RUANGLINGKUP
PENDAHULUANDINAMIKA
LINGSTRA (GLOBAL)
INPRES NO.7RAN BELA NEGARA
PERSEPSI AGHT
SINERGI PENTAHELIX
AKSI NYATABELA NEGARA
01 02
06 03
05 04
PALESTINA
CINA
AFGHANISTAN
DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEGIS
AMERIKA SERIKAT
YAMAN
KOREA UTARA
SUDAN
MYANMAR
DEMOGRAFI
GEOGRAFI SKA & LH
IDEOLOGI EKONOMI
SOSBUD
HANKAM
PERUBAHAN PARADIGMA AGHTPOLITIK
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL BELA NEGARA TAHUN
2018-2019
INSTRUKSI PRESIDEN
DASAR HUKUM
BELA NEGARA DALAM UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (Pasal 68)
01
BELA NEGARA DALAM UU NO 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA (Penjelasan Pasal 9)
02
BELA NEGARA DALAM UU NO. 40 TAHUN 2005 TENTANG KEPEMUDAAN
03
AMANDEMEN KE II UUD 1945 PADA TAHUN 1999, diktum tentang upaya pembelaan negara dipindahkan dari Bab XII PertahananNegara pasal 30, dimasukkan ke dalam Bab X Warganegara dan Penduduk pasal 27
04
Definisi Upaya BELA NEGARA berdasarkan
penjelasan pasal 9 Ayat (1) UU Mo. 3 Tahun
2002 tentang Pertahanan Negara
1
KECINTAAN
KEPADA
TANAH AIR
2
KESADARAN
BERBANGSA
DAN
BERNEGARA
5
KEMAMPUAN
AWAL
BELA
NEGARA
6
MEWUJUDKAN
NEGARA YANG
BERDAULAT,
ADIL, DAN
MAKMUR
NILAI DASAR BELA NEGARA
INDONESIA
PEMERINTAHAN
AKADEMISI
BISNIS
MEDIA
MASYARAKAT
SINERGI PENTAHELIX
KAMI INDONESIA
AKSI NYATA BELA NEGARA
VIDEO
FULL SCREEN FULL SCREEN
KASIH
ATAS
PERHATIANNYA
TERIMA
MODUL UTAMA PEMBINAAN BELA NEGARA 2018Terdiri dari 2(dua) Modul
KETAHANAN PANGAN
KETAHANAN PANGAN
KETAHANAN HANKAM
AKSI NYATA BELA NEGARA
AKSI NYATA BELA NEGARA
AKSI NYATA BELA NEGARA
BACK
BACK
Top Related