_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
BAB I
KEMENTERIAN KEMAKMURAN
Sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, urusan pertanian
dalam arti luas pada zaman penjajahan Belanda dilakukan oleh sebuah
departemen, yaitu Departement van Landbouw (1905), Departement van
Landbouw, Nijverheid en Handel (1911), dan Departemen van Ekonomische
Zaken (1934) yang mencangkup bidang kegiatan pertanian, perdagangan, dan
perindustrian. Departemen ini pada masa pendudukan Jepang di Indonesia
dinamakan Gunseikanbu Sangyobu. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik
Indonesia, pada tanggal 2 September 1945 dengan dibentuknya Kabinet
Presidentil, maka urusan pertanian dalam arti luas dilakukan oleh Kementerian
Kemakmuran.
Pada awal Pemerintahan Republik Indonesia, berdasarkan Penetapan
Pemerintah No. 10/SD/tahun 1945, Menteri Kemakmuran dibantu oleh seorang
Direktur Jenderal dan seorang Sekretaris Jenderal. Sebagai Direktur Jenderal
adalah Mr. A.K. Pringgodigdo, sedangkan R. Surasno ditunjuk sebagai
Sekretaris Jenderal Kementerian Kemakmuran.
Dalam melaksanakan tugas pekerjaan teknis, Menteri Kemakmuran
dibantu tiga koordinator, yaitu : Koordinator Perdagangan, Koordinator Pertanian,
dan Koordinator Perindustrian.
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
1
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
1. Koordinator Perdagangan, Ir. Teko Sumodiwirjo, diserahi urusan
Perdagangan, Koperasi, dan urusan Pengumpulan, Penyimpanan, dan
Pembagian (P.P.P.)
2. Koordinator Pertanian, Ir. Kaslan A. Tohir, diserahi urusan Pertanian
Rakyat dan Pendidikan, Perikanan, Kehewanan, Perkebunan, Kehutanan,
dan Penyelidikan Pertanian.
3. Koordinator Perindustrian, Ir. Anando, diserahi urusan Perindustrian dan
Kerajinan, Tambang dan Geologi, serta Tera.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Kemakmuran diserahi
tugas melaksanakan pengawasan pada Badan-Bandan di Lembaga-lembaga
seperti : Bank Rakyat Indonesia (B.R.I), Badan Tekstil Negara (BTN),
Perusahaan Perkebunan Negara (PPN), Badan Pengawas Perusahaan Gula
Negara (BP-PGN), Badan Industri Negara (B.I.N), dan Badan Exploitasi
Tambang Negara (B.E.T.N). Dalam Struktur organisasi Kementerian
Kemakmuran, pimpinan politik dipegang oleh Menteri Kemakmuran, adapun
administrasi politik Kementerian berada pada Sekretaris Jenderal, Direktur
Jenderal dan para koordinator. Sementara itu pada tingkat Jawatan, Bank, dan
Badan Hukum lainnya merupakan satuan organisasi pelaksana yang
berkedudukan sebagai administrasi pelaksana.
Selagi bangsa dan Pemerintah Republik Indonesia sedang berbenah
menyelenggarakan pemerintahan dan mengurus tawanan Jepang, pada tanggal
16 September 1945 tentara sekutu dibawah pimpinan Inggris telah mendarat
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
2
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
dipulau Jawa. Pada tanggal 7 Oktober 1945, menyusul kemudian pendaratan
tentara NICA (Netherlands Indies Civil Administration), yaitu tentara Belanda
yang ingin menguasai dan menjajah kembali Indonesia setelah Perang Dunia-II
selesai. Pada saat itu, baik tentara sekutu maupun NICA menghadapi kenyataan
bahwa bangsa Indonesia telah merdeka semenjak Proklamasi 17 Agustus 1945.
Dilain pihak, berdasarkan persetujuan Postdam pada bulan juli 1945 setelah
Jerman menyatakan, menyerah kalah kepada tentara sekutu, pemerintah
Kerajaan Belanda menganggap masih berdaulat dan mempunyai kewenangan
atas wilayah jajahannya di Indonesia.
Tentara Belanda (NICA) dan dibantu satuan Gurkha dari tentara sekutu
dibawah pimpinan Inggris menyerbu Indonesia. Pertempuran hebat terjadi
didaerah-daerah, antara lain Jakarta (September-Desember 1945), Surabaya
(Oktober-Nopember 1945), Semarang (Oktober 1945), dan bulan Oktober 1945
di Bandung. Pada tanggal 4 Januari 1946, Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia hidjrah ke Yogyakarta. Karena daerah Jakarta dan sekitarnya sudah
tidak aman, maka atas kebijakan dan keputusan para pemimpin Kementerian
Kemakmuran, kantor besar Kementerian Kemakmuran dipindahkan ke
Magelang-Jawa Tengah. Sejak awal Januari 1946, di Magelang dibentuk
Cabang Kantor Besar Kementerian Kemakmuran dibawah pimpinan Iso
Reksohadiprodjo. Sampai dengan akhir tahun 1946, organisasi Kementeria
Kemakmuran ada di beberapa lokasi, yaitu :
1. Kementerian Kemakmuran dengan Bagian Tata Usaha berkedudukan di
Jakarta.
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
3
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
2. Para koordinator dengan Sub-Bagian Tata Usaha merupakan Cabang
Kantor Pusat Kementerian Kemakmuran berkedudukan di Magelang.
3. Adapun sebagian besar Jawatan dan Badan Penyelenggara lainnya
tersebar di Magelang, Solo, dan Yogyakarta.
Kantor Pusat Kementrian Kemakmuran, di Susteran Magelang
Mulai awal Januari 1947, secara bertahap semua urusan dari Kantor
Besar Kementerian Kemakmuran di Jakarta dipindahkan ke Kantor Cabang di
Magelang. Pada akhirnya, kantor cabang di Magelang merupakan Kantor Pusat
Kementerian Kemakmuran. Karena keadaan di Jakarta masih belum aman,
maka tugas Kantor Pusat Kementerian Kemakmuran di Magelang dipimpin oleh
para Koordinator yang diketuai oleh Ir. Gunung Iskandar.
Dalam rangka upaya mempertahankan koloninya di Indonesia,
Pemerintah Kerajaan Belanda menunjuk Dr.H.J. Van Mook sebagai Letnan
Gubernur Jenderal untuk menyusun kembali Pemerintahan Hindia Belanda.
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
4
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
Sebelum ditunjuk sebagai Letnan Gubernur Jenderal, Dr.H.J. Van Mook adalah
mantan Direktur Departemen Perekonomian (1937-1942) dari pemerintah Hindia
Belanda sebelum menyerah kalah kepada tentara Jepang di Indonesia.
Pemerintah Belanda di Indonesia dibawah pimpinan Dr.H.J. Van Mook
menjalankan strategi politik yang kemudian dikenal dengan politik adu domba
atau devide et empera. Dengan politik devide et empera, Belanda untuk
sementara berhasil menjalankan, ide Negara Federal melalui kekuatan militer
dan diplomasi politik. Berdasarkan persetujuan Linggarjati-Cirebon (25 Maret
1947) wilayah Republik Indonesia tinggal Jawa, Madura, dan Sumatera.
Karena situasi politik dan keamanan akibat dari timbulnya Perang
Kolonial Pertama (aksi Polisional-I, 27 Juli 1947), kemudian Kementerian
Kemakmuran mengungsi ke daerah yang lebih aman yaitu di daerah Borobudur.
Semua Jawatan dan Bagian-bagiannya beserta pegawai dan keluarganya
dipindahkan dari Magelang ke Borobudur, hanya beberapa bagian yang masih
dipandang perlu tetap berada di Magelang, seperti Jawatan Kehewanan dan
Sekolah Kehewanan Menengah Atas (SKMA) yang baru saja didirikan pada awal
Juli 1947. Perkembangan Perang Kolonial Pertama makin meluas sehingga
wilayah Borobudur terancam keamanannya. Berdasarkan pertimbangan para
pimpinan Kementerian Kemakmuran telah diputuskan untuk memindahkan lagi
kantor-kantor dan para pegawainya dari Borobudur ke Ibu Kota Republik
Indonesia di Yogyakarta.
Sejak tanggal 1 Januari 1948, telah ditetapkan secara resmi bahwa
Kementerian Kemakmuran berkedudukan di Yogyakartaa dengan mengambil
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
5
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
tempat di Balapan. Pada tanggal 1 Maret 1948, Mr. A.K. Pringgodigdo (Direktur
Jenderal) dan R. Surasno (Sekretaris Jenderal) dibutuhkan tenaganya di Jakarta
sehinga pemimpin sehari-hari Kementerian Kemakmuran adalah Ir. Gunung
Iskandar dan sejak 1 mei 1948 Ir. Gunung Iskandar ditetapkan sebagai
Sekretaris Jenderal Kementerian Kemakmuran.
Semasa Menteri Kemaknuran dijabat Mr. Sjarifuddin
Prawiranegara (29 januari 1948-4 Agustus 1949), berada di
Sumatera sebagai pelaksana harian Kementerian
Kemakmuran adalah Ir. Gunung Iskandar. Dengan
mendapat bantuan moral dan dukungan materiel untuk
mengaktifkan kembali alat-alat pemerintahan dari Sri Sultan
Hamengkubuono IX kemudian disusun formasi-inti yang diharapkan dapat
mencurahkan tenaganya dalam organisasi Kementerian Kemakmuran.
Pertemuan penyusunan organisasi dengan formasi inti tersebut dilakukan di
Pendopo Kepatihan-Yogyakarta. Dengan Surat Keputusan Menteri Kemakmuran
No: 3931/Kab tanggal 23 Juni 1948 di Yogyakarta dibentuk formasi inti sebagai
berikut :
1. Ir. Teko Sumodiharjo, diserahi urusan perdagangan, koperasi serta
urusan pengumpulan, penyimpanan, dan pembagian (distribusi).
2. Ir. Anando, diserahi urusan perindustrian dan kerajinan, tambang dan
geologi, serta urusan tera.
3. Ir. Kaslan A. Tohir, diserahi urusan pertanian rakyat dan pendidikan,
perikanan, kehewanan, dan penyelidikan pertanian.
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
6
Ir. Gunung Iskandar
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
4. Ir. Saksono Prawiroharjo, diserahi urusan kehutanan dan perkebunan.
5. Ir. Harjono Danusastro (mantan Direktur SPMA Malang 1944-1947)
diserahi urusan perguruan tinggi pertanian dan publikasi.
Pemusatan Kementerian Kemakmuran di Yogyakarta ini lambat laun
dilakukan secara berangsur-angsur sehingga dapat dibangun gedung untuk
Kantor Pusat Kementerian Kemakmuran, Jawatan-jawatan beserta perumahan
pegawai yang kemudian dikenal dengan Komplek Kemakmuran Balapan-
Yogyakarta.
Dengan adanya penyerbuan dan pendudukan pasukan Belanda di
Yogyakarta tanggal 19 Desember 1948 pada waktu perang kolonial kedua (Aksi
Polisionil-II), kantor pusat Kem,enterian kemakmuran di Balapan juga dikuasai
tentara Belanda. Semua kegiatan terhenti, sebagian pegawai ikut dan memenuhi
ajakan Belanda, sebagian lagi tetap tinggal di Yogyakarta atau ikut bergerilya
melawan Belanda. Kelompok pegawai yang ikut Belanda, lebih dikenal sebagai
“pegawai Kooperatif” kemudian dipekerjakan sebagai pegawai pada Departemen
Perekonomian (Departement Van Ekonomische Zaken) di Jakarta dibawah
pemerintah Negara Federal yang di bentuk Belanda. Sementara itu para
pegawai yang masih taat pada pemerintahan Republik Indonesia digolongkan
pada Non-kooperatif.
Setelah terjadi persetujuan Roem-Royen pada tanggal 7 Mei 1949
mengenai pemulihan kembali Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta,
segera dilakukan persiapan penyusunan kembali Kementerian Kemakmuran.
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
7
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
Karena Menteri Kemakmuran berada di Sumatera (Ir. Indratjaja), maka pimpinan
Kementerian dilakukan oleh Ir. Gunung Iskandar sebagai Sekretais Jenderal.
Pada saat Pemerintah Republik Indonesia dipulihkan kembali di Yogyakarta
pada tanggal 4 Agustus 1949 telah tersusun kembali organisasi Kementerian
Kemakmuran lengkap dengan jawatan-jawatannya yang dipimpin oleh pegawai
dari golongan Non-Kooperatif. Berdasarkan Penetapan Presiden No: 6 tahun
1949, telah ditunjuk I.J. Kasimo sebagai Menteri Kemakmuran.
Berdasarkan hasil Konperensi Meja Bundar di Den-Haag Negeri Belanda
pada tanggal 23 Agustus - 2 Nopember 1949, kemudian pada tanggal 27
Desember 1949 dibentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Menurut
ketentuan ini, negara Republik Indonesia di Yogyakarta merupakan salah satu
Negara Bagian dari RIS. Dalam susunan Kabinet RIS, urusan pertanian berada
dibawah Kementerian Kemakmuran dengan Ir. Djuanda sebagai Menteri
Pertanian, sedangkan dalam susunan Kabinet dari Negara Bagian Republik
Indonesia maka urusan pertanian berada dalam Kementerian Pertanian dengan
Mr. Sadjarwo sebagai Menteri Pertanian.
Dalam susunan Kabinet Republik Indonesia – Yogayakarta, sebagai
negara Bagian RIS, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia-
Yogyakarta (Mr. Assaat) No; 16 tahun 1950 tanggal 6 Pebruari 1950 maka
Kementerian Kemakmuran dipecah menjadi Kementerian Pertanian dengan
Mr. Sadjarwo sebagai Menteri Pertanian serta kementerian Perdagangan Dan
Perindustrian dengan Mr. Tandiono Manu sebagai Menterinya.
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
8
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
Pemecahan Kementerian tersebut mengakibatkan pula pembagian
Jawatan-jawatan dilingkungan kementeriannya.
a. Kementerian Perdagangan Dan Perindustrian mempunyai : Jawatan
Perdagangan, Jawatan Perindustrian Dan Kerajinan, Jawatan
Pertambangan, dan Jawatan Distribusi.
b. Kementerian Pertanian mempunyai Jawatan Pertanian Rakyat, Jawatan
Perikanan, Jawatan Kehutanan, Jawatan Kehewanan, Perkebunan,
Jawatan Koperasi, dan Bank Rakyat Indonesia.
Pada waktu bangsa Indonesia menyatakan Kemerdekaannya pada tangal
17 Agustus 1945, sebagian besar penduduknya buta huruf latin dan melarat.
Keadaan perekonomian rakyat pada umumnya sangat lemah meskipun tanah air
Indonesia dikenal sebagai wilayah yang mempunyai sumberdaya alam yang
melimpah. Sementara itu negara Republik Indonesia yang baru bangun dan
berusaha untuk meningkatkan taraf hidup bangsanya selalu diganggu oleh
Belanda yang masih ingin meneruskan penjajahannya guna menguasai wilayah
nusantara kembali.
Didaerah yang dikuasai Republik Indonesia-Yogyakarta, Kementerian
Kemakmuran menyusun rencana pembangunan pertanian berupa Rencana
Produksi tiga tahun atau dikenal dengan Plan-Kasimo. Plan Kasimo berjangka
waktu 3 tahun, disusun pada tahun 1947 dan rencana kegiatannya baru dimulai
tahun 1948-1950. Sementara itu wilayah Negara-Negara Bagian dan Daerah
Bagian dari Negara Federal yang dibina Belanda, urusan pembangunan
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
9
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
pertanian dilakukan oleh Departemen Perekonomian (Departement Van
Ekonomische Zaken) dengan rancangannya yang disebut Rencana
Kemakmuran Tiga Tahun atau lebih dikenal dengan Plan-Wisaksono. Rencana
Wisaksono ini akan dimulai tahun 1949-1951. Baik Plan Kasimo maupun Plan
Wisaksono mengalami banyak hambatan dalam pelaksanaannya karena
masalah keamanan dan politik pada saat itu.
1. PLAN KASIMO ( 1948 – 1950)
Pada masa Pemerintahan Kabinet Amir Syarifuddin, Kementerian
kemakmuran dipimpin pleh Dr. A.K. Gani sebagai Menteri Kemakmuran yang
merangkap pula sebagai Wakil Perdana Menteri. Sedangkan sebagai Menteri
Muda Kemakmuran dijabat oleh dua orang Menteri Muda,
yaitu : IJ. Kasimo dan dr. A. Tjokronegoro.
Adapun ruang lingkup tugas Kementerian Kemakmuran
meliputi bidang – bidang pertanian, Perdagangan,
Perindustrian dan Pertambangan. Pada masa Pemerintahan
Kabinet Amir Syarifuddin itu pula, Belanda melancarkan
serangan militernya yang pertama (21 Juli 1947) terhadap Republik Indonesia di
Yogyakarta. Hubungan dengan dunia luar putus sama sekali.
Blokade Belanda tidak hanya mengahalangi masuknya berbekalan senjata untuk
Republik Indonesia, tetapi juga menghentikan masuknya bahan pangan,
sandang dan kebutuhan penting lainnya seperti obat-obatan, alat transportasi
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
10
IJ. Kasimo
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
dan hasil teknologi lainnya yang sangat diperlukan untuk pembangunan bangsa
yang baru merayakan kemerdekaannya pada saat itu.
Kekurangan pangan sangat terasa sekali, terutama di sebagian wilayah
yang memang dinyatakan sebagai daerah minus. Keadaan ini kemudian menjadi
lebih sulit lagi dengan mengalirnya ratusan ribu pengungsi dari daerah-daerah
yang diserbu oleh pasukan Belanda. Pada masa perang kemerdekaan itulah,
kemudian Kasimo sebagai Menteri Muda Kemakmuran (lulusan MLS tahun
1921) menyampaikan buah pikiran mengenai masalah dan rencana
penanggulangan sandang dan pangan. Dari buah pikiran itu kemudian didukung
oleh para bekas siswa-siswanya dari SPM – Tegalgondo, maka plan Kasimo
yang sekalipun sederhana itu kemudian hari dapat dilakukan dengan cukup
lancar pelaksanaannya.
Rencana Produksi Tiga Tahun, lebih dikenal dengan sebutan Plan-
Kasimo, dirancang untuk daerah Republik Indonesia – Yogyakarta pada tahun
1948 sampai 1950. Sebagai landasan plan-Kasimo adalah UUD 1945, pasal 33
yang berbunyi :
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas
kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
11
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
Rencana produksi tiga tahun dicanangkan di Yogyakrta oleh I.J. Kasimo,
sebagai Menteri Persediaan Makanan Rakyat dalam Kabinet Hatta-I (29 Januari
1948 s/d 4 Agustus 1949), Kabinet Hatta-II (4 Agustus 1949 s/d 20 Desember
1949) dan Kabinet Susanto (20 Desember 1949 s/d 21 Januari 1950): Aksi-
Militer kedua dan juga pihak belanda merusak pelaksanaan Rencana Produksi
Tiga Tahun ini. Meskipun demikian, dasar-dasar Plan-Kasimo merupakan
landasan yang berharga dalam usaha perkembangan perekonomian Indonesia
dikemudian hari.
Tujuan Plan Kasimo
1. Mencukupi seluruh kebutuhan rakyat tentang bahan makanan pokok
terutama beras, jagung, ketela, kacang tanah,kedele, ikan dan daging dari
hasil tanah sendiri.
2. Memenuhi sekitar 10% kebutuhan pakaian rakyat dari hasil tanah sendiri.
3. Mengusahakan tersedianya kelebihan produksi untuk kepentingan eksport
pada semua lapangan (pertanian rakyat, perusahaan perkebunan,
perikanan dan kehewanan)
Usaha dan Program Kerja Plan Kasimo
1. Di bidang pertanian rakyat dengan mengusahakan penambahan luas areal,
luas penanaman tiap tahun dan meningkatkan produksi tiap satuan luas
tanaman, melalui : penggunan bibit unggul, mendirikan kebun bibit, perbaikan
irigasi/pengairan, menjaga kesuburan tanah, pemberantasan hama,
mendirikan Balai Pusat Penyuluhan di tiap Kecamatan, mendirikan model
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
12
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
desa baru, dan transmigrasi. Bagi daerah di Sumatera perlu diusahakan
membuat kalender pertanian, seleksi bibit, perbaikan sistem
organisasi/drainasi, memperluas areal persawahan, menyiapkan daerah
transmigrasi, memperbaiki tanaman perkebunan rakyat yang rusak semasa
penduduk Jepang, memajukan tanaman kapas, mendatangkan obat-obatan,
pupuk ZA dan DS, alat-alat pertanian, mengembangkan perikanan air tawar,
serta memajukan pendidikan pertanian, latihan dan penyuluhan pertanian.
2. Dibidang perusahaan perkebunan, membutuhkan terlaksananya eksport guna
membiayai import barang-barang yang dibutuhkan rakyat dan negara dari luar
Negara dengan cara mengusahakan perusahaan perkebunan pada tahun
1950 telah mencapai kapasitas produksi sebesar 50% dari kapasitas produksi
sebelum perang dunia kedua. Demikian pula perlu menyelenggarakan
peraturan-peraturan dilapangan agraria, keuangan dan sosial sehingga
mampu memberikan jaminan bagi perusahaan perkebunan agar dapat
sungguh-sungguh memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat
dan negara. Bangunan irigasi yang banyak mengalami kerusakan perlu
diperbaiki pula.
3. Dibidang perikanan dengan upaya meningkatkan hasil perikanan untuk
makanan rakyat dengan cara memperhebat usaha penangkapan ikan laut.
Untuk itu diperlukan penambahan jumlah perahu, kapal-kapal bermotor
dengan perlengkapannya, menyediakan kredit serta latihan bagi nelayan.
Dalam rangka mencapai tujuan itu, perlu upaya untuk mencari dan
menetapkan tempat-tempat yang banyak ikannya. Menetapkan jenis-jenis
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
13
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
ikan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, mengadakan penyelidikan biologi
ikan dan tekonologi penangkapan ikan serta pelestarian sumber-sumber
perikanan.
4. Dibidang kehewanan atau peternakan mengupayakan peningkatan ternak,
terutama ternak kecil seperti kambing, domba, dan unggas. Maksudnya untuk
menambah tersedianya ternak guna menghasilkan produksi daging dan telur
bagi kebutuhan protein masyarakat. Untuk itu diperlukan berbagai kegiatan
seperti: penyelidikan kebutuhan ternak di tiap daerah, hewan jantan pemacak
untuk memperbaiki mutu ternak, mendorong berdirinya industri daging,
pemberantasan penyakit hewan, membatasi pemotongan ternak hewan
betina untuk sapi dan kerbau, menganjurkan pemakaian susu oleh rakyat,
memperbanyak inseminasi buatan, serta budidaya ternak marmut dan kelinci.
5. Dibidang usaha lain yang berkaitan dengan memperbaiki perekonomian.
Pada bulan November 1947 dibentuk jawatan perdagangan yang bernaung
dibawah Kementerian Kemakmuran. Djawatan Perdagangan ini mempunyai
tugas kewajiban penting dalam perdagangan luar negeri dan perdagangan
dalam negeri antara lain : 1) memperkuat posisi devisa diluar negeri, 2)
mendatangkan barang yang penting bagi keperluan pemerintah dan rakyat, 3)
mengatur keperluan dan harga barang sehari-hari bagi keperluan rakyat.
Disamping itu pula dalam rangka memperkuat perekonomian rakyat yang
berdasarkan semangat gotong royong, maka gerakan koperasi ditingkatkan
dengan memperkuat tugas dan fungsi Jawatan Koperasi. Pada bulan Juli
1947, jumlah koperasi yang disahkan pendiriannya adalah sekitar 2.700 buah,
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
14
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
sedangkan pada masa penjajahan Belanda, berjumlah sekitar 600 buah
ditahun 1939. Diusahakan agar nantinya pada setiap desa terdapat satu
koperasi untuk dapat memperluas usaha produksi baik di lapangan pertanian
maupun dilapangan kerajinan. Usaha kredit yang mempunyai kedudukan
penting pada saat itu, adalah Bank Rakyat Indonesia, dengan cara
menyelenggarakan kredit-kredit perdagangan menengah dan perdagangan
besar, kredit industri menengah dan industri besar, serta kredit perikanan.
2. PLAN WISAKSONO (1949 – 1951)
Rencana Kemakmuran Tiga Tahun adalah rencana pembangunan
pertanian yang dicanangkan pada tahun 1949 oleh Pemerintah Federal
Indonesia sebagai landasan pembangunan pertanian bagi Negara-negara
bagian diseluruh Indonesia, kecuali Negara Bagian Republik Indonesia. Rencana
Kemakmuran diprakasai oleh Wisaksono Wirjodiharjo sebagai Sekretaris Negara
Urusan Pertanian dan Peternakan dari Pemerintah Federal. Di kalangan umum,
rencana kemakmuran yang berjangka waktu 3 tahun (1949 – 1951) lebih dikenal
sebagai Rencana Wisaksono atau Plan Wisaksono.
Rencana Kemakmuran atau Rencana Wisaksono ini mempunyai maksud
untuk mengusahakan agar supaya Indonesia dalam waktu beberapa tahun
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
15
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
mendatang tidak tergantung lagi kepada import bahan pangan dari luar negeri.
Rencana kemakmuran mempunyai 5 program Kegiatan, yaitu:
1. Mempertinggi produksi bahan makanan dengan cara yang lebih baik dengan
mendirikan perusahaan-perusahaan campuran (mixed-farming) agar supaya
para petani diharapkan tidak hanya menanamkan bahan tanaman pangan
tetapi juga memelihara ternak.
2. Meningkatkan penggunaan bibit unggul, yaitu bibit atau benih terpilih yang
tinggi nilainya sehingga dapat meningkatkan hasil produksi bahan pangan.
3. Meningkatkan penggunaan rabuk atau pupuk buatan, dengan maksud untuk
meningkatkan pendapatan petani khususnya dan masyarakat pedesaan
pada umumnya.
4. Memajukan peternakan kecil yaitu pemeliharaan ayam, itik, dan unggas
lainnya guna meningkatkan sumber protein, hewani dan gizi masyarakat.
5. Memajukan perikanan dengan bantuan pemerintah sebagai modal usaha,
pengadaan dan penyediaan alat-alat perikanan serta perbaikan tambak-
tambak perikanan.
Dalam bidang pembangunan pertanian pangan, lebih dititik beratkan pada
upaya meningkatkan produksi beras melalui penggunaan bibit unggul. Oleh
sebab itu perlu segera diupayakan, pendirian Balai-balai benih di wilayah
penghasil beras. Untuk pelaksanaan peningkatan produksi beras ini, inisiatif para
petani perlu dikembangkan. Pemanfaatan lahan tanah kering perlu pula
ditingkatkan untuk usaha pertanian, peternakan, dan perkebunan.
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
16
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
Dalam rangka memperbaiki gizi dan penambahan protein hewani
diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan hasil perikanan dan peternakan
dalam waktu singkat. Rencana kemakmuran perlu segera dilaksanakan guna
mewujudkan penghidupan rakyat Indonesia yang lebih baik dan layak sebagai
masyarakat suatu negara yang merdeka dan berdaulat.
BAB II
KEMENTERIAN PERTANIAN
Sebagaimana tercantum dalam undang-undang Dasar Republik
Indonesia yang dibentuk tahun 1945, menyebutkan bahwa bentuk negara
Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan, dan sesungguhnya bentuk Negara
Serikat itu bukanlah tujuan dari bangsa Indonesia. Pembentukan Negara Serikat
hanya merupakan suatu masa peralihan saja yang terpaksa ditempuhnya
sehubungan dengan siasat politik negara untuk mencapai tujuan yang
sesungguhnya.
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
17
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
Mulai tanggal 9 Maret 1950 sampai dengan 4 April 1950 telah
menggabungkan diri 14 Daerah Bagian kedalam Negara Bagian Republik
Indonesia-Yogyakarta, sedangkan 2 Negara Bagian lainnya yaitu Negara
Indonesia Timur (NIT) dan Negara Sumatera Timur (NST) belum bergabung
dengan Republik Indonesia-Yogyakarta. Pada tanggal 19 Mei 1950 terjadi
kesepakatan anatara Pemerintah RIS dengan Pemerintah Republik Indonesia-
Yogyakarta untuk membentuk republik kesatuan dengan nama Republik
Indonesia. Secara resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku pada
tanggal 17 Agustus 1950.
Untuk pertama kali, penggunaan nama Kementerian Pertanian dipakai
dalam Kabinet Halim di Pemerintah Negara Bagian Republik Indonesia-
Yogyakarta pada tanggal 21 Januari 1950 – 6 Maret 1950 dengan Mr. Sadjarwo
sebagai Menteri Pertanian. Sedangkan di Pemerintahan Republik Indonesia
Serikat masih dipakai nama Kementerian Kemakmuran dengan Ir. Djuanda
sebagai Menteri Kemakmuran dalam kabinet Hatta (20 Desember 1949 –
6 September 1950).
Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal
15 Agustus 1950, maka Kementerian Pertanian Republik Indonesia di
Yogyakarta harus dipersatukan dengan Kementerian Kemakmuran Republik
Indonesia Serikat di Jakarta. Menjelang sebelum penggabungan, Kementerian
Pertanian RI di Yogyakarta telah melakukan penyesuaian dan perubahan
seperlunya dengan keadaan organisasi di Kementerian Kemakmuran RIS di
Jakarta Perubahan yang dilakukan, antara lain :
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
18
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
1. Jawatan Koperasi dan Bank Rakyat Indonesia dari Kementerian Pertanian
diserahkan kepada Kementerian Perdagangan dan Perindustrian.
2. Biro Perguruan Tinggi Pertanian dari Kementerian Pertanian diserahkan
kepada Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan.
Kantor Kementerian Perindustrian, Jln. Gajah Mada No. 8, Jakarta(dokumen th 1957)
Kantor Kementerian Perindustrian, Jln. Kemakmuran, Jakarta(dokumen th 1957)
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
19
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
Setelah dilakukan perubahan dan penggabungan Kementerian
Pertanian–Yogyakarta dengan Kementerian Kemakmuran – Jakarta, kemudian
dibentuk Organisasi Kementerian Pertanian Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 1/PMP/51 Tanggal 17
Maret 1951, sebagai berikut :
1. Kementerian Pertanian dipimpin oleh Menteri berdasarkan politik
pemerintah. Menteri menentukan garis besar politik kementerian dan
bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan
Sistem Kabinet Parlementer.
2. Kantor Pusat Departemen Pertanian dipimpin oleh Sekretaris Jenderal
yang bertanggung jawab kepada Menteri. Sekretaris Jenderal membantu
Menteri dalam melakukan pimpinan kementerian dan melakukan
pimpinan sehari-hari di kantor pusat kementerian.
3. Badan pelaksana kementerian yang terdiri dari jawatan-jawatan, balai-
balai, kantor-kantor, perusahan negara dan yayasan.
a. Jawatan-jawatan : Jawatan Pertanian Rakyat, Jawatan
Perkebunan, Jawatan Perikanan Laut, Jawatan Kehewanan,
Jawatan Kehutanan dan Jawatan Penyelidikan Alam
b. Balai-balai : Balai Penyelidikan Pertanian, Balai Peternakan
Umum, Balai Penyelidikan Penyakit Hewan, dan Balai
Penyelidikan Perikanan Darat.
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
20
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
c. Kantor-kantor : Kantor Pendidikan Pertanian, Kantor Perancangan
Tatabumi, Kantor Karet Rakyat, Kantor Perikanan Darat dan
Kantor Gerakan tani.
d. Perusahaan dan Yayasan : Pusat Perkebunan Negara (PPN),
Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia (PPRI), Yayasan
Perkebunan Rakyat Indonesia (PERRIN), Yayasan Bahan
Makanan (BAMA), dan Yayasan Perikanan Laut.
Sejak tahun 1951 sampai dengan akhir tahun 1956, terjadi perubahan
dan tambahan pada organisasi Kementerian Pertanian. Perubahan dilakukan
secara bertahap disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dilapangan
petanian antara lain:
1. Pekerjaan sehari-hari dalam melaksanakan kebijaksanaan Menteri Pertanian
dilakukan dibawah pimpinan Sekretaris Jenderal.
2. Kelembagaan kantor-kantor seperti Perikanan Darat, Gerakan Tani, dan
Karet Rakyat diubah menjadi Jawatan-jawatan.
3. Disamping Balai Penyelidikan Peternakan dan Lembaga Penyakit Hewan
kemudian dibentuk baru Balai Penyelidikan Penyakit Mulut dan Kuku, serta
Balai Penyelidikan Perikanan Darat.
4. Yayasan Bahan Makanan (BAMA) yang semula berada dibawah
Kementerian Pertanian kemudian diserahkan kepada Kementerian
Perekonomian yang dulu disebut sebagai Kementerian Perdagangan dan
Perindustrian.
5. Mulai tanggal 1 Maret 1955, Kementerian Pertanian mempunyai lima
direktorat yaitu : Direktorat Pertanian, Direktorat Kehewanan, Direktorat
Perikanan, Direktorat Kehutanan dan Tatabumi, dan Direktorat Perkebunan.
5.1 Direktorat Pertanian, meliputi
a. Jawatan Pertanian Rakyat
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
21
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
b. Balai Besar Penyelidikian Pertanian
c. Jawatan Karet Rakyat
d. Yayasan Karet Rakyat
e. Biro Pembangunan Usaha Tani
5.2 Direktorat Kehewanan, meliputi
a. Jawatan Kehewanan
b. Lembaga Pusat Penyelidikan Penyakit Hewan
c. Lembaga Penyakit Mulut dan Kuku (Tracak)
d. Balai Pusat Penyelidikan Peternakan
5.3 Direktorat Perikanan, meliputi
a. Jawatan Perikanan Laut
b. Jawatan Perikanan Darat
c. Balai Penyelidikan Perikanan Darat
d. Yayasan Perikanan Laut
5.4 Direktorat Kehutanan dan Tatabumi, meliputi
a. Jawatan Kehutanan
b. Lembaga Pusat Penyelidikan Kehutanan
c. Kantor Perancang Tatabumi
d. Biro Penafsiran Potret Udara
5.5 Direktorat Perkebunan, meliputi
a. Jawatan Perkebunan
b. Pusat Perkebunan Negara (PPN)
c. Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia (PPRI)
d. Yayasan Tebu Rakyat
e. Yayasan Dana Moles Tebu
f. Yayasan Perkebunan Rakyat Indonesia (PERRIN)
g. Badan Urusan Tembakau
h. Yayasan Kredit Tani
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
22
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
Disamping lima Direktorat, terdapat pula Badan Hukum lainnya seperti :
Dana Moles Tebu, Yayasan Tebu Rakyat, Yayasan Kredit Tani, Badan Urusan
Tembakau, dan Yayasan Karet Rakyat.
Dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 47C/UM/57 tanggal 12
Maret 1957 disusun Organisasi Baru Kementerian Pertanian sebagai berikut.
Kantor Kementerian Pertanian, Jln. Salemba Raya, Jakarta(dokumen th 1957)
1. Menteri Pertanian memimpin dan menentukan garis besar politik
Kementerian Pertanian. Sementara itu, Sekretaris Jenderal diberi tugas
menjalankan pimpinan harian dari Kementerian Pertanian.
2. Kepala Direktorat mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan
mengadakan koordinasi dengan jawatan-jawatan, lembaga-lembaga,
balai-balai dan badan administrasi penyelenggara lainnya. Kementerian
Pertanian mempunyai 5 Direktorat, yaitu : Direktorat Pertanian, Direktorat
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
23
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
Kehewanan, Direktorat Perkebunan, Direktorat Kehutanan dan
Tatabumi, serta Direktorat Perikanan.
3. Badan-badan pelaksana di lingkungan kementerian yang dibentuk sesuai
dengan tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Pertanian yaitu :
Jawatan-jawatan, Lembaga-lembaga, Balai-balai, Perusahaan-
perusahaan, Yayasan-yayasan, serta Biro-biro.
4. Karena jumlah badan pelaksana terlalu banyak, maka dibentuk
Direktorat-direktorat yang mempunyai tugas mengadakan koordinasi di
bidang perencanaan, pengawasan, dan penilaian berlandaskan pada
jenis pekerjaan yang homogen :
a. Direktorat Pertanian mengkoordinasikan Jawatan Pertanian
Rakyat, Balai Besar Penyelidikan Pertanian, Jawatan Karet
Rakyat, Yayasan Karet Rakyat, dan Biro Pembangunan Usaha
Tani.
b. Direktorat Kehewanan mengkoordinasikan : Jawatan Kehewanan,
Lembaga Pusat Penyelidikan Penyakit Hewan, Lembaga Penyakit
Mulut dan Tracak, serta Balai Pusat Penyelidikan Peternakan.
c. Direktorat Perikanan mengkoordinasikan : Jawatan Perikanan
Laut, Jawatan Perikanan Darat, Balai Penyelidikan Perikanan
Darat, dan Yayasan Perikanan Laut.
d. Direktorat Kehutanan dan Tata Bumi mengkoordinasikan :
Jawatan Kehutanan, Lebaga Pusat Penyelidikan Kehutanan,
Kantor Perancangan Tata Bumi, dan Biro Penafsiran Potret Udara.
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
24
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
e. Direktorat Perkebunan mengkoordinasikan : Jawatan Perkebunan,
Pusat Perkebunan Negara (PPN), Perusahaan Perkebunan
Republik Indonesia (PPRI), Yayasan Tebu Rakyat, Yayasan Dana
Molest Tebu, Yayasan Perkebunan Rakyat Indonesia (PERRIN),
Badan Urusan Tembakau, dan Yayasan Kredit Tani.
5. Di lingkungan Sekretariat Jenderal terdiri dari beberapa unit kerja Biro,
yaitu : Biro Hukum dan Agraria, Biro Ekonomi Pertanian, Biro Pendidikan
Pertanian, dan Biro Hubungan Luar Negeri.
6. Kementerian Pertanian mempunyai sekolah-sekolah dan akademi
pertanian, yaitu :
a. Tingkat Semi Akademi : Akademi Kementerian Pertanian dan
College Gula Negera.
b. Tingkat Menengah Atas : Sekolah Pertanian Menengah Atas,
Sekolah Kehewanan Menengah Atas, Sekolah Kehutanan
Menengah Atas, dan Sekolah Perikana Darat Menengah Atas.
c. Tingat Menengah Pertama : Sekolah Pengamat Pertanian,
Sekolah Pengamat Kehewanan, Sekolah Pengamat Perikanan,
dan Sekolah Pengamat Kehutanan.
d. Tingkat Rendah : Sekolah Mantri Pertanian, Sekolah Mantri
Kehewanan, Sekolah Mantri Perikanan, Sekolah Mantri Kehutanan
dan Sekolah Mantri Perkebunan.
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
25
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
Dengan adanya Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959, maka sistem
Pemerintahan Republik Indonesia disesuaikan dengan Undang-undang Dasar
1945. Menurut UUD 1945, maka Kabinet Republik Indonesia dipimpin oleh
Presiden sendiri sebagai Perdana Menteri (Kabinet Presidentil). Dalam UUD
1945 pada pasal 17 ayat 3, berbunyi “Menteri-menteri itu memimpin Departemen
Pemerintahan”. Atas dasar uraian diatas, maka nama lembaga “Kementerian”
dirubah kemudian menjadi “Departemen”. Dengan dibentuknya Kabinet Kerja
Pertama pada tanggal 10 Juli 1959, maka nama Kementerian Pertanian berubah
menjadi Departemen Pertanian.
Sebagai langkah untuk melakukan perbaikan aparatur pemerintahan,
dikeluarkan Instruksi Presiden No. 4 dan No. 5 tahun 1960 tertanggal
23 September 1960 tentang Retooling Aparatur Negara. Berdasarkan Instruksi
Presiden tersebut, kemudian Menteri mengeluarkan Surat Keputusan Menteri
Pertanian No. 1/M/1961 tertanggal 1 Januari 1961 tentang Lapangan Pekerjaan,
Tugas dan Susunan Departemen Pertanian pada tingkat Kantor Pusat, sebagai
berikut :
1. Departemen Pertanian dipimpin oleh Menteri berdasarkan politik pemerintah
di bidang pertanian dalam arti luas. Dalam menjalankan pekerjaan sehari-
hari Menteri Pertanian dibantu oleh empat (4) orang pembantu utama.
a. Pembantu Utama – I
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
26
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
Mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, mengatur, membimbing,
dan mengawasi pelaksanaan tugas pokok departemen di bidang penilaian
dan perencanaan usaha .
b. Pembantu
Utama – II
Mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, mengatur, membimbing,
dan mengawasi tugas pokok departemen di bidang tenaga manusia.
c. Pembantu
Utama – III
Mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, mengatur, membimbing,
dan mengawasi tugas pokok departemen di bidang perbekalan.
d. Pembantu
Utama – IV
Mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, mengatur, membimbing
dan mengawasi tugas pokok departemen di bidang perbelanjaan dan
perkreditan.
2. Sekretariat Departemen dipimpin oleh seorang Sekretaris Departemen
(bukan Sekretaris Jenderal Departemen yang bertanggung jawab kepada
Menteri, mempunyai tugas mengurus hal-hal yang menyangkut kegiatan
penyelenggaraan untuk keperluan kantor pusat, administrasi tenaga
aparatur, administrasi perbekalan, perbelanjaan, dan perundang-udangan.
3. Badan pelaksana departemen sebagai penyelenggara tugas pokok
Departemen Pertanian, terdiri : Jawatan Pertanian, Jawatan Kehewanan,
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
27
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
Jawatan Perikanan, Jawatan Kehutanan, Jawatan Penelitian Pertanian,
Jawatan Pendidikan Pertanian, dan Perusahaan-perusahaan Negara.
4. Jawatan Penelitian Pertanian dibentuk atas hasil penggabungan Balai-balai,
Lembaga-lembaga, Kantor-kantor dan Bagian-bagian yang mempuyai tugas
dan kewajiban dalam hal penyelidikan di lingkungan Departemen Pertanian.
5. Jawatan Pendidikan Pertanian dibentuk atas hasil penggabungan dari pada
kesatuan organisasi, seperti : Lembaga Pendidikan Usaha Perikanan,
Akademi Pertanian Ciawi – Bogor, Bagian Pendidikan Jawatan Pertanian
Rakyat, Urusan Pendidikan Mekanisasi Pertanian, Bagian Pendidikan
Jawatan Kehewanan, Urusan Pendidikan Jawatan Perikanan Laut, Bagian
Pendidikan Jawatan Perikanan Darat, Bagian Pendidikan Jawatan
Kehutanan, dan Urusan-urusan Pendidikan yang ada di Balai-balai,
Lembaga-lembaga dan Kantor-kantor di lingkungan Jawatan Penelitian
Pertanian.
6. Perusahaan-perusahaan Negara di lingkungan Departemen Pertanian
berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No.
19 tahun 1961 tertanggal 30 April 1961, terdiri atas : Badan Pimpinan Umum
(BPU) PERTANI, BPU-PPN, BPU-PERIKANI, BPU-PERHEWANI, dan
BPU-PERHUTANI.
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
28
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
BAB III
ANALISA
Meskipun susunan organisasi Kementerian Kemakmuran pada awal
kemerdekaan Republik Indonesia masih sederhana, namun telah mengikuti
prinsip pembagian organisasi yang lengkap, yaitu tingkat adeministrasi politik
dan tingkat administrasi pelaksanaan. Sebagai pimpinan politik dipegang oleh
Menteri kemakmuran, dan dalam menentukan kebijaksanaan politiknya dibantu
oleh Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal, dan para koordinator. Sementara itu
pada tingkat administrasi pelaksanaan dipegang oleh unsur-unsur pelaksana,
yaitu Jawatan-jawatan, Bank, dan Badan-badan Hukum Lainnya.
Kedudukan Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal adalah pembantu
Menteri Kemakmuran dalam bidang teknis dan administrasi. Sedangkan para
koordinator merupakan staf teknis yang bertanggung jawab kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal. Sementara itu, pada satuan
unsur pelaksana di sektor pertanian, perdagangan, dan perindustrian
berkedudukan di bawah koordinasi dan pengawasan Koordinator Pertanian,
Koordinator Pedagangan dan, Koordinator Perindustrian.
Sejak tahun 1947, satuan kerja pada tingkat administrasi pelaksana tidak
lagi dibawah pengawasan dan koordinasi dari koordinator tetapi langsung berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kemakmuran. Karena
keadaan darurat perang Aksi Polisionil kedua (1948), maka pimpinan dan
pekerjaan sehari-hari Kementerian kemakmuran dilakukan sepenuhnya oleh
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
29
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
Sekretaris Jenderal dan Jabatan Direktorat Jenderal dihapuskan. Kedudukan
dan kewenangan Sekretaris Jenderal setelah dihapuskan jabatan Direktur
Jenderal dengan sendirinya lebih luas sebagai pimpinan puncak Kementerian
Kemakmuran.
Pada tahun 1950, dicanangkan suatu kebijakan bahwa bidang pertanian
dalam arti luas mempunyai cakupan lapangan pertanian, perkebunan, perikanan,
kehewanan dan kehutanan yang secara teknis biologis berhubungan erat
dengan bahan sandang dan pangan. Sehingga mulai saat itu timbul gagasan
untuk mewadahi bidang kegiatan pertanian tersebut dalam suatu Kementerian
tersendiri, yaitu Kementerian Pertanian. Oleh karena itu bidang kegiatan
perdagangan dan perindustrian perlu diberi wadah kementerian di luar
Kementerian Kemakmuran.
Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada
tanggal 15 Agustus 1950, sesuai dengan Undang-Undang Dasar sementara
1950, maka corak lembaga pemerintahan adalah Kabinet Parlementer. Dalam
periode ini, kedudukan Menteri Pertanian berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Karena sering terjadi pergantian
kabinet, maka kedudukan Menteri Pertanian dalam memimpin Kementerian
Pertanian sering diganti. Untuk menjaga kestabilan dan kelancaran tugas
Kementerian Pertanian diperlukan seorang pejabat yang tetap, yaitu Sekretaris
Jenderal untuk bertindak sebagai pimpinan harian Kantor Pusat Kementerian
Pertanian. Namun demikian, kewenangan dan tanggung jawab Menteri
Pertanian yang bersifat politis tidak dapat dilimpahkan kepada Sekretaris
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
30
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
Jenderal. Menteri Pertanian masih mempunyai dua tanggung jawab penting,
yaitu di bidang politik dan administrasi.
Satuan organisasi Kementerian Pertanain yang langsung dibawah
pengawasan Menteri dan Sekretaris Jenderal adalah Badan Pelaksana
Kementerian seperti : Jawatan, Balai, Kantor, Perusahaan, dan Yayasan yang
bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertanian dan Sekretaris Jenderal.
Sedangkan Direktorat-direktorat dibentuk oleh Kementerian Pertanian sebagai
Koordiantor. Lembaga Direktorat mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan
mengendalikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh badan atau unsur pelaksana
Kementerian Pertanian. Kewenangan Direktorat terbatas pada penyelengaraan
koordinasi, pengawasan, dan penilaian pelaksanaan rencana pekerjaan dari
Jawatan, Balai, Kantor, Perusahaan, dan Yayasan yang bersifat teknis. Adapun
hal-hal yang menyangkut kebijaksanaan (policy) kementerian dan yang akan
mempunyai akibat politik menjadi kewenangan Menteri dan / atau Sekretaris
Jenderal untuk memberikan keputusan.
Dengan adanya Dekrit Presiden pada tangall 5 Juli 1959, Sistem
pemerintahan Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Dasar 1945.
Pada pasal 17 ayat 3, UUD 1945, menyebutkan bahwa : Menteri-menteri itu
memimpin Departemen Pemerintahan. Dengan alasan tersebut, maka dalam
pembentukan kabinet kerja pada bulan Juli 1959, telah ditetapkan perubahan
nama Kementerian Pertanian menjadi Departemen Pertanian.
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
31
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
DAFTAR PUSTAKA
Rustam Budiono. Proses Reorganisasi Departemen Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Manifesto Politik. Thesis, 1963.
_______Sejarah Dinas Pertanian Rakyat Sulawesi Selatan. Diktat Tidak Diterbitkan.
_______Perikanan Laut Indonesia. Borosur No. 1 Direktorat Jenderal Perikanan, Jakarta.
Soehino, Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Liberty, Yogyakarta.
Koesoemahatmadja, Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Bina Cipta.
Alamanak Pertanian 1953. Badan Usaha Penerbit Almanak Pertanian, Jakarta 1952.
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
32
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
Lampiran I. Tugas Kewajiban Kementerian Pertanian
(Almanak Pertanian, 1953)
1. Masalah-masalah umum pada lapangan pertanian, perkebunan, perikanan,
kehewanan dan kehutanan.
2. Berjenis-jenis usaha bertujuan supaya rakyat tani giat ikut serta membangun
masyarakatnya.
3. Memberi penerangan tentang pertanian, perkebunan, perikanan,
kehewanan dan kehutanan, serta perbaikannya.
4. Memberi pendidikan, penerangan dan pimpinan serta mengusahakan
terselenggaranya koperasi rakyat, atau membantu usaha itu, jika pekerjaan-
pekerjaan tadi tidak dibebankan atau diserahkan kepada alat Pemerintahan
lain.
5. Mengikhtiarkan pinjaman rakyat di lapang pertanian dalam arti yang
seluasnya, atau membantu usaha itu, jika pekerjaan ini tidak dibebankan
atau diserahkan kepada alat-alat pemerintahan lain.
6. Memberikan pengajaran ilmu pertanian, perkebunan, kehewanan, perikanan
dan kehutanan, selama pekerjaan ini tidak dibebankan atau diserahkan
kepada alat-alat pemerintahan lain.
7. Mengawasi dan dimana perlu mengatur persediaan bahan makanan yang
penting bagi rakyat.
8. Memperbaiki organisasi dan perkembangan perusahan-perusahaan
pertanian, perkebunan, perikanan, kehewanan dan kehutanan.
9. Mengurus perusahaan perkebunan Negara, serta mengawasi perusahaan-
perusahaan perkebunan lainnya.
10. Mempersiapkan dan menyelenggarakan :
a. Rancangan untuk menjaga keselamatan tanah (soil conservation)
b. Rancangan (planning) kesejahteraan mengenai pertanian, perkebunan,
kehewanan dan kehutanan.
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
33
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
11. Merancang dan melaksanakan peraturan mengenai pertanian, perkebunan,
perikanan, kehewanan dan kehutanan, dan perusahan-perusahan di
lapangan itu.
12. Menjalankan tindakan-tindakan atau percampuran tangan dalam lapangan
pertanian, perkebunan, perikanan, kehewanan dan kehutanan, yang
ternyata perlu dalam keadaan khusus, selama hal ini tidak dibebankan atau
diserahkan kepada alat-alat pemerintahan lain.
13. Menjalankan penyelidikan pengetahuan alam guna keperluan pertanian,
perkebunan, perikanan, kehewanan dan kehutanan.
14. Menjalankan penyelidikan pengetahuan alam semata-mata, selama
pekerjaan ini tidak dibebankan atau diserahkan kepada alat-alat
pemerintahan lain, serta menyelenggarakan perlindungan kekayaan alam
dan aneka ragam tumbuh-tumbuhan serta binatang-binatang hutan.
15. Menjalankan karantina tumbuh-tumbuhan dan hewan.
16. Pemberian surat-surat izin untuk perikanan ditepi laut, pemborongan hak
untuk mengambil mutiara, tripang dan bunga karang, juga penyewaan dan
pemborongan hak untuk menumpulkan sarang burung yang dapat dimakan,
pupuk kelelawar dan telur penyu, segala sesuatu yang tidak dibebankan
atau diserahkan kepada alat-alat Pemerintahan lain.
17. Bilamana dipandang perlu menempatkan wakil-wakil Kementerian Pertanian
RI di luar Negeri yang diserahi pekerjaan :
a. Memberikan keterangan-keterangan kepada Pemerintah tentang
keadaan dan masalah-masalah di lapangan pertanian dalam arti yang
luas dari Negara dimana ia ditempatkan.
b. Memberikan penerangan kepada Pemerintah Negara dimana ia
ditempatkan, tentang pertanian di Indonesia.
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
34
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
Lampiran 2. Tugas Kewajiban Unsur Pelaksana Kementerian Pertanian
(Almanak Pertanian, 1953)
JAWATAN PERTANIAN RAKYAT
Melaksanakan tujuan Kementerian Pertanian dengan jalan memperbaiki,
memajukan dan mempertinggi derajat pertanian rakyat khususnya dan
perekonomian masyarakat tani umumnya. Sifat, pokok dasar Jawatan Pertanian
Rakyat adalah sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan penyelidikan, pengumpulan dan pengolahan bahan-
bahan yang bersangkut paut dengan pertanian rakyat khususnya dan
perekonomian masyarakat tani umumnya.
2. Merancangkan pembangunan dalam pertanian rakyat setingkat dengan
hasil penyelidikan-penyelidikan , dan sesuai dengan keadaan alam, serta
kesanggupan dan aliran masyarakat.
3. Memberikan penerangan, bimbingan dan bantuan, baik materiel, finansiel
maupun moril kepada petani umumnya dan masyarakat yang memunyai
minat besar terhadap kemajuan pertanian rakyat.
4. Menyelenggarakan berdirinya kursus-kursus untuk memperluas
pengetahuan tentang pertanian.
JAWATAN PERKEBUNAN
1. Memperhatikan kepentingan
Negara dalam lapangan perkebunan, yaitu pertanian ondereming besar
yang ditujukan kepada eksport.
2. Mengenai kepentingan rakyat
terutama yang bersangkutan dengan tanaman teh dan kina rakyat.
3. Mengusahakan pengolahan
hasil pertanian rakyat untuk keperluan perdagangan besar yang juga/belum
diusahakan oleh instansi lain.
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
35
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
4. Mengadakan penyelidikan
dalam lapangan perusahaan perkebunan (terhadap masalah cultuur-
technisch, chemisch dan technologisch) yang tidak/belum dilakukan oleh
instansi lain.
5. Mengadakan pendidikan
tenaga ahli perkebunan yang belum deselenggarakan oleh instansi lain.
JAWATAN PERIKANAN LAUT
1. Memajukan perudahaan perikanan dan perusahaan-perusahaan yang
bertalian dengan usaha memperbesar produksi ikan.
2. Mempertinggi kemakmuran masyarakat yang mempunyai penghidupan
dari perusahaan-perusahaan tadi.
Tugas jawatan ini terdiri dari :
a. Bagian technisch-
wetenschappelijk.
b. Bagian Sosial-
ekonomis.
Pada lapangan technisch- wetenschappelijk jawatan ini mempunyai
“Institut voor de Zeevisserij” sebagai aparat untuk mencari dan
menyelidiki tempat-tempat baru penangkapan ikan, mencoba dan
memperbaiki cara-cara penangkapan ikan di luar dan di dalam negeri,
menyelnggarakan perusahaan-perusahaan percobaan motorisasi perahu
layar untuk perikanan, mengatur persediaaan dan distribusi bahan-bahan
perikanan dalam hal ini bahan-bahan perikanan yang harus didatangkan
dari luar negeri.
Pada lapangan sosial-ekonomis jawatan mempunyai bagian “dinas luar”,
yang berkewajiban memberi penyuluhan dan nasihat kepada perusahaan
perikanan.
Pokok kewajiban dari “dinas luar” itu adalah mempertinggi derajat
masyarakat perikanan pada umumnya, dengan jalan berusaha
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
36
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
mendirikan: koperasi perikanan, perkumpulan-perkumpulan lain,
pelelangan ikan, sesuai dengan keadaan dan keinginan daerah.
JAWATAN KEHEWANAN
1. Memperbanyak ternak dan mempertinggi mutu peternakan di Indonesia.
2. Menghindarkan ternak dari segala bahaya yang timbul karena penyakit
hewan (medisch-veterinair) dan melaksanakan pengobatab penyakit hewan.
3. Membantu mempertinggi kesehatan rakyat dengan jalan
menyempurnakan dan memperbanyak makanan yang berasal dari hewan,
serta menjaga jangan sampai kesehatan rakyat terganggu oleh penyakit
hewan (veterinair hygiene).
JAWATAN KEHUTANAN
Menguasai, memgatur dan mempergunakan hutan untuk kepentingan
masyarakat dan Negara.
Tugas itu dapat dibagi atas empat bagian, yaitu :
1. Pemeliharaan tanah dengan jalan mempertahankan keadaan tanah yang
baik, lebih-lebih yang mengenai nilai hydrologie dan orologi hutan-hutan,
atau dengan kata lain mengadakan persediaan air yang baik untuk daerah-
daerah patai dan untuk mengendalikan erosi dan kerusakan tanah.
2. Penghasil kayu. Usaha kedua bermaksud untuk mencukupi masyarakat
akan kebutuhan kayu pembangunan, kayu bakar, kulit penjamak dan lain-
lain hasil hutan.
3. Menyelenggarakan pendidikan guna mencukupi kebutuhan jawatan.
4. Memberi penerangan kepada rakyat tentang arti hutan.
JAWATAN PENYELIDIKAN ALAM (KEBUN RAYA INDONESIA)
Menuju kepada pendaftaran (inventarisasi) dunia tumbuh-tumbuhan dan
hewan di Indonesia, yang mewajibkan adanya pengumpulan dan pemeliharaan
tumbuh-tumbuhan dan hewan yang sempurna, juga bermaksud mempelajari
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
37
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
cara-cara kehidupan didaerah katulistiwa, semuanya untuk keperluan dalam dan
luar negeri.
Mengadakan hubungan denga luar negeri, diantaranya memberikan
kesempatan kepada penyelidik-penyelidik luar negeri untuk bekerja disini,
mengadakan hubungan dengan UNESCO, dan majalah-majalah luar negeri,
memberikan sokongan dan bantuan kepada expedisi-expedisi luar negeri di
Indonesia, dan bekerja sama dengan berpuluh-puluh ahli di Luar negeri.
KANTOR KARET RAKYAT
Mempertinggi mutu perkebunan karet rakyat dan memperbaiki
perekonomian pemilik kebun karet rakyat
Pekerjaan itu dapat dibagi atas :
6. Penerangan dalam tehnik perkebunan karet
7. Penerangan tentang mengerjakan hasil karet
8. Penerangan tentang perdagangan karet dalam negeri
9. Penerangan dan pimpinan dalam berdirinya organisasi-organisasi dari
pemilik kebun karet rakyat.
KANTOR PERIKANAN DARAT
Mempelajari, memperbaiki dan mempertinggi derajat perikanan.
Pokok dasar pekerjaan kantor ini ialah :
1. Mempelajari soal-soal, baik yang bersifat teknis, biologis, maupun sosial-
ekonomis dan juridis, yang bersangkutan dengan dan berguna bagi
perikanan darat.
2. Memberi penerangan, bimbingan dan bantuan kepada masyarakat yang
penghidupannya langsung bergantung pada perikanan dalam arti yang luas.
KANTOR GERAKAN TANI
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
38
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
1. Membimbing dan membantu rakyat tani dalam usahanya untuk
menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, serta mencapai tingkat
penghidupan yang sejahtera.
2. Mengingat kelemahan masyarakat tani, usaha yang pertama-tama dikerjakan
ialah tumbuhnya organisasi-organisasi tani yang sehat, dan memberi
bimbingan serta bantuan kepada perkembangan-perkembangan gerakan
tani.
KANTOR PERANCANG TATA BUMI
1. Merancangkan peraturan-peraturan guna mencegah mundurnya kesuburan
tanah dan kepentingan tentang pengairan.
2. Mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan guna merancangkan
perbaikan susunan dan kenaikan produksi di daerah.
3. Ikut serta dalam merancangkan “Nasional Plan”
4. Ikut serta dalam mempertimbangkan soal-soal mengenai memperpanjang
erfpacht.
5. Ikut serta dalam merancangkan soal-soal “Herstel Agrarische Indeling”
Kantor ini dapat disamakan dengan “Soil Conservation Service” (Jawatan
Keselamatan Tanah di Amerika Serikat).
BALAI BESAR PENYELIDIKAN PERTANIAN
Mempelajari sesuatu yang bersifat teknis di lapang pertanian rakyat. Hasil
penyelidikan itu disiarkan kepada rakyat dengan perantaraan / bantuan Jawatan
Pertanian Rakyat dan Jawatan Perikanan Darat. Balai ini termasuk dalam
lingkungan koordinasi dibawah pimpinan Kepala Jawatan Pertanian Rakyat.
BALAI PENYELIDIKAN PETERNAKAN
Mempelajari segala soal mengenai peternakan (kuda, sapi, kerbau,
kambing, domba, babi dan unggas). Terutama akan diperkembangkan
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
39
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
persilangan percobaan (kruisingsproeven) dengan unggas dan hewan kecil,
mempelajari soal pemeliharaan hewan yang rasionail, pemakaian hewan dan
makanan hewan (pengawetan makanan hewan) seperti usaha mengeringkan
makanan hewan hijau atau groenvoer, membuat rumput kering dan
penyimpanan makanan hewan.
BALAI PENYELIDIKAN PENYAKIT HEWAN
Menyelenggarakan segala pemeriksaan diagnostik untuk praktek dan
mempelajari penyakit hewan menular dan mengikhtiarkan obat-obatan untuk
memberantasnya.
Balai Penyelidikan Penyakit Hewan dan balai Penyelidikan Peternakan
termasuk didalam lingkungan koordinasi dibawah pimpinan Kepala Jawatan
Kehewanan.
BALAI PENYELIDIKAN PERIKANAN DARAT
Menyelenggarakan pekerjaan :
a. Penyelidikan biologi, hydrologi, chemis-analystis untuk kepentingan
perikanan air payau (tambak) dan air tawar;
b. Penyelidikan pengawetan ikan (cannerij);
c. Penyelidikan material, misalnya : Penyelidikan alat penangkap ikan,
percobaan alat-alat modern, dsb.
d. Dokumentasi dan publikasi yang bernilai ilmu pengetahuan
(wetenschappelijk) di lapang perikanan.
KANTOR PENDIDIKAN PERTANIAN
1. Mengurus Sekolah-sekolah Pertanian, yang diselenggarakan dan dibiayai
oleh Kementerian Pertanian, diantaranya :
a. Mengenali tehnik pengajaran
b. Penempatan tenaga pengajaran dan pegawai-pegawai sekolah
c. Perlengakapn sekolah
d. Keuangan sekolah
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
40
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
e. Pengamatan terhadap jalannya pelajaran
f. Mengadakan hubungan dengan Kementerian PPK, Jawatan-jawatan,
Badang-badan dan Perusahan-perusahaan yang bersangkutan dengan
pertanian.
2. Memberi pimpinan kepada Sekolah Pertanian yang diselenggarakan dan
dibiayai oleh Pemerintah Daerah dengan jalan :
a. Mengadakan pemeriksaaan tentang jalannya pelajaran.
b. Memberi advies tentang pelajaran-pelajaran dan hal-hal yang
bersangkutan dengan itu.
3. Memberi advies dan mengadakan pengawasan terhadap Sekolah Pertanian
yang diselenggarakan oleh pihak lain daripada Kementerian Pertanian dan
Pemerintah Daerah, tetapi mendapat bantuan dari Pemerintah.
4. Memperhatikan penempatan tamatan (abiturienten) dan Sekolah-sekolah
Pertanian.
PUSAT PERKEBUNAN NEGARA
a. Pemeliharaan kebun-kebun (onderneming) Pemerintah yang telah diurus
olehnya sebelum perang dunia ke-2 (17 perusahaan).
b. Pemeliharaan kebun-kebun milik musuh, sesudah perang dunia kedua.
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
41
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
Golongan (a) terdiri dari perusahaan-perusahaan yang bersifat
“Winstbedrijven” (mengejar keuntungan) dan tanamannya yang berupa karet,
kelapa, kelapa sawit dan teh, serta perusahan-perusahaan yang bersifat
“pioniersbedrijven” (percobaan) dengan tanaman gutta-percha, kina, kopi
(Bangelan), hars dan terpencin (Aceh). Meskipun tidak meninggalkan sifat tugas
yang diberikan lambat laun dua bagian ini juga menjalankan pekerjaan yang
tidak temasuk tugasnya, artinya golongan “Winstbedrijven” menyelenggarakan
juga percobaan-percobaan sedang golongan “pioniersbedrijven” menginjak
“lapangan cari untung”.
PERUSAHAAN PERKEBUNAN REPUBLIK INDONESIA(PPRI)
Atas nama Pemerintah menyelenggarakan perusahaan-perusahaan gula,
karet, kopi dan tanaman serat (vezelgewassen) yang berasal dari Perusahaan-
perusahaan Nasional di daerah Surakarta dan Yogyakarta.
YAYASAN KARET RAKYAT
Dalam Persiapan
RENCANA KESEJAHTERAAN ISTIMEWA (RKI)
Merupakan bagian dari Jawatan Pertanian Rakyat, Jawatan Kehewanan
dan Kantore Perikanan Darat.
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
42
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
Lampiran 3. Daftar Menteri Pertanian 1945-1960
No Nama KabinetNama Kementerian
DepartemenNama Menteri
Lama Jabatan
1. Kabinet Presidentil Menteri Kemakmuran Ir. R.P. Surachman Tjokrodisurjo 19-8-1945-14-11-1945
2. Kabinet Syahrir I Menteri Kemakmuran Ir. Darmawan Mangun Kusuma 14-11-1945-12-3-1946
3. Kabinet Syahrir II Menteri Pertanian / Persediaan
Ir. Rasad 12-3-1946-2-10-1946
4. Kabinet Syahrif III Menteri Kemakmuran Menteri Muda Kemakmuran
Dr. A.K. Gani Mr. Yusuf Wibisono
2-10-1946-27-6-1947
5. Kabinet Amir Syarifuddin I
Menteri Kemakmuran
Menteri Muda Kemakmuran
Dr. A. K. Gani
I.J. Kasimo
3-7-1947-11-11-1947
6. Kabinet AmirSyarifuddin II
Menteri Kemakmuran
Menteri Muda Kemakmuran I
Menteri Muda Kemakmuran II
Dr. A.K.Gani
I.J. Kasimo
Dr. A. Tjokronegoro
11-11-1947-29-1-1948
7. Kabinet Hatta I(Kabinet Presidentil)
Menteri Persediaan Makanan Rakyat
Menteri Kemakmuran
I.J. Kasimo
Mr. Syariffudin Prawiranegara
29-1-19484-8-1949
8. Kabinet Hatta II(Kabinet Presidentil)
Menteri Persediaan Makanan Rakyat
Menteri Kemakmuran
I.J. Kasimo
I.J. Kasimo
4-8-194920-12-1949
9. Kabinet Susanto(Kabinet Peralihan)
Menteri Persediaan Makanan Rakyat
Menteri Kemakmuran
I.J. Kasimo
I.J. Kasimo
20-12-194921-1-1950
10. Kabinet Halim (Kabinet RI. Yogyakarta)
Menteri Kemakmuran Sadjarwo 21-1-19506-9-1950
11. Kabinet RIS Menteri Kemakmuran Ir. Djuanda 20-12-1949-6-9-1950
12. Kabinet RI Kesatuan I(Kabinet Natsir)
Menteri Pertanian Mr. Tandiono Manu 6-9-1950-27-4-1951
13. Kabinet RI Kesatuan II (Kabinet Sukiman)
Menteri Pertanian Ir. Soewarto 37-4-1951-3-4-1952
14. Kabinet RI Kesatuan III (Kabinet Wilopo)
Menteri Pertanian Mohammad Sarjan 3-4-195230-7-1953
15. Kabinet RI Kesatuan IV (Kabinet Ali – Wongso -
Menteri Pertanian Sadjarwo 30-7-1953-12-8-1955
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
43
_____________________________Organisasi Departemen Pertanian 1945-1960 -
Arifin)16. Kabinet RI Kesatuan V
(Kabinet Burhanuddin Harahap)
Menteri Pertanian Mohammad Sardjan 12-8-19553-3-1956
17. Kabinet Ri Kesatuan VI (Kabinet Ali – Roem – Idham)
Menteri Pertanian
Menteri Muda Pertanian
Eny Karim
Syech Marhaban
24-3-1956-14-3-1957
18. Kabinet Karya (Kabinet Djuanda)
Menteri Pertanian Mr. Sadjarwo 9-4-195710-7-1959
19. Kabinet Kerja I Menteri Muda Pertanian
Kol. Aziz Saleh 10-7-195918-2-1960
DEPARTEMEN PERTANIAN __________________________________________________________
44
Top Related