7/23/2019 RKS Compile Upload
1/52
1
INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG
PAKET PENGADAAN KOMPUTER DAN PRINTER
SEKRETARIAT JENDERAL
DEPARTEMEN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2009
A. UMUM1. LINGKUP
PEKERJAAN
1.1. KPA menentukan nama paket pekerjaan yang dituangkan dalam
data lelang dan diumumkan secara luas melalui media cetak dan
media internet.
1.2. Penyedia Barang harus memilih paket pekerjaan berdasarkan
SIUP sesuai dengan bidang sub bidang yang telah ditentukan
dalam data lelang.
1.3. Pemenang lelang wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka
waktu yang ditentukan dalam data lelang dan syarat-syarat
khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya
sesuai kontrak.
1.4. Lingkup pekerjaan yang dilelangkan sesuai dengan ketentuan
dalam data lelang.
2. SUMBER DANA 2.1. APBN untuk DIPA Sekretariat Jenderal Departemen Luar
Negeri RI Tahun Anggaran 2009.
3. PERSYARATANPESERTA LELANG
3.1. Pelelangan ini dapat diikuti oleh semua penyedia barang yangmemenuhi persyaratan pelelangan umum.
3.2. Adalah suatu Badan Usaha dan memiliki SIUP yang masih
berlaku dari Pemerintah Kota / Kabupaten domisili peserta
lelang dengan bidang, sub bidang dan kualifikasi sesuai dengan
data lelang yang memenuhi syarat untuk pelaksanaan
pengadaan.
3.3. Peserta lelang harus mengutamakan penggunaan bahan,
peralatan, dan barang produksi dalam negeri.
7/23/2019 RKS Compile Upload
2/52
2
3.4. Peserta lelang harus menyerahkan dokumen penawaran sesuai
persyaratan yang ditentukan.
3.5. Peserta lelang yang akan melakukan kemitraan, wajib
mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan perusahaan
yang berbadan hukum serta memuat persentase kemitraan dan
perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.
4. KUALIFIKASI
PESERTA
LELANG
4.1. Dalam hal pelelangan dilakukan dengan pasca kualifikasi,
formulir-formulir isian kualifikasi disampaikan bersamaan
dengan dokumen penawaran.
4.2. Persyaratan kualifikasi peserta lelang tercantum dalam formulir
isian kualifikasi.
5. PENYERAHAN
DOKUMEN
PENAWARAN
5.1. Setiap peserta lelang atas nama sendiri atau sebagai anggota
kemitraan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu
paket pelelangan pekerjaan.
5.2. Peserta lelang yang menyerahkan lebih dari satu penawaran
untuk satu paket pelelangan pekerjaan akan digugurkan.
5.3. Jumlah Dokumen Penawaran yang harus disampaikan oleh
peserta lelang sesuai dengan point 18.1 (Dokumen
Penawaran).
6. BIAYA
PENAWARAN
Semua biaya yang dikeluarkan oleh Penyedia Barang untuk mengikuti
pelelangan menjadi beban Penyedia Barang dan tidak mendapat
penggantian dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
7. PENJELASAN
LELANG
(Aanwijzing)
7.1. Panitia pengadaan memberikan penjelasan mengenai dokumen
lelang (aanwijzing) pada waktu dan tempat sesuai ketentuan
dalam data lelang.
7.2. Dalam acara penjelasan dokumen lelang, dijelaskan mengenai:
a. Cara penyampaian penawaran (satu sampul atau dua sampul
atau dua tahap);
b. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen
penawaran;
c. Acara pembukaan dokumen penawaran;
d. Metoda evaluasi;
e. Hal-hal yang menggugurkan penawaran;
f. Jenis kontrak yang akan digunakan;
7/23/2019 RKS Compile Upload
3/52
3
g. Ketentuan dan cara evaluasi;
h. Besaran, masa berlaku, dan penjamin yang dapat
mengeluarkan jaminan penawaran.
7.3. Pertanyaan dari peserta lelang, jawaban dari panitia pengadaan,
keterangan lain termasuk perubahannya, dan hasil peninjauan
lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) dan
harus sudah di upload ke portal e-Procurement Departemen
Luar Negeri RI yaitu https://www.e-proc.deplu.go.id/ paling
lambat 4 (empat) hari kerja setelah penjelasan pekerjaan
(aanwijzing).
7.4. Peserta lelang yang tidak hadir pada saat penjelasan dokumen
lelang dapat mengajukan pertanyaan melalui portal e-
Procurementsesuai waktu dalam data lelang.
7.5. Dalam acara penjelasan dokumen lelang, diumumkan nilai total
Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Rincian HPS tidak boleh dibuka
dan bersifat rahasia.
7.6. Peserta lelang yang tidak hadir pada saat penjelasan dokumen
lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/
menggugurkan penawarannya.
B. DOKUMEN LELANG
8. ISI DOKUMEN
LELANG
8.1. Dokumen lelang terdiri dari:
BAB I Instruksi Kepada Peserta Lelang;
BAB II Data Lelang;
BAB III Bentuk Surat Penawaran, Surat Kemitraan dan
Surat Kuasa;
BAB IV Syarat-Syarat Umum Kontrak;
BAB V Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
BAB VI Spesifikasi Teknis;
BAB VII Gambar-Gambar;
BAB VIII Daftar Kuantitas dan Metoda Pelaksanaan;
BAB IX Bentuk-Bentuk Jaminan.
Addendum(bila ada).
https://www.e-proc.deplu.go.id/https://www.e-proc.deplu.go.id/7/23/2019 RKS Compile Upload
4/52
4
9. KLARIFIKASI
DOKUMEN
LELANG
9.1. Klarifikasi dokumen lelang dilakukan pada saat
Penjelasan Pekerjaan (Aanwijziing) yang jadwal dan
tempatnya ditentukan oleh panitia pengadaan.
9.2. Panitia pengadaan tidak akan menanggapi permohonan
klarifikasi yang diterima di portal e-Procurement yang
diajukan peserta lelang diluar waktu yang ditentukan
dalam data lelang.
10.ADDENDUM
DOKUMEN
LELANG
10.1. Sebelum batas waktu penyampaian penawaran berakhir, atas
pertimbangan bahwa pada BAP (Berita Acara Penjelasan)
terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang
perlu ditampung, maka panitia pengadaan akan mengubah
ketentuan dokumen lelang dengan menerbitkan addendum.
10.2.Addendumdokumen lelang menjadi bagian tak terpisahkan dari
dokumen lelang dan harus sudah di upload ke portal e-
Procurement bersamaan dengan Berita Acara Penjelasan
Pekerjaan (BAP) atau paling lambat 4 (empat) hari kerja
setelah penjelasan pekerjaan (aanwijzing).
10.3.Addendum yang dikeluarkan dapat di downloaddari portal
e-Procurement atau didapatkan hardcopynya dari panitia
pengadaan.
C. PENYIAPAN PENAWARAN
11.BAHASA
PENAWARAN
11.1. Semua dokumen penawaran harus menggunakan Bahasa
Indonesia.
7/23/2019 RKS Compile Upload
5/52
5
12.DOKUMEN
PENAWARAN
12.1. Dokumen penawaran terdiri dari:
a. Surat penawaran menggunakan kop surat perusahaan, harus
bertanggal, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh
Direktur Perusahaan atau orang lain yang dibuktikandengan Dokumen Otentik serta di stempel.
b. Lampiran surat penawaran, terdiri dari:
Dokumen Administrasi :
(a).Surat Penawaran Harga (sistem satu sampul)
(b).Copy Jaminan Penawaran
(c).Daftar kuantitas dan harga penawaran
(d).Copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak
Tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) tahun terakhir
(2008) dan copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 29
(e). Copy Bukti tanda terima penyampaian Surat
Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa Pajak Penghasilan
(PPh) dan Surat Setoran Pajak (SSP) Masa 3 bulan
terakhir (Januari, Februari, Maret 2009) untuk PPh pasal
21/25 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
(f). Surat Keterangan Non PNS bermaterai
(g). Surat perjanjian kemitraan (jika ada kemitraan)
Dokumen Teknis :
(a)Time Schedule/jadwal waktu penyerahan barang
(b) Spesifikasi teknis
(c) Identitas barang
(d) Jumlah barang
(e) Persyaratan teknis lainnya
(f) Surat pernyataan mengikuti lelang sampai
akhir proses pelelangan yang diprint out dari
portal e-ProcurementDepartemen Luar
Negeri
(g) Surat dukungan dari Distributor Resmi (Branded)
7/23/2019 RKS Compile Upload
6/52
6
Dokumen Kualifikasi :
(a) Pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan
yang diprint out dari portal e-Procurement
Departemen Luar Negeri;
(b) Pakta Integritas yang diprint out dari portal e-
ProcurementDepartemen Luar Negeri RI;
(c) Formulir isian penilaian kualifikasi yang
dicetak dari portal e-Procurement Departemen
Luar Negeri
(d) Lampiran Isian Data Kualifikasi:
1. Surat keterangan memiliki kinerja baik dantidak masuk dalam daftar hitam instansi
pemerintah
2. Copy Akte pendirian sesuai dokumen asli
3. SIUP sesuai dokumen asli
4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak
5. Daftar Kuantitas dan Harga setiap
jenis item barang/pekerjaan untuk
harga satuan diisi lengkap
6. Neraca Perusahaan
13.HARGA
PENAWARAN
13.1. Harga penawaran adalah harga yang tercantum dalam surat
penawaran berdasarkan jumlah rincian dalam daftar kuantitas
dan harga.
13.2. Semua pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh Penyedia
Barang dalam pelaksanaan kontrak, serta pengeluaran lainnya
sudah termasuk dalam harga penawaran.
13.3. Harga satuan yang tercantum dalam perincian harga adalah
tetap.
14.MATA UANG
PENAWARAN DAN
CARA
PEMBAYARAN
14.1. Harga satuan dasar, harga satuan pekerjaan, jumlah harga
penawaran dan pembayarannya harus menggunakan mata
uang Rupiah.
14.2. Cara pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dalam
data lelang.
7/23/2019 RKS Compile Upload
7/52
7
15.MASA
BERLAKUNYA
PENAWARAN
15.1. Masa berlakunya penawaran adalah sesuai ketentuan dalam data
lelang.
15.2. Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya
penawaran, panitia pengadaan dapat meminta kepada peserta
lelang secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya
penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.
15.3. Peserta lelang dapat:
a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah
penawaran, tetapi diminta memperpanjang masa
berlakunya jaminan penawaran untuk jangka waktu tertentu
dan menyampaikan pernyataan perpanjangan masa
berlakunya penawaran dan perpanjangan jaminan
penawaran kepada pantia pengadaan;
b. Menolak permintaan tersebut secara tertulis dan jaminan
penawarannya tidak disita dan tidak dikenakan sanksi.
16.JAMINAN
PENAWARAN
16.1. Peserta lelang harus menyediakan jaminan penawaran dalam
mata uang Rupiah dengan nominal sebesar 3% (tiga persen) dari
nilai harga perkiraan sendiri (HPS). Nilai dan masa berlakunyasesuai ketentuan dalam data lelang.
16.2. Jaminan Penawaran ditujukan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pengadaan Komputer
dan Printer Sekretariat Jenderal Departemen Luar Negeri
Tahun Anggaran 2009.
16.3. Jaminan penawaran harus diterbitkan oleh bank umum (tidak
termasuk bank perkreditan rakyat).
16.4. Jaminan penawaran harus mempunyai substansi yang sesuai
dengan format jaminan penawaran.
16.5. Penawaran yang tidak dilampiri jaminan penawaran sesuai
dengan substansi format jaminan penawaran yang berlaku
dinyatakan gugur.
16.6. Jaminan penawaran dari Kerja Sama Operasi (KSO) harus
ditulis atas nama semua anggota KSO.
7/23/2019 RKS Compile Upload
8/52
8
16.7. Jaminan penawaran dari peserta lelang yang tidak menang
dikembalikan segera setelah penetapan pemenang lelang.
16.8.Masa berlaku Surat Jaminan Penawaran sekurang-
kurangnya sama dengan masa berlaku Surat Penawaran
Harga (SPH).
16.9.Nama penawar sama dengan nama yang tercantum dalam
Jaminan Penawaran dengan nilai tidak kurang dari yang
dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan.
16.10.Paket pekerjaan yang dijaminkan sama dengan paket
pekerjaan yang dilelang
16.11. Jaminan penawaran dari pemenang lelang dikembalikan segera
setelah pemenang lelang menandatangani perjanjian dan
menyerahkan jaminan pelaksanaan.
16.12.Jaminan penawaran akan disita apabila:
a. Peserta lelang menarik penawarannya selama masa
berlakunya penawaran; atau
b. Pemenang lelang mengundurkan diri; atau
c. Pemenang lelang dalam batas waktu yang ditentukan gagal:
1) Menyerahkan jaminan pelaksanaan; atau
2) Menandatangani surat perjanjian.
17.PENAWARAN
ALTERNATIF
17.1. Peserta lelang harus menyampaikan penawaran sesuai dengan
ketentuan dokumen lelang.
17.2. Penawaran alternatif tidak akan dipertimbangkan.
18.DOKUMEN
PENAWARAN
18.1. Peserta lelang harus menyampaikan 1 (satu) dokumen
penawaran asli dan diberi tanda ASLIdan 2 (dua) dokumen
penawaran rekaman yang masing-masing diberi tanda
REKAMAN. Apabila terdapat perbedaan antara dokumen
penawaran asli dan rekaman, maka dokumen penawaran asli
yang berlaku.
7/23/2019 RKS Compile Upload
9/52
9
18.2. Dokumen penawaran asli dan rekaman harus ditandatangani
oleh orang yang berhak atas nama badan usaha peserta lelang
sesuai dengan akta pendirian dan perubahannya, akta pendirian
cabang dan perubahannya atau perjanjian KSO.
18.3. Jika ada perubahan pada dokumen penawaran yang bukan
merupakan hasil print out dari portal e-Procurement, maka
perubahan tidak boleh dilakukan dengan memberikan tipex.
Perubahan dapat dilakukan dengan membuat dokumen baru atau
memberikan garis tepat pada kalimat / tulisan yang salah dan
kemudian diparaf oleh orang yang membuat penawaran.
7/23/2019 RKS Compile Upload
10/52
10
C. PEMASUKAN PENAWARAN
19.SAMPUL DAN
TANDAPENAWARAN
19.1.Sampul penawaran mencantumkan alamat pengguna
barang/jasa serta tempat, hari, tanggal, bulan, tahun danjam pemasukan.
CONTOH SAMPUL PENAWARAN
Satuan Kerja : Sekretariat Jenderal Departemen LuarNegeri
Alamat : Jalan Pejambon No.6
Jakarta Pusat 10110
Paket Pekerjaan : Pengadaan Komputer dan PrinterSekretariat Jenderal Departemen Luar
Negeri Tahun Anggaran 2009Pelelangan : Umum (Pasca kualifikasi)
Hari :Tanggal :
J a m :
Tempat : Ruang Rapat e-Procurement,Biro Perlengkapan
Gedung Utama Lantai III
Departemen Luar Negeri RI
19.2.Penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem
satu sampul.
Untuk sistem 1 (satu) sampul keseluruhan dokumen
penawaran dijilid menjadi 1 (satu) buku dan dimasukkan
ke dalam satu sampul, yang mencakup semua
persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang.
19.3.Peserta lelang harus menyegel dan menandai sampul
penawaran (di-lak). Jika tidak disegel dan ditandai,
Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab apabila terjadi
salah penempatan atau pembukaan dini sampul penawaran
oleh pihak yang tidak berkepentingan.
7/23/2019 RKS Compile Upload
11/52
11
20.PENYAMPAIAN
DOKUMEN
PENAWARAN
20.1. Penyampaian dokumen penawaran dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut :
a. Langsung
Peserta lelang secara langsung menyampaikan dokumen
penawaran kedalam kotak/tempat pemasukan dokumen
penawaran yang telah disediakan oleh panitia pengadaan.
b. Melalui Pos
1. Dokumen penawaran yang dikirim melalui pos akan
dicatat tanggal dan jam penerimaan oleh panitia
pengadaan.
2. Panitia membuat Berita Acara penerimaan dokumen
penawaran yang sampul luarnya masih dalam
keadaan tertutup yang selanjutnya dimasukkan
kedalam kotak/tempat pemasukan dokumen
penawaran.
21.BATAS AKHIR
WAKTUPEMASUKAN
PENAWARAN
21.1. Penawaran baik secara hard copy maupun soft copy harus
disampaikan kepada panitia pengadaan paling lambat 1 jamsebelum waktu pembukaan sampul sebagaimana jadwal di portal
e-ProcurementDepartemen Luar Negeri.
21.2. Panitia pengadaan dapat mengundurkan batas akhir waktu
pemasukan penawaran dengan mencantumkan hal tersebut
dalam addendumdokumen lelang.
7/23/2019 RKS Compile Upload
12/52
12
22.PENAWARAN
TERLAMBAT
22.1. Penawaran yang dimasukkan secara langsung jika batas waktu
pemasukan dokumen penawaran berakhir, panitia pengadaan
menyatakan penyampaian dokumen ditutup, menolak dokumen
penawaran yang terlambat, dan menolak penambahan dokumenpenawaran
Penawaran yang dikirim melalui pos jika batas waktu pemasukan
dokumen penawaran berakhir, panitia pengadaan menolak
dokumen penawaran.
Dokumen penawaran yang terlambat dibuka sampul luarnya
untuk mengetahui alamat calon penyedia barang/jasa dan
dokumen tersebut dikembalikan oleh panitia pengadaan setelah
diberi catatan tanggal dan jam penerimaan. Nama, alamat
penawar, serta sampul luar disimpan oleh panitia pengadaan.
23.PENARIKAN,
PENGUBAHAN,
PENGGANTIAN
ATAU
PENAMBAHAN
DOKUMEN
PENAWARAN
23.1.Peserta lelang tidak boleh mengubah / menarik
penawaran setelah memasukkan dalam kotak penawaran.
7/23/2019 RKS Compile Upload
13/52
13
D. PEMBUKAAN PENAWARAN DAN EVALUASI
24.PEMBUKAAN
PENAWARAN
24.1. Panitia pengadaan membuka dokumen penawaran di hadapan
peserta lelang, pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam
data lelang.
24.2. Para calon penyedia barang/jasa yang hadir harus
memperlihatkan identitas atau surat keterangan / penugasan dari
perusahaan untuk menghadiri pembukaan dokumen penawaran
dan menandatangani daftar hadir sebagai bukti kehadirannya.
24.3. Panitia meneliti isi kotak / tempat pemasukan dokumen
penawaran dan menghitung jumlah penawaran yang masuk. Jika
penawaran hard copy kurang dari tiga Panitia tidak akan
membuka penawaran onlinedi portal e-Procurement Departemen
Luar Negeri. Selanjutnya pelelangan tidak dapat diteruskan dan
akan dilakukan pelelangan ulang dengan mengumumkan kembali
dan mengundang peserta lelang yang baru.
24.4. Panitia meminta kesediaan sekurang kurangnya dua wakil peserta
lelang yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi daripeserta pelelangan yang hadir, Panitia menunda pembukaan kotak
/ tempat pemasukan sekurang-kurangnya dua jam. Setelah sampai
waktu yang telah ditentukan, wakil peserta lelang tetap tidak ada
yang hadir, acara pembukaan penawaran dilakukan dengan
disaksikan oleh dua saksi di luar Panitia yang ditunjuk secara
tertulis oleh Panitia.
24.5. Panitia Pengadaan memeriksa, menunjukkan dan membacakan
dihadapan para peserta pelelangan mengenai dokumen
penawaran yang terdiri dari:
(a)Surat Penawaran Harga yang di dalamnya tercantum masa
berlaku penawaran
(b)Jaminan penawaran asli
24.6. Panitia pengadaan harus membuat berita acara pembukaan
penawaran (BAPP).
7/23/2019 RKS Compile Upload
14/52
14
25.KERAHASIAAN
PROSES
25.1. Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan
dilaksanakan oleh panitia pengadaan secara independen.
25.2. Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi,
klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon pemenang lelang tidak
boleh diberitahukan kepada peserta lelang atau orang lain yang
tidak berkepentingan.
25.3. Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses evaluasi
dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan
mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.
26.KLARIFIKASI DAN
KONFIRMASI
PENAWARAN
26.1. Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran,
panitia pengadaan dapat melakukan klarifikasi. Peserta lelang
harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak
boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan
tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.
26.2. Terhadap hal-hal yang diperlukan, panitia pengadaan dapat
melakukan konfirmasi kepada peserta lelang dan instansi
terkait.
27.PEMERIKSAAN
PENAWARAN
DAN PENAWAR-
AN YANG MEME-
NUHI SYARAT
27.1. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang
memenuhi syarat administrasi, tanpa adanya penyim-pangan
yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.
Penawaran dengan penyimpangan yang bersifat penting/pokok
atau penawaran bersyarat adalah:
a. Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal
yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup,
kualitas, dan hasil/kinerja/performancepekerjaan;
b. Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen lelang;
c. Persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen lelang
yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau
tidak adil di antara peserta lelang yang memenuhi syarat.
7/23/2019 RKS Compile Upload
15/52
15
27.2. Apabila penawaran tidak memenuhi ketentuan dokumen lelang,
akan ditolak oleh panitia pengadaan dan tidak dapat diperbaiki
(post bidding)sehingga menjadi memenuhi syarat.
28.KOREKSIARITMATIK
(jika menggunakan
koreksi aritmatik jikatidak menggunakan
koreksi aritmatik
pasal 28 ini dihapus)
28.1. Koreksi aritmatik dapat dilakukan sebelum evaluasi dokumen
penawaran, sebagai berikut:
a. Kesalahan kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga disesuaikan dengan kuantitas yang
tercantum dalam dokumen lelang.
b. Koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga
dilakukan terhadap perkalian antara kuantitas dengan harga
satuan beserta penjumlahannya, sebagai berikut:
1). Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas
dan harga tidak boleh dikoreksi;
2). Apabila terdapat kesalahan hasil pengalian antara
kuantitas dengan harga satuan dan penjumlahan, maka
dilakukan pembetulan dan yang mengikat adalah hasil
koreksi;
3). Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan
dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata
pembayaran yang lain, dan harga satuan dalam daftar
kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;
4). Hasil koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan
harga tersebut harus diberitahukan kepada penawar
dalam waktu secepatnya
c. Apabila terdapat perbedaan antara harga satuan pada daftar
kuantitas dan harga, dengan harga satuan pada analisa
harga satuan yang bersangkutan, maka yang mengikat
adalah harga satuan pada daftar kuantitas dan harga.
28.2. Bila penawar tidak dapat menerima jumlah penawaran hasil
koreksi aritmatik, maka penawarannya ditolak dan jaminan
penawarannya disita.
7/23/2019 RKS Compile Upload
16/52
16
29.MATA UANG
UNTUK EVALUASI
PENAWARAN
29.1. Panitia pengadaan hanya akan mengevaluasi harga penawaran
yang menggunakan mata uang Rupiah.
30.EVALUASI
PENAWARAN
30.1. Panitia pengadaan hanya akan mengevaluasi penawaran yang
memenuhi syarat.
30.2. Metoda evaluasi penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan
dalam data lelang.
30.3. Urutan pelaksanaan evaluasi penawaran adalah sebagai berikut:
a. Evaluasi administrasi
Evaluasi administrasi meliputi:
1). Surat Penawaran Harga;
a. Surat Penawaran Harga berkop surat perusahaan
harus ditandatangani oleh Direktur perusahaan
atau penerima kuasa yang tercantum dalam akte
pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang
perusahaan yang diangkat kantor pusat, atau
pejabat yang menurut perjanjian kerjasama.
b. Surat Penawaran ditujukan kepada: PejabatPembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan
Pengadaan Komputer dan Printer Sekretariat
Jenderal Departemen Luar Negeri Tahun
Anggaran 2009.
c. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak
kurang dari waktu yang ditetapkan dalam
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang
ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang
ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa.
e. Surat penawaran bertanggal, bermeterai dan dicap
stempel perusahaan.
f. Harga penawaran adalah harga yang tercantum
dalam surat penawaran harga /SPH (hardcopy)
7/23/2019 RKS Compile Upload
17/52
17
berdasarkan jumlah rincian Daftar Kuantitas dan
Harga untuk seluruh item pekerjaan.
g. Harga penawaran dalam SPH harus sama
dengan penawaran yang disubmitke portal e-
Procurement (softcopy). Jika tidak sama,
maka penawaran dinyatakan tidak memenuhi
persyaratan penawaran.
h. Apabila ditemukan perbedaan penulisan
antara angka dan huruf pada nilai penawaran
di SPH, maka yang harus sama dengan nilai
penawaran yang disubmit ke portal e-
Procurement adalah nilai dalam tulisan
huruf.
2). Surat jaminan penawaran;
a. Diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank
perkreditan rakyat).
b. Masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang
dari jangka waktu yang ditetapkan dalam
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
c. Nama peserta lelang sama dengan nama yang
tercantum dalam surat jaminan penawaran.
d. Besar jaminan penawaran tidak kurang dari nilai
nominal yang ditetapkan dalam dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa.
e. Besar jaminan penawaran dicantumkan dalam
angka dan huruf.
f. Nama pengguna barang/jasa yang menerima
jaminan penawaran sama dengan nama pengguna
barang/jasa yang mengadakan pelelangan.
g. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket
pekerjaan yang dilelang, yaitu Pengadaan
Komputer dan Printer Sekretariat Jenderal
Departemen Luar Negeri Tahun Anggaran 2009.
7/23/2019 RKS Compile Upload
18/52
18
h. Isi surat jaminan penawaran harus sesuai dengan
ketentuan dalam dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa.
Catatan :
Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau
meragukan dalam surat jaminan penawaran perlu
diklarifikasi dengan pihak yang terkait tanpa
mengubah substansi dari jaminan penawaran.
3). Copy bukti tanda terima penyampaian Surat
Pajak Tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh)
tahun terakhir dan fotocopy Surat Setoran Pajak
(SSP) PPh pasal 29.
4). Daftar Kuantitas dan harga Penawaran
5). Copy bukti tanda terima penyampaian Surat
Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa Pajak
Penghasilan (PPh) dan Surat Setoran Pajak
(SSP) Masa 3 bulan terakhir (Januari, Februari,
Maret 2009) untuk PPh pasal 21/25 dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).
6). Kerja sama operasi (bila ada)
7). Surat Keterangan Non PNS bermaterai
b. Evaluasi teknis
Evaluasi teknis meliputi:
1). Jadwal waktu penyerahan barang;
2). Spesifikasi teknis;3). Identitas barang;
4). Jumlah barang;
5). Surat pernyataan mengikuti lelang sampai proses
akhir lelang
6). Syarat teknis lainnya yang ditentukan dalam dokumen
lelang.
7). Surat Dukungan dari Distributor Resmi (Branded)
7/23/2019 RKS Compile Upload
19/52
19
Catatan :
Untuk persyaratan evaluasi teknis no urut 1 s/d 5 harus
sesuai ketentuan yang tertuang dalam dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa.
c. Evaluasi kewajaran harga
harga dianggap tidak wajar jika:
1). mata pembayaran utama yang ditawar rendah
tersebut mengakibatkan persyaratan/spesifikasi
teknis yang ditentukan dalam dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa tidak terpenuhi
(mempengaruhi kualitas pekerjaan).
2). setelah dilakukan klarifikasi, peserta lelang
menyatakan tidak mampu melaksanakan
pekerjaan sesuai dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa.
E. PEMENANG LELANG
31. KRITERIA
PEMENANG
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Jenderal Departemen
Luar Negeri akan menetapkan pemenang lelang dari peserta lelang
yang harga penawarannya terendah responsif dan memenuhi syarat
sesuai ketentuan dokumen lelang serta memenuhi syarat kualifikasi.
32. PENILAIAN
KUALIFIKASI
Untuk pelelangan umum dengan pasca kualifikasi, terhadap 3 (tiga)
penawaran terendah yang memenuhi persyaratan dilakukan
pembuktian kualifikasi.
7/23/2019 RKS Compile Upload
20/52
20
33.HAK PPK
UNTUK
MENERIMA DAN
MENOLAK
PENAWARAN
PPK mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau
semua penawaran dan membatalkan proses lelang setiap saat sebelum
penetapan pemenang lelang, tanpa tuntutan dari peserta lelang yang
bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada
peserta lelang, apabila dipandang seluruh penawaran tidak
menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan
bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen lelang.
34.PENUNJUKAN
PENYEDIA
BARANG
34.1.Sebelum PPK menunjuk penyedia barang, panitia pengadaan
mengumumkan pemenang lelang. Peserta lelang yang
berkeberatan atas hasil penetapan pemenang lelang tersebut
dapat mengajukan sanggahan.
34.2.Sebelum akhir masa berlakunya penawaran yang ditetapkan
PPK, PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang
(SPPB) yang menjadi bagian dokumen kontrak.
35.JAMINAN
PELAKSANAAN
35.1.Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja
setelah diterbitkannya SPPB, penyedia barang harus
menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PPK dengan nilaidan waktu sesuai ketentuan dalamdata lelang.
35.2.Jaminan pelaksanaan yang diserahkan penyedia barang/jasa
harus dikeluarkan oleh bank umum
35.3. Apabila penyedia barang yang ditunjuk sebagai pemenang
lelang tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan selama 14
(empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPB, maka
penyedia barang dinyatakan batal sebagai pemenang lelang dan
disita jaminan penawarannya serta dikenakan sanksi sesuai
ketentuan yang berlaku.
35.4. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama 30 (tiga puluh)
hari kalender setelah ditandatanganinya kontrak.
35.5.Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pengadaan Komputer dan
Printer Sekretariat Jenderal Departemen Luar Negeri Tahun
Anggaran 2009.
7/23/2019 RKS Compile Upload
21/52
21
36. PENANDATA-
NGANAN
KONTRAK
Penandatanganan kontrak dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPB dan penyedia barang
telah menyerahkan jaminan pelaksanaan.
37. UANG MUKA
DAN JAMINAN
UANG MUKA
Penyedia barang yang menjadi pemenang lelang dapat menerima
pembayaran uang muka sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus
kontrak setelah menyerahkan jaminan uang muka dengan nilai
sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka.
38. LARANGAN
PERSEKONG-
KOLAN
38.1. Penyedia barang dilarang melakukan persengkongkolan dengan
penyedia barang lain dan atau dengan panitia pengadaan untuk
mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam pelelangansehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak
sehat.
38.2. Penyedia barang dan panitia pengadaan yang melakukan
persekongkolan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
39. PAKTA
INTEGRITAS
39.1. Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak
melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang dibuat
oleh penyedia barang.
39.2. Penyedia barang harus menandatangani pakta integritas pada
saat pemasukan dokumen penawaran yang selanjutnya diikuti
oleh panitia pengadaan.
39.3. Pakta integritas harus ditandatangani oleh pemimpin/ direktur
utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang
nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau
perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat
oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau
pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak
mewakili perusahaan yang bekerjasama.
7/23/2019 RKS Compile Upload
22/52
22
DATA LELANG
1. LINGKUP PEKERJAAN 1.1.Nama SATKER:Sekretariat Jenderal Departemen Luar Negeri Republik
Indonesia
Nama Pejabat Pembuat Komitmen:
Basyiruddin A. Hidayat
Nama paket pekerjaan:
Pengadaan Komputer dan Printer Sekretariat JenderalDepartemen Luar Negeri Tahun Anggaran 2009
1.2. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan:15 (lima belas) hari kalender
2. SUMBER DANAPekerjaan ini dibiayai dengan dana DIPA Sekretariat
Jenderal Departemen Luar Negeri Tahun Anggaran 2009
Penjelasan dokumen lelang akan dilaksanakan pada:3. PENJELASAN
DOKUMEN LELANGHari
TanggalPukul
Tempat
: Selasa
: 19 Mei 2009: 13.00 s.d 14.00 WIB
: Ruang Serba Guna DEPLU
Lantai 1 (sebelah Bank BNI)Jalan Pejambon No.6 Jakarta Pusat
10110
4. MATA UANG PENA-
WARAN DAN CARA
PEMBAYARAN
Pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah dan
melalui termin setelah pekerjaan selesai 100% yangdinyatakan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh
PPK.
5. MASA BERLAKUNYA
PENAWARAN
Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) harikalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.
6. JAMINAN
PENAWARAN
Besarnya jaminan penawaran sekurang-kurangnya adalah 3
% (tiga persen) dari HPS atau senilai Rp 11.351.293,-
(Sebelas juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus
sembilan puluh tiga rupiah).
Masa berlaku jaminan penawaran harus 15 (lima belas) hari
kalender lebih lama dari masa berlaku penawaran.
7/23/2019 RKS Compile Upload
23/52
23
7. BATAS AKHIR
WAKTU PEMASUKAN
PENAWARAN
Batas akhir waktu pemasukan penawaran:Hari : Selasa
Tanggal : 26
Bulan : MeiTahun : 2009
Jam : 14:00 WIB
8. PEMBUKAAN
PENAWARAN
Pembukaan penawaran:Hari : Selasa
Tanggal : 26
Bulan : MeiTahun : 2009
Jam : 15:00 WIB
9. EVALUASI
PENAWARAN
Metoda evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur.
10.JAMINAN
PELAKSANAAN
Nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5 % (lima persen) dari
nilai kontrak.
11.KUALIFIKASI
PESERTA LELANG
Golongan : Kecil
Bidang : Pemasokan Barang Semua Bidang
Sub Bidang : Peralatan/Alat/Suku Cadang Komputer
7/23/2019 RKS Compile Upload
24/52
24
12. DOKUMEN LELANG
N
ODOKUMEN PENAWARAN
Diluar sampul
Dokumen
Penawaran
Didalam sampul
Dokumen
Penawaran
DOKUMEN ADMINISTRASI
1
2
3
4
5
6
Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh Bank Umumkecuali
Bank Perkreditan Rakyat
Surat Penawaran Harga menggunakan Kop Surat Perusahaan (sistem satu
sampul, print out portal bermaterai dan bertanggal) ditandatangani DirekturPerusahaan atau orang lain yang dibuktikan dengan Dokumen Otentik
Bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) pajakpenghasilan (PPh) tahun terakhir (2008) dan Surat Setoran Pajak (SSP)
PPh pasal 29.
Bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) MasaPajak Penghasilan (PPh) dan Surat Setoran Pajak (SSP) Masa 3 bulan
terakhir (Januari, Februari, Maret 2009) untuk PPh pasal 21/25 dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).
Surat perjanjian kemitraan/KSO (jika ada kemitraan)
Surat Keterangan Non PNS bermaterai, bertanggal
1 Asli
-
-
-
-
-
3 copy
1 Asli, 2 copy
3 copy
3 copy
1 Asli, 2 copy
1 Asli, 2 copy
DOKUMEN TEKNIS7
8
9
10
11
Jadwal waktu penyerahan barang
Spesifikasi teknis
Jumlah barang
Surat pernyataan mengikuti lelang sampai akhir proses
pelelangan (print out portal)
Surat Dukungan dari Distributor Resmi (Branded)
-
-
-
-
-
1 Asli, 2 copy
1 Asli, 2 copy
1 Asli, 2 copy
1 Asli, 2 copy
1 Asli, 2 copy
DOKUMEN KUALIFIKASI12
13
14
15
16
17
18
19
20
Surat Pernyataan Minat (print out portal ber-meterai dan
bertanggal) di tandatangani Direktur Perusahaan/pemegang
kuasa
Pakta Integritas (print out portal)
Isian Data Kualifikasi (print out portal bermeterai dan
bertanggal)
Surat Keterangan memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam
daftar hitam instansi pemerintah
Akte Pendirian sesuai dokumen asli
SIUP sesuai dokumen asli
Nomor Pokok Wajib Pajak
Daftar Kuantitas dan Harga setiap jenis item barang/pekerjaan
untuk harga satuan diisi lengkap
Neraca Perusahaan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Asli, 2 copy
1 Asli, 2 copy
1 Asli, 2 copy
3 copy
3 copy
3 copy
3 copy
1 asli, 2 copy
3 copy
7/23/2019 RKS Compile Upload
25/52
25
CONTOH BENTUK SURAT PENAWARAN, PERJANJIAN KEMITRAAN,
DAN SURAT KUASA
A. SURAT PENAWARAN
KOP PENYEDIA BARANG
Kepada
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Paket Pengadaan Komputer dan
Printer Sekretariat Jenderal
Departemen Luar Negeri
Tahun Anggaran 2009
di Jakarta
SURAT PENAWARAN HARGA (SPH)*)
Nomor : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dalam rangka pengadaan pekerjaan yang dilakukan di Badan/Dinas/ Kantor/USK...... Jakarta, pada hari ........ tanggal untuk pekerjaan : ..............
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jabatan : .......................
Perusahaan : CV/PT.. . . . . . . . . . . . . . .
Alamat : ..............................
NPWP/PKP : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas, menyatakan
bahwa:
1. Setelah mempelajari dokumen awal pengadaan dan addendum dokumen pengadaan
serta telah mendapatkan penjelasan dari Panitia Pengadaan, dengan ini kami
bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut diatas berdasarkan jenis
kontrak....................., sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta
Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) serta addendum yang telah ditetapkan,
7/23/2019 RKS Compile Upload
26/52
26
dengan harga penawaran dan sudah terhitung PPn 10% adalah sebesar Rp
.........
2. Harga penawaran tersebut diatas maupun harga-harga satuan terlampir berlaku
mengikat sampai ................... ( ......................... ) hari kalender terhitung dari
tanggal penawaran ini, kecuali jika sebelum berakhirnya waktu tersebut diatas
pelaksanaan pekerjaan diserahkan kepada kami, dalam hal ini tetap berlaku harga
penawaran maupun harga-harga satuan terlampir sampai selesainya pelaksanaan
pekerjaan.
3. Sanggup menyelesaikan pekerjaan dalam waktu ............ (...............) hari kalender
terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SKPPBJ)
Demikian Surat Penawaran Harga (SPH) ini dibuat dengan sebenar-benarnya,
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang mengajukan penawaran
CV/PT ..........................
_______________
Materai
Sesuai
dengan yangberlaku
Direktur
*) Surat Penawaran Harga ini digunakan pada Surat Penawaran sistem satu sampul dan pada sampul II untuk
pengadaan yang menggunakan sistem dua sampul/ dua tahap dan satu tahap
7/23/2019 RKS Compile Upload
27/52
27
B. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN UNTUK KERJA SAMA OPERASI (KSO)
SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN
KERJA SAMA OPERASI (KSO)
MENIMBANG :
BAHWA,
Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan ..................................... yang pembukaan
penawarannya akan dilakukan di .................................. pada tanggal ..................... 200...., maka
.................................(nama Penyedia Barang 1)
dan
.............................(nama Penyedia Barang 2)
dan.................................(nama Penyedia Barang 3)
bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam
bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).
MENYETUJUI DAN MEMUTUSKAN:
BAHWA,
1. Secara bersama-sama:
a. Menunjuk................... (nama Penyedia Barang 1)sebagai perusahaan utama (leading
firm) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO dan
menandatangani semua dokumen termasuk dokumen penawaran dan dokumen kontrak.
b. ................(nama Penyedia Barang 1)
dan
...................(nama Penyedia Barang 2)
dan
............(nama Penyedia Barang 3)
menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara
bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen
kontrak.
2. Keikutsertaan modal (sharing)setiap perusahaan dalam KSO adalah:
Penyedia Barang 1 ...% (..................................persen)
Penyedia Barang 2 ...% (..................................persen)
Penyedia Barang 3 ......% (..................................persen)
7/23/2019 RKS Compile Upload
28/52
28
3. Masing-masing Penyedia Barang anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing
tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO.
Pembagian sharing dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun
sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PPK dan
persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO. Terlepas dari sharing
yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh
terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa
keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian
subkontrak, surat-menyurat, teleks, dan lain-lain.
4. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada
........................................................... (nama wakil Penyedia Barang yang diberi
kuasa)dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana (nama
Penyedia Barang 1) berdasarkan persetujuan tertulis dari....(nama Penyedia
Barang 2) dan..................... (nama Penyedia Barang 3)sehubungan dengan substansi dan
semua ketentuan dalam semua dokumen yang akan di tandatangani.
5. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani.
6. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak
dimenangkan oleh perusahaan KSO.
7. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ..... (..........................) bermaterai cukup yang
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
DENGAN KESAKSIAN INI semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan dan cap
perusahaan di...pada hari..tanggal..........bulan..........., tahun
Penyedia Barang 1 Penyedia Barang 2 Penyedia Barang 3
(.) (.) ()
(materai, tanda tangan dan cap tiap wakil yang diberi kuasa)
Disahkan oleh NOTARIS
( ..)
(tanda tangan dan cap)
7/23/2019 RKS Compile Upload
29/52
29
C. BENTUK SURAT KUASA
KOP PERUSAHAAN
SURAT KUASA
Nomor :..........................
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : ................................................................................
Jabatan : Direktur Utama/Direktur PT...................................
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris
............................................. di ........................ No....................... tanggal .........................beserta
perubahannya yang berkedudukan di.................................... (alamat perusahaan)
yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.
Memberi kuasa kepada :
Nama : ................................................................................
Jabatan : ................................................................................
Yang diangkat berdasarkan Akta Notaris ............................di ....................No................... tanggal .........................beserta perubahannya yang
berkedudukan di....................... (alamat perusahaan).
yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.
Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa diberi wewenang untuk menandatangani surat penawaran
pekerjaan ...............................................................................beserta lampirannya.
Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.
.................................., .......................200....
Penerima Kuasa Pemberi Kuasa
Materai Rp. 6.000,- bertanggal, tandatangan,
cap perusahaan.
............................... .............................(nama dan jabatan) (nama dan jabatan)
7/23/2019 RKS Compile Upload
30/52
30
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
A. KETENTUAN UMUM
1. DEFINISI Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini kata-kata dan
ungkapan-ungkapan harus mempunyai arti seperti yang
dimaksudkan atau didifinisikan disini.
a. PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pemilik
pekerjaan yang bertanggungjawab atas pengadaan barang
dalam lingkungan kantor/satuan kerja.
b. Pemberi tugas adalah Departemen Luar Negeri RI,
dalam hal ini dipegang oleh Pelaksana Kegiatan.
c. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia Nomor 19/B/KP/II/2009/02
Departemen Luar Negeri untuk melaksanakan
pemilihan Penyedia Barang;
d. Panitia pemeriksa barang adalah pejabat atau orang
yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Kepala
Bagian/Dinas/Satuan Kerja yang bertugas untuk
memeriksa barang yang dikirim penyedia barang
sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan
dalam dokumen lelang;
e. Penyedia Barang adalah suatu Badan Usaha yang
memiliki SIUP masih berlaku dari Pemerintah Kota /
Kabupaten domisili peserta lelang dengan bidang,
sub bidang dan kualifikasi sesuai data lelang.
f. Kontrak adalah perikatan hukum antara PPK dengan
Penyedia Barang dalam pelaksanaan pengadaan barang;
g. Kontrak lumpsump adalah kontrak pengadaan
barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam
batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan
7/23/2019 RKS Compile Upload
31/52
31
tetap dan semua resiko yang terjadi dalam proses
penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh
penyedia barang/jasa;
h. Dokumen kontrak adalah keseluruhan dokumen yangmengatur hubungan hukum antara PPK dan Penyedia
Barang untuk melaksanakan dan menyelesaikan
pekerjaan, yang terdiri dari dan dengan urutan kekuatan
hukum sebagai berikut :
1). Surat perjanjian;
2). Surat penunjukan Penyedia Barang;
3). Surat penawaran;
4). Addendumdokumen lelang (bila ada);
5). Syarat-syarat khusus kontrak;
6). Syarat-syarat umum kontrak;
7). Spesifikasi teknis;
8). Gambar-gambar;
9). Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran
kontrak;
i. Harga kontrak adalah harga yang tercantum dalam surat
penunjukan Penyedia Barang yang selanjutnya
disesuaikan menurut ketentuan kontrak;
j. Hariadalah hari kalender; bulan adalah bulan kalender;
k. Mata pembayaran utama adalah mata pembayaran
pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal
80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan,
dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya
terbesar yang ditetapkan dalam dokumen lelang;
l. Perintah perubahan adalah perintah yang diberikan oleh
pelaksana kegiatan kepada Penyedia Barang untuk
melakukan perubahan pekerjaan;
m. Tanggal mulai kerjaadalah tanggal mulai kerja Penyedia
Barang yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK), yang dikeluarkan oleh PPK;
7/23/2019 RKS Compile Upload
32/52
32
n. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal
penyerahan pertama pekerjaan, dinyatakan dalam berita
acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh
PPK;
o. Masa pemeliharaan/garansiadalah kurun waktu kontrak
yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak,
dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan
sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan;
p. Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan
PPK dan Penyedia Barang, atau ditunjuk oleh pengadilan
negeri, atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk
memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang
diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase;
2. PENERAPAN 2.1.Ketentuan-ketentuan pada syarat - syarat umum kontrak
harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan
yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.2.Dokumen kontrak harus diinterprestasikan dalam urutan
kekuatan hukum sebagai berikut :
a. Surat Perjanjian;
b. Surat Penawaran;
c.Addendumdokumen lelang (jika ada);
d. Syarat-syarat khusus kontrak;
e. Syarat-syarat umum kontrak;
f. Spesifikasi teknis;
g. Gambar-gambar;
h. Dokumen lain yang tercantum dalam lampirankontrak.
3. ASAL PENYEDIA
BARANG/BARANG
Barang pemborongan untuk pekerjaan ini adalah merupakan
layanan barang dari Penyedia Barang Nasional yang
berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7/23/2019 RKS Compile Upload
33/52
33
4. ALAMAT PENYEDIA
BARANG/BARANG
Alamat Penyedia Barang:
Apabila alamat kantor Rekanan ada yang tidak sama dengan
yang tercantum dalam surat-surat asli sebagaimana dimaksud
dalam dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran, yaitu :
1) Surat Penawaran Harga
2) S I U P
3) Sertifikat Tanda Daftar Rekanan
4) NPWP dan PKP
5) Surat Jaminan Penawaran
maka alamat yang digunakan alamat terakhir sesuai dengan
Surat Keterangan Domisili dari Lurah setempat.
5. PENGGUNAAN
DOKUMEN KONTRAK
DAN INFORMASI
Penyedia Barang tidak diperkenankan menggunakan
dokumen kontrak dan informasi yang ada kaitannya dengan
kontrak di luar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam
kontrak, kecuali lebih dahulu mendapat ijin tertulis dari PPK.
6. HAK PATEN, HAK
CIPTA, DAN MEREK
Apabila Penyedia Barang menggunakan hak paten, hak cipta
dan merek dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi
tanggungjawab Penyedia Barang sepenuhnya dan PPK
dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga
atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek.
7. PEMBAYARAN7.1. Pembayaran dilaksanakan setelah pekerjaan selesai
100% dan diterima sesuai dengan spesifikasi dan
jumlah yang ditetapkan dalam data lelang. Yang
selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima
Barang;
7.2. Pengguna Barang harus sudah membayar kepada
Penyedia Barang/Barang selambat-lambatnya dalam
kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak Penyedia
Barang telah mengajukan tagihan yang telah diketahui
dan disetujui Pelaksana Kegiatan.
7/23/2019 RKS Compile Upload
34/52
34
8. HARGA DAN
SUMBER DANA
8.1. PPK membayar kepada Penyedia Barang atas
pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan kontrak.
8.2. Kontrak pekerjaan ini dibiayai dengan sumber dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
yang tertuang didalam DIPA Sekretariat Jenderal
Departemen Luar Negeri RI Tahun Anggaran 2009.
9. WEWENANG DAN
KEPUTUSAN PPK
PPK memutuskan hal-hal yang bersifat kontraktual antara
PPK dan Penyedia Barang dalam kapasitas sebagai pemilik
pekerjaan.
10.SURAT PERINTAH
MULAI KERJA
(SPMK)
10.1. PPK harus sudah menerbitkan SPMK selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari sejak
penandatanganan kontrak, setelah dilakukan
penyerahan lapangan.
10.2. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat
dimulainya pelaksanaan kontrak yang akan dinyatakan
Penyedia Barang dalam pernyataan dimulainya
pekerjaan.
10.3. Penyedia Barang tidak berhak menerima pembayaran
tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat
dihindari melalui peringatan dini.
11.HAK DAN
KEWAJIBAN PARA
PIHAK
11.1. Hak dan kewajiban PPK
a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia Barang.
b. Melakukan perubahan kontrak.
c. Menangguhkan pembayaran.
d. Mengenakan denda keterlambatan.
e. Memberikan instruksi sesuai jadwal.
11.2. Hak dan kewajiban Penyedia Barang
a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam kontrak.
b. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal
7/23/2019 RKS Compile Upload
35/52
35
penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
kontrak.
c. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk
melindungi lingkungan baik di dalam maupun di
luar tempat kerja dan membatasi perusakan dan
pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun
miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan
kerusakan lain yang disebabkan kegiatan Penyedia
Barang.
12.CACAT MUTU 12.1. Tim Pemeriksa Barang wajib memeriksa barang yang
dikirim oleh penyedia barang/jasa bila terdapat cacat
mutu dalam pekerjaan, Tim Pemeriksa Barang dapat
memerintahkan Penyedia Barang untuk mengganti
sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan tidak
cacat;
12.2. Pelaksana Kegiatan dapat meminta pihak ketiga untuk
memperbaiki cacat mutu bila Penyedia Barang tidak
melaksanakannya dalam waktu masa perbaikan cacat
mutu sesuai yang tercantum dalam surat
pemberitahuan pengawas lapangan diketahui dengan
biaya dibebankan kepada Penyedia Barang.
13.JADWAL
PELAKSANAAN
PEKERJAAN
13.1. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang
ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung
sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam
SPMK.
13.2. PPK harus menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan
kontrak.
13.3. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila Penyedia Barang
telah melaksanakan pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) sesuai ketentuan kontrak dan telah dinyatakan
dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan
yang disetujui pelaksana kegiatan.
7/23/2019 RKS Compile Upload
36/52
36
14.KETERLAMBATAN
PELAKSANAAN
PEKERJAAN
Apabila Penyedia Barang terlambat melaksanakan pekerjaan
sesuai jadwal, maka PPK memberikan peringatan secara
tertulis.
15.JANGKA WAKTU
GARANSI /
PEMELIHARAAN
15.1. Masa pemeliharaan untuk pekerjaan tersebut
ditetapkan selama masa garansi yang ditentukan
dalam spesifikasi teknis, yang dimulai sejak
dilakukan Serah Terima Pekerjaan antara
Pelaksana Kegiatan dengan Penyedia Barang
(selanjutnya akan diatur dalam kontrak).
15.2. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk
pekerjaan selama waktu garansi, sepenuhnya
menjadi tanggungjawab Penyedia Barang.
16.PENGGUNAAN
PENYEDIA BARANG
USAHA KECIL
TERMASUK
KOPERASI
16.1. Apabila Penyedia Barang yang ditunjuk adalah
Penyedia Barang usaha kecil/koperasi, maka pekerjaan
tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia
Barang yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau
disubkontrakkan kepada pihak lain.
16.2. Yang terbukti menyalahgunakan fasilitas dan
kesempatan yang diperuntukkan bagi usaha kecil
termasuk koperasi dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam syarat-syarat khusus kontrak.
17.KEADAAN KAHAR 17.1. Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan
yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi
tidak dapat dipenuhi.
17.2. Yang digolongkan keadaan kahar adalah :
a. Peperangan;
b. Kerusuhan;
c. Revolusi;
d. Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung
meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin
topan;
7/23/2019 RKS Compile Upload
37/52
37
e. Pemogokan;
f. Kebakaran;
g. Gangguan industri lainnya.
17.3. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yangmerugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau
kelalaian para pihak.
17.4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang
diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak
dapat dikenai sanksi.
17.5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya
keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat
terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar
kesepakatan dari para pihak.
17.6. Bila terjadi keadaan kahar, maka Penyedia Barang
memberitahukan kepada PPK selambat-lambatnya
dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya
keadaan kahar.
17.7. Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat
mungkin Penyedia Barang memberitahukan kepada
PPK bahwa keadaan telah kembali normal dan
kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan:
a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam
kontrak tetap mengikat. Apabila harus
diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama
dengan waktu selama tidak dapat melaksanakanpekerjaan akibat keadaan kahar;
b. Selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat
keadaan kahar, Penyedia Barang berhak menerima
pembayaran sebagaimana ditentukan dalam
kontrak dan mendapat penggantian biaya yang
wajar sesuai yang telah dikeluarkan selama jangka
waktu tersebut untuk melaksanakan tindakan yang
disepakati;
7/23/2019 RKS Compile Upload
38/52
38
c. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar Penyedia
Barang tidak dapat melaksanakan sebagian besar
pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh)
hari, maka salah satu pihak dapat memutus kontrak
dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari
sebelumnya dan setelah itu Penyedia Barang
berhak atas sejumlah uang yang harus dibayar
sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak Psl 19.
18.ITIKAD BAIK 18.1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya
yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang
terdapat dalam kontrak.
18.2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian
dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-
masing pihak. Bila selama kontrak salah satu pihak
merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang
terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
19.PENGHENTIAN DAN
PEMUTUSAN
KONTRAK
19.1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan
sudah selesai.
19.2. Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-
hal diluar kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah
pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan
kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak.
Dalam hal kontrak dihentikan, maka pengguna barang
wajib membayar kepada Penyedia Barang sesuai
dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah
dicapai.
19.3. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana Penyedia
Barang cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban
dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam
kontrak.
19.4. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak
terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak
korupsi baik dalam proses pelelangan maupun
7/23/2019 RKS Compile Upload
39/52
39
pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini :
a. Penyedia Barang dapat dikenakan sanksi yaitu :
1). Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan
ke kas negara;
2). Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia
Barang;
3). Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2
(dua) tahun.
b. PPK dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disipilin Pegawai Negeri Sipil atau
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
19.5. Pemutusan kontrak oleh PPK Sekurang-kurangnya 30
(tiga puluh) hari setelah PPK menyampaikan
pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara
tertulis kepada Penyedia Barang untuk kejadian
tersebut di bawah ini, PPK dapat memutuskan kontrak.
Kejadian dimaksud adalah :
a. Penyedia Barang tidak mulai melaksanakan
pekerjaan berdasarkan kontrak pada tanggal mulai
kerja.
b. Penyedia Barang gagal pada uji coba ketiga dalam
melaksanakan Supply Chain Management (SCM).
c. Penyedia Barang tidak berhasil memperbaiki suatu
kegagalan pelaksanaan, sebagaimana dirinci dalam
surat pemberitahuan penangguhan pembayaran.
d. Penyedia Barang tidak mampu lagi melaksanakan
pekerjaan atau bangkrut.
e. Penyedia Barang gagal mematuhi keputusan akhir
penyelesaian perselisihan.
f. Penyedia Barang menyampaikan pernyataan yang
tidak benar kepada PPK dan pernyataan tersebut
berpengaruh besar pada hak, kewajiban, atau
7/23/2019 RKS Compile Upload
40/52
40
kepentingan PPK;
Terhadap pemutusan kontrak yang timbul karena
terjadinya salah satu kejadian sebagaimana dirinci
dalam huruf a. sampai f diatas, Pasal 1266 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan.
Atas pemutusan kontrak yang timbul karena salah satu
kejadian yang diuraikan dalam huruf a. sampai f.
Penyedia Barang dimasukkan dalam daftar hitam dan
tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa selama 2
tahun.
19.6. Prosedur pemutusan kontrak
Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima
pemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggal
berlakunya pemutusan tersebut Penyedia Barang harus:
a. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
yang ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan
kontrak;
b. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil
pelaksanaan pekerjaan. Pengalihan hak dan
penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara
dan pada waktu yang ditentukan oleh PPK;
c. Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh
PPK.
19.7. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak, PPK tetap
membayar hasil pekerjaan sampai dengan batas tanggal
pemutusan kontrak.
19.8. Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak,
Penyedia Barang tidak bertanggung jawab lagi atas
pelaksanaan kontrak.
20.PENYELESAIAN
PERSELISIHAN
20.1. Penyelesaian perselisihan dapat melalui:
a. Di luar pengadilan, yaitu dengan cara musyawarah,
mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia;
b. Pengadilan.
7/23/2019 RKS Compile Upload
41/52
41
20.2. Penyelesaian perselisihan lebih lanjut diatur dalam
syarat-syarat khusus kontrak.
20.3. Pengeluaran biaya untuk penyelesaian perselisihan
ditanggung kedua belah pihak sesuai keputusan akhir.
21.BAHASA DAN
HUKUM
Kontrak dibuat dalam bahasa Indonesia serta tunduk kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
22.PERPAJAKAN 22.1. Penyedia Barang harus mengetahui, memahami dan
patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan
tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah
diperhitungkan dalam penawaran.
22.2. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang
pajak yang terjadi setelah pembukaan penawaran
harus dilakukan penyesuaian.
23.DENDA DAN GANTI
RUGI
23.1. Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada
Penyedia Barang, sedangkan ganti rugi adalah sanksi
finansial yang dikenakan kepada PPK, karena
terjadinya cidera janji terhadap ketentuan yangtercantum dalam kontrak.
23.2. Besarnya denda kepada Penyedia Barang atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1
(satu per seribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak
untuk setiap hari keterlambatan.
23.3. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas
keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga
terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar,
berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat
itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat
diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam syarat-
syarat khusus kontrak.
23.4. Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi sesuai
ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
7/23/2019 RKS Compile Upload
42/52
42
24.SERAH TERIMA
PEKERJAAN
24.1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen),
Penyedia Barang mengajukan permintaan secara
tertulis kepada PPK untuk penyerahan pertama
pekerjaan.
24.2. PPK memerintahkan panitia pemeriksa barang untuk
melakukan penilaian terhadap barang yang dikirim
oleh Penyedia Barang selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari setelah diterimanya surat permintaan dari
Penyedia Barang. Apabila terdapat kekurangan
dan/atau cacat, penyedia barang wajib mengganti,
kemudian panitia pemeriksa barang melakukan
pemeriksaan kembali dan apabila sudah sesuai dengan
ketentuan kontrak, maka dibuat berita acara
penyerahan pekerjaan.
24.3. Penyedia barang wajib mengganti atau memperbaiki
barang yang dikirim jika mangalami kerusakan selama
masa garansi.
24.4. Apabila Penyedia Barang tidak melaksanakan
kewajiban mengganti/memperbaiki selama masa
garansi sesuai kontrak, maka Penyedia Barang
dikenakan sanksi masuk daftar hitam selama 2 (dua)
tahun.
7/23/2019 RKS Compile Upload
43/52
43
B. KETENTUAN KHUSUS
25.PENILAIAN
PEKERJAAN
25.1. PPK harus melakukan penilaian atas hasil pekerjaan
dalam masa pelaksanaan pekerjaan.
25.2. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu
dan kemajuan fisik pekerjaan.
26.PENANGGUHAN
PEMBAYARAN
Apabila Penyedia Barang sampai batas waktu yang
ditentukan dalam kontrak tidak dapat mengirim barang
sesuai spesifikasi teknis maka sanksi penangguhan
pembayaran dan sanksi administrasi dengan tidak boleh
mengikuti pengadaan barang selama 2 tahun
27.PENGAMBILALIH-
AN
PPK akan mengambil alih hak atas barang dan hasil
pekerjaan setelah diterbitkan berita acara serah terima akhir
pekerjaan.
28.PEDOMAN
PENGOPERASIAN
DAN
PEMELIHARAAN
28.1. Penyedia barang wajib memberikan pedoman kepada
PPK tentang pengoperasian dan pemeliharaan.
28.2. Jika penyedia barang tidak memberikan pedomantentang pengoperasian dan pemeliharaan, maka akan
dikenakan denda sesuai ketentuan dalam syarat khusus
kontrak
29.PENUNDAAN ATAS
PERINTAH PPK
PPK dapat memerintahkan Penyedia Barang untuk menunda
dimulainya pelaksanaan pekerjaan atau memperlambat
kemajuan suatu kegiatan pekerjaan.
30.INSTRUKSI 30.1. Penyedia Barang wajib melaksanakan semua instruksi
pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan kontrak.
30.2. Semua instruksi harus dilakukan secara tertulis.
7/23/2019 RKS Compile Upload
44/52
44
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
Syarat-syarat khusus kontrak terdiri atas:
A. KETENTUAN UMUM
1. DEFINISI a. PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen :
Nama : Basyiruddin A. Hidayat
Jabatan : Plh. Kepala Sub Bagian Analisis dan
Rencana Pengadaan Gedung Perwakilan
Alamat : Jl. Pejambon No.6, Jakarta Pusat 10110
2. JAMINAN 2.1 Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen)
dari nilai kontrak.
3. PEMBAYARAN Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara
secara langsung setelah pekerjaan selesai 100 (seratus) %
4. JADWAL
PELAKSANAAN
PEKERJAAN
Waktu pelaksanaan kontrak selama 15 (lima belas) hari
kalender.
5. PENYELESAIAN
PERSELISIHAN
5.1
5.2
5.3
Penyelesaian perselisihan dapat melalui:
a. Di luar pengadilan, yaitu dengan cara musyawarah,mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia;
b. Pengadilan.
Penyelesaian perselisihan lebih lanjut diatur dalam syarat-
syarat khusus kontrak.
Pengeluaran biaya untuk penyelesaian perselisihan
ditanggung kedua belah pihak sesuai keputusan akhir.
6 DENDA DAN
GANTI RUGI
6.1 Kompensasi atas keterlambatan pembayaran adalah
sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat
dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku
pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia.
6.2 a. Denda langsung dipotong dari pembayaran kepada
Penyedia Barang.
b.Ganti rugi dibayar kepada Penyedia Barang setelah
dibuat amandemen kontrak.
7/23/2019 RKS Compile Upload
45/52
45
SPESIFIKASI TEKNIS
Keterangan:
Spesifikasi teknis disusun oleh panitia pengadaan berdasar jenis pekerjaan yang akan
dilelangkan, dengan ketentuan :
1. Tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, tidak menutup kemungkinan
digunakannya produksi dalam negeri;
2. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional;
3. Metoda pelaksanaan harus logis, realistik dan dapat dilaksanakan;
4. Jadwal waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metoda pelaksanaan;
5. Harus mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal
yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
6. Harus mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan
pekerjaan;
7. Harus mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
8.
Harus mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan;
9. Harus mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.
7/23/2019 RKS Compile Upload
46/52
46
Spesifikasi Teknis Komputer
(31 Unit Komputer)
Corporate Desktop PCProcessor Type Intel Pentium Dual Core
Processor Onboard Intel Pentium Dual Core Processor E2220 (2.4 GHz, 1 MB L2
Cache, 800 Mhz FSB)
Chipset Nvidia Geforce 7050
Memory 1 GB DDR-2 PC5300
Max. Memory 2 GB (2 DIMMs)
Video Type Integrated
Audio Type Integrated
Speakers Type Standard
Storage Controller Data Not Available
Floppy Drive Optional
Hard Drive Type 160 GB SATA HDD
Optical Drive Type DVDRW
Modem 56 Kbps
Networking Integrated 10/100/1000 LAN
Network Speed 10 / 100 / 1000 Mbps
Keyboard Type USB Keyboard
Monitor Provided Minimal 16,5" LCD Wide Screen
Mouse Optical Mouse
Interface Provided Minimal 6xUSB 2.0, Mic, Audio, Card Reader
O/S Provided
Microsoft* Windows XP Professional (original CD Lisence/OEM)Software Provided
Microsoft Office Professional 2007 (original CD Lisence/OEM)
Chassis Form Factor Mini Tower ATX
Standard Warranty 1- year Limited Warranty by Authorized Distributor
7/23/2019 RKS Compile Upload
47/52
47
Spesifikasi Teknis Printer
(49 Unit Printer)
Platform Business Laser
Printing Method Laser
Max. Media Sizes A4
Max. Resolution 600
Effective PrintResolution Up to 600 x 600 dpi (1200 dpi effective output)
Print Speed Black 17 ppm
Monthly Usage Volume Up to 5,000 pages (max)
PC Connectivity USB
Windows 2000, XP Home, XP Professional;
Certified for Windows Vista
XP Professional x64; Windows Server 2003 (32/64 bit)
Certified for Windows Vista
OS Compatibility
Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 and higher
Processor 266 MHz
Memory Standard 8 MB embedded inside SIP ASIC, 16 k bit NVRAM
Network Supports Optional
Input Tray #1 150-sheet
Media Type
Paper (laser, plain, photo, rough, vellum, archive), envelopes, labels,
cardstock, transparencies
Duplex Printing Manual two-sided printing
Warranty 1-year Limited Warranty by Authorized Distributor
7/23/2019 RKS Compile Upload
48/52
48
BENTUK JAMINAN
1. BENTUK JAMINAN PENAWARAN BANK
1. Oleh karena Plh. Kepala Sub Bagian Analisis dan Rencana Pengadaan Gedung Perwakilan
Sekretariat Jenderal Departemen Luar Negeri selanjutnya disebut Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK)telah mengundang:
... (nama peserta lelang)
.................(alamat peserta lelang)
selanjutnya disebut Peserta Lelang mengajukan penawaran untuk
..(uraian singkat mengenai Pekerjaan)
2. Dan oleh karena itu peserta lelang terkait pada instruksi kepada peserta lelang mengenai
pekerjaan tersebut di atas yang mewajibkan peserta lelang memberikan kepada PPK suatu
jaminan penawaran sebesar Rp...............(jumlah Jaminan dalam Rupiah)
(terbilang..)
3. Maka kami Penjamin yang bertanggung jawab dan mewakili ............... (nama
bank) berkantor resmi di ..................................... (alamat bank)
selanjutnya disebut Bank, berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan
kewajiban atas nama Bank, dengan ini menyatakan bahwa Bank menjamin PPK atas
seluruh nilai uang sebesar tersebut di atas sebagai jaminan penawaran dari Peserta Lelang
yang mengajukan penawaran untuk pekerjaan tersebut di atas tertanggal
......................(tanggal penawaran)
4. Syarat-syarat kewajiban ini adalah:
a. Apabila peserta lelang menarik kembali penawarannya sebelum berakhirnya masa laku
penawaran yang dinyatakan dalam surat penawarannya, atau
b. Apabila penawaran dimenangkan dalam masa laku penawaran dan peserta lelang gagal
atau menolak :
1).Memberikan jaminan pelaksanaan yang diperlukan; atau
2).Untuk menandatangani kontrak; atau
3).Menyetujui koreksi aritmatik terhadap penawarannya sebagaimana tersebut
pada Pasal 28. Instruksi Kepada Peserta Lelang.
maka Bank wajib membayar sepenuhnya jaminan penawaran tersebut di atas kepada
PPK dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima permintaan pertama dari PPK, dantanpa mempertimbangkan adanya keberatan dari Peserta Lelang.
7/23/2019 RKS Compile Upload
49/52
49
5. Jaminan ini berlaku sepenuhnya selama jangka waktu ................ (..................................)
(jumlah hari dalam angka dan huruf yang sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari lebih
lama dari jangka waktu berlakunya penawaran yang ditetapkan dalam dokumen lelang)hari
kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.
6. Setiap permintaan pembayaran atas jaminan ini harus telah diterima oleh Bank selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya jaminan bank
sebagaimana disebutkan dalam butir 5 di atas.
7. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank
mengesampingkan hak preferensinya atas harta benda milik Peserta Lelangyang berkenaan
dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Dengan itikad baik, kami Penjaminyang secara sah mewakili Bank, dengan ini membubuhkan
tandatangan serta cap dan meterai pada jaminan ini pada tanggal ................. ...........................
B A N K
Tandatangan, cap dan materai
PenjaminS a k s i
7/23/2019 RKS Compile Upload
50/52
50
2. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN
1. Oleh karena Plh. Kepala Sub Bagian Analisis dan Rencana Pengadaan Gedung Perwakilan
Sekretariat Jenderal Departemen Luar Negeri selanjutnya disebut Pejabat PembuatKomitmen (PPK) telah mengundang .................................... (nama Penyedia Barang)
.....(alamat Penyedia Barang)
selanjutnya disebut PENYEDIA BARANG untuk pekerjaan.......................................
...................................................(uraian singkat mengenai pekerjaan)
2. Dan oleh karena itu PENYEDIA BARANG terikat oleh kontrak yang mewajibkan
PENYEDIA BARANG memberikan jaminan pelaksanaan kepada PPK sebesar%
(..........persen)
3. Maka kami PENJAMIN yang bertanggung jawab dan mewakili ..................... (nama
bank)berkantor resmi di........ .(alamat bank)
selanjutnya disebut BANK, berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan
kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PPK atas
seluruh nilai uang sebesar Rp...................(jumlah jaminan dalam Rupiah)
(terbilang.......)
senilai dengan ....% (......................................................persen)
(besarnya jaminan dalam persentase)dari harga kontrak, sebagaimana disebutkan di atas.
4. Syarat-syarat kewajiban ini adalah:
a. Setelah PENYEDIA BARANG menandatangani kontrak tersebut di atas dengan PPK,
maka BANKwajib membayar sejumlah uang kepada PPK sampai dengan sebesar nilai
uang yang disebutkan di atas, setelah mendapat perintah tertulis dari PPK untuk
membayar ganti rugi kepada PPK atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun
kekurangan atau kegagalan PENYEDIA BARANG dalam pelaksanaan pekerjaansebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak tersebut di atas;
b. BANK harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh PPK dalam waktu 7 (tujuh) hari
kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu ada
pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu
pembuktian kepada BANK mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan
pelaksanaan pada pihak PENYEDIA BARANG.
7/23/2019 RKS Compile Upload
51/52
7/23/2019 RKS Compile Upload
52/52