SAFEGUARDS FIP IIDISAMPAIKAN PADA:
PERTEMUAN KOORDINASI, KONSOLIDASI DAN LAUNCHING IMPLEMENTASI AWP 2018 FIP II
OLEH:FAZRIN RAHMADANI (SENIOR SOCIAL SAFEGUARD SPECIALIST, FIP II)
ARIFIN SUTRISNO (SENIOR ENVIRONMENTAL SAFEGUARD SPECIALIST, FIP II)
Forest Investment Program II (FIP II) “Mempromosikan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
Berbasis Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan”
Pengertian Safeguards
• Suatu kebijakan yang disiapkan untuk mengidentifikasi, mengurangi,dan menghindari dampak negatif dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek sehingga potensi-potensi yang ada dapat terkeloladengan baik dan memberikan dampak yang baik pula.
Mengidentifikasi
Mengurangi
Menghindari
DAMPAK
KEGIATAN
SAFEGUARDS
Pre, implementasi dan paska
Pre, implementasi dan paska
Mengelola
Prinsip-Prinsip Dasar
Menghindari dampak negatif sebisa mungkin; jika tidakmungkin maka diminimalisir, dikurangi, di mitigasi, dikompensasi;
Mengidentifikasi dan mendukung sustainable approachesuntuk lingkungan dan sosial;
Menginformasikan kepada publik dan melibatkan masyarakatuntuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang berdampak kepada mereka;
Mengintegrasikan isu-isu lingkungan dan sosial pada saatidentifikasi, desain dan implementasi proyek;
Meningkatan kapasitas pelaksana proyek (penapisan, penanganan, dan pengawasan potensi resiko dan dampak);
4
Nilai penting dan ruang lingkup Safeguards
Safeguards sebagai “core organizational values” dan tujuan pembangunan termasukdidalamnya: keberlanjutan, transparansi, keadilan, akuntabilitas, tata kelola, pembuatan keputusan yang terinformasikan, hak-hak, partisipasi dan proses konsultasiyang berarti;
Do no harm/tidak membahayakan: melindungi setiap orang dan lingkungan daridampak negatif;
Do good/berbuat baik: mengurangi kesenjangan sosial/inklusi sosial dan mempromosikan kelestarian lingkungan;
Mengurangi dan mengelola risiko dan akuntabilitas baik dari pihak Client (pemerintah) dan juga Bank Dunia
5
Safeguards WB dan RI untuk FIP II
OP 4.01 Kajian Lingkungan
Kebijakan payung untuksemua proyek yg didanai
WB
OP 4.04 Habitat Alami
Menguraikan kebijakanmitigasi untuk aktifitas
proyek/sub-proyek yang mempengaruhi kesehatan
habitat alami
OP 4.09 Pengelolaan Hama Terintegrasi
Menguraikan kebijakanpengendalian hama untukaktifitas KPH/kemitraan, termasuk penggunaan
pestisida.
OP 4.10 Indigenous Peoples
Menguraikan kebijakanperlindungan MA
terhadap dampak proyekdan menekankan
partisipasi dalam proyek.OP 4.11 Sumber Daya BudayaFisik
Menguraikan kebijakanperlindungan situs, obyek, lansekap, bangunan, dll.
yang memiliki nilaibudaya, historis, kultural,
termasuk prosedur“chance-finds”
OP 4.12 Pemindahan dengantidak Sukarela
Menguraikan kebijakanperlindungan untuk
pengadaan tanah atauzonasi yang
mengakibatkanpemukiman kembali atau
pembatasan aksesmasyarakat terhadapsumber daya hutan.
OP 4.36 Hutan
Menguraikan kebijakanperlindungan hutan untuk
kegiatan proyek/sub-proyek yang
mempengaruhi kesehatanhutan, termasuk
pemanenan komersil di wilayah hutan.
Pasal 33 UUD 1945:
Ayat 3 - Bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Ayat 4 - Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.
Ayat 5 - Ketentuan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-
undang.
DRAFT - SAFEGUARDS MAPING - 2.pdf
Perjanjian Hibah FIP II• Melaksanakan proyek sesuai dengan ESMF
(Environment & Social Management Framework/Kerangka kerja pengelolaanlingkungan dan sosial) ;
• Kerangka safeguards berlaku juga untuk“kontraktor” dan partner proyek;
• PMU perlu melaporkan pelaksanaan ESMF padasemi annual report;
7
ESMF: Panduan untuk pengelolaan dampak dan resiko dengan prosedur dan pengaturanupaya – upaya pengelolaan lingkungan dan sosial dalam kerangka proyek; Ditujukan untukmeminimalisir kemungkinan dampak negatif (lingkungan dan sosial) yang timbul dariimplementasi proyek termasuk sub-proyek;
Potensi Resiko vs. Dampak
9
Ketidakterbukaan informasi mengenai proyek Distribusi manfaat tidak merata/inklusif
Konflik tidak tertangani
Rentang kendali yang rendah Pengelolaan proyek tidak efektif
Kapasitas manajemen resiko rendah
, konflik
, konflik
Kewenangan KPH terbatas Pengelolaan proyek tidak efektif
Perencanaan proyek tidak matang
,muncul konflik baru
Kerusakan lingkungan, tidak tepat sasaran
Sistem penanganan keluhan lemah Eskalasi konflik , muncul konflik baru
Kondisi eksisting (konflik, geografis, SDM, dsb.) Proyek tidak efektif , tidak berkelanjutan
Manajemen Resiko?
10
Penapisan danScoping
SDMPengembangan
KapasitasPembiayaan Konsultasi dan
Sosialisasi
Kajian Resiko danDampak
Supervisi FGRM dan AksesInformasi
Manajemen Safeguards Komponen 1
Perubahan
Kebijakan/ProsedurInstrumen
Safeguards yang
Sesuai
Kajian
Strategis
Scoping dan
Analisa Resiko
dan DampakPengesahan
Konsultasi dengan Pemangku
Kepentinggan
Kebijakan/Prosedur
Baru
Pembinaan
dan SOP
tambahan
Pemantauan
Manajemen Safeguards Komponen 2.2
IKD/TNATraining Modul
Development
Evaluasi
Pasca Diklat
Training
Curricular
Konsultasi dengan Pemangku
Kepentinggan
Training
implementation
Trainer(s) Participant(s) Facilitator(s)
Monitoring & Evaluasi
seluruh Diklat
Manajemen Safeguards Komponen 3.1
Studi Lingkungan
dan SosialScreening
/Scoping aktifitas
Kajian potensi
resiko dan
dampak
Daftar negatif
Supervisi
- Revisi RPHJP
- Proposal Bisnis
KPH
Rencana
mitigasi/
pencegahan
dampak
Konsultasi dengan Pemangku
Kepentinggan
Manajemen Safeguards Component 3.2
Proposal
Grant/HibahPenapisan
Daftar Negatif
Kajian
Potensi
Dampak dan
Resiko
Kajian
Kelayakan
Proposal
Proposal
terpilih
Proposal
tidak terpilih
Penyempurnaan
Proposal
Aspek
teknis
Instrumen
Safeguards
Pengawasan
Implementasi
Pengemba
ngan
Kapasitas
Konsultasi dengan
Pemangku
Kepentinggan
Top Related