7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
1/102
Pembangunan dan Peningkatan Jalan Keluar Masuk Jembatan Timbang
Paket :
DOKUMEN PENGADAAN
PEKERJAAN KONSTRUKSIPemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi
eProc
Tanggal : 06 Agustus 2015
DOKUMEN
Nomer : 602.1/0806.02/POKJA 21/VIII/208.7/2015
KEGIATAN
POKJA 21
UPT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA
Alamat : Jl. Pahlawan No. 116 - Surabaya
Telepon : (031) 3537832 - 3577693 Fax (031) 3577691
Tahun Anggaran 2015
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UPT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA
Pengaspalan Jalan Keluar Masuk Jembatan Timbang Kalibarumanis di Kabupaten Banyuwangi
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
2/102
DOKUMEN PENGADAAN :
BAB I UMUM
BAB II PENGUMUMAN PELELANGAN
BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA
BAB IV LEMBAR DATA PEMILIHAN
BAB V LEMBAR DATA KUALIFIKASI
BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN
BAB VII PETUNJUK FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
BAB VIII TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI
BAB IX BENTUK KONTRAK
BAB X SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
BAB XI SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
BAB XII SPESIFIKASI TEKNIK DAN GAMBAR
BAB XIII DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
BAB XIV BENTUK DOKUMEN LAIN
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc COVER \ hal 2 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
3/102
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 1 \ hal 3 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
4/102
A
B Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:
- :
-
- HPS :
- :
- :
- HEA :
- :
- LDP :
- LDK :
- PA :
- KPA :
BAB I. UMUM
Pekerjaan
Utama
Mata
Pembayaran
Utama
Lembar Data Pemilihan adalah data yang memuat ketentuan dan informasi
yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan antara lain meliputi penyusunan,
penyampaian, pembukaan, kriteria dan tata cara penilaian dokumen
penawaran, pengumuman pemenang, sanggahan,dan sanggahan banding;
Apabila terdapat perbedaan pada IKP dan LDP, maka yang mengikat adalah
ketentuan dalam LDP
Harga Evaluasi Akhir adalah penyesuaian atau normalisasi harga terhadap
harga penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa dimana unsur
preferensi harga telah diperhitungkan berdasarkan capaian TKDN dan statusperusahaan;
Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk
menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk
menggunakan APBD.
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran pemerintah.
Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah, beserta petunjuk teknisnya serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa
secara elektronik.
seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi
bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
Kontrak Harga
Satuan
kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam
batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk
setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume
pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan
pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume
pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
Harga Perkiraan Sendiri adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan
dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan
keuntungan;
Mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya
minimal 80% (delapan puluh perseratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung
mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar yang ditetapkan
oleh Pokja ULP dalam Dokumen Pengadaan;
Pekerjaan
Konstruksi
Jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan
berfungsinya suatu kontruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan;
Lembar Data Kualifikasi adalah data yang memuat ketentuan dan informasi
yang spesifik sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan penyedia barang/jasa
antara lain dalam menyiapkan, mengisi formulir isian kualifikasi, dan
melengkapi pakta integritas;
Kemitraan /
Kerja Sama
Operasi (KSO)
kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak,
kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 1 \ hal 4 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
5/102
- ULP :
- Pokja ULP :
- PPK :
- :
- SPPBJ :
- SPMK :
- TKDN :
- PHO :
- FHO :
- Pra RK3K :
- ATSP :
- AHSP :
- LPSE :
- Aplikasi SPSE :
- Form Isian :
- Elektronik :
Analisa Harga Satuan Pekerjaan adalah uraian perhitungan kebutuhan Maya
tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satu satuan
jenis pekerjaan tertentu.
Panitia
Penerima Hasil
Pekerjaan
Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pekerjaan;
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa adalah surat yang diterbitkan oleh
PPK kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan;
Panitia yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan
menerima hasil pekerjaan.
Tampilan/ antarmuka pemakai berbentuk
grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi
Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
berbasis webyang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui
website LPSE.
Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisonal Hand Over.
Penyerahan Akhir Pekerjaan setelah Masa Pemeliharaan berakhir / Final
Hand Over.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang
dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
secara elektronik.
Surat Perintah Mulai Kerja adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada
penyedia barang/jasa untuk memulai melaksanakan pekerjaan, jangka waktupenyelesaian, dan serah terima pekerjaan;
Analisa Teknis Satuan Pekerjaan adalah uraian perhitungan kebutuhan per
satuan tenaga kerja bahan dan peralatan untuk mendapatkan sate satuan
jenis pekerjaan tertentu.
Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit
organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau
melekat pada unit yang sudah ada
Kelompok Kerja ULP adalah perangkat dari Unit Layanan Pengadaan (ULP)
yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kontrak adalah
dokumen pra rencana penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Konstruksi bidang penyelenggaraan konstruksi yang dibuat oleh Penyediadalam mengajukan penawaran.
Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah besarnya komponen dalam negeri
pada barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa.
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 1 \ hal 5 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
6/102
- :
- E-Lelang :
C
D
Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang digunakan penyedia
barang/jasa untuk menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi.
Form Isian
Elektronik Data
Kualifikasi
Proses pelelangan umum/terbatas/pemilihan langsung dengan tahapan
sesuai Perpres 4/2015 dan perubahannya serta petunjuk teknisnya yang
disesuaikan dengan teknis operasional pengadaan secara elektronik
sebagaimana di atur dalam perka 18/2012. semua istilah "pelelangan" pada
dokumen ini merujuk pada pengertian "e-lelang".
Pemilihan Langsung ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha
atau kemitraan/KSO.
Pemilihan Langsung dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana
tercantum dalam LDP.
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 1 \ hal 6 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
7/102
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 2 \ hal 7 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
8/102
BA LEMBAR DATA KUALIFIKASI
Pengumuman pelelangan tercantum dalam pada aplikasi SPSE
BAB II. PENGUMUMAN PEMILIHAN LANGSUNG DENGAN PASCAKUALIFIKASI
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 2 \ hal 8 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
9/102
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 3 \ hal 9 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
10/102
A. Umum
1 Lingkup Pekerjaan
2. Sumber Dana
3. Peserta
4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan
5. Larangan Pertentangan Kepentingan
6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri
7. Satu Penawaran Tiap Peserta
B. Dokumen Pengadaan
8. PengambilanDokumenPengadaan
9. Isi Dokumen Pengadaan
10. Bahasa Dokumen Pengadaan
11. Pemberian Penjelasan
12. Perubahan Dokumen Pengadaan
13. Perubahan Waktu
C. Penyiapan Dokumen Penawaran
14. Biaya dalam Penyiapan Penawaran
15. Bahasa Penawaran
16.Dokumen Penawaran
17. Harga Penawaran
18. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran
19. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan
20. Bentuk Dokumen Penawaran
21. Pakta Integritas
22. Pengisian Dokumen Isian Kualifikasi
D. Pemasukan Dokumen Penawaran
24. Pemasukan dan Cara Penyampaian Dokumen25. Penyampaian Dokumen Penawaran
26. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran
27. Penawaran Terlambat
E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran
28. Pembukaan Penawaran
29. Klarifikasi dan Konfirmasi Penawaran
30. Evaluasi Penawaran
31. Evaluasi Kualifikasi
32. Pembuktian Kualifikasi
F. Penetapan Pemenang
33. Penetapan Pemenang
34. Pengumuman Pemenang
35. Sanggahan
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 3 \ hal 10 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
11/102
G. Penunjukan Pemenang Pengadaan
36. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
37. BAHP dan Kerahasiaan Proses
H. Pelelangan Gagal
38. Pelelangan Gagal
I. Surat Jaminan Pelaksanaan
39. Surat Jaminan Pelaksanaan
J. Penandatanganan Kontrak
40. Penanda- tanganan Kontrak
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 3 \ hal 11 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
12/102
1 1.1
1.2
1.3
2. Sumber Dana
3. 3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4. 4.1
a.
b.
Bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang mengikuti pelelangan
harus memiliki bukti Ijin Perwakilan Jasa Konstruksi Asing dan melakukan
kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan,
subkontrak dan fain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang
memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.
Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan/KSO,baik
dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus
memiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat
persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili
kemitraan/KSO tersebut.
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
Larangan
Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme
(KKN),
Penyalahgunaan
Wewenang serta
Penipuan
Peserta
berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan
cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang
bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan
perundang-undangan;
melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur
hasil Pemilihan Langsung, sehingga mengurangi / menghambat /
memperkecil / meniadakan persaingan yang sehat dan/atau
merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan;
Pemilihan Langsung penyedia pekerjaan konstruksi ini terbuka dan dapat
diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha,kemitraan/KSO yang memenuhi kualifikasi.
Peserta kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian
Kemitraan/Kerja Sama Operasi selama proses pelelangan.
Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban
untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan
sebagai berikut:
Kemitraan/KSO dilakukan sebelum memasukkan dokumen penawaran,
antar badan usaha pelaksana konstruksi swasta dan/atau milik
pemerintah, dan/atau salah satu pesertanya BUJK.
Kemitraan/KSO harus terdiri dari perusahaan nasional untuk nilai
pekerjaan di bawah Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
A. Umum
Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam
LDP.
Pokja ULP mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan
penawaran atas paket pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum
dalam LDP.
Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan
pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP,
berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu
sesuai spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam kontrak.
Lingkup
Pekerjaan
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 3 \ hal 12 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
13/102
1)
2)
3)
4)
c.
4.2
a.
b.
c.
d.
4.3
5. 5.1
5.2
a.
b.
c.
d.
e.
f.
6. 6.1
Terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain
pada : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis,
koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga
satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis/barang yang
ditawarkan (merk/ Tipe/ Jenis) dan/atau dukungan teknis;
Seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS;
Peserta berkewajiban untuk menyampaikan pena- waran yang
mengutamakanpekerjaan konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia oleh
tenaga Indonesia (produksi dalam negeri).
Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan manajemen
konstruksi berperan sebagai konsultan perencana dan/atau
konsultan pengawas.
Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang
berada dalam 1 (satu) kendali;
Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara
lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format
penulisan; atau
sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses PemilihanLangsung atau pembatalan penetapan pemenang;
pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-
kurangnya 2(dua) indikasi di bawah ini :
Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik
langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu
lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham.
Peserta yang menurut penilaian Pokja ULP terbukti melakukan
tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.1 dikenakan sanksi
sebagai berikut:
Pendayagunaan
Produksi Dalam
Negeri
Larangan
Pertentangan
Kepentingan
Peran ganda sebagaimana dimaksud pasal 5.1 antara lain meliputi:
Seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu BadanUsaha tidak boleh merangkap sebagai anggota Direksi atau
Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta
pada Pelelangan yang sama;
gugatan secara perdata; dan/atau
Pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak
perusahaan pada BUMN /BUMD yang mengikuti Pengadaan dan
bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagaianggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan
pemenang Pelelangan.
PPK dan/atau anggota Pokja ULP,baik langsung maupun tidak
langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan
lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam
Dokumen Pengadaan ini.
Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya,
dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.
Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada PA/KPA.
Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan
perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan
Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam
pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 3 \ hal 13 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
14/102
6.2
a.
b.
c.
d.
e.
f.
6.3
a.
b.
c.
6.4
7. 7.1
7.2
8. 8.1
8.2
9. 9.1
Peserta dapat mengambil/mengunduh Dokumen Pengadaan sesuai hari,
tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam
pengumuman.
Isi Dokumen
Pengadaan
Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal :
Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimungkinkan menggunakan
bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang tidak berasal
dari dalam negeri (impor) dengan ketentuan:
penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk
mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh
di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata,dan
diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya
alih pengalaman /keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ketenaga
Indonesia; dan
Pengambilan
Dokumen
Pengadaan
Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota
kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu
paket pekerjaan.
pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar
mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi
di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus
diimpor;
pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat
mungkin dilakukan di dalam negeri;
semaksimal mungkin menggunakanjasa pelayanan yang ada di
dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, eks- pedisi,
perbankan, dan pemeliharaan;
Dokumen Pengadaan terdiri dari Dokumen Pemilihan dan Dokumen
Kualifikasi.
Barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam
negeri;
peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang
dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang
dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
komponenberupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri
dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam
negeri belum memenuhi persyaratan;
B. Dokumen Pengadaan
Satu Penawaran
Tiap Peserta
Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan/KSO dilarang menjadi
peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO
yang lain pada paket pekerjaan yang sama.
Spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis
tenaga ahli dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
Atas penggunaan produksi dalam negeri, penawaran peserta diberikanpreferensi harga, untuk pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP
yang diwajibkan menggunakan produksi dalam negeri
Semua peserta wajib melakukan pendaftaran sebelum
mengambil/mengunduh Dokumen Pengadaan.
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 3 \ hal 14 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
15/102
9.2
a. Umum
b. Pengumuman Pelelangan;
c. Instruksi Kepada Peserta;
d. Lembar Data Pemilihan;
e. Bentuk Dokumen Penawaran:
1) Surat Penawaran untuk e-lelang 1 File;
2) Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)
3) Dokumen Penawaran Teknis;
4) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN;
5) Surat Kuasa;
f. Tata cara evaluasi penawaran
g. Bentuk Surat Perjanjian (Kontrak);
h. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
i. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
j. Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar;
k. Daftar Kuantitas dan Harga;
l. Bentuk Dokumen Lain:
1) SPPBJ;
2) SPMK;
3) Jaminan Pelaksanaan;
4) Jaminan Uang Muka;5) Jaminan Pemeliharaan.
6) Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank.
7) Formulir Pra RK3K
8) Daftar Barang yang diimpor
9.3 Isi Dokumen Kualifikasi meliputi:
a. Lembar Data Kualifikasi;
b. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi;
c. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.
d. Formulir Isian Kualifikasi.
e. Pakta Integritas.
9.4
10.
11. 11.1
11.2
11.3
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Pemberian
Penjelasan
jenis kontrak yang akan digunakan
tata cara pembukaan Dokumen Penawaran
metode evaluasi
hal-hal yang menggugurkan penawaran
Dalam pemberian penjelasan, Peserta dapat mengajukan pertanyaan
mengenai:
Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE
pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP sesuai jadwal dalam aplikasi
SPSE.
Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapatdijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran
cara penyampaian Dokumen Penawaran;
metode pemilihan
Lingkup Pekerjaan
Bahasa Dokumen
Pengadaan
Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses
Pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.
kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen
Penawaran;
jadwal batas akhir pemasukan dan pembukaan Dokumen
Penawaran;
Dokumen Pemilihan meliputi:
Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan.Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen pengadaan sepenuhnya
merupakan risiko peserta.
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 3 \ hal 15 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
16/102
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
12. 12.1
12.2
12.3
12.4
13.
Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga
atas penggunaan produksi dalam negeri;
Ketentuan tentang penyesuaian harga;
Perubahan
Dokumen
Pengadaan
Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar, dan/atai nilai
total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan
dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
Apabila diperlukan, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan
dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan
lapangan dan keperluan peserta ditanggung masing-masing.
Pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Pengadaan, pertanyaan
dar peserta, jawaban dari Pokja ULP, perubahan substansi dokumen,
hasil peninjauan lapangan serta keterangan lainnya harus dituangkan
dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
Ketentuan tentang asuransi, asuransi pekerjaan; dan
Ketentuan lain yang dipersyaratkan
Risiko k3 yang mungkin timbul akibat pekerjaan termasuk kondisi
dan bahaya;
Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha
mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil;
Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada 11.5 terdapat hal-
hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka
Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang
menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan
Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan
dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atauperubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku
adalah ketentuan dalam Dokumen Pengadaan awal.
Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat menerbitkan
jaminan;
Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu
pemasukan penawaran, Pokja ULP dapat menetapkan Adendum
Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi
substansi Dokumen Pengadaan.
Peserta dapat mengunduh (download) Adendum Dokumen Pemilihan
yang diunggah (upload) Pokja ULP pada aplikasi SPSE (apabila ada).
Pokja ULP dapat mengumumkan Adendum Dokumen Pemilihan dengan
cara mengunggah (upload) file adendum dokumen Pemilihan melalui
aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan
penawaran. Apabila Pokja ULP akan mengunggah (upload) file
Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas
akhir pemasukan penawaran, maka Pokja ULP wajib mengundurkan
batas akhir pemasukan penawaran.
Pokja ULP dapat melakukan perubahan waktu pada setiap tahapan lelangdengan menyertakan alasan perubahan.
PerubahanWaktu
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 3 \ hal 16 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
17/102
C. Penyiapan Dokumen Penawaran
14. 14.1
14.2
15. 15.1
15.2
15.3
16. Dokumen Penawaran, meliputi:
a.
1) tanggal;2) masa berlaku penawaran;
3) harga penawaran;
b.
c.
d.
e.
1) metode pelaksanaan;
2) jadwal waktu pelaksanaan;
3)
4)
5)
6)
g.
h.
i.
1) Formulir Pra RK3K (untuk paket dengan HPS > RP. 2,5 milyar);2) Daftar Barang yang diimpor (apabila ada)
17. 17.1
17.2
spesifikasi teknis(apabila mengajukan spesifikasi yang berbeda dari
yang ditetapkan);
dokumen isian kualifikasi; dan
Peserta mencantumkan harga kegiatan/keluaran dan harga total untuk
setiap kegiatan pekerjaan dalam kebutuhan biaya (daftar kegiatan dan
harga) dapat dalam setiap mata pembayaran yang pokok (milestone)
atau dalam rincian. Jika harga kegiatan/keluaran ditulis "nol"atau tidak
dicantumkan, maka pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan. Harga
penawaran yang mengikat adalah harga total penawaran terkoreksi.
Dokumen
Penawaran
Surat kuasa (apabila diperlukan )
dokumen penawaran teknis:
Bahasa
Penawaran
Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
surat penawaran yang didalamnya mencantumkan;
Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai
penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan
penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa
Indonesia.
Harga
Penawaran
Biaya dalam
Penyiapan
Penawaran
daftar personil inti (agar dicantumkan yang sama dengan isian
kualifikasi dan akan dilakukan penilaian berdasarkan isian tersebut);
Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.
dokumen lain :
jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan (agar dicantumkan
yang sama dengan isian kualifikasi dan akan dilakukan penilaian
berdasarkan isian tersebut);
hasil pemindaian surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila
ada);
daftar kuantitas dan harga;
Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian
penawaran.
Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang
ditanggung oleh peserta.
Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat
menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (Khusus untuk paket pekerjaan
dengan nilai lebih besar dari Rp. 5 milyar);
bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (Khusus untuk paket
pekerjaan dengan nilai lebih besar dari Rp. 25 milyar);
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 3 \ hal 17 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
18/102
17.3
18. 18.1
18.2
19. 19.1
19.2
19.3
a.
b.
19.4
20.
21. 21.1
21.2
21.3
22. 22.1
22.2
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak
melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan
melalui aplikasi SPSE, maka Penyedia barang/jasa dianggap telah
menandatangani Pakta Integritas .
Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi Isian
Data Kualifikasi dalam aplikasi SPSE.
Berkaitan dengan pasal 19.2, maka peserta dapat :
menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri
secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi.
Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan
akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam
pengadaan pekerjaan konstruksi.
Masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP.
Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan
ditandatangani oleh peserta pengadaan, kecuali untuk penyedia
barang/jasa yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)
Pakta Integritas dan Data Kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yangmenurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili
Kemitraan/KSO.
menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran;
Mata Uang
Penawaran dan
Cara
Pembayaran
Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa
berlakunya penawaran, Pokja ULP dapat meminta kepada seluruh
peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya
penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu. Konfirmasi
perpanjangan dapat dilakukan secara elektronik, Peserta Pengadaan
dapat menyampaikan konfirmasi secara elektronik melalui e-mail.
Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang
sebagaimana tercantum dalam LDP.
Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan
ditandatangani oleh peserta pengadaan:
Biaya overhead termasuk untuk penyelenggaraan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi,
dan pungutan lain serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia
untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi ini diperhitungkan dalam
total harga penawaran.
Masa Berlaku
Penawaran dan
Jangka Waktu
Pelaksanaan
Pengisian
Dokumen Isian
Kualifikasi
Pakta Integritas
Bentuk Dokumen
Penawaran
Dokumen penawaran disampaikan secara elektronik, dan penyerahan dokumen
penawaran asli hanya dilakukan terhadap penawaran yang akan diusulkan
sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan (apabila ada)
Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan
cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam
Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 3 \ hal 18 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
19/102
D. Pemasukan Dokumen Penawaran
24. 24.1
24.2
a. Penawaran administrasi;
b. Penawaran teknis;
c. Penawaran harga; dan
d. Dokumen Isian Kualifikasi
24.3
24.4
24.5
24.6
25. 25.1
a.
b.
c.
25.2
25.3
26.
27.
E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran
28. 28.1
28.2
File disandikan dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO).
Dilanjutkan dengan mengunggah file penawaran terenkripsi melalui
aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.
Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP
Peserta hanya dapat menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja
ULP melalui aplikasi SPSE.
Penyampulan Dokumen Penawaran dengan menggunakan metode 1
(satu) file.
Peserta wajib mengetahui dan mengikuti ketentuan penggunaan
APENDO yang tersedia pada aplikasi APENDO.
Pemasukan dan
Cara
Penyampaian
Dokumen
Penawaran
Terlambat
Setelah File penawaran administrasi, teknis dan harga dienkripsi
menggunakan Apendo peserta mengunggah (upload) file penawaran
administrasi, teknis dan harga yang telah terenkripsi (*.rhs) melalui
aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan
Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh (download)
dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan Apendo
sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada
Pokja ULP paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP
Peserta mengirimkan file penawaran yang telah disandikan/dienkripsi
melalui aplikasi SPSE.
Pertama-tama, mengirimkan data kualifikasi melalui melalui aplikasi
SPSE;
Data kualifikasi diinput dan dikirimkan melalui form isian elektronik data
kualifikasi pada SPSE.
Dokumen penawaran terdiri dari:
Batas Akhir
Waktu
Pemasukan
Penawaran
Penyampaian
Dokumen
Penawaran
Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum
batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi
yang dikirmkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang
telah terkirim sebelumnya
Setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran, Aplikasi SPSE akan menolak
setiap penawaran yang akan dikirim.
Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja ULP
menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat
keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila
dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut
kepada LKPP.
Pembukaan
Penawaran
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 3 \ hal 19 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
20/102
28.3
28.4
28.5
29. 29.1
29.2
30. 30.1
30.2
30.3
30.2
a.
b.
c.
1)
Data yang digunakan Pokja ULP dalam evaluasi dokumen penawaran
adalah data yang diunggah (upload) pada sistem pengadaan secara
elektronik, sesuai dengan data syarat-syarat yang tertulis dalam dokumen
pengadaan.
Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur.
File yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran
yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurang-kurangnya
memuat: harga penawaran, daftar kuantitas dan harga untuk kontrak
harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan
deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan.
Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP, apabila file penawaran
tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapat menetapkan bahwa
file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan
penyedia barang/jasa yang mengirimkan file penawaran tersebut
dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka
Pokja ULP akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan
Data dokumen elektronik yang rusak (sesudah mendapat klarifikasi dari
LPSE) akibat kesalahan pengiriman dokumen oleh Penyedia Jasa, yang
mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh
Pokja ULP, maka dokumen elektronik tersebut dinyatakan tidak
memenuhi syarat.
apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan
penyedia dilanjutkan, dan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya
kepada calon pemenang;
Klarifikasi dan
Konfirmasi
Penawaran
Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, Pokja
ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam
dokumen penawaran. Peserta harus memberikan tanggapan atas
klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga
penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukansecara tertulis.
Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan dokumen penawaran,
Pokja ULP dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk
peninjauan lapangan kepada pihakpihak/ instansi terkait.
Evaluasi
Penawaran
Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan
ketentuan :
apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan
harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan
ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh
diubah; dan
yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk
dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan
pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.
volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan
harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen
Pengadaan;
jenis pekerjaan :
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 3 \ hal 20 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
21/102
2)
30.3
30.4
30.5
30.6
30.7
30.8
30.9
a
b
cd
30.10
a
b
c
d
1)
2)
Hasil koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak harga satuan dapat
mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi
lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.
evaluasi Kualifikasi
Pokja ULP memasukan hasil koreksi aritmatik pada aplikasi SPSE
Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP
untuk mendapatkan penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai
dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.
evaluasi harga
evaluasi administrasi;
penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai
dengan ketentuan antara lain disampaikan oleh penawar yang
berhak, pada waktu yang telah ditentukan, untuk paket pekerjaan
yang dilelangkan, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan meliputi
syarat administrasi, syarat teknis dalam menyelesaikan pekerjaan
sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam DokumenPengadaan dan harga yang wajar dapat dipertanggung jawabkan
tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau
penawaran bersyarat;
penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran
bersyarat adalah:
Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang
mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan;
dan/atau
tidak ditawarkan atau menawarkan dibawah spesifikasi yang
ditentukan, maka dilakukan klarifikasi, apabila hasil klarifikasi
menunjukkan jenis pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan
utama (major item) dan merupakan penyimpangan yang
bersifat penting/ pokok yang mempengaruhi lingkup, kualitas
dan hasil/kinerja pekerjaan maka dinyatakan tidak memenuhi
persyaratan dan penawaran tidak dilakukan evaluasi lebih
lanjut.
Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS
dinyatakan gugur,
Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja ULP menyusun urutan dimulai
dari nilai penawaran terendah terkoreksi.
Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar
yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap
dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.
evaluasi teknis; dan
Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi,
mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau
mengubah isi Dokumen Pengadaan;
penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang
akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau
tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 3 \ hal 21 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
22/102
e.
1)
2)
f.
g.
1)
2)
3)
4)
30.11 Evaluasi Administrasi:
a
b
1)
a) surat penawaran;
b) daftar kuantitas dan harga
c)
d) dokumen penawaran teknis:
(1) metode peiaksanaan;
(2) jadwal waktu pelaksanaan;
(3)
(4)
(5)
(6)
e)
f)
2)
a)
b)
jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan;
jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang
dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP,dan
daftar personil inti yang akan ditempatkan secara
penuh;
anggota Pokja ULP dan/atau PPK yang Terlibat
persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi
dan/atau pidana
syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen
Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi :
Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta
lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan
pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan,
surat penawaran tidak berkop perusahaan .
penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
Daftar bagian pekerjaan yang akan
disubkontrakkan (ketentuan subkontrak
dipersyaratkan untuk nilai paket di atas Rp 25
Milyar);
apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud padaangka 3), maka pelelangan dinyatakan gagal.
apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan
usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama
(kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau
PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta,
maka:
peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta
lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau
pembukaan penawaran; dan/atau
evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-
hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi
kepada Pokja ULP selama proses evaluasi;
surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (khusus untuk
peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN,
penawarannya tidak digugurkan.dan nilai TKDN-nya
dianggap nol);
bertanggal;
dokumen lainnya : Formulir Pra RK3K dan daftar barang
yang diimpor (apabila ada).
spesifikasi teknis (apabila mengajukan spesifikasi
yang berbeda dari yang ditetapkan);
surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabilaada);
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 3 \ hal 22 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
23/102
c.
d.
e.
f.
30.12
a.
b.
1)
2)
a)
(1)
(2)
(3)
(4)
b)
c)
d)
metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkanmenggambarkan penguasaan dalam penyelesaian
pekerjaan termasuk pengendalian terhadap risiko K3.
Metoda pelaksanaan dilengkapi metode kerja untuk jenis
jenis pekerjaan utama ditetapkan dalam LDP dan
pekerjaan penunjang atau pekerjaan sementara yang
ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan
dan diyakini menggambarkan penguasaan penawar
untuk melaksanakan pekerjaan, misalnya :
Yang diteliti dalam evaluasi metode pelaksanaan adalah
tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan
pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir
dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila:
jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimalyang disediakan untuk menghasilkan produksi alat yang
dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam LDP;
Pembuatan saluran pengelak (diversion channel);
Pengaturan lalu lintas (traffic management).
Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang
harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan
persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;
Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi secara tertulis terhadap hal-
hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah
substansi;
peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan
dengan evaluasi teknis;
Evaluasi Teknis:
unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP dan LDK;
apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan
administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.
Pembuatan jalan darurat / jalan sementara;
Pembuatan konstruksi pengaman (protectionconstruction);
spesifikasi teknis memenuhi persyaratan; bagi penawar
yang menyampaikan spesifikasi teknis yang berbeda dari
yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan maka
spesifikasi teknis tidak boleh kurang dari yang
disyaratkan, dan bagi penawar yang tidak menyampaikan
perubahan spesifikasi teknis dianggap sama dengan
spesifikasi teknis yang dipersyaratkan;
evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan
ketentuan:
apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan
evaluasi teknis;
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan
serah terima pertama Pekerjaan (PHO) yang ditawarkan
tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP;
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 3 \ hal 23 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
24/102
e)
f)
g)
3)
4)
c.
d.
e.
30.13
a.
1)
2)
b.
1)
2)
Klarifikasi dalam hal penawaran Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN) berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja
ULP;
mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak
ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap
dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam hargasatuan pekerjaan lainnya
harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari
110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang
tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Harga satuan
penawaran tersebut dinyatakan timpang dan hanya berlaku
untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga;
apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan
dinyatakan gagal.
Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok
atau penting, dengan ketentuan:
Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai
berikut:
Dari Analisa Teknis Satuan Pekerjaan dan Analisa Harga
Satuan Pekerjaan (HSP) tersebut, selanjutnya Pokja ULP
melakukan evaluasi sebagai berikut :
apabila peserta yang lulus evaluasi teknis kurang dari 3 (tiga),
maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;
Evaluasi Harga:
Pokja ULP dapat meminta uji mutu/ teknis/ fungsi untuk bahan/
alat tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP;
bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai
dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP
(ketentuan subkontrak dipersyaratkan untuk nilai
penawaran harga diatas Rp. 25.000.000.000,00)
Dalam hal Klarifikasi kewajaran harga apabila harga
penawaran dibawah 80% (delapan puluh persen) HPS, Pokja
ULP meminta Analisa Teknis Satuan Pekerjaan dan Analisa
Harga Satuan Pekerjaan (HSP) dari Mata Pembayaran Utama.
apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang
kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi
dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak
diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil
klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
Pra RK3K memenuhi persyaratan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja yang akan dilakukan pada saat
pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Apabila terdapat hal
yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi untuk
menegaskan bahwa K3 akan dilaksanakan. Tidak dapat
menggugurkan teknis berdasarkan Pra RK3K.
peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap
evaluasi harga;
personil inti yang akan ditempatkan secara penuh
sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum
dalam LDP serta posisinya dalam manajemen
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi
pelaksanaan yang diajukan dan evaluasi dilakukan
terhadap data personil yang tercantum pada isian
kualifikasi;
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 3 \ hal 24 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
25/102
a)
(1)
(2)
(3)
(4)
b)
c)
c.
Kesesuaian penggunaan peralatan yang meliputi
peralatan yang tercantum dalam daftar peralatanyang diberikan dalam penawaran, komposisi,
kapasitas produk, bahan penunjang, dan
perhitungan biaya peralatan yang digunakan pada
Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk
menghasilkan konstruksi yang memenuhi syarat
teknis (misal alat pemadatan tanah).
apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang
lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan
Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai totalHPS; dan
Komposisi bahan (material konstruksi) untuk
memperoleh suatu produk konstruksi yang
memenuhi syarat teknis .
apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia
menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka
penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran
disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar
Hitam.
Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi
dalam negeri (apabila memenuhi persyaratan diberlakukannya
preferensi harga) dengan ketentuan Perhitungan Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN) yang disampaikan oleh peserta berdasarkan
penilaian sendiri (self assessment), digunakan dalam evaluasi
penawaran harga apabila pelelangan pekerjaan tersebut
diberlakukan preferensi harga yaitu apabila memenuhi ketentuan:
menilai rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan
Utama meliputi komponen tenaga kerja, peralatan, dan
bahan (material konstruksi) terhadap jenis pekerjaan
utama yang perlu dinilai kewajarannya untuk diteliti dan
dianalisa mencakup beberapa faktor :
Kesesuaian harga satuan bahan (material
konstruksi) dengan harga pasaran pada saat
penawaran dan harga tersebut dapat dibuktikan
(misal harga semen, agregat yang dicantumkan
pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan).
Apabila hasil analisa mengindikasikan bahwa pekerjaan
utama tidak dapat dilaksanakan dengan harga yang
ditawarkan yang disebabkan harga penawaran di bawah
harga pasar dan dapat dibuktikan, sehingga akan
menyebabkan terjadinya kerugian dibandingkan
keuntungan yang akan diperoleh serta diperkirakanmempengaruhi lingkup, kualitas, hasil/ kinerja dan
diyakini tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan persyaratan/ ketentuan, maka penawaran tidak
memenuhi syarat dan dalam evaluasi penawaran harus
dinyatakan gugur.
Kesesuaian upah tenaga kerja yang diberlakukan
pada pekerjaan konstruksi di lokasi kegiatan pada
saat penawaran (misal mandor, kepala tukang,
tukang, pembantu tukang).
Indikasi kerugian dan keuntungan diteliti dari data yang
tercantum dalam analisa harga satuan pekerjaan dan
rekapitulasi daftar kuantitas dan harga.
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 3 \ hal 25 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
26/102
1)
2)
3)
1
1 + KP
KP =
HP =
4)
5)
d.
e.
f.
g
31. 31.1
31.2
dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran denganHEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah
sebagai pemenang;
Preferensi Harga untuk Barang/ jasa dalam negeri
diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai
rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/
Jasa berniiai diatas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
dan
Evaluasi
Kualifikasi
Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga
penawaran yang sama, maka Pokja ULP memilih peserta yangmempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat
dalam Berita Acara Hasil Pelelangan.
] x HPHEA =[
Harga Penawaran (Harga Penawaran yang
memenuhi persyaratan lelang dan telah
dievaluasi).
Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi
Barang/Jasa).
Preferensi Harga hanya diberikan kepada Sarang/ Jasa dalam
negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua
puluh lima perseratus).
Apabila peserta tidak menyampaikan formulir perhitungan
TKDN maka peserta dianggap tidak menginginkan
diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak
menggugurkan. Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN
merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang
membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpedoman
pada tata nilai Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir
diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta
petunjuk teknisnya.
Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar
akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi
pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangan
dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam
Daftar Hitam.
pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga
Penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja ULP untuk
keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat
pemenang.
rumus penghitungan sebagai berikut :
Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon
pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).
HEA = Harga Evaluasi Akhir.
Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon
pemenang cadangan 1 dan 2 apabila ada.
Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS
dinyatakan gugur.
Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian
sistem gugur.
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 3 \ hal 26 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
27/102
31.3
31.4
32. 32.1
32.2
32.3
32.4
32.5
32.6
32.7
32.8
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen
dari dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut. Dalam
pembuktian kualifikasi harus dihadiri oleh penanggung jawab penawaran
atau yang menerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan
yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau
perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh
kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang
menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja
sama.
Apabila tidak ada calon pemenang yang lulus evaluasi kualifikasi,
maka lelang dinyatakan gagal.
Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline).
Pembuktian
Kualifikasi
Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ikhwal
pelaksanaan pelelangan;
Nama seluruh peserta;
Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta
digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya atau pesertaperorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam, Jaminan Penawaran
(apabila dipersyaratkan) yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke
kas Negara/Daerah serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan
pemalsuan tersebut.
Pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang serta calon pemenang
cadangan 1 dan 2 (apabila ada).
Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-
masing peserta;
Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan
dalam Dokumen Kualifikasi (Bab VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi)
Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit
dokumen, apabila diperlukan.
Unsur-unsur yang dievaluasi;
Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila
penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang
sejenis, sama kompleksitasnya pada instansi yang bersangkutan.
Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan telah
diberikan kesempatan serta tenggang waktu yang cukup, maka peserta
digugurkan dan dimasukkan dalam daftar hitam, Jaminan Penawaran
yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas Daerah.
Rumus yang diperunakan;
Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan
evaluasi;
Pernyataan bahwa pelelangan gagal apabila tidak ada penawaran
yang memenuhi syarat.
Tanggal dibuatnya Berita Acara;dan
Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi,
pelelangan dinyatakan gagal.
Metode evaluasi yang digunakan;
Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan(BAHP) yang paling sedikit memuat:
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 3 \ hal 27 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
28/102
F. Penetapan Pemenang
33. 33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.7
34.
Dalam hal Penyedia menawarkan personil yang sedang bekerja di paket
lain, maka pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang dipastikan
sudah tidak terikat pada paket lain.
Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi
dalam waktu bersamaan dengan menawarkan peralatan yang sama
untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi
persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat
ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan
cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akanditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan
peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur.
Dalam hal peserta mengikuti beberapa paket pekerjaan yang dilelangkan
oleh Pokja ULP, dan beberapa penawarannya terendah serta
berdasarkan sisa kemampuan menangani paket (SKP), akan ditetapkan
sebagai calon pemenang oleh Pokja ULP pada paket berdasarkan pilihan
penyedia jasa setelah mempertimbangkan ketersediaan peralatan dan
personil setelah dilakukan klarifikasi.
Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu)
paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dikecualikan dengan syarat kapasitas dan produktifitas peralatan secara
teknis dapat menyelesaikan pekerjaan lebih dari 1 (satu) paket.
Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi
dalam waktu bersamaan dengan menawarkan personil yang sama untuk
beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan
pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkansebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara
melakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan
ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan
personil tidak ada dan dinyatakan gugur.
Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila
ada) melalui aplikasi SPSE, di website sebagaimana tercantum dalam LDP dan
papan pengumuman resmi untuk masyarakat
Pengumuman
Pemenang
Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan
mengakibatkan surat penawaran dan Jaminan Penawaran habis masa
berlakunya, dilakukan konfirmasi kepada calon pemenang, calonpemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) untuk memperpanjang masa
berlaku surat penawaran dan Jaminan Penawaran sampai dengan
perkiraan jadwal penandatanganan kontrak. Calon pemenang, calon
pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang tidak bersedia
memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran dapat
mengundurkan diri tanpa dikenai sanksi.
Penetapan
Pemenang
Pokja ULP melakukan penetapan pemenang melalui aplikasi SPSE
setelah melalui pembahasan internal seluruh anggota Pokja ULP, atau
setelah ditetapkan PA secara offline untuk nilai paket di atas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pokja ULP dapat
menetapkan pemenang lebih dari 1 (satu) penyedia sesuai ketentuan
yang terdapat pada informasi paket dalam aplikasi SPSE.
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 3 \ hal 28 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
29/102
35.Sanggahan 35.1
a.
b.
35.2
35.3
a.
b.
c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat
yang berwenang lainnya.
Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan
prosedur meliputi:
penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam
Peraturan Presiden Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, beserta petunjuk
teknisnya dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan
usaha yang sehat; dan/atau
Pemilihan Langsung paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
pengumuman pemenang; atau
Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama dengan peserta lain.
Pelelangan Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
pengumuman pemenang; atau
Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan
secara tertulis atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP disertai
bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA
dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi
sebagaimana tercantun dalam LDP, dengan ketentuan:
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 3 \ hal 29 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
30/102
35.4
35.5
35.6
G. Penunjukan Pemenang Pengadaan
36. 36.1
36.2a
b
c
36.3
36.4
a
b
c
36.5
36.6
36.7
36.8
apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa
penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat
diterima secara obyektif oleh Pokja ULP, maka dimasukkan dalam
Daftar Hitam; atau
Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukanpemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai
dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran masih
berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
masa sanggah berakhir.
Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan
ketentuan:
Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan
pelelangan gagal.
Sanggahan yang disampaikan secara offline, bukan kepada Pokja ULP
atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan
dan ditindaklanjuti secara offline di luar aplikasi SPSE oleh pihak-pihak
yang berwenang.
PPK menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian
SPPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkan
SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk
Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka
pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari
PPK.
SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelahsemua sanggahan dijawab.
apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa
penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterimasecara obyektif oleh Pokja ULP, maka tidak dikenakan sanksi
apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa
penawarannya sudah tidak berlaku, maka tidak dikenakan
sanksi.
sanggahan terbukti tidak benar; atau
SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah
pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan.
tidak ada sanggahan dari peserta;
Penunjukan
Penyedia
Barang/Jasa
Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada
PPK dengan tembusan kepada Kepala ULP sebagai dasar untuk
menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:
Pokja ULP wajib memberikan jawaban secara elektronik melalui aplikasi
SPSE atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
menerima surat sanggahan.
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 3 \ hal 30 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
31/102
36.9
36.10
a
b
36.11
36.12
37. 37.1
37.2
37.3
H. Pelelangan Gagal
38. 38.1a.
b.
c.
d.
38.2
a
b
c
e
f Pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari
Dokumen Pengadaan; atau
apabila PA/KPA sependapat dengan Kelompok Kerja ULP, PA/KPA
memutuskan penetapan pemenang oleh Kelompok Kerja ULP
bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan
SPPBJ
Pelelangan Gagal
Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterbitkannya SPPBJ.
harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan
atau Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih
tinggi dari HPS;
Pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja
ULP dan/atau PPK ternyata benar;
BAHP dan
Kerahasiaan
Proses
PPK menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian
dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE.
PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat denganPPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses
Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah
beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan
Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya ;
dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi
persaingan tidak sehat;
apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang
atau pelelangan dinyatakan gagal; atau
BAHP atau Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada
angka 38.1 diunggah (upload) oleh Pokja ULP menggunakan menu
upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE.
Dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan Pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil
Pelelangan (BAHP) oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saat
pengumuman pemenang.
calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (bila ada) ,
setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam
klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.
PA/KPA pada Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan
pelelangan gagal, apabila:
Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No.
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan
Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya ;
Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan
Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.
Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak
sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada
PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:
tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran,
Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP atau Berita Acara tambahan
lainnya segala hal terkait proses pemilihan penyedia secara elektronik
yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE
Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal, apabila:
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 3 \ hal 31 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
32/102
g
h
38.3
38.4
38.5
a
b
cd
38.6
38.7
I. Surat Jaminan Pelaksanaan
39. 39.1
39.2
a
b
c
39.3
a
b
c
d
e
f
masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal
penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima
pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimana
tercantum dalam LDP;
nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat
Jaminan Pelaksanaan;
Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja ULP memberitahukan
secara elektronik kepada peserta.
Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA
dan/atau KPA, ternyata benar.
besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan
huruf;
besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai
jaminan yang ditetapkan;
pelelangan ulang; atau
Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan
pelelangan gagal, apabila:
Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULP atau
Pokja ULP lainnya yang ditugaskan meneliti dan menganalisis
penyebab terjadinya pelelangan gagal, menentukan langkah selanjutnya,
yaitu melakukan:
penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
evaluasi ulang;
penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus)
dari nilai Kontrak; atau
pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi
uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak (apabila
diperlukan).
Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah:
penyerahan seluruh pekerjaan;
Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia setelah diterbitkannya SPPBJ
dan sebelum penandatanganan Kontrak.
nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan
nama PPK yang menandatangan kontrak;
diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditanrakyat), perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang
mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) yang
sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2
mengundurkan diri.
Pelaksanaan Pelelangan melanggar dengan Peraturan Presiden No.
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan
Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya ;
PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada
peserta pelelangan apabila penawarannya ditolak atau pelelangan
dinyatakan gagal.
Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal,
mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka
dilakukan pelelangan ulang dengan terlebih dahulu memperbaiki
Dokumen Pengadaan.
Surat Jaminan
Pelaksanaan
Surat Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
penghentian proses pelelangan.
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 3 \ hal 32 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
33/102
g
h
i
j
39.4
39.5
J. Penandatanganan Kontrak
40. 40.1
40.2
a.
b.
c.
40.3
40.4
40.5
40.6
a.
b.
c.d.
e.
f.
g.
PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen
Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali
perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun
anggaran.
nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran
terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai totalHPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.
memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin.
daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
Penanda-tanganan Kontrak
pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum
Kontrak;
surat penawaran, beserta penawaran harga;spesifikasi teknis;
gambar-gambar;
Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan/KSO harus ditulis
atas nama Kemitraan/KSO; dan
Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan
Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani
Kontrak.
Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat
Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan
antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan
sebagai berikut:
adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi
substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan
paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang
tercantum dalam SPPBJ;
Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah mendapat
persetujuan kontrak tahun jamak.
Sebelum penandatanganan kontrak PPK wajib memeriksa apakahpernyataan Dalam Dokumen Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila
salah satu pernyataan tersebut sudah tidak dipenuhi, maka
penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.
Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia menyerahkan
Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:
nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran
terkoreksi diatas 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS
adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai penawaran atau
penawaran terkoreksi; atau
Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat
(unconditional) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan
wanprestasi dari PPK diterima oleh penerbit Jaminan;
Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan
Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.
masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal
penandatanganan Kontrak sampai serah terima pertama Pekerjaan
Konstruksi.
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 3 \ hal 33 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
34/102
40.7
a.
1)
2)
b.
40.8
40.9
Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia
adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/
Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak
disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana
dimaksud pada pasal 41.8, dapat menandatangani kontrak, sepanjang
pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus
sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa/pendelegasian
wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan
Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menanda- tangani kontrak.
sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:
kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian
yang ditandatangani oleh penyedia; dan
kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada
bagian yang ditandatangani oleh PPK;
rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila
diperlukan.
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 3 \ hal 34 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
35/102
A Lingkup Pekerjaan
B Sumber Dana
C Satu Penawaran Tiap Peserta
D Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri
E Pemberian Penjelasan
F Dokumen Penawaran
G Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran
H Masa Berlakunya Penawaran
I Penyampaian Dokumen PenawaranJ Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran
K Pembukaan Penawaran
L Evaluasi Teknis
M Evaluasi Harga
N Penetapan Pemenang
O Jaminan Pelaksanaan
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 4 \ hal 35 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
36/102
A 1) Pokja ULP :
2) Alamat Pokja ULP
Jalan : Jl. Pahlawan No. 116
Kota : Surabaya Telp (031) 3537832 - 3577693 Fax (031) 3577691
3) Website : -
4) Website LPSE : http://www.lpse.jat improv.go.id
5) :
6) :
7)
B 1)
2)
C
D
Catatan:1)
2)
E 1)
2)
3)
lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSEPemberian
Penjelasan
Untuk dapat mengetahui kondisi dan lokasi pekerjaan, peserta dianjurkan melakukan
peninjauan lapangan dan dapat menghubungi Pokja ULP.
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)
Pendayagunaan
Produksi Dalam
Negeri
Pokja 21 UPT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA
Nama paket
pekerjaanUraian singkat
pekerjaan
Dalam hal Peserta melakukan kemitraan dan sudah terlanjur upload dokumen penawaran atas
nama perusahaan perorangan/sendiri, maka yang berlaku adalah dokumen penawaran atas
nama kemitraan;
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan sudah memperhitungkan masa mobilisasi dan kajian
teknis, waktu efektif pelaksanaan konstruksi, penundaan pekerjaan dalam rangka Hari Besar
Islam "Hari Raya Idul Fitri" dan waktu proses PHO (paling lambat 14 hari) sejak pekerjaan
dinyatakan 100% oleh para pihak.
Untuk peserta yang berbentuk konsorsium/kemitraan pemasukan penawaran hanya dilakukan
oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kemitraan;
Pengaspalan Jalan Keluar Masuk Jembatan Timbang
Kalibarumanis di Kabupaten BanyuwangiPengaspalan Jalan Keluar Masuk Jembatan Timbang
Lingkup
Pekerjaan
Satu Penawaran
Tiap Peserta
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan 90 ( Sembilan puluh ) hari kalender.
Apabila dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dananya tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk
kegiatan tersebut, maka pemilihan penyedia barang/jasa yang telah dilaksanakan batal demi
hukum dan penyedia barang/jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran
2015 dengan nilai total HPS sebesar Rp. 949.898.000,00 ( Sembilan ratus empat puluh
sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah ) dengan jenis kontrak
Tahun Tunggal.
Preferensi harga diberikan terhadap penawaran peserta.
Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/ Jasa dalam negeri dengan TKDN lebih
besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus).
Sumber Dana
Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/
Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/ Jasa bernilai
diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan.
Apabila paket pekerjaan yang dilelangkan memenuhi ketentuan 1) dan 2) maka diberlakukan
preferensi harga dan diisi "diberikan".
Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan merupakan Berita Acara PemberianPenjelasan
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 4 \ hal 36 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
37/102
4)
5)
F Yang termasuk dalam kelengkapan dokumen administrasi adalah :
a.
1) tanggal;
2) harga penawaran;3) masa berlaku penawaran;
b.
c.
d. Dokumen Penawaran Teknis, terdiri dari :
1) Metode Pelaksanaan
Pendahuluan
Uraian Pekerjaan Utama
Penutup
2) Jadwal waktu Pelaksanaan :
Jadwal waktu pelaksanaan disusun menurut Divisi Pekerjaan dan waktu pelaksanaan tidak
melampaui batas waktu yang ditentukan dalam dokumen pengadaan sebagai contoh berikut:
IV
Metode Penyelesaian Pekerjaan
BAB
hasil pemindaian surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi
(apabila ada);
surat penawaran yang didalamnya mencantumkan;
daftar kuantitas dan harga serta rekapitulasinya;
Metode Pelaksanaan sekurang - kurangnya memuat uraian sebagai berikut :
Tahapan dan tata cara pelaksanaan yang
menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari
awal s/d akhir dengan mengacu pada lokasi,
lingkup pekerjaan proyek, spesifikasi teknis
dan jangka waktu pelaksanaan proyek dan
dapat dipertanggung jawabkan secara teknis
Dokumen
Penawaran
ISI
Resume/ saran/ usulan percepatan/ inovasi.
Tabel IV - 1 Metode pelaksanaan
Metode kerja pelaksanaan pekerjaan yang
menggambarkan metode kerja alat,
penggunaan bahan, kebutuhan personil dan
waktu pelaksanaan (khusus untuk pekerjaan
utama).
Latar belakang, Maksud dan tujuan, Lokasi,
Lingkup Pekerjaan.
Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam
dokumen pemilihan dan Berita Acara Pemberi Penjelasan, Pokja ULP dapat melaksanakan
proses pemberi penjelasan lanjutan dengan peninjauan lapangan/lokasi pekerjaan.
Pelaksanaan pemberian penjelasan lanjutan dilakukan oleh seseorang selain Pokja ULP,
antara lain oleh tenaga ahli pemberi penjelasan teknis yang telah ditetapkan oleh PPK dan
ditugaskan oleh Pokja ULP
I
II
III
URAIAN
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 4 \ hal 37 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
38/102
( % ) 1 2 dst
PEKERJAAN PERSIAPAN
Pembersihan
Pengukuran
Sewa Direksi Keet
PEKERJAAN TANAH
Galian Tanah
Pembongkaran Paving
Urugan Pasir Bawah Lantai Kerja 5 cm
PEKERJAAN BETON
Lantai Kerja 5 cm
Plat Beton K 350 tebal 25 cm
Pipa PVC 3/4"
Besi Dowel D 16 mm
PEKERJAAN OVERLAY ASPAL
Mobilisasi & Demobilisasi
Lapis Aspal Resap (prime coat)
Lapisan AC Tebal 5 cm
Test Ketebalan (Core Drill)
Jumlah Nilai Pekerjaan 100
Kemajuan Pekerjaan %
Kemajuan Pekerjaan Kumulatif %
3) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan
Digital Set 1
1,5 Ton Unit 1
4 M3 Unit 2
3000-4500 Lt Unit 110 Ton Unit 2
60 KVA Unit 2
0,30-0,60 M3Unit 2
200 CFM Unit 1
6 Ton Unit 1
5-8 Ton Unit 1
6-8 Ton Unit 1
Catatan :
*) Kondisi : baik dan berfungsi
**) Kepemilikan :
-
-
4) Spesifikasi Teknis :
4
IV
1
2
3
II
1
2
3
III
1
2
9 Asphalt Finisher
10 Vibro Roller
11
6
Nama alat
7
8
Lokasi
sekarang
Watertanker Truck
2
3
Pick Up
2
Tandem
Dump Truck
Theodolit1
Conrete mixer (Moleen)
No
Conrete Vibrator
DIVISI Minggu ke ....
3
4
Waktu PelaksanaanNo
Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan
pekerjaan sekurang-kurangnya sebagaimana tabel berikut :
Asphalt Compresor
Tabel IV - 2 Jadwal waktu pelaksanaan
I
1
3
Uraian Pekerjaan Bobot
Bukti kepemilikan peralatan yang dipersyaratkan dalam dokumen teknis harus dapat ditunjukkan
pada saat klarifikasi.
Tabel IV - 3 Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan
Jumlah
Ket
Kapasitas Kondisi *) Kepemilikan
**)
Generator Set
45
Apabila penyedia jasa mengajukan spesifikasi berbeda dari yang ditetapkan dalam Dokumen
Pengadaan ini, maka uraikan spesifikasi yang akan diajukan sebagai perubahan Dokumen
Pengadaan.
Spesifikasi teknis jenis / item pekerjaan utama yang ditawarkan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini.
bukti kepemilikan alat (stnk, kwitansi pembelian) harus dilampirkan dan diupload, apabila sewa
harus disertakan surat perjanjian sewa dan bukti - bukti kepemilikan peralatan (stnk, kwitansi
pembelian) dari pihak yang memberi sewa harus dilampirkan dan diupload. Bila tidak disertaibukti (stnk, kwitansi pembelian, surat perjanjian sewa) dan jenis alat kurang dari yang
disyaratkan maka dinyatakan gugur
SDP-KALIBARUMANIS LU2.xls \ SBD Eproc bab 4 \ hal 38 dari 102
7/25/2019 Sdp Kalibarumanis 2
39/102
5) Daftar Personil Inti :
(Thn)
Catatan :
*)
*)
**)
6) Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan :
Catatan :
Leveransir / pemasok bahan tidak termasuk sebagai sub-Kontraktor.
Sebagai Mata Pembayaran Utama untuk paket ini adalah :
Khusus untuk paket pekerjaan dengan nilai penawaran lebih dari Rp. 25 Milyar wajib kerja
sama dengan Penyedia Usaha Kecil yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan
yang bukan pekerjaan utama. Penyedia dilarang mensubkontrakkan sebagian / seluruh
pekerjaan utama dalam konrak ini.
No Uraian Pekerjaan
SKA
Nama Sub Penyedia Jasa
(jika ada)
5
2
Tabel IV - 5 Daftar pekerjaan yang disubkontrakkan
Penilaian lama pengalaman Personil Inti ditenttukan berdasarkan pengalaman pekerjaan pada
lingkup layanan dan posisi yang sama sebagaimana tercantum dalam curriculum vitae dan referensi
pekerjaan dari pemberi tugas (pimpinan proyek)
Untuk menjamin kepastian keberadaan personil yang akan ditugaskan untuk
melaksanakan pekerjaan, Pokja dapat meminta kepada personil yang bersangkutan
untuk membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Dimobil isasi untuk pelaksanaan
pekerjaan.
Pelaksana Konstruksi /
Sipil
S1 Teknik
Sipil1
-
Personil inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sekurang - kurangnya
sebagaimana tabel berikut :
1
SLTA SKT
Jenis Pekerjaan
6 Logistik
Pengala
man *)
No. Mata
Pemb
2
Tabel IV - 6 Mata Pembayaran Utama
Juru Gambar/ Draftman
2
Muda Ahli Teknik Jalan2
Tabel IV - 4 Daftar Personil inti
SKA /
SKT
SKA
Jabatan JmlPend. MinSub bidang / Kategori
Juru Gambar/Draftman
Sipil (TS 003)
2Mandor
No
S1 Teknik 1
Lapisan AC Tebal 5 cm
Prosentase dari
Harga Penawaran
Prosentase dari harga
total Mata Pemb
Profesi / Keahlian **)
Plat Beton K 350 tebal 25 cm
SLTA
1
2
1
7 Administras
Top Related