KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
1
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) TAHUN 2015
DR. H. SJOFJAN BAKAR, M.S.c
SEKRETARIS DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
GAMBARAN UMUM SIPD
1
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
URGENSI SIPD
Peningkatan kualitas dokumen perencanaan
Sebagian besar dokumen perencanaan seperti RPJMD tidak didasarkan pada data yang lengkap, mutakhir, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
Terdapat ketidaksinkronan antar dokumen perencanaan, antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Penguatan manajemen pengelolaan data
Data tersebar di masing-masing SKPD dan kurang terkoordinasi
Adanya perbedaan data antar SKPD dan antar level pemerintahan
Mandat dari regulasi
Permendagri Nomor 8 tahun 2014 tentang SIPD
Pasal 274 UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
1
3
2
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah
Delapan kelompok data Lima Aspek Informasi
1. umum;
2. sosial budaya;
3. sumber daya alam;
4. infrastruktur;
5. ekonomi;
6. keuangan daerah;
7. politik, hukum, dan keamanan; dan
8. insidensial
1. Geografi dan Demografi
2. Kesejahteraan Masyarakat
3. Pelayanan Umum
4. Daya Saing Daerah
5. Tata Ruang
Diuraikan dalam 31 jenis data dan 2673 elemen data
Disesuaikan dgn Permendagri 54/2010 dan tata ruang
Diolah menjadi
DEFINISI
SUBSTANSI
Akan dilakukan penyempurnaan
data dan informasi sesuai
UU 23/2014
GAMBARAN UMUM SIPD
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
1 4 3 2 5
SATU TAHUN
Pembentukan Tim
Rapat Koordinasi
Pengumpulan dan Pengisian
Evaluasi pengumpulan
Evaluasi Terpadu
PENGELOLAAN SIPD DI DAERAH
PERMENDAGRI 8/2014
TENTANG SIPD
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PEMBAGIAN PERAN DALAM PENGELOLAAN SIPD
BAPPEDA
SKPD
1. Mengkoordinir pembentukan tim 2. Mengkoordinir rapat koordinasi 3. Melakukan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi
pengumpulan data 4. Berkoodinasi dengan tim SIPD pusat/provinsi 5. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi
SKPD
1. Melakukan pengumpulan dan pengisian data sesuai kesepakatan di rapat koordinasi
2. Berkoordinasi dengan Bappeda selaku ketua Tim
Ket: karena keterbatasan kapasitas Server, maka untuk tahap awal SKPD hanya mengumpulkan data, sedangkan input dilakukan oleh Bappeda
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SIPD SEBAGAI DUKUNGAN PERENCANAAN DAERAH
DAN TATA RUANG DAERAH
2
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
1 6 5 4 3 2
SIPD
PERSIAPAN RANCANGAN
AWAL RANCANGAN MUSRENBANG
RANCANGAN AKHIR
PERATURAN DAERAH
Pengolahan data dan informasi
Evaluasi Capaian Periode sebelumnya
Penelaahan RTRW
Analisis Isu-Isu Strategis
Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah
Instrumen untuk:
SIPD DALAM PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI
DAERAH
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROG
PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN
SASARAN
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROG
PEMB DAERAH
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN
KAIDAH PELAKSANAAN
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
SIPD
Menu Informasi pembangunan, dan
8 kelompok data
SIPD
Menu Informasi pembangunan dan
analisa elemen
SIPD
Kelompok data keuangan daerah
Visi dan Misi
SIPD DALAM RPJMD
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
10
RAPERDA YANG TELAH
DISETUJUI DPRD
DIAJUKAN OLEH
BUPATI/WALIKOTA
KONSULTASI
MENDAGRI
Atas Dasar Surat
Rekomendasi Dikoordinasi
oleh BKPRN
Dihasilkan
Diselenggarakan Dilakukan
Dapat
Melibatkan
Persetujuan
Substansi
Teknis
Surat
Permintaan
Evaluasi dari
Bupati/
Walikota
PENYUSUNAN
- Permendagri;
- Permen PU;
- Permenhut;
- Permen Kelautan dan Perikanan;
- Dll.
Substansi Teknis
GUBERNUR C.q.
BKPRD Provinsi
Surat Reko-mendasi
Dihasilkan
GUBERNUR Hasil :
Dilaporkan
Bupati/Walikota
Menetapkan
Raperda menjadi
Perda
INSTANSI PUSAT
YANG
MEMBIDANGI
URUSAN TATA
RUANG
INSTANSI PUSAT YANG
MEMBIDANGI URUSAN TATA
RUANG
EVALUASI Raperda RTRWK/K
Konsultasi
Evaluasi
Perda RTRWK/K
KLARIFIKASI
Oleh
Gubernur
Sebagai rujukan dalam proses penyusunan dan Evaluasi Perda RTRW
SIPD
SIPD DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN TATA RUANG
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
MODEL PENGEMBANGAN SIPD SESUAI UU 23/2014
3
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PENGEMBANGAN
DATABASE ANALISA PENGELOLAAN KELEMBAGAAN
Mewadahi kebutuhan data
urusan pemerintahan
Mewadahi informasi
perencanaan dan evaluasi
pembangunan
Disesuaikan dengan
struktur Ditjen Bangda
Dukungan kelembagaan
yang lebih sustainable
SIPD
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DATABASE
WAJIB NON DASAR
WAJIB DASAR
3 KELOMPOK DATA
PILIHAN
DATABASE SIPD
6 JENIS DATA 18 JENIS DATA 8 JENIS DATA
ELEMEN DATA ELEMEN DATA ELEMEN DATA
Elemen data kebutuhan SPM
Elemen data kebutuhan NSPK
Elemen data kebutuhan NSPK
Database SIPD disesuaikan dengan
jumlah urusan pemerintah dalam
UU 23/2014
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
ANALISA
INFORMASI PERENCANAAN
2 KELOMPOK INFORMASI
CAPAIAN PEMBANGUNAN
ANALISA SIPD
kondisi geografis Daerah
demografi
potensi sumber daya Daerah
ekonomi dan keuangan Daerah
kesejahteraan masyarakat
pelayanan umum
daya saing Daerah
CAPAIAN SEKTORAL
CAPAIAN UMUM
32 urusan
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat
kesempatan kerja
lapangan berusaha
akses dan kualitas pelayanan publik
daya saing Daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PENGELOLAAN
UPD 1 s.d UPD 4
DITJEN BINA BANGDA
PDE
SEKRETARIAT
PEMBINAAN PADA DATABASE SIPD DAN CAPAIAN SEKTORAL
32 URUSAN
DAERAH PENGUMPULAN DAN PENGISIAN
PENGELOLAAN ANALISA PERENCANAAN DAN
CAPAIAN UMUM
FAS
ILIT
AS
I
DAERAH
PEMANFAATAN DALAM PERENCANAAN
PE
MB
INA
AN
PENGOLAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KELEMBAGAAN
POINT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
SIPD perlu menjadi bagian dari tugas pokok perangkat daerah yang membidangi statistik/perangkat daerah yang menjadi penunjang urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah
Pengelolaan SIPD di daerah akan dipantau secara online dengan form isian dalam aplikasi SIPD
Di tingkat pusat, pengelolaan SIPD akan lebih optimal jika melibatkan K/L lain seperti BPS dan Bappenas
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SIPD SEBAGAI DUKUNGAN IMPLEMENTASI UU 23/2014
4
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
U R U S A N P E M E R I N T A H A N
KONKUREN ABSOLUT
PILIHAN (8)
WAJIB (24)
PELAYANAN DASAR (6)
NON PELAYANAN DASAR (18)
S P M
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU DAN PR
4. PERUMAHAN
RAKYAT & KAW
PERMUKIMAN
5. TRAMTIBUM &
LINMAS
6. SOSIAL
dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan
kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan
ketersediaan sarana dan prasarana.
Memprioritaskan
pelaksanaan urusan wajib
yang berkaitan dengan
pelayanan dasar
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER & FISKAL
NSPK
PEMERINTAHAN UMUM
1. Pembinaan wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional.
2. Pembinaan Persatuan dan
Kesatuan Bangsa.
3. Pembinaan kerukunan antarsuku
dan Intrasuku, umat beragama,
ras dan gol lainnya
4. Penanganan Konflik Sosial.
5. Koordinasi Pelaksanaan tugas
antar instansi pemerintahan yang
ada di Wilayah Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota.
6. Pengembangan kehidupan
demokrasi berdasarkan
Pancasila.
7. Pelaksanaan semua Urusan
Pemerintahan yang bukan
merupakan kewenangan Daerah
dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SIPD DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI SPM
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
PENDIDIKAN
KESEHATAN
PEKERJAAN UMUM DAN TR
TRANTIBUM DAN LINMAS
SOSIAL
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal
Pelaksanaan mengacu pada
JENIS LAYANAN INDIKATOR
SIPD
SIPD mewadahi data terkait indicator pelayanan SPM untuk memudahkan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
PERUMAHAN & PEMUKIMAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SIPD DALAM MENDUKUNG PEMETAAN URUSAN
K/L + PEMDA
Dilakukan untuk Urusan Wajib Non Dasar dan Urusan Pilihan
WAJIB NON DASAR
HASIL PEMETAAN
PILIHAN
INTENSITAS URUSAN
PENYELENGGARAAN URUSAN PILIHAN
Data Umum
Data Urusan
Didasarkan Pada
SIPD
Diproyeksikan sebagai media yang menyediakan dan mensikronkan data untuk pemetaan
Ditetapkan dengan Peraturan menteri terkait setelah mendapat rekomendasi MDN
Digunakan sebagai acuan dalam penetapan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran
Digunakan oleh K/L sebagai dasar untuk pembinaan kepada daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SIPD DALAM MEMPERKUAT INFORMASI DAERAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
INFORMASI DAERAH
INFORMASI KEUANGAN INFORMASI PEMBANGUNAN
SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
kondisi geografis Daerah
demografi
potensi sumber daya Daerah
ekonomi dan keuangan Daerah
kesejahteraan masyarakat
pelayanan umum
daya saing Daerah
informasi anggaran
laporan keuangan
pelaksanaan anggaran
SIPD SIKD
TRANSPARANSI PUBLIK
PARTISIPASI MASYARAKAT
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SIPD SEBAGAI DUKUNGAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
INTEGRATIF
5
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KARAKTER URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB DASAR
WAJIB NON DASAR
PILIHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
SALING BERKAITAN SATU DAN LAINNYA
Untuk meningkatkan produktifitas pertanian (urusan pertanian), diperlukan pengelolaan irigasi yang baik (urusan PU), pengelolaan irigasi berkaitan dengan pengelolaan daerah aliran sungai/DAS (urusan Kehutanan). Untuk meningkatkan kesejahteraan petani diperlukan sarana perdagangan yang memadai (Urusan perdagangan), efektifitas pemanfaatan sarana perdagangan ini ditentukan juga oleh kondisi jalan (Urusan PU) menuju sarana perdagangan
Contoh
DIPERLUKAN KEBIJAKAN YANG KOMPREHENSIF
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KARAKTER URUSAN PEMERINTAHAN
Kompleks
Dinamis
Probabilistik
KARAKTER PERMASALAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
Teori Sistem
PENDEKATAN
Sibernetik
Holistik
Efektif
POLA PIKIR
Berorientasi tujuan
Cara Pandang Utuh
Dapat dioperasionalkan
KEBIJAKAN YANG TERPADU DAN KOMPREHENSIF Solusi
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SIPD DALAM PROSES KEBIJAKAN INTEGRATIF PEMBANGUNAN DAERAH
PROSES KEBIJAKAN
SIPD
Mewadahi data eksternal dan internal yang memungkinkan proses analisis yang cepat, tukar menukar data dan memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan seluruh data terkait pelaksanaan urusan pemerintahan. Data yang komprehensif ini merupakan prasyarat untuk menyusun kebijakan yang komprehensif
SIPD
Input data untuk proses formulasi kebijakan
Analisis hasil evaluasi kebijakan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIH
Top Related