LOGO
PENGANTARCUKAI
UU Nomor 39 Th. 2007
Tentang Perubahan Atas
UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
BAHAN TAYANG DTSD KEPABEANAN DAN CUKAI
Oleh : SURONO, S.Sos, M.Si
ORDONANSICUKAI
ORDONANSICUKAI
MINYAKTANAH STBL
1886/249
ALKOHOLSULINGAN
STBL. 1896/90
BIR STBL1931/488-489
TEMBAKAUSTBL. 1932/517
GULASTBL. 1933/351
1. Kepentingan Politik Dan Ekonomi
2. Sistem Hukum Kolonial
3. Indonesia Sebagai Daerah Jajahan (Hindia Belanda)
4. Indonesia (Hb) Sebagai Daerah Eksploitasi (Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia)
1. Kepentingan Politik Dan Ekonomi
2. Sistem Hukum Kolonial
3. Indonesia Sebagai Daerah Jajahan (Hindia Belanda)
4. Indonesia (Hb) Sebagai Daerah Eksploitasi (Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia)
DASAR
MASIH BERLAKU BERDASARKAN PS. II ATURAN PERALIHAN UUD 1945DIRASAKAN :• DISKRIMINATIF• TIDAK DAPAT MEMENUHI TUNTUTAN PEMBANGUNAN• TIDAK DAPAT MEMENUHI PERANNYA SEBAGAI ALAT PEMBAHARUAN SOSIAL
LATAR BELAKANGGambaran Umum UU Cukai
PANCASILA
UUD 1945
GBHN
HukumNasional
HarusBersumber
PadaPancasila
Dan Uud 1945
PEMBAHARUAN HUKUM
NASIONAL DI BIDANG CUKAI
ADIL
MEMENUHI TUNTUTAN
PEMBANGUNAN
MEMENUHI PERANNYA
SEBAGAI ALAT
PEMBAHARUAN SOSIAL
UU CUKAIUU CUKAI
DASAR PEMIKIRANPembentukan UU Cukai
1. Dalam pelaksanaan UU No.11/1995, masih terdapat hal-hal yang belum tertampung, terutama yang berkaitan dengan upaya pengawasan dan pengendalian serta memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara.
2. Sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang perlu diperluas batasan dan cakupannya sehingga dapat memberikan keluwesan dan kekuatan hukum dalam upaya menambah atau memperluas obyek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi dan
kemampuan masyarakat.
3. Penyempurnaan sistem administrasi pungutan cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum (law enforcement) serta penegasan pembinaan pegawai dalam rangka tata pemerintahan yang baik (good governance).
LATAR BELAKANGAmandemen UU Nomor 11 Tahun 1995
PRINSIP-PRINSIP YG TERDAPATDALAM UU CUKAI
Keadilan dalam keseimbangan; Pemberian insentif ; Pembatasan Produksi dan Konsumsi untuk perlindungan kepada masyarakat; Netral dalam pemungutan Cukainya ; Kelayakan Administrasi ; Penerimaan Negara ; Pengawasan dan Penerapan Sanksi secara Konsisten.
Konsep Cukaimenurut UU No.39 Tahun 2007
Pungutan Negara terhadap barang
tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan Undang-undang
Pengendalian Konsumsi
PengawasanPeredaran
Menimbulkan dampak
Negatif
Pembebanan demi Keadilan
dan Keseimbangan
6
SIFAT/KARAKTERISTIK CUKAI
Cukai Sebagai Pajak Tidak Langsung
Wajib Pajak
Penanggung Pajak
Pemikul Pajak 3 Unsur
Pajak Langsung
< 3 Unsur
Pajak Tidak langsung
7
Unsur Subyek Pajak
NEXTBACK
Subjek Cukai
OBJEK CUKAI
Hasil Tembakau
Etil Alkohol
MMEA
8
SUBJEK CUKAI
Produsen/Pengusaha
•Wajib Cukai•Penanggung Cukai
Konsumen
•Pemikul Cukai
Reksan Cukai
OBJEK CUKAI
PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN BKC - sepanjang memenuhi sifat/karakteristik yg ditetapkan- disampaikan oleh pemerintah kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi keu. untuk mendapat persetujuan dalam RAPBN
A. Etil Alkohol/Etanol Dengan Tidak Mengindahkan Bahan Yang Digunakan Dan Proses Pembuatannya.
B. Minuman Mengandung Etil Alkohol Dalam Kadar Berapapun, Dengan Tidak Mengindahkan Bahan Yang Digunakan Dan Proses Pembuatannya, Termasuk Konsentrat Yang Menandung Etil Alkohol
C. Hasil Tembakau :- Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Tis Dan Hasil Pengolahan
Tembakau Lainnya. - Tidak Mengindahkan Digunakan/Tidak Bahan Pengganti/Bahan Pembantu Dlm Proses
Pembuatannya
HASIL TEMBAKAU
Hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembaku iris, dan hasil pengolahan
tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan
pembantu dalam pembuatannya.
Sigaret
Cerutu
Rokok Daun
Tembakau Iris
HTPL
Sigaret PutihSigaret Kretek
Sigaret Kelembak
Etil Alkohol
Adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna yang merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C2H5OH, yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi. Bila diproses dengan cara peragian maka akan diperoleh alkohol dengan kadar sampai 15%, tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan dapat mencapai 100%. Secara umum di pasaran, etil alkohol yang banyak diproduksi dan diperjualbelikan sebagai bahan baku untuk MMEA ataupun bahan baku industri lainnya adalah etil alkohol yang berasal dari pengolahan molase (tetes tebu) yang diproses dengan cara penyulingan (destilled), dengan kadar 95% sampai 96%.
MMEA
Adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman, yang mengandung etil alkohol, yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya. Adapun
jenis-jenis MMEA yang beredar di pasaran sangat bervariasi dengan kadar alkohol yang berbeda-beda
MMEA LOKAL/DN MMEA IMPOR
BirArakMinol aneka produk
BirWine and BrandyWhiskyVodka, Gin and Genever
PERBANDINGAN KADAR ALKOHOL MMEA IMPOR
JENIS MMEA KADAR ALKOHOL
Bir 3% s.d. 5%
Anggur/Anggur Obat 9% s.d. 18%
Arak ≥ 38%
Wine 9% s.d. 18%
Whisky ≥ 30%
Brandy ≥ 30%
Vodka ≥ 40%
Gin ≥ 38%
Genever ≥ 30%
Jenis-jenis BKC di Peredaran
14
• Sigaret Kretek• Sigaret Putih• Sigaret
kelembak menyan
• Cerutu• Rokok Daun• Hasil tembakau lainnya
• Bir• Shandy• Anggur Obat• Arak
• Wine & Brandy• Cider• Whisky• Vodka, gin & genever
• Etil Alkohol hasil Penyulingan Kadar Alkohol Tinggi (95% s.d 96%)• Etil Alkohol hasil Fermentasi
Kadar alkohol relatif rendah ( < 40%)
NEXTBACK
ETIL ALKOHOL
MMEA
HASIL TEMBAKAU
Company Logo
Konsep Lingkaran Cukai
Lingkaran Cukai
Timbulnya Hutang Cukai
Saat Pelunasan Saat
Penagihan
Pengembalian Cukai
Kadaluwarsa
Taatbestand
Fasilitas Cukai
BAB IKETENTUAN UMUM
BAB IKETENTUAN UMUM
Pungutan Negara Yang Dikenakan Terhadap Barang-barang Tertentu Yang Mempunyai Sifat Atau Karakteristik Yang Ditetapkan Dalam Undang-undang
Pungutan Negara Yang Dikenakan Terhadap Barang-barang Tertentu Yang Mempunyai Sifat Atau Karakteristik Yang Ditetapkan Dalam Undang-undang
Barang-barang Tertentu Yang :- Produksinya Perlu Dikendalikan - Peredarannya Perlu Diawasi- Pemakaiannya Menimbulkan Dampak Negatif Bagi Masyarakat Atau Lingkungan Hidup- Pemakaiannya Perlu Pembebanan Cukai Demi Keadilan Dan Keseimbangan
DINYATAKAN SEBAGAI BARANG KENA CUKAI
SAAT PENGENAAN CUKAI
TANGGUNG JAWAB CUKAI
SAAT PENGENAAN CUKAI
TANGGUNG JAWAB CUKAI
YANG DIBUAT DIINDONESIA
YANG DIIMPOR
DOKUMEN
THD BKC BERLAKU SELURUH KETENTUAN DALAM UU INI
FORMULIR ATAU DATA ELEKTRONIK
MERUPAKAN ALAT BUKTI YANG SYAH
SELESAI DIBUAT
PENGUSAHA PABRIK/TEMPAT PENYIMPANAN
PEMASUKKANNYA KEDALAM DAERAH PABEAN
IMPORTIR DAN PIHAK LAINSESUAI UU KEPABEANAN
Pasal 1; Psl 2; dan Pasal 3
A.Etil Alkohol/Etanol Tidak Mengindahkan Bahan Yang Digunakan Dan Proses Pembuatannya.
B.Minuman Etil Alkohol Dalam Kadar Berapapun, Dan Yang Digunakan Dan Proses Pembuatannya Termasuk Konsentrat Yang Menandung Etil Alkohol
C. Hasil Tembakau : Sigaret, Cerutu, Rokok
Daun Tis Dan Pengolahan Tembakau Lainnya.
Tidak Mengindahkan Digunakan/Tidak Bahan Pengganti/Bahan Pencampur
BAB IIBKC, TARIF CUKAI, DAN HARGA DASAR
BAB IIBKC, TARIF CUKAI, DAN HARGA DASAR
BARANG KENA CUKAI
Penambahan Atau Pengurangan- Memenuhi Sifat/Karakteristik- Disampaikan Oleh Pemerintah Kepada Alat Kelengkapan DPR RI Yang Membidangi Keu. Untuk Mendapat Persetujuan Dalam RAPBN
PENETAPAN BESARNYA TARIF CUKAI UNTUK
SETIAP JENIS BKC DIATUR OLEH MENTERI.
Dapat Diubah Menjadi Spesifikasi (Jumlah Rp./Status
Bkc) Atau Sebaliknya Atau Penggabungan
Keduanya Diatur Oleh Menteri.
PENETAPAN HARGA DASAR DIATUR LEBIH LANJUT OLEH
MENTERI
BKC DN
BKC IMP
TARIF CUKAI H.T.
(MAX)
275%
ATAU
57%
ATAU
275%
HARGA DASAR
HARGA JUAL
PABRIK
ATAU
HARGA JUAL
ECERAN
NILAI PABEAN +
BEA MASUK
I.
Psl 4; Psl 5 dan ; Psl 6
TARIP CUKAI BKC LAINNYA (MAX)II.
HARGA DASAR
HARGA JUAL PABRIK
ATAU
HARGA JUAL ECERAN
NILAI PABEAN + BEA MASUK
BKC DN
BKC IMP
1.150%
80%
1.150%
BAGIAN PERTAMA PELUNASAN CUKAI
BAB IIIKETENTUAN UMUM
PELUNASAN & FASILITAS
PRODUK DN IMPOR
DILUNASI PADA SAAT KELUAR DARI PABRIK/
TEMPAT PENYIMPANAN
DENGAN PEMBAYARAN
PEMBUBUHAN TANDA PELUNASAN CUKAI
DENGAN PELEKATAN PITA CUKAI
DILUNASI PADA SAAT IMPOR UNTUK DIPAKAI
BKC
CARA PELUNASAN
Psl 7;
PELEKATAN PITA CUKAI
PITA CUKAI DISEDIAKANOLEH MENTERI
PITA CUKAI DISEDIAKANOLEH MENTERI
Harus Dilekatkan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku:- Sesuai Tarif Dan Harga Dasar- Utuh- Kemasan Dibuka maka Pita hrs Rusak
Harus Dilekatkan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku:- Sesuai Tarif Dan Harga Dasar- Utuh- Kemasan Dibuka maka Pita hrs Rusak
PELAKSANAAN PELEKATAN :- BKC DALAM NEGERI SEBELUM
DIKELUARKAN DARI PABRIK.- BKC IMPOR : SEBELUM DIIMPOR UNTUK DIPAKAI (LN/TPS)
PELAKSANAAN PELEKATAN :- BKC DALAM NEGERI SEBELUM
DIKELUARKAN DARI PABRIK.- BKC IMPOR : SEBELUM DIIMPOR UNTUK DIPAKAI (LN/TPS)
Tidak Dilunasi s/d Batas Waktu, Dikenakan Sanksi Administrasi Denda 10% Dari Cukai Yang Harus Dibayar
DIBUKUKAN DALAM BUKU REKENING KREDIT
PASAL 19
Diberikan PenundaanPembayaran Max. 3 Bln
Diberikan PenundaanPembayaran Max. 3 Bln
PENUNDAAN /P.BERKALAPELUNASAN CUKAI
45. H. Sejak Pengeluaran Bkc (Bkc Yang Pelunasannya Dengan Pembayaran) Berkala
90. H. Sejak Tanggal Pemesanan Pita Cukai.
45. H. Yang Pelunasannya Dengan Pembubuhan Tanda Pelunasan
60. H. Bagi Importir Bkc Yang Pelunasannya Dengan Pelekatan Pita Cukai
1. Tis Yang Dibuat Secara Tradisional
2. Minuman Yang Dibuat Secara Tradisional Dan Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran
3. Diangkut Terus/Diangkut Lanjut Tujuan Luar Daerah Pabean
4. Di Ekspor5. Dimasukkan Ke
Pabrik/Tempat Penyimpanan
6. Bahan Baku/Penolong Pembuatan Barang Hasil Akhir Bkc
7. Musnah/Rusak Sebelum Dikeluarkan/Diimpor.
1. Tis Yang Dibuat Secara Tradisional
2. Minuman Yang Dibuat Secara Tradisional Dan Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran
3. Diangkut Terus/Diangkut Lanjut Tujuan Luar Daerah Pabean
4. Di Ekspor5. Dimasukkan Ke
Pabrik/Tempat Penyimpanan
6. Bahan Baku/Penolong Pembuatan Barang Hasil Akhir Bkc
7. Musnah/Rusak Sebelum Dikeluarkan/Diimpor.
BAGIAN KEDUAFASILITAS
BAGIAN KEDUAFASILITAS
TIDAK DIPUNGUT CUKAI
TIDAK DIPUNGUT CUKAI
PEMBEBASANPEMBEBASAN
1. Bahan Baku/Penolong Pembuatan Non Bkc2. Penelitian Dan Ilmu Pengetahuan 3. Perwakilan Negara Asing4. Ahli Bangsa Asing5. Yang Dibawa Penumpang Awak Sarana
Pengangkutan / Pelintas / Kiriman Dari Luar Negeri
6. Tujuan Sosial7. Dimasukkan Ke Tbb8. Etil Alkohol Yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum9. Minuman Beralkohol Dan Hasil Tembakau Untuk Penumpang Awak Sarana Pengangkut Yang Berangkat Ke Luar Daerah Pabean .
1. Bahan Baku/Penolong Pembuatan Non Bkc2. Penelitian Dan Ilmu Pengetahuan 3. Perwakilan Negara Asing4. Ahli Bangsa Asing5. Yang Dibawa Penumpang Awak Sarana
Pengangkutan / Pelintas / Kiriman Dari Luar Negeri
6. Tujuan Sosial7. Dimasukkan Ke Tbb8. Etil Alkohol Yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum9. Minuman Beralkohol Dan Hasil Tembakau Untuk Penumpang Awak Sarana Pengangkut Yang Berangkat Ke Luar Daerah Pabean .
SANKSI ADMINISTRASI ATAS PENYALAHGUNAAN FASILITAS PASAL 8 (3) DAN PASAL 9 (3) MAX 10 NILAI CUKAI, MIN. 2 X NILAI CUKAI YANG SEHARUSNYA DIBAYAR.
PERUBAHAN BKC DAN TUJUAN BKC DIATUR OLEH MENTERI
Psl 8; Psl 9
BAB IVPENANGIHAN, PENGEMBALIAN DAN
KADALUWARSA
PENAGIHAN PENGEMBALIAN KADALUWARSA
PEJABAT BEA DAN CUKAI:
1. UTANG CUKAI
2. KEKURANGAN CUKAI
3. DENDA ADMINISTRASI
HARUS DILUNASI SELAMBAT-LAMBATNYA 30 HARI SETELAH TANGGAL DITERIMANYA
HAK MENDAHULU:
1. ATAS SEGALA TAGIHAN TERHADAP HARTA YANG BERUTANG
2. TIDAK BERLAKU
A. BIAYA PERKARA SUATU PENGHUKUMAN
B. BIAYA MENYELAMATKAN BARANG
C. BIAYA PERKARA PELELANGAN DAN PENYELESAIAN WARISAN
3. HILANG SETELAH 2 TH SEJAK SURAT TAGIHAN KECUALI DALAM JANGKA WAKTU TERSEBUT ADA
4. BILA DIBERI PENUNDAAN PEMBAYARAN DALAM 2 TH DITAMBAH WAKTU PENUNDAAN PEMBAYARAN
DALAM HAL INI:
A. KELEBIHAN KARENA SALAH HITUNG
B. BKC DIEKSPOR
C. BKC DIMASUKKAN KE PABRIK UNTUK DIMUSNAHKAN/DIOLAH KEMBALI
D. MENDAPAT PEMBEBASAN
E. PITA CUKAI YANG DIKEMBALIKAN
F. AKIBAT PUTUSAN LEMBAGA BANDING
WAKTU:
SELAMBAT-LAMBATNYA 30 HARI SEJAK DITETAPKANNYA KELEBIHAN PEMBAYARAN
MELEBIHI WAKTU:
PEMERINTAH MEMBERIKAN BUNGA 2% PER BULAN
TATACARA PENAGIHAN DAN PENGEMBALIAN DIATUR MENTERI
1. HAK MENAGIH UTANG KEDALUWARSA SETELAH 10 TH SEJAK TIMBULNYA KEWAJIBAN MEMBAYAR
2. MASA KADALUWARSA TIDAK PERHITUNGAN DALAM HAL ADA PENGAKUAN UTANG
- PEMBAYARAN >30 HARI BUNGA 2%/BLN, MAX 24 BLN
- DIRJEN IZIN MENGANGSUR TAGIHAN MAX. 12 BLN
Psl 10 ; Psl 11; Psl 12 dan Psl 13
DALAM MENJALANKAN
USAHA
BAB VPERIZINAN
BAB VPERIZINAN
IZIN
IZIN BERAKHIR
AKIBAT IZIN DICABUT
SANKSI TANPA IZIN
- PENGUSAHA PABRIK- PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN- PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN
ECERAN BKC TERTENTU- IMPORTIR- PENYALUR
BERKEDUDUKAN DI INDONESIA
YANG MEWAKILI
ORANGNYA MENINGGAL
1. DICABUT (PSL 14 AYAT (4) HURUF A-H)2. DIBEKUKAN PSL 14 (3a)
BKC DILUNASI,JIKA > 30 HARI TDK DILUNASI BKC DIMUSNAHKAN
YANG MERUGIKAN NEGARA PIDANA PENJARA MIN 1 THN, MAX 5TH DAN/ATAU
DENDA minimal 2x dan Max 10 X NC
YANG TIDAK MERUGIKAN NEGARAMIN. Rp. 20 JUTA - MAX. 200 JUTA
TOLERANSI IZIN IZIN UMUM
ORANG PRIBADI/BADAN
BUKUM
Psl 14 ; Psl 15
A. Tdk Membukukan Denda Sebesar Rp. 50 Juta.
B. Tdk Mencatat Denda Rp.10 Jt
BAB VIBAB VI
PEMBUKUAN, PENCATATAN DAN PENCACAHAN
PASAL 16 s.d. 23
BAGIAN PERTAMA PEMBUKUAN
PABRIK
TEMPATPENYIMPANAN
IMPORTIR
PENYALUR
PEMBUKUANBERISI : HARTA,
UTANG, MODAL DAN
BIAYA
LAPORANKEUANGAN
DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN ADALAH PENGUSAHA-PENGUSAHA YANG BERSKALA KECIL(NON
PKP).HANYA DIWAJIB MELAKUKAN : PENCATATANA. PEMASUKAN, PRODUKSI DAN
PENGEMBALIANB. PENERIMAAN, PEMAKAIAN DAN
PENGEMBALIAN PC ATAU TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYATIDAK MENCATAT SESUAI (SAI) DENDA Rp.25 JUTA
.
Berisi Catatan
Harta, Kewajiban, Modal,
Pendapatan, Biaya Dan Arus Masuk Keluarnya BKC
PEMBUKUANPEMBUKUAN
PABRIK
TEMPATPENYIMPANAN
IMPORTIR
PENYALUR
T.P.E.
PENGUSAHAPENGUSAHA
DISIMPAN : 10 TH
Pasal 16.A.
DIBUAT DI PABRIK
BUKU REKENING BKC(DIBUAT OLEH PJBT BC)
BUKU REKENING BKC(DIBUAT OLEH PJBT BC)
DIBERITAHUKAN KEPADA KANTOR YG
MENGAWASI
BILA TIDAK MEMBERITAHUKAN
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA 2X NILAI CUKAI BKC YANG TIDAK
DIBERITAHUKAN (PASAL 16 AYAT (4))
BILA PENGELUARAN TIDAK DIBERITAHUKAN/TIDAK DILINDUNGI DOKUMEN CUKAI:A. TIDAK MERUGIKAN
NEGARA SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR 2X NILAI CUKAI DARI BKC YANG DIKELUARKAN
B. MERUGIKAN NEGARA SANKSI PIDANA 1 S/D 5 TAHUN DENDA MAX 10X MIN. 2X NILAI CUKAI YANG SEHARUSNYA DIBAYAR (PASAL 52)
C. BILA PEMASUKAN TIDAK DILAPORKAN DENDA MIN. Rp. 10 JUTA MAX. Rp. 50 JUTA
DIBERITAHUKAN DAN DILINDUNGI DOKUMEN CUKAI
BKC TERTENTU
BUKU REKENING BKC
DIATUR LEBIH LANJUT OLEH
MENTERI
DIMASUKKAN/DIKELUARKAN
DARI PABRIK/TEMPAT PENYIMPANAN
DITUTUP :1. SETIAP AKHIR
TAHUN TAKWIM2. SETELAH
PENCACAHAN3. ATAS
PERMINTAAN PABRIK/TEMPAT PENYIMPANAN
BKC
BUKU REKEINING KREDIT
PENGUSAHAPABRIK
MEMESAN PITACUKAI
IMPORTIR
BUKU REKENING
KREDIT
MENDAPATPENUNDAAN
PEMBAYARAN CUKAIMAKSIMUM 3 BULAN
PASAL 7A AYAT 2 DAN 3
BAGIAN KEDUA
PENCACAHAN (1)
PABRIK
TEMPAT PENYIMPANAN
SAMA/SESUAI
LEBIH KECIL
LEBIH BESAR
SALDOBUKU
REKENINGBKC
BKCTERTENTU
DICACAH
KEKURANGAN
TIDAK DIBERIPOTONGAN
HASIL PENCACAHAN
SAMA & LEBIHBESAR
LEBIH KECILDIBERIKANPOTONGANMAX. 10%
BAGIAN KEDUA
PENCACAHAN (2)
KEKURANGAN KELONGGARAN3 X POTONGAN
TIDAK LEBIH BAYAR CUKAI
SANKSI ADMINISTRASIDENDA MAX. 10X NILAICUKAI, MIN. 2X NILAI
CUKAI DARI BKC YANGKURANG
KELEBIHANKELONGGARAN1% SALDO BUKU
TIDAK KENA SANKSIADMINISTRASI
SANKSI ADMINISTRASIDENDA MAX. 10X NILAI
CUKAI, MIN 2X NILAICUKAI DARI BKC YANG
LEBIH
MELEBIHI
TIDAK MELEBIHI
MELEBIHI
BAB VII
PENIMBUNANPASAL 24
PRODUKDALAMNEGERI
BARANGKENA CUKAI
BELUM DILUNASICUKAINYA
DAPATDITIMBUN
IMPOR
TEMPAT PENIMBUNANSEMENTARA
TEMPAT PENIMBUNANBERIKAT
PABRIK SEBAGAIBAHAN
BAKU/PENOLONG
BAB VIII
PEMASUKAN, PENGELUARAN,PENGANGKUTAN DAN PERDAGANGAN
BAGIAN 1 BAGIAN 2
PEMASUKANDAN
PENGELUARAN
PENGANGKUTANDAN
PERDAGANGAN
PASAL 25, 26, 27, 28
- Pemasukan Bkc Yang Terutang Cukai Ke Pabrik/Tempat Penyimpanan
- Pengeluaran Bkc Yang Terutang Cukai Dibebaskan Maupun Yang Telah Dilunasi Dari Pabrik/Tempat Penyimpanan
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
1. Wajib Diberitahukan Kepada Kepala Kantor
2. Dilindungi Dengan Dokumen Cukai3. Dapat Dilakukan Dibawah Pengawasan
Pegawai Bea Dan Cukai
A..Tidak Memberitahukan/Tidak Dilindungi Dokumen Cukai Dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda Sebesar 2x Nilai Cukai Dari Bkc Yang Dikeluarkan Atau Min. Rp. 10 Juta Max. Rp. 50 Juta
B. Yang Mengelakkan Pemb.Cukai, Dikenakan Sanksi Pidana Penjara Max. 5 Thn Min. 2 Thn Dan Pid.Denda Min. 2 S/D 10 KALI NC YG SEHARUSNYA Dibayar(psl.52)
KEADAAN DARURAT
PEMINDAHAN BKC YANG TERUTANG CUKAI
1. TANPA DILINDUNGI DOKUMEN CUKAI
2. SEGERA DILAPORKAN KEPADA KEPALA KANTOR
TIDAK MELAPORKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA MAX.RP.10.JT,- MIN. Rp. 1 JT,-
BKC YANG DILUNASI DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI, HANYA BOLEH :- DITAWARKAN - DISERAHKAN- DISEDIAKAN UNTUK DIJUALSETELAH DIKEMAS DALAM KEMASAN PENJUALAN ECERAN DAN DILEKATI PITA CUKAI YANG DIWAJIBKAN.JIKA DILEKATI PITA CUKAI YG TDK SESUAI YG MENEBABKAN KURANG BAYAR CUKAI DENDA 2 S/D 10 KALI NC YG SEHARUSNYA DILUNASI( SEPANJANG PITA CUKAINYA SENDIRI), JIKA PITA CUKAI MILIK PENGUSAHA LAIN SANKSI PIDANA PSL.58.
PENGANGKUTAN DAN PERDAGANGAN
BKC YANG TELAH DILUNASI DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI YANG BERADA :- DALAM TEMPAT PENJUALAN ECERAN- DALAM TEMPAT LAIN YANG KEGIATANNYA MENJUAL SECARA ECERANDIANGGAP DISEDIAKAN UNTUK DIJUAL
SANKSI PIDANA BAGI YANG MELANGGAR PALING SINGKAT 1 THN, PALING LAMA 5 THN, DAN/ATAU DENDA MIN. 2X NC, MAX. 10X NC (PASAL 54)
PENGANGKUTAN PERDAGANGANBKC YANG TERUTANG CUKAI HARUS DILINDUNGI DENGAN DOKUMEN CUKAI
PELANGGARAN KETENTUAN TERSEBUT DIATAS DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA MAX. 10X NC MIN. 2 X NILAI CUKAI YANG SEHARUSNYA DIBAYAR
BKC TERTENTU YANG TELAH DILUNASI CUKAI HARUS DILINDUNGI DENGAN DOKUMEN CUKAI
PELANGGARAN KETENTUAN TERSEBUT DIATAS DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA MAX. Rp. 5.000.000,00 MIN. 500.000,00
BAB IXLARANGAN
PASAL 30 S/D 32
PABRIK TEMPAT PENYIMPANAN
MENGHASILKAN BARANG SELAIN SURAT IZIN KECUALI :
- PRODUKSI TERPADU
- ADA NYA PEMISAHAN YANG JELAS BKC DAN NON BKCMELANGGAR CABUT
IZIN SESUAI PASAL 14 AYAT (4) HURUF H.
- MENYIMPAN BKC YANG SUDAH DILUNASI CUKAINYA.
- JIKA MELANGGAR DIANGGAP BLM BAYAR CUKAI.
MENYIMPAN BRG SELAIN YG DITETAPKAN DLM SURAT IZIN, SNKSI DENDA MIN.Rp.5 JT MAXRp.50.JT.
- MENYMPAN BARANG SELAIN BKC YANG ADA DALAM SURAT IZIN
SANKSI ADM MAX. Rp. 50 JUTA MIN. Rp. 5 JUTA.
- - PABRIK TEMPAT USAHA IMPORTIR- TEMPAT
PENJUALAN ECERAN PENYALUR
MENYIMPAN/MENYEDIAKAN PITA CUKAI BEKAS ATAU PENGEMAS BEKAS DENGAN PITA CUKAI MASIH UTUH
SANKSI ADMINISTARASI MAX. 10 X NILAI CUKAI, MIN 2 X NILAI CUKAI
KEWENANGAN DI BIDANG CUKAI PASAL 33 S/D 40
BAGAIN : UMUM
MENGHENTIKAN
MEMERIKSA
MENEGAH
MENYEGEL
MENEGAH SARANA MENGANGKUT
DAPAT DILENGKAPI SENJATA API
MINTA BANTUAN KEPOLISIAN RI, TNI DAN INSTANSI LAINYA
BKC
MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN BERUPA TDK MELAYANI PEMESANAN PC ATAU TANDA PELUNASAN CUKAI LAINYA
AUDIT DI BDG CUKAI
KEWENANGAN DI BIDANG CUKAI (LANJUTAN )
BAGIAN : II PEMERIKSAAN :
MEMERIKSA :
A. PABRIK
B. BANGUNAN
C. TEMPAT USAHA PENYALUR
D. BKC YANG ADA /TERKAIT A,B,C
E. MEMINTA CATATAN SEDIAAN BRG, DOK-CUK, DOK KAP CUK, YANG DI WAJIBKAN
F. MENGAMBIL CONTOH
G. MENGHALANGI PJBT BC DENDA MIN : Rp. 10 JUTAMAX : Rp. 100 JUTA
DIREKTUR JENDERAL BC DAPAT; MEMBETULKAN SURAT TAGIHAN/SURAT KEBERATAN ATAU MENGURANGI /MENGHAPUS DENDA.
TDK MENYEDIAKAN TENAGA, PERALATAN, MENYERAHKAN BUKUCATATAN DAN DOKUMEN DENDA ; MIN. RP.25 JUTA
MAX. RP.250 JUTA
KEBERATAN, BANDING DAN GUGATANPASAL 41 S/D 43.C.
KEBERATAN
ATAS PENETAPAN PAJAK BC DALAM PENEGAKAN UU CUKAI YANG MENGAKIBAUTKAN KEKURANGAN CUKAI DAN ATAU DENDA.
DIAJUKAN KEPDA DIRJEN BEA DAN CUKAI SECARA TERTULIS
PERSYATAN : - MENARUH JAMINAN SEBESAR KEK CUK/SA.- JANGKA WAKTU 30 HARI SEJAK DITERIMANYA ST
PUTUSAN DITERIMA : JAMINAN DIKEMBALIKAN, JIKA JAMINAN TUNAI MELEBIHI 60 HARI DIBERIKAN BUNGA 2 % PER BULAN SELAMA-LAMANYA 24 BULAN.
PUTUSAN DITOLAK, JAMINAN DICAIRKAN ( UTK MEMBAYAR CUKAI DAN ATAU SANKSI ADMINISTRASI)
BANDING DAN GUGATAN
- ATAS PENOLAKAN DIRJEN BEA DAN
CUKAI - PENCABUTAN IZIN BUKAN ATAS PERMOHONAN SENDIRI
DITUJUKAN BANDING KE PENGADILAN PAJAK (UU. No. 14/2002)GUGATAN : ATAS PENCABUTAN IZIN
KE PENGDL.PJK. MAX : 60 H. SEJAK PUTUSAN DJBC
KETENTUAN PIDANA
PASAL 50 S/D 59
9 PASAL
- PIDANA PENJARA & PIDANA
DENDA- PIDANA KURUNGAN
KADALUARSA SETELAH 10 TAHUN
TUTUTAN PIDANA DIJATUHKAN KEPADA
MEREKA YANG MEMBERI PERINTAH
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
DAN/ATAU
TINDAK PIDANA
SANKSI PIDANA
TINDAK PIDANA DILAKUKAN OLEH BADAN HUKUM
THD BADAN HUKUM TERSEBUT
PIDANA YANG DITUJUKAN SENANTIASA BERUPA DENDA Rp. 300 JUTA JIKA
DIANCAM PIDANA PENJARA
BKC YANG TERSANGKUT TINDAK PIDANA
BARANG-BARANG LAINYA
PENUNTUTAN
BAB XIII
PENYIDIKANPASAL 63 DAN 64
DASAR : KUHAPPPNSDJBC
MENYAMPAIKANHASIL PENYIDIKAN
WEWENANG :1. Menerima Laporan/Keterangan2. Memanggil Orang 3. Penangkapan/Penahanan4. Memotret/Merekam5. Memeriksa Catatan6. Mengambil Sidik Jari7. Geledah Rumah, Pakaian, Badan8. Geledah Alat Pengangkut 9. Menyita 10.Memberi Tanda11.Mendatangkan Tenaga Ahli12.Menyuruh Berhenti 13.Menghentikan Penyidikan 14.Melakukan Tindakan Yang Lain Yang Perlu
PENUNTUT UMUM
PASAL 63 (3)
PENYIDIKAN (PPNS) DJBC MEMBERITAHUKAN DIMULAINYA PENYIDIKAN DAN MENYAMPAIKAN KE PENUNTUT UMUMSESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
PASAL 63 (2)HURUF M
DALAM HAL PENGHENTIAN PENYIDIKAN HARUS DIBERITAHUKAN KEPADA PENYIDIK POLISI NEGARA R.I. DAN PENUNTUT UMUM
1. UU. NO. 11/1995
2. PP. NO. 55/19995
3. KEP NO. 29/KMK05/1997
4. KEP NO. 57/BC/1997
PENYIDIK TINDAK PIDANA DIBIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
PENGHENTIAN PENYIDIKAN
UNTUK KEPENTINGAN NEGARA
OLEH JAKSA AGUNG ATAS USUL MENKEU
SETELAH CUKAI DANSANKSI ADMINISTRASI DILUNASI
BAB XIV
PASAL 65
PASAL 66
- ORANG YANG DIPEKERJAKAN/- DITUNJUK SEBAGAI WAKIL/ - KUASA
TANGGUNG JAWAB
- PENGUSAHA PABRIK
- PENGSH TEMPAT PENYIMPANAN- IMPORTIR- P. TPE- PENYALURAN
PERBEDAAN :
- PELANGGAR TIDAK DIKENAL (TELAH ADA PELANGGARAN)
- PEMILIK TIDAK DIKETAHUI BELUM ADA PELANGGARAN TETAPI PEMILIKNYA TIDAK DIKETAHUI
- BKC & BARANG LAIN DARI PELANGGAR TIDAK DIKENAL
- JANGKA WAKTU 14 HARI MENJADI MILIK NEGARA
- BKC PEMILIKNYA TIDAK DIKETAHUI
- JANGKA WAKTU 30 HARI
.MENJADI MILIK NEGARA
KETENTUAN LAIN –LAIN (Pasal 65-66)
PERSYARATAN DAN
TATA CARA IMPOR BKC
- KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS/PELABUHAN BEBAS
- LANDAS KONTINEN INDONESIA
- ZEE
PASAL68
- TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
- PENYESUAIAN BESARNYA DENDA
- PENYESUAIAN BESARNYA BUNGA
DIATURDALAM PP
UUKEPABEANAN
MENGACU PADA
DARI
PASAL 67
SIKAP PJBT BC TERIKAT PADA
PEMBINAAN PEGAWAI
KODE ETIK
PELANGGARANKODE ETIK
PEJABAT BC
MENGHITUNG/MENETAPKAN CUKAI SALAH, SEHINGGA MENYEBABKAN BELUMTERPENUHINYA PUNGUTAN NEGARA
DISELESAIKAN OLEH TIM YANG DIBENTUK
MEN-KEU
SANKSIKET YANG BERLAKU
INDIKASI PIDANA
MENKEU MENUNJUK TIM
BUKTI PERMULAAN
- 50% X SA dan/atau Hasil lelang barang
KELOMPOK ORANG /UNIT
KERJA
ORANG PERSEORANGAN
BESARNYA DITETAPKAN
MENTERI
Reward
PREMI
DJBCPENCAPAIAN
KINERJA
BERJASADI BDG CUKAI
ORANG PERSEORANGAN
DIBERI PREMI
DALAM HAL TIDAK DILELANG
Dana Bagi Hasil Cukai
Peraturan Yang Telah Ada Dan Berlaku Sampai Sepanjang Tidak Bertentangan Dengan Uu Cukai
Urusan Yang Belum Selesai, Dipakai Yang Meringankan Kpd Setiap Orang
Peraturan Pelaksanaan Uu Ini Dibuat Paling Lama 1 Tahun Sejak Berlaku Nya Uu No. 39/2007 (Tgl. 15-8-2007).
= ALOKASI PEN. CUKAI HT KPD PROVINSI 2% SBB; * 30 % UNTUK PROVINSI PENGHASIL,
* 40 % UNUTK KAB/PENGHASIL, * 30 % UNTUK KAB/KOTA LAINYA
PERALIHANPASAL II.
LOGOwww.bppk.depkeu.go.id/webbc
Top Related