SKRIPSI
PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Makassar)
SAFIYULLOH
DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2017
SKRIPSI
PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Makassar)
sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
disusun dan diajukan oleh
SAFIYULLOH A31113531
kepada
DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2017
ii
SKRIPSI
PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Makassar)
disusun dan diajukan oleh
SAFIYULLOH A31113531
telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Makassar, 27 September 2017
Pembimbing I
Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA
Pembimbing II
Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si., CANIP 19651127 199103 2 001 NIP 19640609 199203 1 003
Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA NIP 19650925 199002 2 001
iii
SKRIPSI
PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Makassar)
disusun dan diajukan oleh
SAFIYULLOH A31113531
telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 19 Oktober 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
No.
Menyetujui,
Panitia Penguji
Nama Penguji
Jabatan
Tanda Tangan
1.
Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA
Ketua
1………………
2.
Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si., CA
Sekertaris
2………………
3.
Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E, Ak.,M.Soc.Sc.,CA
Anggota
3………………
4.
Dr. Asri Usman, S.E., Ak., M.Si., CA
Anggota
4………………
5.
Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
Anggota
5………………
Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19650925 199002 2 001
iv
PERNYATAAN KEASLIAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
nama : Safiyulloh NIM
: A31113531 departemen/program Studi :
Akuntansi/Strata I
dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul
PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Makassar)
adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).
Makassar, 19 Oktober 2017 Yang membuat pernyataan,
Safiyulloh
v
PRAKATA
Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur kepada Allah
SWT, Tuhan yang maha meliputi segalanya, zat yang menghidupkan
seluruh makhluk hidup dimuka bumi ini, tumbuhan yang dengannya
manusia memperoleh manfaat, tidak ada yang luput dari penglihatan-Nya,
zat pemilik pengetahuan. Bahkan segala puji tidak akan mampu
mendeskripsikan kebesaran-Nya, Maha suci Allah dengan segala firman-
Nya.
Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada
Baginda nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para
sahabtnya yang telah menuntun manusia dari alam kegelapan menuju
alam yang terang benderang yaitu Islam dan iman.
Proses belajar di dunia kampus hingga selesainya skripsi ini adalah
berkat bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin
mengucapkan terima kasih terutama kepada:
1. Kedua orang tua peneliti yaitu, Bapak Sukardi dan Ibu Mutiyah yang
senantiasa mendampingi dan memberikan dukungan moral dan materil
serta do’a kepada peneliti dan tidak lupa juga dukungan dari kedua
saudara-saudara saya yaitu Ainiyah dan Moh. Ulum yang selalu
senantiasa mendukung dan menyemangati peneliti mulai dari kuliah
sampai selesainya skripsi ini. Serta Paman dan Bibik peneliti yaitu
vi
Muzakki dan Suhrotul Aini yang senantiasa membantu peneliti dalam
segala hal baik itu dukungan, moral dan materil yang peneliti tidak bisa
ungkapkan dengan kata-kata.
2. Ibu Darmawati, S.E., Ak., M.Si., CA. yang kemudian pada pertengahan
semester diganti oleh Bapak Dr. Arifuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku
Penasehat Akademik yang selalu membimbing peneliti dalam
perkuliahan dari awal hingga akhir serta selalu memberikan motivasi
dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., Ak., M.Si., CA dan Bapak Yohanis Rura,
S.E., M.SA., Ak., CA, selaku ketua dan sekertaris Departemen
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing I
dan Bapak Dr. H. Arifuddin, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen
pembimbing II yang telah membantu dan menyemangati peneliti demi
kesempurnaan penelitian ini.
5. Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA, Bapak Dr. Asri
Usman, S.E., Ak., M.Si., CA, dan Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E.,
M.Si., Ak., CA, selaku penguji yang telah memberikan masukan dan
saran-saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan
kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
yang telah memberikan ilmunya pada peneliti selama menjalani
perkuliahan.
vii
7. Seluruh staf pegawai Akademik dan Kemahasiswaan Pak Asok, Pak
Ichal, Pak Bur, Pak Masse, Pak Safar, Pak Budi, Pak Tarru, Ibu Susi,
Ibu Ida, Ibu Sari dan semuanya yang peneliti tidak bisa sebutkan satu
persatu.
8. Pihak seluruh SKPD yang ada di Kota Makassar yang telah bersedia
mengizinkan dan membantu peneliti dalam hal penelitian.
9. Teman-teman PHILOS yaitu Hernaldy Pongsapan, Sulis Darmanto,
Aprianus Pongtiku, Angga Kiswanto, Firaman Johariansyah, Andi ST
Haniah Pratiwi, Rizki Inmas Pratiwi, Shanaz Rahcel Behuku, Reni
Kombong yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti serta telah
menjadi sahabat-sahabat terbaik bagi peneliti dalam bangku
perkuliahan.
10. Teman-teman OJK yaitu Ardiansyah Nugraha, Anastasia Matana, dan
Rizki Nahriyati. Teman seperjuangan waktu magang walupun sering
tidak akur, tapi tetap percaya bahwa mereka adalah teman terbaik.
11. Orang yang paling banyak membantu yaitu Ardiansyah Nugraha yang
selalu membantu peneliti memberikan masukan dan saran dalam
pengerjaan skripsi ini serta Anastasia Matana, yang senantiasa mau
menjadi teman berbagi dalam hal keluh kesah dalam penelitian ini
serta yang selalu melihat kekurangan skripsi peneliti sebelum masuk di
dosen pembimbing dan yang paling penting yang selalu meminjamkan
printer saat peneliti membutuhkan, terima kasih banyak.
viii
12. Untuk seluruh teman-teman No Baper Squad: Hernaldy Pongsapan,
Sulis Darmanto, Aprianus Pongtiku, Firman Johariansyah, Daniel Pata
Saung, Andi ST Haniah P, Iin Diartin Budiaman, Syarifah Nuraeini S.
13. Semua teman-teman di BUNG FC: Adit Susanto, Jeanry Rahmatallo,
Anugrah Wijaya, Aprianus Pongtiku, Daniel Pata Saung, Nur Fajar
Indrawan S, Fajar Parajai, Firman Johariansyah, Hernaldy Pongsapan,
Husein Afiat, Juardhy Munda, Angga Kiswanto, Andi Oka Raka Siwa
dan Gregorius Edwianto yang selalu mengisis kekosongan waktu saat
tidak ada lagi beban tugas kuilah
14. Seluruh teman-teman 13ONAFIDE yang telah menjadi teman
seperjuangan dalam perkuliahan ini.
15. Para senior serta junior dan teman-teman di organisasi IMA, dan MDI
yang telah mengajarkan bagaimana berlembaga.
16. Teman-teman KKN Gelombang 93 Desa Manyili Kecamatan Takkalalla
Kabupaten Wajo, Zaldy Eka Putra, Dinul Haq Qayyim Daud, Wa Ode
Nia Fadilah, Hikmawati dan Tiffany Nanda Nartari yang selalu memberi
warna baru bagi peneliti dalam melaksanakan KKN sehingga berjalan
dengan lancar, Salam (Kita Kam Pret !). Serta bagi seluruh keluarga
kepala desa Manyili Bapak Makmur dan Ibu Hamidah beserta stafnya
yang mau menerima kami dengan segala kekurangan yang kami
punya.
17. Serta semua pihak yang telah membantu peneliti dalam perkuliahan
dan penelitian yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Terima
ix
kasih atas segala bentuk dukungan dan bantuannya semoga
senantiasa mendapat berkah dari Allah SWT. Amin
Makassar, 19 Oktober 2017
Peneliti
x
ABSTRAK
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Makassar)
The Effect of Human Resource Competence and the Utilization of Information
Technology on the Quality of Financial Statements at the Regional Government of City Makassar
(Empirical Studies of SKPD Government Makassar City)
Safiyulloh Nirwana Arifuddin
.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dengan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel intervening terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data primer melalui kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah bagian pengelola keuangan dari 26 SKPD Kota Makassar. Variabel dalam penelitian ini adalah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel bebas dan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variable intervening, serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel terikat. Analisis data menggunakan metode statistik analisis regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar.
Kata kunci: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya
Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
This study aimed to determine the effect of the competence of human resources and the use of information technology to the internal control system of government as a intervening variable on the quality of local government financial statements of Makassar. This study uses a quantitative approach, using primary data through questionnaires. Respondents in this study were part of financial management of 26 SKPD Makassar. The variable in this study is the capacity of human resources, use of information technology as an independent variable and the internal control system of government as a intervening variable, as well as the quality of local government financial statements as the dependent variable. Analysis of data using multiple regression analysis statistical method. Hypothesis testing results show that the human resource capacity, utilization of information technology and internal control system of government and a significant positive effect on the quality of the financial statements of Makassar City Government.
Keywords: Quality of Government Financial Statement, Human Resource Competence,
Utilization of Information Technology, Government Internal Control System.
xi
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN SAMPUL............................................................................. i HALAMAN JUDUL ................................................................................ ii HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................. iii HALAMAN PENGESAHAN................................................................... iv HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ................................................ v PRAKATA ............................................................................................. vi ABSTRAK ............................................................................................. x DAFTAR ISI........................................................................................... xi DAFTAR TABEL .................................................................................. xiii DAFTAR GAMBAR ................................................................................. xiv DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................ xv
BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ................................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah............................................................ 8 1.3 Tujuan Penelitian.............................................................. 9 1.4 Kegunaan Penelitian ........................................................ 10 1.4.1 Kegunaan Teoretis .................................................. 10 1.4.2 Kegunaan Praktis .................................................... 10 1.5 Sistematika Penulisan ...................................................... 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................ 13 2.1 Landasan Teori ........................................................................ 13
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)........................... 13
2.1.2 Teori Kepatuhan ..................................................... 15 2.1.3 Laporan Keuangan ................................................ 16 2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ... 16 2.1.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia ....................... 22 2.1.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi .......................... 24 2.1.7 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ................ 25
2.2 Penelitian Terdahulu ....................................................... 27
2.3 Kerangka Pemikiran ........................................................ 31 2.4 Hipotesis Penelitian ........................................................ 32
2.4.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .................................................................. 32
2.4.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .................................................................... 34
2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
xii
Daerah .................................................................... 35 2.4.4 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .................................................................... 36
2.4.5 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ................................................................... 37
BAB III METODE PENELITIAN........................................................... 39
3.1 Rancangan Penelitian ...................................................... 39 3.2 Tempat dan Waktu ........................................................... 39 3.3 Populasi dan Sampel Penelitian ....................................... 39 3.4 Jenis dan Sumber Data .................................................... 40 3.5 Teknik Pengumpulan Data ............................................... 40 3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional .................. 41
3.6.1 Variabel Independen ............................................... 41 3.6.2 Variabel Intervening ................................................ 42
3.6.2.1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ......... 42 3.6.3 Variabel Dependen ................................................. 43
3.6.3.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ............................................................. 43
3.7 Instrumen Penelitian ......................................................... 45 3.7.1 Uji Validitas ............................................................. 46 3.7.2 Uji Reliabilitas ......................................................... 46
3.8 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis ............................. 46 3.8.1 Uji Asumsi Klasik .................................................... 47
3.8.1.1 Uji Normalitas .................................................. 47 3.8.1.2 Uji Multikoliniearitas ......................................... 47 3.8.1.3 Uji Heteroskedastisitas .................................... 48 3.8.1.4 Uji Autokorelasi................................................ 48
3.8.2 Pengujian Hipotesis ................................................ 49
BAB IV HASIL PENELITIAN ................................................................ 50
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ................................... 50 4.1.1 Karakteristik Responden ......................................... 52 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif........................................ 54 4.3 Uji Kualitas Data ................................................................ 57 4.3.1 Uji Validitas ............................................................. 57 4.3.2 Uji Realibilitas ......................................................... 59 4.4 Uji Asumsi Klasik ............................................................... 59 4.4.1 Uji Normalitas Data ................................................. 60 4.4.2 Uji Multikolinearitas ................................................. 61 4.4.3 Uji Heteroskedastisitas ........................................... 62 4.4.4 Uji Autokorelasi ....................................................... 64 4.5 Pengujian Hipotesis ........................................................... 64
xiii
4.6 Pembahasan ..................................................................... 71 4.6.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia
terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah...................................................................... 71 4.6.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi
terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...................................................................... 74
4.6.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...................................................................... 76
4.6.4 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ..... 78
4.6.5 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ..... 80
BAB V PENUTUP................................................................................ 82
5.1 Kesimpulan........................................................................ 83 5.2 Keterbatasan Penelitian .................................................... 83 5.3 Saran Penelitian ................................................................ 83
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 85 LAMPIRAN ............................................................................................ 88
xiv
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ........................................................... 26 Tabel 3.1 Definisi Operasional ............................................................ 31 Tabel 4.1 Distribusi Penyebaran Kuesioner ........................................ 50 Tabel 4.2 Tingkat Pengembalian Kuesioner ....................................... 52 Tabel 4.3 Ikhtisar Kategori Responden ............................................... 52 Tabel 4.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Jawaban Responden ....... 56 Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas ................................................................ 58 Tabel 4.6 Hasil Uji Realibilitas............................................................. 59 Tabel 4.7 One-Sample Kolmogrov – Smimov ..................................... 60 Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas .................................................... 62 Tabel 4.9 Tabel Hasil Uji Autokorelasi .................................................. 64 Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis Tahap 1 ................................................. 65 Tabel 4.11 Hasil Uji Hipotesis Tahap 2 ................................................. 66 Tabel 4.12 Hasil Pengujian Hipotesis.................................................... 70 Tabel 4.13 Analisis Pengaruh ............................................................... 71
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ......................................................... 31 Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas P-Plot ............................................... 61 Gambar 4.2 Scatterplot ........................................................................ 63 Gambar 4.3 Analisis Jalur (Path Analysis) ........................................... 65
xvi
DAFTAR LAMPIRAN
Biodata................................................................................................... 89 Kuesioner Penelitian .............................................................................. 90 Hasil Uji Kualitas Data ........................................................................... 97
xvii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam konteks pemerintah daerah, peraturan pemerintah tentang
pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan bahwa keuangan daerah agar
dikelolah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,
ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Terkait pertanggung
jawaban pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan
laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan disampaikan
kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.
Tuntutan terhadap sektor publik, mewajibkan lembaga-lembaga publik
khususnya pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang
berkualitas. Transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud apabila Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah memenuhi beberapa karakteristik
kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni relevan, andal, dapat
dibandingkan, dan dapat dipahami.
Laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki
haruslah memiliki keempat karakteristik kualitatif diatas sebagai prasyarat normatif
yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi
tujuannya. Kualitas laporan keuangan yang baik akan meningkatkan kualitas
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Para pengguna laporan
1
2
keuangan yakin dalam mengambil keputusan karena didasarkan pada informasi
yang telah dipersiapkan dengan baik, disetujui, diaudit secara transparan, dapat
dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Kualitas laporan keuangan adalah
sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang benar dan jujur.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagai dasar
pengelolaan teknis keuangan daerah mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 memberikan masa transisi untuk perubahan
dari cash basis ke accrual basis dalam waktu 5 tahun (sampai tahun 2008).
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterapkan saat ini harus sesuai
dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005, yaitu menggunakan
basis modifikasian kas menuju akrual. Basis ini mengharuskan penyajian akun
aset, kewajiban dan ekuitas dengan basis akrual, sedangkan akun pendapatan,
belanja dan pembiayaan menggunakan basis kas.
Untuk menegakkan akuntabilitas finansial khususnya di daerah,
pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan
kepada stakeholder. Governmental Accounting Standards Board (1999) dalam
Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan
bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang
didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan
atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.
Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan
yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan
keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para
pemakai sama dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai
(Suwardjono, 2005). Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami
3
dan digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai
informasi tersebut.
Berbicara mengenai pelaporan keuangan dan nilai informasi yang
terkandung dalam laporan keuangan pemerintah akan menimbulkan pertanyaan
apakah pelaporan keuangan pemerintah selama ini sudah memenuhi kriteria
kualitas informasi yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan?
Apakah laporan keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (UU No. 17
Tahun 2003) telah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami?
Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka
dibutuhkan kompetensi sumber daya manusia yang mendukung yang mempunyai
Kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi/kelembagaan, maupun
sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai
tujuannya secara efektif dan efisien. Penelitian mengenai sumber daya manusia
yang ada di instansi pemerintah pernah dilakukan oleh Dinata (2004), dalam
penelitiannya menemukan bukti empiris bahwa secara garis besar sumber daya
manusia yang ada di instansi pemerintahan belum sepenuhnya dinyatakan siap
atas berlakunya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Penelitian Alimbudiono
dan Fidelis (2004) memberikan temuan empiris bahwa pegawai berlatar
pendidikan akuntansi di subbagian akuntansi Pemerintah masih minim, job
description-nya belum jelas, dan pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi
akuntansi berjalan dengan baik belum dilaksanakan. Temuan-temuan tersebut
menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang ada di instansi
pemerintahan masih belum memadai. Kapasitas sumber daya manusia yang
masih minim ini mungkin memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
4
pemerintah. Sebagai wujud dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, sumber
daya manusia merupakan elemen dari organisasi yang memiliki peran sangat
penting. Sehingga harus dapat dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya
manusia tersebut dapat dijalankan sebaik mungkin guna membantu upaya
pencapaian yang dimaksud oleh organisasi bersangkutan.
Menurut Yosefrinaldi (2013), dalam pengelolaan keuangan daerah yang
baik, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya
manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan
akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai
pengalaman dibidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi,
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami
logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah
Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak
pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan
dengan standar yang ditetapkan pemerintah.
Selain kompetensi sumber daya manusia, yang dapat mempengaruhi
kualitas laporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi.
Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar
biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi
keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan
kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang
semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan
kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah (Sugijanto, 2002). Untuk itu
Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan
5
mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah
kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan
pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.
Menurut Wilkinson et al. (2000) suatu teknologi informasi terdiri dari
perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan. Walaupun
secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu
teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan
laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya
pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan multiprocessing (Wahana Komputer,
2003), namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih
jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara
maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal.
Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi
perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi
sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang
mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah
belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin
juga memiliki pengaruh terhadap keterandalan dan kualitas laporan keuangan
pemerintah.
Hal lain yang berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan
pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengendalian
intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki fungsi untuk memberikan
6
keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses
akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Sehingga
penerapan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas,
objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit
laporan keuangan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 2008 Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari beberapa unsur, diantaranya:
(1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian resiko, (3) kegiatan pengendalian, (4)
informasi dan komunikasi, (5) pemantauan pengendalian intern. Dalam PP 60
tahun 2008, seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah dilaksanakan secara efektif dan
efisien dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik disebut dengan
Pengawasan Intern.
Pengawasan dalam sistem pengendalian internal diarahkan antara lain
untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi
organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan
perundangundangan. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus (series of actions and
on going basis). Disamping itu, diperlukan perubahan pola pikir (mind set) Aparat
Pengawas Internal Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (early warning)
terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi,
kolusi, dan nepotisme (Armando, 2013).
7
Sistem pengendalain intern pemerintah memidiasi kompetensi sumber
daya manusia dan teknologi informasi secara tidak langsung terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya tingakat variasi kompetensi sumber
daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dengan adanya sistem
pengendalian intern pemerintah dapat semakin meningkatkan kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dijelaskan karena dengan kompetensi
sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi maka kesalahan
dalam hal pencatatan atau penilaian aset dapat terdeteksi sejak awal periode
akuntansi sehingga dapat meminimalisir kekeliruan pencatatan, penyimpangan
maupun faktor ketidakpatuhan terhadap peraturan.
Efektifitas sistem pengendalian intern pemerintah menjadi tanggungjawab
managemen dan merupakan aspek fundamental untuk keberhasilan pengelolaan
keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Tingkat efektifitas sistem
pengendalian intern pemerintah diukur berdasarkan lima kategori yang ditetapkan
dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 ayat 3 yang menyebutkan bahwa,
pengendalian intern sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 sekurangkurangnya
memenuhi lima kriteria sebagai berikut. Terciptanya lingkungan pengendalian
yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, terselenggarakan aktivitas
pengendalian, terselenggarakanya sistem informasi dan komunikasi, dan
terselenggarakannya kegiatan pemantauan. Berdasarkan aturan tersebut, maka
penerapan sistem pengendalian intern pemerintah merupakan tanggungjawab
manajemen yang akan berdampak baik/buruk terhadap peningkatan kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu efektifitas penerapan
sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah daerah sangat
mendukung upaya peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah. Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008, yang menyatakan
8
bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan
Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) saja, tetapi juga dari sistem pengendalian
internnya.
Arfianti (2011) menyebutkan bahwa, selain kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) yang belum maksimal, Badan Pemeriksaan Keuangan
juga menemukan adanya kasus dugaan korupsi. Pada pemeriksaan semester II
tahun 2008, ada 11 dugaan tindak pidana yang dilaporkan ke KPK, 6 diantaranya
terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Disamping itu, sekitar 683
objek pemeriksaan yang diperiksa oleh BPK, hampir separuhnya didominasi oleh
pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan penyampaian
LKPD dari waktu yang telah ditentukan. Adapun LKPD yang terlambat berjumlah
191 dari total 469 pemerintaha daerah. Dengan demikian hanya 275 pemerintah
daerah yang menyerahkan LKPD secara tepat waktu.
Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (studi empiris pada SKPD Pemerintah Kota Makassar)”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka
masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
9
3. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem
pengendalian intern pemerintah ?
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem
penegndalian intern pemerintah ?
1.3 Tujan Penelitian
Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan
di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.
1. Untuk mengetahui apakah kompetensi sumber daya manusia
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern pemerintah
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
4. Untuk mengetahui apakah kompetensi sumber daya manusia
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
melalui sistem pengendalian intern pemerintah
5. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
melalui sistem pengendalian intern pemerintah
10
1.4 Kegunaan Peneitian
1.4.1 kegunaan Teoretis
Adapun kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah untuk memberikan
sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan
dapat memperluas pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu
akuntansi sektor publik serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian
selanjutnya.
1.4.2 Kegunaan Praktis
Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagi
pihak seperti:
1. Penulis / Peneliti
Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah wawasan dan
meningkatkan pemahaman mengenai akuntansi sektor publik khususnya
tentang kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi
dan sistem pengendalian intern pemerintah yang berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Pemerintah Daerah/Kota
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pihak
pemerintah daerah/kota dalam mengevalusi bagaimana pelaporan
keuangan pemerintah daerah/kota saat ini dan hasil penelitian ini
merupakan masukan untuk dijadikan bahan strategi dalam rangka
menciptakan dan mempertahankan kualitas keuangan pemerintah yang
sehat.
11
3. Pihak Lain
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi ataupun sebagai
bahan referensi untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah
yang sama yaitu tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
1.5 Sistematika Penulisan
Penyajian dan pembahasan dalam penelitian ini diuraikan dalam lima bab
dengan pembahasan yang tersistematis untuk memudahkan pembaca agar lebih
mudah memahami penelitian ini. Sistematika penulisan memberikan gambaran
masing-masing bab sebagai berikut.
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika
penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi tentang kajian teori yang diperlukan dalam menunjang
penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang
telah dirumuskan dalam penelitian ini.
BAB III METODE PENELITIAN
Dalam bab ini meliputi rancangan penelitian, tempat penelitian, populasi dan
sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel
penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, teknik analisis data
dan uji hipotesis.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
12
Pada bab ini berisi hasil penelitian mengenai kompetensi sumber daya
manusia dan penggunaan teknoogi informasi dengan variabel intervening
sistem pengendalian intern pemerintah yang mempengaruhi kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi tentang simpulan akhir dari hasil penelitian dan saran-saran
yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak–pihak yang terkait.
BAB ll
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori keagenan (agency theory) merupakan salah satu cara untuk lebih
memahami ekonomi informasi dengan memperluas satu individu menjadi dua
individu yaitu agen dan principal. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan
hubungan keagenan sebagai berikut, “agency relationship as a contract under
which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to
perform some service on their behalf which involves delegating some decision
making authority to the agent”.
Artinya, hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang
atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa
atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat
keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah
yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang
bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak
sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik
keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.
Laporan akuntansi berupa laporan keuangan memang dimaksudkan untuk
digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan sendiri. Namun
yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para
pengguna eksternal. Informasi akuntansi ini penting bagi pengguna eksternal
13
14
terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar
ketidakpastiannya.
Para pengguna internal (para manajemen) memiliki kontak langsung
dengan entitas atau perusahaannya dan mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan
yang terjadi sehingga tingkat ketergantungannya terhadap informasi akuntansi
tidak sebesar pengguna eksternal. Sehingga untuk mengurangi asimetri informasi
dan mencegah terjadinya konflik keagenan, sudah menjadi kewajiban bagi pihak
manajemen untuk melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu.
Jensen dan Meckling (1976) juga menyatakan bahwa terdapat tiga unsur
yang dapat membatasi perilaku menyimpang yang dilakukan oleh agen. Unsur-
unsur tersebut adalah bekerjanya pasar tenaga manajerial, bekerjanya pasar
modal dan bekerjanya pasar bagi keinginan menguasai dan memiliki kepentingan
perusahaan (market for corporate control). Agen bisa tidak mempunyai masa
depan bila kinerjanya buruk sehingga diberhentikan oleh pemegang saham. Pasar
tenaga manajerial akan menghapus kesempatan agen yang tidak mempunyai
kinerja baik dan berperilaku menyimpang dari keinginan pemegang saham
perusahaan yang dikelola oleh agen. Bekerjanya pasar modal secara efisien bisa
menjadi cermin kinerja manajer dari harga saham perusahaannya. Bekerjanya
market for corporate control bisa menghambat tindakan menguntungkan diri
pengelola sendiri, dalam hal menghentikan pengelola dari jabatannya jika
perusahaan yang dikelolanya mempunyai kinerja rendah yang memungkinkan
pemegang saham baru menggantinya dengan pengelola (agent) lain setelah
perusahaan diambil alih.
Pada teori keagenan (agency theory), akuntabilitas publik dapat dimaknai
dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala
15
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi
amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut (Haryanto et al, 2007 dalam Rosalin, 2011).
2.1.2 Teori Kepatuhan
Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa
Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan
dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada
ajaran dan aturan.
Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang
psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses
sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut
Tyler dalam Septiani (2005) terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi
mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif.
Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh
kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam
tangible, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif
normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan
berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.
Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai
dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui
moralitas personal (normative commitment through morality) berarti mematuhi
hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan
komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimaty)
berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak
untuk mendikte perilaku.
16
2.1.3 Laporan Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia (2012) dalam Standar Akuntansi Keuangan,
menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan
keuangan yang lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan
posisi keuangan, dan catatan laporan lain serta materi penjelasan yang
merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa laporan keuangan
pemerintah disajikan berdasarkan basis akrual, maka dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
diatur mengenai unsur laporan keuangan pemerintah berbasis akrual, yang terdiri
atas Laporan Pelaksanaan Anggaran (terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih), Laporan Finansial (terdiri dari Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas), serta
Catatan atas Laporan Keuangan.
2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik
kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan
dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat
karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar
laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
1. Relevan, laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat
didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu
17
mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, memprediksi masa
depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Relevan memiliki
unsur-unsur sebagai berikut.
a. Manfaatan umpan balik (feedback value)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau
mengoreks ekspektasi mereka dimasa lalu.
b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang
akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
c. Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan
berguna dalam pengambilan keputusan.
d. Lengkap
Informasi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin,
mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi
pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.
2. Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur,
serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memnuhi karakteristik berikut.
a. Penyajian jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa
lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat
diharapkan untuk disajikan.
18
b. Dapat diverifikasi (verifiability)
Informasi yang disajikan harus dapat diuji, dan jika dilakukan pengujian
lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, maka hasilnya tetap
menunjukkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda.
c. Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada
kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan, Informasi laporan keuangan akan lebih berguna jika
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau
laporan keuangan pada entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat
dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat
dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun
ke tahun. Perbandingkan eksternal dapat dilakukan bila entitas yang
diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
4. Dapat dipahami, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat
dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang
disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.
McDaniel et. al (2002), menyatakan untuk menilai kualitas laporan
keuangan menggunakan tiga karakteristik yaitu relevance, reliability dan
comparibility. Ferdy van Beest, et. al (2009) menulis artikel dengan judul Quality of
Financial Reporting: measuring qualitative characteristics. Dalam artikel
dinyatakan mereka membangun sebuah alat ukur komprehensif untuk menilai
kualitas pelaporan keuangan dalam hal karakteristik kualitatif yang mendasar
(misalnya relevan) dan meningkatkan karakteristik kualitatif (understandability,
comparability, dan verifiability) seperti yang didefinisikan dalam Kerangka
Konseptual untuk Pelaporan Keuangan dari FASB (2008)
19
Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan
eksternal. Bentuk laporan keuangan sektor publik pada dasarnya dapat diadaptasi
dari laporan keuangan pada sektor swasta yang disesuaikan dengan sifat dan
karakteristik sektor publik serta mengakomodasi kebutuhan laporan keuangan
sektor publik. Namun, laporan keuangan sektor publik tidak dapat begitu saja
dipersamakan dengan laporan keuangan sektor swasta baik format maupun
elemennya. Hal ini disebabkan organisasi sektor publik memiliki batasan-batasan
berupa pertimbangan non moneter, seperti pertimbangan sosial dan politik.
Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu bentuk
pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh
suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan
standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat
dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan
dengan laporan keuangan entitas yang lain.
Menurut Bastian (2002:7) laporan keuangan pemerintah daerah
merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah
yang mempresentsaikan secara terstruktur posisi keuangan dari transaksi yang
dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah menyebutkan laporan
keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi
yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
Laporan keuangan pemerintah daerah disusun oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD). Proses penyusunan LKPD paling lambat tiga bulan
setelah berakhirnya tahun anggaran bersangkutan. LKPD disusun dalam rangka
memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Penyusunan dan penyajian
LKPD dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang
20
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyajian LKPD dilampiri dengan ikhtisar
realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD atau perusahaan daerah. LKPD
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan
pemeriksaan. LKPD yang telah diaudit BPK, selanjutnya laporan auditnya
disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dengan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
terdapat 4 (empat) komponen laporan keuangan yang harus disajikan setiap
Pemerintah Daerah dalam pelaporan keuangannya, yakni :
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah,
yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam
satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan
realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan.
2. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset adalah sumber
ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa
depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat,
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan
yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan
sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
21
pemerintah. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
3. Laaporan Arus Kas
Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas
operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non
anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan
saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang
mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran
kas. yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.
a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara
Umum Negara/Daerah.
b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara
Umum Negara/Daerah
4. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari
angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan
Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang
kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi
lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk
menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas
Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal
sebagai berikut.
a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan
Entitas Akuntansi.
22
b. Menyajikan informasi Tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan dan
Ekonomi Makro.
c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun
pelaporanm berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian target.
d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan
pada lembar laporan keuangan.
f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar mukam
laporan keuangan.
g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
2.1.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau
individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan
fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan
efisien. Kompetensi harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja,
untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes).
Pemerintah daerah sangat membutuhkan sumber daya manusia yang professional
dengan wawasan yang luas, memiliki kompetensi dibidangnya dan memiliki jiwa
berkompetensi yang sportif. Sumber daya manusia yang professional akan
mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaannya secara tuntas, berdasarkan tugas
23
pokok dan fungsinya. Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten
dalam bidang akuntansi (keuangan) menjadi penyangga utama untuk dapat
tersusun laporan keuangan yang berkualitas.
Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk
menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu
fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi
sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam
deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas
dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut
tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat
dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan
dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.
Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki
keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk
melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Menurut beberapa pakar,
kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang
tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang
cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan
bahan, waktu, dan tenaga. Skill adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk
melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan
pengalaman. Skill seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam
melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu
peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis.
24
2.1.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi
Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan
teknologi telekomunikasi (Kadir dan Triwahwuni, 2013:2). Teknologi komputer
adalah teknologi yang berhubungan dengan komputer, termasuk peralatan-
peralatan yang berhubungan dengan komputer seperti printer, pembaca sidik jari,
bahkan CD ROM, sedangkan teknologi telekomunikasi adalah teknologi yang
berhubungan dengan komunikasi jarak jauh (Kadir dan Triwahwuni, 2013:3).
Menurut Darmawan (2014:16), secara sederhana teknologi informasi
dapat dikatakan sebagai ilmu yang diperlukan untuk mengelola informasi agar
informasi tersebut dapat dicari dengan mudah dan akurat. Isi dari ilmu tersebut
merupakan teknik-teknik dan prosedur untuk menyimpan informasi secara efisien
dan efektif. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti
terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan
teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan
menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu
mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun
jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan
pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit
kerja. Sistem informasi akuntansi berbasis komputer bertujuan untuk
memperlancar arus informasi dan untuk memberikan kemudahan bagi para
pengelola keuangan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan,
tepat waktu, lengkap dan dapat dipahami.
25
2.1.7 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan. SPI merupakan kegiatan pengendalian terutama atas
pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan
kelengkapan informasi.
Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat
membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah
untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian resiko
(PP 60 tahun 2008). Mahmudi (2010) menyebutkan, komponen penting yang
terkait dengan sistem pengendalian intern khususnya kegiatan pengendalian
antara lain :
1. Sistem dan Prosedur Akuntansi
Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian
tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi
tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah
meliputi :
a. Sistem dan prosedur penerimaan kas
b. Sistem dan prosedur pengeluaran kas
c. Sistem dan prosedur akuntansi selain kas
d. Sistem dan prosedur akuntansi aset
26
2. Otorisasi
Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat penting karena
tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat berisiko untuk
terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau
pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di
pemerintah daerah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam
memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa
otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan,
atau kalaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut
dikategorikan tidak sah dan ilegal.
3. Formulir, dokumen, dan catatan
Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan
bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah,
transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan
formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam
proses audit keuangan.
4. Pemisahan tugas
Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi harus
dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh
satu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pemegang
uang dengan pencatat uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan
tugas secara tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang
jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi.
Menurut Wilkinson et al. , (2000) sub komponen dari aktivitas pengendalian
yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah a) perancangan yang
memadai dan penggunaan dokumen-dokumen dan catatancatatan bernomor, (b)
27
pemisahan tugas, (c) otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi, (d)
pemeriksaan independen atas kinerja, dan (e) penilaian yang tepat atas jumlah
yang dicatat.
2.2 Penelitian Terdahulu
Penelitian tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sudah
dilakukan oleh beberapa peneliti. Tabel dibawah ini merupakan ringkasan dari
penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut.
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
No Peneliti Judul Variabel Hasil
1 Desi Indriasari (2008)
Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang Dan Kabupaten Ogan Ilir)
Variabel indipenden: a. Kapasitas SDM b. Teknologi
Informasi c. Pengendalian
intern akuntansi
Variabel dependen:
a. Pelaporan keuangan pemerintah daerah
Kapasitas SDM, teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2 Celviana dan Rahmawati (2010)
Pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi (studi empiris di pemda Subosukawonosraten)
Variabel independen: a. Kompetensi
SDM b. Teknologi
informasi
Variabel Intervening: a. Sistem
Pengendalian intern akuntansi
Variabel dependen:
a. Keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM dan teknologi informasi melalui variabel intervening sistem pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan
28
Lanjutan Tabel 2.1
keuangan pemerintah daerah
pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3 Imelda Latjandu, Litnje Kalangi, Janje J. Tinangon (2011)
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud
Variabel independen: a. Komitmen
organisasi b. Kompetensi
SDM c. Penggunaan
teknologi informasi
d. Efektivitas pengendalian internal kontrol
Variabel dependen: a. Kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komitmen organisasi, Kompetensi SDM, Penggunaan teknologi informasi dan Efektivitas pengendalian internal kontrol berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
4 Harfan (2012)
Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi dan Keahlian Pemakai Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi.
Variabel independen: a. Penggunaan
teknologi informasi
b. Keahlian pemakai
Variabel dependen: a. Kualitas
informasi akuntansi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan keahlian pemakai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi..
Yudianta, I Gede Agus & Erawati, Ni Made Adi. (2012)
Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Fakultas Ekonomi. Universitas Udayana. Bali.
Variabel independen: a. Sumber Daya
Manusia b. Teknologi
Informasi c. Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
Variabel dependen:
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan
29
a. Kualitas Laporan Keuangan.
terhadap kualitas laporan keuangan.
Zuliarti. (2012)
Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus. Skripsi. Universitas Muria Kudus
Variabel independen: a. Kapasitas SDM b. Pemanfaatan
Teknologi Informasi
c. Pengendalian Intern Akuntansi
Variabel dependen: a. Informasi
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan Teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap nilai Informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah
5 Yosefrinaldi (2013)
Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (studi empiris pada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah se-sumatra barat)
Variabel independen: a. Kompetensi
SDM b. Teknologi
Informasi
Variabel Intervening: a. Sistem
Pengendalian internal pemerintah
Variabel dependen:
a. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Ariesta, Fadila (2013)
Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan
Variabel independen: d. Kompetensi
SDM e. Teknologi
Informasi f. Pengendalian
Itern Akuntansi
Variabel dependen: a. Nilai Informasi
Pelaporan
Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan sistem pengendalian intern Akuntansi berpengaruh positif
Lanjutan Tabel 2.1
30
Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat). Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
Keuangan Pemerintah Daerah
terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah
Delanno, Galuh Fajar & Deviani (2013)
Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Variabel indepanden: a. Kapasitas
sumber daya manusia
b. Pemanfaatan TI
c. Pengawasan Keuangan
Variabel dependen: a. Nilai Informasi
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan TI dan pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
6 Akhmad Syarifudin (2014)
Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen)
Variabel independen: a. Kompetensi
SDM b. Peran audit
intern
Variabel Intervening: a. Sistem
Pengendalian internal pemerintah
Variabel dependen:
a. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM, peran audit intern melalui variabel intervening sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
7 Sudiarianti dan Ni Made (2015)
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah serta
Variabel indepanden: d. Kompetensi
sumber daya manusia
e. Pengendalian intern pemerintah dan standart akuntansi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya musia dan pengendalian intern pemerintah dan
31
Lanjutan Tabel 2.1
Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
Variabel dependen:
a. Kualitas laporan keuangan pemerintah
standart akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
8 David Paul Elia Saerang, Sintike Mentari Modo dan Agus Tony Poputra (2016)
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada SKPD pemerintah kabupaten kepulauan Talaud)
Variabel indepanden: a. Internal Kontrol b. Pemahaman
Regulasi c. Kapasitas SDM d. Penggunaan
Teknologi informasi
e. Komitmen organisasi
Variabel dependen:
a. Kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
Internal kontrol, pemahaman terhadap regulasi, kapasitas sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi berprngaruh positif terhadap Kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah
Sumber : Data Sekunder, diolah dan diringkas
2.3 Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang hal-hal yang
mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah . Adapun variabel
yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak empat variabel yaitu dua variabel
independen (bebas), satu variabel intervening (penguat) dan satu variabel
dependen (terikat). Variabel independen yang digunakan yaitu: kompetensi
sumber daya manusia (X1), dan teknologi informasi (X2), sedangkan variabel
intervening yang digunakan yaitu sistem pengendalian intern pemerintah (Y1), dan
variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y2). Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :
32
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Kompetensi
Sumber Daya
Manusia
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
Kualitas Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
Sumber: Data primer yang diolah (2017)
2.4 Hipotesis Penelitian
2.4.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sumber daya manusia adalah seseorang atau individu yang mempunyai
tanggungjawab untuk melaksanakan tugas. Kemampuan sumber daya manusia
sangat berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah dengan hasil laporan yang berkualitas. Sumber daya manusia yang
berkaitan langsung dengan sistem akan dituntut untuk memiliki keahlian akuntansi
yang cukup memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan
menambah keahlian dibidang akuntansi. Apabila sumber daya manusia yang
melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki keahlian dibidangnya, maka akan
menimbulkan hambatan dalam proses pelaksanan fungsi akuntansi. Kegagalan
yang dialami oleh sumber daya manusia dalam memahami serta menerapkan ilmu
akuntansi akan memiliki dampak pada laporan keuangan, seperti adanya
kekeliruan laporan yang dibuat dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah,
sehingga kualitasnya menjadi buruk. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan
33
sumber daya manusia yang baik, akan meningkatkan kualitas laporan keuangan
pemerintah yang dihasilkan.
Berdasarkan teori keagenan (agency theory) dimana kompetensi sumber
daya manusia dalam hal ini adalah berkaitan dengan pihak agen yang merupakan
pihak pembuat laporan keuangan, haruslah memiliki kompetensi yang sesuai
dengan yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan, seperti telah
mengerti peran dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan, menjalankan tugas
sesuai dengan fungsi akuntansi yang semestinya, mendapatkan pelatihan dalam
penyusunan dan pembuatan laporan keuangan dan jika perlu sudah
berpengalaman dalam bidang akuntansi sehingga dapat dengan mudah dalam
pembuatan laporan keuangan yang berkualitas.
Hasil penelitian yang mendukung tentang pengaruh kapasitas sumber
daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Yudianta &
Erawati (2012) dengan hasil kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif
terhadap kualitas informasi akuntansi. Yosefrinaldi (2013) menemukan hasil
bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ariesta (2013), hasil penelitiannya
mengungkapkan bahwa kapsitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan
terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan. Delanno & Deviani (2013), hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh
signifikan positif terhadap nilai pelaporan keuangan daerah. Semakin baik
kapasitas sumber daya manusia, maka semakin baik pula kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan teori di atas dan penelitian sebelumnya maka hipotesis
penelitian ini adalah :
34
H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2.4.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut teori keagenan (agency theory) dalam hal pemanfaatn teknologi
informasi pihak agen sebagai pengelola keuangan haruslah bisa dan paham
menggunakan sistem komputer, sehinnga mempermudah dalam pengelolaan data
transaksi keuangan sehingga laporan yang dihasilkan dan disajikan dalam sisitem
informasi terstruktur dan lebih cepat dan akurat.
Pemanfaatan teknologi informasi sanagat berpengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah karena teknologi informasi dipandang
sangat membantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
Pemerintah daerah dengan bantuan alat untuk mendukung terlaksananya
kegiatan atau pekerjaan seperti adanya perangkat keras komputer dan perangkat
lunak sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan lebih efisien dan lebih tepat waktu
dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (Imelda Latjandu, Litnje
Kalangi, Janje J. Tinangon (2011)), sedangkan menurut Donnelly (1994)
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data memiliki keunggulan
dari sisi kecepataan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas
dan tepat waktu. Berdasarkan hasil penelitian Winidyaningrum & Rahmawati
(2010), pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap
keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Zuliarti (2012),
pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap
keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Hal ini didukung oleh
penelitian Yosefrinaldi (2013) dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa
35
pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan teori di atas dan penelitian sebelumnya maka hipotesis
penelitian ini adalah :
H2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan teori kepatuhan semakin tinggi tingkat pengendalian yang
diterapkan dalam suatu entitas maka semakin rendah pula penyimpangan yang
terjadi, dan begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat penegndalian yang
diterapkan dalam suatu entitas maka semakin tinggin pula tingkat penyimapangan
yang terjadi.
Pengendalian intern adalah suatu tindakan pimpinan dan jajarannya untuk
memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, andal, pengamanan asset,
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2010).
Menurut Ariesta (2013), hasil evaluasi pemeriksaan oleh Badan
Pemeriksaan Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa masih terdapat Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini Tidak Wajar dan
memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan.
Menurut Yudianta & Erawati (2012) pengendalian intern akuntansi
berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Hal ini didukung dengan
hasil penelitian Zuliarti (2012) bahwa, pengendalian intern akuntansi berpengaruh
36
positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Delanno & Deviani
(2013), dengan hasil bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh
signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuanngan daerah. Penelitian
Yosefrinaldi (2013) menemukan hasil bahwa, sistem pengendalian intern
pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah.
Berdasarkan teori di atas dan penelitian sebelumnya maka hipotesis
penelitian ini adalah :
H3: Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2.4.4 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan teori kepatuhan yaitu seorang individu cenderung mematuhi
hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal
mereka. Apabila sumber daya manusia dalam hal ini mematuhi dan memerapkan
sistem pengendalin intern pemerintah dengan baik, maka dapat meningkatkan
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena efektivitas sistem
pengendalian intern pemerintah menjadi tanggung jawab sumber daya manuisa
dalam hal ini mamanjemen yang merupakan aspek fudamental untuk keberhasilan
peneglolaan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel.
Akhmad Syarifudin (2014) menyatakan dalam penelitiannya bahwa
kompetensi sumber daya manusia melalui sistem pengendalian intern pemerintah
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah. Artinya tingkat variasi kompetensi sumber daya manusia dengan adanya
penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dapat semakin meningkatkan
37
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat di jelaskan karena
dengan kompetensi sumber daya manusia dengan dan penerapan sistem
pengendalian intern pemerintah maka kesalahan dalam hal pencatatan atau
penilaian aset dapat terdeteksi sejak awal periode akuntansi sehingga dapat
meminimalisir kekeliruan pencatatan, penyimpangan maupun faktor ketidak
patuhan terhadap peraturan. Hasil penelitian Irwan (2011) yang menyatakan
bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh penerapan
sistem pengendalain intern pemerintah, Kompetensi sumber daya manusia.
Kemudian hasil penelitian Yosefrinaldi (2013) juga sejalan dengan penelitian ini
yang menyatakan, bahwa sistem pengendalain intern pemerintah berpengaruh
signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan teori di atas dan penelitian sebelumnya maka hipotesis
penelitian ini adalah :
H4: Kompetensi sumber daya manusia melalui sistem pengendalain intern
pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah
2.4.5 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan teori kepatuhan semakin tinggi tingkat pengendalian yang
diterapkan dalam penggunaan teknologi suatu entitas maka semakin rendah pula
penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan teknologi dalam entitas tersebut,
dan begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat penegndalian yang diterapkan
dalam penggunaan teknologi suatu entitas maka semakin tinggin pula tingkat
penyimapangan yang terjadi.
38
Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang terkomputerisasi
dapat menunjang pengendalian lebih efektif dan efisien, karena semua SPO dapat
terkendali lebih mudah dan kemungkinan besar untuk terjadinya kecurangan
sangat kecil sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuanagan
pemerintah daerah (Yosefrinaldi (2013).
Berdasarkan penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah :
H5: Teknologi informasi melalui sistem pengendalian intern pemerintah
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah.
BAB III METODE
PENELITIAN
3.1 Rancangan Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
kuantitatif yang memiliki tingkat eksplanasi asosiatif yaitu penelitian yang
didasarkan pada banyaknya objek yang diteliti yang didesain secara spesifik untuk
mengetahui objek tertentu atau benar-benar fokus pada sampel yang telah
ditentukan, sedangkan Pengumpulan data akan dilakukan melalui survai
kuesioner yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti terhadap bagian
akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD). SKPD ini meliputi dinas, badan, kantor, dan bagian. Peneliti juga
melakukan tanya jawab (wawancara) kepada responden yang bersedia
diwawancarai mengenai kondisi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan
pengendalian intern akuntansi yang ada di satuan kerja responden.
3.2 Tempat dan Waktu
Lokasi penelitian ini yaitu di seluruh SKPD yang terdapat di Kota Makassar.
Peneliti memilih SKPD Kota Makassar karena peneliti ingin mengetahui seberapa
besar dan signifikannya pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan
teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Penelitian ini berlangsung selama satu bulan.
3.3 Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pengelola keuangan
dari 54 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar. Sedangkan
39
40
pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Dengan kriteria
responden adalah pegawai yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang
terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
3.4 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Data
primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti
dari sumber datanya. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung
dari pegawai yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang terdiri dari PPTK,
PPK, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran yang berada di
masing-masing SKPD di Kota Makassar.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan kuesioner. Pengiriman kuisioner dilakukan dengan cara langsung,
pertimbangan yang mendasari dilakukannya survey lapangan adalah rendahnya
respon dari sampel dalam penelitian ini dalam memberikan jawaban jika dilakukan
mail survey. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert lima
angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk
sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut.
Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
Angka 3 = Netral (N)
Angka 4 = Setuju (S)
Angka 5 = Sangat Setuju (SS)
41
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya
manusia dan pemanfaatan teknologi informasi melauli sistem penegndalian intern
pemerintah. Penelitian ini menggunakan variabel independen (X) yaitu variabel
kompetensi sumber daya manusia (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2),
sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel intervening, serta kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen (Y).
3.6.1 Variabel Independen
Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel
dependen. Pada penelitian ini variabel independen berjumlah dua dengan rincian
sebagai berikut.
1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)
Sumber daya manusia adalah penyangga untuk dapat mencapai
tujuan dari organisasi. Kompetensi sumber daya manusia dalam suatu
organisasi atau lembaga dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan
efektivitas serta efisiensi kinerja yang menghasilkan outcomes. Indikator
variabel kompetensi sumber daya manusia dilihat dari Pendidikan,
Tanggungjawab, Pelatihan, dan Pengalaman. Variabel Kompetensi
Sumber Daya Manusia diukur dengan instrumen penelitian Ariesta (2013)
yang telah dimodifikasi kalimat pernyataannya dan menambah beberapa
pernyataan dari instrumen yang pernah digunakan oleh Yosefrinaldi
(2013).
42
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)
Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan
data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara
elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar
pelayanan publik dapat diakses dengan mudah. Indikator variabel
pemanfaatan teknologi informasi dilihat dari penggunaan komputer dan
jaringan internet. Variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan
instrumen penelitian Ariesta (2013) yang telah dimodifikasi kalimat
pernyataanya.
3.6.2 Variabel Intervening
Menurut Sugiyono (2012:39) variabel intervening adalah variabel yang
secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan
variable dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati
dan diukur.
Menurut Uma Sakaran (2013:124) variabel intervening adalah variabel yang
mengemuka antara waktu variabel bebas mulai bekerja mempengaruhi variabel
terikat dan waktu pengaruh variabel bebas terasa variabel terikat.
3.6.2.1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (M)
.Pengendalian intern adalah suatu proses untuk memberikan arahan dan
pengawasan serta memberikan keyakinan dan jaminan yang memadai atas
tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan. Indikator variabel sistem pengendalian intern
pemerintah dilihat dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, yang didasarkan
43
pada PP No. 60 Tahun 2008. Variabel sistem pengendalian intern pemerintah
diukur dengan instrumen penelitian Ariesta (2013) yang telah dimodifikasi kalimat
pernyataannya dan menambah beberapa pernyataan dari instrumen yang pernah
digunakan oleh Yosefrinaldi (2013).
3.6.3 Variabel Dependen
Variabel dependen (Y) merupakan variabel terikat yang dipengaruhi
variabel independen (X). Variabel ini merupakan variabel utama yang cocok untuk
penyelidikan sebagai faktor yang layak, Sekaran (2013: 116). Variabel dependen
dalam penelitian ini adalah ketepatan pemberian opini audit.
3.6.3.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu kemampuan
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi
kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian
yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan
keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilihat dari karakteristik
kualitatif laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yaitu: relevan,
andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Variabel kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah diukur dengan instrumen penelitian Ariesta (2013)
yang telah dimodifikasi dan menambah beberapa pertanyaan dari instrumen yang
pernah digunakan oleh Yosefrinaldi (2013).
Adapun penjelasan mengenai dimensi variabel, indikator variabel, dan
skala pengukuran dijelaskan pada tabel 3.1
44
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel
No Variabel Dimensi Indikator
1 Kompetensi SDM
1. Latar belakang pendidikan
2. Uraian peran dan fungsi
3. Peran dan tanggung jawab
4. Fungsi akuntansi 5. Sumber daya
pendukung operasional
6. Pelatihan keahlian dalam tugas
7. SDM yang berkualitas
1. Sub bagian keuangan/akuntansi merupakan lulusan minimal D3 akuntansi.
2. Sub bagian keuangan/akuntansi memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas.
3. Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai sub bagian keuangan/akuntansi ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah.
4. Uraian tugas sub bagian keuangan/akuntansi sesuai dengan fungsi akuntansi.
5. Sub bagian keuangan/akuntansi memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup.
6. Pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas dilakukan.
7. SKPD memiliki sumber daya manusia yang mampu menyusun LKPD sesuai Standar Akuntansi.
2 Pemanfaatan Teknologi Informasi
1. Software aplikasi 2. Proses akuntansi
secara komputerisasi.
3. Software sesuai peraturan perundangan
4. Laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi
5. Pemeliharaan peralatan
6. Perbaikan peralatan yang rusak/usang
7. Terdapat antivirus
1. Subbagian keuangan/akuntansi memiliki software aplikasi untuk melaksanakan tugas, seperti : Microsoft Excel, MYOB, dan sebagainya.
2. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.
3. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
4. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.
5. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.
6. Peralatan yang usang/rusak didata dan segera diperbaiki tepat pada waktunya.
7. Terdapat sistem keamanan komputer (antivirus) yang diperbarui secara teratur.
3 Sistem Pengendalian
1. Standard Operating Procedure (SOP)
1. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan anggaran telah
45
Lanjutan Tabel 3.1
Intern Pemerintah
2. Pemisahan wewenang
3. Dokumen dan catatan yang memadai
4. Tindakan disiplin atas pelanggaran
5. Pembatasan akses 6. Langkah-langkah
pencegahan kerusakan
dibuatkan Standard Operating Proceduren (SOP).
2. Adanya pemisahan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi.
3. Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.
4. Terdapat tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.
5. Pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses.
6. Terdapat langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer.
4 Kualitas LKPD
1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami
1. Memiliki manfaat umpan balik, prediktif, tepat waktu dan lengkap
2. Penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas
3. Dapat dibandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan, untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.
4. Laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.
3.7 Instrumen Penelitian
Pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel dalam
penelitian ini diukur dengan menggunakan Skala Likert. Skala ini dirancang untuk
melihat seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan dalam
skala 5 poin (Sekaran, 2013), yaitu: nilai 1 = sangat tidak setuju (STS), 2 = tidak
setuju (TS), 3 = netral (N), 4 = setuju (S), 5 = sangat setuju (SS).
46
Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah adalah kuisioner dari penelitian Yosefrinaldi (2013).
3.7.1 Uji Validasi
Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrument yang
bersangkutan yang mampu mengukur apa yang akan di ukur. Kuesioner yang
digunakan dalam suatu penelitian haruslah valid, yaitu kuesioner yang mampu
mengungkapkan apa yang diukur dengan kuesioner tersebut. Untuk mengukur
valid atau tidaknya kuesioner dengan melihat Pearson Correlation. Jika korelasi
antara skor masing-masing item pertanyaan terhadap skor total signifikan (p<0,05)
maka pertanyaan tersebut dapat dikatakan “Valid” dan sebaliknya (Ghozali, 2006).
3.7.2 Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah alat untuk mengukur handal atau tidaknya suatu
kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan
dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan
adalah konsisten. Pengukuran kehandalan butir pertanyaan dengan sekali
menyebarkan kuesioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur
korelasinya antar score jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan
bantuan program komputer SPSS dengan fasilitas Cronbach Alpha (α). Suatu
konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha >
0,60.
3.8 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis
Data-data yang telah dikumpulkan atau yang telah didapatkan kemudian di
analisis dengan menggunakan uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda.
47
Sedangkan untuk menguji hipotesis digunakan analisis jalur (path analysis)
sebagai berikut:
3.8.1 Asumsi Klasik
Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi
memenuhi kriteria BLUE (Best, Linear, Unbiased Estimator). Uji asumsi klasik ini
terdiri dari uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji
multikolinearitas. Namun karena data yang digunakan adalah data cross section
maka uji autokorelasi tidak dilakukan.
3.8.1.1 Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi
kedua variabel yang ada yaitu variabel bebas dan terikat mempunyai distribusi
data yang normal atau mendekati normal. Alat analisis yang digunakan dalam uji
ini adalah uji Kolmogrov - Smirnov. Alat uji ini digunakan untuk memberikan angka-
angka yang lebih detail untuk menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidak dari
data - data yang digunakan. Normalitas terjadi apabila hasil dari uji Kolmogrov-
Smirnov lebih dari 0,05 (Ghozali, 2006).
3.8.1.2 Uji Multikoliniearitas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi
multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat (1) nilai tolerance dan lawannya
(2) Variance Inflating Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap
independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Batas
dari VIF adalah 10 dan nilai tolerance value adalah 0,1. Jika nilai VIF 10 dan nilai
48
tolerance value 0,1 maka terjadi multikolinearitas, model regresi bebas dari
multikolinieritas apabila nilai tolerance > 0,10 dan nilai F berada antara 1 dan
kurang 10 (Ghozali, 2006).
3.8.1.3 Uji Heteroskedastisitas
Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresiterjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamataan ke
pengamatanyang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas. Model regresi yang
baik adalah yang homoskedastisitas, tidak heteroskedastisitas. Heterokedastisitas
terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi standar nilai variabel dependen
pada setiap variabel independen. Bila terjadi gejala heterokedastisitas akan
menimbulkan akibat varians koefisien regresi menjadi minimum dan confidence
interval melebar sehingga hasil uji signifikansi statistik tidak valid lagi.
Heterokedastisitas dapat dideteksi dengan uji Glejser. Dalam uji Glejser, model
regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini diregresikan untuk mendapatkan
nilai residualnya. Kemudian nilai residual tersebut diabsolutkan dan dilakukan
regresi dengan semua variabel independen, bila terdapat variabel independen
yang berpengaruh secara signifikan pada tingkat signifikansi 5% terhadap residual
absolut maka terjadi heterokedastisitas dalam model regresi ini.
3.8.1.4 Uji Autokorelasi
Autokorelasi diasumsikan bahwa unsur gangguan yang berhubungan
dengan observasi tidak dipengaruhi oleh unsur disturbansi atau gangguan yang
berhubungan dengan pengamatan lain (Gujarati, 2003). Gejala autokorelasi dapat
dideteksi dengan nilai Durbin Watson. Hasil pengujian menunjukkan tidak ada
autokorelasi karena nilai Durbin Watson berada dalam kriteria du<d<4-du
49
3.8.2 Pengujian Hipotesis
Analisis untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini mengunakan
analisis jalur (path analysis) dimana metode analisis ini digunakan karena
adanya variabel intervening (mediasi) dalam penelitian ini. Analisis jalur (path
analysis) adalah perluasan dari analisis regresi linear berganda (Ghozali,
2006:174). Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel
independen dengan variabel dependen secara langsung dan variabel
independen dengan variabel dependen melalui variabel mediasi. Adapun
persamaan regresinya sebagai berikut.
M = α1 + β3X1 + β4X2 + e1 (1)
Y = β0 + β1X1+ β2X2 +β5M + ε2 (2)
Keterangan:
β0 = Koefisien regresi konstanta
β1,2,3,4 = Koefisien regresi masing-masing proksi
Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
X1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia
X2 = Pemanfaatan Teknoogi Informasi
M = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
e1,e2 = term of error
e = error
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa
penelitian ini berhasil mendukung semua hipotesis yang diajukan, penjelasan
rinciannya yaitu sebagai berikut.
1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa
semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang berada dalam
satuan kerja perangkat daerah maka semakin baik dalam menghasilkan
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa
semakin tinggi tingkat penggunaan teknologi informasi maka akan semakin
baik dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa
semakin tinggi tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah
daerah, maka akan semakin baik dalam menghasilkan kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah.
4. Kompetensi sumber daya manusia melalui sistem pengendalian intern
pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi
sumber daya manusia dengan diimbangi sistem pengendalian intern yang
82
83
ada dalam pemerintahan, maka akan semakin baik dalam menghasilkan
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem pengendalian intern
pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi
penggunaan teknologi informasi dengan diimbangi sistem pengendalian
intern yang ada dalam pemerintahan, maka akan semakin baik dalam
menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5.2 Keterbatasan Penelitian
Peneliti mengakui bahwa dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan
baik itu dari individu peneliti maupun dari faktor lain yang memungkinkan
memberikan efek terhadap hasil penelitian, keterbatasan penelitian ini adalah
waktu. Waktu yang diberikan oleh pihak yang menjadi objek penelitian ini terbatas
yaitu satu bulan, sehingga peneliti sangat terburu-buru dalam mengambil data dan
tidak leluasa dalam mengembangkan temuan di tempat objek penelitian
5.3 Saran Penelitian
Penelitian ini di masa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil
penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan
mengenai beberapa hal yaitu.
1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan objek penelitian yang
memiliki populasi yang lebih banyak sehingga mendapatkan keterwakilan
yang lebih besar atas populasi penelitian yang diteliti.
2. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data diharapkan lebih
diperhatikan dan harus dikembangkan, karena instrumen penelitian ini
84
hanya terbatas pada kuesioner. Metode wawancara disarankan untuk
dilakukan agar data yang diterima lebih menggambarkan kondisi yang
sebenarnya.
3. Waktu rentang penelitian diharapkan agar lebih diperpanjang, karena pada
penelitian ini hanya satu bulan.
DAFTAR PUSTAKA
Alimbudiono, Ria Sandra dan Fidelis Arastyo Andono. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya
Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Vol. 05 No. 02. Hal. 18-30.
Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang). Skripsi, Universitas Diponegoro. Semarang.
Ariesta, Fadila. 2013. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan
Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat). Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Padang.
Armando, Gerry. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan
Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Bukittinggi). Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Padang.
Bastian, I. 2002. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
Darmawan, Deni. 2012. Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Delanno, Galuh Fajar dan Deviani. 2013. Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan
TI dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal WRA, Vol. 1, No. 1 April 2013.
Donnelly, Mike, John F. Dalrymple, dan Ivan P. Hollingsworth. 1994. The Use And
Development of Information Systems and Technology in Scottish Local Goverment. International Journal of Public Sector Management. Vol. 7 No. 3. Hal 4-15.
Ferdy Van Beest, Geert Braam, dan Suzanne Boelens. 2009. Quality of Financial
Reporting: Measuring Qualitative Characteristics. Nijmegen Center for Economics (NiCE). Working Paper 09-108 April.
Ghozali, I. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Cetakan
Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gujarati, Damodar N. 2003. Basic Econometrics. McGraw-Hill, Inc. New York.
Harfan, H. 2012. Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi dan Keahlian Pemakai Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi.
85
86
Hevesi, G. Alan. 2005. Standards for Internal Control in New York State Government. www.osc.state.ny.us.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Standar Akuntansi Keuangan. PSAK. Cetakan
Keempat. Buku Satu. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
Indriasari, Desi. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. SNA Pontianak
Jensen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. Theory of Firm: Managerial Behaviour,
Agency Cost & Ownership Structure. Journal of Financial Economics. Oktober. (Vol.3): No. 4: 305-306
Kadir, A. dan T. Ch. Triwahyuni. 2013. Pengantar Teknologi Informasi Edisi Revisi.
Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Latjandu, Imelda. Litnje Kalangi, Janje J. Tinangon. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. Talaud
Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:Panduan Bagi
Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
McDaniel. Linda, Roger D Mrtin dan Laureen A. Maines, 2002. Evaluating
Financial Reporting Quality. Accounting Review. December 1
Paul Elia Saerang, David, Sintike Mentari Modo dan Agus Tony Poputra. 2016. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada SKPD pemerintah kabupaten kepulauan Talaud)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
---------------------------------------------- Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
------------------------------- Nomor 30 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Rosalin, Faristina. 2011. Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi dan Keahlian
Pemakai Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Studi pada BLU di Kota Semarang
87
Sekaran, Uma. 2013. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi Empat, Jakarta: Salemba Empat
Syarifudin, Akhmad. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern
terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen). Jurnal Fokus Bisnis, Vol.14. No.02 Desember 2014, Hal.26-44.
Septiani, Aditya, 2005. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatwaktuan
Pelaporan Keuangan Pada Pasar Modal Yang Sedang Berkembang; Perpektif Teori Pengungkapan.
Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi. Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi
Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
Wahana Komputer. 2003. Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, dan Bernard Wong-On
Wing. 2000. Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.
Yosefrinaldi. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (studi empiris pada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah se-sumatra barat)
Yudianta, I Gede Agus dan Erawati, Ni Made Adi. 2012. Pengaruh Sumber Daya
Manusia, Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Fakultas Ekonomi. Universitas Udayana. Bali.
Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan
Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus. Universitas Muria Kudus.
LAMPIRAN
88
89
LAMPIRAN I BIODATA PENELITI
BIODATA
IDENTITAS DIRI
Nama : Safiyulloh
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 07 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Rumah : BTN Hartaco Indah Blok 1G No. 3 Sudiang Raya
Telepon Rumah/HP : 087-840-563-700
Alamat E-mail : [email protected]
RIWAYAT PENDIDIKAN
Pendidikan Formal
1. SD Negeri 1 Blega Oloh
2. Mts Miftahul Ulum
3. SMA Negeri 1 Bangkalan
4. S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Hasanuddin
PENGALAMAN
Organisasi :
1. Ikatan Mahasiswa Akuntansi FEB-UH
2. Keluarga Mahasiwa Masjid Darul Ilmi FEB-UH
Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.
Makassar, 19 Oktober 2017
Safiyulloh
90
LAMPIRAN II KUESIONER PENELITIAN
KUESIONER PENELITIAN
PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
Kepada Yth. Bapak/Ibu Responden di Tempat Dengan Hormat
Saya, Safiyulloh adalah mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin, yang saat ini sedang melakukan penelitian ilmiah untuk
kebutuhan penyususnan Skripsi. Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk
meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini dibuat untuk
meneliti “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Teknologi
Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.
Penelitian ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan studi saya dan tidak untuk
tujuan lain. Informasi Bapak/Ibu sangat berguna bagi penelitian ini, karena
Bapak/Ibu adalah orang yang tepat untuk mengutarakan pengalaman dan
pendapat mengenai hal ini. Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab
Pernyataan dengan jujur dan benar. Sesuai dengan kode etik penelitian, jawaban
Bapak/Ibu akan saya jaga kerahasiaannya. Atas waktu dan kerja sama Bapak/Ibu
saya ucapkan terima kasih
Makassar, 01 Agustus 2017
Mahasiswa Ybs,
Safiyulloh
91
LEMBAR KUESIONER
A. IDENTITAS RESPONDEN
Mohon kesedian Bapak/Ibu mengisi daftar berikut:
1. Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita
3. Umur : . . . . . . . . Tahun
4. Nama SKPD : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Pendidikan Terakhir : SMA D3 S1 S2 S3
6. Latar belakang Pendidikan : Akuntansi Manajemen
Pertanian MIPA
Lain-lain (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
7. Lama Bapak/Ibu bekerja
Di SKPD ini : . . . . . . . . Tahun
92
B. DAFTAR PERNYATAAN
1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Mohon Bapak/Ibu memberikan Tanda Check List (√) pada salah satu jawaban
yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu.
STS = Sangat Tidak Setuju TS = Tidak Setuju N = Netral S = Setuju SS = Sangat Setuju
No
Pernyataan STS TS N S SS
1 2 3 4 5
Relevan
1
Laporan keuangan yang di hasilkan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja memberikan informasi untuk mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.
2
instansi/lembaga tempat saya bekerja menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu.
3
Instansi/lembaga tempat saya bekerja menyajikan laporan keuangan secara lengkap.
Andal
4
Transaksi yang di sajikan oleh instansi/lembaga tempat saya .bekerja tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.
5
Informasi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja bebas dari kesalahan yang bersifat material.
6
Instansi/lembaga tempat saya bekerja menyajikan informasi yang diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus.
7 Ditempat saya bekerja, informasi keuangan yang dihasilkan dapat diuji.
Dapat Dibandingkan
93
8
Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja dapat dibandingkan dengan laporan laporan keuangan periode sebelumnya.
Dapat Dipahami
9
Informasi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja dapat dipahami oleh pengguna
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia
Mohon Bapak/Ibu memberikan Tanda Check List (√) pada salah satu jawaban
yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu.
STS = Sangat Tidak Setuju TS = Tidak Setuju N = Netral S = Setuju SS = Sangat Setuju
No
Pernyataan STS TS N S SS
1 2 3 4 5
Tanggung Jawab
1 Saya telah mengerti peran dan fungsi yang jelas dalam pengelolaan keuangan.
2 Saya menjalankan tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya.
3
Saya bekerja berdasarkan pedoman mengenai proses akuntansi yang telah ada.
Pelatihan
4
Saya telah mendapatkan pelatihan untuk dapat menunjang kemampuan bekerja dibidang akuntansi.
5 Saya memahami materi pelatihan yang diberikan
6
Materi pelatihan yang saya ikuti diberikan sesuai dengan kebutuhan sebagai fungsi pengelolaan keuangan.
Pengalaman
7 Saya memiliki pengalaman untuk menjalankan tugas di bidang akuntansi.
94
8
Saya sudah berpengalaman di bidang akuntansi, sehingga dapat membantu saya mengurangi kesalahan dalam bekerja
3. Teknologi Informasi
Mohon Bapak/Ibu memberikan Tanda Check List (√) pada salah satu jawaban
yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu.
STS = Sangat Tidak Setuju TS = Tidak Setuju N = Netral S = Setuju SS = Sangat Setuju
No
Pernyataan STS TS N S SS
1 2 3 4 5
Komputer
1
Saya sebagai pengelola keuangan/ akuntansi bisa dan paham menggunakan sistem komputer.
2
Saya sebagai pengelola keuangan/ akuntansi telah menggunakan komputer untuk melaksanakan tugas
3
Pengelolaan data transaksi keuangan di instansi/lembaga tempat saya bekerja menggunakan software yang sesuai dengan peraturan.
4
Laporan akuntansi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja dihasilkan dari sistem informasi yang terstruktur.
5 Ditempat saya bekerja proses akuntansi dilakukan secara komputerisasi.
6
Ditempat saya bekerja telah menerapkan penjadwalan pemeliharaan komputer secara teratur.
7
Ditempat saya bekerja telah melaksanakan pendataan terhadap komputer yang telah usang tepat pada waktunya.
Jaringan Internet
95
8
Saya sebagai pengelola keuangan/ akuntansi telah memanfaatkan jaringan internet diunit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Mohon Bapak/Ibu memberikan Tanda Check List (√) pada salah satu jawaban
yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu.
STS = Sangat Tidak Setuju TS = Tidak Setuju N = Netral S = Setuju SS = Sangat Setuju
No
Pernyataan STS TS N S SS
1 2 3 4 5
Lingkungan Pengendalian
1 Instansi/lembaga tempat saya bekerja telah menerapkan kode etik secara tertulis.
2
Pimpinan Instansi/lembaga ditempat saya bekerja telah memberikan contoh dalam berperilaku mengikuti kode etik.
Penilaian Resiko
3 Ditempat saya bekerja telah menerapkan penentuan batas dan penentuan toleransi
4
Ditempat saya bekerja telah menerapkan pengendalian intern dan manajemen terhadap resiko.
Kegiatan Pengendalian
5
Setiap transaksi dan aktivitas ditempat saya bekerja telah didukung dengan otorisasi dari pihak yang berwenang.
6 Ditempat saya bekerja telah menerapakan pemisahan tugas yang memadai.
Informasi dan Komunikasi
7
Ditempat saya bekerja telah menerapkan sistem informasi untuk melaksanakn tanggungjawab
96
8 Ditempat saya belerja telah melaksanakan sistem akuntansi yang memungkinkan di audit.
Pemantauan
9
Dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi.
97
x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 x1.7 x1.8 x1 x1.1 Pearson
Correlation
Sig. (2- tailed)
N
1
,185
,150
**
**
,045
**
,220
**
,100
,185
,000
,004
,695
,004
,050
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80
x1.2 Pearson
Correlation Sig. (2-
tailed)
N
,185
1
,558**
,233*
,109
,183
,227*
,163
,549**
,100
,000
,038
,337
,104
,043
,148
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80
x1.3 Pearson Correlation
Sig. (2- tailed)
N
,150
,558**
1
,202
,001
,085
,235*
,122
,475**
,185
,000
,073
,995
,455
,036
,281
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80
x1.4 Pearson
Correlation Sig. (2-
tailed)
N
,406**
,233*
,202
1
,569**
,434**
,424**
,452**
,759**
,000
,038
,073
,000
,000
,000
,000
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80
x1.5 Pearson
Correlation
Sig. (2-
tailed)
N
,315**
,109
,001
,569**
1
,498**
,265*
,399**
,645**
,004
,337
,995
,000
,000
,017
,000
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80
x1.6 Pearson
Correlation
Sig. (2-
tailed)
N
,045
,183
,085
,434**
,498**
1
,195
,357**
,580**
,695
,104
,455
,000
,000
,083
,001
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80
x1.7 Pearson
Correlation
Sig. (2-
tailed)
N
,318**
,227*
,235*
,424**
,265*
,195
1
,681**
,692**
,004
,043
,036
,000
,017
,083
,000
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80
x1.8 Pearson
Correlation
Sig. (2-
tailed)
N
,220
,163
,122
**
**
**
**
1
**
,050
,148
,281
,000
,000
,001
,000
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80
x1 Pearson Correlation
**
**
**
**
**
**
**
**
1
LAMPIRAN III HASIL UJI KUALITAS DATA
1. Uji Validitas
1.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia
Correlations
,406 ,315 ,318 ,488
,452 ,399 ,357 ,681 ,708
,488 ,549 ,475 ,759 ,645 ,580 ,692 ,708
98
x2.1
x2.2
x2.3
x2.4
x2.5
x2.6
x2.7
x2.8
x2
x2. Pearson 1 Correlation
Sig. (2-tailed)
N
1
*
*
*
,022
,076
-,103
,071
**
,011 ,016 ,021 ,843 ,505 ,361 ,534 ,001
80 80 80 80 80 80 80 80 80
x2. Pearson 2 Correlation
Sig. (2-tailed)
N
,282*
1
,535**
,410**
,313**
,284*
,252*
,059
,674**
,011 ,000 ,000 ,005 ,011 ,024 ,604 ,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80
x2. Pearson 3 Correlation
Sig. (2-tailed)
N
*
**
1
**
**
,086
*
,062
**
,016 ,000 ,000 ,006 ,449 ,041 ,582 ,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80
x2. Pearson 4 Correlation
Sig. (2-tailed)
N
*
**
**
1
**
**
*
,107
**
,021 ,000 ,000 ,000 ,008 ,048 ,344 ,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80
x2. Pearson 5 Correlation
Sig. (2-tailed)
N
,022
**
**
**
1
**
**
-,030
**
,843 ,005 ,006 ,000 ,000 ,000 ,789 ,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80
x2. Pearson 6 Correlation
Sig. (2-tailed)
N
,076
*
,086
**
**
1
**
-,090
**
,505 ,011 ,449 ,008 ,000 ,000 ,425 ,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80
x2. Pearson 7 Correlation
Sig. (2-tailed)
N
-,103
,252*
,229*
,222*
,456**
,394**
1
,050
,645**
,361 ,024 ,041 ,048 ,000 ,000 ,662 ,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80
x2. 8
Pearson Correlation
,071
,059
,062
,107
-,030
-,090
,050
1
,222*
Sig. (2- tailed)
N
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
1.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi
Correlations
,282 ,268 ,258 ,359
,268 ,535 ,433 ,305 ,229 ,597
,258 ,410 ,433 ,413 ,295 ,222 ,664
,313 ,305 ,413 ,518 ,456 ,696
,284 ,295 ,518 ,394 ,616
99
Sig. (2-tailed)
N
,534 ,604 ,582 ,344 ,789 ,425 ,662 ,048
80 80 80 80 80 80 80 80 80
x2 Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
,359**
,674**
,597**
,664**
,696**
,616**
,645**
,222*
1
,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,048
80 80 80 80 80 80 80 80 80
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
1.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Correlations
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M M1 Pearson
Correlatio n
Sig. (2-
tailed)
N
1
,609**
,332 **
,190
,284*
,264 *
,424**
,074
,345**
,661 **
,000
,003
,091
,011
,018
,000
,513
,002
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
M2 Pearson Correlatio n
Sig. (2-
tailed)
N
,609**
1
,330 **
,327 **
,173
,104
,273*
,053
,551**
,638 **
,000
,003
,003
,126
,358
,014
,641
,000
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
M3 Pearson Correlatio n
Sig. (2-
tailed)
N
,332**
,330**
1
,487 **
,347**
,104
,165
,171
,424**
,612 **
,003
,003
,000
,002
,361
,145
,130
,000
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
M4 Pearson Correlatio n
Sig. (2-
tailed)
N
,190
,327**
,487 **
1
,256*
,188
,204
,235 *
,414**
,591 **
,091
,003
,000
,022
,094
,069
,036
,000
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
M5 Pearson Correlatio n
Sig. (2-
tailed)
N
,284*
,173
,347 **
,256 *
1
,346 **
,426**
,134
,366**
,607 **
,011
,126
,002
,022
,002
,000
,234
,001
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
100
M6 Pearson Correlatio n
Sig. (2-
tailed)
N
,264*
,104
,104
,188
,346**
1
,577**
,220
,351**
,560 **
,018
,358
,361
,094
,002
,000
,050
,001
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
M7 Pearson Correlatio n
Sig. (2-
tailed)
N
,424**
,273*
,165
,204
,426**
,577 **
1
,302 **
,351**
,678 **
,000
,014
,145
,069
,000
,000
,006
,001
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
M8 Pearson Correlatio n
Sig. (2-
tailed)
N
,074
,053
,171
,235 *
,134
,220
,302**
1
,170
,417 **
,513
,641
,130
,036
,234
,050
,006
,132
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
M9 Pearson Correlatio n
Sig. (2-
tailed)
N
,345**
,551**
,424 **
,414 **
,366**
,351 **
,351**
,170
1
,722 **
,002
,000
,000
,000
,001
,001
,001
,132
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
M Pearson Correlatio n
Sig. (2-
tailed)
N
,661**
,638**
,612 **
,591 **
,607**
,560 **
,678**
,417 **
,722**
1
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
101
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
y8
y9
y
y1 Pearso n Correla tion
Sig. (2-
tailed)
N
1
,205
,169
,141
,343**
,330**
,264*
,236*
,253*
,546**
,069
,134
,212
,002
,003
,018
,035
,023
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
y2 Pearso n Correla tion
Sig. (2-
tailed)
N
,205
1
,414**
,476**
,066
,197
,345**
,178
,502**
,570**
,069
,000
,000
,563
,080
,002
,113
,000
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
y3 Pearso n Correla tion
Sig. (2-
tailed)
N
,169
,414**
1
,491**
,278*
,274*
,286*
,278*
,474**
,611**
,134
,000
,000
,012
,014
,010
,013
,000
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
y4 Pearso n Correla tion
Sig. (2-
tailed)
N
,141
,476**
,491**
1
,276*
,243*
,403**
,263*
,602**
,659**
,212
,000
,000
,013
,030
,000
,018
,000
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
y5 Pearso n Correla tion
Sig. (2-
tailed)
N
**
,066
*
*
1
**
*
**
**
**
,002
,563
,012
,013
,000
,013
,001
,007
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
y6 Pearso n Correla tion
Sig. (2-
tailed)
N
**
,197
*
*
**
1
**
**
**
**
,003
,080
,014
,030
,000
,000
,001
,008
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Correlations
,343 ,278 ,276 ,415 ,276 ,370 ,299 ,614
,330 ,274 ,243 ,415 ,487 ,354 ,294 ,647
102
N % Cases Valid
Excludeda
Total
80 100,0
0 ,0
80 100,0
Cronbach's Alpha
N of Items
,765 8
y7 Pearso n Correla tion
Sig. (2-
tailed)
N
,264*
,345**
,286*
,403**
,276*
,487**
1
,395**
,491**
,685**
,018
,002
,010
,000
,013
,000
,000
,000
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
y8 Pearso n Correla tion
Sig. (2-
tailed)
N
,236*
,178
,278*
,263*
,370**
,354**
,395**
1
,535**
,625**
,035
,113
,013
,018
,001
,001
,000
,000
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
y9 Pearso n Correla tion
Sig. (2-
tailed)
N
,253*
,502**
,474**
,602**
,299**
,294**
,491**
,535**
1
,761**
,023
,000
,000
,000
,007
,008
,000
,000
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Y Pearso n Correla tion
Sig. (2-
tailed)
N
,546**
,570**
,611**
,659**
,614**
,647**
,685**
,625**
,761**
1
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
2 Variabel Realibility
2.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
103
N % Cases Valid
Excludeda
Total
80 100,0
0 ,0
80 100,0
Cronbach's Alpha
N of Items
,689 8
N % Cases Valid
Excludeda
Total
80 100,0
0 ,0
80 100,0
Cronbach's Alpha
N of Items
,790 9
N % Cases Valid
Excludeda
Total
80 100,0
0 ,0
80 100,0
Cronbach's Alpha
N of Items
,809 9
2.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
2.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
2.4 KualitasLaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
104
Unstandardiz ed Residual
N Normal Parametersa,b Mean
Std. Deviation
Most Extreme Absolute Differences Positive
Negative Test Statistic Asymp. Sig. (2-tailed)
80 ,0000000
3,23428319
,064 ,046
-,064 ,064
,200c,d
3 Uji Asumsi Klasik
3.1 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.
105
Model
Correlations Collinearity Statistics
Zero-order Partial Part Tolerance VIF
1 (Constant)
x1
x2
M
,449 ,232 ,194 ,730 1,369
,459 ,228 ,191 ,697 1,434
,486 ,256 ,216 ,668 1,497
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin- Watson
1 ,579a ,335 ,309 3,29750 1,954
3.2 Uji Uji Multikoliniearitas
Coefficientsa
a. Dependent Variable: y
3.3 Uji Heteroskedastisitas
3.4 Uji Autokorelasi
Model Summaryb
a. Predictors: (Constant), m, x1, x2 b. Dependent Variable: y
106
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardize d
Coefficients
t
Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constan t)
x1
x2
11,796
3,681
3,204
,002
,334 ,112 ,309 2,990 ,004
,379 ,105 ,372 3,604 ,001
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardize d
Coefficients
t
Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constan t)
x1
x2
M
9,509
4,273
2,226
,029
,267 ,128 ,227 2,076 ,041
,253 ,124 ,229 2,040 ,045
,286 ,124 ,264 2,305 ,024
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
X1 X2 X3 Y Valid N (listwise)
80 80 80 80
80
25,00 25,00 20,00 25,00
38,00 39,00 42,00 45,00
31,5250 31,8000 34,3625 35,8000
3,37892 3,58407 3,65348 3,96631
4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
4.1 Hasil Analis Regresi Linear Berganda Tahap 1
Coefficientsa
a. Dependent Variable: m
4.2 Hasil Analis Regresi Linear Berganda Tahap 2
Coefficientsa
a. Dependent Variable: y
4.3 Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
Top Related