Semua Membangun Kaltim Untuk Semua
KALTIM SUMMIT 2010, Pelaksanaan KALTIM
SUMMIT 2010, Kamis 7 Januari 2010 di Ruang Rapat
Grand Ballroom Hotel Bumi Senyiur Nomor 17-19
Samarinda atas kerjamasamasama antara Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur dan KADIN Provinsi
Kalimantan Timur.
Harapan dari pelaksanaan KALTIM SUMMIT 2010 ini
adalah adanya perbaikan kebijakan untuk mendorong
percepatan pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat,
serta hukum dan reformasi birokrasi, selain itu juga
terbangun kesamaan persepsi antara Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur dengan Pusat, swasta dan masyarakat
sehingga dapat diformulasikan kebijakan dan program aksi
yang dapat memecah hambatan, guna percepatan
pembangunan menuju Visi Kaltim Bangkit 2009-2013 yaitu
menjadikan Kaltim sebagai Pusat Agroindustri
dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat
Adil dan Sejahtera.
Hal ini terungkap saat Gubernur Kalimantan
Timur, H. Awang Faroek Ishak memberikan
sambutan dalam saat Pelaksanaan KALTIM
SUMMIT 2010 Kamis, 7 Januari 2010 di Hotel
Senyiur Samarinda, yang dihadiri peserta
undangan sekitar 1.200 orang, dengan sebagian
besar dari pihak pengusaha, tokoh masyarakat,
dan LSM. Sedangkan dari pihak pemerintah
hanya sebagian kecil.
Pelaksanaan KALTIM SUMMIT 2010 dihadiri
oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia,
Kabinet Indonesia Bersatu II, Mohamad
Suleman Hidayat dan sekaligus membuka
acara secara resmi.
Selain acara pelaksanaan KALTIM SUMMIT
2010 juga penyerahan tanah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur kepada Derektur
Utama PT. PLN, Dahlan iskan untuk
pembangunan PLTU sebesar 2 x 100 MW di
kawasan Industri Kariangau Balikpapan, dalam upaya untuk
mengatasi kekurangan tenaga listrik masyarakat Kalimantan
Timur.
Adapun hasil rokomendasi pelaksanaan KALTIM SUMMIT
KALTIM SUMMIT 2010 MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KALIMANTAN TIMUR
Oleh : Sukandar, S.Sos
34 7
kajiangPen
Gubernur Kaltim, H. Awang Farouk Ishak, memberikan arahan
Foto
: B
app
eda
No. Sektor Usaha Kubar Malinau Nunukan
1 Pertanian 18,48 39,59 20,98
2 Pertambangan
47,52
4,07
57,82
3 Industri Pengolahan
1,86
0,07 0,03
4 Listrik, gas, air minum
0,18
0,22 0,49
5 Bangunan 19,13 15,70 4,19
6 Perdagangan, Hotel &
Restauran
6,00 17,23 10,08
7 Angkutan & Komunikasi
1,53
2,63 2,03
8 Keuangan, persewaan &
Jasa Prshan
2,03
0,40
0,12
9 Jasa-jasa 3,27 20,08 4,26
100 100 100
Struktur Perekonomian Kab. Perbatasan Tahun 2007
terbang perintis dengan jenis landasan tanah
perkerasan (Clay/Grass) dengan jenis pesawat
Cessna-206, kecuali Bandara Long Ampung
dengan landasan aspal beton dan RA, Bessing
di Malinau dengan jenis landasan aspal
Hotmix yang dapat didarati jenis pesawat CN-
235, Twin Otter, BN dan Cessna 185.
Sedangkan di Kabupaten Kutai Barat terdapat
2 buah Bandar Udara yaitu ; di kecamatan
Melak yang dapat didarati jenis pesawat
Cassa 212 atau Twin Otter, dan lapangan
terbang Data Dawai di Long Lunuk
Kecamatan Long Pahangai yang dapat
didarati jenis pesawat BN-2A.
3. Perhubungan Sungai
Beberapa wi l ayah peda laman
diperbatasan selama ini masih mengandalkan
transportasi sungai sebagai urat nadi
perhubungan ke Ibukota Kabupaten dan antar
wilayah kecamatan, mengingat belum
tersedianya sarana transportasi darat dan
udara. Trasportasi sungai ke wilayah
pedalaman di perbatasan sangat mahal dengan
waktu tempuh berhari-hari, serta melintasi
banyak jeram dengan tingkat kesulitan yang
tinggi, sehingga mengandung resiko yang
tinggi pula. Meskipun demikian, masyarakat
setempat tidak punya pilihan lain untuk
mendapatkan jenis transportasi yang termurah
dan termudah. Kecamatan-Kecamatan yang
masih mengunakan jalur transportasi sungai
adalah Kecamatan Long Pahangai, Long
Apari di Kabupaten Kutai Barat dengan jalur
pulang pergi dari Ibukota Kabupaten Melak –
Long Bagun – Long Pahangai – Long Apari
dengan waktu tempuh kurang lebih 2 hari
perjalanan. Rute Melak – Long Bagun
mengunakan Kapal Motor dengan waktu
tempuh 1 (satu) hari reguler, kemudian
dilanjutkan rute Long Bagun – Long Pahangai
– Long Apari menggunakan Long Boat 2
(dua) Mesin dengan waktu tempuh kurang
lebih 6 (enam) jam perjalanan (carter)
melewati banyak jeram (Riam) antara lain
adalah Riam Udang dan Panjang yang
terkenal ganas. Jalur ini tidak dapat dilintasi
pada saat musim kemarau, karena airnya
dapat mengering dan juga sangat berbahaya
pada saat air terlalu tinggi. Kecamatan di
Kabupten Nunukan yang masih tergantung
dengan tranportasi sungai adalah kecamatan
Lumbis dan Sebuku menggunakan long boat
dengan system carter untuk kepentingan
umum. Sedangkan di Kabupaten Malinau
untuk menghubungkan antar kecamatan
Kayan Hilir – Kayan Hulu – Kayan Selatan
juga pada umumnya menggunakan
transportasi sungai dengan tempuh masing-
masing 2 (dua) jam menggunakan mesin
ketinting (ces). Di kabupaten Nunukan
terdapat pelabuhan/dermaga yang merupakan
pelabuhan laut yaitu; Pelabuhan Tunon Taka
untuk melayani penumpang (spead boat) dan
kapal besar (PELNI), barang dan kargo,
sebagai pelayaran antar pulau dan luar negeri
(Tawao). Selain itu telah dibangun Pelabuhan
Lahmijung sebagai Pelabuhan Pos Lintas
Batas Laut (PLBL) yang menjadi bagian
kesepakatan kerjasama SOSEK MALINDO.
Kemudian pelabuhan penyeberangan Ferry
(ASDP) direncanakan pembangunannya di
Sungai Jepun. Di Kabupaten Malinau
trerdapat 2 kecamatan yang pada umumnya
menggunakan trasnportasi sungai adalah
kecamatan Pujungan dan Bahau Hulu,
meskipun perhubungan udara sudah ada,
tetapi kapasitasnya sangat terbatas.
VII. KESIMPULAN DAN SARAN
Secara umum kondisi perekonomian
masyarakat di kawasan perbatasan tidak lepas
dari ketergantungannya dengan Negara
tetangga Malaysia, baik dari sektor jual beli
s e m b a k o s e h a r i - h a r i m a s y a r a k a t
menggunakan lintas batas Indonesia-
Malaysia untuk bertransaksi, dan sebagian
besar barang bahan pokok masih cukup mahal
bila di bandingkan daerah perkotaan.
Hal ini perlu perhatian yang sangat serius
baik dari pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten serta semua komponen masyarakat
luas termasuk pihak investor untuk peduli dan
menanamkan modalnya dalam perbaikan
p e r e k o n o m i a n d a n m e n i n g k a t k a n
pembangunan di daerah perbatasan dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat khusus di daerah perbatasan dan
pada umumnya Kalimantan Timur.
Penulis adalah staf Badan Pengelolaan
Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah
Terpencil Provinsi Kalimantan Timur, dan
sumber data berasal dari Profil Kaltim tahun
2009 serta bahan paparan Kebijakan dan
Strategi Pembangunan Perbatasan Kaltim.
Transportasi Udara antar kota
Foto
: Pa
par
an K
ebija
kan
dan
Str
ateg
i Pem
ban
gun
an P
erb
atas
an K
alti
m
2010, Kamis, 7 Januari 2010 di Hotel Senyiur Samarinda yang
berlangsung dari pukul 09.00 wita – 17.30 wita antara lain :
I DUKUNGAN DAERAH TERHADAP PROGRAM 100 HARI
KERJA
A. Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi :
1. Fokus Percepatan Pelayanan Publik :
a. Fasilitasi Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota tentang peraturan
perundang-undangan terkait dengan penyederhanaan perijinan
usaha dan pelayanan pajak.
b. Penyediaan Pelayanan Perijinan Satu Atap
c. Penyediaan Pelayanan Pajak Terpadu :
2. Fokus Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan :
a. Penandatanganan Fakta Integritas
b. Penandatanganan Fakta Integritas
c. Pembentukan Tim Komonev
d. Pelaksanaan SPIP
e. Peningkatan efektifitas dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
f. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah
3. Pengelolaan Wilayah Perbatasan :
a. Pembentukan Badan Pengelola Wilayah Perbatasan, Pedalaman,
dan Daerah Terpencil
b. Inventarisasi desa tertinggal dan pulau - pulau terluar/terdepan
4. Peningkatan Kemampuan Pertahanan dan Keamanan Negara :
a. Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana keamanan
territorial
B. Bidang Kesejahteraan Rakyat
1. Fokus Kemiskinan dengan rekomendasi :
a. Review sistem Bantuan Langsung Masyarakat antara lain Bantuan
Langsung Tunai, Raskin dan Jamkessos.
b. Review Pengembangan PNPM agar lebih tepat sasaran dan pro
Rakyat Miskin.
c. Integrasi program antar Departemen yang disesuaikan dengan
karakteristik Kalimantan Timur.
d. Pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan negara.
2. Fokus Kesempatan Kerja dengan rekomendasi :
a. Pengembangan pendidikan & Pelatihan yang berorientasi pasar
kerja.
b. Penguatan Kelembagaan BNP2TKI, Depnakertrans, dan
Departemen terkait lainnya dalam penyelesaian perselisihan
ndustrial.
c. Review Kebijakan Perijinan pertambangan dan kehutanan untuk
memperluas akses masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya
alam.
d. Regulasi tentang pedoman rekruitmen tenaga kerja di Kalimantan
Timur dengan memaksimalkan peran investor dalam
pemberdayaan tenaga kerja lokal.
e. Pengembangan Kawasan Strategis dan cepat tumbuh Nasional.
3. Fokus Pendidikan, Agama dan Kesehatan :
a. Review sistem pemberian BOS, Jamkesmas .
b. Review regulasi penyelenggaraan ibadah haji.
c. Review regulasi rekruitmen tenaga medis dan tenaga kesehatan
lainnya, dan sistem pemberian insentif terutama di daerah
terpencil.
d. Standarisasi pelayanan kesehatan sesuai dengan kondisi daerah.
e. Bantuan pengendalian penyakit yang disebabkan oleh bencana dan
lain-lain.
f .Peningkatan mutu proses pembelajaran, kualitas/kompetensi
dan distribusi guru.
4. Fokus Perubahan Iklim dan Lingkungan :
a. Percepatan pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kaltim.
b. Review kebijakan/regulasi perizinan sektor pertambangan dan
kehutanan.
c. Penguatan kelembagaan penegakan hukum.
d. Pedoman mitigasi bencana sesuai dengan karakteristik
lingkungan daerah.
e. Regulasi pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan.
C. Bidang Ekonomi
1. Fokus Peningkatan daya saing sektor riil
a. Perencanaan Pengembangan Klaster Industri Berbasis Kelapa
Sawit di Kalimantan Timur
b. Perencanaan Pengembangan Klaster Indsutri Berbasis Migas
dan Kondensat
c. Bantuan permodalan kepada koperasi dan UKM di
Kabupaten/Kota se Kaltim
d. Pembinaan dan promosi hasil industri.
2. Fokus Peningkatan ketersediaan pangan
a. Perencanaan Pengembangan Kawasan Industri Pangan
Berbasis Padi
b. Bantuan Saprodi kepada kabupaten/Kota se kaltim
3. Fokus Peningkatan ketahanan pangan
a. Penyuluhan dan bimbingan penerapan teknologi tepat guna.
b. Peningkatan kempuan lembaga petani
Infrastruktur :
Fokus :
1. Penetapan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
(RTRWP)
2. Revisi Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur.
3. Revisi Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Jalan Tol Balikpapan – Samarinda masuk ke dalam Rencana
Umum Jaringan jalan Tol.
5. Pentapan revisi Master Plan Bandara Sepinggan Balikpapan.
6. Kesepakatan pembiayaan pembangunan Bandara Samarinda
Baru antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Samarinda
dan Departemen Perhubungan.
7. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Maloy.
8. Penetapan Lokasi Terminal Type A dan Jembatan Timbang.
9. Penetapan Status Jalan mulai dari Batu Aji – Batas Negara
sebagai alan Nasional.
II.PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2010
A.Bidang Hukum & Reformasi Birokrasi
Fokus Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi dengan
rekomendasi :
1. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dan
Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota :
Penataan Peraturan Perundang-undangan.
- Meningkatkan SDM aparat pemerintah daerah dan legeslatif.
- Meningkatkan kembali Forum Konsultasi Publik sesuai
aturan.
2. Reformasi Birokrasi di Bidang Perijinan :
Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
Membangun Kaltim Untuk Semua Membangun Kaltim Untuk Semua8 33
VI. K O N D I S I U M U M
I N F R A S T R U K T U R W I L AYA H
PERBATASAN
1. Perhubungan darat
Rencana jalan di wilayah perbatasan
Kalimantan Timur merupakan bagian dari
jalan lintas Kalimantan Poros Utara yang
meliputi jalan lintas batas negara sebagai
jalan koridor perbatasan dan ruas jalan yang
menghubungkan an tar kecamatan-
kecamatan diwilayah perbatasan dan
pedalaman. Ruas-ruas tersebut jalan koridor
perbatasan dimulai dari Tanjung Selor –
Malinau – Simanggaris – Batas Negara –
Nunukan, dan jalan lingkar sebatik.
Sedangkan ruas jalan ke kakawasan
perbatasan dan pedalaman adalah Malinau –
Long Bawan – Long Midang – Batas Negara
– Long Nawang – Long Ampung – Sungai
Barang – Mahak Baru – Long Bagun – Long
Pahangai – long Apari. Ruas jalan perbatasan
yang sudah dbangun sampai dengan tahun
2007 adalah jalan lintas negara dari Malinau
ke Pos Lintas Batas Darat (PLBD)
simanggaris –serudong sepanjang 465 km
yang bersumber dari dana APBN. Kondisi
permukaan jalan adalah; beraspal sepanjang
108,92 km (23,42 %), aggregat 217,5 km
(46,77 %) dan jalan tanah sepanjang 138 km
(29,80 %).
Jalan perbatasan lainnya yang sudah
eksisting adalah; Jalan Poros Malinau –
Paking yang menghubungkan Kabupaten
Malinau – Long Bawan (Kabupaten
Nunukan) telah dibangun jalan sepanjang 10
km dari panjang total 35 km, jalan poros
Long Nawang – Pos Perbatasan dengan
Serawak (Panggung-Tapak Mega) sepanjang
32 km, jalan poros Long Nawang- Long
Ampung sepanjang 25 km, jalan poros Long
Ampung Sungai Barang – Mahak Baru
sepanjang 7 km dari panjang total 87 km.
Pembangunan jalan tersebut bersumber dari
dana APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
Malinau dengan kondisi jalan tanah.
Sedangkan ruas jalan perbatasan di
Kabupaten Kutai barat di mulai dari Long
Bagun – Long Pahangai – Long Lunuk –
Long Apari – Lasan Tuyan (perbatasan
Serawak) sepanjang 297 km, sampai dengan
tahun 2007 hanya sepanjang 15 km yang
eksisting yaitu poros Long Bagun – Long
Pahangai yang bersumber dari dana subsidi
pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan
APBD Kabupaten Kutai Barat, dengan
kondisi beraspal sepanjang 7 km, dan jalan
tanah sepanjang 8 km. Sedangkan selebihnya
masih dalam tahap pengkajian. Sementara
itu, ruas jalan perbatasan di Kabupaten
Nunukan yang menghubungkan Kecamatan
Krayan – Krayan Selatan dengan perbatasan
sabah di Long Bawan – Long Pasia dan
dengan Serawak di Lembudud/Long Layu
–Bario sebagai alternative jalan Long Bawan
– Long Midang Bekalaan belum tersentuh
samasekali, kecuali jalan lingkar Krayan
sepanjang 125 km yang mengubungkan desa-
desa di Kecamatan Krayan dan Krayan
Selatan sudah terbangun sebagian. Kemudian
Jalan Lingkar di Kecamatan Nunukan
sepanjang 54,60 km masih dalam tahap
penyelesaian, serta jalan lingkar di
Kecamatan Sebatik sepanjang 58,50 km telah
selesai hanya memerlukan peningkatan.
2. Perhubungan UdaraPerhubungan udara selama ini merupakan
alternative terakhir untuk membuka isolasi
wilayah perbatasan yang belum terjangkau
perhubungan darat maupun sungai, dengan
kapasitas yang sangat terbatas dan relative
mahal.
Di wilayah perbatasan Kalimantan Timur
banyak terdapat lapangan terbang perintis
yang hanya dapat di darati oleh pesawat
berbadan kecil. Secara keseluruhan di
Kalimantan Timur terdapat 10 Bandar Udara
dan 6 Bandar Udara diantaranya berada di
Wilayah perbatasan serta terdapat 61
Lapangan terbang perintis dengan jenis
landasan Clay/Grass/Gravel/Cmpact-ed Sand
dan dalam kondisi yang kurang terpelihara.
Di Kabupaten Nunukan terdapat 3 (tiga)
Bandara Nunukan yaitu Bandara Tanjung
Harapan di Kecamatan Nunukan, Bandara
Yavai semaring di Long Bawan, dan Bandara
Binuang, long layu di Krayan Selatan.
Bandara Nunukan dengan panjang landas
pacu 1.100 meter dan hanya dapat didarati
pesawat type ATR.42, sehingga untuk
meningkatkan kapasitas landasan agar dapat
didarati jenis pesawat Fokker 100 idealnya
diperlukan perpanjangan landasan menjadi
1.400 meter.
Bandara Yuvai Semaring di Long Bawan
Kecamatan Krayan dengan panjang landas
pacu 900 m, dan hanya dapat didarati jenis
p e s a w a t C - 2 1 2 m a s i h d i p e r l u k a n
perpanjangan landas pacu, mengingat di
wilayah ini hanya mengandalkan tranportasi
udara sebagai sarana perhubungan menuju
pusat pemerintahan Kabupaten.
Bandara Binuang, Long Layu dan Pa’Upan di
Kecamatan Krayan Selatan dengan landasan
tanah perkerasan dengan panjang landas pacu
650 meter, juga merupakan satu-satunya
sarana perhubungan dengan wilayah lain.
Di Kabuparen Malinau terdapat 13 lapangan
Foto
: Pa
par
an K
ebija
kan
dan
Str
ateg
i Pem
ban
gun
an P
erb
atas
an K
alti
m
Kondisi Infrastruktur di Perbatasan
Membangun Kaltim Untuk Semua Membangun Kaltim Untuk Semua 932
a. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor pelayanan perijinan
sesuai standart pelayanan.
b. Meningkatkan SDM aparat.
c. Mewajibkan semua instansi berstatus pelayanan perijinan
mempunyai SPM.
3. Reformasi Birokrasi di Bidang Pelayanan Pajak :
Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
Peningkatan pelayanan pajak
a. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor pelayanan pajak
sesuai standart operasional pelayanan.
b. Meningkatkan SDM aparat.
c. Pemasangan SOP Pelayanan Pajak di depan kantor pelayanan.
d. Penempatan petugas bank di kantor pelayanan pajak.
4. Profesionalisme dalam Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa secara Elektronik (e-Procurement) :
Pengembangan e-Procurement
a. Meningkatkan SDM aparatur pemerintah, masyarakat dan dunia
usaha di bidang (e-Procurement).
b. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan pengadaan barang
dan jasa.
Fokus Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan,
Pedalaman dan Daerah Terpencil dengan rekomendasi :
1. Keterbatasan Infrastruktur Wilayah :
Pengembangan wilayah perbatasan.
a. Meningkatkan alokasi dana anggaran secara adil dan
proporsional.
b. Membentuk Badan Perbatasan Kabupaten.
c. Meningkatkan sinergi kebijakan pemerintah dengan pemerintah
daerah berdasarkan wilayah dan program prioritas.
2. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat kawasan
perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil (Sosial, Ekonomi dan
Politik) :
Kerjasama informasi dengan media massa.
a. Membangun sarana dan prasarana
t r a n s p o r t a s i d a r a t , a i r d a n
udara di kawasan perbatasan.
b. Membangun sarana dan prasarana
kesehatan (Puskesmas 24 jam)
dan pendidikan.
c. Memberikan insentif yang sesuai bagi
tenaga medis, tenaga p e n d i d i k
dan penyuluh di wilayah perbatasan.
d. Mengembangkan budidaya pertanian
t a n a m a n p a n g a n ,
pe rkebunan , pe te rnakan dan
perikanan.
e. Meningkatkan bantuan Subsidi
O n g k o s A n g k u t ( S O A )
perbatasan.
f. Meningkatkan alokasi dana anggaran
s e c a r a a d i l d a n
roporsional.
g. Membangun dan meningkatkan
jaringan siaran.
h. Meningkatkan sarana dan prasarana
s t a s i u n s i a r a n d i
kabupaten/kecamatan.
3. Keamanan wilayah perbatasan relative masih rawan :
Pengembangan dukungan pertahanan.
Pengembangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat.
a. Meningkatkan alokasi dana pembangunan pos-pos pengamanan.
b. Penempatan personil keamanan.
c. Pembangunan perumahan dan fasilitas penunjang bagi aparat
keamanan keamanan dan petugas PPLB.
d. Menindaklanjuti hasil-hasil kesepakatan bilateral secara
konsisten dan kosekuen.
B. Bidang Kesejahteraan Rakyat
1. Fokus Kemiskinan dengan rekomendasi :
a. Pengembangan Komunitas Adat Terpencil dan kawasan-kawasan
miskin.
b. Pemberdayaan Sumber daya lokal.
c. Peningkatan peran swasta melalui progran CSR dalam
penanggulangan kemiskinan daerah.
d. Updating data masyarakat miskin secara akurat.
e. Review sistem pelaksanaan PNPM agar tepat sasaran dan po
rakyat miskin.
f. Bantuan permodalan bagi kelembagaan ekonomi perdesaan,
UMKM dan usaha lainnya yang pro rakyat miskin.
g. Reformasi Agraria yang pro rakyat miskin dengan memperhatikan
daya dukung lingkungan.
h. Pengembangan infrastruktur pada kawasan pedalaman, terpencil
dan perbatasan.
i. Penanggulangan rawan pangan dan bencana.
2. Fokus Kesempatan Kerja dengan rekomendasi :
a. Pengembangan pendidikan & Pelatihan yang berorientasi pasar
kerja.
b. Pengembangan BLK sesuai potensi unggulan daerah.
c. Pengembangan sektor ekonomi padat karya untuk mengurangi
pengangguran dan pemberdayaan masyarakat lokal.
d. Memaksimalkan peran investor dalam pemberdayaan tenaga
Para narasumber memberikan arahan
Foto
: B
app
eda
yang cukup berperan dalam mengatur tatanan
sosial dan interaksi sosial masyarakat
setempat, serta masih diberlakukannya
hukum-hukum adat. Suku dayak di wilayah
perbatasan pada umumnya beragama Kristen,
kecuali di Kecamatan Nunukan dan Sebatik
pada umumnya beragama Islam.
Mata pencaharian masyarakat di
perbatasan Kalimantan Timur masih
didominasi oleh sektor pertanian pangan
subsisten yaitu pertanian tradisional dengan
sistem ladang berpindah (shifting cultivation)
dan pemungutan hasil hutan dan ikutannya.
Kecuali di kecamatan Nunukan dan Sebatik,
selain tanaman pangan, juga perkebunan
kelapa sawit, kakao, perikanan laut, dan
sektor perdagangan.
Bagi masyarakat Nunukan dan Sebatik,
sektor perdagangan merupakan sektor yang
cukup penting yaitu kegiatan perdagangan
lintas batas ke negeri sabah melalui Kota
Tawao. Perdagangan lintas batas tidak hanya
memperdagangkan produksi hasil dari
kawasan perbatasan saja, namun meliputi
juga berbagai produk hasil dari daerah-daerah
di luar kawasan perbatasan. Dengan adanya
hubungan pola perdagangan lintas batas ini,
barang-barang dari Indonesia yang masuk ke
Sabah terutama kayu bantalan, kayu balak,
kayu gergajian (papan) serta rotan mentah,
dan hasil perkebunan dan perikanan. Di
samping itu barang-barang lainnya yang
masuk ke Sabah seperti kayu malam, sabun,
pakaian, kerupuk, gula merah, permen,
battery, pasta gigi, udang kering dan udang
basah serta lain sebagainya. Sementara itu
barang-dari sabah yang masuk melewati
nunukan dan sebatik terutama adalah wafer,
soft drink, pakaian bekas, telur ayam, biskuit,
amonium nitrate, mie instan dan barang-
barang lain. Kegiatan perdagangan lintas
batas ini dilakukan oleh perorangan dengan
menggunakan perahu oleh nelayan-nelayan
d a n p e n d u d u k p e r b a t a s a n t a n p a
pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan
pemberitahunan impor barang (PIB).
Perdagangan lintas batas di kawasan
perbatasan Kalimantan Timur dewasa ini
cukup besar jika dilihat dari volume maupun
nilainya. Kawasan perbatasan sebagai
pelintasan arus keluar masuk barang dan jasa
tampaknya sudah mulai menjadi pusat
aktivitas perdagangan. Tingginya arus keluar
masuk barang dan manusia di perbatasan ini
tidak dapat dihindari karena adanya kegiatan
ekonomi dan perdagangan antara kedua
negara. Adanya permintaan (demand)
terhadap barang ataupun jasa dari Kalimantan
Timur oleh Sabah, demikian juga permintaan
terhadap barang dari Sabah, akan
menimbulkan pergerakan perdagangan di
kawasan perbatasan tersebut.
Kegiatan ekonomi l intas batas
perbatasan selain itu perdangangan komoditi
adalah pergerakan jasa, dalam hal ini lalu
lintas tenaga kerja Indonesia yang bekerja
Serawak dan Sabah yang cukup tinggi
intensitasnya. Jumlah TKI yang bekerja di
Serawak dan Sabah yang melintas lewat pos
lintas batas cukup tinggi. Dari data yang
tersedia jumlah WNI yang melintas PPLB
Nunukan mencapai belasan ribu orang setiap
bulannya. Sebagian besar dari WNI yang
melintas ini merupakan TKI yang bekerja di
Sabah.
V. KONDISI PEREKONOMIAN
Kondisi Makro Perekonomian di wilayah
Kabupaten perbatasan Kalimantan Timur
dapat dilihat dari indikator utama, yaitu nilai
PDRB menurut harga berlaku dengan migas
tahun 2006.
Dari ketiga Kabupaten perbatasan di
Kalimantan Timur, maka Kutai Barat
menunjukkan nilai PDRB yang tertinggi
sebesar 2,52 trilyun rupiah pada tahun 2006,
kemudian Nunukan sebesar 1,20 trilyun
rupiah, dan yang terendah adalah Malinau
sebesar 485,13 milyar rupiah.
Dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi
rata-rata dari tahun 2003–2006, maka
Kabupaten Kutai Barat mengalami laju
pertumbuhan ekonomi rata-rata yang paling
tinggi yaitu sebesar 11,.20 % per tahun,
kemudian Kabupaten Nunukan dengan laju
pertumbuhan rata-rata sebesar 7,03 % per
tahun dan Kabupaten Malinau sebesar 2,71 %
per tahun.
Sementara itu pendapatan per kapita
penduduk Kabupaten Kutai Barat paling
tinggi yaitu sebesar 18,01 Juta Rupiah. Tetapi
dilihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata per
tahun, maka Kabupaten Nunukan mengalami
pertumbuhan pendapatan per kapita yang
paling tinggi sebesar 26,67 per tahun,
kemudian Kutai Barat sebesar 13,74 % per
tahun dan Malinau sebesar 11,46 % per tahun.
Struktur perekonomian keseluruhan pada 3
(tiga) Kabupaten perbatasan Kalimantan
Timur didominasi oleh sektor pertambangan,
pertanian, dan perdagangan. Sektor pertanian
merupakan leading sektor perekonomian di
Kabupaten Malinau dengan kontribusi sebesar
39,59%, kemudian sektor perdagangan, jasa
dan bangunan. Kutai Barat didominasi oleh
sektor pertambangan dengan kontribusi
sebesar 497,52%, kemudian sektor pertanian,
dan bangunan. Demikian pula halnya dengan
Kabupaten Nunukan yang mengandalkan
sektor pertambangan dengan kontribusi
sebesar 57,82%, dan sektor pertanian
memberikan kontribusi sebesar 20,98%.
Nilai PDRB Perbatasan Kalimantan Timur Tahun 2007
KABUPATEN PDRB PERTUMBUHAN
RATA-RATA
Kutai Barat 3.977.909.000.000 11,20
Malinau 1.041.792.000.000 2,71 Nunukan 2.451.546.000.000 7,03 JUMLAH
7.471.248.000.000
6,98
Kabupaten Pendapatan
Perkapita
Kutai Barat 25.201.042
Nunukan 18.567.968
Malinau 19.546.535
Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kabupaten
Perbatasan Kalimantan Timur Tahun 2007
Membangun Kaltim Untuk Semua Membangun Kaltim Untuk Semua 3110
kerja lokal.
e. Pemberian insentif untuk pemberdayaan ekonomi lokal.
f. Pengembangan transmigrasi lokal dan Kota Terpadu Mandiri.
3. Fokus Pendidikan, Agama dan Kesehatan :
a. Pengembangan sekolah unggulan sesuai potensi unggulan daerah
dan kebutuhan pasar kerja.
b. Peningkatan mutu pendidikan dan kualitas/kompetensi guru serta
distribusi tenaga guru secara merata.
c. Perluasan kesempatan pendidikan bagi masyarakat miskin, dan
perbaikan sistem pemberian beasiswa bagi siswa miskin.
d. Regulasi sistem rekruitmen dan distribusi tenaga medis dan
tenaga kesehatan.
e. Peningkatan kualitas/kompetensi SDM tenaga kesehatan.
f. Peningkatan akses pelayanan dan jaminan kesehatan masyarakat
miskin.
g. Regulasi SOP Pelayanan Kesehatan masyarakat.
h. Peningkatan peran tokoh agama dalam syiar nilai-nilai agama.
i. Peningkatan kerjasama antar umat beragama.
4. Fokus Perubahan Iklim dan Lingkungan :
a. Perencanaan pembangunan berbasis mitigasi dampak perubahan
iklim.
b. Percepatan Pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kaltim.
c. Peningkatan Pengendalian kebakaran hutan dan pembukaan
hutan.
d. Pengembangan sistem pengelolaan hutan dan lahan yang
berkelanjutan.
e. Penyediaan sistem informasi geografis yang akurat dan up to
date.
f. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengendali banjir dan
kekeringan secara terpadu/terintegrasi.
g. Pengembangan Kaltim Hijau.
C. Bidang Ekonomi
1. Prioritas Peningkatan Pertumbuhan Sektor Riil Dan
Ketahanan Pangan, Melalui Revitalisasi Pertanian Dan Pembangunan
Perdesaan
a. Fokus Peningkatan daya saing sektor riil
• Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah.
• Pengembangan sarana dan prasarana produk usaha kecil dan
mengah.
• Pembinaan dan promosi hasil industri.
• Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna industri.
• Pembangunan pusat pelayanan teknik industri.
• Promosi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
b. Fokus Peningkatan ketahanan pangan
• Penyuluhan dan bimbingan penerapan teknologi tepat guna.
• Peningkatan kempuan lembaga petani
c. Fokus Peningkatan ketersediaan pangan
• Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah.
• Pelatihan petani dan pelaku agribisnis.
• Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija.
• Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk pertanian.
• Pengembangan bibit unggul pertanian.
2. Prioritas Pembangunan Infrastruktur Dasar Berupa
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Transportasi, Perumahan
Rakyat, Air Bersih Dan Kelistrikan;
a. Fokus Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sebagai
upaya mendukung percepatan pembangunan, peningkatan
keterpaduan pemanfaatan ruangkota dan pusat pertumbuhan,
peningkatan gairah investasi serta aktivitas ekonomi lainnya.
• Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan udara.
• Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan laut.
• Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan darat
• Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan SDP.
• Pembangunan dan rehabilitasi jembatan.
• Pembangunan dan rehabilitasi jalan.
• Pembangunan turap / talud / bronjong.
• Pembangunan saluran drainase.
• Pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan.
PROGRAM TAHUN 2010 INFRASTRUKTUR
1. Lanjutan Pembangunan Jalan Lintas Kalimantan Poros Selatan
dan Tengah.
2. Lanjutan Pembangunan Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.
3. Lanjutan Pembangunan Terminal Peti Kemas Kariangau.
4. Lanjutan Pembangunan Terminal Penumpang Bandara
Sepinggan Balikpapan.
5. Penyelesaian Pembangunan Jembatan Mahkota II
6. Pengoperasian Pelabuhan Palaran Samarinda.
7. Pengoperasian PLBL Lamijung Nunukan.
8. Lanjutan Pembangunan Dermaga Penyeberangan Ancam,
Nunukan dan Sebatik.
9. Penuntasan Pembangunan Bandara Kalimarau Berau.
III. PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2010 – 2013
A. BIDANG HUKUM & REFORMASI BIROKRASI
1. Rekomendasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi :
a. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Harmonisasi
Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota :
- Meningkatkan SDM aparat pemerintah daerah dan legeslatif.
- Meningkatkan kembalo Forum Konsultasi Publik sesuai
aturan.
b. Reformasi Birokrasi di Bidang Perijinan :
- Meningkatkan sarana dan prasarana kantor pelayanan
perijinan sesuai standart pelayanan.
- Meningkatkan SDM aparat.
- Mewajibkan semua instansi berstatus pelayanan perijinan
mempunyai SPM.
c. Reformasi Birokrasi di Bidang Pelayanan Pajak :
- Meningkatkan sarana dan prasarana kantor pelayanan pajak
sesuai standart operasional pelayanan.
- Meningkatkan SDM aparat.
- Pemasangan SOP Pelayanan Pajak di depan kantor pelayanan.
- Penempatan petugas bank di kantor pelayanan pajak.
d. Implementasi Inpres No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi :
- Mengaktifkan kembali Tim Kormonev.
- Meningkatkan SDM aparatur.
e. Profesionalisme dalam Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
secara Elektronik (e-Procurement) :
- Meningkatkan SDM aparatur pemerintah, masyarakat dan dunia
usaha di bidang (e-Procurement).
- Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan pengadaan barang
dan jasa.
2. Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan,
Pedalaman dan Daerah Terpencil :
a. Keterbatasan Infrastruktur Wilayah :
- Meningkatkan alokasi dana anggaran secara adil dan
Kayan ulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan,
Bahau Hulu dan Pujungan di Kabupaten
Malinau serta Krayan, Krayan Selatan,
Lumbis, Sebuku, Nunukan dan Sebatik di
Kabupaten Nunukan. Wilayah perbatasan
tersebut merupakan perbatasan daratan
kecuali di kecamatan nunukan yang
mempunyai perbatasan laut dengan Kota
Tawao di Negeri Sabah, dengan panjang garis
perbatasan keseluruhan mencapai 1.038 km.
Luas wilayah perbatasan kerseluruhan yang
meliputi Kabupaten Kutai Barat, Malinau dan
Nunukan mencapai 88.513,08 km2 atau 42,42
% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan
Timur. Dari luas wilayah perbatasan tersebut,
56,14 % atau seluas 49.689,83 km2
merupakan wilayah 13 kecamatan yang
terletak sejajar dengan garis perbatasan antar
negara yang berbatasan langsung dengan
Negeri Sabah dan Serawak.
Topogra f i w i l ayah pe rba t a san
Kalimantan Timur di khususnya pada
kawasan pedalaman pada umumnya
merupakan perbukitan dan pegunungan yang
terjal dengan kelerengan rata-rata 40 %
meliputi kecamatan Lumbis, Mentarang,
Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan,
Long Pahangai dan Long Apari, kecuali
kawasan yang berdekatan dengan pantai dan
daerah aliran sungai yang meliputi kecamatan
Sebatik, Nunukan dan Sebuku terdapat bagian
wilayah yang datar.
IV. KONDISI SOSIAL BUDAYA
Kondisi sosial budaya di daerah perbatasan
terutama jumlah penduduk di 3 (tiga)
kabupaten perbatasan tahun 2006 sebanyak
342.833 jiwa dengan kepadatan rata-rata 3,87
jiwa/km2. Sebanyak 122.423 jiwa penduduk
atau sebesar 35,79 % tinggal pada 13
kecamatan perbatasan. Kabupaten Malinau
merupakan kabupaten yang berpenduduk
paling jarang dengan kepadatan rata-rata
hanya 1,37 jiwa/km2. Jumlah penduduk
miskin secara relatif terbanyak adalah di
Kabupaten Malinau dengan jumlah penduduk
miskin sebesar 52,23 %, kemudian Kabupaten
Nunukan sebesar 51,71%, dan Kutai Barat
sebesar 26,06 %. Secara absolut jumlah
penduduk miskin terbanyak adalah
Kabupaten Nunukan sebanyak 61.388 jiwa,
kemudian Kutai Barat sebanyak 42.991 jiwa,
kemudian Malinau sebanyak 30.926 jiwa.
S e b a r a n p e n d u d u k l e b i h b a n y a k
terkonsentrasi pada ibukota kabupaten serta
daerah aliran sungai dimana aksessibitas
perdagangan, komunikasi dan transportasi
lebih mudah. Sedangkan pada kawasan
pedalaman di perbatasan pada umunya
relative sedikit, karena kawasan pedalaman di
perbatasan Kalimantan Timur merupakan
kasawan yang terisolir dengan sarana dan
prasana transportasi yang sangat terbatas.
Kecamatan yang menjadi konsentrasi
penduduk di wilayah perbatasan adalah
Kecamatan sebatik dengan kepadatan rata-
rata 119,23 jiwa/km2, Nunukan 28,65
jiwa/km2, Barong Tongkok 26,71 jiwa/km2,
Melak 18,69 jiwa/km2, Malinau 29,52
jiwa/km2. Sedangkan wilayah yang
mempunyai kepadatan terendah dengan
kepadatan lebih kecil dari 3 jiwa/km2 adalah;
kecamatan Krayan Selatan, Lumbis, Long
Bagun, Long Pahangai, Long Apari, Kayan
Hulu, Sungai Boh, Kayan Hilir, Pujungan,
Malinau Selatan, Mentarang.
Mayoritas penduduk di wilayah
perbatasan adalah suku Dayak dari suku
dayak besar Apokayan, khususnya penduduk
yang bermukim di wilayah pedalaman
perbatasan, seperti ; di Kecamatan Long
Apari, Long Pahangai, Kayan Hilir, Kayan
Hulu, Kayan Selatan, Bahau Hulu,
Mentarang, Krayan, Krayan Selatan, dan
Lumbis. Sedangkan di wilayah perbatasan
pantai pesisir yaitu di Kecamatan Nunukan
dan Sebatik didominasi oleh suku bugis,
kemudian suku melayu, dan suku lainnya
sebagai minoritas. Suku Dayak dan Melayu di
Indonesia ini memiliki tali persaudaraan
dengan suku yang sama di Negara Bagian
Serawak dan Sabah, Malaysia. Hubungan
sosial antara masyarakat di perbatasan
Kalimantan Timur dan masyarakat
diperbatasan Sabah dan Serawak masih
sangat kuat, yang disebabkan oleh hubungan
kekerabatan dan kekeluargaan masih dalam
satu garis keturunan. Demikian pula halnya
dengan suku melayu yang bermukim di
sekitar Nunukan dan Sebatik yang
mempunyai hubungan keluarga dengan
masyarakat perbatasan di perbatasanan
Sabah. Meskipun terdapat keragaman suku,
namun penduduk di wilayah ini masih
memegang teguh adat istiadat yang berlaku
dan merupakan kesepakatan yang telah
terbentuk secara turun temurun, hal ini dapat
ditandai dengan keberadaan lembaga adat
Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Perbatasan
KABUPATEN JUMLAH
KESELURUHAN PERBATASAN
KEC. DESA KEC. DESA
KUTAI BARAT 21 223 2 21 MALINAU 12 107 5 29 NUNUKAN 8 223 6 199 JUMLAH
41
553
13
249
Gambaran Penduduk Kabupaten Perbatasan Tahun 2007
Kabupaten Jumlah
Penduduk Kabupaten
Rata–rata Kepadatan (Jw/Km2)
Penduduk Kec.
Perbatasan
Penduduk Perbatasan/
Kab (%)
Proporsi Penduduk
Perbatasan
Kutai Barat 157.187 5.10 9.117 5,19 7.36
Malinau 56.107 1,41 12.015 18,04 8,72
Nunukan 125.421 9,04 102.735 4,14 83.92
Jumlah 339.375 3,96 123.867 36,68 100,00
11 Membangun Kaltim Untuk Semua Membangun Kaltim Untuk Semua30
proporsional.
- Membentuk Badan Perbatasan Kabupaten.
- Meningkatkan sinergi kebijakan pemerintah dengan pemerintah
daerah berdasarkan wilayah dan program prioritas.
b. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat kawasan
perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil (Sosial, Ekonomi dan
Politik) :
- Membangun sarana dan prasarana transportasi darat, air dan udara
di kawasan perbatasan.
- Membangun sarana dan prasarana kesehatan (Puskesmas 24 jam)
dan pendidikan.
- Memberikan insentif yang sesuai bagi tenaga medis, tenaga
pendidik dan penyuluh di wilayah perbatasan.
- Mengembangkan budidaya pertanian tanaman pangan,
perkebunan, peternakan dan perikanan.
- Meningkatkan bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) perbatasan.
- Meningkatkan alokasi dana anggaran secara adil dan proporsional.
- Membangun dan meningkatkan jar ingan s iaran.-?
Meningkatkan sarana dan prasarana stasiun siaran di
kabupaten/kecamatan.
c. Keamanan wilayah perbatasan relative masih rawan :
- Meningkatkan alokasi dana pembangunan pos-pos pengamanan.
- Penempatan personil keamanan.
- Pembangunan perumahan dan fasilitas penunjang bagi aparat
keamanan keamanan dan petugas PPLB.
- Menindaklanjuti hasil-hasil kesepakatan bilateral secara konsisten
dan kosekuen.
B. BIDANG EKONOMI
Terhadap permasalahan (bottleneck) yang dihadapi diusulkan
rekomendasi penyelesaiannya sebagai berikut :
• Bidang Pertanian Tanaman Pangan
1. Meningkatkan SDM petani melalui pelatihan dan penguatan modal
dengan program prioritas antara lain pengembangan
Desa/Kelurahan Mandiri, pengembangan lumbung pangan
masyarakat dan perbaikan infrastruktur.
2. Perlunya keberpihakan harga gabah pada petani dengan
mempertimbangkan biaya produksi.
3. Perlunya pengembalian fungsi lahan pertanian yang saat ini
mengalami alih fungsi lahan ke arah sektor lain.
4. Lahan Pertanian di Kaltim agar diinventarisir dan dijaga fungsinya
sebagai lahan pertanian/perkebunan.
5. Usulan kepada Pemerintah Pusat untuk menerbitkan PP sebagai
petunjuk palaksanaan dari UU No. 41 thn 2009.
• Bidang Kehutanan
1. Merubah kawasan budidaya kehutanan (KBK) menjadi kawasan
budidaya non kehutanan (KBNK) dengan jalan memberikan
kejelasan status lahan dan memberikan informasi yang
menarik bagi calon investor mengenai status legalitas lahan (clean
and clear);
2. Melakukan recovery terhadap kerusakan hutan akibat eksploitasi
`tambang.
• Bidang Perkebunan
1. Melakukan kemitraan antara inti dan plasma, revitalisasi
perkebunan, dan pengembangan PIR Swadaya sehingga menjamin
kemanan dalam berinvestasi di sektor perkebunan.
2. Perlu pemertaan dan percepatan pembangunan perkebunan rakyat
melalui pola kemitraan
3. Perlu penyediaan lahan yang jelas untuk inti dan plasma yang
tertuang dalam RTRW
4. Pemprov berkomitemen menerapkan pembangunan kelapa sawit
Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat (kiri) beserta undangan Kaltim SUMMIT 2010
Paser Utara, Paser, dan empat (4) Kota, yaitu:
Balikpapan, Samarinda, Bontang dan
Tarakan. Kemudian pada tahun 2007 terbit
Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2007
tentang Pembentukan Kabupaten Tana
Tidung dengan Ibukotanya Tidung Pale, maka
Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun
2009 terdiri dari 14 Kabupaten/Kota.
Provinsi Kalimantan Timur terletak
pada kedudukan 40 24’Lintang Utara (LU),
20 25’Lintang Selatan (LS), 1130 44’Bujur
Timur (BT), dan 1190 00’Bujur Barat. Posisi
Kalimantan Timur sangat strategis sebagai
jalur transportasi laut internasional karena
berbatasan dengan wilayah perairan Selat
Makassar dan Laut Sulawesi yang merupakan
Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II).
Provinsi Kalimantan Timur terletak di bagian
Timur Pulau Kalimantan dengan batas-batas
sebagai berikut :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan
Malaysia (Negara Bagian Sabah);
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan
Kalimantan Selatan;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat
Makassar dan Laut Sulawesi;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan
Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan
Malaysia (Negara Bagian Serawak).
II. LUAS WILAYAH KALIMANTAN
TIMUR
Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas
wilayah sebesar 20.865.774 ha meliputi
wilayah daratan seluas 19.844.117 ha (95,1
%) dan wilayah lautan sejauh 12 mil laut dari
garis pantai terluar ke arah laut seluas
1.021.657 ha (4,9 %). Wilayah Provinsi
Kalimantan Timur memiliki topografi
bergelombang dari kemiringan landai hingga
curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-
1.000 meter dari permukaan laut (dpl) dengan
kemiringan 0-40 %. Adapun wilayah provinsi
Kalimantan Timur berdasarkan kelas lereng,
meliputi:
1. Lahan datar, kemiringan 0-2 % dengan
l uas wilayah mencapai 2.093.677 ha
2. Lahan bergelombang, kemiringan 2 -15
% dengan luas wilayah mencapai
2.431.802 ha
3. Lahan curam, kemiringan 15-40 %
dengan luas wilayah mencapai
4.476.122 ha
4. Lahan sangat curam, kemiringan >40 %
dengan luas mencapai 10.842.516 ha
Kondisi fisiografi Provinsi Kalimantan Timur
didominasi oleh pegunungan dan dataran.
Wilayah pegunungan sebagian besar tersebar
di bagian barat Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kutai Timur, Bulungan, Malinau dan Kutai
Barat hingga perbatasan Malaysia. Wilayah
pantai, rawa pasang surut, daratan aluvial,
jalur endapan dan sungai berada di kawasan
pesisir timur, sedangkan wilayah dataran dan
lembah aluvial umumnya mengikuti arah
aliran sungai.
Indonesia dikenal sebagai negara
kepulauan yang tersebar hampir di seluruh
provinsi, tidak terkecuali provinsi Kalimantan
Timur. Dilihat dari letak geografisnya yang
berbatasan langsung dengan perairan laut
Makassar dan Sulawesi, provinsi Kalimantan
Timur terdapat banyak pulau. Kondisi pulau
yang ada di Kalimantan Timur pada tahun
2009 sebanyak 378 buah, yang terdiri dari
pulau yang berpenghuni sebanyak 54 buah
dan pulau tidak berpenghuni sebanyak 324
buah. Dari keseluruhan pulau yang terdapat di
Kalimnatan Timur sebanyak 12 pulau hingga
saat ini belum mempunyai nama pulau.
III. KONDISI UMUM WILAYAH
PERTABATASN
No Kabupaten/Kota KotaJarak(km)
Luas Daratan(km2)
Luas Pengelolaan Laut (km2)
12345678910111213
PaserKutai BaratKutai Kartanegara
Kutai Timur BerauMalinauBulunganNunukanPenajam Paser Utara
BalikpapanSamarindaTarakanBontang
Tanah GrogotSendawar
Tenggarong
Sengatta
Tanjung Redeb
Malinau Tanjung Selor Nunukan
Penajam
Balikpapan
SamarindaTarakanBontang
260334
31
176
547
917 672
1.140 130
112
0740108
10.936,3830.943,7926.326,0031.884,5922.521,7139.799,8817.249,6113.875,42
3.209,66560,70718,23251,81163,39
10.810,640
2.220,372.294,91
11.552,330
2.163,381.040,33
437,97211,29
0419,84262,29
Kalimantan Timur 198.441,17 10.216,57
Tabel Luas Wilayah dan Jarak Ibukota Provinsi (Samarinda) dengan Ibukota Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2008
Berdasarkan wilayah Provinsi Kalimantan
Timur memiliki wilayah perbatasan berada di
tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Barat,
Malinau, dan Nunukan dan terletak diantara
4o 25’ Lintang Utara -20 25’ Lintang Selatan
dan 1130 44’ Bujur Timur 1190 00’ Bujur
Barat. Disebelah Barat berbatasan dengan
Negara Bagian Serawak dan Sabah
(Malaysia), serta dengan Provinsi Kalimantan
Barat, dan Kalimantan Tengah. Di sebelah
timur berbatasan dengan Selat Makassar dan
Laut Sulawesi, serta di sebelah Selatan
berbatasan dengan Provinsi Kalimantan
Selatan. Wilayah perbatasan Kalimantan
Timur Meliputi 3 (tiga) Kabupaten yaitu;
Kutai Barat, Malinau, dan Nunukan, serta
meliputi sebanyak 41 kecamatan dan 553
desa/kelurahan. Sebanyak 13 kecamatan
diantaranya berbatasan langsung dengan
Negeri Sabah dan Serawak yang meliputi
sebanyak 249 desa. Kecamatan yang
berbatasan langsung dengan negeri sabah dan
serawak yaitu; Kecamatan Long Apari dan
Long Pahangai di Kabupaten Kutai Barat,
Luas Wilayah Kabupaten Perbatasan
KABUPATEN LUAS
KABUPATEN
(KM2)
LUAS WILAYAH
KECAMATAN
PERBATASAN %
KUTAI BARAT 31.628,70 8.911,00 28,17
MALINAU 42.620,70 28.713.14 67.37
NUNUKAN 14.263,68 12.065,59 84,59
JUMLAH 88.513,08 49.689,83 56.14
Foto
: B
app
eda
yang berkelanjutan untuk menjamin produk CPO sebagai
komoditas ekspor.
• Bidang Peternakan
1. Pemanfaatan lahan yang potensial untuk pengembangan kawasan
peternakan dan integrasi ternak degan tanaman pertanian lainnya.
Mengeluarkan kebijakan Kredit Usaha Pembibitan Ternak.
2. Perlu adanya upaya pemanfaatan lahan eks tambang sebagai lahan
pertanian dan peternakan
3. Perlu lebih mengembangkan program integrasi antara kelapa sawit
dan ternak sapi sehingga lebih memberikan manfaat bagi peningkatan
kesejahteraan petani.
• Bidang Kelautan dan Perikanan
Pembentukan Kelompok Pengawas Masyarakat untuk mengurangi
kasus pencurian ikan di wilayah perbatasan.
Pemanfaatan lahan eks tambang untuk pengembangan komoditas
pertanian
• Bidang Ketahanan Pangan
Upaya peningkatan laju pertumbuhan produksi padi dan palawija
sampai 5 tahun kedepan sebesar 6% mengimbangi laju pertumbuhan
penduduk 2,17%.
• Bidang Perindagkop dan UKM
Pengembangan pertanian tanaman pangan & hortikultura berpola
kawasan sentra pengembangan berskala ekonomi, terpadu dan
berbasis industri.
• Bidang Kelistrikan
Penambahan atau peningkatan sarana ketenagalistrikan dan
penerbitan revisi Pepres No. 71/2006 tentang percepatan
pembangunan pembangkit tanaga listrik yang menggunakan batubara.
• Bidang Pariwisata
Meningkatkan promosi produk IKM melalui pameran/exhibition,
media cetak dan elektronik skala nasional dan internasional
• Infrastruktur
a) segera menuntaskan Revisi Tata Ruang Provinsi Kalimantan
Timur yang merupakan asset sebagai dasar untuk
mengimplementasi seluruh rencana pembangunan infrastruktur
dalam mendukung pembentukan struktur ruang serta pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat dan pengembangan ekonomi.
b) Sebagai langkah pengamanan fungsi lahan yang sudah ditetapkan
melalui RTRWP perlu dilakukan pencanangan gerakan sertifikasi
lahan.
c) Pemerintah perlu mengambil langkah
tegas terhadap pengadaan t a n a h
u n t u k k e p e n t i n g a n p e m b a n g u n a n
i n f r a s t r u k t u r d e n g a n t e t a p
mengakomodasi prinsip-prinsip keadalian
dan tetap menjaga hak s e t i a p w a r g a
negara.
d) Dalam upaya mengatasi keterbatasan
anggaran pelaksanaan p e m b a n g u n a n
infrastruktur dilakukan dengan multiyears
financing dan mendorong
dilakukannya kerjasama dengan pihak swasta
terhadap proyek-proyek yang memiliki
tingkat pengembalian yang tinggi.
e) Pemer in tah per lu member ikan
dukungan agar investasi infrastruktur yang
tidak layak menjadi layak.
• Penanaman Modal
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
mempercepat pengaturan kembali proses pemberian perijinan sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dapat menjamin keamanan
dalam berinvestasi.
PROGRAM INFRASTRUKTUR TAHUN 2010 – 2013
1. Penuntasan Pembangunan jalan Lanjutan Pembangunan
Jalan Lintas Kalimantan Poros Selatan dan Tengah.
2. Penuntasan Pembangunan Jembatan Pulau Balang Bentang
Pendek.
3. Penyelesaian Pembangunan Jalan Tol Balikpapan –
Samarinda.
4. Pengoperasian Pembangunan Terminal Peti Kemas
Kariangau.
5. Pengembangan Bandara Sepinggan Balikpapan dan Juwata
Tarakan sesuai dengan Master Plan.
6. Pengembangan Bandara di perbatasan (Long Bawan, Long
Ampung, Data Dawai).
7. Terhubungkannya Jaringan Jalan di Perbatasan yaitu Malinau –
Simanggaris – Batas Negara, Malinau – Long Bawan – Batas
Negara, Long Bagun – Mahak Baru – Sungai Barang – Long
Ampung - Batas Negara.
8. Pengurangan daya rusak air akibat banjir Kota Samarinda,
Balikpapan dan Bontang.
9. Pemenuhan kebutuhan air baku.
10. Penyelesaian Pembangunan Bendungan Marangkayu Kutai
Kartanegara, Kaubun Kutai Timur, Pesap Kutai Timur, Tanah
Abang Kutai Timur.
C. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
1. Fokus Kemiskinan dengan rekomendasi :
a. Revitalisasi sistem ketahanan pangan rakyat, dan meninjau kembali
mekanisme pemberian subsidi pangan bagi masyarakat miskin
secara tepat.
b. peningkatan kapasitas keswadayaan masyarakat dalam penyediaan
perumahan yang layak dan sehat, pengembangan skema
pembiayaan pembangunan perumahan yang dapat meningkatkan
keterjangkauan masyarakat miskin terhadap fasilitas perumahan
yang layak, penataan lingkungan permukiman kumuh, rehabilitasi
prasarana permukiman, pengembangan mekanisme relokasi
permukiman masyarakat miskin yang lebih manusiawi serta
Membangun Kaltim Untuk Semua Membangun Kaltim Untuk Semua12 29
Peserta Kaltim Summit 2010Foto : Bappeda
kajiangPen
30
KAWASAN PERBATASAN KALTIM
SERIUSPERLU PERHATIAN
I. SEJARAH KALTIM
Sebagai wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Berdasarkan Undang-undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur
terdiri dari 2 (dua) kota : Samarida dan Balikpapan, dan 4 (empat) Kabupaten masing-masing
Kutai, Pasir, Berau dan Bulungan.
Berdasarkan perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1974 dibentuk 2 (dua) kota administratif dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu: Kota Administratif Tarakan dan
Bontang. Selanjutnya wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur berubah berdasarkan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang
Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur,
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang; dan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan demikian pada
tahun 2005, wilayah Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas sembilan (9) Kabupaten, yaitu:
Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Bulungan, Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Penajam
Oleh :
Sidqi Zulio Rosa, S.Sos
13 Membangun Kaltim Untuk Semua Membangun Kaltim Untuk Semua28
memberikan solusi kepada problem masyarakat miskin di bidang
perumahan.
c. Pengembangan kredit mikro bagi petani dan masyarakat miskin
dan akses sumberdaya produktif, penjaminan ruang berusaha bagi
masyarakat miskin dalam sektor formal dan informal, penjaminan
pelayanan publik dalam administrasi kependudukan, pendidikan,
kesehatan, dan air bersih.
d. Peningkatan jaminan, perlindungan dan pemberdayaan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Fokus Kesempatan Kerja dengan rekomendasi :
a. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap kesempatan kerja
dan kesempatan untuk mengembangkan usaha melalui langkah
terpadu untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat
miskin dengan peningkatan investasi yang padat pekerja, dan
peningkatan akses terhadap permodalan, faktor produksi,
informasi, teknologi dan pasar, serta pengembangan lembaga
keuangan mikro dan perlindungan bagi koperasi, usaha mikro dan
kecil.
b. Pengembangan kelembagaan yang mampu memperjuangkan
akses masyarakat miskin terhadap kesempatan kerja, kesempatan
mengembangkan usaha dan perlindungan pekerja; meningkatkan
kemampuan pekerja; melindungi pekerja dan meningkatkan
kerjasama internasional dalam rangka memperluas kesempatan
kerja dan melindungi tenaga kerja.
c. Dukungan pekerja informal secara bertahap dapat berpindah ke
lapangan kerja formal melalui upaya-upaya pelatihan
ketenagakerjaan dari kalangan masyarakat berpendapatan rendah
yang berpotensi dapat diserap oleh pasar kerja.
d. Pengembangan sistem sertifikasi tanah masal dengan biaya murah
bagi kelompok miskin.
e. Pengelolaan yang berorientasi pada pemberian akses masyarakat
miskin yang tinggal di sekitar lokasi sumberdaya alam untuk ikut
menikmati dan memanfaatkan sumberdaya yang ada.
f. Pengembangan agroindustri perdesaan untuk menciptakan
kesempatan kerja.
g. Pengembangan sistem jaringan infrastruktur dan pengelompokan
permukiman secara regional serta mengaitkannya dengan
kawasan transmigrasi, pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dan
wilayah strategis atau cepat tumbuh.
3. Fokus Pendidikan, Agama dan Kesehatan :
a. Pengembangan pusat pelayanan terpadu untuk kesehatan
masyarakat termasuk kesehatan reproduksi.
b. Pengembangan mekanisme jaminan kesehatan yang memadai
untuk melindungi masyarakat miskin dari goncangan akibat
pengeluaran kesehatan.
c. Peningkatan kesejahteraan, mutu, dan profesionalisme guru,
peningkatan ketersediaan dan mutu sarana dan prasarana
pendidikan, serta memperluas peluang bagi anak dari keluarga
miskin untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang l e b i h
tinggi.
4. Fokus Perubahan Iklim dan Lingkungan :
a. penegakan hukum secara adil dan konsisten terutama terhadap
pemanfaatan SDA secara ilegal dan perusakan ekosistem,
pengelolaan SDA yang lebih bersifat bottom-up dan mengakui
hukum adat/lokal, serta pengakuan terhadap lembaga adat/lokal
dalam struktur pengelolaan SDA.
b. pengembangan areal pengamanan pantai dan penyediaan
prasarana dan sarana penunjang mitigasi dampak perubahan iklim.
c. Pengembangan ruang terbuka hijau sebagai upaya mengurangi
emisi gas rumah kaca.
d. Peningkatan Keberdayaan masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi
dampak perubahan iklim.
e. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi peringatan dini
akan bencana lingkungan.
5. Hasil pembahasan akhir sidang kelompok bidang
kesejahteraan rakyat merekomendasikan :
a. Updating dan pemetaan Masyarakat miskin secara akurat dan
partisipatif (dimana, siapa, mengapa menjadi miskin, dan
kendala mengatasinya).
b. Perencanaan pembangunan berbasis mitigasi dampak perubahan
iklim.
c. Pengembangan Kaltim Hijau.
d. Integrasi berbagai bidang pembangunan dalam penanggulangan
kemiskinan.
e. Program pembangunan yang responsif gender.
f. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban trafiking dan
penguatan perempuan sebagai modal sosial.
g. Review Kebijakan Perizinan investasi untuk memperluas akses
masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam.
h. Percepatan pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kaltim untuk mengatasi ketimpangan antar daerah.
i. Peningkatan peran swasta dalam program penanggulangan
kemiskinan daerah yang diorganisasikan melalui wadah forum
Multistakeholder CSR.
j. Memaksimalkan peran swasta dalam pemberdayaan tenaga kerja
local
k. Pengembangan pendidikan & Pelatihan yang berorientasi pasar
kerja.
l. Pengembangan sektor padat karya untuk mengurangi
pengangguran dan pemberdayaan masyarakat lokal.
m. Peningkatan mutu pendidikan dan kualitas/kompetensi guru, serta
Pengembangan sekolah unggulan sesuai potensi unggulan daerah.
n. Kaltim perlu memperhatikan aspek keberlanjutan SDA dan
pelestarian budaya lokal dalam perencanaan pembangunannya.
o. Dalam rangka meningkatkan peran perusahaan dalam
pembangunan di Kaltim perlu dibentuk forum Multi Stakeholder
CSR.
Sumber data berasal dari hasil rumusan Kaltim SUMMIT, 7 Januari
2010 di Samarinda dan ditulis kembali serta disempurnakan dengan
informasi terkait lainnya oleh Sukandar,S.Sos dari BAPPEDA
Provinsi Kalimantan Timur, staf Bidang Pengembangan Sumber
Daya Manusia.
optimalisasi tugas.
5. Menyusun prosedur penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah berdasarkan petunjuk teknis sebagai
pedoman bagi SKPD dan Pihak terkait.
6. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah dari berbagai sumber untuk menyusun
rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
7. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah dengan SKPD dan pihak
terkait agar kegiatan berjalan efektif dan efisien.
8. Menyiapkan bahan penyelenggarakan forum koordinasi
penyusunan dokumen perencanaan sesuai ketentuan yang
berlaku sebagai bahan pembahasan bersama.
9. Menyiapkan bahan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan
Pembangunan dari hasil koordinasi dan konsultasi untuk
ditetapkan sebagai peraturan daerah.
10. Melakukan sosialisasi kebijakan dan dokumen perencanaan
pembangunan daerah kepada pihak terkait agar menjadi
pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
11. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan
dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan
pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja
pegawai.
12. Menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bidang Pembiayaan
Pembangunan Daerah sebagai bahan evaluasi kegiatan
selanjutnya.
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan
melaporkannya kepada pimpinan.
Pasal 33
Kepala Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah mempunyai
Uraian Tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bidang
Pembiayaan Pembangunan Daerah berdasarkan peraturan yang
berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kerja BAPPEDA
Provinsi Kalimantan Timur.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan
berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan
jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bidang
Pembiayaan Pembangunan Daerah berdasarkan peraturan untuk
optimalisasi tugas.
5. Mengidentifikasi sumber pembiayaan pembangunan daerah dari
berbagai sumber untuk menjadi bahan analisa pembiayaan
pembangunan daerah.
6. Melakukan kajian dan analisa pembiayaan pembangunan daerah
berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menjadi bahan
kebijakan pembiayaan pembangunan daerah.
7. Menyiapkan bahan koordinasi pembiayaan pembangunan daerah
dengan instansi dan pihak terkait untuk menyamakan persepsi
dan langkah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta
penambahan sumber pembiayaan pembangunan daerah
8. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan
dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan
pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja
pegawai.
9. Menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bidang Pembiayaan
Pembangunan Daerah sebagai bahan evaluasi kegiatan
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan
melaporkannya kepada pimpinan. (***skr)
Foto
: B
app
eda
Foto
: B
app
eda
I. PENDAHULUAN
Siapa yang tidak kenal dengan Kalimantan
Timur, bukan hanya memiliki pulau yang
terluas akan tetapi memberikan kontribusi
DIBALIK KEMOLEKAN PULAU DERAWAN
SEBAGAI WISATA ALAM YANG MEMPESONA
devisa bagi Negara yang cukup besar demi
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
disamping itu Kalimantan Timur juga
memiliki potensi alam yang sangat
berdasarkan Rencana Kerja agar kegiatan dapat terlaksana tepat
waktu.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan
jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bidang Statistik
dan Pendataan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
5. Menyusun prosedur kegiatan statistik dan pendataan
pembangunan daerah berdasarkan petunjuk teknis untuk
menyamakan persepsi dengan SKPD Provinsi/Kabupaten/kota.
6. Menyiapkan bahan koordinasi dengan SKPD di lingkungan
Provinsi/Kabupeten/Kota untuk menyusun Statistik dan Data
Pembangunan Kalimantan Timur
7. Menyelenggarakan fasilitasi kerjasama dengan SKPD/lembaga
terkait untuk menyusun Statistik dan Pendataan Pembangunan
Kalimantan Timur.
8. Menyiapkan bahan publikasi hasil-hasil pembangunan di
Kalimantan Timur berdasarkan hasil evaluasi sebagai bahan
informasi kepada Pimpinan dan Masyarakat.
9. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan
dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan
pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja
pegawai.
10. Menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bidang Statistik dan
Pendataan sebagai bahan evaluasi kegiatan BAPPEDA Provinsi
Kaltim.
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan
melaporkannya kepada pimpinan.
Pasal 30
Kepala Sub Bidang Pengendalian Pembangunan mempunyai Uraian
Tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan
Sub Bidang Pengendalian Pembangunan berdasarkan peraturan
yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bidang.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan
berdasarkan rencana kerja agar kegiatan dapat terlaksana sesuai
jadwal yang telah ditetapkan.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan
jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bidang
Pengendalian Pembangunan berdasarkan peraturan untuk
optimalisasi tugas.
5. Membimbing, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan
kegiatan pengendalian pembangunan daerah sesuai program
yang tercantum dalam anggaran APBN/PHLN/Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta
Anggaran APBD Provinsi, agar berjalan sesuai perencanaan,
target dan sasaran pembangunan daerah.
6. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan pengendalian
pembangunan dengan instansi/pihak terkait agar kegiatan
berjalan efektif dan efisien.
7. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan
realisasi untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan
permasalahan.
8. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan
dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan
pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja
pegawai.
9. Menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bidang Pengendalian
Pembangunan sebagai bahan evaluasi kegiatan Bidang
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan
melaporkannya kepada pimpinan.
Pasal 31
Kepala Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah
mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
1. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pengkajian
dan Pembiayaaan Pembangunan Daerah dengan mengarahkan
dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana
kerja Bidang Pengkajian dan Pembiayaaan Pembangunan Daerah
sesuai tugas pokok dan fungsi agar kegiatan dapat dilaksanakan
dengan efektif.
3. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan
program kerja masing-masing.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengkajian dan
Pembiayaaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas.
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pengkajian dan
Pembiayaaan Pembangunan Daerah dengan membimbing,
.Mengkoordinasikan penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah kepada SKPD/Pihak terkait berdasarkan
peraturan yang berlaku untuk menjamin sinkronisasi
perencanaan.
7. Memfasilitasi kerjasama Bidang Pengkajian dan Pembiayaan
Pembangunan Daerah dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota,
Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program
kerja.
8. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan
cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan
peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja
pegawai.
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengkajian dan
Pembiayaan Pembangunan Daerah untuk mengetahui tingkat
pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya
pemecahan.
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
melaporkan kepada pimpinan.
Pasal 32
Kepala Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Daerah mempunyai
Uraian Tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bidang
Pengkajian Pembangunan Daerah berdasarkan peraturan yang
berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kerja BAPPEDA
Provinsi Kalimantan Timur.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan
berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan
jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan
baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bidang
Pengkajian Pembangunan Daerah berdasarkan peraturan untuk
27 Membangun Kaltim Untuk Semua Membangun Kaltim Untuk Semua14
kajiangPen
Jalur yang akan di lalui
Oleh :
Hariyo Santoso
mempesona sehingga banyak wisatawan baik
manca negara maupun domestik berburu
untuk mencari suatu kepuasan batiniah
dengan menikmati alam beserta isinya yang
terkandung didalamnya baik flora maupun
fauna yang salah satu potensi alam yang
indah adalah pulau Derawan.
Dengan potensi yang diberikan oleh Sang
Maha Pencipta itu, pernahkah kita berfikir
bagaimana cara mengelola dengan baik alam
ini dan pernahkan kita berfikir bagaimana
kehidupan warga masyarakat di sekitarnya,
meskipun pembangunan diberbagai bidang
merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh
umat manusia.
Wisatawan selalu terpesona dengan
keindahan alam yang dikunjungi, akan tetapi
terkadang mereka lupa bahwa masyarakat di
sekitar wilayah itu sangat memerlukan
kehidupan yang layak sebagaimana saudara-
saudaranya yang ada di kota dengan fasilitas
sarana dan prasarana yang serba tercukupi.
Dari sisi keindahan dan potensi sumber daya
alamnya Kalimantan Timur memang
menjadi salah satu pulau impian di masa
depan, tidak mengherankan apabila sekarang
banyak pendatang-pendatang dari provinsi
lain untuk mengadu nasib di Kalimantan
Timur dengan satu tujuan yaitu untuk
meningkatkan kesejahteraan hidup.
II. Kondisi Pulau Derawan
Kepulauan Derawan adalah sebuah
kepulauan yang berada di Kabupaten Berau,
Provinsi Kalimantan Timur, dan memiliki
tiga kecamatan yaitu Kecamatan Pulau
Derawan, Kecamatan Maratua dan
Kecamantan Biduk-Biduk Berau, dengan
total luas 14.199,90 Ha.
Secara geografis, terletak di semenanjung
utara perairan laut Kabupaten Berau yang
terdiri dari beberapa pulau yaitu Pulau
Panjang, Pulau Raburabu, Pulau Samama,
Pulau Sangalaki, Pulau Kakaban, Pulau
Nabuko, Pulau Maratua dan Pulau Derawan
serta beberapa gosong
karang seperti gosong
Muaras, gosong Pinaka,
g o s o n g B u l i u l i n ,
gosong Masimbung,
dan gosong Tababinga.
Potensi wisata di
kepulauan ini sangat
k o m p l e k d e n g a n
sejumlah obyek wisata
bahari menawan, salah
satunya Taman Bawah
Laut yang diminati
w i s a t a w a n
mancanegara terutama
para penyelam kelas
dunia, begitu juga tidak
kalah menarik di sekitar
P u l a u D e r a w a n
terdapaat sedikitnya ada
empat pu lau yang
terkenal di kepulauan
tersebut, yakni Pulau
Maratua, Derawan,
Sangalaki, dan Kakaban
yang ditinggali satwa
langka penyu hijau dan
penyu sisik.
Di Kepulauan Derawan terdapat beberapa
ekosistem pesisir dan pulau kecil yang sangat
penting yaitu terumbu karang, padang lamun
dan hutan bakau (hutan mangrove). Selain itu
banyak spesies yang dilindungi berada di
Kepulauan Derawan seperti penyu hijau,
penyu sisik, paus, lumba-lumba, kima, ketam
kelapa, duyung, ikan barakuda dan beberapa
Semut
Andongabu
Bakungan
Bantaian
Besing
Bonggong
Bulingisan
Derawan
Marataus
Nunukan
Panjang
Rabu-rabu
Sangalaki
Sangalan
Sapinang
Semama
Sidau
Tiaung
Pabahanan
Kakaban
Sodang Besar
Telasau
Tempurung
Bilang-bilangan
Manimbora
Balambangan
Sambit
Mataha
Kaniungan Besar
Kaniungan Kecil
Bali kukup
6,90
5,30
8,70
230,60
560,10
123,20
4,50
44,60
2.375,70
4,80
565,40
26,70
15,90
3,50
241,30
91,10
31,20
372,50
2,00
774,20
6,145,80
1,080.00
1,291,20
25,20
18,20
2,00
22,00
18,00
25,80
73,30
10,20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
No. Nama Pulau Luas Wilayah (ha)
LUAS WILAYAH KEPULAUAN DERAWAN
KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALIMANTAN
1. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan
dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Renstra Unit.
2. Menyusun rencana program/kegiatan berdasarka Renstra Unit.
3. Merumuskan Kebijakan Perencanaan Program/kegiatan Sub
Bidang Prasarana Wilayah (Bina Marga, Pengairan dan
Perhubungan) sebagai bahan masukan dalam penyusunan
Prasarana Wilayah.
4. Koordinasi dan sinkronikasasi kebijakan dan program/kegiatan
Sub Bidang Prasarana Wilayah (Bina Marga, Pengairan dan
Perhubungan).
5. Menyusun rencana Sub Bidang Prasarana Wilayah (Bina Marga,
Pengairan dan Perhubungan) baik Rencana Jangka Panjang,
Menengah dan Tahunan.
6. Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan antara rencana
dengan realisasi yang dicapai permasalahan yang dihadapi, dan
pemecahan masalahnya.
7. Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketram[ilan.
8. Menilai bawahan sesuai dengan peraturan kinerja pegawai.
9. Melakukan pembinaan dan peningkatan kinerja pegawai.
10. Merumuskan dan penajaman program/kegiatan Sub. Bidang
Prasarana Wilayah (Bina Marga, Pengairan dan Perhubungan).
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
12. Melaporkan pelaksanaan tugas secara tertulis maupun lisan
sebaga i bahan pe r t imbangan da lam penyusunan
program/kegiatan dan pengambilan kebijakan Prasarana
Wilayah.
Pasal 27
Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai Uraian
Tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana program/kegiatan berdasarkan tugas,
permasalahan dan kebijakan sebagai bahan penyusunan Renstra
Unit.
2. Menyusun rencana program/kegiatan berdasarkan Renstra Unit.
3. Merumuskan kebijakan dan program/kegiatan Sub Bidang
Pengembangan Wilayah (Tata Ruang, Cipta Karya, Penataan
Ruang, dan Permukiman, Lingkungan Hidup/Bapedalda dan
Kehutanan) sebagai bahan masukan dalam penyusunan
Pengembangan Wilayah.
4. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program/kegiatan Sub
Bidang Pengembangan Wilayah (Tata Ruang, Cipta Karya,
Pena taan Ruang , dan Pe rmuk iman , L ingkungan
Hidup/Bapedalda dan Kehutanan).
5. Menyusun rencana Sub Bidang Pengembangan Wilayah (Tata
Ruang, Cipta Karya, Penataan Ruang, dan Permukiman,
Lingkungan Hidup/Bapedalda dan Kehutanan) baik Rencana
Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan.
6. Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan antara rencana
dengan realisasi yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan
pemecahan masalahnya.
7. Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketrampilan.
8. Menilai bawahan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang
berlaku.
9. Melakukan pembinaan dan peningkatan kinerja pegawai.
10. Merumuskan dan penajaman program/kegiatan Sub. Bidang
Pengembangan Wilayah (Tata Ruang, Cipta Karya, Penataan
Ruang, dan Permukiman, Bapedalda dan Kehutanan)
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
12. Melaporkan pelaksanaan tugas secara tertulis maupun lisan
s ebaga i bahan pe r t imbangan da l am penyusunan
program/kegiatan dan pengambilan kebijakan Sub Bidang
Pengembangan Wilayah.
Pasal 28
Kepala Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan mempunyai
Uraian Tugas sebagai berikut :
1. Mengarahkan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang
Statistik dan Pengendalian Pembangunan berdasarkan petunjuk
yang berlaku untuk menyusun rencana kerja.
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana
kerja Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan sesuai
tugas pokok dan fungsi agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan
efektif.
3. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja
masing-masing.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan
Pengendalian Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya untuk sinkronisasi tugas.
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan
Pengendalian Pembangunan dengan membimbing, mengarahkan
dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.
6. Mengkoordinasikan kegiatan Bidang Statistik dan Pengendalian
Pembangunan kepada SKPD dan lembaga terkait di Tingkat
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyusun Evaluasi
Pembangunan Kalimantan Timur.
7. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program
pembangunan di Kalimantan Timur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan penyusunan
evaluasi pencapaian program pembangunan.
8. Menyusun Dokumen Evaluasi Pembangunan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan
informasi kepada Pimpinan dan Masyarakat.
9. Memfasilitasi kerjasama Bidang Statistik dan Pengendalian
embangunan dengan instansi terkait di Kabupaten/Kota, Instansi
Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja.
10. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan
cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan
peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja
pegawai.
11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Statistik dan
Pengendalian Pembangunan untuk mengetahui tingkat
pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya
pemecahan.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
melaporkan kepada pimpinan.
Pasal 29
Kepala Sub Bidang Statistik dan Pendataan mempunyai Uraian Tugas
sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bidang
Statistik dan Pendataan berdasarkan peraturan yang berlaku
sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Bidang.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan
15 Membangun Kaltim Untuk Semua Membangun Kaltim Untuk Semua26
25 Membangun Kaltim Untuk Semua Membangun Kaltim Untuk Semua16“
spesies lainnya.
Untuk mencapai di Kepulauan Derawan
tersebut bisa ditempuh via darat dengan jarak
kurang lebih 695 Km, yang terbagi dalam
perjalanan Samarinda-Tanjung Redeb, Ibu
Kota Kabupaten Berau kurang lebih 575 Km,
dan dilanjutkan Tanjung Redeb ke Dermaga
Tanjung Batu kurang lebih 120 Km, kemudian
dilanjutkan via spedbood kurang lebih 20
menit, atau secara keseluruhan waktu tempuh
bila prasarana jalan cukup baik hanya hanya
sekitar 12 jam, namun bila kondisi jalan rusak
atau sehabis digurus hujan kurang lebih 25
jam. Namun begitu perjalanan bisa lebih cepat
via udara baik dari bandara Temindung
Samarinda, maupun Bandara Sepinggan
Balikpapan dengan jarak tempuh hanya 1 jam,
sampai di Ibukota Kabupaten Berau, Tanjung
Redeb.
Dengan berbagai potensi wisata yang ada
maka Pulau Derawan, siapapun yang pernah
mengenal dan mengujungi pulau ini akan
mengatakan “Menakjubkan” kata itulah yang
selalu terucap dan decak kagum tersungging
dibibir setiap orang. Menakjubkan, karena
disekitar pulau ini memiliki keunikan dan
kelebihan dibanding dengan pulau-pulau
lainnya diantaranya adalah (1) pasir putih, (2)
air laut yang dapat dilihat kehidupan ikan
hingga kedasarnya, (3) rumput laut, (4) ikan
hias, (5) penyu, (6) dan yang tidak kalah
menariknya adalah air tawar di tengah pulau
yang mungil ini. Inilah kebesaran sang
Pencipta Alam Semesta untuk dinikmati oleh
umat manusia dimuka bumi ini, namun
kadang kita lupa bahwa keindahan itu akan
tercipta manakala penghuni dan pengunjung
dapat melestarikan melalui penanaman
kembali hutan mangrove dan penangkaran
serta pelestarian ikan hias dan penyu.
S e s a u i p o t e n s i y a n g a d a i n i ,
pembangunan di Kabupaten Berau terutama
Kecamatan Derawan dari tahun ketahun terus
ditingkatkan apalagi setelah pasca PON XVII
dimana Pulau Derawan menjadi salah satu
penyelenggara cabang olah raga layar dan
volley pantai. Pulau yang indah dan molek ini
dihuni oleh penduduk berjumlah 1.846 jiwa
dan merupakan bagian dari Kabupaten Berau
dengan Kecamatan Derawan, sebagai ibu kota
Kecamatan berada di Tanjung Batu, untuk
menuju ke Pulau Derawan diperlukan waktu
berkisar antara 1 – 2 jam dari Tanjung Batu
dan ini juga tergantung dari cuaca dan
gelombang laut yang terjadi pada saat itu.
Keindahan dan kemolekan Pulau
Dearawan selayaknya diringi dengan
kesejahteraan rakyatnya, namun demikian
kehidupan penduduk yang rata-rata sebagai
nelayan masih perlu mendapat perhatian
semua pihak sedikit karena pembangunan
akan berhasi l manakala pemangku
kepentingan terlibat secara bersama-sama
mengingat bahwa tekad Pemerintah Daerah
yakni “Membangun Kaltim Untuk Semua”
dan ironisnya justru pendatang dan orang-
orang tertentu saja yang memanfaatkan
kemolekan Pulau Derawan. Dengan
keterbatasan masyarakat untuk mengakses
pendidikan dan keterbatasan sarana dan
prasarana yang mendukung di lokasi Pulau
Derawan ini mengakibatkan rendahnya
Sumberdaya manusia. Pendidikan yang
tersedia untuk warga masyarakat sebatas
Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama
kemudian dari keberadaan SLTP sat ini ada
salah sau gedung yang belum dimanfaatkan
sehingga diharapkan instansi terkait dapat
memfungsikan gedung dimaksud dalam
rangka meningkatkan kual i tas dan
keterampilan masyarakat melalui kursus
maupun pendidikan dan latihan yang
bermanfaat untuk meningkatkan usaha
ekonomi rakyat, disamping itu pula yang
cukup memprihatinkan adalah belum
tersedianya Sekolah Lanjutan Atas (SLTA)
sehingga anak usia SLTA harus melanjutkan
ke ibukota Kecamatan Derawan di Tanjung
Batu. Berkaitan dengan kualitas dimaksud
perlu dipikirkan kembali untuk memberikan
fasilitas pendidikan sehingga diharapkan
masyarakat pulau Derawan mampu mandiri
d e n g a n b e r b a g a i i n o v a s i u n t u k
mengembangkan potensi alam yang tersedia
melalui pendidikan non formal terutama
kecakapan hidup maupun sekolah-sekolah
k e j u r u a n y a n g d i a r a h k a n u n t u k
mengembangkan potensi alam yang dapat
menghasilkan sesuatu untuk mendukung
perkonomian keluarga dan pada akhirnya
kemampuan dan kemandirian masyarakat
bisa ditingkatkan dengan tujuan peningkatan
kesejahteraan bagi masyarakat Pulau
Derawan.
III. SARAN DAN PENDAPAT
Melihat fenomena yang terjadi di Pulau
Derawan dengan berbagai potensi dan
permasalahan yang dihadapi, maka beberapa
saran dan pendapat untuk menggairahkan
kehidupan masyarakat sekitarnya ditengah-
tengah kemolekan dan keindahan Pulau
Derawan yang mempesona, antara lain :
1. Lebih memperbanyak event pertandingan
olah raga dan lokakarya/seminar;
2. Fasili tas pendidikan harus lebih
d i p e r b a n y a k k h u s u s n y a u n t u k
pengembangan pendidikan non formal;
3. Pendidikan keterampilan dan Kecakapan
hidup sesuai dengan potensi alam perlu di
tingkatkan;
4. Pemberian modal Usaha Kecil Menengah
kepada kelompok masyarakat.
Penulis adalah Drs. Hariyo Santoso Kepala
Sub Bidang Pendidikan dan Spiritual
BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur,
Bidang Pengembangan SDM.
melaporkan kepada pimpinan.
Pasal 23
Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai Uraian Tugas sebagai
berikut :
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bidang
Pemerintahan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan
acuan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan
berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan
jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bidang
Pemerintahan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
5. Menyusun rencana program dan kegiatan bidang Pemerintahan
sebagai bahan acuan SKPD.
6. Menyiapkan bahan program dan kegiatan bidang Pemerintahan
dalam rangka menunjang program pembangunan.
7. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan berdasarkan data
SKPD sebagai bahan perencanaan.
8. Meyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dengan Instansi terkait
untuk mencapai keterpaduan program pembangunan.
9. Melaksanakan asistensi program dan kegiatan SKPD lingkup
bidang pemerintahan.
10. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan
cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan
peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja
pegawai.
11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan dan
Aparatur untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan,
permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
melaporkan kepada pimpinan.
Pasal 24
Kepala Sub Bidang Aparatur mempunyai Uraian Tugas sebagai
berikut :
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bidang
Aparatur berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan
acuan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan
berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan
jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bidang Aparatur
berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
5. Menyusun rencana program dan kegiatan bidang Pemerintahan
sebagai bahan acuan SKPD.
6. Menyiapkan bahan program dan kegiatan bidang Pemerintahan
dalam rangka menunjang program pembangunan.
7. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan berdasarkan data
SKPD sebagai bahan perencanaan.
8. Meyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dengan Instansi terkait
untuk mencapai keterpaduan program pembangunan.
9. Melaksanakan asistensi program dan kegiatan SKPD lingkup
bidang pemerintahan.
10. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan
cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan
peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja
pegawai.
11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan dan
Aparatur untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan,
permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
melaporkan kepada pimpinan.
Pasal 25
Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai
Uraian Tugas sebagai berikut :
1. Membantu dalam penyusunan rencana program/kegiatan Bidang
berdasarkan tugas, permsalahan dan kebijaksanaan.
2. Membantu dalam penyusunan Rencana Program/kegiatan bidang
Prasarana Wilayah (Bina Marga, Pengairan, dan Perhubungan)
dan Pengembangan Wilayah (Tata Ruang, Cipta Karya, Penataan
Ruang, Permukiman, Lingkungan Hidup/Bapedalda dan
Kehutanan) di Provinsi Kalimantan Timur dengan mengacu pada
RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD.
3. Menyusun rencana program/kegiatan berdasarkan usulan Sub
Bidang dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra Unit.
4. Menyusun rencana pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan
Renstra Unit.
5. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang sesuai tugas
pokok dan fungsinya.
6. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan
untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja.
7. Mengendalikan pelaksanaan tugas administrasi dan teknis
operasional Bidang dngan membimbing, mengarahkan dan
mengawasi untuk optimalisasi tugas.
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama agar tercapainya
hasil dan manfaat program/kegiatan secara optimal.
9. Menilai bawahan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang
berlaku.
10. Melakukan pembinaan dan peningkatan kinerja pegawai.
11. Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan antara rencana
dengan realisasi yang dicapai permasalahan yang dihadapi dan
pemecahan masalahnya.
12. Merumuskan dan penajaman program/kegiatan bidang Prasarana
dan Pengembangan Wilayah.
13. merumuskan kebijakan, rencana program/kegiatan bidang
Prasarana Wilayah (Bina Marga, Pengairan dan Perhubungan)
dan Pengembangan Lingkungan Hidup/Bapedalda dan
Kehutanan) di Provinsi Kalimantan Timur dengan mengacu pada
RPJP Daerah, PRJP Daerah dan RKPD Provinsi Kalimantan
Timur bersama SKPD terkait untuk penajaman program/kegiatan
bidang prasarana dan pengembangan wilayah.
14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan arahan Kepala.
15. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang secara tertulis maupun
lisan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan
progra/kegiatan dan pengambilan kebijakan Bidang dan
Pengembangan Wilayah.
Pasal 26
Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai Uraian Tugas
sebagai berikut :
17 Membangun Kaltim Untuk Semua Membangun Kaltim Untuk Semua24
LANGKAH OPTIMALISASI
PASCA TERTABRAKNYA
JEMBATAN MAHAKAM I SAMARINDA
Oleh : Muhammad Hamsani, ST
PENDAHULUAN
Sabtu 23 Januari 2010 sebuah Ponton PT.
Kartika Samudera Adijaya (KSA) menabrak
Pilar Utama Ke Tiga Jembatan Mahakam I
Samarinda, dimana hal ini mengakibatkan
kerusakan pada fender Jembatan tersebut
serta menyebabkan pergeseran bentang
utama Jembatan tersebut. Jembatan
Mahakam I Samarinda yang dibangun pada
Tahun 1984 kini telah berusia 26 tahun dari
umur rencana 50 tahun.
Sebelum tertabrak Ponton PT. Kartika
Samudera Adijaya (KSA) kondisi kondisi
pilar – pilar utama Jembatan Mahakam I
Samarinda memang mengalami penurunan
efisiensi kekuatan, hal ini dikarenakan
kondisi lalu lintas yang melalui jembatan
tersebut cukup padat, baik lalu lintas dalam
kota maupun antar kota (jarak jauh).
Awalnya fender didesain hanya untuk
menahan beban kapal-kapal kecil, karena
pada saat dibangun tidak ada aktivitas
tambang batubara. Untuk mengantisipasi
kegiatan tambang batubara dimana
menggunakan ponton berkapasitas besar
maka pada tahun 2010 Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur telah mengalokasikan
dana Rp. 22,1 Milyar melalui APBD Provinsi,
hal ini adalah untuk perkuatan kedua fender
Jembatan Mahakam I tersebut yaitu pada
fender tiga dan empat.
Adapun untuk perkuatan pilar Jembatan
Mahakam I Samarinda Pemerin tah
mengalokasikan dana sebesar Rp. 10 Milyar
melalui APBN Tahun 2010. Namun jauh
8. Memfasilitas kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/kota,
Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program
kerja bidang sumber daya manusia.
9. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan
cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan
peraturan/pedoman dalam rangka meningkatan kinerja pegawai.
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang sumber daya
manusia untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan,
permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
11. Melaksanakan tugas lain sesuai denga bidang tugas dan
melaporkan kepada pimpinan.
Pasal 20
Kepala Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Spiritual mempunyai
Uraian Tugas sebagai berikut :
1. Membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan
dan penyusunan rencana kebijakan, kegiatan dan alokasi
pembiayaan Sub Bidang Sumber Daya Manusia meliputi
pendidikan, mental spritual, pemuda dan olah raga mengacu pada
peraturan perundangan yang berlaku.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan
berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Melakukan identifikasi permasalahan Sub Bidang Pendidikan,
mental spiritual pemuda dan olah raga serta merumuskan
alternatif pemecahannya sebagai bahan masukan dalam
kebijakan Kepala Bidang.
4. Mengkoordinasikan program/kegiatan dengan instansi terkait
dalam rangka sinkronisasi dengan Kabupaten/kota.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan
pembangunan Sub Bidang pendidikan, mental spiritual, pemuda
dan olah raga untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan
permasalahan yang dihadapi, serta perumusan alternatif
pemecahan masalah.
6. Membantu memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait,
Kabupaten/kota, instansi vertikal dan Pihak Ketiga berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan
program kerja Sub Bidang pendidikan, mental spiritual, pemuda
dan olah raga.
7. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan
cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan
peraturan/pedoman dalam rangka meningkatan kinerja pegawai.
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
melaporkan kepada Pimpinan.
Pasal 21
Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai Uraian Tugas
sebagai berikut :
1. Membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan
dan penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan dan
alokasi pembiayaan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat yang
meliputi kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan
perempuan, pemberdayaan masyarakat desa, tenaga kerja dan
transmigrasi, serta penanggulangan kemiskinan mengacu pada
peraturan perundangan yang berlaku.
2. Menyaiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan
berdasarkan program kerja agar kegiatan dapat terlaksana tepat
waktu.
3. Melakukan identifikasi permsalahan Sub Bidang kesejahteraan
rakyat serta merumuskan alternatif pemecahannya sebagai bahan
masukan dalam kebijakan Kepala Bidang.
4. Mengkoordinasikan program/kegiatan dengan instansi terkait
dalam rangka sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan
pembangunan sub bidang kesejahteraan rakyat untuk mengetahui
tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi,
serta perumusan alternatif pemecahan masalah.
6. Membantu memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait,
Kabupaten/kota, instansi vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan
program kerja sub bidang kesejahteraan rakyat.
7. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan
cara memberikan pengarahan dan pengawasan sesuai dengan
peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
8. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan
dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan
pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja
pegawai.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan
melaporkannya kepada Pimpinan.
Pasal 22
Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai Uraian Tugas
sebagai berikut :
1. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang
Pemerintahan dan Aparatur mengarahkan dan memberi petunjuk
untuk menyusun rencana kerja.
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana
kerja Bidang Pemerintahan dan Aparatur sesuai tugas pokok dan
fungsi agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif.
3. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan
program kerja masing-masing.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan
Aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk
sinkronisasi tugas.
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan
Aparatur dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi
untuk optimalisasi tugas.
6. Mengkoordinasikan Program dan kegiatan pembangunan Bidang
Pemerintahan dan Aparatur.
7. Menyusun rencana program Bidang Pemerintahan dan Aparatur,
melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian
sasaran program pembangunan.
8. Melakukan sinkronisasi program/kegiatan lingkup Bidang
Pemerintahan dan Aparatur dengan instansi terkait,
Kabupaten/Kota, dan Instansi Vertikal.
9. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan
cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan
peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja
pegawai.
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan dan
Aparatur untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan,
permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kajiangPen
Kerusakan-kerusakan yang terjadi di beberapa bagian jembatan Mahakam
Foto
: B
app
eda
Foto : Bappeda
23 Membangun Kaltim Untuk Semua Membangun Kaltim Untuk Semua18
sebelum hal tersebut dilaksanakan Jembatan
Mahakam I tersebut pada awal-awal Tahun
telah tertabrak oleh Ponton.
Berdasarkan hasil laporan Dinas Pekerjaan
Umum Povinsi Kalimantan Timur mengenai
tertabraknya Jembatan Mahakam I Samarinda
oleh Ponton PT. Kartika Samudera Adijaya
(PT. KSA) pergeseran pilar utama Jembatan
adalah sejauh 3 cm dari posisi letak semula,
dan fender pun mengalami kerusakan
sehingga praktis hingga saat ini kondisi pilar
tidak dilindungi oleh fender. Hal ini
mengakibatkan kondisi Jembatan tersebut
perlu untuk segera penanganan – penanganan
secepatnya guna mengatasi akan rentannya
bahaya kedepan.
ANTISIPASI PENANGAN PASCA
T E RTA B R A K N YA J E M B ATA N
MAHAKAM I SAMARINDA
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
menaruh perhatian yang sangat besar akibat
tertabtaknya Jembatan Mahakam I Samarinda
dimana dalam hal ini keberadaan Jembatan
Mahakam I Samarinda merupakan suatu yang
sangat penting bagi masyarakat Kota
Samarinda baik untuk mendukung kegiatan
social dan ekonomi maupun lalu lintas dalam
kota dan antar kota Samarinda (jarak jauh).
Sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur telah melakukan beberapa hal intensif
terkait hal tersebut.
Pemerintah Provinsi telah melakukan
pengecekan langsung ke lapangan dalam hal
ini Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Kalimantan Timur, terkait kondisi Jembatan
Mahakam I Samarinda.
D i n a s P e k e r j a a n U m u m t e l a h
menyampaikan laporan hasil kondisi pasca
tertabraknya Jembatan Tersebut Kepada
Pemerintah Pusat yaitu Departemen
Pekerjaan Umum, untuk melakukan kajian
teknis terkait kerusakan – kerusakan pada
Jembatan tersebut.
Estimasi sementara biaya kerusakan yang
dialami akibat tertabraknya Jembatan
Mahakam I tersebut adalah sekitar Rp. 20
Milyar hal ini terkait kerusakan Fender dan
Pilar Utama Jembatan yang mengalami
pergeseran.
Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini
dibidangi oleh Komisi III DPRD Prov. Kaltim
bersama dengan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur melakukan pertemuan
guna membahas permasalahan tertabraknya
Jembatan Mahakam Samarinda tersebut, dan
dalam pertemuan tersebut terdapat beberapa
catatan yang perlu ditindak lanjuti antara lain :
1. Meminta kepada pihak berwenang yaitu
Kepolisian Kota Besar Samarinda
(Poltabes Samarinda) untuk memproses
secara hokum pelaku penabrak Jembatan
Mahakam I Samarinda.
2. Pemerintah Provinsi diminta untuk
mengklaim ganti rugi perbaikan fender dan
pilar jembatan ke kondisi semula
sebelum tertabrak kepada pihak PT.
Kartika Samudera Adijaya (PT. KSA)
sesuai dengan besarnya biaya yang akan
diperhitungkan secara teknis oleh
Departemen dan Dinas Pekerjaan Umum.
3. Perlu adanya melakukan pengawasan yang
8. Memfasilitasi kerjasama Bidang Ekonomi dalam pelaksanaan
perencanaan program dan kegiatan pembangunan ekonomi
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan
cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan
peraturan dan pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja
pegawai.
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi untuk
mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang
dihadapi serta upaya pemecahan.
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
melaporkan kepada pimpinan.
Pasal 17
Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bidang
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berdasarkan
peraturan yang berlaku.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan
berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan
jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bidang Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan untuk
optimalisasi tugas.
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program
pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku guna menjamin
manfaat yang maksimum dan terlaksana dalam batas toleransi.
6. Melakukan identifikasi permasalahan sumber daya alam/buatan
dengan melakukan kajian agar kelangsungan program sesuai
petunjuk teknis dalam memberikan pelayanan.
7. Menyiapkan bahan koordinasi program dan kegiatan sesuai
ketentuan yang berlaku untuk menyamakan persepsi sebagai
dokumen dalam perencanaan program pembangunan
selanjutnya.
8. Menyelenggarakan Monitoring, evaluasi dan pengawasan
program melalui komunikasi terpadu untuk membuat perumusan
alternatif kebijakan perencanaan.
9. Melakukan bimbingan dalam mengintegrasikan dokumen-
dokumen perencanaan melalui pemikiran berkala untuk
menyelaraskan pembangunan.
10. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan
cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan
peraturan dan pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja
pegawai.
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
melaporkan kepada pimpinan.
Pasal 18
Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan
Budaya mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bidang
Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Budaya
berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan
berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan
jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bidang
Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Budaya berdasarkan
peraturan untuk optimalisasi tugas.
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program
pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku guna menjamin
manfaat yang maksimum dan terlaksana dalam batas toleransi.
6. Melakukan identifikasi permasalahan sumber daya alam/buatan
dengan melakukan kajian agar kelangsungan program sesuai
petunjuk teknis dalam memberikan pelayanan.
7. Menyiapkan bahan koordinasi program dan kegiatan sesuai
ketentuan yang berlaku untuk menyamakan persepsi sebagai
dokumen dalam perencanaan program pembangunan selanjutnya.
8. Menyelenggarakan Monitoring, evaluasi dan pengawasan
program melalui komunikasi terpadu untuk membuat perumusan
alternatif kebijakan perencanaan.
9. Melakukan bimbingan dalam mengintegrasikan dokumen-
dokumen perencanaan melalui pemikiran berkala untuk
menyelaraskan pembangunan.
10. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan
cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan
peraturan dan pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja
pegawai.
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
melaporkan kepada pimpinan.
Pasal 19
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai
Uraian Tugas sebagai berikut :
1. Merumuskan dan menyusun rencana kebijakan, program,
kegiatan dan alokasi pembiayaan Bidang Pengembangan Sumber
Daya Manusia meliputi pendidikan, mental spiritual, pemuda dan
olah raga, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan
perempuan, pemberdayaan masyarakat desa, tenaga kerja dan
transmigrasi, serta penanggulangan kemiskinan.
2. Mengkoordinasikan program kegiatan pembangunan Bidang
pengembangan Sumber Daya Manusia yang diarahkan kepada
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan
kesejahteraan masyakarat.
3. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana
kerja Bidang Sumber Daya manusia sesuai tugas pokok dan fungsi
agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
4. Mendistribusikan tugas Kepala Bidang dan Kepala Sub. Bidang
dan memberi petunjuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai
dengan program kerja.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Sumber aya
Manusia sesuai ugas pokok dan fungsinya dalam rangka
sinkronisasi program.
6. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Manusia
dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk
optimalisasi tugas.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan
pembangunan sumber daya manusia untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta
perumusan pemecahan masalah.
Perhatian yang sangat
besar akibat tertabtaknya
Jembatan Mahakam I
Samarinda dimana dalam
hal ini keberadaan
Jembatan Mahakam I
Samarinda merupakan
suatu yang sangat penting
bagi masyarakat Kota
Samarinda baik untuk
mendukung kegiatan social
dan ekonomi maupun lalu
lintas dalam kota dan
antar kota Samarinda
(jarak jauh).
Foto
: B
app
eda
Foto
: B
app
eda
19 Membangun Kaltim Untuk Semua Membangun Kaltim Untuk Semua22
intensif 24 jam terhadap pelayaran arus lalu
lintas Ponton dan Tugboat pengangkut
batubara, alat berat, dan lainnya yang
melewati sungai mahakam oleh pihak – pihak
yang berwenang dalam hal ini Administrator
Pelabuhan dan KPPP sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
4. Pemerintah Provinsi agar segera
mengajukan perbaikan / revisi Peraturan
Daerah No. 1 Tahun 1989, dengan terlebih
dahulu meminta Gubernur Kalimantan Timur
membentuk Tim yang bertanggung jawab
dan melakukan pengawasan terhadap lalu
lintas disepanjang sungai mahakam.
5. Perlu penertiban kapal – kapal Ponton
yang bersandar disekitar Jembatan Mahakam
I Samarinda guna menghindari hal – hal yang
tidak diinginkan serta meningkatkan
keselmatan pelayaran.
OPTIMALISASI FUNGSI JEMBATAN
MAHAKAM ULU
Kondisi Jembatan Mahakam I Samarinda
yang cukup memprihatinkan menyebabkan
perlunya optimalisasi fungsi penggunaan
Jembatan Mahakam Ulu Samarinda,
sehingga beban lalu lintas yang melalui
jemntan terutama lalu lintas yang bersifat
pola perjalanan jarak jauh dapat dialikan ke
Jembatan Mahakam Ulu, sehingga terjadi
pemisahan antara lalu lintas pola perjalanan
dalam kota dan antar kota (jarak jauh).
Optimalisasi fungsi Jembatan Mahakam
Ulu dilakukan dengan memfungsikan jalan
outer ring road Samarinda yang melalui dari
jalan Rifaddin – Jembatan Mahulu – Jalan
Jakarta – Jalan M. Said – Jalan Suryanata –
Jalan Sempaja. Jalan Sempaja – Jalan
Suryanata telah dibangunpada tahun 2008
sedangkan Jalan Jakarta – M. Said saat ini
sedang dibangun oleh Pemerintah Kota
Samarinda.
K e n d a l a y a n g d i h a d a p i u n t u k
memprogramkan pembangunan jalan
tersebut adalah pada segmen Jalan Rifaddin –
Jembatan Mahulu – Jalan Jakarta dan Jalan
M. Said – Suryanata, dimana sampai dengan
saat ini lahan belum dibebaskan oleh
Pemerintah Kota Samarinda. Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur dan Departemen
Pekerjaan Umum pada prinsipnya setuju
untuk memprogramkam pembangunan jaln
tersebut dengan catatan lahan telah
dibebaskan. Panjang jalan tersebut adalah 16,
5 Km (dua lajur dan empat lajur) dengan
kebutuhan dana diperkirakan sebesar Rp. 350
Milyar.
Oleh :
Muhammad Hamsani, ST
( S t a f B i d a n g P r a s a r a n a D a n
Pengembangan Wilayah Bappeda Prov.
Kaltim)
Bagian Perencanaan Program
6. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kerja (Renja), RKA, DPA, DIPA, LAKIP sesuai
peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan SKPD
7. Menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
acuan dalam melaksanakan tugas.
8. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan
dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan
pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja
pegawai.
9. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan perencanaan program
dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas.
10. Mengevaluasi dan menyiapkan bahan laporan realisasi
anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya
untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan
permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian
masalahnya.
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan
melaporkannya kepada pimpinan.
Pasal 14
Kepala Sub Bagian Umum mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut
:
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian
Umum berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan
acuan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan
berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat
waktu.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan
jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan
baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Umum
berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
5. Menyiapkan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,
perlengkapan, pemeliharaan, kehumasan serta pengaduan
masyarakat sesuai dengan peraturan agar tertib administrasi.
6. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan,
penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang berdasarkan
peraturan yang berlaku agar tertib administrasi.
7. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan
dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan
pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja
pegawai.
8. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan
kehumasan dengan instansi terkait berdasarkan peraturan
untuk optimalisasi tugas.
9. Menyusun dan membuat laporan inventaris barang/asset secara
periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk tertib administrasi.
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan
realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan
permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian
masalahnya.
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan
melaporkannya kepada pimpinan.
Pasal 15
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai Uraian Tugas sebagai
berikut :
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian
Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan acuan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan
erdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan
jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pembukuan dan
administrasi keuangan dalam rangka tertib administrasi
keuangan.
5. Meneliti dan menyempurnakan penyusunan laporan
pertanggungjawaban keuangan sesuai realisasi dan bukti-bukti
pengeluaran agar tertib administrasi keuangan.
6. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan penerimaan,
penyimpanan dan pengeluaran anggaran berdasarkan peraturan
yang berlaku agar tertib administrasi.
7. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan
dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan
pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja
pegawai.
8. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran,
perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi
ugas.
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan
realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan
permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian
masalahnya.
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan
melaporkannya kepada pimpinan.
Pasal 16
Kepala Bidang Ekonomi mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
1. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Ekonomi
dengan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana
kerja Bidang Ekonomi sesuai tugas pokok dan fungsi agar
kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif.
3. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan
program kerja masing-masing.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas.
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dengan
membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi
tugas.
6. Mengkoordinasikan kegiatan teknis Bidang Ekonomi
berdasarkan program dan kegiatan sebagai bahan perumusan
kebijakan pembangunan Bidang Ekonomi.
7. Menyusun rencana penetapan program pengembangan Bidang
Ekonomi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan
sebagai dokumen perencanaan program selanjutnya.
Pasal
Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) terdiri dari :
SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS JABATAN
STRUKTURAL BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
1. Kepala Dr. Ir. H. RUSMADI, MS
2. Bagian Sekretariat
Sekretaris : H. SUMARSONO, SE, M.Si
a. Sub Bagian Penyusunan Program : Ir. Hj. Farida Hydro. F, M.Si
b. Sub Bagian Umum : Dra. Kasmawaty
c. Sub Bagian Keuangan : Drs. H. Anwar
3.Bidang I (EKONOMI)
Kepala Bidang Ekonomi : Drs. RUSFARIAN NOOR, M.Si
a. Kepala Sub Bidang SDA & Lingkungan Hidup : Ir. Salehuddin
b.Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha Pariwiwsata
dan Budaya : Dra. Hj. A. Yone May, M.Si
4. Bidang II (PENGEMBANGAN SDM)
Kepala Bidang Pengembangan SDM :
Ir. H. SYAFRIAN HASANI, MM
a. Kepala Sub Bidang Pendidikan Mental dan Spiritual :
Drs. Hariyo Santoso
b. Kepala Sub Bidang kesejahteraan Rakyat :
Ir. H. Idrus Salman, M.Si
5. Bidang III (PEMERINTAHAN DAN APARATUR)
Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur :
Ir. SUSI FEBRIANA, MT
a. Kepala Sub Bidang Pemerintahan : Ir. Robby George. S
b. Kepala Sub Bidang Aparatur : Abdul Sani, SE
6. Bidang IV ( PRASARANA & PENGEMBANGAN WILAYAH)
Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah :
Ir. NURSIGIT, M.Si
a. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah : Yusliando, ST
b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah :
Ir. Pamungkas Waluyo Adi, MT
7. Bidang V (STATISTIK DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN) Kepala Bidang Statistik dan
Pengendalian Pembangunan : Ir. H. DACHRIADI, MM
a. Kepala Sub Bidang Statistik dan Pendataan :
Hj. Sifak Aljufrie, SH
b. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pembangunan :
Suwarno, SE, MM
8. B i d a n g V I ( P E N G K A J I A N D A N P E M B I AYA A N
PEMBANGUNAN DAERAH) Kepala Bidang Pengkajian dan
Pembiayaan Pembangunan Daerah : Drs. MURJANI, M,Si
a. Kepala Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Daerah :
Ir. Hj. Lisa Hasliana
b. Kepala Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah :
Drs. H. Asmuni
Bagian Kedua
Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pasal 11
Kepala Bappeda mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Program Badan
dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun
rencana kerja.
2. Menyusun rencana strategis Badan berdasarkan rencana
strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program,
permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah
penyusunan rencana kerja.
3. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Badan
dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan
pencapaian sasaran program.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan berdasarkan
program untuk sinkronisasi tugas.
5. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat dan Bidang-bidang
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan
berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
6. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya
untuk tertib administrasi.
7. Menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan sesuai
peraturan yang berlaku untuk menjamin tercapainya
koordinasi dan kesepakatan perencanaan pembangunan
daerah.
8. Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir rencana
pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku sebagai
acuan pelaksanaan pembangunan di daerah.
9. Melakukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas
Perencanaan Pembangunan dengan instansi terkait,
Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
10. Menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan
rencana pembangunan.
11. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku
untuk mengetahui tingkat pencapaian program.
12. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil
evaluasi dari SKPD sebagai bahan penyusunan rencana
pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
13. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas.
14. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan
cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan
peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja
pegawai.
15. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat dan Bidang
berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan
dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
melaporkan kepada pimpinan.
Pasal 12
Sekretaris mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
1. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretariat dengan
mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana
kerja.
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana
kerja Sekretariat dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok
dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif.
3. Mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan
program kerja masing-masing.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas.
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan
membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi
tugas.
6. Memfasi l i tas i ker jasama dengan ins tans i terkai t ,
Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan
program kerja.
7. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan
cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan
peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja
pegawai.
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan
realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk
menentukan program kegiatan yang akan datang.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
melaporkan kepada pimpinan.
Pasal 13
Kepala Sub Bagian. Perencanaan Program mempunyai Uraian Tugas
sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian
Perencanaan Program berdasarkan peraturan yang berlaku
sebagai bahan acuan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan
berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan
jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian
Perencanaan Program berdasarkan peraturan untuk optimalisasi
tugas.
5. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kerja (Renja), RKA, DPA, DIPA, LAKIP sesuai
peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan dan evaluasi Sub
21 Membangun Kaltim Untuk Semua Membangun Kaltim Untuk Semua20
BAB
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Top Related