Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
11
SISTEM PEMERINTAHAN
Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan
Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai
negara Menganalisis pelaksanaan sistem
pemerintahan
negara Indonesia Membandingkan pelaksanaan sistem
pemerintahan yang berlaku di Indonesia
dengan negara lain
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
22
Sistem susunan kesatuan yang masing-masing tidak
berdiri sendiri-sendiri tetapi berfungsi membentuk kestuan secara keseluruhan
(KUBI);
sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu
maksud (WJS. Poerwadarminta);
suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian; hubungan yang berlangsung
antara satuan-satuan atau komponen-komponen secara teratur (Tatang M. Amirin);
Susunan, jaringan, cara (KBII);
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
33
Unsur-unsur dalam sistem
seperangkat komponen, elemen, bagian
saling berkaitan dan tergantung
kesatuan yang terintegrasi (terkait dan menyatu)
memiliki peran dan tujuan tertentu
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
44
Ciri-ciri sistem dalam alur kerja
INPUTINPUT PROSESPROSES OUTPUTOUTPUT
LINGKUNGAN
LINGKUNGAN
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
55
Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait mengkait satu
sama lain. Rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu
sendiri.
Dalam konteks Pemerintahan negara, Sistem dapat juga berarti susunan yang teratur dari pandangan, teori atau asas
tentang pemerintahan negara.
Kesimpulan
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
66
Istilah
Perintah : perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu.
Pemerintah : kekuasaan yang memerintah
suatu wilayah, daerah atau negara.
Pemerintahan : perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah.
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
77
Menurut Austin Ranney
Pemerintah adalah sekelompok orang atau sejumlah lembaga yang membuat dan
menegakkan hukum dalam suatu negara.
Pemerintahan adalah proses kegiatan pemerintah, yaitu proses membuat dan
menegakkan hukum dalam suatu negara.
Kesimpulan : pemerintahan adalah suatu tindakan atau kegiatan pemerintah dalam
menyelenggarakan pembuatan dan penegakan hukum guna mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan kepentingan negara.
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
88
PEMERINTAH
Arti sempit : Presiden + wapres + para menteri (UUD
1945) Presiden bersama menteri-menteri
(konstitusi RIS 1949)
Presiden, wapres bersama-sama dengan menteri-menteri (UUDS 1950)
Arti Luas : Semua organ negara termasuk DPR
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
99
PEMERINTAHAN
Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif, legislatif, dan
yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara
(dalam arti luas);
Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya
dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara (dalam arti
sempit)
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
1010
Pemerintah sebagai suatu sistem mencakup tiga komponen utama
(Ryaas Rasyid) :
ada aturan (UUD 1945, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda) : UU No.10/2004
ada lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif)
ada pelaku (pemimpin yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
suatu kewenangan padanya)
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
1111
Kesimpulan
Sistem pemerintahan negara : susunan yang teratur dari prinsif-prinsif yang
melandasi berbagai kegiatan atau hubungan kerja antara lembaga legislatif, eksekutif, dan
yudikatif dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara.
Sistem pemerintahan menyangkut bagaimana bekerjanya komponen-komponen
utama dalam suatu negara legislatif, eksekutif, dan yudikatif
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
1212
Ciri-ciri kepemerintahan yang baik, menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 :
profesionalitas akuntabilitas transparansi
pelayanan prima demokrasi
efisiensi efektivitas dan
supremasi hukum dan dapat diterima
oleh seluruh masyarakat
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
1313
Prinsif-prinsif penyelenggaraan pemerintahan yang baik, menurut UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN
Asas-asas umum pemerintahan : kepastian hukum (kepatuhan, keadilan dalam
menjalankan hukum/aturan) tertib penyelenggaraan negara (keteraturan,
keserasian, dan keseimbangan ) keterbukaan (membuka diri terhadap hak
rakyat) kepentingan umum (utamakan kesejahteraan)
proporsionalitas (keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara)
profesionalitas (keahlian) akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan)
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
1414
Sistem pemerintahan presidensial
Ciri-ciri :
Fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan
dilaksanakan oleh orang yang sama Presiden tidak bertanggung jawab kepada
parlemen Prediden tidak dapat dibubarkan parlemen
Presiden dalam melaksanakan pemerintahan
dibantu oleh para menteri yang ditunjuk dan diangkat oleh presiden
Para menteri tidak bertanggung jawab kepada
parlemen tetapi kepada presiden Masa jabatan kabinet, yaitu presiden beserta
para menterinya sesuai dengan masa jabatannya.
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
1515
Sistem pemerintahan presidensial
Kelebihannya :
Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya
Lama masa jabatan eksekutif lebih jelas dan dalam jangka waktu tertentu
Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka
waktu masa jabatannya
Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan- jabatan eksekutif
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
1616
Sistem pemerintahan presidensial
Kekurangannya :
Sistem pertanggung jawabannya kurang jelas
Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislative sehingga dapat
menciptakan kekuasaan mutlak
Pembuatan keputusan/kebijakan publik, pada umumnya merupakan hasil tawar
menawar antara eksekutif dan legislative sehingga dapat menjadi keputusan yang tidak tegas dan memerlukan waktu yang
lama
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
1717
Contoh negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial
antara lain :
USA, Filipina, Korea Selatan, Korea Utara, Brasil, Mesir, Argentina, dan
Pakistan. Indonesia dan Amerika Serikat memiliki kesamaan dalam hal bentuk pemerintahan (Republik) dan sistem pemerintahan (presidensial).
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
1818
Sistem pemerintahan parlementer Ciri-cirinya :
Kabinet, yaitu para menteri di bawah pimpinan perdana menteri yang bertanggung jawab
kepada parlemen
Presiden adalah kepala negara, sedangkan kepala
pemerintahan adalan perdana menteri Parlemen dapat menjatuhkan kabinet melalui
mosi tidak percaya
Kepala Negara atas saran pemerintah, yaitu perdana
menteri dapat membubarkan parlemen Lama masa jabatan kabinet tidak dapat
ditentukan meskipun memiliki masa jabatan dalam waktu
tertentu
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
1919
Sistem pemerintahan parlementer
Kelebihannya :
Sistem pertanggung jawaban dalam pembuatan dan
pelaksanaan kebijakan publik jelas/transparan
Kontrol terhadap kekuasaan eksekutif dapat dilakukan secara efektif melalui parlemen,
dengan kata lain adanya pengawasan yang kuat dari
parlemen terhadap kabinet sehingga menjadikan
kabinet perlu berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara tuntas
karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara
eksekutif dan legislative
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
2020
Sistem pemerintahan parlementer
Kekurangan/kelemahannya:
Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada dukungan dan kepercayaan
parlemen
Masa jabatan eksekutif atau kabinet tidak bias
ditentukan berakhirnya atau sesuai dengan masa jabatannya
Parlemen menjadi tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif
Dapat terjadi kabinet cenderung mengendalikan
parlemen
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
2121
Contoh negara-negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer
antara lain :
Inggris, India, Malaysia, Jepang, dan Australia.
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
2222
Sistem pemerintahan NKRI
Kekuasaan Eksekutif : dipegang oleh presiden
UUD 1945 : pasal 4 (Kepala Pemerintahan)
UUD 1945 : pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15,17
UUD 1945 : pasal 5 (Kepala legislative, berhak juga mengajukan RUU)
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
2323
Sistem pemerintahan NKRI
Kekuasaan legislative : dipegang oleh DPR/DPD
UUD 1945 : pasal 20UUD 1945 : pasal 20 AUUD 1945 : pasal 22D
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
2424
Sistem pemerintahan NKRI
Kekuasaan Yudikatif : MA dan MK
UUD 1945 : pasal 24 (2)UUD 1945 : pasal 24 B (1) : Komisi Yudisial
bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pangangkatan hakim agung
dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormata,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Jadi KY bukanlah pelaksana kekuasaan
kehakiman, tetapi tugas dan peranannyaberkaitan dengan kekuasaan
kehakiman.
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
2525
Menurut UUD 1945, sistem pemerintahan negara kesatuan RI menggunakan sistem pemerintahan presidensial.
Secara histories, sistem pemerintahan negara RI mengalami pernah perubahan sesuai dengan konstitusi yang berlaku (menurut perkembangan ketatanegaraan
RI) saat itu.
Perubahan (amandemen) UUD 1945 membawa dampak pada kekuasaan presiden, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang mutlak atau sewenang-wenang.
Pada masa pelaksanaan sistem pemerintahan Orde Baru banyak kelemahan yang tampak, yang paling menonjol
adalah tumbuh suburnya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
2626
Periode perkembangan ketatanegaraan di Indonesia secara formal
a. UUD 1945 (18 Agustus 1945—27 Desember 1949) :
18-8-1945—14-11-1945 : bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik serta sistem pemerintahan presidensial.14-11-1945—27-12-1949 : bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik serta sistem pemerintahan parlementer.
b. Konstitusi RIS 1949 (UUD RIS 1949) : 27-12-1949— 17-8-1950 dengan bentuk negara serikat/federal dan bentuk pemerintahan uni republik dan sistem pemerintahannya parlementer (demokrasi Liberal)
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
2727
Periode perkembangan ketatanegaraan di Indonesia secara formal
c. UUDS 1950 (17-8-1950—5-7-1959) : bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik serta sistem pemerintahan parlementer (demokrasi Liberal).
Catatan : pada konstitusi RIS dan UUDS 1950 saat itu sebenarnya digunakan demokrasi
parlementer atau demokrasi liberal dan ini jelas tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila karena demokrasi tersebut terlalu mengutamakan atau memfokuskan pada kebebasan individu dengan
landasan individualisme.
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
2828
Periode perkembangan ketatanegaraan di Indonesia secara formal
d. Kembali ke UUD 1945 (5 juli 1959 – sekarang) Orde lama (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966) : sistem pemerintahan presidensial (setelah dekrit presiden berlaku demokrasi Terpimpin).
Orde baru (11 Maaret 1966 – 21 Mei 1998) : sistem pemerintahan tetap presidensial dengan demokrasi Pancasila. Pemerintahan Orde Baru sarat dengan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)
Reformasi (21 Mei 1998 – sekarang).
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
2929
KEDUDUKAN PRESIDEN RI (1)
a. Presiden sebagai kepala Negara, artinya presiden bertanggung jawab penuh atas keberadaan dan tetap berdirinya negara.
Kekuasaannya antara lain :
1. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara (pasal 10 UUD 1945);
2. Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 (1) UUD 1945);
3. Menyatakan keadaan bahaya ... (pasal 12 UUD 1945);
4. Mengangkat duta dan konsul (pasal 13 (1) UUD 1945);
5. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (pasal 14 (1) UUD 1945);
6. Memberi amnesti dan abolisi ... Pertimb. DPR (pasal 14 (2) UUD 1945);
7. Memberi gelar, tanda jasa, dll. Tanda kehormatan (pasal 15 UUD 1945)
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
3030
KEDUDUKAN PRESIDEN RI (2)
b. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan , artinya presiden bertanggung jawab atas jalannya kekuasaan pemerintahan.
Kekuasaannya antara lain :
1. Di bidang Eksekutif (Pemerintahan)
(a) Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (pasal 4 (1) UUD 1945);
(b) Menetapkan PP untuk menjalankan UU (pasal 5 (3) UUD 1945);
(c) Mengangkat dan memberhentikan menteri (pasal 17 (2) UUD 1945);
2. Di bidang Legislatif (pembuatan UU)
(a) Berhak mengajukan RUU kepada DPR (Pasal 5 (1)
(b) Berhak menetapkan perpu, dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa (pasal 22 (1) UUD 1945);
(c) Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (pasal 23 (2) UUD 1945)
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
3131
KEDUDUKAN PRESIDEN RI (3)
Kekuasaannya antara lain :
3. Di bidang yudikatif (Peradilan)(a) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan
pertimbangan MA (pasal 14 (1) UUD 1945). Grasi : pengampunan yang diberikan kepala negara kepada
seseorang yang sedang melakukan upaya hukum (vonis belum mencapai kekuatan hukum tetap)
Rehabilitasi : pengembalian nama baik, status, dan hak-haknya kepada seseorang atau sekelompok orang yang sedang menjalani pidana (hukuman), karena adanya bukti yang menyatakan bahwa ia tidak bersalah.
(b) Memberi amnesti dan abolisi ... Pertimb. DPR (pasal 14 (2) UUD 1945);
Amnesti : pengampunan yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang sedang menjalani pidana (hukuman).
Abolisi ; pembatalan atau peniadaan hukuman (pemberhentian proses hukum) yang diberikan kepala negara kepada seseorang.
(c) Memberi remisi (pengurangan hukuman) kepada seseorang atau sekelompok orang sedang menjalani pidana (hukuman).
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
3232
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
3333
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
3434
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
3535
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
3636
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
3737
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
3838
Civics Education : SMA Negeri 1 Kota PontiCivics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)anak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)
3939