PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH:Tim Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Tenggara
Tujuan:
Tujuan Memberikan pemahaman umum mengenai pengelolaan barang daerah
Memberikan pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan mengenai penatausahaan barang daerah mencakup: pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan
Ruang Lingkup:
o Dasar Hukum Pengelolaan BMDo Manfaat Pengelolaan BMDo Pengertian Aset dan Barang Milik Daeraho Pengelolaan Barang Milik Daeraho Penatausahaan: pembukuan,
inventarisasi, dan pelaporan
Latar Belakang:
Reformasi bidang keuangan negara mencakup reformasi bidang pengelolaan barang milik/kekayaan negara (UU 1/2004)
Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMD
Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikannya
Belum tersedianya database yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah.
Pengaturan yang ada belum memadai dan terpisah-pisah
Kurang adanya persamaan persepsi dalam hal pengelolaan BMD
Dasar Hukum Pengelolaan Barang Daerah: UU No. 1/2004 Perbendaharaan Negara PP No. 24/2005 Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 58/2005 Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 6 / 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah PP No. 38/2008 Perubahan atas PP No. 6/2006 Keppres 80/2003 Pedoman Tatacara Pengadaan Barang
dan Jasa Kepmendagri 12 / 2003 Pedoman Penilaian Barang Daerah Kepmendagri 153 / 2004 Pedoman Pengelolaan Barang
Daerah Yang Dipisahkan; dan Permendagri 13 / 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah. Permendagri 17 /2 007 Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Mengapa Diperlukan Pengelolaan Barang Daerah?
Kejelasan status kepemilikan BMD Inventarisasi kekayaan daerah dan masa
pakai BMD Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan
untuk peningkatan PAD Antisipasi kondisi BMD dalam fungsi
pelayanan publik Pengamanan barang daerah Dasar penyusunan neraca Kewajiban untuk melaporkan kondisi dan
nilai BMD secara berkala
Keuntungan Pengelolaan BMD
Meningkatkan Pengurusan dan Akuntabilitas
Meningkatkan manajemen layanan Meningkatkan manajemen resiko Meningkatkan efesiensi keuangan
Apa itu Aset?
Sumber daya ekonomi yang dimiliki dari kegiatan ekonomi di masa lalu
Memberi manfaat ekonomi atau keuntungan sosial yang akan diperoleh di masa datang
Mempunyai nilai uang Termasuk sumber non keuangan yang diperlukan untuk pelayanan publik dan sumber yang dipertahankan atau dipelihara sehubungan dengan nilai sejarah atau budaya
Aset Daerah
Aset lancar Uang kas Uang di bank Piutang Persediaan
Aset tetap TanahMesin dan Peralatan Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap lainnya Konstruksi dalam pengerjaan Aset Lainnya Aset tak berwujud Tagihan penjualan angsuran Tuntutan GR Kemitraan dengan pihak ketiga Aset lain-lain
Pengertian Barang Daerah
BMD merupakan bagian dari aset pemerintah Daerah yang berwujud.
BMD tercakup dalam aset lancar dan aset tetap Barang milik Daerah meliputi: barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban APBD; dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (pasal 3 PM17/2007)
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan barang daerah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah
perencanaan kebutuhan dan penganggaran Pengadaan Penerimaan,
penyimpanan dan penyaluran Penggunaan penatausahaan pemanfaatan Pengamanan dan pemeliharaan penilaian penghapusan pemindahtanganan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembiayaan TGR ditetapkan dengan peraturan daerah berpedoman pada
peraturan perundangan
PEMEGANG KEKUASAAN
KEPALA DAERAH SEKRETARIS DAERAH KEPALA BIRO/BAG PERLENGKAPAN Pembantu Pengelola Barang KEPALA SKPD > KEPALA UPTD PEYIMPAN
BARANG Menerima, Menyimpan dan Menyalurkan BMD
PENGURUS BARANG Mengurus BMD dlm Pengguna PENGELOLA pemakaian DIBANTU >Kuasa Pengguna
Pejabat Pengelolaan BMD
Sistem Akutansi Keuangan dan Sistem Akuntansi Barang Dalam
rangka pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran
melaksanakan akuntansi keuangan. Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Akuntansi Barang Milik Daerah. Sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban. SIM BMD selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Keluaran SIM BMD juga memberikan manfaat kepada Penguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya. Kaitan Sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dapat dilihat pada gambar berikut ini
Proses Pengadaaan dan Penggunaan Barang Daerah
RKBU PEMDA USULAN PENGADAAN SKPD Analisis Kebutuhan R K A SKPD Kinerja SKPD ( Permendagri 13/2006) PENGADAAN BARANG/ JASA USULAN PENGUNAAN BARANG OLEH SKPD PENETAPAN KEPALA DAERAH DIGUNAKAN
SKPD/Publik INVENTA - RISASI feed back Evaluasi RKBU ( Pengelola Barang ) ( Pengelola Barang )
Pengadaan
Dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel
Dilaksanakan oleh pejabat pengelola barang Pengadaan BMD dapat dipenuhi dengan
cara pengadaan/pemborongan pekerjaan; membuat sendiri (swakelola); penerimaan (hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban Pihak Ketiga); tukar menukar; dan guna susun (peningkatan kualitas dan kapasitas BMD).
Penggunaan
Penetapan status penggunaan barang milik daerah pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: o jumlah personil/pegawai pada SKPD; o standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan
dan selain tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD;
o beban tugas dan tanggungjawab SKPD; o dan jumlah, jenis dan luas, dirinci dengan
lengkap termasuk nilainya
KONSEPSI PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
Pihak Lain Sekda Selaku Pengelola Barang S K P D Selaku Pengguna Barang Perolehan BMD Penyelesaian Dok. Kepemilikan Usul penetapan status penggunaan Proses Penetapan Penggunaan Sesuai Tupoksi Barang Milik
Daerah: Tidak sesuai Tupoksi Berlebih SK penetapan status penggunaan Tanah / bangunan yg telah diserahkan
Pemindahtanganan: Jual Tukar menukar Hibah PMD Pemanfaatan: Sewa KSP BSG/BGS Pinjam pakai Tindak
Lanjut: Pengalihan Status Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Tanah/bangunan diserahkan kpd Pengelola Barang
Penatausahaan
PEMBUKUAN Mencatat pada daftar barang yang disediakan secara teratur dan menyimpan bukti kepemilikannya
INVENTARISASI Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD 5 th sekali, yang hasilnya disampaikan kepada Pengelola Barang;
Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dilaksanakan inventarisasi oleh Pengguna Barang setiap tahun anggaran ;
Laporan hasil inventarisasi disampaikan kepada Pengelola Barang.
PELAPORAN Pengguna Barang menyampaikan LBPS dan LBPT kepada Pengelola Barang; Pengelola Barang menyusun Laporan BMD untuk NERACA DAERAH.
Pemanfaatan
Bentuk pemanfaatan o sewa o pinjam pakai o kerjasama pemanfaatan o bangun guna serah (BGS) o bangun serah guna (BSG)
Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pemanfaatan
Ketentuan Sewa Menyewa Pinjam Pakai KSP BGS/BSG Belum/ tidak dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu
Mendapatkan penerimaan negara atau menguntungkan negara
Mitra Semua Subyek Hukum Pemerintah Semua Badan Hukum Jangka Waktu 5 tahun Dapat diperpanjang 2 tahun Dapat diperpanjang 30 tahun Besaran Formula tarif Tidak dipungut biaya Kontribusi tetap Pembagian keuntungan kontribusi barang (optional) Mendirikan bangunan Penetapan Mitra Penetapan Pengelola Tender minimal 5 peserta/ peminat
Penilaian
Penilaian BMD dilakukan dalam rangka pengamanan dan penyusunan neraca daerah, pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan dan pemindahtanganan
Penilaian BMD berpedoman pada SAP Kegiatan penilaian BMD harus didukung dengan data
yang akurat atas seluruh kepemilikan barang milik daerah yang tercatat dalam daftar inventarisasi BMD
Penilaian tanah dan bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui tim dan dapat melibatkan lembaga independen bersertifikat
Penilaian BMD selain tanah dan bangunan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang dan dapat melibatkan lembaga independen bersertifikat
Penghapusan
Penghapusan Dalam hal barang sudah tidak berada pada pengguna atau kuasa pengguna barang, beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan, atau sebab sebab lainnya
Pemusnahan barang dilakukan oleh pengguna barang sepengetahuan pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari kepala daerah
Penghapusan barang milik Daerah : barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
Alasan Penghapusan Barang
Barang tidak bergerak, Barang bergerak Rusak berat, terkena bencana tidak dapat digunakan secara optimal
Terkena planologi kota Kebutuhan organisasi Penyatuan lokasi dengan alasan efisiensi Pertimbangan strategi hankam Pertimbangan teknis Rusak, tidak ekonomis Modernisasi Perubahan dasar spesifikasi Selisih kurang akibat penggunaan/ susut akibat penyimpanan Pertimbangan ekonomis Optimalisasi BMD idle Dihapus secara ekonomis Karena hilang/kekurangan/ kerugian Kesalahan penyimpan/pengurus Mati (hewan/ternak, tanaman) Force majeure
PENGHAPUSAN BMD DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA DARI DAFTAR
BARANG MILIK DAERAH Penyerahan kepada pengelola Sebab-sebab lain Pemusnahan Pemindahtanganan Hilang, pencurian, terbakar, susut Keputusan pengadilan berkekuatan tetap Pemindahtanganan Pengalihan status penggunaan Ketentuan Penghapusan Sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna Barang Sudah beralih kepemilikan Pemusnahan Sebab-sebab lain
Proses Penghapusan
Lelang umum Lelang terbatas (panitia lelang) disumbangkan Hibah Dimusnahkan Berita acara Unsur teknis terkait: Asisten Biro/bagian
perlengkapan, Biro/bagian keuangan, Biro/bagian hukum, Kepala SKPD terkait, Kabag terkait, Pemakai barang
Berita acara Panitia penghapusan KDH SK Penghapusan
Pemindahtanganan
Pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan
Pemindahtanganan tanah dan bangunan serta selain tanah dan bangunan senilai >5milyar rupiah harus dengan persetujuan DPRD yang diajukan oleh kepala daerah
Pemindahtanganan tanah dan bangunan tanpa persetujuan DPRD jika: Tidak sesuai lagi dengan peruntukan tata ruangnya,
Anggaran pengganti telah tersedia Diperuntukkan bagi pegawai negeri Diperuntukkan untuk kepentingan umum Dikuasai oleh negara berdasarkan keputusan pengadilan
dan berkekuatan hukum
Bentuk Pemindahtanganan
penjualan tukar-menukar hibah penyertaan modal Daerah
Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pemindahtanganan
Ketentuan Penjualan Tukar menukar BMD Hibah Pertimbangan Tidak sesuai dengan tata ruang/ penataan kota Dari awal pengadaan telah ditetapkan dalam dokumen anggaran Tidak mengganggu tupoksi Pendirian/ pengembangan BUMN/D,
BH lainnya Kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan Obyek tanah dan/atau bangunan Selain tanah dan/atau bangunan tanah dan/atau bangunan - yg ada di pengelola - dari awal pengadaannya telah ditetapkan Selain tanah dan/atau bangunan Nilai/ Harga Tanah ditentukan oleh perhitungan nilai wajar (estimasi terendah menggunakan NJOP) Dapat melibatkan penilai independen Realisasi pelaksanaan anggaran Realisasi pelaksanaan anggaran Calon Mitra Lelang Tanpa lelang - Peraturan PerUUan - Penetapan Pengelola Lelang Tanpa lelang - Peraturan PerUUan - Penetapan Pengelola Penetapan Pengelola Barang Penetapan Pengelola Barang
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
Pembinaan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi
Pengawasan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang undangan
Pengendalian usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
Pembiayaan
Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah, diberikan insentif.
Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Tuntutan Ganti Rugi
Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Untuk pengamanan dan penyelamatan barang milik daerah, dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpan dan/atau pengurus barang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karena perbuatannya merugikan daerah
Pembukuan
Pengelola barang mencatat barang daerah berupa tanah dan bangunan dalam DBMD (daftar barang milik daerah) menurut penggolongan dan kodefikasi barang
Pengelola barang harus menyimpan bukti pemilikan tanah dan bangunan dalam penguasaannya
Pengguna barang harus menyimpan bukti pemilikan barang selain tanah dan bangunan dalam pengelolaannya
Top Related