PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
PEMILIHAN UMUM
Yhannu Setyawan
KOMISI INFORMASI PUSATwww.komisiinformasi.go.id
Disampaikan dalam Training Of Trainer “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Di Lembaga Penyelenggara
Pemilu” Hotel Atria Serpong, 17 – 20 Februari 2015
PARA PIHAK TERKAIT PEMILU
Pemilu Berkualit
as
PENYELENGGARA PEMILU(KPU &
BAWASLU)
LEMBAGA NEGARA LAINNYA
KELOMPOK KEPENTINGA
N (TIM SUKSES dll)
APARATUR
NEGARA LAINNYA
PEMANTAU/
PENGAWAS
PEMILIH
Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
RELASI & TATA URUTAN NORMA KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PEMILU
Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
PERKINo. 1 Th 2010 SLIPNo. 1 Th 2013 PPSIPNo. 1 Th 2014 SLI-PPSI PEMILU
UU 42 Th 2008 - PilpresUU 15 Th 2011 - Penyelenggara PEMILUUU 8 Th 2012 – Pemilu DPR, DPD, DPRD
UUD 1945Pasal 22E, dan Pasal 28
F
UU 14 Tahun 2008
PP 61 Thn 2010 Ttg PELAKSANAAN
UU NO. 14 TAHUN 2008 Ttg KIP
PKPU Tentang PENGELOLAAN & PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU
SK Ketua Penyelenggara Pemilu Tentang
DIP , SOP, SPM Di Lingk KPU
RUANG LINGKUP KETERBUKAAN INFORMASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU
Bagaimana menata dan menghadirkan serangkaian proses penyelenggaraan pemilu yg lebih transparans & berkualitas, sehingga hasilnya dapat diterima secara baik oleh seluruh Rakyat Indonesia
Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
Informasi
Pemilu
Pemilu Legisltai
f
Pemilihan
Presiden dan
Wapres
Pemilihan Kepala Daerah
Problem Keterbukaan Informasi terkait Informasi Pemilu:
1. Informasi Penyelenggaraan Pemilu belum tersedia
2. Informasi Penyelenggaraan Pemilu terlambat diberikan
3. Informasi Penyelenggaraan Pemilu di klaim rahasia secara sepihak
4. Mekanisme Pelayanan Informasi Pemilu yang kurang baik
5. Akses informasi publik yang asimetris
6. Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu Terlalu Lama, sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional warga
Fungsi dan Tugas Komisi Informasi
Pasal 23 : Menjalankan UU 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pelaksanaannya
Pasal 26 ayat (1) huruf b UU No. 14 Tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu tugas Komisi Informasi adalah menetapkan standar layanan informasi publik, dan
Pasal 26 ayat (2) huruf a UU No. 14 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa salah satu tugas Komisi Informasi Pusat ialah menetapkan prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.
Menetapkan standar layanan informasi publik
Menetapkan prosedur PSIP
Menerbitkan
Perki Pemilu
Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
Pemilihan Umum merupakan serangkaian kegiatan terjadwal dan
sistematis dengan batas waktu limitatif, sehingga kebutuhan dan
nilai guna informasi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan
Pemilu sangat ditentukan oleh waktu pemenuhan yang terbatas
itu.
Dibutuhkan suatu instrumen peraturan yang dapat menata
kekhasan dan karakteristik penyelenggaraan Pemilu yang salah
satu caranya mengakselerasi proses layanan informasi Pemillu di
Badan Publik Penyelenggara Pemilu dan proses penyelesaian
sengketanya di Komisi Informasi.
Ratio D’etre PERKI PEMILU
Waktu Pemilu yg terbatas
Kebutuhan &
pentingnya Informasi
Pemilu
Percepatan (akselerasi)
waktu layanan
informasi Pemilu
Komisi Informasi Pusat
RepublikIndonesia
Informasi Publik dan Informasi Pemilu
Informasi Publik
Informasi Pemilu
Informasi Pemilu merupakan bagian atau sebagian saja dari Informasi Publik.
Singkatnya, informasi Pemilu adalah informasi publik khusus seputar Pemilihan Umum.
Informasi Pemilu adalah Informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh penyelenggara Pemilu dalam SETIAP TAHAPAN Penyelenggaraan Pemilu
(Ps. 1 angka 3 Perki 1/2014)
PERKI 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan dan
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik BATANG TUBUH
Bab I Ketentuan UmumBab II Informasi PemiluBab III Tata Cara
Permohonan Informasi PemiluBab IV Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi PemiluBab V Ketentuan Penutup
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014
tentang Standar Layanan dan Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum
Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
Istilah dan Pengertian
Pasal 1 angka 3
• Informasi Pemilu adalah informasi publik yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh penyelenggara Pemilu dalam
setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
Pasal 2 angka 4
• Tahapan Penyelenggaraan Pemilu adalah serangkaian kegiatan
yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan
penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari tahap persiapan, tahap
penyelenggaraan, dan tahap penyelesaian.
Pasal 1 angka 11
• Sengketa Informasi Pemilu adalah sengketa yang terjadi antara
Badan Publik Penyelenggara Pemilu dengan Pemohon Informasi Pemilu
dan/atau Pengguna Informasi Pemilu yang berkaitan dengan hak
memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Pemilu berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
Kekhususan/Perbedaan Perki 1/2014 Dibandingkan SLIP No.1/2010 dan PPSIP No.
1/2013
Kekhususan Perki 1/2014
Objek dan Subjekobjectum litis:
Informasi Pemilu. Subjectum Litis:
BP Penyelenggara Pemilu
Jangka waktu Standar layanan informasi Pemilu dan penyelesaian
sengketanya dipercepat/dipersingkat
Komisi Informasi Pusat
RepublikIndonesia
1)Peraturan Pimp BP tentang PPID di Lingk BP;
2)Keputusan Pimpinan BP tentang OTK PPID di Lingkungan BP;
3)Keputusan Kepala BP tentang Daftar IP yang Dikecualikan;
4)Keputusan PPID tentang Tatacara Pendokumentasian & Penyebarluasan IP di Lingkungan BP.
5)Keputusan Pimpinan BP ttg Standar Biaya Perolehan Informasi Publik .
Apa yg harus disiapkan Badan Publik Penyelenggara Pemilu?Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Pemilu Standar Layanan Informasi dan Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi (PPSI) Pemilu diatur secara khusus oleh Komisi Informasi dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2014.
Pemenuhan standar layanan dan prosedur PSI Pemilu yang diatur secara khusus maka Badan Publik Penyelenggara Pemilu, perlu melakukan sosialisasi, penyiapan sumber daya manusia, serta pembuatan instrumen SLI Pemilu di lingkungannya.
Sosialisasi atau penyiapan kelembagaan untuk memenuhi standar layanan informasi di Penyelenggara Pemilu dapat bekerjasama atau “menggandeng” Komisi Informasi sesuai tingkatannya.
Dengan langkah seperti itu diharapkan aktor utama penyelenggaraan Pemilu (BP Penyelenggara Pemilu) dapat memenuhi SLI Pemilu, serta menjadi lembaga yang terdepan dalam membudayakan KETERBUKAAN INFORMASI PEMILU di Indonesia serta melayani hak masyarakat dalam memperoleh informasi Pemilu.
Komisi Informasi Pusat
RepublikIndonesia
No
Ringkasan Isi Informasi
Pejabat/ Unit/Satker yg
Menguasai Informasi
PJ Pembuatan /Penerbitan Informasi
Waktu & Tempat
Pembuatan Informasi
Format Informasi
yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpanan
1. Rekapitulasi Daftar Informasi Pemilu
Sekjend Sekjend Jakarta, 2014 Hard CopySoft Copy (XL, PDF)
5 Tahun
2. Peraturan Kepemiluan
Sekjend, Bag Hukum
Bagian Hukum Jakarta, 2014 Hard CopySoft Copy (XL, PDF)
5 Tahun
CONTOH : DAFTAR INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMILU YANG TERSEDIA SETIAP SAAT
Standar Layanan Informasi Pemilu
a) Lakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi pemilu;b) Membuat daftar informasi pemilu dan daftar informasi yang
dikecualikan;c) Memberikan layanan informasi
1) Pro aktif (mengumumkan secara berkala), 2) Melayani informasi atas dasar permintaan (layanan pasif)
Catatan: Kategori umum = Semua dokumen informasi yang setiap Satker memilikinya
(Misal: Anggaran/Keuangan, Kepegawaian, Daftar Inventaris, Aset, dll)Kategori Khusus = Dokumen informasi yang sesuai tupoksi satker
Ditetapkan di Jakarta, 2014dto/cap
Ketua Penyelengara Pemilihan Umum
FORM II : DAFTAR LENGKAP INFORMASI PUBLIK
No. Nama
Informasi/ Dokumen
Ringkasan isi informasi
PJ Pembuatan
atau penerbitan informasi
Waktu dan tempat
pmbuatan informasi
Bentuk informasi
yang tersedia
Informasi Jangka waktu
penyimpanan atau retensi arsip
Wajib diumum
kan secara berkala
Wajib diumum
kan secara serta merta
Wajib di sediakan
setiap saat
Informasi yang
dikecualikan
1. DIP Daftar Info Sekjend Jkt, Nov, 2014
Hardcopy Soft File √ 5 Tahun
2. Daftar Pegawai
Daftar Nama Pegawai
Biro Kpegawaian
Jkt, Nov, 2014
Hardcopy Soft File
√ 5 Tahun
3. dst dst dst dst dst dst dst dst dst dst 4. dst dst dst dst dst dst dst dst dst dst
Nama Petugas Yang Menguasai : Mr. X Nama Unit/Satker yang menguasai : Biro Hukum KPU/Bawaslu
Ditetapkan di : ......,….2014 dto/cap
Ketua Penyelenggara Pemilu
Pelayanan Informasi di
KPU
Pengumuman
Permintaan
Min. 6 bulan sekali
Papan Informasi
WEBSITE
Informasi biasa
Tidak Cepat : Maks 10
hari
Cepat: 2 Hari Kerja
Informasi Pemilu
Komisi InformasiPusat
RepublikIndonesia
Permohonan Informasi
Informasi Publik yang ada di
BADAN PUBLIK
Pejabat Informasi & Dokumentasi
Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi
Informasi Publik yang di umumkan
berkala
Informasi Publik yg diumumkan
serta merta
Informasi Publik yg wajib tersedia
tiap saat
Informasi Publik yg di umumkan
serta mert
Penolakan (disertai alasan)
Pencatatan Informasi
Pemberian Tanda Bukti (No.
Pendaftaran) Kepada Pemohon Informasi
a. Nama pemohon Informasi
b. Alamat pemohon Informasi
c. Subjek Informasid. Format Pengiriman
Informasie. Alasan Permintaan
Informasi
Pemberian Informasi yang diminta
Penerimaan Permintaan Info, disertai Penjelasan:
a.Materi Informasi yang akan diberikanb.Alat penyampai & format informasi
yang diberikanc.Biaya dan cara pembayarand.Jika badan publik sudah memiliki
informasi sebagian atau seluruhnya maka informasi dapat diberikan
Perpanjangan waktu
Pemberitahuan (disertai Alasan
Maksimum 7 hari)
Tertulis(Elektronik/non
elektronik
Tidak Tertulis
MEKANISME PEMBERIAN INFORMASI .
Perbandingan Masa Permohonan Biasa
+ 7 hr
10 hr
14 hari
30 hari
Pemohon
PPID AtasanPPID
Puas
Tidak Puas
Menerima
Tidak menerima
Tanggapan/ Keputusan
Pengajuan permohonan PSI
ke KIP
Pelaksanaan Keputusan oleh
PPID
30 hari
KEBERATAN
Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
PPID Menolak
Permohonan Informasi
Pemohon Informasi mengajukan KEBERATAN (selambatny 30 hr kerja)
Atasan PPID memberikan
ALASAN TERTULIS disertai tanggapan
(pl lambat 30 hr kerja)
PUASTIDAK PUAS
KOMISI INFORMASI
Pemeriksaan Awal
MEDIASI
BERHASILTIDAK
BERHASIL
AJUDIKASI NONLITIGASI
Putusan Komisi
Informasi
TERIMATIDAK
TERIMA
Gugatan Ke Pengadilan (paling lambat 14 hr kerja)
Pengadilan Negeri
Pengadilan Tata Usaha
Negara
Terima Tidak Terima
TerimaTidak Terima
MAHKAMAH AGUNG RI
PUTUSAN AKHIR
PenyelesaianSengketa Informasi
Kpd Komisi Informasi
(pl lambat 14 hari kerja)
Paling lambat 100 hr kerja (Paling lambat 14 hr kerja)
Pemohon Informasi
menggugat ke PN (paling
lambat 14 hari kerja)
ALUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
Alur dan Jangka Waktu Layanan Informasi Pemilu
2 hr + 2 hr
3 hari
Pemohon
PPIDAtasanPPID
Puas
Tidak Puas
Menerima
Tidak Menerima
Tanggapan/ Keputusan
Pengajuan permohonan PSI
ke KIP
Pelaksanaan Keputusan BP
oleh PPID
2 hari KEBERATAN 2 hari
Relasionalitas KelembagaanKomisi Informasi dan Penyelenggara Pemilu dalam Penataan SLI & PPSI
Pemilu
Kom
isi In
form
asi Komisi Informasi
Pusat(KIP)
Komisi Informasi Provinsi
(KI Provinsi)
Komisi Informasi Kab/Kota
(KI Kab/Kota)
KO
MIS
I PEM
ILIH
AN
UM
UM
KPU PUSAT
KPU Provinsi / KIP Aceh
KPU/ Kab/Kota
Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
Kasasi (ke MA)
Keberatan (ke PN atau PTUN)
Penyelesaian Sengketa (ke Komisi Informasi)
Keberatan (ke Atasan PPID [Ketua KPU C.q Sekretaris
KPU])
Tahap-Tahap Penyelesaian Sengketa InformasiKomisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
Alasan Keberatan Ke Atasan PPID
1) Permohonan Ditolak (dianggap rahasia)2) Tidak mengumumkan informasi yang wajib
diumumkan3) Pemintaan Informasi tidak ditanggapi (termasuk
jika petugas informasi tidak bisa ditemui)4) Permintaan informasi ditanggapi TAPI tidak
sebagaimana yang diminta (misal: kurang, berbeda dgn yang diminta)
5) Pemohon dikenakan biaya yang tidak wajar6) Penyampaian informasi melebihi batas waktu
layanan7) Tidak dipenuhinya permintaan informasi
(ditanggapi namun informasi tidak diberikan karena alasan selain rahasia: informasi belum ada/dikuasai)
Alasan Sengketa ke KI
Tidak puas dengan Putusan Keberatan Atasan PPID
Keberatan tidak ditanggapi Atasan PPID (dalam waktu 30 hari)
“Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, & g...”
b) Tidak disediakannya informasi berkala yg wajib diumumkan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU 14 Tahun 2008 dan PERKI No 1 Thn 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
c) Tidak ditanggapinya permohonan informasi;d) Permohonan informasi ditanggapi tidak sbgmna yang
dimohonkan;e) Tidak dipenuhinya permohonan informasi;f) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ataug) Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu
berdasarkan ketentuan Per-UUan yang berlaku.
Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
Para Pihak
Pemohon Penyelesaian Sengketa IP
Orang perseorangan WNI, kelompok Orang Indonesia, atau Badan Hukum INDONESIA yang mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi.
Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi
Badan Publik yang diwakili oleh Atasan PPID,
atau yang ditugaskan dengan Surat Kuasa Khusus
Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
PERMOHONAN SENGKETA INFORMASI TIDAK DIPUNGUT BIAYA
MEDIATOR adalah komisioner KIP yang bertugas mempertemukan para pihak dalam suatu perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian Sengketa Informasi tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa.
MAJELIS KOMISIONER
Adalah Majelis yang terdiri dari Komisioner KIP yang ditugaskan untuk memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik
PANITERA/PETUGAS KEPANITERAAN : PEJABAT Sekretariat KIP yg tugasnya:
1. Mengelola administrasi permohonan Sengketa Informasi Publik;
2. Membuat Berita Acara Persidangan;3. Membantu Majelis Komisioner dlm persidangan; dan4. Membantu MK Menyusun Putusan Komisi Informasi.
(1). Mediasi dilakukan melalui pertemuan langsung/menggunakan alat komunikasi dgn mempertimbangkan jarak & substansi sengketa;
(2) Mediasi melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di:a) salah satu ruangan di Kantor Komisi Informasi;b) salah satu ruangan di Kantor Badan Publik Lain, yang tidak terkait
dengan sengketa atau tempat yang dianggap netral yang ditentukan oleh Komisi Informasi; atau
c) ditempat lain yang disepakati oleh para pihak.(3)Dalam hal pertemuan mediasi dilaksanakan di
tempat lain yang disepakati para pihak, biaya yang timbul ditanggung oleh masing-masing pihak yang bersengketa.
(4) Para pihak tidak menanggung segala biaya yang dikeluarkan mediator.
PROSES MEDIASI 14 Hari KerjaKomisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
PROSEDUR AJUDIKASI
Penyelesaian sengketa melalui ajudikasi dilakukan karena salah satu alasan berikut:
a)Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sbgmana dimaksud Pasal 17 UU No. 14 Thn 2008; atau
b)Pemohon informasi publik telah menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi namun proses mediasi gagal atau salah satu/ para pihak menarik diri dari proses mediasi.
SIDANG AJUDIKASI TERBUKA UNTUK UMUM
Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
YANG DIMOHONKAN KE KOMISI INFORMASI :
1. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi tersebut secara berkala;
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon;
4. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;
5. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;
6. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena mengenakan biaya yang tidak wajar atas permohonan informasi, dan meminta Komisi Informasi untuk menetapkan biaya yang wajar;
7. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena menyampaikan informasi melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Termohon wajib segera menyampaikan informasi kepada Pemohon.
Komisi InformasiPusat
RepublikIndonesia
Persidangan Ajudikasi Nonlitigasi
a) Memeriksa kedudukan hukum para pihak, kewenangan KI, dan rentang waktu
b) Mendengarkan dan/atau mengkonfirmasi ktrgan Pemohon/Termohon;
c) Mendengarkan keterangan saksi, jika ada dan/atau diperlukan;d) Mendengarkan keterangan ahli, jika ada dan/atau diperlukan;e) Mendengarkan ket Pihak Terkait, jika ada dan/atau diperlukan;f) Memeriksa langsung rangkaian data, keterangan, perbuatan,
keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, jika diperlukan;
g) Melakukan Pemeriksaan Setempat jika diperlukan;h) Mendengarkan kesimpulan para pihak jika ada dan/atau
diperlukanApabila TERMOHON & KUASANYA TIDAK HADIR pada Persidangan, Majelis Komisioner KIP dapat memeriksa & memutus sengketaTANPA KEHADIRAN TERMOHON
Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
Putusan Ajudikasi KIP
(1)Putusan Majelis Komisioner diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
(2)Putusan sebagaimana dimaksud Pasal 61 PP 61 thn 2010
(3) Putusan tidak boleh memuat tentang perincian informasi
yang dikecualikan.(4) Putusan Majelis Komisioner mengikat para pihak
sejak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.(5) Salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam
jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak
putusan diucapkan.(6) Segera setelah salinan putusan diberikan kepada
para pihak, putusan dimasukkan ke dalam situs resmi Komisi Informasi.
Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
• Putusan KI (hasil mediasi) dapat dimintakan penetapan eksekusi ke Pengadilan• Putusan KI inkracht (ajudikasi) jika
tidak diajukan keberatan ke Pengadilan dalam waktu 14 hari sejak salinan putusan diterima.• Putusan KI yang inkracht dapat
dimintakan penetapan eksekusi ke Pengadilan
Status Putusan KI & EksekusiKomisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
Keberatan Atas Putusan KI
Ke Peradilan
Alasan dan Waktu Keberatan:
Alasan Pengajuan Tidak terima atas Putusan KI Waktu Pengajuan 14 hari setelah Put KI diterima
Sifat Proses Keberatan
*Semacam proses “banding”
*Yang diperiksa Pengadilan adalah Putusan KI NAMUN pihak yang bersengketa adl para pihak yang awalnya bersengketa di KI (bukan KI)
Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
Kewenangan Absolut
PN
• Pemohon Informasi vs Badan
Publik non Negara (organisasi non
pemerintah, BUMN/D atau
Partai)
PTUN
• Pemohon Informasi vs
Badan Publik
Negara
(eksekutif, legislatif, yudikatif,
lembaga/komisi negara, Pemda, dll)
Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
Putusan (final &
mengikat)
Pengaju Keberat
an
PTUN
PN
MA
Alur Penyelesaian Sengketa ke Pengadilan
Badan Publik Negara
Badan Publik Selain Negara
Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
Pendaftaran Keberatan
Pengadilan Wilayah Hukum
Badan Publik
Pengadilan Wilayah Hukum
Pemohon Informasi
Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
Proses Keberatan
14
hari Panitera
meminta KI mengirimkan: a. salinan resmi putusan;b. seluruh
berkas perkara;
14
hari KI
mengirimkan berkasTermohon menyerahkan jawaban atas keberatan (30 hari)
3 h
ari Ketua
Pengadilan menunjuk MajelisMajelis wajib memutus perkara 60 hari sejak ditunjuk
Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan
Pemilu kepada masyarakat
Menjalankan UU No. 14 Th 2008
ttg KIP & Peraturan
Pelaksananya,
Menyusun Regulasi & Menyelesai
kan Sengketa Informasi
Penyelenggara Pemilu Komisi Informasi Pusat/Provinsi/Kab/Kota
MARI BERBAGI PERANKomisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
Demokrasi YANG MODERN, Pemilihan Umum
BERKUALITASHasil Pemilu YANG
TERPERCAYA
*gMEDIASI KOMISI INFORMASI
MEMPERTEMUKAN SECARA SETARA PARA PIHAKKomisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
MENGHADIRKAN DAMAI MERAWAT KEPERCAYAAN PUBLIK
Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
AJUDIKASI NON LITIGASI
MenyelesaikanSengketa InformasiKomisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
Jika Masih Terdapat Hambatan Akses
PENUTUP
DATA DIRINama : YHANNU SETYAWAN, S.H., M.H.TTL : Jakarta, 1 Oktober 1973Alamat : Jl. Raya Banten. Komp Sapta Marga
No 26 Unyur. Serang. 42151 Telp (0254) 201757 – 0812.1239900 Email : [email protected] twitter: @yhannu_setyawan
Pekerjaan : Anggota Komisi Informasi Pusat (Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi)
Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
Top Related