i
SKRIPSI
ELEMEN SUKSES PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT DI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PADA ERA COVID-19
DI KOTA MAKASSAR
Disusun dan di usulkan oleh :
BENDINI
Nomor Stambuk: 105641105217
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021
ii
ELEMEN SUKSES PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT DI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PADA ERA COVID-19
DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2021
SKRIPSI
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan
Disusun dan Diajukan Oleh :
BENDINI
Nomor Stambuk : 105641105217
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021
iii
iv
v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Mahasiswa : Bendini
Nomor Stambuk : 105641105217
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri
tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau
melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila
dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi
akademik sesuai dengan aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar
akademik.
Makassar, 21 Maret 2021
Yang Menyatakan,
Bendini
vi
ABSTRAK
Bendini 2021. Elemen Sukses penerapan E-Government di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil pada era Covid-19 di Kota Makassar. (di
bimbing Oleh Rudi Hardi dan Ahmad Taufik)
Dalam memberikan pelayanan publik oleh instansi pemerintahan pada era
Covid-19 saat ini harus lebih memanfaatkan teknologi informasi sehingga
pelayanan publik dapat lebih efektif dan effisien. Dalam penerapan E-Government
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk memberikan
pelayanan publik pada era Covid-19 perlu diperhatikan tentang bagaimana elemen-
elemen sukses dalam menerapkan E-Government.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui elemen sukses penerapan E-
Governemnt di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada era Covid-19 di Kota
Makassar. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian
Deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan
dokumentasi. Proses analisi data meliputi reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukan 3 elemen sukses dalam menerapkan E-
Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada era Covid-19 di Kota
Makassar, yaitu: 1). Elemen Support yaitu adanya dukungan atau kemauan
pimpinan instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk
menerapkan E-Government dan adanya aturan yang mendukung penerapan E-
Government. 2). Elemen Capacity yang meliputi tersedianya Sumber daya finansial
yang berasal dari APBD, tersedianya Sumber daya infrastruktur yang mendukung
penerapan E-Government seperti Komputer, print, wifi dll, dan tersedianya Sumber
daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan E-Government atau pelayanan
online. Dan yang ke 3). Elemen Value terkait manfaat yang dirasakan oleh Instansi
Pemerintahan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
sebagai pemberi pelayanan online kepada Masyarakat yang dimana penerapan E-
Government ini memberikan manfaat yang signifikan dari segi inovasi dalam
pelayanan yang efektif dan efisien pada era Covid-19 di ruang lingkup Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Sedangkan manfaat yang
dirasakan masyarakat sebagai penerima layanan yakni adanya kemudahan
mendapat pelayanan sebab tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mendapatkan
pelayanan yang dimana hal tersebut juga akan mengurangi resiko terjadinya
kerumunan Masyarakat yang akan menyebabkan cluster baru Covid-19.
Kata Kunci : Elemen Sukses, E-Government,Covid-19
vii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa
memberikan kami berbagai karunia serta nikmat yang tiada terhitung kepada
seluruh makhluknya terutama manusia. Dan demikian pula tidak lupa salam dan
shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan panutan
dan contoh kita di akhir zaman. Dengan keyakinan ini sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Elemen Sukses Penerapan E-Government
di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil pada era Covid-19 di Kota
Makassar”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan untuk memenuhi
syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
Tidak lupa Penulis menghanturkan Terima Kasih yang sedalam-dalamnya
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :
1. Ayahanda Hasan dan Ibunda Hj. Irawati selaku Orang Tua atas segala
pengorbanan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan
penulis dalam mengajar dan mendidik sejak kecil hingga sekarang ini.
Semoga yang telah mereka berikan kepada saya menjadi kebaikan dan
cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.
2. Ayahanda Rudi Hardi, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak
Ahmad Taufik, S.IP., M.AP selaku pembimbing II yang senantiasa
memberikan masukan dan arahan serta bimbingan dalam
penyempurnaan skripsi ini.
viii
3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu
Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar.
6. Seluruh Dosen-Dosen, Staf jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas
Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan banyak sekali ilmu,
pengalaman, pembelajaran yang akan menjadi bekal saya di kemudian
harinya.
7. Bapak Ahmad Taufik,S.IP., M.AP selaku Pendamping Akademik yang
telah memberikan masukan sejak semester 1 hingga saat ini.
8. Kakak – Kakak dan Adik-adik di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu
Pemerintahan (HIMJIP) yang telah menjadi wadah tempat berbagi,
tempat belajar serta tempat dimana saya berproses selama menjadi
mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Teman-teman IP Angkatan 017 yang selama ini selalu membantu dan
memberikan dukungan serta semangat selama berkuliah di Universitas
Muhammadiyah Makassar.
10. Teman kelas IP B 017 yang selalu bersama menemani mulai awal kuliah
hingga saat ini.
Seluruh kalangan yang telah membantu saya dalam penyelesaian Skripsi ini,
Khususnya Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tempat
ix
dimana saya melalukan penelitian, semoga segala bantuan dan bimbinganya
mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT sebagai amal ibadah. Selaku
penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kekurangannya, oleh karena
itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak penulis sangat
mengharapkan demi perbaikan-perbaikan kedepannya.
Wassalamualaikum Wr. Wb
Makassar, 21 Maret 2021
Penulis,
Bendini
x
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL. ...................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN. ........................................................................ iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM. ................................................................. iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH. .......................................... v
ABSTRAK. ...................................................................................................... vi
KATA PENGANTAR. .................................................................................... vii
DAFTAR ISI. ................................................................................................... x
DAFTAR TABLE ............................................................................................ xii
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN. ............................................................................... 1
A. Latar Belakang. .................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah. ............................................................................... 6
C. Tujuan Penelitian. ................................................................................ 6
D. Manfaat Penelitian. .............................................................................. 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA. .................................................................... 7
A. Penelitian Terdahulu.. .......................................................................... 7
B. Konsep dan Teori E-Government. ....................................................... 9
1. Definisi E-Government. ................................................................. 9
2. Manfaat E-Government dan Tujuan E-Government. ..................... 11
3. Tipe-Tipe Relasi E-Government. ................................................... 12
4. Strategi Pelaksanaan E-Government. ............................................. 14
5. Faktor Sukses E-Government ........................................................ 16
6. Elemen-elemen Sukses E-Government. ......................................... 16
7. Tingkatan kesuksesan penerapan E-Government. ........................ 18
8. Pelayanan Berbasis E-Government di Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Makassar. ................................................. 19
C. Penyebaran Covid-19 di Indonesia. ..................................................... 20
Data Perkembangan Covid-19 Di Indonesia .................................. 22
D. Strategi Penanganan Covid-19 di Kota Makassar. ............................... 23
E. Kerangka Pikir. .................................................................................... 28
F. Fokus Penelitian. .................................................................................. 29
G. Deskripsi Fokus Penelitian. ................................................................. 30
BAB III METODE PENELITIAN. ................................................................. 32
A. Waktu dan Lokasi Penelitian. .............................................................. 32
B. Jenis dan Tipe Penelitian. .................................................................... 32
C. Sumber Data. ........................................................................................ 33
D. Informan Penelitian. ............................................................................. 34
E. Teknik Pengumpulan Data. .................................................................. 34
F. Teknik Analasis Data. ........................................................................ 35 G. Keabsahan Data.................................................................................... 37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. ........................................................ 39
xi
A. Deskripsi Objek Penelitian. ................................................................. 39
B. Elemen Sukses Penerapan E-Government di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Makassar pada era Covid-19. .......................... ….46
C. Proses pelayanan online di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil...57
BAB V KESIMPULAN. ................................................................................. 61
A. Kesimpulan. ......................................................................................... 61
B. Saran. ................................................................................................... 63
DAFTAR PUSTAKA. ............................................................................... 64
LAMPIRAN
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Informan Penelitian ............................................................................ 34
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Makassar ....................................................... 41
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kerangka Pikir. ............................................................................ 29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Makassar. .......................................................................................................... 43
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan
pemerintahan yang lebih effisien dan penekanan biaya yang efektif,
kemudahan pemberian fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses
informasi kepada masyarakat umum, serta membuat pemerintahan lebih
bertanggung jawab kepada masyarakat. Secara konseptual, E-Government
adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan
antara pemerintah dan pihak-pihak lain, didalamnya melibatkan otomisasi dan
komputerisasi pada prosedur paper based yang akan mendorong cara baru
dalam kepemimpinan, cara baru dalam mendiskusikan dan menetapkan
strategi, cara baru dalam transaksi bisnis, cara baru dalam mendengarkan
warga dan komunitas, serta cara baru dalam mengorganisasi dan
menyampaikan informasi (Pascual, 2003).
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tidak dapat
cegah, keadaan seperti ini menuntut warga negara untuk terus bergerak dinamis
dalam menghadapi setiap tantangan teknologi informasi dan komunikasi yang
semakin canggih, hingga pada akhirnya perkembangan teknologi dan
Informasi mempengaruhi perubahan segala aspek kehidupan bernegara baik di
bidang ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan dan keamanan, politik, dan
pemerintahan. Dalam mengatasi hal tersebut maka pemerintah memberlakukan
2
Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan
dan Strategi Nasional Pengembangan E-government dalam pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan.(Pratiwi, 2018)
Pengembangan E-Government dilakukan dalam rangka mencapai good
government, yang menurut Bank Dunia didefinisikan sebagai layanan publik
yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, serta pemerintahan
yang bertanggung jawab kepada publik. Di tingkat nasional, inisiatif penerapan
E-Goverment di Indonesia telah diperkenalkan melalui Inpres No. 6 Tahun
2001 tentang Telematika (telekomunikasi, media dan informatika) yang
menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi
telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses
demokrasi. (Huda, 2016)
Penerapan Electronic Government dalam rangka mewujudkan Good
Government adalah salah satu wujud untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi
masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif dalam memberikan informasi.
Dalam hal ini Pemerintah sebagai penyelenggara Good Goverment, masih
banyak menemukan hambatan dalam penerapannya. Untuk menjalankan tugas
dan wewenangnya Pemerintah mempunyai regulasi hukum yaitu ketentuan
Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan perintah dibentuknya
Undang-undang organik tentang pemerintahan di daerah. (Wijaya, 2015)
3
Sejak dikeluarkannya PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020, beberapa wilayah di tanah
air memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang
menyebabkan sekolah dan tempat kerja diliburkan, kegiatan keagamaan atau
ibadah bersama dibatasi dan kegiatan-kegiatan di tempat umum atau fasilitas
publik juga dibatasi. Hal ini untuk menghindari terjadinya kerumunan banyak
orang agar resiko penularan virus ini dapat ditekan. Pemberlakuan Pembatasan
Sosial di Indonesia juga membawa dampak pada aksesibilitas pelayanan
publik. Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan
Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instasi Pemerintah. Surat Edaran ini
memberlakukan work from home (bekerja di rumah) secara bergantian bagi
para pegawai di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini mempengaruhi
aksesibiltas pelayanan publik. Pelayanan secara konvensional yakni dengan
bertatap muka secara langsung mulai dibatasi jumlahnya dan selebihnya
dibantu oleh sistem secara online. Pelayanan secara online ini merupakan hasil
penerapan dari E-Government. (Lumbanraja, 2020).
Pandemi Covid-19 yang muncul beberapa bulan yang lalu dan pertama
kali muncul di kota wuhan telah membawa perubahan yang sangat signifikan
bagi kehidupan di seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu korban yang positif
terus mengalami penambahan setidaknya ada dua jenis korban yang terindikasi
4
positif yakni pasien yang memiliki gejala seperti flu dan ada pula yang pasien
positif tampah gejala. Pasien tampah gejala inilah yang menjadi masalah besar
sebab seseorang bisa positif sedangkan mereka tidak merasakan gejala apapun
dan korban seperti ini pun akan mudah menularkan kepada orang lain sebab
tidak di ketahuinya bahwa dia terjangkit Covid-19 tersebut.
Berkaitan dengan berbagai masalah yang di hadapi pemerintah
Indonesia bahkan dunia saat ini khususnya di tengah merabahnya Covid-19
yang menjadi salah tantangan pemerintah untuk terus mencari cara agar hal
tersebut tidak lagi mengancam ketertiban, keamanan dan kesehatan warga
negara. Covid-19 telah menyebar kesemua daerah yang ada di Indonesia, tak
ada satupun daerah yang luput dari penyebaran Covid-19 ini termasuk salah
satu daerah di Sulawesi selatan yakni kota Makassar.
Covid-19 di kota Makassar termasuk salah satu daerah terparah yang
terpapar di Indonesia bahkan daerah yang terdapat korban terbanyak di
Sulawesi Selatan. Kota Makassar yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi
Selatan yang dimana kota Makassar harus menjadi panutan di Sulawei Selatan
dalam hal penanganan Covid-19 itu sendiri. Kota Makassar merupakan pusat
perekonomian Sulawesi Selatan, namun dengan adanya wabah ini banyak yang
terdapat mulai dari kerugian dari pengusaha, pedagang yang bangkrut dan
banyaknya karyawan di PHK dari pekerjaanya. Pada dasar semua sektor
terdampak oleh Covid-19 ini mulai dari sektor perekonomian, sektor kesehatan
dan sektor sosial. Kemudian pula dari segi pelayanan pemerintahan juga
banyak terdampak, sebab pelayanan yang biasa masyakarat langsung datang
5
ke kantor-kantor pemerintahan saat ini di tiadakan sebab takutnya akan
menjadi cluster baru penyebaran Covid-19 itu sendiri.
Pemerintah kota Makassar harus terus mencari scara untuk terus
memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun ditengah pandemi Covid-
19 ini. Sebab apabila tidak ada cara yang tepat dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat akan sangat berdampak buruk terhadap masyarakat,
pebisnis bahkan pemerintah itu sendiri seiring pula dengan kebutuhan
masyarakat yang sangat tinggi dengan pelayanan pemerintahan itu sendiri.
Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah kota Makassar menerapkan
E-Government sebagai cara yang tepat dalam pelayanan publik di instansi
Pemerintah pada era Covid-19 saat ini. E-Government selalu mengedepankan
keterbukaan dan kemudahan terhadap informasi pemerintahan yang
dibutuhkan masyarakat.
Penerapan E-Government di instansi pemerintahan bisa pula dijadikan
sebagai cara yang tepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada
era Covid-19 saat ini. Oleh karena itu dibutuhkan faktor-faktor yang
mendukung suksesnya penerapan E-Government di instansi pemerintahan.
Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti berinisiatif
melakukan sebuah penelitian dengan judul “Elemen Sukses Penerapan E-
Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada era Covid-
19 di Kota Makassar’’
.
6
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah “Bagaimana Elemen Sukses penerapan E-Government di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada era Covid-19 di Kota Makassar?”
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Elemen Sukses
Penerapan E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada era
Covid-19 di Kota Makassar.
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan, maka manfaat
penilitian terbagi atas 2 yaitu:
1. Manfaat teoritis
Memberikan edukasi kepada para pembaca khususnya peneliti, menjadi
bahan referensi serta sebagai acuan penelitian bagi peneliti yang ingin
melakukan pengembangan penelitian lanjutan.
2. Manfaat praktis
Bagi instansi pemerintahan khususnya dalam sektor pelayanan publik,
yakni penelitian ini dapat menjadi informasi dalam mengetahui Elemen
Sukses Penerapan E-Government di Instansi Pemerintahan.
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk
melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan
dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Dari beberapa sumber
penelitian terdahulu peneliti tidak menemukan judul yang sama seperti judul
penelitian penulis. Penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai
referensi atau tambahan informasi dalam memperkaya bahan kajian pada
penelitian penulis. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berupa
jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.
1. Judul penelitian : Standarisasi Aplikasi E-Government untuk instansi
pemerintahan.
Hasil penelitian : Keberadaan E-Government merupakan salah satu
bentuk dukungan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung
administrasi pemerintahan, mulai dari bagaimana menjembatani
komunikasi antara pemerintah dan masyarakat (Government to Citizen),
pemerintah dan kalangan bisnis (Government to Business), serta pemerintah
dengan instansi pemerintah yang lain (Government to Government).
Berbagai permasalahan dalam E-Government harus ditangani dengan
strategi yang itu: standarisasi, kebutuhan fungsional, dan change
management. (Hasibuan & Santoso, 2005)
8
2. Judul penelitian :Penerapan E-Government di Sekretariat Daerah Kabupaten
Semarang (Inpres no 3 tahun 2003 Tentang kebijakan dan strategi Nasional
pengembangan E-Government)
Hasil penelitian :
1. Penerapan Electronic Government belum sepenuhnya berjalan
secara maksimal, dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah
khusus yang mengatur tentang Electronic Government di Kabupaten
Semarang. Dan masih banyaknya masyarakat yang kurang
memberikan partisipasi dalam penerapan Electronic Government
2. Kendala yang menghambat dalam penerapan Electronic
Government adalah kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan
pemerintah untuk menerapkan pemerintahan elektronik. (Wijaya,
2015)
Kedua penelitian terdahulu diatas, memiliki kesamaan dengan
penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai Penerapan E-
Government di Instansi Pemerintahan. Namun perbedaann antara penelitian
yang akan kami laksanakan lebih mengarah kepada bagaimana faktor
sukses penerapan E-Government di Instansi pemerintahan dalam hal ini
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dapat memberikan
pelayanan publik pada era Covid-19.
9
B. Konsep dan Teori E-Goverment
1. Definisi E-Government
Menurut Indrajit (2006), “E-Government memungkinkan pemerintah
untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan
pihak yang berkepentingan, E-Government adalah penggunaan Teknologi
Informasi oleh Pemerintah (Seperti Wide area Network, Internet dan Mobile
Computing). Dalam prakteknya E-Government adalah penggunaan internet
untuk melaksanankan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik
yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pengembangan
E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan
kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas
layanan publik secara efektif dan efisien.” Menurut (Rokhman, 2008),
“Penerapan E-Government dimaksudkan untuk memperpendek jarak antara
aparat pemerintah sebagai pelayan publik dengan masyarakat sebagai public
service customer karena E-Government merupakan front office bagi kantor
layanan publik pemerintah.” Menurut James S.L. Yong (2003), “Electronic
government as the government’s use of technology, in particular, web-based
Internet applications to enhance access and delivery of government services to
citizens, business partners, employees and other government entities”.
Pengertian diatas memberikan penjelasan bahwa E-Government merupakan
penggunaan teknologi oleh pemerintah khususnya penggunaan aplikasi
internet berbasis web untuk meningkatkan akses dan pemberian layanan
10
pemerintah kepada warga negara, mitra bisnis, pegawai atau karyawan, dan
badan pemerintah lainnya. (Kusnadi & Ma’ruf, 2017)
Pengertian E-Government dalam buku yang berjudul membangun Aplikasi
E-Government. (Richardus Eko Indrajit, 2002). Menyebutkan berbagai definisi
Electronic Government (e-government) dikemukakan baik oleh lembaga
pemerintah maupun non pemerintah. The World Bank Group mendefinisikan
Electronic Government (E-Government) berhubungan dengan penggunaan
teknologi informasi (seperti wide area network, Internet dan mobile
computing) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan
membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis dan organisasi lain dalam
pemerintahan Di sisi lain, Pemerintah Federal Amerika Serikat mendefinisikan
E-Government secara ringkas, padat dan jelas, yaitu e-government refers to the
delivery of government information and services online through the internet or
other digital means. Serta definisi lain dikemukakan, Zweers and Planque,
yaitu e-government berhubungan dengan penyediaan informasi, layanan atau
produk yang disiapkan secara elektronik, dengan dan oleh pemerintah, tidak
terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada
semua kalangan. Tanpa mengecilkan arti dari beragam definisi yang telah
disampaikan diatas setidak-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap
definisi electronic government (e-government), yaitu: Pertama, merupakan
suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan
masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stake holder). Kedua,
melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama internet. Ketiga, tujuan
11
yang akan dicapai adalah memperbaiki mutu atau kualitas pelayanan terhadap
masyarakat (Oktavya, 2015).
Secara ringkas, dari berbagai definisi E-Government di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa E-Government adalah sebuah penggunaan teknologi
informasi secara elektronis melalui Wide Area Network, Internet dan Mobile
Computing dalam ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan yang tidak
terbatas tempat dan waktu guna mengoptimalisasikan proses pelayanan publik
yang efisien, transparan, dan efektif. (Aprianty, 2016).
2. Manfaat dan Tujuan E-Government
Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep electronic
government bagi suatu negara, antara lain :
a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya
(masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja
efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate
Governance.
c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi
yang dikeluarkan pemerintah maupun stake holdernya untuk keperluan
aktivitas sehari-hari.
d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber
pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang
berkepentingan.
12
e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan
tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan
berbagai perubahan global dan trend yang ada.
f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah
dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan
demokratis. (Indrajit, 2006:5) Konsep electronic government (e-
government) diterapkan dengan tujuan bahwa hubungan pemerintah baik
dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung
secara efisien, efektif dan ekonomis. Hal ini diperlukan mengingat
dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini, sehingga pemerintah harus
dapat menyesuaikan fungsinya dalam negara, agar masyarakat dapat
menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya dengan aman dan
nyaman, yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan pembenahan sistem
dari pemerintahan itu sendiri, dan electronic government (e-government)
adalah salah satu caranya. Selain itu tujuan penerapan electronic
government (e-government) adalah untuk mencapai suatu tata pemerintahan
yang baik (good governance). (Oktavya, 2015).
3. Tipe - Tipe relasi E-Goverment
Terdapat 4 tipe aplikasi relasi E-Government yang disebutkan
(Richardus Eko Indrajit, 2016) dalam bukunya yang berjudul “Konsep dan
Strategi Electronic Government”, yaitu sebagai berikut:
a. Government to Citizens (G2C)
13
Tipe Government to Citizens (G2C) ini pemerintah membangun dan
menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan
utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat
(rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi E-
Government bertipe G2C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan
rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat
dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan
berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Aplikasi G2C ini merupakan
aplikasi E-Government yang paling umum, yaitu dimana
b. Government to Bussiness (G2B)
Tipe Government to Bussiness (G2B) Dalam melakukan aktivitas
bisnis perusahaan-perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data
dan informasi yang mendukung business process perusahaan tersebut
yang dimiliki oleh pemerintah. Diperlukannya relasi yang baik antara
pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk
memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda
perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat
menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan
efektif dengan industri swasta. Relasa ini diwujudkan dalam bentuk
aplikasi Government to Bussiness(G2B)
c. Government to Governments (G2G)
Government to Governments (G2G) Kebutuhan untuk berinteraksi
antar pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang
14
berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar
kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara
(masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-
hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses
politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya
yang diwujudkan dalam Aplikasi Government to Government (G2C).
d. Government to Employees (G2E)
Tipe Government to Employees (G2E) Aplikasi E-Government juga
bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai
negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi
sebagai pelayan publik agar memudahkan warga negara dalam
mendapatkan pelayanan. (Lestari et al., 2019)
4. Strategi Pelaksanaan E-Goverment
E-Government sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan kualitas
layanan yang lebih baik kepada masyarakat, Booz Allen dan Hamilton
menyarankan 8 (delapan) strategi pelaksanaan E-Government:
a. Perencanaan strategis secara keseluruhan. Kombinasikan antara
perencanaan dari sisi strategis dan detil operasionalnya di lapangan.
Perencanaan akan membantu proses implementasi baik dari sisi
pengembangan teknologi maupun kesiapan sumber daya.
b. Harus ada struktur tanggung jawab yang jelas untuk menjamin
pelaksanaan dan implementasi sesuai rencana. Struktur dan tanggung
15
jawab ini disesuaikan dengan kemampuan dan tanggung jawab kerja
setiap departemen selama ini.
c. Bangun rencana aksi jangka panjang. Rencana aksi jangka panjang
termasuk perencanaan strategis, aksi operasional di lapangan hingga
parameter kesuksesan. Implementasi dari sisi teknologi hampir pasti
memerlukan tahapan-tahapan pelaksanaan, dan faktor lain yang perlu
dipikirkan adalah pembiayaan dalam jangka panjang.
d. Perbandingan pelaksanaan E-Government secara internasional. Dengan
melakukan proses perbandingan, akan lebih memudahkan bagi proses
adaptasi dan penyusunan perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi
secara lokal.
e. Standarisasi dalam berbagai hal. Standarisasi ini menyangkut prosedur
dan juga pembangunan sistem aplikasi. Karena E-Government akan
melibatkan berbagai sektor dan departemen dalam pemerintahan,
standarisasi menjadi faktor mutlak agar memudahkan interaksi berbagai
aplikasi dan memungkinkan adanya pertukaran data.
f. Orientasi pada pengguna. Tidak bisa dipungkiri, bahwa E-Government
membutuhkan partipasi penuh dari masyarakat sebagai pengguna.
Karena itu, pengembangan sistem informasi yang akan dilaksanakan
haruslah berorientasi pada kemudahan dan kenyamanan masyarakat
dalam menggunakannya.
g. Integrasi dan keterlibatan penuh dari staf dan seluruh pegawai. Mereka
perlu mendapatkan pelatihan yang memadai, dan adanya insentif yang
16
diukur berdasarkan kesuksesan pelaksanaan E-Government di lapangan.
Keterlibatan pegawai menjadi mutlak karena sebaik apapun sistem
aplikasi yang dijalankan tidak bisa mempunyai manfaat penuh tanpa
keterlibatan mereka.
h. Kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. E-
Government adalah proyek yang sangat besar yang membutuhkan
partisipasi dari berbagai kalangan. Pemerintah akan sulit menjalankan
program E-Government tanpa partisipasi penuh dari masyarakat. Karena
itu kerjasama dengan berbagai pihak terutama yang terkait secara teknis
perlu dilakukan. (R E Indrajit et al., 2005)
5. Faktor Sukses E- Government
Ada Beberapa Faktor Sukses E-Goverment, antara lain: 1. membuat situs
web pemerintah 2. Melaksanakan pendidikan serta pelatihan sumber daya
manusia dalam menerapkan E-Government; 3. Menyediakan sarana akses
publik antara lain dalam bentuk Mulipurpose Community Center (MCC),
Warung dan kios Internet, dan lain-lain; 4. Mensosialisasikan keberadaan
layanan informasi elektronik, baik layanan public maupun internal ; 5.
Mengembangkan motivasi kepemimpinan (e-leadership) dan meningkatkan
kesadaran akan pentingnya manfaat E-Government (awareness building); 6.
Penyiapan peraturan pendukung. (Anwar et al., 2013).
6. Elemen Sukses Penerapan E-Government
Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government
(Indrajit, 2004), untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor
17
publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-
sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah:
A. Support elemen support adalah elemen paling penting dalam pengembangan
E-Government perlu dukungan atau yang disebut political will dari pejabat
publik. Hal ini agar konsep E-Government dapat diterapkan, tanpa adanya
itu berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan E-Government tidak
dapat terlaksana.
B. Capacity Elemen merupakan sumber daya yang diperlukan dalam
pembangunan dan pengembangan E-Government agar konsep yang telah
diciptakan dapat menjadi kenyataan. Terdapat tiga sumber daya yang harus
dimiliki, yaitu:
a) Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk
melaksanakan berbagai inisiatif E-Government.
b) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai
karena merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan E-
Government.
c) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan
keahlian yang dibutuhkan agar penerapan E-Government dapat
sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.
C. Value Elemen berdasarkan pada manfaat yang didapat oleh pemerintah
sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat sebagai penerima
pelayanan E-Government. Dalam elemen value yang menentukan besar
18
tidaknya manfaat E-Government adalah masyarakat sebagai penerima
pelayanan. (Aprianty, 2016).
7. Tingkatan kesuksesan penerapan E-Government dapat dikelompokkan
menjadi 4 Tingkatan besar: Panduan Penyelenggaran situs Pemerintah
Daerah, (Depkominfo, 2003)
A. Tingkat Persiapan, antara lain:
1. Pembuatan situs web pemerintah 2. pendidikan dan pelatihan sumber
daya manusia menuju penerapan e-Government; 3. penyediaan sarana
akses publik antara lain dalam bentuk Mulipurpose Community Center
(MCC), Warung dan kios Internet, dan lain-lain; 4. sosialisasi keberadaan
layanan informasi elektronik, baik untuk publik maupun penggunaan
internal; 5. pengembangan motivasi kepemimpinan (e-leadership) dan
kesadaran akan pentingnya manfaat e-Government (awareness building);
6. penyiapan peraturan pendukung.
B. Tingkat Pematangan, antara lain:
1. pembuatan situs informasi layanan publik interaktif, antara lain dengan
menambahkan fasilitas mesin pencari (search engine), fasilitas tanya
jawab dan lain-lain; 2. pembuatan hubungan dengan situs informasi
lembaga lainnya (hyperlink).
C. Tingkat Pemantapan, antara lain:
1. Penyediaan fasilitas transaksi secara elektronik antara lain dengan
menambahkan fasilitas penyerahan formulir, fasilitas pembayaran dan
19
lain-lain; 2. penyatuan penggunaan aplikasi dan data dengan lembaga lain
(interoperabilitas).
D. Tingkat Pemanfaatan, antara lain:
1. pembuatan berbagai aplikasi untuk pelayanan G2G (Governmen to
Government), G2B (Government to Bussines) 2. G2C (Government to
Community) yang terintegrasi; pengembangan proses layanan e-
Government yang efektif dan efisien; 3. penyempurnaan menuju kualitas
layanan terbaik (best practice).(Anwar et al., 2013)
8. Pelayanan Berbasis E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Makassar
Penerapan E-Government yang merupakan salah wujud dari program Smart
City oleh wali kota Makassar dalam meningkatkan efektifitas pelayanan
publik. Salah satu sektor yang mengwujudkan E-Government yakni Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar beberapa bentuk
pelayanannya yang telah menerapkan E-Government yakni pembuatan Kartu
Keluarga (KK), Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Tidak mampu
dan lain sebagainya. Pengurusannya dapat dilakukan dengan alat elektronik,
yakni aplikasi komputer dipadukan dengan jaringan internet melalui web
kependudukan, sehingga masyarakat tidak dibebani lagi dengan pengurusan
yang rumit. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
memaparkan mulai memaksimalkan pelayanan administrasi melalui jalur
online atau daring mengurangi tingkat kunjungan sebagai upaya mencegah
penyebaran virus Covid-19. Adapun pelayanan yang berbasis online yaitu
20
Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Pindah, Kelahiran, pembatalan
perkawinan, pembatalan perceraian, dan Surat keterangan kematian. Khusus
Perekaman dan Pengambilan KTP elektronic, warga yang mengajukan harus
datang langsung kekantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (Eko
aryono, 2016)
C. Penyebaran Covid-19 di Indonesia
Masyarakat tengah dihebohkan dengan pemberitaan mengenai virus corona
atau virus yang mematikan. Virus corona adalah sekumpulan virus dari sub
family Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo
Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada
burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia virus corona
menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek,
meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS, dan Covid-19
sifatnya lebih mematikan. Kondisi saat ini virus corona bukanlah suatu wabah
yang bisa diabaikan begitu saja tanpa memperhatikan diri untuk menjaga
kesehatan. Jika dilihat dari gejalanya, orang yang tanpa pengetahuan lebih akan
mengiranya hanya sebatas influenza biasa atau penyakit ringan saja, tetapi bagi
analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Saat ini di tahun
2020, perkembangan permulaan virus ini cukup signifikan karena
penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya
termasuk negara kita sendiri, Indonesia. Pemerintah menerapkan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) demi memutus mata rantai penyebaran virus
corona. Meskipun banyak fasilitas umum yang ditutup, namun beberapa sektor
21
vital seperti fasilitas kesehatan, pasar atau minimarket tetap buka selama PSBB.
Masyarakat pun mendukung opsi tersebut karena dianggap mampu mencegah
penularan penyakit namun tetap menjaga daya beli masyarakat. Langkah PSBB
adalah strategi yang efektif untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus
corona. Tentu saja hal ini harus didasari oleh kesadaran masyarakat untuk tidak
berkumpul dan tetap mematuhi protokol yang ada ketika berada diluar rumah.
Langkah PSBB lebih tepat jika dibandingkan dengan Lockdwon, karena
masyarakat sama sekali tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, segala
transportasi mulai dari mobil, motor, kereta api, hingga pesawat pun tidak dapat
beroperasi, dan bahkan aktivitas perkantoran bisa dihentikan semuanya jika
terjadi Lockdown, maka dari itu langkah PSBB jauh lebih baik diterapkan.
Hampir seluruh kegiatan dirumahkan dan kebijakan ini disebut dengan PSBB.
PSBB itu sendiri merupakan singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Hal ini merupakan salah satu strategi pemerintah dalam pencegahan virus
corona. PSBB dapat membantu mencegah penyebaran virus corona kesuatu
tempat wilayah, sehingga masyarakat yang berada di suatu wilayah tersebut
diharapkan dapat terhindar dari wabah yang cepat menyebar tersebut. Kebijakan
ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dengan terlebih dahulu melakukan
pemeriksaan secara ketat sebelumnya ke beberapa wilayah dan
mempertimbangkan konsekuensinya secara matang, baik dari segi ekonomi
maupun sosial. (Nasruddin & Haq, 2020)
22
Data Perkembangan Covid-19 di Indonesia
Perkembagan korban atau statistik Covid-19 di Indonesia update
terakhir tanggal 28 oktober 2020 terkonfirmasi jumlah positif sebanyak
396.454 orang yang terdiri dalam perawatan sebanyak 60.694 orang, terdapat
pula yang telah sembuh sebanyak 322.248 orang dan sebanyak 13.512
meninggal dunia
Namun untuk kota Makassar tertanggal 28 oktober korban yang
terkonfirmasi positif adalah sebanyak 9.379 orang yang terdiri dari 7.853 telah
sembuh, 1.235 masih dalam perawatan dan 291 orang meninggal dunia yang
dimana terbagi di 15 kecamatan dan 1 luar wilayah. Adapun kecematan yang
memiliki jumlah pasien konfirmasi tertinggi yakni kecamatan Rappocini
dengan jumlah 1.169 orang. Jika ditarik ulur pada bulan juli jumlah pasisen
terkonfirmasi positif di kota Makassar yakni 3.212 jadi bisa disimpulkan
jumlah terkonfirmasi positif terus mengalami peningkatan sampai di bulan
oktober. (Hidayat, 2020d)
Khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar juga
menjadi dampak penyebaran Covid-19. Kantor yang bertempat di jalan teduh
bersinar, kecamatan rappocini Kota Makassar tersebut di tutup total sejak 28
Desember 2020 hingga 4 januari 2021 hal tersebut disebabkan ada beberapa
staff terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil swab yang totalnya
mencapai 12 orang. Dampak penutupan total kantor dinas kependudukan dan
catatan sipil kota makassar membuat sejumlah layanan di hentikan untuk
sementara namun untuk pelayanan terbatas yang bisa diakses di kecamatan
23
seperti perekaman KTP electronic. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Makassar merespon terkait adanya pegawai yang terpapar dengan
memerintahkan pegawai yang terpapar untuk melakukan isolasi mandiri dan
melakukan sterilisasi dengan melakukan penyemprotan disinfektan sebagai
upaya memutus mata rantai penularan. (Rasid alfarizi, 2020)
D. Strategi Penanganan Covid-19 Di Kota Makassar
Pemerintah kota Makassar melalui pejabat Wali Kota Makassar Prof. Rudy
Djamaluddin yang juga ketua gugus tugas penanganan pengendalian Covid-19
Kota Makassar, Menegaskan tidak lagi menyiapkan opsi Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) sebagai strategi penangan wabah Covid-19 di kota
Makassar. Menurutnya, saat ini pihaknya hanya fokus pada upaya penerapan
protokol kesehatan secara maksimal di tengah masyarakat berkolaborasi antara
gugus tugas provinsi Sulawesi Selatan dan Pemkot Makassar melaksanakan
swab massal secara massif di 6 kecamatan yang tingkat penyebaran Covid-19
dinilai masih tinggi. (Hidayat, 2020c)
Pelaksanaan swab massal secara massif ini bagian dari implementasi
program Gerakan Trisula Provinsi Sulawesi Selatan yakni Tracing, Testing dan
Education yang di canangkan Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Nurdin
Abdullah. Adapun yang di maksud Tracing yakni pelacakan massif bagi
masyarakat yang kontak langsung dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-
19, Kemudian testing yakni pengujian secara agresif dan selanjutnya education
yaitu melakukan edukasi pelaksanaan protokol kesehatan. (Hidayat, 2020c)
24
Kota Makassar sebagai ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang masuk
episentrum tertinggi penyebaran Covid-19 Sehingga Pemerintah Kota
Makassar harus sesegera mungkin mengambil Langkah-langkah yang Serius
untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Makassar. Salah satu
Langkah yang di ambil Pemerintah Kota Makassar Yakni dengan
mencanangkan Gerakan Bersama percepatan penanganan Covid-19 dengan
Pemerintah Provinsi. Adapun Langkah yang diambil Pemerintah Kota
Makassar dalam mencanangkan Gerakan Bersama Penanganan Covid-19 yakni
dengan Penerapan edukasi massif dengan mensosialisasikan pentingnya
penerapan protocol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya
Pemerintah Kota Makassar kota melakukan penyemprotan massal di seluruh
wilayah kota makassar utamanya wilayah zona merah, dan Pemkot makassar
juga melaksanakan pembatasan keluar masuk orang dari dan ke kota makassar
serta melakukan pengawasan massif hingga ke tingkat RT dan RW, dalam
pelaksanaan nya melibatkan 100 anggota rt,rw dan tenaga medis untuk
bertugas menghimbau semua warganya harus menerapkan protocol kesehatan
bahkan kalau perlu melakukan rapid test di tempat. (Hidayat, 2020a)
Dalam Mekanisme pelaksanaan pembatasan keluar masuk wilayah kota
makassar, Pemerintah Kota makassar mengeluarkan Perwali No 36 Tahun 2020
tentang percepatan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di
Kota Makassar. Yang dimana masyarakat yang ingin masuk ke kota makassar
diwajibkan memiliki surat keterangan bebas Covid-19 dari daerah asalnya,
namun di kecualikan bagi anggota TNI, Anggota Polri, ASN dan Buruh yang
25
memang bekerja di Kota Makassar. Dalam menerapkan kebijakan perwali ini
pihak Pemerintah Kota Makassar melakukan Koordinasi dan Sosialisasi
langsung dengan Pimpinan Daerah yang bertetangga dengan Kota Makassar.
(Hidayat, 2020b)
a. Menghadapi Pandemi Covid-19 dalam Konteks Hubungan Sosial
1. Terminologi social distancing harus dirubah dengan physical distancing
(pembatasan fisik). Istilah yang disebutkan kedua mengandung makna
bahwa hanya badan atau fisik kita yang terpisah dengan orang lain. Secara
sosial masih memperbolehkan untuk berkomunikasi seperti anjuran peneliti
kesehatan yakni menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Jadi,
kita masih bisa bertemu dengan orang lain untuk menanyakan keadaannya
atau sekedar berbagi informasi dengan jarak tatap muka minimal 2 meter.
Namun, saran penulis adalah jaga jarak minimal 3 meter mengingat wabah
virus ini belum sepenuhnya dikenali oleh ahli kesehatan. Penggunaan istilah
physical distancing juga bertujuan untuk membangun pemikiran dalam
masyarakat kita bahwa hubungan sosial atau kerjasama tidak boleh dibatasi
karena relasi sosial yang akan menguatkan masyarakat dalam membasmi
wabah ini. Secara lebih luas mengartikan bahwa, meskipun negara-negara
yang terdampak di seluruh dunia terpisah jarak, bukan berarti tidak
melakukan kerjasama. Kunci dari penanganan wabah ini adalah kerjasama
seluruh masyarakat global.
2. Mendekatkan jarak melalui pemanfaatan teknologi. Kita masih patut
bersyukur, perkembangan teknologi komunikasi saat ini sudah sangat maju.
26
Selain dapat berkomunikasi suara melalui jarak jauh dengan telepon, kita
juga dimudahkan dengan bertatap muka secara langsung melalui video.
Fasilitas ini akan menutupi hambatan berkomunikasi yang diakibatkan oleh
pemisahan jarak fisik. Dalam bidang ini, peran pemerintah sangat
dibutuhkan melalui penyediaan fasilitas yang terjangkau. Pemerintah
misalnya dapat memberikan stimulus berupa subsidi layanan internet dan
listrik untuk menjaga masyarakat tetap terhubung dan berbagi informasi
tentang Covid-19.
3. Mengkampanyekan social engagment (keterlibatan secara sosial). Seperti
dibahas sebelumnya bahwa masyarakat perlu bekerjasama dalam
menghadapi wabah Covid-19. Masyarakat harus didorong untuk saling
membantu dalam situasi ketidakpastian ini. Masyarakat misalnya tidak
boleh membiarkan tetangganya kelaparan karena tidak memiliki cukup
uang untuk membeli makanan. Masyarakat juga harus mengingatkan orang
lain untuk selalu mematuhi himbauan pemerintah seperti menjaga
kebersihan dan menggunakan masker saat keluar rumah. Begitu pula
dengan pemerintah, harus lebih giat mengkampanyekan social engagment
melalui pembatasan fisik kepada masyarakat.
4. Pemerintah harus mendapatkan kepercayaan yang tinggi. Banyak pihak
yang memberikan kritik kepada pemerintah karena terlalu lamban dalam
penanganan Covid-19. Kebijakan pemerintah juga terkadang tumpang
tindih antara pusat dengan daerah, yang kemudian mereduksi kepercayaan
terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah, khususnya pemerintah
27
pusat harus mengambil kembali perannya sebagai pihak yang paling
didengarkan masyarakat dalam melawan Covid-19. Pemerintah harus
menjadi “nabi” dalam penangangan Covid-19 terutama dalam penerapan
pembatasan fisik.
5. Interaksi sosial harus memunculkan optimisme. Setiap elemen masyarakat
harus menguatkan optimisme pada diri sendiri maupun terhadap orang lain.
Kita harus meyakini bahwa pandemi ini akan dapat dilalui. Sejarah
membuktikan bahwa setiap pandemic wabah penyakit akan dapat diatasi
oleh umat manusia. Meminjam konsep Arnold van Gennep, pandemi Covid-
19 ini harus dimaknai sebagai bagian peralihan dari sebuah status menuju
status yang lain. Ia membagi tahap peralihan tersebut menjadi tiga yakni;
separation (pemisahan), transition (peralihan), incorperation
(penggabungan) (Gennep, 1909). Kondisi saat ini merupakan tahap
separation yang membuat kita mulai berbeda dengan kebiasaan kita
sebelumnya. Dalam pandangan Gennep, proses peralihan itu merubah
seseorang menjadi lebih dewasa. Maka pandemi Covid-19 harus dimaknai
sebagai proses pendewasaan kita menjadi lebih baik lagi dalam menjaga
hubungan kita dengan alam. Bahkan menjaga jarak dengan orang lain
terutama dengan orang yang kita cintai perlu dilakukan, agar kita dapat
merasakan betapa pentingnya orang lain untuk kita. (Zizek, 2020)
b. Solusi Penangan Covid-19 dalam konteks hubungan sosial
Pandemi Covid-19 memberikan dampak bagi seluruh negara di dunia.
Oleh sebab itu, penanggulannya juga harus melibatkan masyarakat global.
28
Solusi yang diberikan dalam konteks hubungan sosial yakni; 1) menerapkan
physical distancing bukan social distancing, 2) mengoptimalkan peran
teknologi komunikasi, 3) mengkampanyekan social engagment, 4)
membangkitkan trust masyarakat terhadap pemerintah, dan 5)
membangkitkan optimisme. (Masrul et al., 2020)
E. Kerangka Pikir
Kerangka pikir atau kerangka teoritik merupakan landasan dari
keseluruhan proses penelitian. Kerangka berfikir mengembangkan teori yang
telah disusun dan menguraikan dan menjelaskan hubungan-hubungan yang
terjadi antara variabel yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.
Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah
yang penting. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis antar
variabel yang akan diteliti. Tinjauan pustaka menyajikan suatu dasar untuk
membentuk kerangka teoritik atau kerangka pikir peneliti, sedangkan kerangka
teoritik menjadi dasar untuk membuat hipotesis. Kerangka teoritik
menjelaskan hubungan antar variabel dan menjelaskan teori yang melandasi
hubungan-hubungan tersebut serta menjelaskan kerakteristik, arah dari
hubungan-hubungan yang terjadi. Kerangka teoritik yang baik
mengidentifikasi serta menentukan variabel-variabel yang relevan dengan
masalah penelitian yang telah dirumuskan. (Barlian, 2018)
Peranan E-Government dalam pelayanan publik sangat dibutuhkan
sebab mempermudah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
29
Pelayanan pemerintahan ditengah pandemi Covid-19 sangat menyulitkan
pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang maksimal oleh sebab itu,
Teknologi informasi dan komunikasi melalui Penerapan E-Government
memberikan kemudahan pelayanan pemerintahan dalam melayani setiap
kebutuhan masyarakat di tengah Covid-19.
Jadi dengan demikian kerangka pikir adalah sebuah pemahaman yang
paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk
proses dari keseluruhan penlitian yang akan dilakukan maka bentuk kerangka
berfikir penelitian ini sebagai berikut:
Gambar 2.1. Kerangka Pikir
F. Fokus Penelitian
Dalam hal ini peneliti ini ingin mengetahui bagaimana Elemen Sukses
Penerapan E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Makassar.
Suksesnya Penerapan E-Government di Dinas kependudukan
dan Catatan Sipil pada era Covid-19 di Kota Makassar
Elemen Sukses Penerapan E-Gov
(Indrajit,2004)
1. Support
2. Capacity (Sumber Daya)
3. Value (Manfaat)
Elemen Sukses Penerapan E-Government di Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil pada era Covid-19 di Kota Makassar
30
G. Deskripsi Fokus Penelitian
Adapun deskripsi penelitian ini, Pemerintah dalam menyukseskan
penerapan E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Makassar pada era Covid-19 perlu Memperhatikan Elemen Sukses Penerapan
E-Government Sehingga Penerapan E-Government yang Sukses akan
memberikan dampak yang baik dalam sektor pelayanan publik di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil pada era Covid-19 di Kota Makassar
Adapun Elemen Sukses dalam Menerapkan E-Government:
1. Support
a. Adanya Kemauan Pemimpin Menerapkan E-Government, Yaitu
adanya kemauan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Makassar menerapkan E-Government dalam memberikan
pelayanan publik
b. Adanya Aturan yang Mengatur Penerapan E-Government, Yaitu
adanya aturan yang mendukung penerapan E-Government di
instansi Pemerintahan.
2. Capacity (Sumber Daya)
a. Ketersedian Sumber Daya Finansial, Yaitu adanya sumber finansial
yang mendukung dalam penerapan E-Government.
b. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi, Yaitu memastikan
tersedianya insfrastruktur Teknologi Informasi yang menjadi
kebutuhan utama dalam penerapan E-Government itu sendiri.
31
c. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi,
Yaitu ada nya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan
pengalaman di bidang Teknologi Informasi yang dimana akan
menjadi pelaksana dalam penerapan E-Government
3. Value (Manfaat)
a. Manfaat yang dirasakan oleh pemerintah, Yaitu manfaat yang di
dapatkan oleh pemerintah dalam menerapkan E-Government di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar itu
sendiri.
b. Manfaat yang dirasakan oleh Masyarakat, Yaitu manfaat yang di
dapatkan oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan online
oleh instansi pemerintahan.
32
BAB III
METODE PENELTIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
1. Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan kurang lebih selama 2 bulan setelah
seminar proposal hingga data yang diperoleh peneliti dapat sesuai dengan yang
dibutuhkan.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Makassar. Penulis memilih lokasi penelitian dengan
pertimbangan bahwa lokasi penelitian ini relevan dengan persoalan yang akan
diteliti. Mengingat pula lokasi ini tempat dimana masyarakat berkumpul untuk
mendapatkan pelayanan publik oleh sebab itu alasan kami mengambil lokasi
yang sesuai dengan judul yang akan diteliti.
B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk
menjawab sebuah permasalahan secara mendalam konteks dan situasi yang
bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif
dilapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus
penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. (Sugiyono, 2012)
Menurut Denzin & Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian
kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud
33
manafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan
berbagai metode yang ada. Erickson (1968) menyatakan bahwa penelitian
kualiatatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif
kegiatan yang dilakukan dan dampak dari Tindakan yang dilakukan terhadap
kehidupan mereka. (Anggito & Setiawan, 2018)
2. Tipe penelitian
Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif penelitian
ini menggambarkan kejadian secara umum mengenai masalah yang diteiliti
yaitu :
Bagaimana Elemen Sukses Penerapan E-Government di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil pada era Covid-19 di Kota Makassar.
C. Sumber Data
1. Data Primer
Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama.
Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui
narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita
jadikan objek peneletian atau orang yang kita jadikan sarana mendapatkan
informasia taupun data.
2. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data. Data sekunder ini adalah data yang sifatnya
mendukung keperluan data primer seperti buku-buku dan bacaan yang
berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.
34
D. Informan Penetian
Informan penelitian ini ditentukan secara purposive sampling yaitu dipilih
secara sengaja yang di anggap memahami dan mentahui data, informasi dan fakta
untuk dilakukan wawancara, baik dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Makassar maupun dari Masyarakat sesuai dengan lokasi penelitian.
Tabel 3.1. Informan Penelitian
No. Nama Inisial Jabatan
1. Chaidir, S.STP., M.Si CH Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Makassar
2. Dewi DW Operator/Staf Pelayanan
3. Cindy CN Operator/Staf Pelayanan
4. Yunita Rahman YR Masyarakat
5 Nurhayati NR Masyarakat
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif
yang memungkinkan diperoleh data detail dengan waktu yang relatif lama.
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian mendapatkan data. Berikut ini
teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penitian ini :
35
1. Observasi
Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan
pencacatan yang sistematis terhadap masalah-masalah yang terkait dengan
Elemen Sukses Penerapan E-Government di Disdukcapil pada era Covid-19
di Kota Makassar
2. Wawancara
Teknik ini dilakukan melalui pertemuan langsung untuk bertukar
informasi ataupun ide melalui tanya jawab secara lisan dan mendalam
terhadap informan penelitian yang diambil sebagai sampel yang dianggap
dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari
seseorang dan sebagai bentuk lampiran proses penagambilan data maupun
untuk menginput data.
F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis
data kualitatif, dengan melakukan analisis data secara intensif terhadap data
yang diperoleh di lapangan berupa kata-kata. Adapun langkah-langkah yang
digunakan dalam menganalisis data sesuai dengan prosedur dengan tahap-tahap
sebagai berikut:
36
1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan merupakan pemilihan data dan pemusatan
perhatian kepada data-data yang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan
juga data yang sifatnya hanya pelengkap saja. Data yang diperoleh dari lokasi
penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang
lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal
yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting.
2. Penyajian Data
Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan
seluruh permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan
mana yang tidak, lalu dikelompokkan, kemudian diberikan batasan masalah.
3. Penarikan Kesimpulan
Setelah melakukan penyajian data maka kesimpulan awal dapat
dilakukan. Penarikan kesimpulan ini juga dilakukan selama penelitian
berlangsung. Sejak awal kelapangan serta dalam proses pengumpulan data
peneliti berusaha melakukan analisis dan mencari makna dari yang telah
disimpulkan.
37
G. Keabsahan Data
Pada tahap ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi, dimana
triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data
dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Macam-
macam teknik triangulasi, menurut Sugiyono (sinatriyo:2019):
1. Triangulasi Sumber data
Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji
data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa
sumber. Dalam hal ini peneliti dapat membandingkan hasil pengamatan,
wawancara, dengan dokumen-dokumen yang ada, ataupun membandingkan
hasil wawancara dari informan (data primer) dengan buku bacaan yang
berkaitan dengan penelitian (data sekunder).
2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji
data dengan cara mengecek data yang sama namun dengan teknik yang
berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan teknik wawancara lalu
dilakukan pengecekan dengan teknik observasi ataupun dokumen.
3. Triangulasi Waktu
Triangulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data.
Untuk mendapatkan data yang lebih valid, peneliti bisa melakukan pengecekan
atau pengamatan tidak hanya satu kali dan dengan berbagai cara. Dalam hal ini
38
peneliti bisa melakukan pengamatan pada saat di pagi hari saat informan masih
dalam keadaan segar dan melakukan pengamatan kembali pada saat observasi
untuk mendapatkan data yang lebih valid dan memastikan data yang di peroleh
tidak berbeda dari waktu ke waktu.
39
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian
Pada bab ini peneliti akan memberikan gambaran umum tentang lokasi
penelitian dan bagaimana Elemen Sukses Penerapan E-Government di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada era Covid-19 di Kota
Makassar. Gambaran umum Kota Makassar mencakup kondisi fisik serta
wilayah dan Kependudukan Kota Makassar.
1. Gambaran Umum Kota Makassar
Kota Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang dari
1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang. Kota
Makassar adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus
Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan Kota
terbesar keempat di Indonesia dan Terbesar di Kawasan Timur
Indonesia.
Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 15 kecamatan dan
153 Kelurahan dengan luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 Km
Persegi. Diantara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang
berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan tamalate, Kecamatan
Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan
Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya. (Makassar, 2019)
Batas-Batas Administrasi Kota Makassar :
Batas Utara : Kabupaten Maros
40
Batas Timur : Kabupaten Maros
Batas Selatan : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
Batas Barat : Selat Makassar
Bagian Utara Kota Terdiri atas :
Kecamatan Biringkanaya
Kecamatan Tamalanrea
Kecamatan Tallo, dan
Kecamatan Ujung Tanah.
Bagian Selatan Kota Terdiri atas :
Kecamatan Tamalatea, dan
Kecamatan Rappocini.
Bagian Timur terdiri atas :
Kecamatan Manggala, dan
Kecamatan Panakkukang
Bagian Barat terdiri atas :
Kecamatan Wajo
Kecamatan Bontoala
Kecamatan Ujung Pandang
Kecamatan Makassar
Kepulauan Sangkarrang
41
Kecamatan Mamajang, dan
Kecamatan Mariso.
Batas – Batas Kota Makassar
Batas Utara : Kabupaten Maros
Batas Timur : Kabupaten Maros
Batas Selatan : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
Batas Barat : Selat Makassar.
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kota Makassar
No.
Kecamatan
2019
Jumlah Jumlah Penduduk
Laki-Laki Perempuan
1. Mariso 30.609 29.890 60.499
2. Mamajang 102.129 31.323 61.452
3. Tamalate 102.129 103.413 205.541
4. Rappocini 82.162 87.959 170.121
5. Makassar 42.553 42.962 85.515
6. Ujung Pandang 13.716 15.338 29.054
7. Wajo 15.470 15.983 31.453
8. Bontoala 27.886 29.311 57.191
9. Ujung Tanah 18.037 17.947 35.984
10. Sangkarang 7.239 7.027 14.531
11. Tallo 70.303 70.027 140.330
12. Panakukang 73.971 75.693 149.664
13. Manggala 75.094 74.393 149.487
14. Biringkanaya 110.138 110.318 220.456
15. Tamalanrea 56.533 59.310 115.843
Jumlah 755.968 770.709 1.526.677
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar Tahun 2019
42
Jumlah Penduduk Kota Makassar Berdasarkan Proyeksi tahun 2019
Sebanyak 1.526.677 yang dimana terdiri atas 755.968 penduduk Laki-Laki
dan 770.709 Penduduk Perempuan yang terbagi di 15 Kecamatan di seluruh
Kota Makassar. (Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2020)
2. Gambaran Khusus Lokasi Penelitian
Secara Khusus Lokasi Penelitian ini berada di jalan. Sultan Alauddin
No. 295, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
Tepat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar merupakan
salah satu Instansi Pemerintahan di Kota Makassar yang menyelenggarakan
Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai unsur pelaksana
Kementerian dalam Negeri.
43
a. Struktuk Organisasi
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR
KEPALA DINAS
Dr. ARYATI PUSPASARI ABADY, S.PI.,M.Si
SEKERTARIS
CHAIDIR, S.STP.,M.Si
KASUBAG. KEUANGAN
IRWANDI, SE., MM
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
SITTI AMINULLAH, SE
KASUBAG. PERENCANAAN
MULIATI, SE., M.AP
KABID PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAMN
ANASTA TRUBAYA SAKTI, SE
KABID PEMANFAATAN DATA
DAN INFORMASI PELAYANAN
H. ERWIN ABBAS, S.Sos., M.Si
BIDANG PELAYANAN
PENCACATAN SIPIL
Drs. Y.SITURU, M.Si
BIDANG PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK
Dra. MELYANA ZUMBRIANA,
MM
SEKSI SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
ABDUL RAHMAN, S. Sos
SEKSI KERJA SAMA
HAERATI, ST
SEKSI PENGOLAHAN DATA
PENYAJIAN DATA
KEPENDUDUKAN
ANDI HAERULLAH, S.Sos
KASI PEMANFAATAN DATA
& DOKUMEN
KEPENDUDUKAN
SUKMAWATY, S.Sos., M.Si
SEKSI TATA KELOLA DAN SDM
TEKNOLOGI INFORMASI &
KOMUNIKASI
ANDI AITA MASYITA, S.Sos
KASI INOVASI PELAYANAN
INDRAWATY SEMMAING,
S.IP., M.AP
SEKSI KELAHIRAN
MADA SERI PALAMBA,
S.Sos
SEKSI PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN
YOHANA REMBANG, BSc
KASI IDENTITAS
PENDUDUK
NURHIDAYAT, SH
KASI PINDAH PENDUDUK
Hj. SANIMBARE, SE
SEKSI PERUBAHAN STATUS
ANAK, PEWARGANEGARAAN
DAN KEMATIAN
BETTY JANE, S.Sos
KASI PENDAFTARAN
PENDUDUK
Dra. FARDIAH AZIZ P
UPTD
Dra. Hj. GUSNI, MM
Gambar 4.1 Struktur Organisasi
44
b. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Makassar
Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
“Makassar Menuju Tertip Kepemilikan Dokumen Kependudukan
dan Catatan Sipil Tahun 2019”
Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sebagai
berikut :
1. Menyelenggarakan Administrasi Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil secara terintegrasi melalui SIAK.
2. Meningkatkan Pengelolaan Database Kependudukan secara
berkelanjutan.
3. Meningkatkan Sumber daya yang professional secara
berkelanjutan.
4. Menambah dan Mengembangkan Sarana dan Prasarana SIAK
secara Berkelanjutan.
5. Meningkatkan insentitas kajian kebijakan dan pengendalian
administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Meningkatkan insentitas koordinasi dan sinkronisasi dengan
instansi terkait dalam Pelaksanaan tugas.
“MASYARAKAT TERTIP, DATA PENDUDUK AKURAT.”
c. Tugas Pokok dan Fungsi
Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Makassar sebagai berikut :
45
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bahwa
penyelenggaraan pelayanan dokumen kependudukan
merupakan kewenangan tersebut dapat diberikan gambaran
umum pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Meliputi :
1. Pencatatan biodata penduduk
Dapat dilakukan secara aktif oleh penduduk atas setiap
peristiwa yang dialami baik peristiwa kependudukan
maupun peristiwa penting, atau sebaiknya pemerintah
kota melalui Dinas dapat pula melakukan secara aktif.
2. Penerbitan pencatatan dokumen kependudukan meliputi:
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
Penerbitan Surat Pindah
3. Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil meliputi :
Akta Kelahiran
Akta Kematian
Akta Perkawinan
Akta Perceraian
4. Perubahan Akta Pencatatan Sipil Meliputi:
Pengangkatan Anak
46
Pengesahan Anak
Perubahan Nama
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26
November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang
administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan undang -
undang dimaksud adalah meningkatkan efektifitas pelayanan
Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat, menjamin akurasi
data Kependudukan dan Ketunggalan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) serta ketunggalan dokumen Kependudukan.
B. Elemen Sukses Penerapan E-Government di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil pada era Covid-19 di Kota Makassar
Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat merupakan hal
yang wajib dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan, namun di tengah
wabah Covid-19 perlu adanya cara yang tepat dalam pemberian pelayanan
kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien
pada era Covid-19.
Dalam mewujudkan penerapan E-Government di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil pada era Covid-19 di Kota Makassar.
Perlu di perhatikan beberapa hal untuk memastikan bahwa benar penerapan
E-Government itu telah sukses dan berjalan sebagaimana mestinya,
Sehingga perlu diperhatikan elemen sukses penerapan E-Government.
Adapun 3 elemen dalam sukses dalam penerapan E-Governement :
47
1. Elemen Support
Elemen support merupakan elemen yang paling penting dalam
suksesnya penerapan E-Government, Sebab dalam menerapkan E-
Government di suatu Instansi Pemerintah sangat di perlukan kemauan
dari Pimpinan instansi tersebut dalam mendukung penerapan tersebut.
c. Adanya Kemauan dari Pimpinan Instansi Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Makassar dalam menerapkan E-Governement.
Berdasarkan Hasil Wawancara saya dengan Sekretaris Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar terkait kemauan
dalam menerapkan E-Government sebagai berikut :
“Mengenai soal kemauan penerapan pelayanan online itu
sebenarnya kami pihak pimpinan sudah sejak lama sudah
memulai penerapan nya itu tapi kami laksanakan bertahap tapi
sejak datangnya Wabah Covid-19 ini kami berusaha betul
memaksimalkan pelayanan online ini. jadi jika ditanya
mengenai apakah ada kemauan yah saya katakan sangat mau
sekali bahkan kami telah melaksanakan itu.” (Hasil Wawancara
CH Pada 24 Februari 2021)
Berikut pula yang dikemukan oleh DW Operator Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar:
“Pelayanan Online memang benar telah dilaksanakan bahkan
bisa di bilang semuan pelayanan sudah online terkecuali
pembuatan E-Ktp namun E-Ktp tidak lagi dilayani di capil
namun di kecamatan masing-masing disana ada staf capil yang
di tempatkan disetiap kecamatan untuk pelayanan E-ktp, Selain
pelayanan E-ktp dalam sehari kami bisa mendapat sampai 150
antrian ajuan pelayanan, Pelayanan ini bertujuan agar tidak
banyak lagi masyarakat yang datang ke kantor kan sekarang lagi
Covid jadi untuk antisipasi juga makanya online” (Hasil
Wawancara DW Operator Pelayanan Pada 23 Februari 2021)
48
Komentar sama juga diberikat oleh masyarakat (YR) terkait
pelaksanaan pelayanan online di Dukcapil Kota Makassar :
“Menurut saya adanya pelaksanaan pelayanan online pastinya
tidak lepas dari kemauan dari pimpinan Dinas capil dalam
memberikan pelayanan yang baik kepada Masyarakat di tengah
pandemi Covid-19 ini”. (Sesuai Hasil Wawancara dengan YR
pada tanggal 10 maret 2021).
Berdasarkan hasil wawancara dengan YR Penulis
menyimpulkan bahwa adanya penerapan online tidak lepas dari
kemauan dari pimpinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Makassar dalam memberikan pelayanan yang baik kepada
masyarakat pada era Covid-19.
Dari Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
Pimpinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memang telah
memiliki kemauan dalam menerapkan pelayanan berbasis online (E-
Government) dengan maksud terus memberikan pelayanan yang
baik kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Begitu pula
yang dikatakan Operator Pelayanan bahwa memang Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil telah menerapkan pelayanan
Online tersebut untuk mengantisipasi banyaknya masyarakat yang
datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Makassar di tengah wabah Covid-19.
d. Adanya aturan yang mendukung penerapan E-Government di
instansi pemerintahan. Berjalannya suatu sistem kerja dalam suatu
49
instansi pemerintahan memerlukan aturan yang mendukung
penerapan sistem kerja tersebut. Oleh karena penerapan E-
Government di instansi pemerintahan memerlukan aturan yang
mendukung penerapan tersebut sehingga hal tersebut bisa sejalan
dengan aturan berlaku. Berdasarkan wawancara saya dengan CH
terkait dengan aturan tersebut :
“ Terkait mengenai aturan nya sebenarnya ada surat edaran yang
di keluarkan walikota tahun kemarin pada bulan februari yaitu
surat edaran mengenai implementasi permendagri Nomor 104
Tahun 2019 Tentang Pendokomentasian Administrasi
Kependudukan Kalau tidak salah pasal 19 ayat 6 isinya itu
“Dalam hal Dokumen Kependudukan dengan Format digital dan
sudah di tanda tangani secara elektronik dan KTP-el tidak
memerlukan pelayanan legalisir”, Yakni maksudnya semua
dokumen Kependudukan itu harus berbentuk file atau format
digital sehingga masyarakat bisa mencatak sendiri dan
Mengenai kertasnya di permendagri itu juga di katakan bahwa
kertas yang di gunakan itu kertas HVS 80 gram yang ada di jual
tempat print jadi masyarakat bisa ji print sendiri diluar” (Hasil
Wawancara dengan CH pada Tanggal 24 Februari 2021).
Berdasarkan Hasil Wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa
aturannya di atur pada Permendagri Nomor 104 Tahun 2019
Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan pada pasal
6 ayat 6 yang berbunyi “Dalam hal Dokumen Kependudukan
dengan Format digital dan sudah di tanda tangani secara elektronik
dan KTP-el tidak memerlukan Pelayanan legalisir”. Pada dasarnya
pula pemerintah telah memberlakukan Intruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-Government dalam Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi yang bertujuan untuk
50
meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan.
2. Elemen Capacity (Sumber Daya)
Penerapan E-Government di instansi pemerintahan tentunya
memerlukan Sumber Daya Cukup untuk menjalankan inovasi tersebut
yang dimana Sumber Daya yang di maksud mencakup Sumber daya
Finansial, Sumber daya Infastruktur dan Sumber daya Manusia yang
baik. Terpenuhinya 3 Sumber daya tersebut sangatlah Menentukan
berjalannya dan suksesnya penerapan E-Government tersebut di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kotas Makassar.
a. Adanya sumber daya finansial yang mendukung penerapan E-
Government sebab faktor finansial sangatlah menentukan
terpenuhinya sumber daya-sumber daya lainnya dalam penerapan E-
Government ini yang dimana tentunya membutuhkan dana finansial
yang cukup besar sebab menentukan terpenuhinya infrastruktur
teknologi yang baik. Berdasarkan wawancara saya dengan CH
Mengenai sumber Finansial sebagai berikut :
“Masalah sumber dana itu sebenarnya bersumber dari APBD
jadi mengenai dana itu tidak perlu khawatirkan lagian juga
dalam penerapannya ini tidak membutuhkan dana yang besar ji
bisa dibilang sama ji seperti pelayanan offline karena Komputer
itu sudah tersedia mi, cuman yang menambah biasanya itu
dimasa pandemi sekarang untuk keperluan membeli alat prokes
(Protocol Kesehatan) Seperti Handsanitasir, desinfektan, Hand
Gloves, dan lain-lain itu saja sebenarnya yang menambah dana
dalam penerapannya ini karena Sebagian itu sudah adami”. (Hasil wawancara dengan CH pada tanggal 24 Februari 2021)
51
Berdasarkan Hasil wawancara tersebut penulis penyempulkan
mengenai sumber daya finansial itu berasal dari dana APBD, dan
menurut CH dalam penerapan Pelayanan Online ini tidak
memerlukan dana tambahan sama saja seperti pelayanan biasanya
sebab Sebagian besar Sumber daya Infrastruktur itu sudah ada.
b. Adanya Sumber daya infrastruktur Teknologi Informasi yang
dimana ketersediaan infrastruktur ini menjadi 50 % kunci
keberhasilan penerapan E-Government ini. Berdasarkan wawancara
saya dengan DW mengenai ketersedian Sumber daya infrastruktur
Teknologi informasi di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Makassar sebagai berikut :
“Infrastruktur di sini bisa dibilang sangat memadai, khusus di
loket pelayanan saja tersedia 13 komputer pelayanan yang
terbagi di 3 loket yaitu 8 komputer di loket A, 3 komputer di
loket B dan 2 komputer di loket C. Lain lagi Komputer yang ada
di staf lain seperti Tata Usaha sekitar 6 Unit Komputer juga jadi
mengenai Komputer sangat memadai untuk melaksanakan
pelayanan online. Disini juga ada print, Wifi yah bisa dibilang
lengkap kalau mengenai infrastruktur Teknolgi informasinya”.
(Hasil wawancara dengan DW pada 23 Februari 2021)
Hal senadah pula dikatakan oleh CH yakni Sekretaris Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar mengenai
ketersedian infrastruktur Teknologi Informasi dalam pelaksanaan
pelayanan Online tersebut. Adapun hasil wawancaranya sebagai
berikut :
“Kalau untuk sumber daya infrastruktur di sini sudah dibilang sangat cukup, disini kami membagi 3 loket yakni Loket A, B dan
C dengan kapasitas pelayanann yang berbeda dan semuanya
telah menggunakan Komputer disini juga ada wifi, printer
52
lengkaplah kalau hal seperti itu, Sebenarnya kami untuk
melaksanakan pelayanan ini hanya sistem yang kami rubah
sebab kebutuhan pelayanan online sebenarnya hampir sama
saja”. (Hasil wawancara dengan CH pada 24 Februari 2021)
Respon yang sama pun diberikan oleh NR terkait ketersedian
Sumber daya infrastruktur yang ada di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota makassar, menurutnya:
“Kalau kayak Komputer saya lihat disini banyak sekali jadi
bisami memang pelayanan online karena lengkap mi alatnya”.
(Berdasarkan hasil wawancara dengan NR pada tanggal 8 Maret
2021)
Berdasarkan hasil wawancara dengan DW ,CH dan NR diatas
mengenai sumber daya infrastruktur Teknologi Informasi penulis
dapat menyimpulkan bahwa Teknologi Informasi di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sangat memadai
dalam menerapkan pelayanan online yang dimana ketersedian
Sumber daya Infrastruktur Teknologi merupakan 50% kunci
keberhasilan penerapan pelayanan Online atau E-Government ini.
c. Adanya ketersediaan Sumber daya Manusia yang memiliki
kompetensi dalam melaksanakan pelayanan online. Pada dasar
sumber daya manusia sangatlah dibutuhkan dalam mengoprasikan
atau menggunakan Teknologi Informasi yang tersedia. Berdasarkan
wawancara penulis dengan CH Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil mengenai Sumber daya Manusia yang ada dalam
pemberian pelayanan online sebagai berikut :
“Untuk mengenai Sumber Daya Manusia yang ada disini kami
menempatkan memang orang yang memiliki kapasitas sesuai
53
tugas yang akan dilaksanakan, Terkhusus untuk pelayanan di
loket kami menempatkan sekitar 13 operator yang terbagi di 3
loket yang berbeda yang memang memiliki kapasitas yang
sesuai dan terbukti sudah hampir setahun berjalan mereka
bekerja sesuai kapasitas mereka dalam memberikan pelayanan
online ini kepada masyarakat. Namun kami juga menempatkan
sekitar 5 orang yang berada di bagian Tata Usaha”. (Hasil
wawancara dengan CH pada 24 Februari 2021).
Hal sama pun di katakan oleh YN mengenai Sumber daya
manusia di Disdukcapil Kota Makassar, sebagai berikut :
“Menurut saya memang orang-orang yang bekerja disana
memiliki kinerja yang baik sesuai dengan kapasitasnya masing-
masing jadi wajar mi kalau capil bisa melaksanakan pelayanan
online karena orang-orangnya sudah berkompeten di
bidangnya”. (Hasil wawancara dengan YR pada tanggal 10
Maret 2021)
Sesuai dengan kedua hasil wawancara diatas penulis
menyimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah
memiliki Sumber daya Manusia yang berkompeten dalam
memberikan pelayanan online kepada masyarakat yang dimana
terbukti mereka telah menjalankan tugas itu sudah hampir setahun.
3. Elemen Value (Manfaat)
Elemen Value atau manfaat adalah elemen yang menentukan
besarnya manfaat yang di terima oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sebagai pemberi
Pelayanan Online atau yang menerapakan E-Government di tengah
Covid-19 dan besarnya manfaat yang di rasakan oleh Masyarakat
sebagai penerima manfaat dalam hal ini pelayanan online di masa
Covid-19 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.
54
a. Manfaat yang di rasakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil dalam hal ini yang menerapkan E-Government atau pelayanan
online di masa Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan
CH dan DW sebagai berikut :
“Menurut saya manfaat penerapan pelayanan online ini sangat
signifikan apa lgi dimasa Covid-19 saat ini, sebab pelayanan
online ini bukan saja menjadi inovasi dalam pelayanan namun
juga menjadi strategi pelayanan di masa pandemi saat ini.
Karena menurut saya penerapan pelayanan ini sangat efektif dan
efisien dalam segi pelayanan masyarakat juga tidak perlu lagi
antri di kantor, bahkan tidak lagi datang di kantor. Hal yang lebih
pentingnya lagi penerapan ini sedikit mencegah penyebaran
Covid-19 disini sebab kalau ini pelayanan tidak online sudah
dipastikan masyarakat akan banyak yang datang di kantor seperti
biasanya, dan pasti resiko penyebaran lebih tinggi dibandingkan
saat ini. Pada dasarnya juga kami memulai pelayanan online
secara maksimal itu diawal Covid-19 masuk di Indonesia untuk
meminimalisir penyebaran itu disini”. (Hasil wawancara dengan
CH pada 24 Februari 2021)
Menurut CH adanya penerapan pelayanan online ini membuat
pelayanan kepada masyarakat itu lebih efektif dan efisien dan
mampu membantu dalam mengurangi penyebaran Covid-19 itu di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, sebab
masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mendapatkan
pelayanan. Hal sama pula di katakan oleh DW yakni Operator
pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Makassar. Berdasarkan hasil wawancaranya sebagai berikut:
“Kalau bisa di bilang pelayanan online ini sangat bagus karena
sangat efektif dan efisien karena cara kerja nya itu masyarakat
hanya mengirim file yang dibutuhkan dalam mengurus
keperluannya melalui website resmi capil di atau bisa juga
melalui whattshap yang disediakan, Kemudian Operator akan
memproses berkasnya itu sesuai dengan nomor antrian
pengajuan nya dan itu bisa selesai dihari itu juga, biasa juga
lambat sehari karena tergantung jaringan. Jadi sangat efisien dari
segi pelayanan apalagi disini kita ada 13 operator pelayanan jadi
pengajuan masyarakat itu terbagi yang kerja jadi cepat setelah
55
jadi itu filenya akan di kirim melalui email kalau tidak punya
email akan dikirim melalui whattshap kemudian masyarakat
sendiri yang print diluar menggunakan kertas HVS 80 gram. Jadi
tatap muka antar Operator dan masyarakat tidak ada lagi semua
melalui Teknologi dan hal ini juga membantu mengantisipasi
penyebaran Covid-19 di capil karena berkurangnya lagi
masyarakat yang datang karena semua sudah pelayanan online”.
(Hasil wawancara dengan DW pada 8 Maret 2021)
Berdasarkan kedua pernyataan hasil wawancara diatas yakni
dengan CH dan DW Mengenai manfaat yang di dapatkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sebagai pemberi
pelayanan online kepada masyarakat yakni Inovasi dalam bentuk
pelayanan online ini memberikan dampak signifikan dari segi
pemberian pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan
efisien. Sistem kerja yang mengandalkan teknologi informasi
membuat masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor untuk
mendapatkan pelayanan. Hal ini juga membantu untuk mengurangi
penyebaran Covid-19 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Makassar sebab kurangnya masyarakat yang datang ke kantor
dapat mengurangi resiko penyebaran tersebut.
b. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan
dalam penerapan pelayanan yang berbasakassar. Adapun hasil
wawancara kami dengan Masyarakat (NR dan YR) terkait manfaat
yang dirasakan dalam penerapan pelayanan online pada masa Covid-
19 di Disdukcapil Kota Makassar sebagai berikut:
“Ini mau urus Kartu Keluarga tapi katanya pelayanan online jadi
tadi cuman di bantu untuk daftar online sm di minta nomor Wa,
terus disuruh pulang katanya nanti di kirim ke Wa bentuk file.
56
Jadi tidak perlu lagi mengantri lama untuk mendapatkan
pelayanan tentu ini memudahkan masyarakat apalagi sekarang
sedang corona jadi kita ini orang tua takut-takut kalau banyak
orang. Tadi waktu saya datang saya kira banyak orang ternyata
tidak ji kan biasanya banyak ternyata sudah online makanya
tidak banyak yang datang, securitynya bilang karena covid jadi
online katanya tapi saya terlanjur datang tadi jadi di bantu daftar
online. Tentu manfaatnya ini baik untuk kurangi Covid-19
disini”. (Hasil Wawancara dengan NR Pada 8 Maret 2021)
Hal yang sama pun di sampaikan oleh YR mengenai manfaat
yang dirasakan dalam menerima pelayanan online di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar:
“Iye kamarin dulu memang saya mengurus KK di capil tapi
online melalui website resminya saya mengapload berkasku saja
kemudian sore itu adami di kirim di emailku, jadi kan saya punya
keluarga yang kerja disana dia bilang pelayanan sudah online
melalui websitenya makanya saya mengurus lewat website.
Menurut saya yah memang di masa pandemic ini memang
seharusnya pelayanan itu sudah online supaya masyarakat tidak
perlu lagi ke kantor capil karena kan ini penyakit kita juga tidak
tau siapa yang tertular jangan sampai kita berkumpul antri disana
ternyata ada yang positif berbahaya untuk yang lain. Jadi
menurut saya pelayanan online ini juga lebih mudah karena
kemarin itu waktu saya mengurus sorenya sudah langsung jadi
saya punya KK baru, tentunya juga mengurangi resiko
penyebaran Covid nya juga jadi sangat bermanfaat ini pelayanan
online ini baik untuk masyarakatnya baik juga untuk orang
dinasnya”. (Hasil wawancara dengan YR pada 10 Maret 2021)
Sesuai hasil wawancara dengan kedua Masyarakat (NR dan YR)
tersebut terkait manfaat penerapan pelayanan online pada masa
pandemi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan pelayanan online
memberikan kemudahan kepada masyarakat sebab tidak perlu lagi
ke kantor untuk mengantri demi mendapatkan pelayanan dan
Masyarakat juga sepakat dengan penerapan pelayanan online dapat
57
memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sebagai penerima
layanan dan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai
pemberi layanann dalam mengantisipasi serta meminimalisir
penyebaran Covid-19 di ruang lingkup Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Makassar.
C. Proses pelayanan online di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Makassar
Dalam penerapan E-Government di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Makassar, pihak menerapkan pelayanan online melalui
website resminya yakni www.dukcapil.makassar.go.id dalam website ini
masyarakat dapat mendapatkan pelayanan mengenai administrasi
kependudukan. Adapun tahapan atau proses yang dilakukan dalam
mendapatkan pelayanan online di dinas kependudukan dan catatan sipil kota
makassar:
1. Mengetahui Jadwal Penginputan
Dalam mengajukan permohonan pelayanan online di website
masyarakat perlu mengetahui jadwal penginputan berkas yang di
terapkan pihak Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar:
Berdasarkan Wawancara saya dengan CN yang merupakan salah
satu operator pelayanan online mengenai jadwal penginputan berkas
permohonan pelayanan online yakni seperti berikut:
“Untuk pengajuan berkas permohonan pelayanan masyarakat perlu memperhatikan jadwal atau jam penginputan, jadwalnya itu disetiap
hari kerja mulai dari jam 08.00 – 14.00 diluar dari jadwal itu
pengajuan tidak dapat di lakukan karena menu layanan di website
58
otomatis akan hilang.” (Hasil wawancara dengan CN pada tanggal
23 Februari 2021)
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai jadwal
penginputan maka dapat di simpulkan bahwa Masyarakat yang ingin
melakukan mengajukan permohonan pelayanan online harus lebih dulu
memperhatikan jadwal penginputan yang di terapkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar pada website
resminya.
2. Pengisian Form Pengajuan Permohonan Pelayanan Online.
Dalam mengajukan permohonan pelayanan Masyarakat ada
prosedur pelayanan yang perlu di lakukan untuk mendapatkan
pelayanan. Berdasarkan Wawancara saya dengan CN mengenai tahapan
yang perlu dilakukan dalam pengajuan layanan sebagai beriku:
“Dalam mengajukan pelayanan online melalui website masyarakat
perlu mengisi form pengajuan sesuai dengan berkas yang ingini di
urus, setiap poin dan berkas yang dibutuhkan pada form tersebut
harus terisi untuk memenuhi kebutuhan verifikasi pelayanan sebab
apabila form tersebut pengajuan tersebut tidak dapat
dilanjutkan”.(Hasil wawancara dengan CN pada 23 Februari 2021)
Berdasarkan hasil wawancara saya dengan CN Mengenai pengisian
form pengajuan pelayanan dapat disimpulkan bahwa dalam
mendapatkan pelayanan online masyarakat perlu mengisi dan
melengkapi berkas yang dibutuhkan sesuai berkas administrasi yang
dibutuhkan masyarakat sebab apabila form tersebut tidak dilengkapi
pelayanan tersebut tidak dapat dilanjutkan.
3. Memperhatikan Progres Layanan
59
Dalam proses pengajuan pelayanan online, Masyarakat perlu di
perhatikan mengenai progress pengajuan layanan yang telah dilakukan.
Berdasarkan wawancara saya dengan CN mengenai progress layanan
sebagai berikut:
“Setelah mengisi form pengajuan layanan online, Masyarakat perlu
memperhatikan dalam 1x24 pada menu progress layanan anda pada
website online untuk mengatahui bagaimana proses layanan yang
diajukan. Pada menu tersebut masyarakat perlu memasukan email
yang sesuai yang diisi pada form pengajuan layanan, setelah itu akan
muncul mengenai progress layanan apabila keterangan pada progses
tersebut sukses dan tulisannya berwarna hijau maka proses
layanannya telah selesai dan berkasnya bisa dilihat melalui email
pribadi, Namun apabila keterangan pada kolom progress layanan
gagal dan berwarna merah berarti masih ada berkas yang perlu di
lengkapi” (Hasil wawancara dengan CN pada tanggal 23 Februari
2021)
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bawa
masyarakat yang telah mengisi form pengajuan layanan perlu
memperhatikan progress layanan yang mereka ajukan, apabila
keterangan pada kolom progress telah sukses maka berkas adminsitrasi
kependudukan yang diurus telah selesai dan dapat dilihat di email
pribadi yang mengajukan layanan, sedangkan jika keterangannya gagal
maka masih ada berkas yang perlu dilengkapi untuk melanjutkan proses
layanan.
4. Proses Pelayanan Selasai
Pada tahap ini pelayanan administrasi kependudukan melalui
pelayanan online yang diajukan melalaui website resmi dinas
kependudukan dan catatan sipil telah selesai. Berdasarkan wawancara
60
saya dengan CN dan DW mengenai proses akhir pelayanan yang
diajukan masyarakat sebagai berikut :
“Setelah proses layanan sudah sukses maka proses verifikasi berkas
telah selesai dan administrasi kependudukan yang diajukan dapat di
lihat pada email yang diisi pada form pengajuan awal, Selanjutnya
masyarakat akan mencetak sendiri menggunakan kertas 80 gram dan
berkas administrasi itu sudah Tanda tangan electronic (Barcode).
(Hasil wawancara dengan CN pada tangga 23 Februari 2021)
Hal yang sama disampaikan DW mengenai proses akhir pelayan
yang diajukan masyarakat :
“Berkas yang telah diverikasi yang sudah lengkap akan di proses
kemudian hasil berkas yang yang telah selesai dikirim melalui
email dan whattshap masyarakat yang mengajukan kemudian
masyarakat bisa mencetak sendiri menggunakan kertas HVS 80
gram”. (Hasil Wawancara dengan DW pada tanggal 24 Februari)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa berkas yang telah sukses dan telah bertanda tangan electronik
akan di kirim melalui email untuk kemudian dicetak sendiri
menggunakan kertas 80 gram sesuai dengan aturan Permendagri No 104
Tahun 2019.
61
BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Elemen
Sukses E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Makassar. Suksesnya Penerapan E-Government di Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil dalam dilihat melalui tiga elemen sukses penerapan E-
Government :
1. Elemen Support
Elemen Support yakni adanya kemauan dari pimpinan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dalam menerapkan
pelayanan online dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di era Covid-
19 dan adanya aturan yang mendukung penerapa pelayanan online yakni
surat edara walikota makassar mengenai implementasi Permendagri
Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi
Kependudukan.
2. Elemen Capacity
Elemen Capacity adalah terpenuhinya 3 sumber daya dalam mendukung
suksesnya penerapan E-Government di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Makassar.
a. Tersedianya Sumber daya finansial yang berasal dari dana APBD
b. Tersedianya Sumber daya infrastruktur teknologi informasi seperti
Komputer, Print dan Wifi.
62
c. Tersediannya Sumber daya Manusia yang berkompeten dalam
menjalankan pelayanan online.
3. Elemen Value (Manfaat)
Elemen Value yakni manfaat yang dirasakan oleh Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Makassar dalam melaksanakan pelayanan online
kepada masyarakat, penerapan ini memberikan manfaat yang signifikan
dari segi pelayanan yang efektif dan effisien pada era Covid-19. Adapun
manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yakni kemudahan dalam
mendapatkan pelayanan dan mengurangi resiko penyebaran Covid-19
sebab tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mendapatkan pelayanan.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka berikut ini dikemukakan
saran atau masukan:
1. Bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar perlu
meningkatkan Sosialisasi dan memberikan pemahaman mengenai
pelaksanaan pelayanan online kepada masyarakat di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.
2. Bagi Masyarakat sebagai penerima layanan agar ikut serta dengan cara
yang di terapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam
memberikan pelayanan online yang efektif dan efisien pada era Covid-
19 dengan cara ikut serta dalam pelayanan online untuk mendapatkan
pelayanan.
63
DAFTAR PUSTAKA
Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif.
Anwar, K., Djumiarti, T., & ... (2013). Analisis Faktor-faktor Keberhasilan
Elektronik Government Pada Pemerintah Kabupaten Jepara. In Journal of
Public Policy …: Vol. vol 2(4). ejournal3.undip.ac.id. (Diakses pada tanggal
15 November 2020)
Aprianty, D. R. (2016). Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan
Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.
Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4(4). https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/10/Diah Rachma Aprianty (10-21-
16-02-17-44).pdf.(Diakses pada tanggal 18 November 2020)
Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2020). Jumlah Penduduk Kota Makassar
Menurut Kecamatan Tahun 2019. Badan Pusat Statistik Kota Makassar.
https://makassarkota.bps.go.id/dynamictable/2020/01/17/27/jumlah-
penduduk-kota-makassar-menurut-kecamatan-tahun-2019.html. (Diakses
pada tanggal 10 maret 2021)
Barlian, E. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. osf.io.
https://osf.io/preprints/inarxiv/aucjd/
Eko aryono. (2016). Pemerintah Kota Makassar dalam Pelayanan (E-Goverment).
Ekoaryono11.Blogspot.Com. http://ekoaryono11.blogspot.com/2016/01/e-
government-kota-makassar.html. (Diakses pada tanggal 25 November 2020)
Hasibuan, Z. A., & Santoso, H. B. (2005). Standardisasi aplikasi e-government
untuk instansi pemerintah. In … Komunikasi Indonesia ITB (hal. 42-48 ….
researchgate.net.
https://www.researchgate.net/profile/Harry_Santoso2/publication/301816607
_Standardisasi_Aplikasi_E-
Government_untuk_Instansi_Pemerintah/links/58b9226292851c471d4a5153
/Standardisasi-Aplikasi-E-Government-untuk-Instansi-Pemerintah.pdf.
(Diakses pada tanggal 25 November 2020)
Hidayat. (2020a). kolaborasi pemkot makassar bersama pemprov Sulsel
Canangkan Gerakan Bersama Pengendalian Covid-19, Targetkan Juli Kurva
Menurun. Makassarkota.Go.Id. https://makassarkota.go.id/kolaborasi-
pemkot-makassar-bersama-pemprov-sulsel-canangkan-gerakan-bersama-
pengendalian-covid-19-targetkan-juli-kurva-menurun/. (Diakses pada tanggal
10 Desember 2020)
Hidayat. (2020b). pekan ini pemkot makassar berlakukan perwali nomor 36 Tahum
2020. Makassarkota.Go.Id. https://makassarkota.go.id/pekan-ini-pemkot-
makassar-berlakukan-perwali-nomor-36-tahun-2020/. (Diakses pada tangal
64
10 Desember 2020)
Hidayat. (2020c). Pemkot Makassar Masifkan Swab Massal Di Enam Kecamatan
Episentrum Penyebaran Covid 19 Tinggi. Makassarkota.Go.Id.
https://makassarkota.go.id/pemkot-makassar-masifkan-swab-massal-di-
enam-kecamatan-episentrum-penyebaran-covid-19-tinggi/. (Diakses pada
tanggal 10 Desember 2020)
Hidayat. (2020d). Penanggulangan Covid-19 Pemerintah Kota Makassa.
Infocorona.Makassar.Go.Id. https://infocorona.makassar.go.id/. (Diakses
pada tanggal 28 November 2020)
Huda, M. (2016). Penerapan E-Goverment Dalam Rangka Mewujudkan Good
Governance Di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih. PROCIDING
KMSI, Vol4 (1).
http://www.ojs.stmikpringsewu.ac.id/index.php/procidingkmsi/article/view/1
63. (Diakses pada tanggal 25 November 2020)
Indrajit, R E, Zainudin, A., & Rudianto, D. (2005). Electronic Government in
action. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Indrajit, Richardus Eko. (2002). Membangun Aplikasi E-Government. Jakarta: PT
Elek Media Komputindo.
Indrajit, Richardus Eko. (2016). Konsep dan Strategi Electronic Government.
Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Kusnadi, D., & Ma’ruf, J. (2017). Electronic Goverment Pemberdayaan
Pemerintahan Dan Potensi Kelurahan (Studi Kasus: Kelurahan Pringsewu
Selatan, Kecamatan …. Jurnal TAM (Technology Acceptance …, Vol5 (1).
http://ojs.stmikpringsewu.ac.id/index.php/JurnalTam/article/view/46.
(Diakses pada tanggal 25 November 2020)
Lestari, Y. D., Nugraha, J. T., & Fauziah, N. M. (2019). Pengembangan E-
Government Melalui Layanan Aspirasi Masyarakat Di Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Magelang. Jurnal Ilmu Administrasi: Media
Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 16(2), 163–178.(Diakses
pada tanggal 3 Desember 2020)
Lumbanraja, A. D. (2020). Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-
Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi.
Administrative Law & Governance Journal, Volume 3 (2).
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/7986. (Diakses pada
tanggal 3 Desember 2020)
Makassar, P. K. (2019). Geografis. Makassarkota.Go.Id.
https://makassarkota.go.id/geografis/. (Diakses pada tanggal 11 Maret 2021)
65
Masrul, M., Tasnim, J. S., & ... (2020). Pandemik COVID-19: Persoalan dan
Refleksi di Indonesia. In Medan: Yayasan Kita …. researchgate.net.
https://www.researchgate.net/profile/Daud_Daud2/publication/341218892_S
ocial_Distancing_dan_Budaya_Kita/links/5eb44d844585152169be64e2/Soci
al-Distancing-dan-Budaya-Kita.pdf. (Diakses pada tanggal 11 Maret 2021
Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan
Masyarakat Berpenghasilan Rendah. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya
Syar-I, Vol. 7 (7). http://103.229.202.71/index.php/salam/article/view/15569.
(Diakses pada tanggal 5 Desember 2020)
Oktavya, A. A. (2015). Penerapan (Electronic Government) E-Government Pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota
Bontang. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 3 (3). https://ejournal.ip.fisip-
unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL AYU fix (10-15-15-
02-37-23).pdf. (Diakses pada tanggal 5 Desember 2020)
Pratiwi, C. S. (2018). Implementasi E-Government pada Situs Web Pemerintah
Menuju Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Open Government Di Provinsi
Jambi. Jurnal Khazanah Intelektual, 2(1), 109–126. (Diakses pada tanggal 5
Desember 2020)
Rasid alfarizi. (2020). Pegawai Positif, Disdukcapil Makassar Terpaksa “Lock
Down”, Pelayanan Dibuka 4 Januari 2021. Fajar.Co.Id.
https://fajar.co.id/2020/12/28/pegawai-positif-disdukcapil-makassar-
terpaksa-lock-down-pelayanan-dibuka-4-januari-2021/ (Diakses pada tanggal
22 April 2021)
Rokhman, A. (2008). Prospek dan Hambatan Penerapan E-Government di
Indonesia. Inovasi Online, 11.
Sugiyono. (2012). Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta cv.
Wijaya, A. (2015). Penerapan E-Government Di Sekretariat Daerah Kabupaten
Semarang (Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
…. lib.unnes.ac.id. http://lib.unnes.ac.id/21679/
Zizek, S. (2020). Pandemic!: Covid-19 Shakes the World. John Wiley & Sons.
66
L
A
M
P
I
R
A
N
67
Jadwal Penginputan pengajuan pelayanan Online
Form pengajuan pelayanan Online
68
Menu Pengecekan Progres pelayanan
Contoh Akta Kelahiran dengan Tanda tangan Electronik(Barcode)
69
Contoh Kartu Keluarga dengan Tanda Tangan Electronik (Barcode)
70
Wawancara dengan Bapak Chaidir, S.STP., M.Si Sekretaris Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Makassar. ( Pada 24 Februari 2021)
Wawancara dengan Kak Dewi Staff/Operator Pelayanan (Pada 23 Februari 2021)
71
Wawancara ke II dengan kak Dewi Staff/Operator Pelayanan (pada 8 maret 2021)
Wawancara dengan Ibu Nurhayani (Masyarakat) Pada 8 Maret 2021)
72
(Wawancara dengan ibu Cindy Operator pelayanan pada tanggal 23 April 2021)
73
Wawancara dengan Ibu Yunita Rahman (Masyarakat) pada tanggal 10 Maret 2021
74
Surat Penelitian :
75
76
77
78
RIWAYAT HIDUP
Bendini, lahir di labose pada tanggal 03 maret 1999. Anak
pertama dari empat bersaudara dari pasangan Hasan dan Hj.
Irawati. Penulis mulai masuk ke jenjang Pendidikan sekolah
dasar pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2010 di SD 229
Waru Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Kemudian
pada tahun sama masuk ke SMP Negeri 1 Malili Kecamatan Malili Kabupaten
Luwu Timur dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama masuk di SMA
Negeri 1 Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dan tamat pada tahun
2016. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas
Muhammadiyah Makassar pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik program Strata satu (S1). Pada tahun 2021 penulis menyelesaikan
studi dengan karya ilmiah yang berjudul “Elemen Sukses Penerapan E-Government
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada era Covid-19 di Kota Makassar”.
Top Related