PT Angkasa Pura I (Persero) Kota Baru Bandar KemayoranBlok B-12 Kav. No.2, Jakarta 10610
[T] (62-21) 654 1961[F] (62-21) 654 1513/14www.angkasapura1.co.id
Annual Report2010Laporan Tahunan
RISING THROUGH NEW TEAM AND NEW COMMITMENT
Laporan Tahunan 2010 Annual Report
RISIN
G TH
RO
UG
H N
EW TEAM
AND
NEW
COM
MITM
ENT
An
nu
al Rep
ort
2010Lap
oran
Tahu
nan
DAFTAR ISI CONTENTS
01 Penjelasan Tema
Theme
10 Profil Perusahaan
Company Profile
18 Visi Misi
Vision Mission
20 Jejak Langkah
Milestones
22 Penghargaan & Sertifikasi
Awards & Certifications
24 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights
30 Peristiwa Penting
Event Highlights
32 Tinjauan Industri
Industrial Review
36 Tinjauan Rencana & Strategi
Review Plans & Strategies
44 Laporan Dewan Komisaris
Report from the Board of Commissioners
54 Laporan Direksi
Report from the Board of Directors
58 Analisa Pembahasan ManajemenAtas Kinerja Perusahaan
Management Discussion & Analysis
102 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility
112 Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance
166 Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan
Responsibility for Annual Reporting
167 Data Perusahaan
Corporate Data
169 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners
170 Profil Direksi
Board of Directors Profile
172 Struktur Organisasi
Organization Structure
176 Perusahaan Afiliasi & Yayasan
Affiliated Companies & Foundation
181 Kantor Cabang
Branch Offices
183 Laporan Keuangan
Financial Statements
Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything.Kemajuan tidak mungkin terjadi tanpa adanya perubahan, dan mereka yang tidak bisa mengubah cara berpikir atau isi pikiran mereka, tidak akan bisa mengubah apapun.
>>> GeorGe Bernard Shaw
Tahun 2010 ditandai oleh sebuah perubahan menajemen baru Angkasa Pura I. Dengan tim yang solid dan komitmen untuk menjadi yang terbaik. Angkasa Pura I mulai melakukan reposisi dan restrukturisasi bisnis untuk meningkatkan kinerja: Kepuasan pengguna jasa, kontribusi ekonomi kepada stakeholder dan kelestarian lingkungan hidup. Selama tahun 2010, Angkasa Pura I terus mencatat kemajuan yang menggembirakan. Dengan konsep “Airport City” Angkasa Pura I melakukan pengembangan kapasitas bandara guna perbaikan kualitas pelayanan dan peningkatan pendapatan non-aeronautika. Dengan pelayanan yang tetap memprioritaskan keselamatan dan keamanan, Angkasa Pura I siap mengubah misinya agar bandara sungguh-sungguh berperan sebagai simpul jaringan transportasi, pintu gerbang kegiatan perekonomian dan pendorong kegiatan industri, perdagangan dan pariwisata.
The year 2010 was marked by a management change in Angkasa Pura I. With a solid team and a commitment to be the best, Angkasa Pura I started a business reposition and restructuration to improve performance, economic contribution to stakeholders and environmental conservation. During 2010, Angkasa Pura I continued to record encouraging progress. With the concept of “Airport City” Angkasa Pura I execute airport capacity development in order to improve service quality and increase non-aeronautical revenues. With services that continue to prioritize safety and security, Angkasa Pura I is ready to change its mission in order to make airports role as the main transport network, and also to become the gate of economic and industrial activity, trade and tourism.
RISING THROUGH NEW TEAM AND NEW COMMITMENT
Perubahan identitas perusahaan merupakan upaya
Angkasa Pura I untuk mengembangkan citra
Perusahaan ke arah yang lebih baik. Selain itu, identitas
baru Perusahaan juga menjadi pemicu semangat
bagi manajemen dan seluruh karyawan Angkasa
Pura I untuk senantiasa berkontribusi positif bagi
perkembangan Perusahaan. Ke depan, identitas baru
Angkasa Pura I diharapkan membawa hasil yang nyata
bagi pencapaian visi, misi, dan tujuan Perusahaan.
Arti LogoTulisan ‘Angkasa Pura’ tampil lebih segar berdampingan
dengan tulisan ‘Airport’ untuk memperjelas bisnis
yang digeluti perusahaan. Warna hijau memberi
makna bagi bisnis yang membumi, berakar, tumbuh
dan lestari. Sedangkan warna biru melambangkan
langit atau angkasa. Kedua warna tersebut dipadu
secara harmonis sebagai simbol ‘give and take’
yang merupakan prinsip kemuliaan pelayanan dan
profesionalisme dan kebersamaan ‘together stronger’.
Simbol tersebut adalah sebuah ‘senyuman’ yang
melambangkan citra pelayanan yang ramah dan
manusiawi sebagai kebanggaan Perusahaan. Simbol
tersebut juga melambangkan ‘inter-locking’ yang
mencerminkan ‘safety and security concept’ yang
merupakan unsur terpenting di bandara. Penerapan
simbol dengan sudut aerodinamis mencerminkan
tekad dan semangat transformasi yang diupayakan
demi kemajuan Perusahaan.
Angkasa Pura I has chosen this time to both modernize
and freshen its logo and corporate image to better
capture the Company’s main business and its new
business directions. The Company’s new identity, in
addition to reflecting its close attention to customer
service, also reinforces management and employees
in their efforts of build Angkasa Pura I into an even
better provider of airport services. Into the future, this
new and easily identifiable symbol of Angkasa Pura I
is expected to create tangible results in achieving the
Company’s vision, mission and objectives.
The Meaning of LogoThe words ‘Angkasa Pura’ appears fresher next to the
word ‘airport’ to emphasize the Company’s business
line. The green color symbolizes down-to-earth
businesses, rooted, growing, and sustainable. While
the blue color symbolizes the sky. Both colors are
combined in harmony as a symbol of ‘give and take’,
a principle of upholding services and professionalism,
and ‘together stronger’. The ideogram is a ‘smile’,
symbolizing friendly and humane services. It also
represents ‘inter-locking’ reflecting a ‘safety and
security concept’, which is the most pivotal element
in the airport. Applying the ideogram with such an
aerodynamic angle reflects the determination and
spirit of transformation pursued for the progress of
the Company.
4 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
MEMPERLUAS KAPASITAS BANDARA Expanding Airport Capacity
5ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
In anticipation of growing passenger and aircraft traffic at airports under the management of AP I in the coming years, AP I actively engaged in a number of medium and long-term investment projects to expand capacity at its airports through renovation and expansion of existing facilities.
Mengantisipasi lonjakan arus penumpang dan trafik pesawat udara di bandara-bandara yang dikelola oleh AP I dalam kurun beberapa tahun mendatang, AP I aktif melakukan investasi bagi perluasan kapasitas bandara melalui renovasi fasilitas yang telah ada, dan pembangunan bandara baru.
6 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
MENINGKATKANKENYAMANAN PENUMPANGEnhancing Customer Experience
7ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
AP I continued to implement a variety of well-planned initiatives in order to accommodate rising expectations from airport users for an ever higher quality of airport services, whether in terms of faster and more orderly services or in terms of more comprehensive, convenient and comfortable airport service facilities.
AP I terus melakukan upaya-upaya yang terencana dengan baik untuk mengakomodasi ekspektasi yang semakin tinggi dari para pengguna jasa bandara terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pengelola bandara, baik dari sisi kecepatan dan keteraturan pelayanan maupun dari aspek kelengkapan dan kenyamanan fasilitas bandara.
8 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
MEMPERTAJAMKOMPETENSI KARYAWAN Improving Employee Competencies
9ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Towards the achievement of world-class airport services as stated in its vision statement, AP I continued to prioritize the development of employee competencies, as ultimately these are the key element in the delivery of high quality services to airline passengers and other airport service users.
Untuk mendukung tercapainya operasional bandara kelas dunia sebagaimana visi Perusahaan, AP I terus memberikan prioritas pada peningkatan kompetensi karyawan, yang pada akhirnya menjadi tumpuan bagi terselenggaranya pelayanan yang berkualitas baik kepada para penumpang pesawat udara maupun pengguna jasa lainnya.
10 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
PROFIL PERUSAHAANCompany Profile
Nama Name
PT Angkasa Pura I (Persero)
Bidang Usaha Business Fields
1.Pelayanan lalu Lintas Penerbangan/Flight Traffic Services
2.Pelayanan Jasa Kebandarudaraan/Airport Services
3.Pelayanan Jasa terkait bandara/airport related services
Status Perusahaan Company Status
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/State Enterprise
Pemilik Owner
100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia/
100% owned by the Republic of Indonesia
Tanggal Pendirian Date of Incorporation
4 Februari 1964/4 February 1964
Dasar Hukum Pendirian Legal Bases of Incorporation
PP Nomor 5 tahun 1992/PP No. 5 Year 1992
Akte Pendirian Deed of Incorporation
Akte Perubahan Nomor 1992 tanggal 15 Agustus 2008
Deed of Amendment No. 1992 Year 15 August 2008
Produk Products
1. Aeronautical Air Traffic Services (ATS)
2. Aeronautical Non Air Traffic Services (Non ATS)
3. Non Aeronautical Services
Jaringan Kantor Office Network
13 Kantor Cabang, 2 Terminal Kargo, 1 MATSC
13 Branch Offices, 2 Cargo Terminal, 1 MATSC
Kantor Pusat Head Office
Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.12 Kav. 2
Jakarta 10610
Tel. 62-21 6541961
Fax. 62-21 6541513, 6541514
www.angkasapura1.co.id
11ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
PT Angkasa Pura I (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) di sektor perhubungan yang bergerak
dalam bidang pengelolaan dan pengusahaan kebandarudaraan,
serta pelayanan jasa navigasi penerbangan.
Area kerja Angkasa Pura I adalah mengelola bandar udara di
wilayah Tengah dan Timur Indonesia, sementara bandar udara
di Wilayah Barat Indonesia dikelola oleh Angkasa Pura II.
Tujuan kegiatan usaha Angkasa Pura I adalah untuk
melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program
pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan serta
untuk menghasilkan keuntungan bagi Perseroan dengan
menyelenggarakan usaha jasa kebandarudaraan dalam arti
yang seluas-luasnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas Perusahaan
menjalankan usaha-usaha:
1. Penyediaan, pengusahaan, dan pengembangan fasilitas
untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, parkir,
dan penyimpanan pesawat udara;
2. Penyediaan, pengusahaan, dan pengembangan fasilitas
terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo,
dan pos;
3. Penyediaan, pengusahaan, dan pengembangan fasilitas
elektronika, navigasi, listrik, air, dan instalasi limbah
buangan;
4. Jasa pelayanan penerbangan;
5. Jasa penunjang kegiatan penerbangan dan
kebandarudaraan;
6. Penyediaan lahan untuk bangunan, gudang dan industri
serta gedung-gedung/bangunan yang berhubungan
dengan kelancaran angkutan udara;
7. Jasa konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang berkaitan
dengan kebandarudaraan;
8. Usaha-usaha lain yang dapat menunjang tercapainya
tujuan Perseroan.
Perusahaan dapat mendirikan/menjalankan Perusahaan lainnya
yang mempunyai hubungan dengan usaha tersebut di atas
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan badan lain
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan dalam
Anggaran Dasar.
PT Angkasa Pura I (Persero) is a State Owned Enterprise (SOE)
in the field of airport management, undertaking a broad range
of airport services for passengers and airlines.
Angkasa Pura I manages the airports within the central and
eastern parts of Indonesia, while those in western parts of
Indonesia are managed by Angkasa Pura II.
The objectives and business activities of Angkasa Pura I
implement and support government policies and programs
in economic development while encouraging profit making
activities within the airport service business in the broadest
sense.
In order to achieve the objectives above, the Company runs
businesses as follows:
1. Procuring, undertaking and developing the facilities for
aircraft landing, take off, parking and hangar;
2. Procuring, undertaking, and developing the terminal
facilities for transporting passengers, cargoes, and posts;
3. Procuring, undertaking and developing the electronic,
navigation, electric, and water facilities, and the installation
of the facilities for waste disposal;
4. Providing flight services;
5. Providing facilities to support the flight and airport
activities;
6. Providing land for buildings, warehouse and industry and
other buildings relating to the smooth operation of air
transportation;
7. Providing the consultation, education and training services
in connection with airport operations;
8. Performing other businesses to achieve the Company’s
goals.
The Company may also incorporate/manage other companies
relating to the businesses above individually or jointly with
other entities insofar as this does not conflict with prevailing
legislation and is in accordance with the provisions of the
Articles of Association.
12 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
BIDANG USAHA ANGKASA PURA I Business Fields of Angkasa Pura I
Selain mengelola jasa kebandarudaraan, Angkasa Pura I juga
memberikan pelayanan navigasi penerbangan/pelayanan Air
Traffic Services (ATS). Wilayah pengelolaan pelayanan ATS
oleh Angkasa Pura I adalah pada Flight Information Region II
(FIR II) yang meliputi batas wilayah udara Semarang sampai ke
arah Timur Indonesia batas wilayah udara Papua. Pemanduan
ATS pada FIR II dipusatkan di Makassar dengan pengoperasian
Pusat Pengendalian Lalu Lintas Penerbangan Makassar (PPLPM)
atau Makassar Air Traffic Service Centre (MATSC).
Tiga bidang usaha Angkasa Pura I yaitu Aeronautika Air Traffic
Services (ATS), Aeronautika Non-Air Traffic Services, dan Non-
Aeronautika mencakup pelayanan-pelayanan sebagai berikut:
A. Jasa Pelayanan Aeronautika Air Traffic Services (ATS)
sebagai pelayanan jasa navigasi penerbangan meliputi
produk Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) yang terdiri atas
Route Charge Domestik dan Internasional, serta Overflying
(Internasional).
B. Jasa Pelayanan Aeronautika Non-ATS sebagai pelayanan
jasa kebandarudaraan meliputi produk Pelayanan Jasa
Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara
(PJP4U), Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)
serta Pelayanan Jasa Garbarata (Aviobridge).
C. Produk Non-Aeronautika meliputi Jasa Pemakaian Counter,
sewa-sewa (sewa ruang dan sewa lahan), konsesi terhadap
usaha-usaha di bandar udara, parkir kendaraan dan pas,
sewa ruang reklame, pengelolaan VIP Lounge, serta
pengelolaan terminal kargo.
D. Bidang usaha lainnya yang menunjang pengusahaan
bandar udara seperti:
1. Penyediaan lahan untuk bangunan, lapangan, industri
serta gedung-gedung atau bangunan lainnya yang
berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.
2. Penyediaan lahan untuk pengembangan properti atau
sektor bisnis lainnya yang berkembang di masyarakat.
3. Jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan
dengan kebandarudaraan.
4. Usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya
tujuan Perusahaan.
In addition to managing the airport services, Angkasa Pura I
also provides navigational services/Air Traffic Services (ATS). The
region of the Air Traffic Services managed by Angkasa Pura I
includes the Flight Information Region II (FIR II), covering the
area ranging from Semarang through Eastern Indonesia up to
Papua. The ATS control in FIR II is centralized in Makassar by the
operation of the Makassar Air Traffic System Center (MATSC).
The three business fields of Angkasa Pura I are Aeronautic Air
Traffic Services (ATS), Aeronautic Non-Air Traffic Services, and
Non-Aeronautics:
A. Aeronautic Air Traffic Services (ATS) as the flight navigation
services consist of domestic and international route and
overflying (international) management.
B. Aeronautic Non-ATS service are airport services that include,
the landing, parking and hangar (PJP4U), Passenger Service
Charge (PJP2U), and Aviobridge.
C. Non-Aeronautic Services include the use of counters,
conveyers, utilities, rents and concessions, advertising, VIP
lounge, and cargo.
D. Other business activities supporting the management of
airports such as:
1. Providing space for buildings, storage, and air-transport-
related industries and other buildings or structures.
2. Providing space for property development or other
business sectors developing in the community.
3. Providing consulting, education and training related to
airport businesses.
4. Performing other business activities necessary for
achieving the Company’s objectives.
13ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
PT Angkasa Pura I (Persero) adalah perusahaan yang seluruh
sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan
belum mencatatkan sahamnya di pasar modal.
Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Akta Nomor
02 tanggal 9 Agustus 2007 yang dibuat di hadapan Notaris
Nanda Fauz Iwan, SH., pada Pasal 4 menyebutkan sebagai
berikut:
1. Modal Dasar Perseroan berjumlah sebesar
Rp 7.000.000.000.000,- (tujuh triliun Rupiah) yang terbagi
atas 7.000.000 (tujuh juta) saham, masing-masing bernilai
nominal Rp 1.000.000,-
2. Dari modal tersebut telah ditempatkan/diambil bagian
dan telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia
sebanyak 1.800.000 saham atau seluruhnya sebesar
Rp 1.800.000.000.000,-
3. 100% dari nominal setiap saham yang telah
ditempatkan tersebut diatas atau seluruhnya berjumlah
Rp 1.800.000.000.000,- telah disetor penuh oleh Negara
Republik Indonesia ke dalam kas Perseroan, dengan cara
sebagai berikut:
a. Sebesar Rp 925.000.000.000,- telah disetor dengan
uang tunai sebagai setoran modal lama
b. Penambahan penyertaan modal negara sebesar
Rp 264.109.538.326,-
c. Modal donasi sebesar Rp 2.796.336.642,-
d. Laba yang belum dibagi sebesar Rp 98.295.982.326,-
e. Cadangan sampai dengan tahun buku 2005 sebesar
Rp 509.798.142.306,-.
PT Angkasa Pura I (Persero) is a company whose shares are
wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia
and are not listed on a stock exchange.
An amendment to the Company’s Articles of Association was
notarized under Deed no. 2 dated August 9, 2007 of Notary
Nanda Fauz iwan, SH. Article 4 of the amendment stipulated
as follows:
1. The Company authorized capital is Rp 7.000.000.000,
divided into 7.000.000 shares of Rp 1.000.000 par value
each;
2. The capital has been subscribed/apportioned partly and
fully paid up by the State of the Republic of Indonesia in
the amount of 1,800,000 shares, or in the total amount of
Rp 1,800,000,000,000,-
3. 100% of the par value per share already subscribed as
stated above or in the total amount of Rp 1,800,000,000
has been paid up by the State of the Republic of Indonesia
to the Company’s treasury by applying the methods of
payment as follows:
a. Initial paid-in capital of Rp 925,000,000,000;
b. Additional state investment of Rp 264,109,538,726;
c. Donated capital of Rp 2,796,336,642;
d. Conversion of retained earnings of Rp 98,295,982,326;
and
e. Conversion of accumulated reserve until the year 2005
of Rp 509,798,142,306.
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAMShareholders
14 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
WILAYAH KERJAWorking Area
Juanda - SurabayaAdisutjipto - YogyakartaSam Ratulangi - ManadoFrans Kaisiepo - Biak
Ngurah Rai - Bali Sultan Hasanuddin - Makassar
MATSC Sultan Hasanuddin - Makassar
Terminal Kargo Sultan Hasanuddin - Makassar
Manado
Banjarmasin
Makassar
Ambon
Biak
SemarangSurabaya
Mataram
Kupang
Bali
Balikpapan
SurakartaYogyakarta
15ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Saat ini Angkasa Pura I mengelola 13 (tiga belas) bandar udara di kawasan Tengah dan Kawasan Timur Indonesia yaitu: Ngurah Rai - Bali, Juanda - Surabaya, Sultan Hasanuddin -Makassar, Sepinggan - Balikpapan, Frans Kaisiepo - Biak, Sam Ratulangi - Manado, Adisutjipto - Yogyakarta, Adi Soemarmo - Surakarta, Syamsudin Noor - Banjarmasin, Pattimura - Ambon, Ahmad Yani - Semarang, Selaparang - Mataram serta El Tari - Kupang. Disamping itu Angkasa Pura I juga mengelola dua terminal Cargo di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan Bandara Sepinggan Balikpapan dan satu Pusat Pengendalian Lalu Lintas Penerbangan di Makassar.
Currently Angkasa Pura I manages 13 (thirteen) airports in Central and Eastern Indonesia, namely Ngurah Rai of Bali, Juanda of Surabaya, Sultan Hasanuddin of Makassar, Sepinggan of Balikpapan, Frans Kaisiepo of Biak, Sam Ratulangi of Manado, Adisutjipto of Yogyakarta, Adi Soemarmo of Surakarta, Syamsudin Noor of Banjarmasin, Pattimura of Ambon, Ahmad Yani of Semarang, Selaparang of Mataram and El Tari of Kupang. In addition, Angkasa Pura I also manages two Cargo Warehouses at Hasanuddin Airport of Makassar and Sepinggan Airport of Balikpapan and one Air Traffic Control Center in Makassar.
Ujung Pandang FIR (AP I)
Jakarta FIR (AP II )
Adi Soemarmo - Surakarta
Syamsudin Noor - Banjarmasin
Pattimura - Ambon
Ahmad Yani - Semarang
Sepinggan - Balikpapan Terminal Kargo Sepinggan - Balikpapan
El Tari - KupangSelaparang - Mataram
Manado
Banjarmasin
Makassar
Ambon
Biak
SemarangSurabaya
Mataram
Kupang
Bali
Balikpapan
SurakartaYogyakarta
16 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
SEKILAS PERUSAHAANAngkasapura I at a Glance
SEJARAH SINGKAT
Sejarah PT Angkasa Pura 1 (Persero) sebagai pelopor
pengusahaan kebandarudaraan secara komersial di Indonesia
bermula dari Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran
yang dibentuk pada tanggal 20 Pebruari 1962 dengan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 tahun 1962. Tugas
pokoknya adalah pengelolaan dan pengusahaan bandar udara
Kemayoran Jakarta yang saat itu merupakan satu-satunya
bandar udara internasional yang melayani penerbangan dari
dan ke luar negeri selain penerbangan domestik.
Dalam perkembangannya, untuk lebih memperluas cakupan
kerja mengelola bandar udara lain di wilayah Indonesia,
berdasarkan PP Nomor 21 tahun 1965 PN Angkasa Pura
Kemayoran berubah nama menjadi Perusahaan Negara
(PN) Angkasa Pura sejak tanggal 17 Mei 1965. Selanjutnya,
berdasarkan PP Nomor 37 tahun 1974, status badan hukum
Perusahaan diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum).
Dengan ditutupnya bandar udara internasional Kemayoran
sejak tanggal 1 Oktober 1985, seluruh kegiatan operasi
Perusahaan dialihkan ke bandar udara Soekarno-Hatta.
Untuk mengatur pembagian wilayah pengelolaan bandar
udara, berdasarkan PP Nomor 25 tahun 1987, sejak tanggal
19 Mei 1987 Perum Angkasa Pura berubah nama menjadi
Perum Angkasa Pura I bersamaan dengan dibentuknya Perum
Angkasa Pura II yang khusus bertugas mengelola bandar udara
Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma.
Selanjutnya, berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1992, bentuk
Perusahaan Umum (Perum) diubah menjadi Perseroan Terbatas
(PT) yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik
Indonesia sehingga namanya menjadi PT Angkasa Pura I
(Persero) dengan Akta Notaris Muhani Salim, SH tanggal 3
Januari 1993 dan telah memperoleh persetujuan Menteri
Kehakiman dengan keputusan Nomor C2-470.HT.01.01 Tahun
1993 tanggal 24 April 1993 serta diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 52 tanggal 29 Juni 1993
dengan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor
2914/1993.
HISTORY OF THE COMPANY
The history of PT Angkasa Pura I (Persero) as the pioneer of
commercial airports in Indonesia started from Perusahaan
Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran established on 20
February 1962 based on Government Regulation No. 33/1962.
Its main tasks were managing and developing Jakarta
Kemayoran airport which was at that time the only international
airport serving the departure and arrival of foreign flights, in
addition to providing domestic flights.
In its development, for the purpose of broadening the scope of
managing other airports in Indonesia, based on Government
Regulation No. 21/1965 PN Angkasa Pura Kemayoran
changed its name into Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura
commencing 17 May 1965. Later, based on Government
Regulation No. 37/1974, the legal status of the Company was
changed into Perusahaan Umum (Perum).
Subsequent to the closing of Kemayoran international airport
on 1 October 1995, all of the Company’s operating activities
were transferred to Soekarno-Hatta airport.
To manage the distribution of airport management regions,
based on Government Regulation No. 25/1987, starting 19
May 1987 the name of Perum Angkasa Pura was changed to
Perum Angkasa Pura I in conjuction with the establishment of
Perum Angkasa Pura II which is particularly assigned to manage
Soekarno-Hatta and Halim Perdanakusuma airports.
Later, based on Government Regulation No. 5 of the year 1992
concerning the change in the legal status of the Company,
Perusahaan Umum (Perum) was changed into Perusahaan
Terbatas (PT) whose shares are wholly owned by the Republic
of Indonesia and the Company’s name was changed into
PT Angkasa Pura I (Persero) by the notary Muhani Salim SH,
dated 3 January 1993 and authorized by the Minister of
Justice by Decree No. C2-470.HT.01.01 dated 24 April 1993.
Publication thereof was made in the State Gazette No. 52 dated
29 June 1993 and the supplement thereto No. 2914/1993.
17ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir adalah
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
tanggal 14 Januari 1998 dan telah diaktakan oleh Notaris Imas
Fatimah, SH Nomor 30 tanggal 18 September 1998. Perubahan
Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-25829.
HT.01.04 Tahun 1998 tanggal 19 November 1998 dan
dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor
50 tanggal 22 Juni 1999 dengan Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 3740/1999.
The latest amendment of the Company’s Articles of Association
was made with the adoption of the resolution of the General
Meeting of Shareholders, dated 14 January 1998 notarized
under Deed No. 30 dated September 18, 1998 of Notary Imas
Fatimah, SH. Authorization was granted by the Minister of
Justice of the Republic of Indonesia by Decree No. C2-25829.
HT.01.04 dated 19 November 1998 and published in the State
Gazette of the Republic of Indonesia No. 50 dated 22 June
1999 and the supplement thereto No. 3740/1999.
18 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
VISIVision
MISIMission
STRATEGIStrategy
Menjadi perusahaan pengelola Bandar Udara Kelas Dunia
yang memberikan manfaat dan nilai tambah kepada
stakeholders.
Becoming a world-class airport management company that
provides benefit and added values for the stakeholders.
• Menyediakanpengusahaanjasakebandarudaraanmelalui
kenyamanan
• Memberikanpengalamansuasanakebandarudaraanyang
berkesan bagi pengguna jasa
• Meningkatkannilaiperusahaandankesejahteraanpegawai
• Mendukungpeningkatanperekonomianuntuk
kesejahteraan masyarakat.
Dalam upaya untuk mengarahkan perjalanan Perusahaan
untuk mencapai visi dan misi, Angkasa Pura I fokus kepada
beberapa strategi bisnis yang dilaksanakan untuk peningkatan
pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan.
• Undertakingandprovidingairportservicesthroughthe
services that fulfill the convenient requirements
• Providingimpressiveairportexperiencesforservicesusers
• Increasingthecompanyvaluesandemployeewelfare
• Supportingtheeconomicgrowthforpeople’swelfare.
To direct the Company’s journey in achieving its vision and
mission, Angkasa Pura I focuses on several business strategies
to increase revenues and improve quality of service.
19ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Peningkatan Pendapatan
Peningkatan pendapatan diupayakan tidak hanya pada
besaran kuantitatif pendapatan saja, tetapi lebih difokuskan
pada komposisi pendapatan, yaitu pendapatan yang berasal
dari sumber-sumber yang dapat diandalkan untuk menjamin
keberlangsungan Perusahaan dalam jangka panjang. Dalam
meningkatkan pendapatan, ada 3 (tiga) strategi yang akan
dijalankan oleh Perusahaan, yaitu:
1. Optimalisasi pendapatan dari usaha yang selama ini telah
dilaksanakan.
2. Pengembangan bisnis baru.
3. Peningkatan kapasitas bandara.
Peningkatkan Kualitas Pelayanan
Sebagai sebuah perusahaan jasa bandara, peningkatan
kualitas pelayanan menjadi hal yang akan terus diupayakan
oleh Perusahaan dengan mengacu kepada tolok ukur kinerja
pelayanan yang digunakan oleh seluruh pemain pada industri
bandara, yaitu Customer Satisfaction Index (CSI). Melalui
berbagai upaya perbaikan pelayanan, sasaran yang ingin
dicapai oleh Perusahaan pada tahun 2013 adalah level 4,0
(skala Likert 1-6). Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan
dapat dicapai melalui 4 (empat) strategi, yaitu:
1. Transformasi seluruh komponen manajemen dan pekerja
menjadi service-focussed people.
2. Peningkatan kapasitas bandara.
3. Peningkatan fasilitas bandara.
4. Pengembangan dan implementasi standar layanan dan
sistem monitoring kualitas layanan.
Increasing Revenue
The increase of revenue is sought not only on the quantitative
magnitude, but also on the composition of income, i.e.
income from reliable sources to ensure the sustainability of
the Company in the long run. There are 3 (three) strategies
executed by the Company to increase the income namely:
1. Optimizing the revenue from existing businesses.
2. New business development.
3. Increasing airport capacity.
Improving Quality of Services
As an airport service company, the Company seeks to always
improve its quality of services by benchmarking to the parameter
of performance used by all players in the airport industry,
namely the Customer Satisfaction Index (CSI). By conducting
improvement to its services, the Company seeks to achieve the
level of 4.0 (Likert scale of 1-6) in 2013. Improvement on quality
of services is expected to be achieved using the following four
(4) strategies:
1. Transforming all components of management and
employees to become service-focussed people.
2. Increasing airport capacity.
3. Improving airport facilities.
4. Developing and implementing service standards and service
quality monitoring systems.
20 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
JEJAK LANGKAHMilestones
2006
2007
1. 15 November 2006: Peresmian Terminal Baru Bandara Internasional Juanda-Surabaya oleh Presiden Republik Indonesia.
1. 15 November 2006: Official inauguration of New Terminal at Juanda International Airport, Surabaya, by the President of the Republic of Indonesia.
1. 28 Maret 2007: Bandara Ngurah Rai - Bali,
mendapat pengakuan dari TSA sebagai bandar udara internasional yang memenuhi standar keamanan Amerika Serikat.
2. Program Konsultasi Publik dan Perbaikan Pelayanan Jasa Bandar Udara dilakukan oleh Angkasa Pura I dalam rangka meningkatkan kualitas layanan terhadap pengguna jasa bandara dengan melakukan kegiatan Pemantauan Kondisi Bandara, Penyelenggaraan Bulan Pengaduan Pengguna Jasa dan Dialog Publik dengan pengguna jasa, bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Kegiatan dimaksud dilaksanakan di Bandara Juanda - Surabaya pada tanggal 15 Mei 2007, Bandara Ngurah Rai-Bali pada tanggal 22 Mei 2007 dan Bandara Sam Ratulangi - Manado pada tanggal 25 Mei 2007.
3. Air Traffic Management Open House, yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2007 di Bandar Udara
1. 28 March 2007: Ngurah Rai Airport, Bali,
was certified by TSA as an international airport conforming to US safety standards.
2. A Public Consultation and Airport Service Improvement Program was conducted by Angkasa Pura I in order to improve service quality to airport service users, through activities in Airport Condition Monitoring, Service User Complaint Month, and Public Dialogue, in cooperation with Indonesia Consumer Protection Agency (YLKI), which took place at Juanda Airport, Surabaya, on 15 May 2007, Ngurah Rai Airport, Bali, on 22 May 2007, and Sam Ratulangi Airport, Manado, on 25 may 2007.
3. Air Traffic Management Open House was held on 13 November 2007 at
21ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
2007Juanda Surabaya dengan tujuan untuk lebih menjalin kedekatan dengan pengguna jasa (Perusahaan penerbangan). Pada kesempatan tersebut Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyampaikan “Safety Road Map“ penerbangan Indonesia.
4. 23 November 2007: Pencabutan Travel Warning dari Transportation Security Adminstration (TSA), lembaga pengamanan transportasi dari Amerika Serikat.
5. World Climate Change Conference, Bandara Ngurah Rai sebagai pintu gerbang Pulau Bali turut berpartisipasi mendukung pelaksanaan Konferensi Pemanasan Global (Climate Change Conference) melalui peningkatan keselamatan penerbangan dan keamanan bandara sesuai dengan standar Internasional (TSA) yang berlangsung pada tanggal 3 -14 Desember 2007 dan dihadiri lebih dari 10.000 peserta dari 144 negara.
20081. 26 Agustus 2008:
Peresmian Under Pass Bandara Adisutjipto – Yogyakarta.
2. 26 September 2008: Peresmian Bandara Baru Internasional Sultan Hasanuddin – Makassar
1. 26 August 2008: Inauguration of Under Pass at Adisucipto Airport, Yogyakarta.
2. 26 September 2008: Official inauguration of the new Sultan Hasanuddin International Airport, Makassar,
Juanda Airport, Surabaya, to improve relationship with airport service users (airlines). On the occasion, a ‘Safety Road Map’ for Indonesian aviation industry was presented by the Directorate General of Air Transportation.
4. 23 November 2007: The prevailing Travel Warning was lifted by the Transportation Security Administration (TSA), the agency for transportation security in the United States.
5. World Climate Change Conference. Ngurah Rai Airport as the gateway to Bali Island supported the occasion of the World Climate Change Conference, held on 3 - 14 December 2007 and attended by more than 10,000 participants from 144 countries, by improving flight safety and airport security services in line with international (TSA) standards.
20101. 23 Juli: Pelantikan Komisaris
Utama dan Direksi baru PT Angkasa Pura I (Persero) di Kementerian BUMN.
2. 15 Oktober: Penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama tahun 2010 – 2012 antara PT. Angkasa Pura I (Persero) dengan Asosiasi Karyawan Angkasa Pura I dan Serikat Pekerja Angkasa Pura I.
1. 23 July: Sworn-in ceremony
of new President Commissioner and new Board of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) at the Ministry of SOE.
2. 15 October: Signing of the Collective
labour Agreement for 2010 - 2012 between PT Angkasa Pura I (Persero) with Asosiasi Karyawan Angkasa Pura I and Serikat Pekerja Angkasa Pura I.
20091. 7 Maret 2009: Peresmian Terminal
Baru Bandar Udara Adisumarmo – Solo
2. 2 Juni 2009: Peresmian Pengoperasian Radar di Bandara Sultan Hasanuddin – Makassar
3. 3 Juni 2009: Peresmian Patung I Gusti Ngurah Rai & Ground Breaking, di Bandara Ngurah Rai – Bali
4. 5 Juni 2009: RUPS laporan pertanggungjawaban laporan manajemen Angkasa Pura I tahun 2008
1. 7 March 2009: Inauguration of New Terminal at Adisumarmo Airport, Solo.
2. 2 June 2009: Service inauguration of radar facilities at Sultan Hasanuddin Airport, Makassar.
3. 3 June 2009: Ground breaking and
inauguration ceremony of the statue of I Gusti Ngurah Rai at Ngurah Rai Airport, Bali.
4. 5 June 2009: General Meeting of Shareholders regarding Angkasa Pura I management report accountability for 2008.
oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia.
by Susilo Bambang Yudhoyono, the President of the Republic of Indonesia.
22 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
PENGHARGAAN & SERTIFIKASIAwards & Certifications
10 Bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura I mendapat
Penghargaan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian
Perhubungan Tahun 2010, yaitu Bandara Internasional
Juanda - Surabaya, Bandara Internasional Sam Ratulangi
- Manado, Bandara Internasional Adi Sumarmo - Solo,
Bandara Internasional Sepinggan - Balikpapan, Bandara
Internasional Selaparang - Mataram, Bandara Internasional
Ngurah Rai - Bali, Bandara Internasional Ahmad Yani -
Semarang, Bandara Adisutjipto - Yogyakarta, Bandara
Sultan Hasanuddin - Makassar dan Bandara Syamsuddin
Noor - Banjarmasin.
10 airports under the management of Angkasa Pura I
received the 2010 Public Service Award in Transportation
Ministry, namely the Juanda International Airport, -
Surabaya, Sam Ratulangi International Airport - Manado,
Adi Sumarmo International Airport - Solo, Sepinggan
International Airport - Balikpapan, Selaparang International
Airport - Mataram, Ngurah Rai International Airport - Bali,
Ahmad Yani International Airport - Semarang, Adisutjipto
Airport - Yogyakarta, Sultan Hasanuddin Airport - Makassar
and Syamsuddin Noor Airport - Banjarmasin.
13 Bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura I mendapat
Sertifikat Bandara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan.
13 airports under the management of Angkasa Pura I received
Airport Certification issued by the Directorate General of
Air Transportation, the Ministry of Transportation.
November 23
Penghargaan Bandara Award:
a. Kategori Bandara Baru dan Padat
Peringkat I : Bandara Juanda - Surabaya
Peringkat II : Bandara Sultan Hasanuddin -
Makassar
b. Kategori Bandara Lama dan Padat
Peringkat I : Bandara Adisutjipto - Yogyakarta
Peringkat II : Bandara Ngurah Rai - Denpasar
Peringkat III : Bandara Sepinggan - Balikpapan
c. Kategori Bandara Lama dan Tidak Padat
Peringkat II : Bandara Selaparang - Mataram
Bandara Award:
a. Category - New and Busy Airport
Rank I : Juanda Airport - Surabaya
Rank II : Sultan Hasanuddin Airport -
Makassar
b. Category - Old and Busy Airport
Rank I : Adisutjipto Airport - Yogyakarta
Rank II : Ngurah Rai Airport - Denpasar
Rank III : Sepinggan Airport - Balikpapan
c. Category - Old and Not- Busy Airport
Rank II : Selaparang Airport - Mataram
December 22
December 16
23ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
24 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
IKHTISAR KEUANGANFinancial Highlights
Neraca Komparatif 5 Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)
5 Year Comparative Balance Sheets(in Million Rupiah)
URAIAN 2010 2009 2008 2007 2006 DESCRIPTION
ASET ASSETS
Aset Lancar 2.971.234 2.548.762 2.467.055 1.822.660 1.524.163 Current Asset
Piutang Jangka Panjang 86.846 91.465 0 0 0 Long Term Receivables
Investasi Jangka Panjang 346.322 358.712 395.568 519.371 578.728 Long Term Investments
Aset Tetap 4.856.408 4.848.831 4.772.322 4.455.419 2.565.445 Fixed Assets
Aset Lain-lain 936.577 774.568 522.658 678.737 255.866 Other Assets
TOTAL ASET 9.197.386 8.622.338 8.157.603 7.476.187 4.924.201 TOTAL ASSETS
KEWAJIBAN DAN EKUITAS LIABILITY AND SHAREHOLDERS’
EQUITY
Kewajiban Jangka Pendek 582.661 501.612 454.255 350.795 290.598 Short Term Liabilities
Kewajiban Pajak Tangguhan 183.034 184.160 156.442 125.033 84.991 Deferred Tax Liabilities
Kewajiban Jangka Panjang 13.113 11.218 14.201 18.252 12.748 Long Term Liabilities
Bantuan Pemerintah Yang Belum
Ditentukan Statusnya*
0 0 0 1.998.366 BPYDS - Government Aid Pending
Determination in Status *)
Ekuitas 8.418.579 7.925.348 7.532.705 6.982.107 2.537.498 Shareholders’ Equity
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 9.197.386 8.622.338 8.157.603 7.476.187 4.924.201 TOTAL LIABILITIES AND
SHAREHOLDERS’ EQUITY
*): Saldo BPYBDS dimasukkan ke dalam kelompok Ekuitas sesuai dengan surat Dirjen Perbendaharaan Depkeu RI No.:PER.10/PB/2007 tanggal 7 Maret 2007.
*): The balance for BPYBDS is included in Shareholders’ Equity in accordance with letter of Directorate General of Treasury, Ministry of Finance No.:PER.10/PB/2007 dated 7 March 2007.
24 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
25ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Laporan Laba Rugi Komparatif 5 Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)
5 Year Comparative Income Statements (in Million Rupiah)
URAIAN 2010 2009 2008 2007 2006 DESCRIPTION
PENDAPATAN REVENUE
Aeronautika 1.698.373 1.535.284 1.415.236 1.178.324 1.020.755 Aeronautic
Non Aeronautika 535.761 519.970 446.170 371.073 289.822 Non Aeronautic
Total Pendapatan 2.234.133 2.055.253 1.861.407 1.549.397 1.310.577 Total Revenue
BEBAN OPERASIONAL OPERATING EXPENSES
Beban Pegawai 486.426 498.868 467.738 386.556 334.881 Employee
Beban Pemeliharaan 137.919 110.207 98.570 91.367 76.225 Maintenance
Beban Persediaan 30.204 24.962 28.533 24.869 25.065 Supplies Expenses
Beban Utility 179.345 164.095 143.116 131.871 107.879 Utilities
Beban Umum 455.075 396.991 363.865 312.093 295.709 General
Beban Penyusutan Aset Tetap 373.270 345.924 319.950 315.593 19.618 Depreciation
Beban Penyisihan Piutang 32.992 12.881 27.636 35.017 206.156 Bad Debt
Beban Amortisasi 1.848 8.835 11.150 8.389 6.993 Amortization
Total Beban Operasional 1.697.079 1.562.762 1.460.558 1.305.756 1.072.526 Total Operating Expenses
Laba Operasional 537.054 492.490 400.848 243.640 238.051 Operating Income
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN OTHER INCOME (EXPENSES)
Pendapatan Lain-lain 239.702 405.306 436.762 229.794 239.457 Other Income
Beban Lain-lain (217.053) (233.725) (175.279) (84.664) (145.458) Other Expenses
Pendapatan (Beban) Lain-lain 22.648 171.581 261.483 145.130 93.999 Other Income (Expenses)
Laba Sebelum Pajak 559.703 664.072 662.332 388.771 332.050 Profit Before Tax
Pajak Penghasilan Income Tax
Taksiran Pajak Kini 117.115 97.150 102.267 21.766 34.995 Current
Pajak Tangguhan (1.127) 27.718 31.409 40.042 11.317 Defferred
PPh Badan Tahun Berjalan 115.989 124.867 133.677 61.808 46.312 Total Income tax
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 443.714 539.204 528.655 326.962 285.738 NET PROFIT
25ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
26 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
ARUS KASTahun 2006 - 2010 (Audited)(Dalam Jutaan Rupiah)
CASH FLOWS for 2006 - 2010 (Audited)
(in Million Rupiah)
URAIAN 2010 2009 2008 2007 2006 DESCRIPTION
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi
843.810.608 616.330.292 679.297.301 467.931.129 279.641.743 Cash Flows from (for):
Operating Activities
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Investasi
(216.664.300) (376.553.040) (32.420.454) (175.343.533) (77.943.728) Cash Flows from (for):Investment Activities
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan
(185.465.066) (182.267.615) (87.411.099) (83.545.301) (62.724.027) Cash Flows from (for):
Funding Activities
Kenaikan Bersih Kas & Setara Kas 441.681.242 57.509.637 559.465.748 209.042.295 138.973.988 Net Increase in Cash and Cash Equivalent
Kas & Setara Kas pada awal periode
1.820.550.986 1.763.041.349 1.203.575.601 994.533.306 855.559.318 Cash and Cash Equivalent
at Begining of Year
Kas & Setara Kas pada akhir periode
2.262.232.228 1.820.550.986 1.763.041.349 1.203.575.601 994.533.306 Cash and Cash Equivalent
at the end of Year
IKHTISAR KEUANGANFinancial Highlights
26 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
27ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
NERACATahun 2006 - 2010 (Audited)(Dalam Jutaan Rupiah)
BALANCE SHEETS for 2006 - 2010 (Audited)
(in Million Rupiah)
KETERANGAN 2010 2009 2008 2007 2006 DESCRIPTION
ASET ASSETS
ASET LANCAR CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas 94.343.228 259.650.986 167.141.349 170.278.601 213.421.306 Cash and Cash Equivalents
Deposito Berjangka 2.167.889.000 1.560.900.000 1.595.900.000 1.033.297.000 781.112.000 Time Deposits
Investasi pada Efek 53.202.774 25.109.987 59.210.238 71.250.397 105.987.957 Investment in Securities
Piutang Usaha 296.328.473 295.749.220 359.853.984 271.885.833 195.320.156 Accounts Receivable
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (74.156.263) (44.906.374) (108.610.517) (74.237.985) (40.041.504) Allowance Impairmant losses
Piutang Pegawai 299.163 416.902 311.258 561.966 731.406 Employee Receivables
Piutang Lain-lain 10.127.828 20.826.943 18.288.292 14.297.378 26.962.787 Other Receivables
Persediaan 8.105.711 9.430.852 7.578.349 6.985.662 6.494.201 Inventories
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka 43.257.161 36.742.683 931.470 1.458.618 3.236.867 Prepaid Expenses
Pendapatan yang Masih Harus Diterima 119.857.081 108.168.898 115.551.117 103.679.507 91.003.474 Accrued Income
Pajak Dibayar Dimuka 251.980.232 276.671.842 250.899.245 223.202.491 139.934.026 Prepaid Taxes
Jumlah Aset Lancar 2.971.234.388 2.548.761.939 2.467.054.785 1.822.659.468 1.524.162.676 Total Current Assets
PIUTANG JANGKA PANJANG 86.845.648 91.465.098 - - - NON CURRENT RECEIVABLES
INVESTASI JANGKA PANJANG 346.321.580 358.712.465 395.568.083 519.370.923 578.727.720 LONG TERM INVESTMENTS
ASET TETAP FIXED ASSETS
Harga Perolehan 7.636.013.623 7.223.773.158 6.768.272.735 6.136.015.724 3.980.658.924 Value at Purchase
Akumulasi Penyusutan (2.779.605.827) (2.374.942.357) (1.995.950.655) (1.680.596.676) (1.415.214.226) Accumulated Depreciation
Nilai Buku Aset Tetap 4.856.407.796 4.848.830.801 4.772.322.080 4.455.419.048 2.565.444.698 Book Value Fixed Assets
ASET LAIN-LAIN OTHER ASSETS
Aset Dalam Penyelesaian 842.912.922 678.231.344 353.701.636 542.248.368 219.228.926 Assets in Construction
Beban Ditangguhkan 3.195.212 5.940.576 75.891.556 32.864.305 34.676.862 Deferred Charges
Aset Tidak Produktif 166.862.354 171.947.835 159.710.950 169.369.243 28.279.631 Non Productive Assets
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Produktif
(76.393.751) (81.551.599) (66.646.113) (65.744.655) (26.319.356)Accumulated Depreciation Non
Productive Assets
Jumlah Aset Lain-lain 936.576.737 774.568.156 522.658.029 678.737.261 255.866.063 Total Other Assets
JUMLAH ASET 9.197.386.149 8.622.338.459 8.157.602.977 7.476.186.700 4.924.201.157 TOTAL ASSETS
KEWAJIBAN DAN EKUITAS LIABILITY AND EQUITY
KEWAJIBAN LIABILITIES
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES
Beban yang Masih Harus Dibayar 182.500.148 147.233.402 129.217.227 92.900.911 71.638.730 Accrued Expenses
Hutang Pembelian Aset Tetap &Persediaan
187.154.311 155.471.700 118.516.148 99.494.664 65.778.159 Payables - Procurement of Fixed Assets
Pendapatan yang Diterima Dimuka 26.970.601 22.218.820 22.643.029 23.584.867 8.025.654 Unearned Revenue
Kewajiban Manfaat Pasca Kerja 5.924.726 4.509.118 3.524.956 7.309.897 155.037 Post Retirement Benefit Obligations
Hutang pajak 43.566.740 35.787.063 43.558.220 29.466.974 14.069.721 Taxes Payable
Hutang Lancar Lain-lain 136.544.353 136.391.916 136.795.113 98.037.404 130.931.157 Other Current Liabilities
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 582.660.879 501.612.019 454.254.693 350.794.717 290.598.458 Total Current Liabilities
27ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
28 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
NERACATahun 2006 - 2010 (Audited)(Dalam Jutaan Rupiah)
BALANCE SHEETS for 2006 - 2010 (Audited)
(in Million Rupiah)
KETERANGAN 2010 2009 2008 2007 2006 DESCRIPTION
KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN 183.033.544 184.160.279 156.442.462 125.033.367 84.990.831 DEFERRED TAX LIABILITIES
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG LONG TERM LIABILITIES
Hutang Jaminan 12.861.462 10.612.519 8.959.979 7.213.474 8.000.594 Waranty Payable
Hutang Jangka Panjang Lain-lain 251.701 605.759 5.241.300 11.038.659 4.747.646 Other Long Term Liabilities
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 13.113.163 11.218.278 14.201.279 18.252.133 12.748.240 Total Long Term Liabilities
EKUITAS EQUITY
Modal saham 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 925.000.000 Share Capital
Bantuan Pemerintah Yang BelumDitentukan Statusnya (BPYBDS)
4.538.814.878 4.308.829.762 4.308.829.762 4.202.049.924 1.998.365.629 Undefined-Status Government Subsidy
Penyertaan Modal Pemerintah - - - - 264.109.539 BPYDS - Government Aid Pending
Determination in Status
Laba yang Belum Direalisasi atas Efek 3.441.338 580.499 1.115.646 941.816 2.360.057 Unrealized Gain on Securities
Saldo Laba Retained earnings
Telah Ditentukan Penggunaannya 1.632.608.227 1.276.733.519 894.104.119 652.152.242 959.197.872 Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya 443.714.120 539.204.103 528.655.016 326.962.501 384.034.195 Un-Appropriated
Jumlah Ekuitas 8.418.578.563 7.925.347.883 7.532.704.543 6.982.106.483 4.535.863.628 Total Equity
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 9.197.386.149 8.622.338.459 8.157.602.977 7.476.186.700 4.924.201.157 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
28
IKHTISAR KEUANGANFinancial Highlights
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
29ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
LAPORAN LABA/(RUGI)Tahun 2006 - 2010 (Audited)(Dalam Jutaan Rupiah)
INCOME STATEMENTSfor the year 2006 - 2010 (Audited)
(in Million Rupiah)
NO URAIAN 2010 2009 2008 2007 2006 DESCRIPTION
A PENDAPATAN AERO AIR TRAFFIC SERVICES (ATS)
AIR TRAFFIC SERVICES (ATS) AERO REVENUE
1. PJP 1. PJP
- Domestik 32.934.337 28.186.065 30.510.926 24.807.523 20.158.464 - Domestic
- Internasional 79.572.774 96.718.498 89.433.371 69.899.582 69.044.836 - International
- Overflying 301.503.960 323.226.823 341.624.163 301.204.409 305.412.763 - Overflying
Jumlah Pendapatan Aero ATS 414.011.071 448.131.386 461.568.460 395.911.514 394.616.063 Total ATS Aero Revenue
B PENDAPATAN AERO NON ATS AERO REVENUE NON AIR TRAFFIC SERVICES
1. PJP4U 1. PJP4U
- Domestik 87.174.440 73.846.950 69.414.949 66.680.245 39.373.859 - Domestic
- Internasional 145.721.576 149.398.240 135.353.919 108.808.862 104.317.121 - International
Jumlah 1 232.896.016 223.245.190 204.768.868 175.489.107 143.690.980 Total 1
2. PJP2U 2. PJP2U
- Domestik 475.425.455 386.784.322 333.150.832 318.676.951 279.906.567 - Domestic
- Internasional 481.562.861 427.479.140 376.111.835 256.090.120 181.152.020 - International
Jumlah 2 956.988.316 814.263.462 709.262.667 574.767.071 461.058.587 Total 2
3. AVIOBRIDGE 3. AVIOBRIDGE
- Domestik 15.960.532 15.547.939 11.025.870 8.928.444 2.123.803 - Domestic
- Internasional 30.641.855 34.095.669 28.610.454 23.227.769 19.266.364 - International
Jumlah 3 46.602.387 49.643.608 39.636.324 32.156.213 21.390.167 Total 3
4. COUNTER 4. COUNTER
- Domestik 30.475.165 26.204.005 19.411.066 16.494.039 7.157.651 - Domestic
- Internasional 17.399.591 17.631.774 14.536.709 11.607.658 8.890.836 - International
Jumlah 4 47.874.756 43.835.779 33.947.775 28.101.697 16.048.487 Total 4
Jumlah Pendapatan Aero Non ATS 1.284.361.475 1.130.988.039 987.615.634 810.514.088 642.188.221 Total Non ATS Aero Revenue
C PENDAPATAN NON AERO 535.760.848 476.133.793 412.222.464 342.972.215 273.773.393 NON AERO REVENUE
JUMLAH PENDAPATAN OPERASI 2.234.133.394 2.055.253.218 1.861.406.558 1.549.397.817 1.310.577.677 TOTAL OPERATING REVENUE
D BEBAN OPERASI OPERATING EXPENSES
1. PEGAWAI 486.425.795 498.868.346 467.737.916 386.556.485 334.880.558 1. EMPLOYEE
2. PEMELIHARAAN 137.918.960 110.206.723 98.569.980 91.367.167 76.225.281 2. MAINTENANCE EXPENSE
3. SUPLAI & PERLENGKAPAN 30.203.794 24.961.885 28.532.943 24.869.003 25.064.984 3. SUPPLIES AND EQUIPMENT
4. UTILITAS 179.344.860 164.095.065 143.115.706 131.871.282 107.878.937 4. UTILITIES
5. UMUM 455.074.773 396.990.997 363.864.580 312.093.290 295.709.127 5. GENERAL EXPENSES
6. PENYUSUTAN ASET TETAP 373.270.407 345.923.708 319.950.231 315.592.690 206.156.383 6. DEPRECIATION OF FIXED ASSETS
7. PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 32.992.421 12.881.082 27.636.200 35.017.354 19.618.410 7. PROVISION FOR BAD DEBTS
8. AMORTISASI 1.847.876 8.834.584 11.150.355 8.389.627 6.992.811 8. AMORTIzATION
JUMLAH BIAYA OPERASI 1.697.078.886 1.562.762.390 1.460.557.911 1.305.756.898 1.072.526.491 TOTAL OPERATING EXPENSES
LABA/(RUGI) OPERASI 537.054.508 492.490.828 400.848.647 243.640.919 238.051.186 OPERATING PROFIT
E PENDAPATAN LAIN-LAIN 239.701.561 405.305.509 436.761.733 229.794.353 239.456.845 OTHER INCOME
F BIAYA LAIN-LAIN 217.053.370 233.724.745 175.278.782 84.664.201 145.457.544 OTHER EXPENSES
LABA/(RUGI) NON OPERASI 22.648.191 171.580.764 261.482.951 145.130.152 93.999.301 TOTAL NON OPERATING INCOME (LOSS)
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK 559.702.699 664.071.592 662.331.598 388.771.071 332.050.487 PROFIT BEFORE TAX
BIAYA PAJAK 115.988.579 124.867.489 133.676.582 61.808.569 46.312.274 TAX EXPENSES
LABA/(RUGI) SETELAH PAJAK 443.714.120 539.204.103 528.655.016 326.962.502 285.738.213 NET PROFIT
29ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
30 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
PERISTIWA PENTINGEvent Highlights
12 – 14 May
APORSENI I di Surabaya.
APORSENI I in Surabaya.
29 June
Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) di Hotel Borobudur.
General Meeting of
Shareholders (GMS) at Hotel
Borobudur.
20 February
Hari Ulang Tahun PT Angkasa
Pura I ke-46.
46th Anniversary of PT Angkasa
Pura I.
20 August
Pakta Normalisasi Hubungan
Industrial antara Manajemen
dengan Asosiasi Karyawan
Angkasa Pura I dan Serikat
Pekerja.
Industrial Relationship
Normalization Agreement
between Management and
Asosiasi Karyawan Angkasa
Pura I and Serikat Pekerja
Angkasa Pura I.
20 September
Halal Bil Halal dalam rangka
Idul Fitri 1431 H.
Open House event held in
commemoration of Idul Fitri
1431 H.23 February
Penandatanganan MoU tentang
Sinergi BUMN antara
PT Angkasa Pura I dengan
PT Telkom.
Signing of MoU on SOE Synergy
between PT Angkasa Pura I and
Telkom.
19 – 23 July
Realisasi RKA semester I
PT Angkasa Pura I di Bandara
Sepinggan – Balikpapan.
Realization of Budget and
Workplan Semester I of
PT Angkasa Pura I at Sepinggan
Airport, Balikpapan.
23 July
Pelantikan Komisaris Utama
dan Direksi baru PT Angkasa
Pura I (Persero) di Kementerian
BUMN.
Swearing-in ceremony of new
President Commissioner and
new Board of Directors of
PT Angkasa Pura I (Persero) at
the Minitry of SOE.
20 January
Penandatanganan MoU
mengenai Zero Toleransi
Narkoba antara Kapolri dengan
AP I, AP II, BNN, Dephub,
Imigrasi dan Bea Cukai.
Signing of MoU on Zero
Tolerance for Drugs between
Kapolri and AP I, AP II, BNN,
Ministry of Transportation, and
Customs and Excise Office.
9 February
Penandatanganan MoU antara
BPKP dengan PT Angkasa Pura I
tentang Penerapan Kerja Sama
Tata Kelola Perusahaan yang
baik di PT Angkasa Pura I.
Signing of MoU between
BPKP and Angkasa Pura
I on Cooperation for
Implementation of Good
Corporate Governance at
Angkasa Pura I.
31ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
16 December
Penyerahan Sertifikat Bandara
oleh Dirjen Perhubungan Udara.
Presentation of Airport
Certificate by the Director
General for Air Transportation.
22 December
• PenyerahanBandaraAward
• PenandatangananMoU
antara PT Angkasa Pura
I dengan TNI AL tentang
Pemanfaatan dan
Penggunaan Tanah dan
Fasilitas milik TNI AL di
sebelah selatan Landasan
Pacu Bandara Internasional
Juanda – Surabaya.
• PresentationofBandara
Award
• SigningofMoUbetween
PT Angkasa Pura I and TNI
AL concerning Utilization of
Lands and Facilities of TNI AL
located south of the runway
at Juanda International
Airport, Surabaya.
30 December
Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) di Kementerian BUMN.
General Meeting of
Shareholders (GMS) at the
offices of Ministry of SOE.
15 October
Penandatanganan Perjanjian
Kerja Bersama tahun 2010 –
2012 antara PT Angkasa Pura
I (Persero) dengan Asosiasi
Karyawan Angkasa Pura I dan
Serikat Pekerja Angkasa Pura I.
Signing of Collective Labour
Agreement 2010 - 2012
between PT Angkasa Pura
I (Persero) with Asosiasi
Karyawan Angkasa Pura I and
Serikat Pekerja Angkasa Pura I.
23 November
Penyerahan Penghargaan
Pelayanan Publik di Lingkungan
Kementerian Perhubungan
Tahun 2010.
Presentation of the Public
Service Award 2010 within the
Transportation Ministry.
18 November
Penandatanganan MoU antara
PT Angkasa Pura I dengan
Garuda, Wika, Jasa Marga,
Pelindo III dan Pengembangan
Pariwisata Bali tentang Rencana
Kerja Sama Pembangunan Jalan
Tol Denpasar Selatan – Bandara
Ngurah Rai – Nusa Dua.
Signing of MoU between
Angkasa Pura I and Garuda,
Wika, Jasa Marga, Pelindo III
and Bali Tourist Development
on Cooperation for the
Construction of South Denpasar
- Ngurah Rai Airport - Nusa Dua
Toll Road.
15 December
PGD di Bandara Ngurah Rai –
Bali.
PGD exercise at Ngurah Rai
Airport, Bali.
32 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
TINJAUAN INDUSTRIIndustrial Review
Setelah krisis keuangan global yang melanda dunia menjelang
akhir tahun 2008, tren pertumbuhan ekonomi dunia mulai
merambat naik sepanjang tahun 2009. Meskipun beberapa
negara seperti Amerika Serikat dan Eropa belum menunjukkan
pemulihan ekonomi yang bermakna, beberapa negara seperti
China dan India serta negara-negara kawasan ASEAN telah
memperlihatkan pertumbuhan yang mulai membaik.
Membaiknya pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada
pertumbuhan industri penerbangan. IATA (International Air
Transport Association) pada April 2010 melaporkan bahwa
industri pesawat komersial menunjukkan tren pertumbuhan
permintaan pesawat baru sebesar 4,5% sampai 5% di tahun
2010 yang didorong oleh peningkatan jumlah penumpang
pesawat udara. Ditinjau dari revenue passanger-kilometer
(RPK), pertumbuhan RPK global di tahun 2010 telah
meningkat sebesar 5,8% year-to-date (YTD). Wilayah Timur
After the global financial crisis that turned into turmoil in the
closing months of 2008, the world economic growth trend
began recovering throughout 2009. In spite of slow economic
recoveries in the United States and some European countries,
significant growth emerged in China, India and several ASEAN
countries .
The global economy recovery contributed to the growth of the
aviation industry. In April 2010, IATA (International Air Transport
Association) recorded an increasing demand of 4.5% to 5%
for new commercial aircraft during the year as a direct result of
the increasing number of aircraft passengers. In 2010, global
revenue passenger-kilometers (RPK) increased by 5.8% year-
to-date (YTD). The Middle East region experienced the highest
33ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Tengah mencatat pertumbuhan RPK tertinggi yaitu sebesar
21,7% YTD. Selain itu, efisiensi penggunaan pesawat telah
meningkatkan persentase kursi terisi (passanger load factor/
PLF) hingga 76,7%, walaupun angka ini bervariasi menurut
wilayah geografis.
Tren Industri Pengelolaan Jasa Kebandarudaraan
Peningkatan jumlah penumpang pesawat udara memberi
dampak bagi industri pengelolaan jasa kebandarudaraan.
Tingginya frekuensi kedatangan dan keberangkatan orang-
orang termasuk pengantar dan penjemput di bandar udara
(bandara) memungkinkan terjadinya kegiatan ekonomi.
Pada periode tahun 1950-1970, fungsi bandara hanya
sebagai fasilisator penerbangan yang melayani jasa Air Traffic
Operations dengan menyediakan infrastruktur dan fasilitas
untuk penerbangan. Pada perkembangannya, periode tahun
1970-1990 bandara telah mengembangkan operasinya
menjadi penyedia layanan penuh bagi masyarakat pengguna
jasa penerbangan dengan menyediakan berbagai layanan
publik termasuk restoran dan tempat belanja.
Mulai tahun 1990 model bisnis bandara telah bertransformasi
dengan menerapkan konsep Airport City, yang memberikan
berbagai macam pelayanan yang tidak hanya terbatas untuk
penerbangan namun juga memberikan pelayanan non-
aeronautika. Bandara sudah berkembang menjadi pusat
kegiatan bisnis.
Beberapa bandara terkemuka di dunia seperti Changi, Incheon,
KLIA, Hongkong dan Beijing sedang mengembangkan
bandaranya dengan konsep “Airport City”, yang menyediakan
berbagai fasilitas dan layanan seperti sebuah Central Business
District. Bandara sudah menjadi “National Competitive
Tool” di samping perannya sebagai “Nexus of Intermodal
transportation and economic engine.” Laporan tahunan dan
brosur perusahaan dari bandara-bandara terkemuka sudah
menampilkan kontribusi ekonomi bagi komunitasnya berupa
retribusi, pajak dan lapangan kerja yang tercipta akibat
keberadaan bandara tersebut.
RPK year-to-date (YTD) growth of 21.7%. Furthermore, more
efficient use of aircraft has elevated passenger load factor
(PLF) up to a record of 76.7%, although the resulting increases
varied in different geographic regions.
Airport Service Management Industry Trend
The increasing number of aircraft passengers generated a
positive impact to the airport service management industry. The
induced higher frequency of arrival and departure of travellers
who have also engaged in more drop off’s and pick-ups at the
airports and thus generated more economic activity.
Earlier in 1950-1970, airports served merely as aviation terminals
managed mainly to provide Air Traffic Operations services with
flight infrastructure and facilities. Later in the period of 1970-
1990, airports began extending their operations and were
gradually transforming into one-stop aviation service providers
that offered airway travellers various public facilities including
restaurants and shopping places.
Since 1990, the concept of the Airport City has widely been
applied as an airport business model that transforms airports
to aviation cities providing a wide range of non-aeronautical
services in addition to aviation facilities. Nowadays, airports are
progressing into business centers.
Through the implementation of “Airport City” concept,
Changi, Incheon, KLIA, Hong Kong and Beijing are some of
the world’s leading airports currently being changed into a
type of Central Business District with more public services and
facilities. Airports are now perceived as “National Competitive
Tools” rather than as the “Nexus of Intermodal transportation
and economic engine.” Economic contributions in the forms
of levies, taxes and more job opportunities are increasingly
publicized in the annual reports and corporate brochures of
leading airports as direct positive impacts of the existence of
such transforming airports.
34 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Di Indonesia, pemberlakuan Undang-Undang Penerbangan
Nomor 1 tahun 2009 (UU No. 1/2009) membawa perubahan
yang signifikan dengan adanya pemisahan pelayanan navigasi
penerbangan dari pengelola bandara dan pemisahan yang
tegas antara Operator dan Regulator. PT Angkasa Pura I
(Persero) yang sementara ini masih memberi layanan navigasi
penerbangan (ATS), dan beberapa General Manager Angkasa
Pura I yang masih merangkap fungsi administrator bandara,
akan segera berkonsentrasi pada tugas pokok dan fungsi
sesuai dengan UU No.1/2009 sebagai Badan Usaha Bandar
Udara (BUBU).
Pengaturan mengenai kegiatan usaha di bandar udara diatur di
UU No.1/2009 BAB XI Pasal 232 tentang Kegiatan Pengusahaan
di Bandar udara. Angkasa Pura I sebagai pemegang otoritas
13 bandar udara di wilayah Indonesia Tengah dan Timur
mempunyai kewenangan untuk mengusahakan, menguasai
dan mengatur kawasan bandar udara tersebut untuk dikelola
dan memberikan pelayanan terhadap semua pengguna jasa
di bandar udara tersebut sekaligus menghasilkan pendapatan
non-aeronautika dalam upaya memberikan kontribusi
keuntungan sebesar mungkin bagi pemegang saham.
Di lain pihak, mengacu pada Pasal 233 bahwa kegiatan
pengusahaan Bandara dilaksanakan oleh Badan Usaha Bandar
Udara (BUBU) yang dapat berupa perusahaan swasta atau
perorangan yang memenuhi persyaratan, maka Angkasa Pura 1
harus bersaing di dalam lingkungan bisnis yang sudah berubah.
Angkasa Pura I sebagai pengusaha harus menyesuaikan pola
usaha dan menghindari praktik “business as usual” dan fokus
pada “Airport Customers”.
UU No.1/2009 ini sejalan dengan tren yang sedang berlangsung
pada industri bandara di dunia. Pasal 194 menyebutkan peran
Bandara di Indonesia yang antara lain sebagai simpul dalam
jaringan transportasi (huruf a) dan tempat kegiatan alih
moda transportasi (huruf c). Hal ini mencerminkan perubahan
paradigma dan memberikan peluang pengembangan bandara
dengan konsep airport city seperti yang sedang berlangsung
di dunia saat ini.
Pengembangan airport dengan konsep Airport City menjadi
pilihan model bisnis yang dapat diadopsi dan diterapkan
sesuai dengan visi perusahaan menjadi “Perusahaan pengelola
bandara udara kelas dunia yang memberikan nilai tambah
kepada stakeholder”.
In Indonesia, the implementation of Aviation Law No. 1 of
2009 (Law no. 1/2009) has caused significant changes in the
form of the separation of air navigation services from airport
management as well as the distinct separation of airport
Operators from airport Regulator. Compliant with this newly
passed law, PT Angkasa Pura I (Persero) which is currently
managing Air Traffic Services (ATS) with some of its General
Managers functioning as the airport administrators will soon
concentrate on carrying out its basic and main functions as
Airport Business Entity (BUBU).
Airport business activity regulations are stipulated in Law
No.1/2009 CHAPTER XI Article 232 about Airport Commercial
Activities. As the authorized management of 13 airports in
the regions of Central and Eastern Indonesia, Angkasa Pura I
has the authority to promote, control and manage the airport
areas in order to provide services to airport communities while
generating the most possible non-aeronautical revenues for
shareholders.
On the other hand, with reference to Article 233 stipulating
that future airport concession activities shall be undertaken
by an Airport Business Entity (BUBU) which can be any
qualified private company or individual, PT Angkasa Pura I
must reconsider emerging competition in the revised business
atmosphere. As an entrepreneur, Angkasa Pura I shall redesign
its business conduct to focus more on “Airport Customers”
rather than on sustained practice of “business as usual”.
Law No.1/2009 is in line with the current trend in the global
airport industry. Article 194 has confirmed the roles of Airports
in Indonesia as, among others, a tangent in transportation
networks (point a) and as premises of inter-modal transportation
activities (point c). This reflects a paradigm shift which will
gradually broaden opportunities for the contemporary airport
city concept development.
The Airport City concept is preferred in airport development
as an adoptable and applicable business model to support
the Company’s vision to become a “world-class airport
management company that adds value to the stakeholders”.
TINJAUAN INDUSTRIINDUSTRIAL REVIEW
35ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Perkembangan Lalu Lintas Pesawat, Penumpang dan Kargo
Perkembangan lalu lintas pesawat dan penumpang
penerbangan di Indonesia, khususnya di bandara yang
dikelola oleh Angkasa Pura I sangat dipengaruhi oleh strategi
harga tiket murah. Strategi menawarkan tarif yang murah ini
umumnya ditawarkan oleh perusahaan pendatang baru di
bisnis penerbangan. Persaingan harga memberikan banyak
pilihan bagi para penumpang yang mengakibatkan terjadinya
peningkatan jumlah penumpang terutama penumpang
domestik.
Sementara itu, beberapa Maskapai penerbangan dalam
periode tahun 2003-2008 menambah armada penerbangan
dengan membeli/sewa pesawat-pesawat jenis baru (A319,
A320, B737-400,B737-900ER) dengan alasan keselamatan
atau alasan komersial. Pergerakan pesawat internasional dari
tahun 2004 sampai dengan 2008 rata-rata tumbuh sebesar
3%. Untuk pergerakan pesawat domestik rata-rata tumbuh
sebesar 3%. Sedangkan untuk pergerakan pesawat regional
rata-rata tumbuh sebesar 3%.
Pergerakan penumpang internasional dari tahun 2004
sampai dengan 2008 rata-rata tumbuh sebesar 7%. Untuk
pergerakan penumpang domestik rata-rata tumbuh sebesar
6%. Sedangkan untuk penumpang transit rata-rata tumbuh
sebesar 7%. Sementara pergerakan kargo internasional
dari tahun 2004 sampai dengan 2008 rata-rata mengalami
kenaikan sebesar 1%. Sedangkan untuk pergerakan kargo
domestik rata-rata tumbuh sebesar 4%.
Development of Aircraft, Passenger and Cargo Traffic
The growths of both air traffic and passenger flights in
Indonesia particularly at airports managed by Angkasa Pura I
are highly influenced by airlines’ low fare wars. The strategy
to offer cheaper fares has become a common practice by
the newcomers in the aviation industry. Price competition
leaves many options for passengers which at times resulted in
increasing number of particularly domestic passengers.
Meanwhile, during 2003-2008 several airlines increased their
fleets through purchase/lease of new types of aircraft (A319,
A320, B737-400, B737-900ER) for safety or commercial
reasons. From 2004 to 2008, International aircraft movement
had an average growth of 3%. Domestic aircraft movement
grew by an average of 3%. And regional aircraft movement
grew by an average of 3%.
International passenger movement from 2004 to 2008 grew at
an average of 7%. Domestic passenger movement grew by an
average of 6%. Transit passengers grew by an average of 7%.
International cargo movement from 2004 to 2008 increased
at an average of 1%. Meanwhile, domestic cargo movement
grew by an average of 4%.
Grafik: Tren Pergerakan Pesawat, Penumpang dan Kargo di Bandara-Bandara Angkasa Pura I 1995 - 2009.
Sumber: Data Statistik LLAU, diperbaharui oleh: Dhn on Okt. 20, 2010
Graph: Trends in Aircraft, Passenger and Cargo Movements at Angkasa Pura I Airports from 1995 to 2009.
Sources: LLAU Statistics, updated by: DHN on Oct. 20, 2010
a) Tren Pergerakan Pesawat Trends in Aircraft Shift
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995
b) Tren Pergerakan Penumpang Trends in Passenger Shift
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995
c) Tren Pergerakan Harga Trends in Cargo Shift
300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995
36 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
TINJAUAN RENCANA & STRATEGIPlanning & Strategy Review
Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 (UU
No.1/2009) mencerminkan perubahan paradigma dalam
pengaturan industri penerbangan di Indonesia dengan sasaran
untuk meningkatkan pemenuhan aspek 3S+1C (Safety,
Security, Service and Compliance). Filosofi yang dianut dalam
perubahan undang-undang ini adalah fokus atau spesialisasi
dan swastanisasi. Pemisahan yang tegas antara peran Regulator
dan Operator, serta peluang bagi perorangan untuk mengelola
bandara merupakan cerminan dari penerapan filosofi ini.
Bagi Angkasa Pura I, penerapan UU No.1/2009 berdampak
langsung pada berkurangnya pendapatan dari Pelayanan Jasa
Penerbangan (PJP) yang pada tahun 2009 bernilai Rp 448
miliar atau 21,8% dari total pendapatan usaha Perusahaan.
Jumlah ini lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari
seluruh kegiatan bisnis non-aeronautika yang bernilai bersih
Rp 420 miliar. Sekalipun pengurangan pendapatan ini disertai
dengan menurunnya biaya yang terkait, hilangnya pendapatan
ini merupakan tantangan berat bagi perusahaan mengingat
sifat dari bisnis PJP selama ini yang “captive & monopolistic”.
Meskipun demikian, perubahan lingkungan usaha ini sudah
dialami oleh bandara-bandara hampir di seluruh dunia.
Trend bandara di dunia dalam tiga dekade terakhir ini
adalah meningkatkan pendapatan non-aeronautika (non-
aeronautical revenues) melalui pengembangan kapasitas dan
perbaikan tingkat pelayanan. Banyak bandara sekawasan
yang telah berhasil menghilangkan atau mengurangi dominasi
pendapatan aeronautika melalui pengembangan usaha non-
aeronautika bahkan non-aviasi dengan menggunakan konsep
“Airport City”.
Peningkatan pendapatan non-aeronautika dilakukan sejalan
dengan peningkatan mutu pelayanan kepada para pengguna
jasanya. Itu sebabnya bandara yang menduduki peringkat atau
posisi tinggi dalam CSI (Customer Satisfaction Index) memiliki
struktur bisnis yang kokoh dimana proporsi pendapatan non-
aeronautika lebih besar dari pendapatan aeronautika, misalnya
Changi: CSI >5 (beyond expectation) dengan pendapatan non-
aeronautika 57% dari total pendapatan operasi.
Aviation Law No. 1 of 2009 (Law No.1/2009) reflects a
paradigm shift in Indonesian aviation industry regulations
aimed at improving all compliance aspects of 3S+1C (Safety,
Security, Service and Compliance). The philosophy adopted for
revising this legislation is to focus by ways of specialization and
privatization. Distinct separation between the roles of regulator
and operator, as well as larger opportunities for qualified
individuals to manage airports is a reflected implementation
of this philosophy.
For Angkasa Pura I, the implementation of Law No.1/2009
directly resulted in less Aviation Services Revenue (PJP), which in
2009 amounted to Rp 448 billion or 21.8% of Company’s total
revenues. This figure was greater than the income contributed
from all non-aeronautical business activities that had a net
profit of Rp 420 billion. Although such decline in income was
accompanied by a decrease in associated costs, loss of revenue
has become a major challenge for the company given that the
nature of the PJP business had long been that of “captive &
monopolistic”.
Nevertheless, changes in business environment have been
experienced by most international airports. The global airport
trend in the last three decades is to increase non-aeronautical
revenues through capacity improvement and enhanced service
levels. Many neighboring regional airports have managed to
eliminate or reduced the dominance of aeronautical revenues
through non-aeronautical and even non-aviation business
development by most capitalizing the model of “Airport
City”.
Increased non-aeronautical revenue is made possible by
improving service quality to airport service users. That’s why
highly ranked airports in the CSI (Customer Satisfaction Index)
have solid business structures which allow the proportion
of non-aeronautical revenue to be greater than that of
aeronautical. A perfect example is Changi: CSI> 5 (beyond
expectation) with non-aeronautical revenues amounting to
57% of total operating revenue.
37ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Aktivitas bisnis Angkasa Pura I sendiri saat ini masih belum
menunjukkan respon yang memadai terhadap perubahan iklim
usaha yang terjadi. Hal ini terlihat dari pendapatan aeronautika
yang masih sangat mendominasi. Pada tahun 2009 tercatat
bahwa 80% dari total pendapatan usaha berasal dari pelayanan
jasa aeronautika.
Dari survei kepuasan pelanggan, posisi perusahaan ternyata
tidak meningkat sesuai peningkatan pendapatan usaha
perusahaan yang terus tumbuh sejalan dengan pertumbuhan
trafik. Hasil CSI tahun 2009 menunjukkan bahwa posisi
Angkasa Pura I secara korporasi berada pada angka 3,54 untuk
kategori bandara Non-PSO dan 3,35 untuk kategori bandara
PSO. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan yakni
4 dengan maksimum 5 pada Skala Likert.
Konsep Reposisi dan Restrukturisasi
Memperhatikan posisi perusahaan dan struktur bisnis saat
ini, diperlukan upaya perbaikan yang tidak hanya sekedar
optimalisasi tetapi memerlukan transformasi mulai dari
cara pandang sampai model bisnis yang diterapkan secara
menyeluruh melalui suatu pentahapan yang terencana baik
dalam jangka waktu yang panjang. Untuk itu manajemen
PT Angkasa Pura I (Persero) telah menetapkan arah
pengembangan bisnis Perusahaan dengan konsep Reposisi
dan Restrukturisasi untuk bertranformasi menuju “world-class
airport” sejalan dengan visi Perusahaan “Menjadi perusahaan
pengelola Bandar Udara kelas dunia yang memberikan manfaat
dan nilai tambah kepada stakeholder”.
Implementasi konsep Reposisi dan Restrukturisasi harus
diarahkan pada peningkatan kemampuan untuk memberikan
jaminan layanan pada 8 (delapan) pemangku kepentingan
yang paling bersinggungan dalam kegiatan usaha Angkasa
Pura I yaitu (1) Airlines, (2) Penumpang dan Pengunjung,
(3) Konsesioner, (4) Pemegang Saham, (5) Vendor dan Pemasok,
(6) Regulator, (7) Pemerintah Daerah, serta (8) Karyawan.
Perusahaan harus berubah menjadi service organization dan
model bisnis ditransformasi dengan konsep “Airport City”.
Konsep ini selain terbukti berhasil diterapkan oleh bandara-
bandara sekawasan dengan Indonesia, juga sejalan dengan
To this day, Angkasa Pura I has not performed business activities
that reflect proper responses to the changing business climate.
This can be seen from its recent dominating aeronautical
revenues. In 2009, 80% of total revenue was recorded as
contribution from aeronautical services.
Customer satisfaction surveys indicated that the company’s
position made no improvement to match the increase in
company’s revenues that grew along with air traffic growth.
CSI reports in 2009 showed that the corporate position of
Angkasa Pura I remained at 3.54 for non-PSO airport category
and 3.35 for the PSO airport category. These figures were still
below the targeted 4 to maximum 5 at Likert Scale.
Repositioning and Restructuring Concepts
For the betterments of the company’s position and its current
business structure, necessary improvements must not be limited
to business optimization, but rather they should involve a wider
transformation of the company ranging from the Company’s
points of views to its business model applicable through
well-planned phasing processes in a long run. Therefore, the
management of PT Angkasa Pura I (Persero) has set business
development objectives with repositioning and restructuring
concepts by which the company will be transforming into
“world-class airport” that is in line with the company’s vision
“To be a world-class airport management company that
provides benefits and added values to stakeholders.”
The Implementations of repositioning and restructuring
concepts shall be directed to improving the ability to provide
secured services for 8 (eight) most concerned stakeholders
within the scope of business activities of Angkasa Pura I namely
(1) Airlines, (2) Passengers and Visitors, (3) concessionary,
(4) Shareholders, (5) Vendors and Suppliers, (6) Regulators, (7)
Local Government, and (8) Employees.
The Company must become a service organization with a
transforming business model of “Airport City”. This concept
has proven to be successful through proper implementations
by Indonesian neighboring airports, and is also in line with the
38 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
amanat UU No.1/2009 pasal 194 dan pasal 232 yang memberi
peluang penerapan konsep “Airport City” sebagaimana aturan
di negara maju.
Gambar berikut merupakan rencana pentahapan atas konsep
Reposisi dan Restrukturisasi untuk bertranformasi menuju
“world-class airport”.
Gambar: Fase menuju bandara kelas dunia
mandate of Law No.1/2009 Article 194 and Article 232 which
gives the opportunity to apply the “Airport City” concept as
recently stipulated in developed countries.
The following illustration is a phasing plan for the concept
of repositioning and restructuring supportive to company
transformation into “world-class airport.”
Illustration: Phases towards world-class airport
TINJAUAN RENCANA & STRATEGIPLANNING & STRATEGY REVIEW
Mencapai tingkatan bandara kelas dunia tidak mengacu pada
tingkat pencapaian laba, tetapi berdasarkan tingkat layanan
(Level of Service/LoS) yang diberikan kepada pengguna jasa
bandara. Sementara perolehan laba merupakan hasil dari
pelayanan yang diberikan.
Data menunjukkan bahwa bandara-bandara yang menduduki
ranking tinggi dari segi pelayanan atau Juara The World’s
Best Airport memiliki struktur pendapatan yang sehat dimana
proporsi pendapatan non-aeronautika berada diatas atau sama
dengan 50% dari total pendapatan. Bandara terkemuka di
dunia senantiasa meningkatkan pendapatan non-aeronautika
untuk mengganti dominasi pendapatan aeronautika dalam
rangka menyehatkan struktur pendapatan atau struktur
bisnis.
Gambar berikut (a) menunjukkan posisi Angkasa Pura I saat
ini menurut paradigma world-class dengan indeks kepuasan
pelanggan (CSI) mencapai angka 3,44 dari maksimum 5 pada
Skala Linkert (survei INACA 2009) dan pendapatan Non-Aero
(net) 20%. Sedangkan gambar (b) menunjukkan proyeksi
posisi Angkasa Pura I di antara bandara-bandara kelas dunia
Reaching world-class airports level shall not refer to the earning
levels, but will be based on the level of service offered to airport
service users. Profitability will be generated as a direct result of
services provided.
Data show that an airport highly ranked for its services or the
World’s Best Airport has a sound income structure that allows
the proportion of non-aeronautical revenues to be above or
equal to 50% of total revenue. The world’s leading airports are
constantly increasing their non-aeronautical revenues to match
the dominance of aeronautical revenues in order to have a
sound income or business structure.
The following figure (a) shows the current position of Angkasa
Pura I when viewed in the paradigm of world-class customer
satisfaction index (CSI) reaching a maximum 3.44 to maximum
5 Linkert Scale (INACA survey 2009) with Non-Aero income
(net) of 20%. While the image (b) shows the projected position
of Angkasa Pura I among world-class airports (Incheon, Changi,
HIGHLY SUSTAINABLE
GROWTH
WORLD-CLASS2020
2014-2019
2012-2013
2011
2010
HIGH GROWTH
TRANSFORMATION
OPTIMIZATION
CONSOLIDATION
NORMALIZATION
39ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
(Incheon, Changi, KLIA, HKIA dan Schipol) pada tahun 2020
dengan pendapatan Non-Aero 60% dan CSI di atas 5.
KLIA, HKIA and Schipol) in 2020 with 60% Non-Aero revenues
and CSI above 5.
SASARAN, STRATEGI DAN PROGRAM
SASARAN
Sasaran perusahaan dalam jangka pendek, menengah dan
panjang ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai
peluang maupun perkembangan dunia penerbangan dan
pengelolaan bandara secara global, regional dan dalam negeri.
Perubahan orientasi bandara menjadi konsep “Airport City”
membutuhkan upaya yang sistematis dari seluruh elemen
Perusahaan, mulai dari perubahan pola pikir sampai dengan
berubahnya pola operasi di lapangan. Manajemen Angkasa
Pura 1 menetapkan dua sasaran utama perusahaan yang
akan dicapai dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang
dimiliki, yaitu:
Peningkatan Pendapatan
Peningkatan pendapatan akan menjadi sasaran utama
Perusahaan dengan pemikiran bahwa untuk menuju operator
bandara kelas dunia masih dibutuhkan upaya dan investasi yang
besar untuk peningkatan kapasitas dan fasilitas, memperbaiki
infrastruktur perusahaan dan membawa SDM pada tataran
lebih tinggi.
Peningkatan pendapatan diupayakan tidak hanya pada besaran
kuantitatif saja, tetapi perhatian utama akan lebih difokuskan
pada komposisi, yaitu besaran-besaran pendapatan yang
berasal dari sumber-sumber yang dapat diandalkan menjamin
keberlangsungan penguatan Perusahaan dalam jangka
panjang.
Sebagaimana praktik global saat ini yang fokus pada penguatan
komposisi pendapatan yang berasal dari Non-Aeronautika,
Angkasa Pura 1 akan berupaya untuk mengubah komposisi
pendapatan yang semula terkonsentrasi pada Aeronautika
OBJECTIvES, STRATEGIES AND PROGRAMS
TARGETS
The Company’s short, medium and long term targets have
been established through careful considerations on various
opportunities as well as on global, regional, and domestic
developments of aviation and airport management. Changing
the airport orientation by Airport City concept requires
systematic efforts by all components of the Company, ranging
from mindset changes to changes in field operational models.
The Management of Angkasa Pura I set two main targets that
shall be achieved through the deployments of the following
available resources:
Revenue Increase
Revenue increase is considered as the Company’s main target
given that in order to become a world class airport operator
it takes preliminary great efforts and substantial investments
for further possible capacity, facility, infrastructure and Human
Resource improvements.
Not only revenue increase is quantitatively pursued, but the
main focus is how to adjust its composition that it allows
income from various reliable and sustainable sources to further
strengthen the Company.
As suggested by recent global practice that focuses on how
to strengthen the composition of Non-Aeronautical revenues,
Angkasa Pura I will encourage all attempts to change its
Aeronautical-concentrated composition (approximately 80%
Posisi AP1 saat ini Recent AP1 Position
6
5
3
2
4
3
2009(CSI 3.44, NONAERO 20)
25.21% (2013 ref RJPP)
Proportion of Non Aero Revenue (in 10%) To Total Revenue
CSI on Liker Scale
52
Proyeksi Posisi AP1 pada tahun 2020 Projection of AP1 Position in 2020
6
5
3
2
4
3
2009(CSI 3.44, NONAERO 20)
25.21% (2013 ref RJPP)
Proportion of Non Aero Revenue (in 10%) To Total Revenue
Incheon : CSI>5 NA = 65%
Changi : CSI>5 NA = 60%
KLIA : CSI = 4.9 NA = 50%
HKIA : CSI = 4.8 NA = 44%
Schipol : CSI = 4.8 NA = 42%
CSI on Liker Scale
5 62
Beyond ExpectationExperience
40 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
(Sekitar 80% pada tahun 2010), selanjutnya didorong untuk
mengikuti norma komposisi pendapatan bandara-bandara
terbaik yakni pendapatan Non-Aeronautika mencapai sekitar
60%.
Secara kuantitatif, sasaran jangka menengah perusahaan
adalah mencapai pendapatan sebesar Rp 3,4 trilliun dengan
komposisi pendapatan non-aeronautika mencapai 25% pada
tahun 2013, dan pada tahun 2020 ditargetkan akan mencapai
Rp 8 trilliun dengan porsi pendapatan non-aeronautika sudah
mencapai 60%.
Tabel: Proyeksi Peningkatan Pendapatan dan Proporsi Non-Aeronautika
Table: Projected Increases in Revenues and in its Non-Aeronautical
TAHUN YEAR
AERO (RP MILYAR-BILLION)
NON AERO (RP MILYAR-BILLION)
TOTAL REVENUE (RP MILYAR-BILLION)
PROPORSI NON-AERO
2010 1.752 506 2.258 22%
2013 2.543 857 3.400 25,21%
2020 3.464 5.196 8.660 60%
Peningkatan Kualitas Layanan
Peningkatan kualitas layanan disandingkan dengan peningkatan
pendapatan sebagai sasaran utama Perusahaan karena layanan
adalah bisnis utama Perusahaan. Dalam beberapa tahun ke
depan, fokus utama Perusahaan adalah menjadikan Angkasa
Pura I sebagai perusahaan yang memberikan layanan secara
sempurna. Bentuk-bentuk layanan sempurna Perusahaan
ditujukan kepada perusahaan penerbangan, penumpang,
konsesioner, vendor dan pemasok, komunitas bandara dan
pekerja sebagai pemangku kepentingan. Kepuasan mereka
menjadi tolok ukur keberhasilan Perusahaan dan merupakan
kunci dalam menjaga keberlangsungan Perusahaan dalam
jangka panjang.
Sebagaimana yang digunakan oleh industri bandara lainnya,
tolok ukur kinerja layanan yang digunakan untuk pencapaian
sasaran adalah besaran Customer Satisfaction Index (CSI)
dimana rata-rata CSI Angkasa Pura 1 pada tahun 2009 adalah
3,44. Melalui berbagai upaya di bidang layanan, sasaran
yang ingin dicapai oleh Perusahaan pada tahun 2020 adalah
mencapai level 5 (dari 1-6 Skala Likert), dan target antara pada
tahun 2013 adalah mencapai 4,0.
STRATEGI
Perusahaan telah menyusun strategi yang akan menjadi
acuan bagi setiap elemen Perusahaan, yang kemudian secara
akurat diterjemahkan ke dalam program-program aksi yang
mengarah pada pencapaian sasaran. Selanjutnya, program
tersebut dilaksanakan secara cermat dan disiplin dalam operasi
sehari-hari oleh seluruh jajaran Perusahaan.
in 2010) to the acceptable norms of revenue composition
adopted by world best airports in which Non-Aeronautics
revenues should make an approximately 60% contribution to
the total revenue.
Quantitatively, the Company’s medium term target is to
generate revenue of Rp 3.4 trillion with 25% non-aeronautical
revenues in 2013, while in 2020 the company’s target is to
reach Rp 8 trillion with 60% non-aeronautical revenues.
TINJAUAN RENCANA & STRATEGIPLANNING & STRATEGY REVIEW
Service Quality Improvement
Service quality improvement is coupled with an increase in
revenues as the Company’s main target because service is the
Company’s main business. In the next few years, the Company’s
main focus is to make Angkasa Pura I a company that provides
excellent services. The ideal services are offered to stakeholders
which are airlines, passengers, concessionaries, vendors and
suppliers, airport communities and employees. Their satisfaction
serves as measurement for the Company’s success and is the
key to maintaining the Company’s sustainability.
As mostly used by other airports, service performance measures
for target achievement is the Customer Satisfaction Index (CSI)
wherein the average CSI Angkasa Pura 1 in 2009 was 3.44.
Through various efforts in the areas of service, the Company is
to reach level 5 in 2020 (from 1-6 Likert Scale) before which it
is projected to reach 4.0 in 2013.
STRATEGY
The Company has developed a strategy that serves as a
reference for all components of the Company, which has
been accurately translated into action programs that will be
supportive to target achievements. In disciplined manner, the
program will further be implemented carefully in the daily
operations throughout the Company.
41ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Strategi Peningkatan Pendapatan
1. Optimalisasi pendapatan non-aeronautika
Sampai saat ini sudah cukup banyak usaha-usaha
yang dijalankan untuk mendapatkan pendapatan non-
aeronautika seperti parkir, penyewaan retail outlet, reklame,
pembangunan hotel dan lain-lain. Sumber pendapatan ini
akan ditingkatkan lagi dengan optimalisasi sumber-sumber
pendapatan non-aeronautika.
2. Pengembangan bisnis baru
Pengembangkan bisnis baru dilakukan baik yang secara
langsung oleh Angkasa Pura I sendiri maupun bekerja
sama dengan mitra bisnis seperti Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Swasta yang memiliki kompetensi dan
sumber daya yang cukup untuk bersinergi.
3. Peningkatan kapasitas
Peningkatan kapasitas bandara juga akan dilakukan karena
dengan penambahan kapasitas akan berpengaruh pada
bertambahnya luasan area retail dan area penempatan
iklan serta meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh
konsumen (penumpang, perusahaan penerbangan,
dan lain-lain). Penambahan kapasitas secara langsung
akan meningkatkan kemampuan Perusahaan untuk
mendapatkan pendapatan yang lebih besar.
Strategi Peningkatan Layanan
1. Peningkatan Kapasitas
Peningkatan kapasitas selain meningkatkan pendapatan
juga meningkatkan layanan. Dari sisi layanan, peningkatan
kapasitas akan berdampak pada kenyamanan semua
pihak yang memanfaatkan bandara sehingga diharapkan
tingkat kepuasan, baik mitra usaha yang menggunakan
bandara sebagai tempat usaha maupun penumpang akan
mengalami peningkatan.
2. Mentransformasi seluruh komponen manajemen dan
pekerja menjadi service people
Manajemen telah menetapkan bahwa layanan adalah
orientasi utama Perusahaan dan salah satu strategi yang
akan diterapkan adalah membentuk karakter seluruh
komponen Perusahaan, mulai dari Direksi sampai ke jajaran
terendah Perusahaan menjadi service people.
3. Peningkatan fasilitas
Manajemen menyadari bahwa pada saat ini banyak
fasilitas bandara yang tidak memenuhi kualitas seperti
yang diharapkan. Oleh karena itu strategi peningkatan
fasilitas akan diterapkan dengan perhitungan yang cermat
di bidang keuangan.
Revenue Increase Strategy
1. The optimization of non-aeronautical revenues
Until recently, various business efforts have been made to
generate non-aeronautical revenues such as parking, retail
outlet rent, billboards, hotels and others. These revenue
sources will be improved through further optimizations.
2. New business development
New business development will be conducted either solely
by Angkasa Pura I or in cooperation with qualified business
partners such as State Owned Enterprise or any Private
Business Entity that show competences and sufficient
resources to perform mutual synergy.
3. Capacity Improvement
Airport capacity improvement will also be carried out
because it encourages potential expansions of both retail
areas and advertisement spots while improving service
quality to all consumers (passengers, airlines, etc.). Increased
capacity will automatically enhance the Company’s ability
to generate greater revenues.
Service Improvement Strategy
1. Capacity Increase
In addition to service improvement, capacity increase will
eventually improve service. On service standpoint, the
increase in capacity will provide more convenience to all
parties having interests in airports so both airports’ on-
premise business partners and passengers will expectedly
experience an increased level of satisfaction.
2. Transforming employees and all components of
management to ‘service people’
Management has determined service as the Company’s
main orientation while one of its strategies to be
implemented is reshaping the character of all components
of the Company, ranging from the Directors down to the
lowest levels of the Company, to ‘service people’.
3. Facility improvement
Management recognizes that at present time many airport
facilities do not meet quality expectations. Therefore,
a strategy to improve facilities will be set with careful
financial projection.
42 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
4. Standar layanan dan sistem monitoring kualitas
layanan
Ketiga strategi di atas tidak akan berjalan dengan baik tanpa
didukung oleh strategi keempat, yakni pengembangan
dan pengimplementasian standar kualitas layanan dan
adanya sebuah sistem monitoring kinerja layanan bandara.
Strategi ini membantu jajaran pelaksana memahami hal-hal
yang harus dilakukan dalam pencapaian kualitas layanan
dan memungkinkan jajaran di atasnya untuk memantau
pencapaian kinerja yang ditetapkan dan menentukan
langkah perbaikan.
PROGRAM POKOK
Dalam upaya mengarahkan perjalanan perusahaan untuk
mencapai sasaran dan menjalankan strategi yang sudah
ditetapkan, Manajemen akan fokus pada program-program
pokok yang akan dilaksanakan, baik untuk peningkatan
pendapatan maupun peningkatan kualitas layanan.
Peningkatan Pendapatan
Dalam menjalankan strategi optimalisasi pendapatan dari usaha-
usaha yang selama ini telah dijalankan dan pengembangan
bisnis baru, program pokok yang akan dilaksanakan adalah
sebagai berikut:
1. Penataan retail/tenant mix yang sesuai dengan positioning
bandara dan karakter penumpang, sehingga tercipta
sebuah pengalaman berbelanja yang baik sehingga
mengoptimalkan nilai belanja yang dikeluarkan konsumen
yang menguntungkan bagi pengelola konsesi maupun
Perusahaan.
2. Mengimplementasikan kaidah-kaidah profesional
dalam mengelola sumber pendapatan sehingga dapat
mengoptimalkan pendapatan yang diperoleh Perusahaan.
3. Pada bisnis-bisnis yang membutuhkan technical know-
how yang tinggi dan belum dikuasai oleh sumber daya
Perusahaan, maka Perusahaan akan membentuk anak
perusahaan dengan cara kemitraan. Mitra usaha dapat
berasal dari Badan Usaha Milik Negara ataupun Badan
Usaha swasta yang memiliki kompetensi yang cukup.
Pengembangan usaha melalui pembentukan anak
perusahaan dengan bandara sebagai core dipandang efektif
dalam meningkatkan pendapatan secara bermakna.
4. Pada bisnis yang dinilai tidak membutuhkan technical know-
how ataupun akumulasi keterampilan dan pengetahuan
yang tinggi, atau sumber daya Perusahaan dinilai mampu
menanganinya sendiri, Perusahaan akan membentuk
anak perusahaan dengan investasi sepenuhnya dari
Perusahaan.
4. Service standards and service quality monitoring
system.
These above three strategies will not function properly
without adequate support from the fourth strategy, which
are the development and implementation service quality
standards and an airport service performance monitoring
system. This strategy helps strategy implementers
understand the necessary actions for the excellent
service quality and enable their supervisors to monitor
the achievement of specified performances in order to
determine corrective measures.
PROGRAM
In an effort to direct the company’s journey towards its goals
and to execute the established strategies, management will
focus on major programs planned to supportively increase
income and improve service quality.
Revenue Increase
To implement the strategy of revenue optimization of the
existing supportive businesses and that of new business
development, management will implement the following basic
programs:
1. Structuring retail/tenant mix that best suits the airport
positioning and passenger characteristics in order to offer
excellent shopping experience so as to optimize consumer
expenditure values that benefit both concession and the
Company.
2. Upholding professionalisms in managing all sources of
income so as to optimize the Company’s revenues.
3. The Company will establish subsidiaries by way of
partnership in certain businesses that require higher
technical know-how and demand resources that are
beyond its capacity. Business partners can be state-owned
Enterprises or private business entities who meet the
necessary competences. Business development through
the establishment of subsidiaries with the airport as a core
is deemed effective for significant revenue increase.
4. For business that do not require technical know-how
or high knowledge and skills, or for businesses deemed
possible to be operated independently, the Company will
establish a full-investment subsidiary.
TINJAUAN RENCANA & STRATEGIPLANNING & STRATEGY REVIEW
43ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Melalui pengembangan bisnis baru akan mengubah/menambah
model pendapatan yang selama ini telah dikembangkan oleh
Perusahaan, karena akan muncul sumber-sumber pendapatan
baru. Dengan demikian keberlangsungan pertumbuhan
pendapatan dalam jangka panjang diharapkan dapat terjaga.
Peningkatan Layanan
Dalam menjalankan strategi peningkatan pelayanan,
program pokok yang akan dijalankan oleh Perusahaan adalah
mempersiapkan seluruh jajaran Angkasa Pura I untuk menjadi
service people, serta mengembangkan dan menerapkan
standar kualitas layanan Angkasa Pura I. Rincian program
tersebut adalah sebagai berikut:
• Memberikanpelatihankepadaseluruhkaryawanmengenai
layanan prima (excellent service), tidak hanya sebagai
pengetahuan tetapi didorong untuk menjadi karakter dan
budaya Perusahaan.
• Mengembangkanstandarkualitaslayananyangkemudian
diterjemahkan ke dalam prosedur operasi standar di bidang
layanan.
• Melaksanakandiseminasistandarkualitaslayanankepada
seluruh jajaran Perusahaan.
• Menyiapkan staf front-line yang mampu menerapkan
standar kualitas layanan yang akan ditetapkan.
• Mengimplementasikan sistem pemantauan kualitas
layanan setiap bandara.
• Melakukanperbaikanpelayananberdasarkanevaluasihasil
pemantauan pencapaian kinerja layanan.
Peningkatan Kapasitas
Peningkatan kapasitas bandara merupakan program pokok
yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan untuk peningkatan
revenue maupun peningkatan pelayanan. Setiap rencana
peningkatan kapasitas akan disusun berdasarkan kajian yang
mendalam, baik dari sisi pemanfaatan dalam jangka panjang
maupun kelayakan di bidang keuangan.
Efisiensi
Efisiensi merupakan program pokok yang akan dijalankan
di seluruh Perusahaan dengan jalan mengembangkan
prosedur operasi standar. Dengan demikian setiap unit
memiliki acuan yang jelas tentang tindakan-tindakan yang
harus diambil dan kinerja yang harus dihasilkan. Hal ini akan
menghindari terjadinya pemakaian sumber daya berlebihan
dan memungkinkan dilakukannya re-alokasi sumber daya
Perusahaan.
New business development will change the existing business
model, so it will add new sources of revenues. Thus, the
sustainability of long-term revenue growth can expectedly be
maintained.
Service Improvement
The implementation of service improvement strategy involves
major programs to prepare the whole components of Angkasa
Pura I to be ‘service people’, as well as developing and
establishing the service quality standards of Angkasa Pura I.
Program details are as follow:
• Providingservice-excellencetrainingtoallemployees,not
merely as knowledge but also as the promoted culture and
character of the Company.
• Establishing service quality standards which are then
translated into standard operating procedures in all service
areas.
• Spreading service quality standards through out the
Company.
• Recruiting front-line staffs capable of implementing the
established service quality standards.
• Establishinganapplicableservicequalitymonitoringsystem
at all airports.
• Improvingserviceonthebasisofcomprehensiveevaluation
on the monitored service performances.
Capacity Improvement
Airport capacity improvement is a fundamental program
designed to increase revenues and to improve customer
service. Any other plan to improve capacity will be based on an
in-depth study, both in the aspects of its long-term utilization
as well as its financial feasibility.
Efficiency
Efficiency is a fundamental program that will be implemented
throughout the Company by establishing proper standard
operating procedures. Thus, each unit will have a clear reference
about necessary actions and performances. This will prevent
all units from excessive resource consumption and make re-
allocation of corporate resources possible.
44 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
LAPORAN DEWAN KOMISARISReport from the Board of Commissioners
Suratto SiswodihardjoKomisaris UtamaPresident Commissioner
45ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi SDM, Dewan Komisaris mendorong upaya pemberdayaan SDM melalui diklat dan training yang terpadu dan berkesinambungan sesuai kebutuhan core business Perusahaan termasuk upaya penyempurnaan sistem database kepegawaian, pembenahan sistem dan prosedur kerjaIn the effort to improve human resources capability and competence, the Board of Commissioners
promotes the efforts in empowerment of human resources through training and an integrated and
continuous training as required core business of the Company including developing and maintaining
the employee database, organizing the work systems and procedures
Para pemegang saham yang terhormat,
Pertama-tama kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran
Direksi dan seluruh karyawan PT Angkasa Pura I (Persero)
yang telah menjalankan operasional Perusahaan dengan
kinerja yang baik sehingga kontrak manajemen antara Dewan
Komisaris dan Direksi dengan Pemegang Saham tahun 2010
yang berbasis Key Performance Indicator (KPI) dapat mencapai
nilai 92,49 dari total bobot yang ditetapkan sebesar 100.
Pada tahun 2010 PT Angkasa Pura I (Persero) membukukan
pendapatan operasional sebesar Rp 2,23 triliun, naik 8,7%
dari pencapaian tahun 2009. Sedangkan biaya operasional
mencapai Rp 1,7 triliun, naik 8,59% dibandingkan tahun
sebelumnya. Pencapaian laba operasional tercatat sebesar
Rp 537,05 miliar atau 9,05% di atas pencapaian tahun
2009 dan 5,57% di atas target Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP) 2010. Sementara laba sebelum pajak tercatat
Rp 559,7 miliar atau 15,71% di bawah pencapaian tahun
2009.
Dear Valued Stakeholders,
First of all we would like to convey our appreciation to the
Directors and all employees of PT Angkasa Pura I (Persero)
who managed to run the Company’s operations with good
performance so that the KPI-based (Key Performance Indicator-
based) management contract between Board of Commissioners
and Directors and Shareholders in 2010 reached the score of
92.49 of the required score of 100.
In 2010 PT Angkasa Pura I (Persero) recorded operating income
amounting to Rp 2.23 trillion, increasing by 8.7% from the
achievement in 2009. Operating expenses reached Rp 1.7
trillion, increasing by 8.59% compared to that of the previous
year. The operating income amounted to Rp 537.05 billion or
9.05% higher than the amount in 2009 and 5.57% higher
than the planned RKAP 2010. The income before income tax
amounted to Rp 559.7 billion or 15.71% lower than that of
2009.
46 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Kinerja Perusahaan di tahun 2010 tentu dipengaruhi oleh
kondisi internal maupun eksternal, baik berupa tantangan
maupun peluang dalam mencapai performa yang ditargetkan.
Faktor internal selain likuiditas keuangan yang cukup
baik, semangat kebersamaan yang harmonis dengan
adanya normalisasi hubungan industrial yang kemudian
berwujud dengan ditandatangani PKB antara manajemen
dengan berbagai pihak seperti MoU dengan PT Wings
Abadi untuk pengembangan Bandara Sam Ratulangi –
Manado, rencana kerja sama pembangunan jalan tol
Denpasar Selatan – Bandara Ngurah Rai – Nusa Dua dan
pengembangan pariwisata Bali antara PT Angkasa Pura
I dengan PT Garuda Indonesia, PT Wika, PT Jasa Marga,
PT Pelindo III, serta kerja sama dengan BPKP untuk implementasi
tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
Kondisi eksternal seperti fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap
Dollar, kondisi pasar uang dan pasar modal serta erupsi gunung
Merapi pada bulan Oktober yang berdampak pada penutupan
bandara Adisutjipto dan Adisumarmo untuk sementara waktu
merupakan tantangan dalam pencapaian kinerja. Sebaliknya,
beberapa event internasional seperti Konferensi Internasional
Perubahan Iklim yang diikuti 140 negara, Sail Banda di Ambon,
Konferensi Geotermal Dunia 2010, Konferensi Aliansi Sumber
Daya Manusia Kesehatan se Asia-Pasifik, pemberangkatan haji
di beberapa Bandara Angkasa Pura I serta kondisi keamanan
dalam negeri yang kondusif memberikan kontribusi positif bagi
peningkatan pendapatan Perusahaan.
Di balik tantangan yang dihadapi, Perusahaan berhasil
memperoleh Penghargaan Pelayanan Publik di lingkungan
Kementerian Perhubungan, mendapat Sertifikat Operasi
Bandara dari Dirjen Perhubungan Udara serta meraih Bandara
Award dari Tabloid Bandara. Semua pencapaian tersebut
merupakan modal yang sangat berharga bagi seluruh
karyawan dan manajemen dalam memacu peningkatan kinerja
dan kapasitas serta kapabilitas seluruh sumber daya Angkasa
Pura I sehingga diharapkan bisa meraih keberhasilan yang lebih
baik lagi di tahun mendatang.
In 2010, in achieving the targeted performance the Company’s
performance was generally affected by the external and
internal factors, both challenges and opportunities.
The internal factors other than the well-performing financial
liquidity are indicated by the realization of cooperation
agreements with various parties such as the signing of an MoU
with PT Wings Abadi for the development of Bandara Sam
Ratulangi – Manado, the joint scheme of toll road development
from Denpasar Selatan – Bandara Ngurah Rai – Nusa Dua and
the development of Bali tourism among PT Angkasa Pura I and
PT Garuda Indonesia, PT Wika, PT Jasa Marga, PT Pelindo III,
and cooperation with BPKP for the implementation of good
corporate governance (GCG).
External challenges for the Company’s performance included
the fluctuation of Rupiah against US dollar, the condition of
money market and capital market and the eruption of the
Merapi volcano in October leading to the temporary closure
of the Adisutjipto and Adisumarmo airports. On the other
hand, several international events such as Climate Change
International Conference attended by 140 participating
countries, Sail Banda in Ambon, the World Geothermal
Conference 2010, Asia-Pacific Action Alliance on Human
Resources for Health, haji departure in several airports of
Angkasa Pura I and conducive national security have positively
made contributions to the Company’s increasing income.
Amidst those challenges, the Company successfully received
Public Service Award from Ministry of Transportation, Airport
Operation Certificate from the Directorate General of Air
Transportation and Airport Award from Tabloid Bandara. Such
achievements were highly valuable to encourage all employees
and management to motivate performance improvements and
capacity and capability improvements of all resources within
Angkasa Pura I so as to achieve better successes in the years
to come.
LAPORAN DEWAN KOMISARISREPORT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS
47ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian
internal untuk mewujudkan penyelenggaraan perusahaan
yang sehat dan menciptakan tata kelola perusahaan yang baik,
sejak tahun 2008 Dewan Komisaris telah memiliki komite-
komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite
Risiko Usaha dan GCG serta Komite Nominasi dan Remunerasi.
Komite-komite tersebut telah melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagai kelengkapan perangkat Dewan Komisaris
secara independen, efektif dan optimal.
Dewan Komisaris telah memberi pengarahan dan meminta
perhatian Direksi terhadap aspek-aspek yang memerlukan
perhatian sejalan dengan kegiatan Perusahaan selama tahun
2010.
Manajemen, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Beberapa hal yang perlu diprioritaskan dalam aspek
manajemen, organisasi dan SDM adalah membangun pola
manajemen yang berorientasi pada hasil yang dapat diukur
sesuai Key Performance Indicator (KPI) yang telah ditetapkan,
meningkatkan efektivitas organisasi sesuai tugas dan fungsi
masing-masing, serta membangun dan meningkatkan
koordinasi antar direktorat, biro dan bagian.
Program investasi yang berskala besar seperti pembangunan
bandara, membutuhkan SDM yang terampil secara teknis dan
berpengalaman secara manajerial. Oleh karena itu Dewan
Komisaris merekomendasikan agar manajemen melakukan
perekrutan tenaga-tenaga baru yang berkualitas tinggi baik
fresh graduate dari perguruan tinggi terkemuka maupun dari
pasar kerja yang tersedia.
Untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi SDM, Dewan
Komisaris mendorong upaya pemberdayaan SDM melalui
diklat dan training yang terpadu dan berkesinambungan
sesuai kebutuhan core business perusahaan termasuk upaya
penyempurnaan sistem database kepegawaian, pembenahan
sistem dan prosedur kerja, pengembangan pola karir
yang mendorong motivasi karyawan, penyusunan sistem
kepangkatan dan remunerasi yang fair dan transparan serta
penyusunan sistem dan mekanisme pendidikan dan latihan
yang memacu kemampuan teknis dan manajerial karyawan
sehingga tercipta iklim kerja yang semakin kondusif.
In performing its monitoring and internal control functions
for the purpose of managing a healthy corporate culture and
creating good corporate governance, since 2008 the Board of
Commissioners established committees reporting to the Board,
namely the Audit Committee, the Business Risk Committee and
the GCG and Nomination and Remuneration Committee. Such
committees have been performing their tasks and functions to
complete the structure of the Board of Commissioners in an
independent, effective and optimum manner.
The Board of Commissioners already provided guidance and
made a request that the Board of Directors should attend to
a number of aspects that require attention with regard to the
Company’s activities during 2010.
Management, Organization and Human Resources
The matters that need to be acted upon as priorities in the
areas of management, organization and human resources
are establishing the result-oriented management style that
could be measured in accordance with the Key Performance
Indicator (KPI) already established, improving the organizational
effectiveness in accordance with their respective duties and
functions and developing and improving coordination among
the directorates, bureaus and sections.
Some of the large-scale investment programs such as airport
development need technically skilled human resources with
managerial experience. Therefore, the Board of Commissioners
recommended a recruitment of highly qualified fresh graduates
from prominent universities or from the available labor
market.
In the effort to improve human resources capability and
competence, the Board of Commissioners promotes efforts in
developing and maintaining the employee database, organizing
the work systems and procedures to meet the prevailing
rules and regulations, developing career paths that motivate
employees, formulating the fair and transparent ranking and
remuneration system, and formulating the education and
training systems and mechanisms that accelerate employee
technical and managerial capacities in order to create a more
conducive work climate.
48 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Disamping itu, manajemen perlu segera mengisi formasi
jabatan struktural dan fungsional yang masih kosong termasuk
mengantisipasi kekosongan formasi karena adanya sejumlah
karyawan yang akan memasuki masa pensiun. Pada akhir tahun
2010, jumlah karyawan yang telah memasuki usia antara 51-
55 tahun berjumlah ± 25% dari total karyawan, sehingga perlu
perencanaan yang matang untuk mempersiapkan pengganti
yang berkualitas untuk mengantisipasi beban tugas perusahaan
yang semakin berat dan kompleks.
Daya Serap Investasi dan Likuiditas Keuangan
Perusahaan
Likuiditas Perusahaan dalam bentuk kas dan setara kas pada
akhir periode tahun 2010 berjumlah Rp 2,26 triliun atau
meningkat sebesar 24,26% dari tahun 2009 yaitu sebesar
Rp 1,82 triliun atau 185,77% di atas RKAP 2010. Sementara
daya serap investasi secara fisik mencapai 57,02% dari program
yang telah dilelangkan atau 49% dari RKAP 2010. Likuiditas
yang tinggi ini disebabkan oleh rendahnya daya serap investasi
khususnya investasi pembangunan bandara-bandara beserta
fasilitas pendukung lainnya.
Dewan Komisaris telah meminta Direksi untuk memberikan
perhatian dalam upaya meningkatkan daya serap investasi
melalui langkah-langkah perencanaan yang lebih baik agar
pada saatnya tidak berdampak negatif pada tingkat pelayanan,
kenyamanan, keselamatan dan keamanan bagi pengguna jasa
kebandarudaraan. Untuk keperluan jangka panjang, Dewan
Komisaris juga mengingatkan agar Direksi segera membuat
perencanaan program investasi secara korporat agar diperoleh
gambaran yang menyeluruh tentang kondisi keuangan
Perusahaan dan rencana pemanfaatan dana di masa depan.
Kehandalan Instrumen Navigasi dan Infrastruktur
Kebandarudaraan serta Pengembangan Sistem Informasi
Manajemen
Dewan Komisaris telah meminta Direksi untuk memastikan
kehandalan operasional semua instrumen navigasi dan
instrumen kebandarudaraan yang dapat menjamin keamanan
dan keselamatan penerbangan dan penumpang. Peralatan
yang digunakan harus mempunyai kualitas yang baik dan
menggunakan instrumen berteknologi mutakhir untuk
memenuhi standar operasional yang ditetapkan oleh pihak-
pihak otoritas.
In addition, management should immediately fill in the vacant
structural and functional positions including the anticipation of
left-empty positions due to nearly approaching retirement age.
At the end of 2010, the number of employees approaching
51-55 years of age is ± 25% of the total number of employees
which require a carefully-thought plan to prepare qualified
successors to anticipate the more demanding and complex
work load.
The Company’s Investment Absorption and Financial
Liquidity
The Company’s liquidity in the form of cash and cash equivalent
at the end of 2010 was in the amount of Rp 2.26 trillion,
increasing by 24.26% from that of 2009 in the amount of
Rp 1.82 trillion or 185.77% above RKAP 2010. Meanwhile, the
physical investment absorption was at 57.02% of the programs
auctioned or 49% of RKAP 2010. The high liquidity was due
to the low investment absorption, particularly the investment
in the airport development projects and other supporting
facilities.
The Board of Commissioners requested that the Directors should
attend to the efforts in increasing the investment absorption by
means of better planning steps so that in turns they would not
create negative impact on the services, convenience, safety and
security of the airport users. For long-term purposes, the Board
of Commissioners also reiterated that the Directors should
prepare the investment program planning at a corporate scale
so as to depict a comprehensive picture of the Company’s
financial condition and future investment scheme.
Reliability of Airport Navigation Instruments and
Infrastructure and Development of Management
Information Systems
The Board of Commissioners requested that the Directors
should ensure the operating reliability of all navigation and
airport instruments that could guarantee flight and passenger
security and safety. The instruments used should be those with
good quality and which adopt the latest technology to meet
the operational standards required by the authorities.
LAPORAN DEWAN KOMISARISREPORT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS
49ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Manajemen perlu memperhatikan kecukupan dan kehandalan
infrastuktur dan fasilitas kebandaraudaraan seperti terminal
yang meliputi counter, ruang tunggu, pelayanan bagasi dan
kargo, runway, taxiway, apron, parkir, listrik, air dan sebagainya
dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan penumpang,
kargo dan penerbangan di masa depan.
Dalam rangka mewujudkan modernisasi kebandarudaraan,
Angkasa Pura I diharapkan dapat membangun Sistem Informasi
Majanemen (Management Information System-MIS) yang
handal dan memenuhi tuntutan manajemen modern sehingga
Perusahaan mampu mewujudkan visi sebagai perusahaan
pengelola bandara kelas dunia.
Pembangunan dan Pengembangan Bandara
Selama tahun 2010, Angkasa Pura I sedang dalam proses
menyelesaikan pembangunan bandara baru di Lombok Tengah
(Proyek Bandara Internasional Lombok – BIL) dan persiapan
Pengembangan Bandara Internasional Ngurah Rai – Bali.
Dewan Komisaris menyarankan agar proyek BIL benar-benar
disupervisi dan dimonitor pelaksanaannya, dan agar proses
pembuatan kontrak benar-benar diteliti secara cermat.
Untuk rencana pembangunan bandara seperti di Ngurah-
Rai Bali, Adisutjipto Yogyakarta dan Ahmad Yani Semarang,
Dewan Komisaris menyarankan agar dilakukan perencanaan
yang cermat dan komprehensif didahului dengan pembuatan
studi kelayakan sehingga penggunaan anggaran investasi
akan lebih optimal, efektif dan efisien. Perencanaan bandara-
bandara tersebut hendaknya memperhatikan aspek fungsional
dan manfaat dari setiap fasilitas bandara dengan tetap
memperhatikan aspek arsitektural yang mengadopsi ciri
setempat serta memperhatikan dampak lingkungan.
Pengelolaan Bandara pasca Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2009 tentang Penerbangan
Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan, maka pengelolaan bandara di Indonesia
akan terbuka bagi badan hukum Indonesia selain BUMN. Selain
itu, sesuai amanat undang-undang tersebut, fungsi pelayanan
Air Traffic System (ATS) juga akan menjadi entitas tersendiri
yang terpisah dari entitas pengelolaan bandara saat ini.
Management needs to attend to the adequacy and reliability
of the airport infrastructure and facilities, such as the terminals,
which include the counters, waiting lounges, baggage and
cargo services, runways, taxiways and aprons, parking,
electricity and water facilities, in order to meet the future needs
of the passengers, cargoes and flights.
For the purpose of creating airport modernization, Angkasa
Pura I is expected to develop Management Information System
(MIS) technology which is reliable and capable of meeting the
demands of modern management to achieve its vision as a
world-class airport operator.
Construction and Development of Airports
In 2010, Angkasa Pura I was in the process of completing a
new airport development project in Centeral Lombok (Lombok
International Airport Project – BIL) and the preparation of
Ngurah Rai International Airport Development Project – Bali.
The Board of Commissioners suggested that the BIL project
development should be thoroughly supervised and monitored
and the contract drafting should be carefully reviewed.
As for the plans to develop the airports, such as Ngurah Rai of
Bali, Adisutjipto of Yogyakarta and Ahmad Yani of Semarang,
the Board of Commissioners suggested that careful and
comprehensive planning should be conducted, preceded by a
feasibility study, so as to utilize the investment budgets in a more
optimum, effective and efficient manner. Such planning should
take into consideration the functional and utilitization aspects
of each airport’s facilities as well as the architectural aspect
that adopts local characteristics and addresses environmental
impacts.
Airport Management Following Enactment of Law
Number 1/2009 on Aviation
Following the enactment of Law Number 1/2009 on Aviation,
the airport management in Indonesia will be open for the
Indonesian legal entities in addition to the State Enterprises
(BUMN). In addition, in accordance with the law, the Air Traffic
System (ATS) function will become a separate entity from the
current airport management entity.
50 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Dengan perubahan lingkungan usaha tersebut, Dewan
Komisaris telah meminta Direksi untuk secara seksama
mengikuti arah perkembangan tersebut dan menyusun
langkah-langkah antisipatif dengan membuat business plan
baru yang mengoptimalkan produktivitas dan pemanfaatan
aset-aset yang dimiliki Perusahaan sehingga eksistensi Angkasa
Pura I sebagai pengelola bandara di tanah air tetap terjaga.
Peningkatan Pengendalian Internal dan Good Corporate
Governance
Sebagai salah satu perangkat dalam penerapan implementasi
prinsip-prinsip GCG, Perusahaan telah membentuk Biro
Manajemen Risiko besarta pejabatnya. Biro ini perlu segera
diberdayakan dan dimanfaatkan untuk mempercepat
pembuatan peta risiko meliputi risiko operasional, teknik,
komersial dan keuangan sehingga risiko-risiko yang mungkin
terjadi dapat dideteksi, diantisipasi dan dimitigasi sejak dini.
Pengendalian internal bertujuan untuk mendapatkan
keyakinan mengenai kehandalan laporan keuangan, efektivitas
dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pengendalian
internal, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi secara
periodik, terus-menerus dan berkesinambungan dengan
fokus perhatian kepada lima komponen pengendalian internal
berbasis COSO - Conseptual Framework dan mengacu pada
Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-117/M-
MBU/2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN. Lima
komponen pengendalian internal tersebut adalah lingkungan
pengendalian, penentuan risiko, aktivitas pengendalian,
informasi dan komunikasi serta monitoring. Sesuai saran
dan dorongan dari Dewan Komisaris, atas bantuan dan kerja
sama dengan BPKP, Direksi telah berhasil menyusun dan
menerbitkan Pedoman Akuntansi Keuangan yang dinyatakan
berlaku berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.97/
KU.2/2009 tanggal 2 Nopember 2009. Penyempurnaan secara
terus-menerus akan dilakukan sesuai dengan perkembangan
yang ada.
With the possibility above, the Board of Directors was
requested to carefully follow the development trend and
formulate anticipatory steps, i.e. making new business plans
by optimizing productivity and utilization of the Company’s
current assets, so as to maintain the existence of Angkasa Pura
I as an airport manager in the country.
Improvement of Internal Control and Good Corporate
Governance
As one GCG application effort, the Company established a Risk
Management Bureau and assigned its officials. The bureau is
empowered and charged to accelerate the process of making
the risk map covering operating, technical, commercial and
financial risks, so as to detect, anticipate and mitigate potential
risks at an early stage.
The Company’s internal control is aimed at obtaining reliability
of the financial statements, the effectiveness and efficiency
of the operations, and compliance with prevailing legislation.
During the conduct of internal control implementation, the
Board of Commissioners performed periodic, continuous and
sustainable evaluations with the focus on five internal control
components based on the COSO Conceptual Framework and
with reference to the Decree of the State Minister for State
Enterprises Number KEP-117/M-MBU/2002 on Application of
GCG Practices in State Enterprises. The five internal control
components are the control environment, risk determination,
control activities, information and communication, and
monitoring. Based on suggestions made by and support from
the Board of Commissioners and with the assistance of and
cooperation with BPKP, the Board of Directors successfully
formulated and issued the Financial Accounting Guidelines that
were declared effective based on the Decree of the Board of
Directors Number KEP.97/KU.2/2009, dated 2 November 2009.
Continuous improvements shall be performed by adapting to
the current developments.
LAPORAN DEWAN KOMISARISREPORT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS
51ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Peran Satuan Pengawasan Intern (SPI)
Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan atas langkah-
langkah yang telah dilakukan oleh Direksi untuk memperkuat
SPI. Langkah tersebut diantaranya adalah keputusan Direksi
tentang pengesahan Piagam Audit (Audit Charter), penyusunan
Pedoman Audit SPI yang tengah disempurnakan oleh BPKP,
restrukturisasi organisasi SPI, job description dan perbaikan
sistem serta prosedur kerja SPI termasuk peningkatan kapasitas
SDM, penyempurnaan program pemeriksaan, kertas kerja
pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan dan peningkatan
pemantauan tindak lanjut hasil audit. Dewan Komisaris
memberi perhatian terhadap peningkatan kuantitas dan
kualitas personil SPI agar peran SPI dapat berjalan maksimal.
Evaluasi Terhadap Auditor Independen atas Tahun Buku 2010
Evaluasi Dewan Komisaris terhadap Kantor Akuntan Publik
Soejatna, Mulyana & Rekan atas pelaksanaan General Audit
tahun 2010 dan evaluasi pencapaian Key Performance
Indicator (KPI) tahun 2010 menyimpulkan bahwa KAP Soejatna,
Mulyana & Rekan telah melakukan perencanaan program
audit, pelaksanaan audit dan pelaporannya telah sesuai
dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan
oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan
wujud peran serta Angkasa Pura I dalam menjalankan fungsi
tanggung jawab sosialnya atau Corporate Social Responsibility
(CSR) untuk pengembangan masyarakat (community
development). Dewan Komisaris meminta agar di waktu
mendatang pelaksanaan program PKBL dan CSR dapat lebih
ditingkatkan lagi kualitas dan cakupannya sehingga manfaatnya
dapat dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya yang berada
di sekitar wilayah kerja Angkasa Pura I. Dewan Komisaris juga
meminta agar dalam pengelolaannya senantiasa menjunjung
tinggi asas akuntabilitas, auditibilitas dan transparansi yang
ditunjukkan dengan sistem administrasi yang baik.
Role of Internal Inspection Unit (SPI)
The Board of Commissioners would like to convey its
appreciation for the measures taken by the Board of Directors
to strengthen SPI. The measures taken were, among others,
the issuance of the decree of the Board of Directors on the
legalization of the Audit Charter, formulation of SPI Audit
Guidelines currently being refined by BPKP, SPI organizational
restructuring, job description and improvements of the SPI
work system and procedures, including development of
human resources capacity, improvements of the audit program,
working papers, audit findings reporting and monitoring of the
audit result follow up. The Board of Commissioners is paying
attention to the improvements of the quantity and quality of
SPI personnel for the purpose of maximizing the roles of SPI.
Evaluation of Independent Auditor for Fiscal Year 2010
Evaluations made by the Board of Commissioners on Soejatna,
Mulyana & Partners Public Accounting Firm regarding the
general audit of 2010 and the evaluation of the Key Performance
Indicator (KPI) achievements in 2010 concluded that Soejatna,
Mulyana & Partners Public Accounting Firm already performed
the audit plan and audit work and the reporting of which
was already made in accordance with the Public Accounting
Professional Standards established by the Indonesian Certified
Public Accountant (IAPI).
Partnership and Environmental Supervision Program
(PKBL)
The Partnership and Environmental Supervision Program (PKBL)
constitutes Angkasa Pura I participation in carrying out its
social responsibility role or Corporate Social Responsibility (CSR)
for community development. The Board of Commissioners
requested that the quality and the scope of CSR or the
PKBL program shall improve in the future so as to create
advantages that the surrounding communities could benefit
from, particularly for those surrounding the work regions
managed by Angkasa Pura I. The Board of Commissioners
also made a request that the management of CSR programs
should continually uphold the accountability, auditability
and transparency principles as indicated by a well-managed
administration system.
52 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
dari kiri ke kananfrom left to right
1. H. Hakamuddin Djamal Komisaris Commissioner2. Suyitno Affandi Komisaris Commissioner
3. Suratto Siswodihardjo Komisaris Utama President Commissioner4. D. Sonny Priyarsono Komisaris Commissioner
5. Isnoor Haryanto Komisaris Commissioner
LAPORAN DEWAN KOMISARISREPORT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS
12
3
4
5
53ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Perubahan Komposisi Dewan Komisaris
Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-133/MBU/2010
tanggal 21 Juli 2010 memberhentikan dengan hormat
Ir. Effendi Batubara, M.Si. sebagai Komisaris Utama PT Angkasa
Pura I (Persero) dan mengangkat Suratto Siswodihardjo
sebagai Komisaris Utama PT Angkasa Pura I (Persero). Seluruh
anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Angkasa Pura
I mengucapkan terimakasih kepada Ir. Effendi Batubara, M.Si.
atas sumbangsih tenaga dan pikirannya yang tak ternilai pada
Perusahaan selama menjalani masa baktinya.
Penutup
Dewan Komisaris telah memberikan mandat kepada Direksi dan
jajarannya untuk melanjutkan strategi mengeksplorasi peluang-
peluang baru dan mengimplementasikan praktik bisnis yang
tepat sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Komitmen ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang
memiliki integritas tinggi, hati-hati namun kreatif. Perusahaan
harus memelihara lingkungan kerja yang mendukung seluruh
pekerja untuk mengoptimalkan potensi terbaiknya.
Akhirnya, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan
terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran Direksi dan
seluruh karyawan atas kerja keras dan dedikasi yang konsisten
sepanjang tahun 2010. Ucapan terima kasih dan penghargaan
juga kami sampaikan kepada pemegang saham dan semua
pihak atas kepercayaan yang telah diberikan. Kami memastikan
kepada seluruh pemegang saham bahwa manajemen
PT Angkasa Pura I (Persero) akan selalu memberikan upaya
terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham.
Suratto Siswodihardjo
Komisaris Utama
President Commissioner
Changes in the Composition of Board of Commissioners
The Decree of Ministry of State Owned Enterprises No. KEP-133/
MBU/2010 dated 21 July 2010 dismissed Ir. Effendi Batubara,
M.Si. as the President Commissioner of PT Angkasa Pura I
(Persero) and appointed Suratto Siswodihardjo as the President
Commissioner of PT Angkasa Pura I (Persero). All members
of the Board of Commissioners, Directors and employees of
Angkasa Pura I convey their gratitude to Ir. Effendi Batubara,
M.Si. for his valuable contribution in efforts and ideas to the
Company during his years of service.
Closing Remarks
The Board of Commissioners already mandated the Directors
and its personnel to continue the strategy of exploring new
opportunities and implementing the appropriate business
practices in accordance with the good corporate governance
principles. Such commitment should be supported by human
resources having high integrity, being prudent yet creative. The
company should maintain a work environment that supports
all employees to maximize their best potential.
Finally, the Board of Commissioners would like to convey its
gratitude to the Board of Directors and all the employees for
their consistent hard work and dedication during 2010. Our
gratitude and appreciation are also extended to shareholders
and all parties for the trust given. All shareholders may rest
assured that the management of PT Angkasa Pura I (Persero)
will continuously exert its best efforts to increase the Company’s
value for the sake of the shareholders.
54 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
LAPORAN DIREKSIReport from the Board of Directors
Tommy SoetomoDirektur UtamaPresident Director
55ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Best results are never products of simple and ordinary efforts, on the contrary, it is extraordinay (not “business as
usual”) efforts that produce remarkable output.
Selama 47 tahun, AP I telah melayani pergerakan penumpang,
pesawat dan kargo domestik maupun internasional, hal ini
terus diupayakan untuk meningkatkan kinerja operasional dan
keuangan dalam rangka memberikan kontribusi maksimal bagi
masayarakat sekitar dan perekonomian Indonesia, cita-cita ini
akan terus kami raih dengan bekerja labih baik lagi.
Perubahan hukum dan undang-undang telah menuntut
AP I untuk segera melakukan perubahan proses bisnis yang
selama ini dijalankan, karena kedepannya pihak swasta dan
pemda diperbolehkan untuk menjadi pengelola bandara, serta
akan dibentuknya lembaga khusus yang menyelenggarakan
pelayanan navigasi penerbangan yang selama ini di kelola
oleh AP I, kemudian pengelola bandara tidak lagi menjadi
pihak yang bertanggung jawab atas pemeriksaan keamanan
kargo dan pos, namun hal tersebut nantinya bisa dilakukan
oleh regulated agent yang ditetapkan oleh pemerintah,
menghadapi hal ini pemegang saham mengharapkan agar
AP I untuk dapat segera memiliki konsep untuk menghadapi
tantangan tersebut.
Menanggapi hal tersebut diatas, AP I melakukan langkah
Reposisi dan Restrukturisasi Bisnis PT AP I hal ini merupakan
transformasi dan implementasi dari Kontrak manajemen
yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Pemegang Saham
pada tanggal 23 Juli 2010. Beberapa hal yang akan dilakukan
Over the past 47 years, AP I has engaged in the service business
for domestic as well as international passenger, aircraft and
cargo movements, and we continuously make best efforts to
improve our operational and financial performance, to provide
maximum contribution to society and the Indonesian economy.
We will achieve these aims through greater accomplishments
in the future.
Recent changes in aviation rules and legislation have forced AP
I to make immediate changes to our existing business processes
because future airport management tenders will be open for any
qualified private party and local governments. Besides, a special
institution will be assigned to organize flight navigation service
hitherto managed by AP I. Furthermore, security screening of
cargo and mail will no longer be by airport management, but
rather it will be a separate task carried out by an authorized
agent appointed by the Indonesian Government. Faced with
these, the shareholders of AP I expect the management to
come up with best ideas that meet such challenges.
In response to the above matters, AP I will re-position and
restructure its existing businesses. The whole idea is practically
a transformation and implementation of the management’s
agreement with the Government that was signed by the Board
of Directors and Shareholders on July 23, 2010. Our future
Hasil yang terbaik tidak akan bisa kita raih dengan kerja yang biasa/standar, karena hal tersebut hanya menghasilkan output yang biasa-biasa saja, namun kerja yang tidak biasa (“business an usual”) akan menghasilkan output yang luar biasa.
56 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
1. Yushan Sayuti Direktur Personalia dan Umum Human Resources and General Affairs Director2. Harjoso Tjatur Prijanto Direktur Operasi dan Teknik Operation and Technical Director
3. Tommy Soetomo Direktur Utama President Director4. Gunawan Agus Subrata Direktur Keuangan Finance Director
LAPORAN DIREKSIREPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS
dari kiri ke kananfrom left to right
5. Robert D. Waloni Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Commerce and Business Development Director
1 2
3
4 5
57ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Tommy Soetomo
Direktur Utama
President Director
kedepan oleh AP I adalah dengan dengan meningkatkan
pendapatan non aero, peningkatan costumer satisfaction index
(csi), peningkatan economic contribution serta enviromental
consetration. Dan sebagai awal dari langkah transformasi yang
dilakukan oleh Angkasa Pura I yaitu kami akan melakukan
perubahan Logo kami dan pembentukan 4 anak perusahaan
yang terdiri dari Angkasa Pura Hotel, Angkasa Pura Logistic,
Angkasa Pura Support, dan Angkasa Pura Property.
Berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh KAP pada tahun
2010 PT AP I telah melayani pergerakan pesawat sebanyak
487.808 bertumbuh 22,14% kemudian pergerakan penumpang
sebanyak 49.237.437 bertumbuh 18,13% dan pergerakan
kargo sebanyak 289.678 bertumbuh 18,31% Untuk tingkat
kesehatan AP I memperoleh predikat “AA” dengan capaian
nilai 83 untuk kinerja perusahaan dan masuk dalam katagori
“sehat” Kemudian untuk capaian Key Performance Indicator
(KPI) dengan 6 perspektif sebagaimana tertuang dalam kotrak
manajemen, dengan nilai capaian KPI sebesar 92,49 Terkait
dengan perolehan pendapatan dan laba Angkasa Pura I tahun
2010 berhasil mencapai Rp 443.714 juta Tercapainya kinerja
perusahan pada tahun 2010 dapat diraih berkat kerja keras
seluruh karyawan dan manajemen.
Hasil yang terbaik tidak akan bisa kita raih dengan kerja yang
biasa/standar, karena hal tersebut hanya menghasilkan output
yang biasa-biasa saja, namun kerja yang tidak biasa (not
“business as usual”) akan menghasilkan output yang luar biasa.
Oleh karenanya diperlukan inovasi terus menerus serta mampu
bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas, sehingga visi
perusahaan kami dapat dicapai dan dapat memberikan nilai
tambah kepada para stakeholdernya serta memberi maslahat
sebesar-besarnya kepada bangsa dan negara, umumnya world
clas airport operator.
Akhirnya, dengan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT
marilah kita melangkah ke depan, dengan penuh semangat
dan tekad yang bulat, dengan penuh keikhlasan dan
ketulusan, cita-cita yang mulia, untuk berbuat yang terbaik
kepada Perusahaan yang kita cintai ini, semoga Tuhan Yang
Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk,
dan lindungan-Nya kepada kita sekalian.
actions will accordingly include increasing non-aero revenues,
improving the customer satisfaction index (CSI), intensifying
the Company’s economic contribution and Environmental
concentration. In the beginning of the transformation phase,
we will change our logo and establish four new subsidiaries
namely Angkasa Pura Hotel, Angkasa Pura Logistic, Angkasa
Pura Support, and Angkasa Pura Property.
Based on the results of audits conducted by the firm, in
2010 PT AP I served 487,808 aircraft movements, a growth
of 22.14%; 49,237,437 passenger movements, a growth of
18.13%; and 289,678 cargo movements, a growth of 18.31%
all from 2010. For business soundness, AP I received an “AA”
predicate after scoring 83 in terms of Company performance
and thus in the ‘healthy’ category. AP I scored 92.49 inKey
Performance Indicators (KPI) with 6 perspectives as stated in the
management contract. Angkasa Pura I booked a net income of
Rp 443,714 million in 2010. Our performance in 2010 were
made possible through dedicated work of all employees and
management.
Best results are never products of simple and ordinary efforts,
on the contrary, it is extraordinay (not “business as usual”)
efforts that produce remarkable output. Therefore, we need
both continuous innovations and the ability to work hard and
smart in pure sincerity so that we can achieve our vision, provide
added value to our stakeholders, and contribute maximum
benefits to our nation as a public world class airport operator.
Lastly, may the Almighty Allah SWT pour His Blessings as
we move forward with passion and determination, with full
sincerity and honesty, and with noble aspiration to do our best
for this beloved Company. May He too extent His Guidance
and Protection to all of us.
58 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
Pada tahun 2010, di bandara Angkasa Pura I pergerakan pesawat meningkat sebesar 22,14%, penumpang meningkat 18,13% dan pergerakan barang/kargo meningkat 18,31% dibandingkan tahun 2009.
59ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
In 2010, at Angkasa Pura I Airports the aircraft movements increased by 22.14%, passenger increased by 18.13% and goods/cargo movements increased by 18.31% compared to that of in 2009.
60 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Di tengah ketidakseimbangan pemulihan ekonomi global,
kinerja perekonomian domestik selama tahun 2010 terus
mengalami perbaikan. Keberhasilan Indonesia lepas dari
jeratan krisis finansial global, hingga mampu menjadi satu dari
dua negara Asia yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi
positif di tahun 2009, membangkitkan optimisme di awal
tahun 2010.
Kondisi ekonomi, keamanan, sosial politik dalam negeri yang
kondusif mengakibatkan Indikator makro ekonomi Indonesia
selama tahun 2010 membaik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia
berhasil mencapai tingkat yang optimistis dan nilai tukar Rupiah
terhadap Dollar Amerika Serikat terus menguat.
Pertumbuhan ekonomi yang membaik berdampak pada
pertumbuhan industri penerbangan termasuk industri
pengelolaan jasa kebandarudaraan. Tingginya frekuensi
kedatangan dan keberangkatan orang-orang termasuk
pengantar dan penjemput di bandar udara (bandara)
memungkinkan terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi.
Menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika
Serikat menyebabkan peningkatan trafik lalu lintas angkutan
udara dalam negeri sehingga pertumbuhan pesawat domestik
mencapai 24,34%. Meskipun demikian, pertumbuhan trafik
internasional belum mencapai target RKAP 2010 walaupun
tetap mencatat pertumbuhan sebesar 6,4%.
Kondisi lainnya yang mempengaruhi kinerja Perusahaan selama
tahun 2010 adalah faktor likuiditas perusahaan yang sangat
baik dengan rasio lancar (current ratio) mencapai 509,94%,
pergantian Direksi dan Komisaris pada akhir Juli 2010 yang
diikuti dengan proses normalisasi hubungan industrial dan
penyusunan konsep reposisi dan restrukturisasi bisnis, serta
adanya bencana alam meletusnya gunung Merapi di Jawa
Tengah yang mengakibatkan terganggunya operasional dan
produksi di Bandara Adisutjipto dan Bandara Adisumarmo.
In the midst of an unbalanced global economic recovery, the
domestic economic performance during 2010 continued to
improve. Indonesia’s success in releasing itself from being
entangled in the global financial crisis made the country one
of two Asian countries recording positive economic growth in
2009, giving rise to optimism in the beginning of 2010.
The favorable economic, security, social political condition in
the country resulted in improving macro economic indicators in
Indonesia during 2010. The country’s economy has successfully
reached an optimistic level and the Rupiah strengthened
against the US dollar.
The improving economic growth has made impact on aviation
industry growth including the airport services industry. The high
frequency of departures and arrivals including the number of
people seeing off and picking up at the airports has made the
increase in economic activities possible.
The strengthening of Rupiah against US dollar resulted in an
increase in domestic air traffic giving rise to an increase in
domestic flight growth to 24.34%. Though the international
traffic growth has not reached the RKAP 2010, the Company
still recorded growth at 6.4%.
Other conditions affecting the company’s performance
during 2010 were the excellent liquidity with a current ratio
at 509.94%, the changes in the composition of the Boards
of Directors and Commissioners at the end of July 2010 was
followed by the normalization process in industrial relationship
and the preparation of a repositioning concept and business
restructuring, while the volcanic eruption of Merapi in
Central Java lead to interrupted operations at Adisutjipto and
Adisumarmo airports.
ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAANMANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
TINJAUAN USAHABusiness Review
60 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
61ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
TINJAUAN USAHABusiness Review
In 2010 Angkasa Pura I (Persero) served 487,808 aircraft
movements, 49,237,437 passenger movements and 289,678
tons of goods. The aircraft movements increased by 22.14%,
passenger movements by 18.13% and the goods/cargo
movements by 18.31% compared to those of 2009. The traffic
movements in 2010 compared to the realization in 2009 may
be observed in the following tables:
Selama tahun 2010 Angkasa Pura I (Persero) telah melayani
487.808 pergerakan pesawat, 49.237.437 penumpang dan
289.678 ton barang. Pergerakan pesawat meningkat sebesar
22,14%, penumpang meningkat 18,13% dan pergerakan
barang/kargo meningkat 18,31% dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun 2009. Pergerakan trafik pada
tahun 2010 dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 dapat
dilihat pada tabel-tabel berikut ini:
Tabel: Realisasi Lalu Lintas Angkutan Udara Table: Realization of Air Traffic
NO URAIAN 2009 2010 GROWTH (%) DESCRIPTION
1 Pesawat (a/c)a. Domestikb. InternasionalJumlah
350.35749.024
399.381
435.64552.163
487.808
24,346,40
22,14
Aircraft (a/c)a. Domestic
b. InternationalTotal
2 Penumpang (Pax)a. Domestikb. InternasionalJumlah
34.861.8776.820.120
41.681.997
41.609.9097.627.528
49.237.437
19,3611,8418,13
Passenger (Pax)a. Domestic
b. InternationalTotal
3 Kargo (Ton)a. Domestikb. InternasionalJumlah
190.83854.002
244.840
222.53067.148
289.678
16,6124,3418,31
Cargo (Ton)a. Domestic
b. InternationalTotal
62 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAANMANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
TINJAUAN USAHABusiness Review
Tabel: Pergerakan Pesawat per Bandara Table: Aircraft Movements per Airport
NO BANDARA 2009 2010 GROWTH (%) AIRPORT
1 Bandara Ngurah Rai 75.995 84.959 11,80 Ngurah Rai Airport
2 Bandara Juanda 91.455 99.928 9,26 Juanda Airport
3 Bandara Sultan Hasanuddin 51.073 64.908 27,09 Sultan Hasanuddin Airport
4 Bandara Sepinggan 48.628 57.109 17,44 Sepinggan Airport
5 Bandara Adisutjipto 26.647 45.457 74,34 Adisutjipto Airport
6 Bandara Syamsudin Noor 18.979 22.346 17,74 Syamsudin Noor Airport
7 Bandara Ahmad Yani 17.575 22.287 26,81 Ahmad Yani Airport
8 Bandara Selaparang 17.735 19.226 8,41 Selaparang Airport
9 Bandara Sam Ratulangi 14.503 16.955 16,91 Sam Ratulangi Airport
10 Bandara Adisumarmo 7.573 17.291 128,32 Adisumarmo Airport
11 Bandara Pattimura 9.003 10.390 15,41 Pattimura Airport
12 Bandara El Tari 10.670 14.814 38,84 El Tari Airport
13 Bandara Frans Kaisiepo 9.545 11.138 16,69 Frans Kaisiepo Airport
JUMLAH 399.381 487.808 22,14 TOTAL
Tabel: Pergerakan Jumlah Penumpang per Bandara Table: Passenger Movements per Airport
NO BANDARA 2009 2010 GROWTH (%) AIRPORT
1 Bandara Ngurah Rai 9.621.714 11.123.224 15,61 Ngurah Rai Airport
2 Bandara Juanda 10.510.676 12.078.872 14,92 Juanda Airport
3 Bandara Sultan Hasanuddin 5.063.860 6.546.831 29,29 Sultan Hasanuddin Airport
4 Bandara Sepinggan 4.348.986 5.106.944 17,43 Sepinggan Airport
5 Bandara Adisutjipto 3.368.228 3.690.592 9,57 Adisutjipto Airport
6 Bandara Syamsudin Noor 2.080.379 2.619.867 25,93 Syamsudin Noor Airport
7 Bandara Ahmad Yani 1.656.668 2.018.818 21,86 Ahmad Yani Airport
8 Bandara Selaparang 1.187.890 1.418.538 19,42 Selaparang Airport
9 Bandara Sam Ratulangi 1.261.525 1.665.673 32,04 Sam Ratulangi Airport
10 Bandara Adisumarmo 773.687 968.271 25,15 Adisumarmo Airport
11 Bandara Pattimura 662.724 737.970 11,35 Pattimura Airport
12 Bandara El Tari 832.334 932.825 12,07 El Tari Airport
13 Bandara Frans Kaisiepo 313.326 329.012 5,0118,13 Frans Kaisiepo Airport
JUMLAH 41.681.997 49.237.437 22,14 TOTAL
Tabel: Pergerakan Barang/Kargo per Bandara Table: Cargo Movements per Airport
NO BANDARA 2009 2010 GROWTH (%) AIRPORT
1 Bandara Ngurah Rai 64.924 67.714 4,30 Ngurah Rai Airport
2 Bandara Juanda 61.871 76.774 24,09 Juanda Airport
3 Bandara Sultan Hasanuddin 32.420 40.141 23,81 Sultan Hasanuddin Airport
4 Bandara Sepinggan 28.978 37.973 31,04 Sepinggan Airport
5 Bandara Adisutjipto 11.209 12.307 9,79 Adisutjipto Airport
6 Bandara Syamsudin Noor 13.642 17.050 24,98 Syamsudin Noor Airport
7 Bandara Ahmad Yani 8.103 9.711 19,84 Ahmad Yani Airport
8 Bandara Selaparang 5.028 6.619 31,63 Selaparang Airport
9 Bandara Sam Ratulangi 9.226 11.520 24,87 Sam Ratulangi Airport
10 Bandara Adisumarmo 2.248 2.600 15,63 Adisumarmo Airport
11 Bandara Pattimura 2.789 3.061 9,75 Pattimura Airport
12 Bandara El Tari 3.208 2.904 (9,49) El Tari Airport
13 Bandara Frans Kaisiepo 1.192 1.304 9,40 Frans Kaisiepo Airport
JUMLAH 244.840 289.678 18,31 TOTAL
63ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
PENCAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)The Achievement of Key Performance Indicators (KPI)
Key Performance Indicators (KPI) atau Indikator Kinerja Kunci
merupakan alat ukur keberhasilan kinerja Direksi Angkasa Pura
I yang merupakan Kontrak Manajemen antara Kuasa Pemegang
Saham dengan Komisaris dan Direksi Angkasa Pura I. KPI dapat
dikatakan memadai apabila memenuhi syarat-syarat relevan
(relevant), tepat (appropriate), wajar (fairy represent) dan
lengkap (comprehensive). Kerangka KPI tersebut menunjukkan
secara langsung pencapaian sasaran strategis yang hendak
dicapai sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
Manajemen telah menandatangani Kontrak Manajemen pada
tanggal 27 Januari 2010 antara Kuasa Pemegang Saham
PT Angkasa Pura I (Persero) diwakili oleh Deputi Menteri
Negara BUMN Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata dengan
Direksi dan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero). Sejalan
dengan perubahan komposisi Direksi dan Komisaris, telah
ditandatangani pula Kontrak Manajemen pada tanggal 23
Juli 2010 antara Kuasa Pemegang Saham PT Angkasa Pura I
(Persero) diwakili oleh Menteri Negara BUMN dengan Direksi
dan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero).
Key Performance Indicators (KPI) serve as a measurement tool for
measuring performance achievements of Directors of Angkasa
Pura I and represents a Management Contract between the
Proxy Shareholders and Commissioners and Directors of
Angkasa Pura I. The KPI are considered adequate in meeting
the criteria of being relevant, appropriate, fairly representative
and comprehensive. Such KPI criteria immediately portray the
strategic goals to achieve in accordance with the Company’s
vision and mission.
Management entered into a Management Contract on 27
January 2010 which was signed by the Proxy Shareholders of
PT Angkasa Pura I (Persero) represented by Deputy Minister
of State Owned Enterprises of Logistics and Tourism and by
Directors and Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero). In
conjunction with the changes in the composition of Directors
and Commissioners, a Management Contract was also signed
on 23 July 2010 by Proxy Shareholders of PT Angkasa Pura I
(Persero) represented by Minister of State Owned Enterprises
and by Directors and Commissioners of PT Angkasa Pura I
(Persero).
64 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAANMANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
PENCAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)The Achievement of Key Performance Indicators (KPI)
KPI tahun 2010 disusun dengan memperhatikan hal-hal yang
perlu mendapat perbaikan dalam KPI tahun 2009, untuk
dilakukan penyempurnaan dengan mempertimbangkan gap
antara kebutuhan pelanggan dan pemangku kepentingan
dengan kinerja Perusahaan yang telah dicapai selama ini. Untuk
mencapai tujuan Perusahaan, Angkasa Pura I telah memetakan
gap-gap tersebut di dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan
(RJPP), kemudian pelaksanaannya dijabarkan dalam program-
program kerja perusahaan (RKAP) serta diimplementasikan
dalam Rencana Kerja Manajemen (RKM) di tiap Direktorat.
Pencapaian target KPI kontrak manajemen tahun 2010 sesuai
bobot setiap KPI pada enam perspektif mencapai skor 92,49
dengan perincian masing-masing persepektif sebagai berikut:
PERSPEKTIF BOBOT WEIGHTCAPAIAN BOBOT
WEIGHT ACHIEVEDPERSPECTIVE
Keuangan 20 19,51 Financial
Pelanggan 10 9,68 Customers
Proses Bisnis Internal 30 27 Internal Business Process
Pertumbuhan Dan Pembelajaran 10 9,78 Growth and Learning
Kepemimpinan 20 16,77 Leadership
Produk dan Layanan 10 10 Product and Service
Jumlah 100 92,49 Total
Mengacu Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No.100/
MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat
Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, Angkasa Pura I
memperoleh predikat ”AA” Sehat dengan nilai 83,00. Tingkat
kesehatan perusahaan dinilai dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek
Keuangan, Aspek Operasional dan Aspek Administrasi.
Aspek keuangan perusahaan diukur berdasarkan rasio-rasio
keuangan dengan total pencapaian skor sebesar 33,00.
Pencapaian ini lebih rendah dari pencapaian tahun sebelumnya
yaitu 37,00, disebabkan realisasi pencapaian laba 5,47% di
bawah anggaran (RKAP). Deviasi ini terutama disebabkan oleh
pencapaian Pendapatan Aeronautika ATS sebesar 21,69% di
bawah RKAP dan peningkatan Beban Lain-lain sampai 1.096%
dari anggaran karena kerugian selisih kurs, beban penyusutan,
pembayaran sumbangan Perusahaan untuk program Tunjangan
Hari Tua dan biaya penghapusan aktiva tetap.
Aspek operasional diukur berdasarkan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/284/X/1999
dimana kinerja PJP4U, PJP, PJP2U, Counter dan Garbarata baik
domestik maupun internasional mencapai skor total 35,00.
Sementara aspek administrasi perusahaan yang meliputi
ketepatan laporan perhitungan laporan tahunan, rancangan
RKAP, laporan periodik dan kinerja PKBL mencapai skor 15,00.
The KPI 2010 were prepared by considering the matters that
needed improvements during the KPI of 2009 and were made
for developments by considering the gap between the needs of
customers and stakeholders and the Company’s achievements
up to present. To achieve the Company’s goals, Angkasa Pura
I already mapped such gaps in the Company’s long term plan
(RJPP), and the implementation of which is manifested in the
company’s work programs (RKAP) and adopted in Management
Work Program (RKM) in each Directorate.
The achievement of KPI targets for the management contract
in 2010 set in accordance with the weight of each KPI in six
perspectives reached the score of 92.49 with the details of
each perspective as follows:
With reference to the Decision Letter of Ministry of State
Owned Enterprise No. 100/MBU/2002 dated 4 June 2002 of
Evaluation of the Health Level of State Enterprises, Angkasa
Pura I obtained an “AA” Healthy category with the score of
83.00. The Company’s performance was measured/evaluated
in terms of 3 (three) aspects, namely Financial, Operating and
Administrative.
The Company’s financial aspect is measured based on financial
ratios with the total score of 33.00. Such achievement is
lower than that of the previous year which was at 37.00 due
to the achieved profit at 5.47% below RKAP. Such deviation
is particularly due to the achieved Aeronautical ATS revenue
at 21.69% below RKAP and the increasing Other Expenses
at 1.096% of the budget due to the forex loss, depreciation
costs, the Company’s contribution for Pension Benefit and
disposal of fixed assets.
Operationally, the measurement is based on Decision Letter of
Directorate General of Air Transportation No. SKEP/284/X/1999
in which the performance of PJP4U, PJP, PJP2U, Counter and
Garbarata both from domestic and international services
reached the total score of 35.00. The Company’s administrative
measure, covering the accurate calculations in the annual
report, RKAP draft, periodic reports and PKBL performance,
reached the score of 15.00.
65ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Aktivitas produksi Angkasa Pura I meliputi bidang usaha
Aeronautika ATS, Aeronautika Non ATS dan Non Aeronautika.
Realisasi produksi tahun 2010 untuk tiap bidang adalah
sebagai berikut:
a. Produksi Aeronautika ATS
Produksi Aeronautika ATS meliputi Pelayanan Jasa Penerbangan
(PJP) dalam negeri, PJP luar negeri dan Overflying.
Realisasi PJP dalam negeri sebesar 39.978.906 route unit atau
berada diatas anggaran 13,19% dari yang ditargetkan sebesar
35.321.219 route unit dan naik 14,98% dibandingkan realisasi
tahun 2009. Hal ini disebabkan adanya tambahan frekuensi
penerbangan di beberapa bandara.
Realisasi PJP luar negeri sebesar 27.936.767 route unit atau
berada di bawah anggaran 1,32% dari yang ditargetkan sebesar
28.310.251 route unit. Realisasi ini naik 2,66% dibandingkan
dengan tahun 2009. Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak
beroperasinya beberapa rute penerbangan di bandara seperti
Garuda Indonesia dengan rute Surabaya – Singapura (SUB –
TINJAUAN PRODUKSIProduction Review
The production activities of Angkasa Pura I include the
business fields of ATS Aeronautical, Non-ATS Aeronautical and
Non-Aeronautical. The realization in 2010 for each field is as
follows:
a. ATS Aeronautical Production
The ATS Aeronautical Production covers Domestic Flight
Navigation Services (PJP), International PJP and Overflying.
Realization of Domestic PJP was in the amount of 39,978,906
route units or above budget by 13.19% of the planned
35,321,219 route units and 14.98% above 2009’s result.
This was due to the additional frequency of flights in several
airports.
The realization of International PJP was 27,936,767 route
units or above budget by 1.32% of the planned 28,310,251
route units. Such realization 2.66% higher thanthat of 2009.
This was due to the non-operating flight routes at the airports
such as by Garuda Indonesia with the flight route of Surabaya
– Singapore (SUB-SIN) previously using B737-300 type and
66 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
SIN) yang sebelumnya menggunakan tipe B737-300 berhenti
beroperasi sejak Januari 2010, sedangkan route Surabaya
- Hongkong (SUB – HKG) yang sebelumnya menggunakan
tipe B 737-800 berhenti beroperasi sejak Oktober 2009, Air
Asia dengan rute Manado – Kuala Lumpur (MDC – KUL) yang
sebelumnya menggunakan tipe A 320, tidak beroperasi mulai
Maret 2010.
Untuk Cabang MATSC (Makassar Air Traffic Service Center),
Breakdown RKAP 2010 per bulan sudah memperhitungkan
pendapatan yang berasal dari Haji (Haji Flight) sedangkan
realisasi pendapatan dari Haji hanya terjadi pada bulan Oktober
dan Nopember saja, sehingga menyebabkan realisasi tidak
sesuai RKAP.
Realisasi PJP lintas udara (overflying) sebesar 66.082.634 route
unit atau 14,63% dibawah anggaran yang ditargetkan sebesar
77.408.957 route unit dan naik 6% dibandingkan dengan
tahun 2009. Hal ini disebabkan penerbangan lintas dari
maskapai internasional British Airways, Air Asia, Air Calidonie,
Air New Zealand, Air Nugini, Cathay Pacific, China Airlines,
China Aviation, Eastern Airlines, Eva Air, Jetstar, Malaysia
Airlines, Qantas Airways, dan Royal Brunei tidak terealisasi
sesuai target.
TINJAUAN PRODUKSIProduction Review
Surabaya - Hongkong (SUB – HKG) route previously using B
737-800 type which ceased operations in January 2010, and
Air Asia with Manado – Kuala Lumpur (MDC – KUL) route
previously using A 320 type which ceased operations in March
2010.
As for MATSC (Makassar Air Traffic Service Center), the
breakdown of RKAP 2010 per month already considered the
income generated from haji flight whereas the realization of
income from haji only incurred in October and November,
resulting in the amount in which the actual results did not
match the RKAP.
The realization of overflying PJP was 66,082,634 route units
or below budget by 14.63% of the planned 77,408,957 route
units, though increasing by 6% compared to that of 2009.
This was due to the cross border flights from international
airways such as British Airways, Air Asia, Air Calidonie, Air
New Zealand, Air Nugini, Cathay Pacific, China Airlines, China
Aviation, Eastern Airlines, Eva Air, Jetstar, Malaysia Airlines,
Qantas Airways, and Royal Brunei whose flight volumes did
not meet expectations.
ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAANMANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
67ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
b. Produksi Aeronautika Non ATS
Produksi Aeronautika Non ATS meliputi Aeronautika Non ATS
dalam negeri dan Non ATS luar negeri.
Aeronautika Non ATS Dalam Negeri
Produksi Aeronautika Non ATS dalam negeri mencakup PJP4U
(Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan
Pesawat Udara), PJP2U (Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat
Udara, Aviobridge (Garbarata) dan Counter.
Realisasi dari PJP4U sebesar 11.525.051 ton atau 10,82% di
atas target sebesar 10.399.456 ton. Realisasi ini naik 14,73
dari realisasi tahun 2009. Hal ini berkorelasi dengan penjelasan
realisasi produksi PJP Dalam Negeri.
Realisasi PJP2U sebesar 17.603.294 pax atau 14,61% di atas
target yaitu 15.359.227 pax dan 14,08% di atas realisasi tahun
2009. Hal ini disebabkan peningkatan penumpang dalam
negeri karena libur Tahun Baru 2010 dan liburan sekolah bulan
Juni 2010.
Realisasi aviobridge sebesar 7.078.891 ton atau 161,52% di
atas anggaran sebesar 2.706.837 ton dan 192,84% di atas
realisasi tahun 2009. Hal ini disebabkan adanya perubahan
tipe pesawat di Manado (MDC) dan Solo (SOC) yang semula
menggunakan B737-200 MTOW 54 menjadi A319/A320
MTOW 77 dan adanya penyamaan satuan produksi yang pada
RKA menggunakan frekuensi menjadi MTOW (Maximum Take-
Off Weight) dalam satuan metrik ton.
Realisasi counter sebesar 17.380.809 pax atau 13,16% di atas
anggaran sebesar 15.359.227 pax. Realisasi ini naik 12,70%
dibandingkan tahun 2009.
Aeronautika Non ATS Luar Negeri
Realisasi PJP4U sebesar 2.736.719 ton atau 17,84% di bawah
target sebesar 3.331.078 ton dan turun 19,61% dari realisasi
tahun 2009. Hal ini disebabkan adanya pengurangan frekuensi
penerbangan luar negeri di Bandara Ngurah Rai, antara lain:
1) Malaysian Airlines, dari 21x per minggu menjadi 14x per
minggu.
2) Air Asia, dari 39x per minggu menjadi 21x per minggu.
3) Qatar Airways, dari 7x per minggu menjadi 4x per
minggu.
4) Jet Star Airlines, dari 25x per minggu menjadi 17x per
minggu.
5) Virgin Blue Airlines, dari 23x per minggu menjadi 11x per
minggu.
b. Non-ATS Aeronautical Production
The Non-ATS Aeronautical Production consists of Domestic
Non-ATS Aeronautical Production and International Non-ATS
Aeronautical Production.
Domestic Non-ATS Aeronautical Production
The domestic Non-ATS Aeronautical Production covers Landing,
include, the landing, parking and hangar (PJP4U), Passenger
Service Charge (PJP2U), Ground Handling (Aviobridge) and
Counters.
The PJP4U realization was 11,525,051 tons or above target
by 10.82% of the planned 10,339,456 tons. This realization
increased 14.73% compared to that in 2009 and correlated
with increased Domestic PJP.
PJP2U realization was 17,603,294 pax or above target by
14.61% of the planned 15,359,227 pax and 14.08% above
2009’s results. This was due to the increase in the number of
domestic passengers due to 2010 New Year holiday and June
2010 school holiday.
The aviobridge realization was 7,078,891 tons or above target
by 161,52% of the planned 2,706,837 tons and 192.84%
higher than that of 2009. This was due to changes in the type
of aircraft in Manado (MDC) and Solo (SOC) previously using
B737-200 MTOW 54 replaced by A319/A320 MTOW 77 and
due to production unit synchronization from using frequency in
RKA into using MTOW (Maximum Take-Off Weight) in metric
tons.
The counter results were 17,380,809 pax or above target by
13.16% of the planned 15,359,227 pax. Compared to 2009,
this was an increase of 12.70%.
International Non-ATS Aeronautical Production
PJP4U realization was 2,736,719 tons or below target by
17.84% of the planned 3,331,078 tons and a decrease
of 19.61% compared to 2009’s result. This was due to the
reduced frequency of international flights at Ngurah Rai
airport, such as:
1) Malaysian Airlines, from 21x per week to 14x per week.
2) Air Asia, from 39x per week to 21x per week.
3) Qatar Airways, from 7x per week to 4x per week.
4) Jet Star Airlines, from 25x per week to 17x per week.
5) Virgin Blue Airlines, from 23x per week to 11x per week.
68 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Realisasi PJP2U sebesar 3.441.785 pax atau 1,71% di atas target
sebesar 3.383.982 pax. Realisasi ini naik 4,48% dibandingkan
realisiasi tahun 2009. Hal ini disebabkan oleh peningkatan
wisatawan asing berlibur ke Indonesia di Tahun Baru 2010 dan
liburan panjang bulan Juni – Agustus 2010.
Realisasi aviobridge sebesar 4.192.389 ton atau 25,97%
di bawah anggaran sebesar 5.662.738 ton. Dibandingkan
terhadap realisasi tahun 2009 mengalami penurunan sebesar
21,33%. Hal ini disebabkan aviobridge di Bandara Ngurah Rai
dan Bandara Juanda tidak dapat melayani secara optimal pada
jam kepadatan pendaratan tinggi.
Realisasi counter sebesar 2.724.952 pax atau 17,21% di bawah
anggaran sebesar 3.291.266 pax. Realisasi tahun 2010 naik
14,80% dibandingkan tahun 2009. Hal ini berkorelasi dengan
realisasi produksi PJP2U Luar Negeri.
TINJAUAN PRODUKSIProduction Review
PJP2U realization was 3,441,785 pax or above target by 1.71%
of the planned 3,383,982 pax. Compared to the realization in
2009, this increased by 4.48%. This was due to the increasing
number of foreign tourists in Indonesia in New Year 2010 and
long school holiday June – August 2010.
The aviobridge realization was 4,192,389 tons or below target
by 25.97% of the planned 5,662,738 tons. Compared to
2008, this was an increaseof 21.33%. This was due to the
circumstances when aviobridge was unable to provide optimum
service during the high frequency of landing at Ngurah Rai and
Juanda airports.
The counter results were 2,724,952 pax or below target by
17.21% of the planned 3,291,266 pax. Compared to 2009,
this was an increaseof 14.80%. This correlated with the
increase in International PJP2U.
ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAANMANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
69ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
c. Produksi Non Aeronautika
Realisasi parkir mobil mencapai 12.412.429 lembar atau 9,15%
di atas target sebesar 11.371.694 lembar. Hal ini disebabkan
peningkatan penumpang di beberapa bandara pada saat
musim pemberangkatan Haji, libur sekolah, libur nasional dan
keagamaan yang jatuh pada akhir minggu (long weekend).
Realisasi ini naik 11,05% dibandingkan dengan tahun 2009.
Realisasi peron sebesar 382.473 lembar atau 6,45% di atas
anggaran sebesar 359.308 lembar. Realisasi ini naik 19,02%
dari realisasi tahun 2009 yang disebabkan meningkatnya
pengunjung pada waving gallery.
Realisasi pemakaian listrik sebesar 33.772.066 kwh atau
6,92% di atas anggaran sebesar 31.586.150 kwh dan naik
8,48% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya
peningkatan pemakaian daya listrik oleh mitra usaha.
Realisasi pemakaian air sebesar 333.016 m³ atau 16,27% di
atas target sebesar 286.407 m³ dan naik 18,31% dibandingkan
realisasi tahun 2009.
Realisasi cargo sebesar 239.257.779 kg atau berada di atas
anggaran 12,21% dari yang ditargetkan sebesar 213.225.785
kg. Hal ini disebabkan peningkatan volume kargo dan adanya
penambahan penerbangan kargo. Bila dibandingkan terhadap
realisasi tahun 2009 mengalami kenaikan 31,80%.
Realisasi premium lounge naik 16,71% dari 681.738 pax pada
tahun 2009 menjadi 795.630 pax pada 2010. Realisasi ini
16,71% di atas target 681.738 pax dan 16,13% di atas realisasi
tahun 2009 yang disebabkan oleh adanya penambahan dari
penumpang China Airlines 50 pax per bulan dan peningkatan
Cash Payment baik di Blue Sky maupun Singosari Lounge.
Realisasi sewa ruang sebesar 1.173.558 m2 atau 1,58% di
bawah target sebesar 1.192.401 m2 dan 0,62% di atas realisasi
tahun 2009. Hal ini disebabkan adanya pengembalian beberapa
ruang usaha di Bandara Ngurah Rai, pembuatan connecting
area Hotel Transit dengan Terminal Bandara Sepinggan yang
berdampak pada pembongkaran 3 ruang restoran, ruang
kosong di Bandara Sepinggan eks Tiket Sales Indonesia
Air Asia, penghentian sewa 4 ruang di Bandara Sepinggan
pada Gedung ASB yaitu PT Pelita, Airfast dan Merpati, serta
operasional Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin yang
semula direncanakan awal Januari 2010 baru terealisasi akhir
April 2010.
c. Non-Aeronautical Production
The car parking receipts were 12,412,429 tickets or above
target by 9.15% of the planned 11,371,694 tickets. This was
due to the increasing number of passengers at several airports
during the departure of haji pilgrims, school holidays, and
national and religious holidays during the long weekends.
Compared to 2009, this was an increased of 11.50%.
The Waving Gallery realization was 382,473 pieces or above
target by 6.45% of the planned 359,308 pieces. Compared
to 2009, this was an increaseof 19.02% due to the increasing
number of passengers at the waving gallery.
The electricity usage was 33,772,066 kwh or above target by
6.92% of the planned 31,586,150 kwh and an increased from
2009 of 8.48%. This was due to increasing electricity use by
business partners.
The water use was 333,016 m³ or above target by 16.27%
of the planned 286,407 m³ and an increased of 18.31%
compared to 2009.
Cargo handled 239,257,779 kg or above target by 12.21% of
the planned 213,225,785 kg. This was due to the increasing
volume of cargo and additional cargo flights. Compared to
2009, this was an increaseof 31.80%.
The premium lounge usage increased by 16.71% from 681,738
pax in 2009 to 795,630 pax in 2010. Such a result was above
target by 16.71% of the planned 681,738 pax and 16.13%
above the realization in 2009 due to additional number of
passengers from China Airlines at 50 pax per month and
due to the additional cash payment at Blue Sky and Singosari
Lounge.
Space rentals comprised an area of 1,173,558 m2 or below
target by 1.58% of the planned 1,192,401 m2 though it was
0.62% above 2009’s figure. This was due to the returning
of business space at Ngurah Rai airport, the installation of
connecting area of Hotel Transit to Sepinggan Airport Terminal
having impact on the demolition of three restaurants, the
empty space at Sepinggan Airport ex Air Asia Indonesia’s Ticket
Sales, the termination of the rental of 4 rooms at Sepinggan
Airport at ASB Building formerly occupied by PT Pelita, Airfast
and Merpati, and the operations of Sultan Hasanuddin Airport
Cargo Terminal previously planned to commence its operations
in the beginning of January 2010 yet realized at the end of
April 2010.
70 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Realisasi sewa tanah sebesar 5.432.725 m2 atau 15,97% di
bawah target sebesar 6.465.497 m2 dan 10,96% di bawah
realisasi tahun 2009. Hal ini disebabkan oleh sewa tanah untuk
PT Pertamina di Bandara Adisumarmo seluas 1.860 m2 belum
dibayar karena masih dalam pembahasan berkaitan dengan
kenaikan tarif dan digunakannya lahan seluas ± 4.000 m2 untuk
gedung administrasi sehingga kehilangan potensi pendapatan
sewa tanah. Selain itu tanah Undaan Kidul di Semarang tidak
disewakan lagi seluas ± 174.000 m2.
Realisasi konsesi sebesar Rp 1.870.343.037 atau 9,99% di
bawah anggaran sebesar Rp 2.077.834.128. Realisasi ini turun
0,82% dibandingkan realisasi tahun 2009. Hal ini disebabkan
revisi pencatatan dan pelaporan omset FTC menjadi dalam
satuan liter tidak dalam satuan rupiah. Faktor lain adalah hasil
negosiasi dengan konsesioner di Bandara Juanda berada di
bawah harga eksisting.
Realisasi pemakaian ruang reklame sebesar 200.628 m2
atau 14,20% di bawah target sebesar 233.844 m2. Hal ini
disebabkan adanya penurunan produksi di beberapa titik di
Bandara Achmad Yani akibat renovasi terminal, ruang reklame
pada gerbang tol Makassar yang sudah dimasukkan dalam
RKAP untuk kepentingan komersial tetapi digunakan sebagai
citra Perusahaan, dan PT Advertising Indonesia di Bandara
Juanda tidak memperpanjang kontrak sejak Pebruari 2010.
Realisasi tahun 2010 turun 1,83% dibandingkan realisasi
tahun 2009.
Realisasi pemakaian telepon sebesar 26.009 pesawat atau
0,15% di bawah anggaran sebesar 26.047 pswt namun naik
3,38% dibandingkan dengan tahun 2009. Hal ini disebabkan
tidak terealisasinya penambahan telepon ekstension terbatas
dan sewa kabel oleh beberapa konsesioner di Bandara Juanda,
serta tidak terealisasinya penambahan penyewaan ruangan
dan konsesioner di terminal baru Bandara Adisumarmo.
TINJAUAN PRODUKSIProduction Review
Land rental was an area of 5,432,725 m2 or below target by
15.97% of the planned 6,465,497 m2 and 10.96% lower
than that of 2009. This was due to the unpaid land rent by
PT Pertamina at Adisumarmo Airport of 1,860 m2 due to
ongoing discussions related to the increasing tariff and the area
usage of ± 4.000 m2 for the administration building resulting
to an opportunity loss of land rent income. Also, the land
located in Undaan Kidul in Semarang of ± 174,000 m2 is no
longer rented.
The concession income was Rp 1,870,343,037 or below
target by 9.99% of the planned Rp 2,077,834,128. Compared
to 2009, this was a decreaseof 0.82%. This was due to the
revised system of recording and reporting of FTC turnover from
rupiah units into liter units. Another factor is the negotiation
with concessionaires at Juanda airport resulting in prices lower
than the existing ones.
Advertisements covered an area of 200,628 m2 or below
target by 14.20% of the planned 233,844 m2. This was due
to the conditions that the production at a number of points
at Achmad Yani airport decreased due to terminal renovation,
the advertisement space at Makassar toll gate was intended
for commercial use in RKAP yet is being used for Company
image building, and PT Advertising Indonesia at Juanda airport
made no contract extension since February 2010. Compared to
2009, there was a decreaseof 1.83%.
Telephone usage was 26,009 handsets or below target by
0.15% of the planned 26,047 handsets yet higher by 3.38%
than 2009’s figure. This was due to the unrealized additions
of limited extension phones and unrealized cable rent by a
number of concessionaires at Juanda airport, and the unrealized
additional space rent and concessionaires at Adisumarmo
Airport’s new terminal.
ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAANMANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
71ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Tabel: Realisasi Produksi(Dalam ribuan Rupiah)
Table: Actual Production (In Thousand Rupiah)
NOURAIAN
DESCRIPTION SATUAN
UNIT
2009 REALISASI
REALIZATION
2010DEVIASI (%)
DEVIATION (%)DESCRIPTION
RKAP TARGET
REALISASI REALIZATION
(6-4):4 (6-5):5
A Aeronautika ATS1. PJP
a. Dalam Negerib. Luar Negeric. Lintas Udara
route unitroute unitroute unit
34.77027.21462.344
35.32128.31077.409
39.97927.93766.083
14,982,666,00
13,19(1,32)(4,99)
A. Aeronautical ATS1. PJP
a. Domesticb. International
c. Overflying
JUMLAH 1 route unit 124.328 141.040 133.998 7,78 (4,99) TOTAL 1
B Aeronautika Non ATS1. PJP4U
a. Dalam Negerib. Luar Negeri
tonton
10.0463.404
10.3993.331
11.5252.737
14,73(19,61)
10,82(17,84)
B. Aeronautical Non ATS1. PJP4U
a. Domesticb. International
JUMLAH 1 ton 13.450 13.730 14.262 6,04 3,87 TOTAL 1
2. PJP2Ua. Dalam Negerib. Luar Negeri
paxpax
15.4303.294
15.3593.384
17.6033.442
14,084,48
14,611,71
2. PJP2Ua. Domestic
b. International
JUMLAH 2 pax 18.724 18.743 21.045 12,39 12,28 TOTAL 2
3. Aviobridgea. Dalam Negerib. Luar Negeri
tonton
2.4175.329
2.7075.663
7.0794.192
192,84(21,33)
161,52(25,97)
3. Aviobridgea. Domestic
b. International
JUMLAH 3 ton 7.746 8.369 11.271 45,50 34,67 TOTAL 3
4. Countera. Dalam Negerib. Luar Negeri
paxpax
15.4223.198
15.3593.291
17.3812.725
12,70(14,80)
13,16(17,21)
4. Countera. Domestic
b. International
JUMLAH 4 pax 18.620 18.650 20.106 7,98 7,80 TOTAL 4
C Non Aeronautika 1. Sewa Ruang 2. Sewa Tanah 3. Konsesi (omzet) 4. Parkir Mobil 5. Parkir Motor 6. Peron 7. Pemakaian Listrik 8. Pemakaian Reklame 9. Pemakaian Air 10. Pemakaian Telepon 11. Kargo 12. Premium Lounge
m2-blnm2-blnRp. 000
lbrlbrlbr
kwhm2-bln
m3
pes-blnKgPax
1.1666.101
1.885.85511.1773.266
47231.132
20428125
181.528685
1.1926.465
2.077.83411.3723.459
35931.586
23428626
213.226682
1.1735.433
1.870.34312.4123.467
38233.772
20133326
239.258796
0,62(10,96)(0,82)11,056,15
(19,02)8,48
(1,83)18,313,38
31,8016,13
(1,58)(15,97)(9,99)
9,150,226,456,92
(14,20)16,27(0,15)12,2116,71
C. Non Aeronautical1. Space Rent2. Land Rent
3. Concession (turnover)4. Car Parking
5. Motorcycle Parking6. Waving Gallery
7. Electricity Charge8. Advertising Space
9. Water Charge10. Telephone
11. Cargo12. Premium Lounge
72 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
TINJAUAN KEUANGANFinancial Review
PENDAPATAN
Pendapatan Angkasa Pura I diperoleh dari pendapatan
operasional dan pendapatan lain-lain. Pada tahun 2010
Perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp 2,47 triliun,
naik 0,54% dibandingkan pendapatan pada tahun 2009
sebesar Rp 2,46 triliun.
Pendapatan Operasional
Pendapatan Operasional terdiri dari pendapatan Aeronautika
ATS, Aeronautika Non-ATS dan Non Aeronautika. Pendapatan
operasional tahun 2010 mencapai Rp 2,23 trillun, naik 8,7%
dibandingkan pendapatan operasional pada tahun 2009 yaitu
sebesar Rp 2,05 triliun.
Pendapatan Aeronautika ATS
Pendapatan Aeronautika ATS mencapai Rp 414,01 miliar,
7,61% di bawah pendapatan pada tahun 2009 yaitu sebesar
Rp 448,13 miliar. Pendapatan Aeronautika ATS diperoleh dari
pendapatan PJP Dalam Negeri, PJP Luar Negeri dan Lintas
Udara (Overflying).
REVENUE
Revenues of Angkasa Pura I obtain from operational revenue
and other revenues. In 2010 the Company booked revenue
of Rp 2.47 trillion, increasing 0.54% compared to revenues in
2009, which amounted to Rp 2.46 trillion.
Operating Income
Operating income consists of revenues from ATS Aeronautical,
Non-ATS Aeronautical and Non-Aeronautical. Operating
income in 2010 reached Rp 2.23 trillion, increasing 8.7%
compared to operating revenue in 2009, which amounted to
Rp 2.05 trillion.
ATS-Aeronautical revenue
ATS Aeronautical revenue reached Rp 414.01 billion, 7.61%
below revenue in 2009, which amounted to Rp 448.13 billion.
ATS Aeronautical revenues are derived from Domestic PJP,
Overseas PJP and Overflying revenues.
73ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Pendapatan PJP dalam negeri sebesar Rp 32,93 miliar, naik
16,85% dibandingkan pencapaian tahun 2009 sebesar
Rp 28,19 miliar. Hal ini sejalan dengan peningkatan produksi
PJP dalam negeri.
Pendapatan PJP luar negeri sebesar Rp 79,57 milyar,
turun 17,73% dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar
Rp 96,72 miliar. Penurunan pendapatan ini berkorelasi dengan
penurunan produksi PJP internasional yang disebabkan tidak
beroperasinya beberapa rute penerbangan di bandara tertentu
seperti Garuda Indonesia dengan rute SUB-SIN dan SUB-HKG
serta Air Asia dengan rute Manado (MDC) – Kualalumpur
(KUL).
Selain itu juga terdapat pengurangan frekuensi penerbangan
luar negeri di Bandara Ngurah Rai Denpasar.
Pendapatan Lintas Udara (Overflying) mencapai Rp 301,5
milyar, lebih rendah 6,72% dibandingkan pendapatan pada
tahun 2009 sebesar Rp 323,23 miliar. Hal ini berkorelasi
dengan turunnya produksi.
Penurunan pendapatan dari PJP internasional dan overflying
juga dipengaruhi oleh penurunan nilai tukar Dollar terhadap
Rupian dan adanya sharing pendapatan kepada PT Angkasa
Pura II.
Pendapatan Aeronautika Non ATS
Pendapatan Aeronautika Non ATS mencapai Rp 1,23 triliun,
naik 12,84% dibandingkan pendapatan Aero Non ATS pada
tahun 2009 sebesar Rp 1,09 triliun. Pendapatan Aeronautika
Non ATS diperoleh dari pendapatan PJP4U, PJP2U dan
Aviobridge, masing-masing untuk penerbangan dalam negeri
dan penerbangan luar negeri.
Pendapatan Aero Non ATS dari PJP4U dalam negeri mencapai
Rp 87,17 miliar, naik 18,05% dibandingkan pencapaian tahun
2009 sebesar Rp 73,85 miliar yang berkorelasi pada peningkatan
pencapaian produksi PJP4U dalam negeri sebesar 10,82%.
Sementara pendapatan Aero Non ATS dari PJP4U luar negeri
mencapai Rp 145,72 miliar atau turun 2,46% dibandingkan
tahun 2009 sebesar Rp 149,4 miliar. Hal ini sejalan dengan
penurunan produksi PJP4U Internasional yang disebabkan
tidak beroperasinya beberapa rute penerbangan di beberapa
bandara dan pengurangan frekuensi penerbangan luar negeri
di bandara Ngurah Rai Denpasar. Selain itu disebabkan juga oleh
turunnya nilai tukar Dollar terhadap Rupiah yang menurunkan
nilai pendapatan dalam mata uang Rupiah.
Domestic PJP revenue amounted to Rp 32.93 billion, increasing
16.85% compared to the 2009 achievement, which amounted
to Rp 28.19 billion. This is consistent with the achievement of
Domestic PJP production.
International PJP revenue of Rp 79.57 billion, decrease 17.73%
compared to 2009 amounted to Rp 96.72 billion. The decrease
in revenue was correlated with a reduction in production of
international PJP since some international flight routes have
not been operated in certain airports such as Garuda Indonesia
for Surabaya (SUB) – Singapore (SIN) and Surabaya (SUB) –
Hongkong (HKG) routes as well as Air Asia for Manado (MDC)
– Kualalumpur (KUL) route.
Moreover, the frequency of international flights have declined
in Ngurah Rai Airport.
Overflying revenue reached Rp 301.5 billion, 6.72% lower
than revenue in 2009 amounted to Rp 323.23 billion. This was
correlated with decrease in production.
The decrease in international PJP and overflying revenue also
affected by the falling value of the dollar exchange rate against
Rupiah and the revenue sharing to PT Angkasa Pura II.
Non ATS-Aeronautical Revenues
Non ATS-Aeronautical Revenue reached Rp 1.23 trillion,
increasing 12.84% compared to revenues of Non ATS Aero in
2009 of Rp 1.09 trillion. Non ATS-Aeronautical Revenues derive
from PJP4U, PJP2U and Aviobridge revenues, respectively for
domestic and overseas flights.
Non ATS Aero revenue from domestic PJP4U reached Rp 87.17
billion, increase 18.05% compared to 2009 achievement
amounted to Rp 73.85 billion, which correlates to increase
of domestic PJP4U production by 10.82%. While Non ATS-
Aero revenue from overseas PJP4U reached Rp 145.72 billion,
decrease 2.46% compared to the year 2009 amounted to
Rp 149.4 billion. This was in line with decline of international
PJP4U production caused some flight routes were not operated
as certain airports and reduction of international flights at
Ngurah Rai Airport of Denpasar. Moreover, the falling value of
the Dollar exchange rate against Rupiah also contributed the
revenue decrease in Rupiah currency.
74 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Pendapatan Aero Non ATS dari PJP2U dalam negeri sebesar
Rp 475,42 miliar, naik 22,92% dibandingkan tahun 2009
sebesar Rp 386,78 miliar yang berkorelasi pada kenaikan
pencapaian produksi PJP2U dalam Negeri.
Namun demikian kenaikan pendapatan tidak pararel dengan
kenaikan produksi karena penyesuaian tarif PJP2U Dalam
Negeri yang direncanakan berlaku per Juli 2010 baru terealisasi
pada bulan Desember 2010. Sementara pendapatan Aero
Non ATS dari PJP2U luar negeri mencapai Rp 481,56 milyar
atau 12,65% di atas pendapatan pada tahun 2009 sebesar
Rp 427,48 miliar. Kenaikan ini berkorelasi dengan kenaikan
pencapaian produksi PJP2U Luar Negeri sebesar 8,81%.
Pendapatan Aero Non ATS dari Aviobridge dalam negeri sebesar
Rp 15,96 miliar atau 2,65% di atas pendapatan tahun 2009
sebesar Rp 15,55 miliar. Kenaikan pendapatan yang belum
optimal disebabkan Aviobridge di Bandara Juanda - Surabaya
tidak dapat melayani secara optimal karena pesawat datang
pada jam yang bersamaan. Sementara pendapatan Aero Non
ATS dari Aviobridge luar negeri mencapai Rp 30,64 miliar,
turun 10,13% dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp 34,09
miliar disebabkan turunnya nilai tukar Dollar terhadap Rupiah.
Pendapatan Non Aeronautika
Pada tahun 2010, pendapatan Non Aeronautika mencapai
Rp 583,64 miliar atau naik 12,24% dibandingkan dengan
tahun 2009 sebesar Rp 519,97 miliar.
Pendapatan Non Aeronautika dari Counter dalam negeri
mencapai Rp 30,47 miliar, naik 16,3% dari pendapatan pada
tahun 2009 sebesar Rp 26,2 miliar. Kenaikan pendapatan
berkorelasi dengan kenaikan pencapaian produksi Counter
dalam negeri. Sementara pendapatan Counter luar negeri
sebesar Rp 17,4 miliar atau turun 1,32% dari pendapatan
tahun 2009 sebesar Rp 17,63 miliar yang disebabkan turunnya
nilai Dolar terhadap Rupiah.
Pendapatan Sewa-sewa (ruangan dan tanah) mencapai
Rp 153,17 miliar, meningkat 8,56% dari tahun 2009 sebesar
Rp 141,09 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya negosiasi
ulang tarif sewa atas Keputusan Direksi pada saat perpanjangan
kontrak.
Pendapatan Konsesi mencapai Rp 168,19 miliar, naik 10,03%
dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp 152,85 miliar. Hal ini
disebabkan adanya peningkatan pendapatan konsesi SKT
(tma), Konsesi Non SKT (tma), dan FTC Pertamina (non tma)
di Bandara Ngurah Rai - Bali dan Bandara Sultan Hasanuddin
- Makassar.
TINJAUAN KEUANGANFinancial Review
Non ATS Aero revenue from domestic PJP2U amounted to
Rp 475.42 billion, increasing 22.92% compared to 2009,
which amounted to Rp 386.78 billion. This correlates to the
increase in domestic PJP2U.
However, the increase in revenue did not parallel with the
increases in production due to tariff adjustments for domestic
PJP2U which had been planned to start in July 2010 but were
just realized in December 2010. Non ATS-Aero Revenue from
overseas PJP2U reached Rp 481.56 billion or 12.65% over
revenues in 2009, which amounted to Rp 427.48 billion. The
increase correlated with the increase of overseas PJP2U by
8.81%.
Non ATS Aero revenue from domestic Aviobridge amounted
to Rp 15.96 billion or 2.65% over revenue in 2009, which
amounted to Rp 15.55 billion. The increase in revenue was not
optimal due to Aviobridge at Juanda Airport - Surabaya was
not optimally utilized because aircraft arrived at the same time.
While revenue from the Non ATS-Aero of overseas Aviobridge
reached Rp 30.64 billion, decreasing 10.13% compared to
2009, which amounted to Rp 34.09 billion. This was due to
the decline in the Dollar against the Rupiah.
Non-Aeronautical Revenue
In 2010, Non-Aeronautical revenues reached Rp 583.64 billion
or an increase of 12.24% compared to 2009, which amounted
to Rp 519.97 billion.
Non-Aeronautical Revenue for domestic Counter reached
Rp 30.47 billion, increasing 16.3% from revenue in 2009,
which amounted to Rp 26.2 billion. The increase in revenue
correlated with the increase usage of domestic Counters. While
overseas Counter income of Rp 17.4 billion decreased 1.32%
from revenue in 2009, which amounted to Rp 17.63 billion,
again due to the falling value of the Dollar against the Rupiah.
Rental revenue (space and land) reached Rp 153.17 billion,
increasing 8.56% from 2009, which amounted to Rp 141.09
billion. This was caused by the renegotiation of rental rates
based on the decision of Board of Directors at the time of
contract renewal.
Concession revenue reached Rp 168.19 billion, increase
10.03% compared to 2009, which amounted to Rp 152.85
billion. This is due to increases in concession revenue from SKT
(tma), Concession Non SKT (tma), and FTC Pertamina (non
tma) at Ngurah Rai airport - Bali and Sultan Hasanuddin Airport
- Makassar.
ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAANMANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
75ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Pendapatan Parkir/Peron/Pas Bandara mencapai Rp 43,14
miliar atau naik 19,08% dari pendapatan tahun 2009 sebesar
Rp 36,23 miliar. Hal ini disebabkan adanya penerapan parkir
progresif dan komputerisasi serta adanya peningkatan
pencapaian produksi parkir mobil.
Pendapatan Pemakaian Listrik sebesar Rp 37,64 miliar, naik
13,97% dibandingkan tahin 2009 sebesar Rp 33,03 miliar. Hal
ini sejalan dengan kenaikan pencapaian produksi pemakaian
listrik.
Pendapatan Sewa Tempat Reklame mencapai Rp 36,85 miliar,
naik 13,69% dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp 32,44
miliar. Kenaikan ini berkorelasi dengan kenaikan pencapaian
produksi reklame.
Pendapatan Pemakaian Air mencapai Rp 4,12 miliar,
meningkat 31% dari pendapatan tahun 2009 sebesar Rp 3,14
miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya pembangunan proyek
apron dan pengelolaan executive lounge yang pemakaiannya
dikenakan tarif pada Bandara Juanda - Surabaya.
Pendapatan Pemakaian Telepon naik 6,04% menjadi Rp 11,55
miliar dibandingkan Rp 10,89 miliar pada tahun 2009.
Pendapatan Kargo naik 22,43% menjadi Rp 65,16 miliar
dibandingkan Rp 53,22 miliar pada tahun 2009. Kenaikan
ini sejalan dengan kenaikan pencapaian produksi cargo serta
The Airport Parking/Waving Gallery/Entrance Pass revenue
reached Rp 43.14 billion, increasing 19.08% of revenues
in 2009 amounted to Rp 36.23 billion. This is due to the
application of progressive parking and computerized system as
well as an increase in car parking numbers.
Electricity charge amounted to Rp 37.64 billion, increasing
13.97% compared to 2009, which amounted to
Rp 33.03 billion. This is consistent with the increasing electricity
consumption usage.
Advertising space revenue reached Rp 36.85 billion,
increasing 13.69% compared to 2009, which amounted to
Rp 32.44 billion. The increase correlated with the increase in
the advertising coverage.
Water usage revenue reached Rp 4.12 billion, increasing 31%
from revenue in 2009, which amounted to Rp 3.14 billion. The
increase was due to the apron project construction and income
from executive lounge charge at Juanda Airport - Surabaya.
Telephone Usage revenue increased 6.04% to Rp 11.55 billion
compared to Rp 10.89 billion in 2009.
Cargo revenue increased 22.43% to Rp 65.16 billion compared
to Rp 53.22 billion in 2009. The increase was in line with the
increase of cargo usage and revision of the cargo terminal
76 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
perubahan pola kerja sama terminal kargo Bandara Ngurah
Rai dari pola sewa ruang dan konsesi menjadi pola revenue
sharing.
Pendapatan Pelayanan Premium Lounge naik 20,46% menjadi
Rp 15.95 miliar dari Rp 13,24 miliar pada tahun 2009. Hal ini
sejalan dengan pencapaian produksi Premium Lounge yang
mengalami kenaikan sebesar 16,71%.
Pendapatan Lain-Lain
Pendapatan Lain-lain sebesar Rp 239,7 miliar, turun 40,86%
dibandingkan pada tahun 2009 sebesar Rp 405,3 miliar.
Pendapatan ini mencakup keuntungan selisih kurs, pasar uang
dan pasar modal serta pendapatan lainnya.
Keuntungan selisih kurs sebesar Rp 46,35 miliar karena
terjadinya fluktuasi kurs USD terhadap Rupiah. Keuntungan
dari penjualan valas (realized gain) sebesar Rp 4,4 miliar dan
penyesuaian nilai tukar kurs (unrealized gain) sebesar Rp 41,9
miliar. Bila dibandingkan dengan tahun 2009 mengalami
penurunan sebesar 57%.
Pendapatan (return) yang diperoleh melalui penempatan dana
di pasar uang dan pasar modal pada tahun 2010 mencapai
Rp 118,20 miliar, turun 33,95% dari tahun sebelumnya sebesar
Rp 178,95 miliar yang disebabkan tingkat suku bunga deposito
pada bank-bank pemerintah mengalami penurunan.
Realisasi pendapatan lainnya sebesar Rp 75,1 milyar, bila
dibandingkan dengan tahun 2009 mengalami penurunan
sebesar 37%. Pendapatan lainnya ini sebagian besar
berasal dari pembayaran cicilan bunga dan pokok piutang
PT Garuda Indonesia (Persero) sebesar Rp 7,4 milyar dan
sharing pendapatan PJP internasional serta overflying dengan
Angkasa Pura II.
Tabel: Pendapatan tahun 2010 dan perbandingannya pada tahun 2009(Dalam ribuan Rupiah)
Table: Revenues in 2010 and its comparison in 2009 (In Thousand Rupiah)
NO. URAIAN 2010 2009DEVIASI
DEVIATION (%)
DESCRIPTION
A Pendapatan Operasional1. Aeronautika ATS
a. Pelayanan Jasa Penerbangan- Dalam Negeri- Luar Negeri- Lintas Udara
32.93479.573
301.504
28.18596.718
323.227
16,85(17,73)(6,72)
Operating Revenue1. ATS-Aeronautical
a.Air Navigation ServicesDomestic
InternationalOverflying
JUMLAH Pelayanan Jasa Penerbangan 414.011 448.131 (7,61) TOTAL AIR NAVIgATION SERVICES
2. Aeronautika Non ATSb. Pendaratan, Penempatan dan
Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)- Dalam Negeri- Luar Negeri
87.174145.721
73.847149.398
18,05(2,46)
2. Non ATS - Aeronauticalb. Aircraft Landing, parking and hangar
DomesticInternational
JUMLAH PJP4U 232.896 223.245 4,32 TOTAL Aircraft Landing, parking and hangar
TINJAUAN KEUANGANFinancial Review
cooperation pattern at Ngurah Rai airport from the space rental
and concessions pattern to the revenue sharing pattern.
Premium Lounge service revenue increased 20.46% to
Rp 15.95 billion from Rp 13.24 billion in 2009. This was in line
with 16.71% increase of Premium Lounge production.
Other Revenues
Other revenues amounted to Rp 239.7 billion, decreasing
40.86% compared to 2009, which amounted to Rp 405.3
billion. This revenue includes gains on foreign exchange, money
market and capital market as well as other revenues.
Gain on foreign exchange amounted to Rp 46.35 billion in
2010 due to fluctuations in the Dollar against the Rupiah. Gains
on foreign exchange earned from selling foreign currencies
(realized gains) amounted to Rp 4.41 billion and exchange rate
adjustments (unrealized gain) amounted to Rp 41.94 billion.
Revenue (return) obtained from the placement of funds
in the money market and capital market in 2010 reached
Rp 118.20 billion, decreasing 33.95% from the previous year,
which amounted to Rp 178.95 billion. This was due to the
increased value of time deposits investment amounting to
Rp 2.16 trillion.
Realization of other revenue amounted to Rp 75.1 billion,
decrease 37% compared to 2009.Other revenue mostly derived
from interest and principal payment of PT Garuda Indonesia
receivable amounted to Rp 7.4 billion and revenue sharing of
international PJP and overflying with Angkasa Pura II.
ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAANMANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
77ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Tabel: Pendapatan tahun 2010 dan perbandingannya pada tahun 2009(Dalam ribuan Rupiah)
Table: Revenues in 2010 and its comparison in 2009 (In Thousand Rupiah)
NO. URAIAN 2010 2009DEVIASI
DEVIATION (%)
DESCRIPTION
c. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara- Dalam Negeri- Luar Negeri
475.425481.563
386.784427.479
22,9212,65
c. Passenger Service ChargeDomestic
International
JUMLAH PJP2U 956.988 814.263 17,53 TOTAL PJP2U
d. Aviobridge- Dalam Negeri- Luar Negeri
15.96030.642
15.54834.096
2,65(10,13)
d.AviobridgeDomestic
International
JUMLAH Aviobridge 46.602 49.644 (6,13) TOTAL Aviobridge
JUMLAH pendapatan Aero Non ATS 1.236.487 1.087.152 13,74 TOTAL Non ATS Revenue
JUMLAH pendapatan Aeronautika 1.650.498 1.535.284 7,50 TOTAL Aeronautical Revenue
3. Non Aeronautikae. Pemakaian Counter
- Dalam Negeri- Luar Negeri
30.47517.399
26.20417.632
16,30(1,32)
3. Non Aeronauticale. Counter Service
DomesticInternational
JUMLAH Counter 47.875 43.836 9,21 TOTAL Counter
f. Sewa-sewag. Konsesih. Parkir/Peron/Pas Bandarai. Pemakaian Listrikj. Sewa Reklamek. Pemakaian Airl. Pemakaian Teleponm. Kargon. Premium Lounge
153.168168.18643.14137.64536.8474.119
11.54765.15515.953
141.091152.85236.22733.03132.4393.144
10.88953.21813.243
8,5610,0319,0813,9713,5931,006,04
22,4320,46
f.Rentalg.Concession
h. Airport Parking/Waving Gallery/Passi. Electricity Consumption
j. Advertising Rentalk. Water Usage
l. Telephone Usagem. Cargo
n. Premium Lounge
JUMLAH pendapatan Non Aero 583.636 519.969 12,24 TOTAL Non Aero Income
JUMLAH pendapatan Operasional 2.234.133 2.055.253 8,70 TOTAL Operational Income
B Pendapatan Lain-lain1. Keuntungan Selisih Kurs2. Pasar Uang & Pasar Modal3. Pendapatan Lainnya
46.352118.20475.145
107.511178.955118.840
(56,89)(33,95)(36,77)
Other Income Exchange Rate Income
Money & Capital Market Other Income
JUMLAH Pendapatan Lain-lain 239.701 405.305 (40,86) TOTAL Other Income
TOTAL Pendapatan 2.473.835 2.460.559 0,54 TOTAL Income
BEBAN
Pada tahun 2010 beban Perusahaan meningkat 6,55%
menjadi Rp 1,91 triliun dari Rp 1,79 triliun pada tahun 2009
dikarenakan peningkatan beban operasional sebesar 8,59%
dari Rp 1,56 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 1,7 triliun
meskipun beban lain-lain turun 7,13% menjadi Rp 217,05
miliar dibandingkan Rp 233,72 miliar pada tahun 2009.
Beban Operasional
Beban Pegawai turun 2,49% dari Rp 498,87 miliar pada tahun
2009 menjadi Rp 486,42 miliar pada tahun 2010 disebabkan
tertundanya proses perekrutan karyawan operasional yang
sebelumnya ditargetkan terlaksana pada triwulan III dan IV.
Beban Pemeliharaan meningkat 25,15% dari Rp 110,21 miliar
pada tahun 2009 menjadi Rp 137,92 miliar pada tahun 2010
disebabkan peningkatan biaya pemeliharaan pendingin udara
dan kebersihan.
Beban Suplai dan Perlengkapan meningkat 21% dari Rp 24,96
miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 30,20 miliar.
EXPENSES
In 2010 corporate expenses increased 6.55% to Rp 1.91
trillion from Rp 1.79 trillion in 2009 due to increased operating
expenses amounting to 8.59% from Rp 1.56 trillion in 2009 to
Rp 1.7 trillion, although other expenses decreased 7.13% to
Rp 217.05 billion compared to Rp 233.72 billion in 2009.
Operating Expenses
The employee expenses decreased 2.49% from Rp 498.87
billion in 2009 to Rp 486.42 billion in 2010 due to delay in
recruitment process of operational personnel which were
planned to be carried out in quarter III and IV.
Maintenance Expenses increased 25.15% from Rp 110.21
billion in 2009 to Rp 137.92 billion in 2010 due to increase of
air conditioning maintenance cost and cleaning cost.
Supplies and Equipment Expenses increased 21% from
Rp 24.96 billion in 2009 to Rp 30.20 billion.
78 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Beban Utilitas naik 9,29% dari Rp 164,09 miliar pada tahun
2009 menjadi Rp 179,34 miliar yang disebabkan oleh
peningkatan beban rekening iistrik, rekening telepon, sewa
peralatan dan sewa gedung.
Beban pemeliharaan, beban suplai dan perlengkapan serta
beban utilitas mengalami peningkatan dibandingkan tahun
lalu seiring dengan peningkatan aktivitas produksi untuk
menunjang level of service.
Beban Penyisihan Piutang Ragu-ragu naik 156,13% dari
Rp 12,88 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 32,99 miliar yang
diantaranya disebabkan oleh penyisihan piutang ragu-ragu
di Kantor Pusat sebesar Rp 13,11 miliar, Bandara Ngurah Rai
sebesar Rp 2,78 miliar, Bandara Juanda sebesar Rp 3,20 miliar,
Bandara Sultan Hasanuddin sebesar Rp 4,75 miliar dan Pusat
Pengendalian Lalu Lintas Penerbangan Makassar (MATSC)
sebesar Rp 11,29 miliar. Kenaikan biaya penyisihan piutang
ragu-ragu meningkat tajam pada tahun 2010 sebesar 156%
dibanding tahun sebelumnya, karena adanya perubahan
kebijakan akuntansi mengenai besaran penyisihan kerugian
penurunan nilai piutang.
Beban Penyusutan naik 7,92% dari Rp 345,93 miliar pada
tahun 2009 menjadi Rp 373,27 miliar yang disebabkan
oleh adanya perhitungan review oleh BPKP terkait Bantuan
Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) untuk
biaya penyusutan sebesar Rp 53,35 miliar pada Bandara Sam
Ratulangi – Manado.
Beban Amortisasi turun 79,08% dari Rp 8,83 miliar pada
tahun 2009 menjadi Rp 1,85 miliar disebabkan perubahan
metode pencatatan akuntansi dimana biaya overlay runway
dikategorikan ke dalam aset tetap sehingga masuk ke dalam
mata anggaran biaya sesuai KEP. 97/KU.02/2009 tentang
Pedoman Akuntansi Keuangan Angkasa Pura I
Upaya-Upaya Pengendalian Biaya
Manajemen senantiasa memperhatikan beban pengeluaran
dan mengupayakan agar seluruh program dapat terlaksana
dengan biaya yang wajar, berada dalam lingkup anggaran
yang telah ditentukan dan sesuai kemampuan keuangan
Perusahaan.
Upaya-upaya yang dilakukan dalam pengendalian biaya
diantaranya adalah melakukan pengendalian anggaran melalui
early warning system dan pengendalian melalui penghematan
biaya (Cost Reduction Program dan Cost Cutting Program)
yang dilakukan tanpa mengurangi Level of Service (LoS).
TINJAUAN KEUANGANFinancial Review
Utilities Expenses rose 9.29% from Rp 164.09 billion in 2009 to
Rp 179.34 billion due to increase of electricity cost, telephone
cost, lease cost of equipment and building.
Maintenance, supply and equipment as well as utility expenses
increased compared with previous year due to increase of
production activities to support level of service.
The provision of Doubtful receivables rose 156.13% from
Rp 12.88 billion in 2009 to Rp 32.99 billion, some of which
were caused by the provision for doubtful receivables at the
Head Office amounted to Rp 13.11 billion, Ngurah Rai airport
amounted to Rp 2.78 billion, Juanda airport of Rp 3.20
billion, Sultan Hasanuddin Airport of Rp 4.75 billion and the
Makasar Air Traffic Control Center (MATSC) amounted to
Rp 11.29 billion. The provision for doubtful debt increased
sharply in 2010 by 156% compared with last year, due to a
new company’s accounting policy regarding the amount of
allowance impairmant losses.
Depreciation rose 7.92% from Rp 345.93 billion in 2009 to
Rp 373.27 billion due to the review calculation by BPKP for
the Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya
(BPYBDS) for the cost of depreciation of Rp 53.35 billion in
Sam Ratulangi Airport – Manado.
Amortization Expenses decreased 79.08% from Rp 8.83 billion
in 2009 to Rp 1.85 billion due to changes in accounting method
where costs of the overlay runway is categorized into the fixed
assets that go into the budget as depreciation cost according to
KEP.97/KU.02/2009 regarding Financial Accounting Guidelines
of Angkasa Pura I
Cost Control Efforts
The Management always prudently reviews the expenses and
strives that all programs can be implemented at a reasonable
cost, within the scope of budget that has been determined and
in accordance with the Company’s financial ability.
The efforts to control the costs are among others by controlling
the costs through the early warning system and cost efficiency
(Cost Reduction Program and Cost Cutting Program), which
was implemented without reducing the Level of Service (LoS).
ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAANMANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
79ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Implementasi penghematan biaya diantaranya adalah kebijakan
sewa peralatan sinar X (X-Ray) bagasi dan cabin masing-masing
dapat menghemat Rp 303 juta dan Rp 1,07 miliar atau total
Rp 1,37 miliar sampai dengan Desember 2010 dibandingkan
jika dilakukan pengadaan peralatan sinar X.
Tabel: Beban tahun 2010 dan perbandingannya pada tahun 2009 (Dalam ribuan Rupiah)
Table: Expenses in 2010 and the comparison with 2009 (In Thousand Rupiah)
NO. URAIAN 2010 2009DEVIASI
DEVIATION (%)
DESCRIPTION
A Beban Operasional1. Pegawai2. Pemeliharaan3. Suplay & Perlengkapan4. Utilitas5. Umum6. Penyusutan7. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai8. Amortisasi
486.426 137.91930.204
179.345455.075373.27032.9921.848
498.868 110.207 24.962
164.095 396.991 345.924 12.881 8.834
(2,49)25,15 21,00 9,29
14,63 7,91
156,13 (79,08)
Operating Expenses1. Employee
2. Maintenance3. Supply & Equipment
4. Utility5. General
6. Depreciation Fixed Assets7. Provision for Bad Debts
8. Amortization
Jumlah Beban Operasional 1.697.079 1.562.762 8,59 Total Operating Expenses
B Beban Lain-Lain1. Kerugian Selisih Kurs2. Beban Lainnya
89.917 127.136
195.036 38.689
(53,90)228,61
Other Expenses1. Exchange Rate Difference
2. Miscellaneous
Jumlah Beban Lain-Lain 217.053 233.725 (7,13) Total Other Expenses
Total Beban 1.914.132 1.796.488 6,55 Total Expenses
One implementation of such cost savings was the policy to
rent instead of to buy X-ray equipment for baggage and cabin
which has led to savings of Rp 303 million and Rp 1.07 billion
each or a total of Rp 1.37 billion up to December 2010.
80 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
LABA/RUgI
Pada tahun 2010 Perusahaan membukukan laba sebelum
pajak sebesar Rp 559,70 miliar, turun 15,72% dibandingkan
tahun 2009 sebesar Rp 664,07 miliar.
Laba Operasional tercatat sebesar Rp 537,05 miliar, naik 9,05%
dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp 492,49 miliar. Sementara
Laba Non Operasional tercatat sebesar Rp 22,65 miliar, turun
86,8% dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp 171,58 miliar.
Tabel: Laba/Rugi Perusahaan tahun 2010 dan perbandingannya pada tahun 2009
Table: Company’s Profit/Loss 2010 and its comparison in 2009
URAIAN 2010 2009DEVIASI
DEVIATION (%)
DESCRIPTION
Pendapatan OperasionalBeban Operasional
2.234.133.394 1.697.078.886
2.055.253.218 1.562.762.390
8,70 8,59
Operating ExpensesOperating Expenses
Laba Operasional 537.054.508 492.490.828 9,05 Operating Income
Pendapatan Lain-lainBeban Lain-lain
239.701.561 217.053.370
405.305.509 233.724.745
(40,86) (7,13)
Other IncomeOther Expenses
Laba Non Operasional 22.648.191 171.580.764 (86,80) Non-Operating Profit
Laba Sebelum Pajak 559.702.699 664.071.592 (15,72) Profit before Tax
Pajak 115.988.579 124.867.489 (7,11) Tax
Laba Bersih 443.714.120 539.204.103 (17,71) Net Profit
ANALISIS TERHADAP NERACA PERSEROAN
Aset
Total aset Perusahaan pada 31 Desember 2010 tercatat sebesar
Rp 9,20 triliun, meningkat 6,67% dari Rp 8,62 triliun pada
tahun 2009.
Kas dan setara kas pada akhir tahun 2010 sebesar Rp 2,26
triliun, meningkat sebesar Rp 441,68 miliar atau 24,26%
dibandingkan posisi kas pada akhir tahun 2009 sebesar Rp 1,82
triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan
deposito Rupiah dan Dollar dari Rp 1,82 triliun menjadi Rp 1,56
triliun atau naik 24,26%.
Deposito berjangka secara umum mengalami peningkatan
karena optimalisasi dana perusahaan di pasar uang. Investasi
pada efek di tahun 2010 mengalami peningkatan 112% dari
Rp 25,11 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 52,20 miliar
karena pembelian Reksa Dana untuk memperolah pendapatan
dari idle cash Perusahaan.
Piutang usaha mengalami penurunan sebesar 11%
dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan peningkatan
besaran penyisihan kerugian penurunan nilai piutang karena
perubahan kebijakan akuntansi mengenai besaran penyisihan
piutang ragu-ragu tersebut pada tahun 2010.
TINJAUAN KEUANGANFinancial Review
PROFIT/LOSS
In 2010 the Company recorded a profit before tax of Rp 559.70
billion, decreasing 15.72% compared to that of 2009, which
amounted to Rp 664.07 billion.
Operating profit was recorded at Rp 537.05 billion, increasing
9.05% compared to that of 2009, which amounted to
Rp 492.49 billion. Non-Operating Profit amounted to Rp 22.65
billion, decreasing 86.8% compared to that of 2009, which
amounted to Rp 171.58 billion.
BALANCE SHEET ANALYSIS
Assets
The Company’s total assets as of December 31, 2010 amounted
to Rp 9.20 trillion, increase 6.67% from Rp 8.62 trillion in
2009.
Cash and cash equivalents at the end of 2010 amounted to
Rp 2.26 trillion, an increase of Rp 441.68 billion or 24.26%
compared to the cash position at year end 2009 amounted to
Rp 1.82 trillion. This increase was primarily due to the Rupiah
and Dollar time deposits increased from Rp 1.82 trillion to
Rp 1.56 trillion or increase 24.26%.
Time deposits generally increased due to the optimization of
Company’s fund in the money market. Investment in securities
in 2010 has increased by 112% from Rp 25.11 billion in 2009
to Rp 52.20 billion by purchasing Mutual Funds to generate
yield from Company’s idle cash.
Trade receivables decreased by 11% compared to the previous
year due to an increase of provision of doubtful debt regarding
the change of company’s accounting policy to determine the
amount of provision for doubtful receivables.
ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAANMANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
81ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Uang muka dan biaya dibayar dimuka naik 17,73% dari
Rp 36,74 miliar menjadi Rp 43,26 miliar karena adanya uang
muka kontrak yang merupakan sisa uang muka kepada
kontraktor proyek pembangunan Bandara Internasional
Lombok yang pembayarannya sesuai termin.
Piutang jangka panjang tahun 2010 sebesar Rp 86,85 miliar
mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 yang
disebabkan realisasi pembayaran pinjaman pokok sebesar 5%
dari restrukturisasi piutang PT AP I di PT Garuda Indonesia
yang dikonversi menjadi pinjaman PT Angkasa Pura I selaku
pemegang saham di PT Garuda Indonesia sesuai surat perjanjian
No. SP.51/KU.19/2009/DU/PERJ/DZ-3117/2009 tanggal 27 Mei
2009.
Sementara itu Investasi jangka panjang mengalami penurunan
karena pelunasan obligasi yang dimiliki Perusahaan.
Aset Dalam Penyelesaian mengalami peningkatan sebesar
24,28% dari 678 miliar pada tahun 2009 menjadi 843 miliar
pda 2010 karena adanya pengembangan Bandara Lombok
Tengah dan pembangunan Gedung Terminal Internasional
Bandara Ngurah Rai.
Beban Ditangguhkan mengalami penurunan sebesar 46,21%
dari Rp 5,9 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 3,1 miliar pada
tahun 2010 karena adanya perubahan kebijakan akuntansi
yang mengklasifikasikan overlay landasan bukan ke dalam
akun beban ditangguhkan, melainkan diklasifikasikan ke
dalam akun aset tetap.
Kewajiban
Total kewajiban mengalami kenaikan 11,74% dari Rp 696,99
miliar menjadi Rp 778,81 miliar yang disebabkan hutang jangka
pendek meningkat 16,16% dari Rp 501,61 miliar menjadi
Rp 582,66 miliar dan hutang jangka panjang meningkat
16,89% dari Rp 11,22 miliar menjadi Rp 13,11 miliar untuk
keperluan operasional Perusahaan.
Ekuitas
Ekuitas Perusahaan mengalami peningkatan dari Rp 7,92
triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 8,42 triliun pada tahun
2010 disebabkan karena adanya penambahan saldo Bantuan
Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) pada
tahun 2010 sebesar Rp 4,54 triliun di bandara Sam Ratulangi
Manado dan Pattimura Ambon sesuai hasil audit BPKP.
Sementara laba yang belum direalisasi atas efek meningkat
drastis pada tahun 2010 bila dibandingkan tahun sebelumnya
Advances and prepaid expenses increased 17.73% from
Rp 36.74 billion to Rp 43.26 billion due to the cash of contract
advance payment allocated for contractors of Lombok
International Airport development project for which payment
is executed by working progress.
Long-term receivables in 2010 amounted to Rp 86.85 billion,
decreased from 2009 due to the payment of 5% principal loan
from restructuring receivable of PT Garuda Indonesia which
has been converted to become loan from PT Angkasa Pura I
as a shareholder in PT Garuda Indonesia according letter of
agreemet No. AP.51/KU.19/2009/DU/PERJ/DZ-3117/2009
dated May 27, 2009.
Meanwhile, long-term investment decreased due to repayment
of Company’s bonds.
Assets under construction increased by 24.28% from 678 billion
in 2009 to Rp 843 billion in 2010 due to the development of
Central Lombok Airport and Terminal Building of Ngurah Rai
International Airport.
Deferred charges decreased by 46.21% from Rp 5.9 billion in
2009 to Rp 3.1 billion in 2010 because of changes in accounting
policy that clasifies the runway overlay into fixed assets account
instead of deferred charges account.
Liabilities
Total liabilities increased 11.74% from Rp 696.99 billion to
Rp 778.81 billion due to the short-term debt increased 16.16%
from Rp 501.61 billion to Rp 582.66 billion and long-term debt
increased 16.89 % from Rp 11.22 billion to Rp 13.11 billion for
the purpose of Company’s operational cost.
Equity
The Company’s equity increased from Rp 7.92 trillion in 2009 to
Rp 8.42 trillion in 2010 due to the additional BPYBDS
(Government Aid Pending Determination in Status) in 2010
amounted to Rp 4.45 trillion at Sam Ratulangi Airport of
Manado and Pattimura Airport of Ambon based on BPKP’s
audit result.
Unrealized gain on securities increased dramatically in 2010
when compared to the previous year due to potential unrealized
82 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
TINJAUAN KEUANGANFinancial Review
gain of Mutual Funds came from the spread of the acquisition
cost with net assets value at the end of period at 31 December
2010.
ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAANMANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
COMPANY FINANCIAL RATIOS
Rentability
The operating income ratio 24.04%, increased compared
with conditions in 2009. While the return on assets ratio and
operating ratio decreased to 6.49% and 75.96% compared to
those of 2009, respectively 7.07% and 76.04%.
Liquidity
In 2010 the current ratio and cash ratio increased respectively
up to 509.94% and 397.39%. This is due to increased short-
term investments (time deposits) in 2010.
karena adanya potensi unrealized gain Reksa Dana yang
berasal dari selisih antara harga perolehan dengan nilai aset
bersih pada akhir periode 31Desember 2010.
Tabel: Neraca Perusahaan per 31 Desember 2010 (Dalam ribuan Rupiah)
Table: Company’s Balance Sheet as of 31 December 2010 (In Thousand Rupiah)
NO. PERKIRAAN 2010 2009DEVIASI
DEVIATION (%)
ACCOUNT
A. ASET:1. Aset Lancar
a. Kas dan Setara Kasb. Investasi Efekc. Piutang Usahad. Piutang Pegawai dan Piutang Lain-laine. Persediaanf. Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimukag. Pendapatan yang Masih Harus Diterimah. Pajak Dibayar Dimuka
2.262.232 53.203
222.172 10.427
8.106 43.257
119.857 251.980
1.820.551 25.110
250.843 21.244
9.431 36.743
108.169 276.672
24,26 111,88 (11,43) (50,92)
(14,05) 17,73 10,81 (8,92)
A. ASSETS:1. Current Assets
a. Cash and Cash Equivalentb. Investment in Securities
c. Trade Receivablesd. Receivable from Employees and Other
Receivablese. Inventories
f. Prepaid Expensesg. Accrued Income
h. Prepaid Taxes
Jumlah Aset Lancar 2.971.234 2.548.762 16,58 Total Current Assets
2. Aset Tidak Lancara. Piutang Jangka Panjangb. Investasi Jangka Panjangc. Aset Tetapd. Aset Dalam Penyelesaiane. Beban yang Ditangguhkanf. Aset Tidak Produktif
86.846 346.321
4.856.408 842.913
3.195 90.469
91.465 358.712
4.848.831 678.231
5.940 90.396
(5,05) (3,45)
0,16 24,28
(46,21) 0,08
2. Other Assetsa. Long-Term Receivablesb. Long-Term Investment
c. Fixed Assetd. Assets in Construction
e. Deferred Chargesf. Non-Productive Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar 6.226.152 6.073.576 2,51 Non Current Assets
Total Aset 9.197.386 8.622.338 6,67 Total Assets
B. KEwAJIBAN & EKUITAS:Kewajiban:1. Jangka Pendek2. Pajak Tangguhan3. Jangka Panjang
582.661 183.033 13.113
501.612 184.160 11.218
16,16 (0,61) 16,89
B. LIABILITIES & EqUITY:Liabilities:
1. Short Term Liabilities2. Deferred Tax Liability3. Long-Term Liabilities
Jumlah Total Kewajiban 778.807 696.990 11,74 Total Liabilities
Ekuitas:4. Modal Saham5. Bantuan Pemerintah Yang Belum
Ditentukan Statusnya - BPYDS
6. Laba Yang Belum Direalisasi Atas Efek7. Saldo Laba
a. Telah Ditentukan Penggunaannyab. Belum Ditentukan Penggunaannya
1.800.000 4.538.815
3.441
1.632.608 443.714
1.800.000 4.308.830
580
1.276.733 539.204
- 5,34
492,82
27,87 (17,71)
Equity:4. Share Capital
5. BPYDS - Government Aid Pending Determination in Status
6. Unrealized Gain on Securities7. Retuined Earnings
a. Appropriatedb. Un-Appropriated
Jumlah Total Ekuitas 8.418.578 7.925.348 6,22 Total Equity
Total Kewajiban & Ekuitas 9.197.386 8.622.338 6,67 Total Liabilities & Equity
RASIO KEUANgAN PERUSAHAAN
Rentabilitas
Rasio laba operasi sebesar 24,04%, naik dibandingkan dengan
kondisi tahun 2009. Sedangkan laba terhadap aset maupun
rasio operasi mengalami penurunan menjadi 6,49% dan
75,96% dibandingkan dengan tahun 2009, yaitu masing-
masing 7,07% dan 76,04%.
Likuiditas
Pada tahun 2010 tingkat rasio lancar dan rasio kas mengalami
kenaikan masing-masing hingga sampai 509,94% dan
397,39%. Hal ini disebabkan meningkatnya investasi jangka
pendek (deposito) pada tahun 2010.
83ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Solvability
The solvability conditions in 2010 showed an increase and the
average indicated that the total obligations of the Company
were less than the amount of total assets, but larger than
equity. This illustrates the ability of the Company in meeting its
obligations with its own assets.
MATERIAL INFORMATION AND FACTS AFTER THE DATE
OF THE ACCOUNTANT’S REPORT
PT Angkasa Pura I (Persero) has applied for approval of a capital
reduction with a letter Number: AP.1323/PL.60/1/2009/DU-B
dated January 29, 2009 on the transfer of assets in the Southern
runway of Juanda airport of Surabaya to the TNI AL (Navy)
with the acquisition value amounting to Rp 126,296,719,859
and the book value of Rp 90,238,667,091.43 as attachment
of Temporary Handover Report of PT Angkasa Pura I (Persero)
assets in the Southern Runway of Juanda Airport - Surabaya
Number: BA.17/PL .50.1/08 dated January 16, 2008.
Responding the application, the Minister of State Owned
Enterprises has issued a letter No. S-64/MBU/2011 dated 10
February 2011 which basically contains the following:
a. Approved the application of PT Angkasa Pura I (Persero)
for the reduction of state equity to assets in the southern
runway of Juanda Airport, Surabaya.
b. Ministry of State Owned Enterprises has been coordinating
with the Ministry of Defense, Ministry of Finance and
PT Angkasa Pura I (Persero) over the plan to reduce the
state equity.
c. Until now the value of additional state investment in the
share capital of PT Angkasa Pura I (Persero) in accordance
with Government Regulation No. 30/1984 could not be
determined since the amount of additional state capital
investment was not determined yet by the Minister of
Finance.
Solvabilitas
Kondisi solvabilitas pada tahun 2010 menunjukkan kenaikan
dan secara rata-rata menunjukkan bahwa total kewajiban
Perusahaan lebih kecil dari pada jumlah aset, namun lebih besar
dari ekuitas. Hal ini menggambarkan kemampuan Perusahaan
dalam memenuhi kewajibannya dengan aset yang dimiliki.
Tabel: Rasio Keuangan Perusahaan tahun 2010 dan 2009 Table: Company’s Financial Rations in 2010 and 2009
URAIAN 2010 2009 DESCRIPTION
1. RENTABILITAS Rasio Laba Operasi Laba Terhadap Aset Rasio Operasi
24,04%6,49%
75,96%
23,96%7,70%
76,04%
1. RENTABILITY Operating Profit Ratio Return on Assets Operating Ratio
2. LIKUIDITAS Rasio Lancar Rasio Kas
509,94%397,39%
508,11%367,95%
2. LIqUIDITY Current Ratio Cash Ratio
3. SOLVABILITAS Rasio Hutang Terhadap Aset Rasio Hutang Terhadap Modal Rasio Hutang Terhadap Aset Tetap
8,47%9,25%
16,24%
8,08%8,79%
14,37%
3. SOLVABILITY Debt to Assets Ratio Debt to Equity Ratio Debt to Total Asset Ratio
INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANggAL
LAPORAN AKUNTAN
PT Angkasa Pura I (Persero) telah mengajukan permohonan
persetujuan pengurangan modal dengan surat Nomor:
AP.1323/PL.60/1/2009/DU-B tanggal 29 Januari 2009 atas
pengalihan aset di sebelah Selatan landasan pacu bandara
Juanda Surabaya kepada TNI AL yang nilai perolehannya
sebesar Rp 126.296.719.859 dan nilai buku sebesar
Rp 90.238.667.091,43 sebagaimana lampiran Berita Acara
Serah Terima Sementara Aset PT Angkasa Pura I (Persero)
di Sebelah Selatan Landasan Pacu Bandar Udara Juanda –
Surabaya Nomor: BA.17/PL.50.1/08 tanggal 16 Januari 2008.
Atas permohonan tersebut Menteri Negara BUMN telah
mengeluarkan surat Nomor: S-64/MBU/2011 tanggal 10
Pebruari 2011 yang intinya adalah sebagai berikut:
a. Menyetujui permohonan PT Angkasa Pura I (Persero) atas
pengurangan penyertaan modal negara terhadap aset di
sebelah Selatan landasan pacu Bandara Juanda Surabaya.
b. Kementerian BUMN telah melakukan koordinasi dengan
Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan
PT Angkasa Pura I (Persero) atas rencana pengurangan
penyertaan modal negara tersebut.
c. Bahwa sampai saat ini besarnya nilai penambahan
penyertaan modal negara ke dalam modal saham
PT Angkasa Pura I (Persero) sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1984 belum dapat ditentukan karena
belum ada penetapan besaran penambahan penyertaan
modal negara oleh Menteri Keuangan.
84 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
d. Kondisi sebagaimana huruf c, mengakibatkan nilai
pengurangan penyertaan modal belum ditetapkan.
e. Terhadap aset tersebut terjadi dua pencatatan pembukuan
yaitu di neraca PT Angkasa Pura I (Persero) berdasarkan
audit BPKP dan di pembukuan TNI AL berdasarkan sertifikat
BPN.
Berdasarkan hal tersebut di atas, dan untuk menyelesaikan
besarnya nilai pengurangan penyertaan modal negara atas
aset tersebut sekaligus untuk menghapuskan dari neraca
PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero)
masih menunggu tindak lanjut dari Kementerian Keuangan
atas Peraturan Pemerintah tentang Pengurangan Penyertaan
Modal Negara pada PT Angkasa Pura I (Persero) sebagaimana
diatur pada pasal 9 ayat (1)b, pasal 18 ayat (1) dan pasal 22
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada
BUMN dan Perseroan Terbatas.
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
Kebijakan akuntansi Perseroan telah diperbaharui sesuai
Keputusan Direksi Nomor: KEP.97/KU.02/2009 tanggal 2
Nopember 2009 tentang Pedoman Akuntansi PT Angkasa
Pura I (Persero) dengan mengakomodir beberapa revisi dan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terbaru. Dengan
berlakunya Keputusan Direksi ini, maka Keputusan Direksi
Nomor KEP.59/KU.201/1999 tentang Sistem dan Prosedur
Akuntansi Keuangan Angkasa Pura I dinyatakan tidak berlaku.
PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANg-UNDANgAN
YANg BERPENgARUH SIgNIFIKAN TERHADAP
PERUSAHAAN
Pada tahun 2009 Pemerintah telah mengeluarkan Undang-
undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Berkenaan
dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut, Angkasa
Pura I telah melakukan pembahasan dan pengkajian mengenai
dampak signifikan terhadap Perusahaan.
Pasal 235 ayat (1):
Pelayanan jasa kebandarudaraan yang dilaksanakan oleh
badan usaha bandar udara diselenggarakan berdasarkan
konsesi dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan diberikan oleh Menteri dan dituangkan
dalam perjanjian.
Pasal 235 ayat (2):
Hasil konsesi dan/atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan pendapatan negara sesuai peraturan
perundang-undangan.
TINJAUAN KEUANGANFinancial Review
d. Condition as letter c above caused the reduction of capital
investment has not been decided.
e. On that asset has occurred double bookkeeping records, in
the balance sheet of PT Angkasa Pura I (Persero) based on
BPKP audit and in bookkeeping of TNI AL (Navy) based on
BPN certificate.
Based on those conditions, and to resolve the reduction value
of the state capital on that asset as well as to write-off from
the balance sheet of PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa
Pura I (Persero) is waiting furthe action from Ministry of Finance
in accordance with Government Regulation on Reduction of
State Capital at PT Angkasa Pura I (Persero) as stipulated in
article 9, paragraph (1)b, Article 18 paragraph (1) and Article
22 paragraph (1) Government Regulation Number 44/2005 on
Procedure of Participation and Administration of State Capital
in State Owned Enterprises and Limited Liability Company.
CHANgES IN THE ACCOUNTINg POLICY
The Company’s accounting policy is updated by Management
Directive Number: KEP.97/KU.02/2009 dated 2 November
2009 on Accounting Guidlines of Angkasa Pura I (Persero)
by accommodating a number of revisions of the latest
Pronouncements of Accounting Standards. By the effectiveness
of this accounting policy, the Directive Number: KEP.59/
KU.201/1999 on the Financial Accounting System and
Procedure of Angkasa Pura I is revoked.
CHANgES IN LAwS AND REgULATIONS HAVINg
SIgNIFICANT EFFECTS ON THE COMPANY
In 2009 the Government has issued Law Number 1/2009 on
Aviation. Following the enactment of this Law, Angkasa Pura 1
have been doing analysis and discussion related to significant
impact on the Company.
Article 235 paragraph (1):
Airport service performed by airport business entity organized
under the concession and/or other form according to the
provisions of legislation administered by the Minister and
stated in the agreement.
Article 235 paragraph (2):
The revenue from concession and/or other forms as referred
to paragraph (1) is treated as state income according the
provisions of legislation.
ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAANMANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
85ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Enactment of Law No. 1/2009 on Aviation caused reduction
in income of PT Angkasa Pura I (Persero) as airport business
entity since the revenue from airport service will be treated as
state income.
MATERIAL TRANSACTIONS CONTAININg THE CONFLICT
OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS wITH THE
AFFILIATES
In 2010, there were no material transactions containing conflict
of interest or transactions with affiliates.
FUND OPTIMIZATION gROwTH IN THE LAST 5 YEARS
Fund management is managed in accordance with Decree of
Board of Directors No. 139/KU.04/2008 dated December 17,
2008. Funds that are optimized is an idle fund available after
the calculation of operating expenses, investment, settlement
of the obligation to the state and other expenditure.
Optimization is performed by placing the funds in instruments
that are available both in money market such as time deposits
for 1 month and 3 months, Deposit On Call (DOC) and Money
Market Account (MAA). Optimization in capital market is
carried out by placing the fund in Government Securities (SUN)
and corporate bond with a rating at least A+.
In 2010, in accordance with the strategy of fund management,
investment in capital market was executed by purchasing of
Mutual Funds shares under the principle of prudence. The
result of fund optimization is classified as the Company’s other
revenue.
The growth of fund management in Angkasa Pura I within last
5 years is as follows:
Dampak dari Undang-undang Penerbangan Nomor 1/2009
adalah berkurangnya pendapatan PT Angkasa Pura I (Persero)
sebagai badan usaha bandar udara menjadi berkurang
karena hasil konsesi pelayanan jasa kebandarudaraan menjadi
pendapatan negara.
TRANSAKSI MATERIAL YANg MENgANDUNg BENTURAN
KEPENTINgAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENgAN PIHAK
AFILIASI
Selama tahun 2010 tidak ada transaksi material yang
mengandung benturan kepentingan dan transaksi dengan
pihak afiliasi.
PERTUMBUHAN HASIL OPTIMALISASI DANA 5 TAHUN
TERAKHIR
Pengelolaan Dana dilaksanakan sesuai dengan Keputusan
Direksi No. 139/KU.04/2008 tanggal 17 Desember 2008. Dana
yang dioptimalkan merupakan dana idle yang tersedia setelah
memperhitungkan beban operasional, investasi, pembayaran
kewajiban kepada negara dan pengeluaran lainnya.
Optimalisasi dilakukan melalui penempatan dana pada
instrumen yang tersedia baik di pasar uang seperti deposito
berjangka 1 dan 3 bulan, Deposit On Call (DOC) dan Money
Market Account (MMA). Optimalisasi dipasar modal dilakukan
dengan penempatan dana pada Surat Utang Negara (SUN) dan
obligasi korporasi dengan rating minimal A+.
Di tahun 2010, sesuai dengan strategi pengelolaan dana,
investasi di pasar modal dilakukan dengan pembelian Reksa
Dana saham dengan tetap mengutamakan unsur kehati-
hatian. Hasil optimalisasi dana merupakan pendapatan lain-
lain bagi Perusahaan.
Perkembangan pengelolaan dana di Angkasa Pura I dalam
5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel: Rincian Optimalisasi Dana Table: Detail of Fund Optimization
URAIAN
2006 2007 2008 2009 2010
DESCRIPTIONNilai Inv(Inv.
Value)
Pdpt.(Rev)
Nilai Inv(Inv.
Value)
Pdpt.(Rev)
Nilai Inv(Inv.
Value)
Pdpt.(Rev)
Nilai Inv(Inv.
Value)
Pdpt.(Rev)
Nilai Inv(Inv.
Value)
Pdpt.(Rev)
Pasar Uang Money Market
Deposito Rupiah
392,35 48,63 910,85 75,02 1.491,00 117,32 1.181,40 146,86 1.365,69 89,49 Rp Time Deposits
Deposito Dollar 388,76 15,28 122,45 3,45 65,70 9,40 376,00 9,09 800,20 11,94 USD Time Deposits
Jumlah Pasar Uang
781,11 63,91 1.033,30 78,47 1.556,70 126,72 1.557,40 155,95 2.165,89 101,43 Total Money Market
Pasar Modal Capital Market
Obligasi Rupiah 375,52 51,83 309,17 43,50 225,65 30,28 161,45 22,15 138,16 16,35 Rp Bonds
86 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Tabel: Rincian Optimalisasi Dana Table: Detail of Fund Optimization
URAIAN
2006 2007 2008 2009 2010
DESCRIPTIONNilai Inv(Inv.
Value)
Pdpt.(Rev)
Nilai Inv(Inv.
Value)
Pdpt.(Rev)
Nilai Inv(Inv.
Value)
Pdpt.(Rev)
Nilai Inv(Inv.
Value)
Pdpt.(Rev)
Nilai Inv(Inv.
Value)
Pdpt.(Rev)
Obligasi Dollar 67,16 4,74 70,47 7,15 10,96 3,54 - 0,85 - - USD Bonds
Reksa Dana 19,90 1,14 - 0,57 - - - - 30,00 8,88 Mutual Funds
Saham 13,02 5,85 - 8,07 - - - - - - Shares
Jml Pasar Modal 475,60 63,56 379,64 59,29 236,61 33,82 161,45 23,00 168,16 25,23 Total Capital Market
T O T A L 1.256,71 127,47 1.412,94 137,76 1.793,31 160,54 1.718,85 178,95 2.334,05 126,66 T O T A L
Catatan/Note : Nilai Inv. : Nilai Investasi Pdpt : Pendapatan Inv. Value : Investment Value Rev : Revenue
Analisis terhadap resiko investasi di pasar uang dan pasar
modal pada bulan Desember 2010, sebagai berikut:
a. Investasi di Pasar Uang
Secara keseluruhan komposisi penempatan deposito di Bank
Pemerintah adalah 75,95%, Bank Pembangunan Daerah
16,19% dan di Bank Swasta 7,86%.
Komposisi penempatan deposito Rupiah di Bank Pemerintah
adalah 73,78%, Bank Pembangunan Daerah 12,07% dan di
Bank Swasta 14,15%. Suku bunga Bank Umum yang dijamin
LPS adalah 7% dan jumlah penempatan maksimum yang
dijamin adalah Rp 2 miliar per nasabah per bank.
Komposisi penempatan deposito dollar di Bank Pemerintah
adalah 80% dan di Bank Swasta 20%. Suku bunga yang
dijamin LPS adalah 2,75%. Penempatan deposito tersebut
dilakukan untuk mengoptimalkan dana valuta asing yang ada.
b. Investasi di Pasar Modal
Dari keseluruhan obligasi korporasi yang dimiliki Perusahaan
tidak ada yang mengalami penurunan rating sejalan dengan
kinerja emiten obligasi yang baik sehingga credit risk (default
risk) tetap rendah. Perubahan harga pasar dinilai tidak
mempengaruhi laporan keuangan karena perlakuan terhadap
obligasi tersebut adalah dimiliki hingga jatuh tempo (held to
maturity) sehingga tidak mark to market.
Untuk investasi Reksa Dana, return investasi Reksa Dana selama
3 (tiga) bulan di tahun 2010 rata-rata sebesar 10,82%. Kinerja
Reksa Dana yang dimiliki melewati return yang diharapkan.
TINJAUAN KEUANGANFinancial Review
ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAANMANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
The analysis of investment risk in the money market and capital
market as of December 2010 as follows:
a. Money Market Investment
Overall, composition of deposits placement in government
bank was 75.95%, BPD (Regional Development Bank) was
16.19% and private bank was 7.86%.
The composition of Rupiah deposits in government bank was
73.78%, BPD 12,07% and private bank 14.15%. Interest rate
of commercial bank which is guraranteed by LPS is 7% and
maximum placement guaranteed is Rp 2 billion per customer.
The composition of Dollar deposits in government bank was
80% and in private bank is 20%. Interest rate guaranteed
by LPS is 2.75%. Placement of deposits is made in order to
optimize the available foreign exchange.
b. Capital Market Investment
There was no decreased rating of all corporate bonds owned
by the Company in line with good performance of the bonds
issuer so the credit risk (default risk) is kept low. Fluctuated
market price did not affect the financial statement since
the bonds treated as held to maturity so as not to mark to
market.
Return from Mutual Funds investment for 3 (three) months
in 2010 average of 10.82%. The performance of Reksadana
owned by the company was above the expected return.
87ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
INVESTASI
Berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor: 115/DK.AP.I/2010
tanggal 28 Oktober 2010 perihal Usulan Revisi Anggaran Laba
Rugi dan Investasi Tahun 2010, Pemegang Saham melalui RUPS
telah menyetujui perubahan program investasi dalam anggaran
Tahun 2010 yang semula sebesar Rp 671.810.813.532 menjadi
Rp 610.226.264.817.
Dari program investasi tahun 2010 sebanyak 305 program,
tercapai 248 program atau 81,31% dengan nilai kontrak
investasi yang telah ditandatangani sampai dengan 31
Desember 2010 sebesar Rp 524,27 miliar (ATS, Non ATS
dan Non Rutin) atau 85,91% dari Rp 610,23 miliar yang
dianggarkan dan pembayaran yang telah dilaksanakan sebesar
Rp 306,28 miliar.
Program-program investasi sampai dengan 31 Desember 2010,
antara lain:
• Programinvestasipendukungkeselamatanpenerbangan/
keamanan seperti pengadaan dan pemasangan Radar
MSSR berikut fasilitas penunjang termasuk gedung Radar
di bandara Ngurah Rai, pengadaan dan pemasangan
CCTV dan recording untuk air side di bandara Ngurah Rai,
pekerjaan overlay permukaan berikut shoulder taxiway di
N-4, N-5 dan N-6 dan rekonstruksi apron taxiway di Barat
N-3 seluas 1.125m², overlay runway 10-28 di bandara
Juanda, pengadaan 1 unit kendaraan PKP-PK Crash
Car Foam Tender Type-I di Bandara Juanda, pengadaan
Crash Car untuk Bandara Syamsudin Noor dan Juanda,
pengadaan Salvage dan jalan akses sementara untuk
Bandara Sultan Hasanuddin, serta pekerjaan overlay
taxiway Bravo, Charlie, pararel taxiway dan sebagian
Apron lama di Bandara Hasanuddin.
• Program Investasi pendukung Pelayanan, antara lain
penambahan 2 unit trafo distribusi utama dan 2 unit trafo
AC chiller di Bandara Juanda, penambahan 1 unit AC
Chiller kap 500 TR di Bandara Juanda, pembuatan jalan
dari Rotunda menuju jalan di sisi Gedung AVSEC di Bandara
Sultan Hasanuddin, pembuatan bangunan penghubung
Terminal ke Hotel Transit (luas 1.500 m2), serta pembuatan
gedung kantor cabang bandara Adisutjipto.
• Programinvestasiyangbersifatpeningkatandanefisiensi
beban seperti implementasi ERP (Enterprise Resource
Planning) di Kantor Pusat dan Kantor Cabang, serta
program peningkatan produktivitas kerja dan citra
perusahaan.
INVESTMENT
Based on Board of Commissioners’ Letter No: 115/DK.AP.I/2010
dated October 28, 2010 regarding the Proposal of Profit/Loss
Budget and Investment Revision Year 2010, the Shareholders
through the AGM has approved the revision of investment
program in 2010 originally budgeted in the amount of
Rp 671.810.813.532 to Rp 610,226,264,817.
From 305 investment programs in 2010, 248 programs or
81.31% have been executed with the investment contracts value
that had been signed up to December 31, 2010 amounting to
Rp 524.27 billion (ATS, Non-ATS and Non-Routine) or 85.91%
of the budget of Rp 610.23 billion and payments amounting to
Rp 306.28 billion have been settled.
Investment programs until December 31, 2010, among
others:
• The investment program for supporting aviation safety/
security such as procurement and installation of MSSR
Radar including supporting facilities such as Radar building
at Ngurah Rai airport, procurement and installation of
CCTV and recording devices for Airside at Ngurah Rai
airport, the surface overlay work including shoulder
taxiway in N-4, N-5 and N-6 and reconstruction of western
N-3 apron taxiway with area of 1.125m², overlay runway
10-28 at Juanda airport, procurement of 1 unit PKP-PK
Foam Tender Car Crash Type-I vehicle at Juanda Airport,
procurement of Crash Car for Syamsudin Noor and Juanda
Airport, procurement Salvage and temporary access road at
Sultan Hasanuddin Airport, as well as the overlay taxiway
Bravo, Charlie, parallel taxiway and part of old Apron at
Hasanuddin Airport.
• Investment Program for supporting services, including
an additional 2 main distribution transformers and 2 AC
Chiller transformers at Juanda Airport, an additional 1 500
TR AC Chiller at Juanda Airport, construction of local road
from Rotunda to the road beside AVSEC Building at Sultan
Hasanuddin Airport , construction of building connecting
the Terminal to Transit Hotel (area 1,500 m2), as well as the
construction of Adisutjipto airport office building.
• Theinvestmentprogramforincreasingtheloadefficiency
such as implementation of ERP (Enterprise Resource
Planning) at the Head Office and Branch Office, as well
as labor productivity improvement programs and the
Company image enhancements.
88 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Tabel: Realisasi Investasi sampai bulan Desember 2010 Table: Investment Realization up to December 2010
NOURAIAN
DESCRIPTION ANGGARAN
BUDGET
REALISASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2010 REALIZATION UP TO DECEMBER 2010
REALISASI KONTRAKCONTRACT REALIZATION
PEMBAYARANPAYMENT
1 Rutin ATS 32.798.000 35.326.474 6.391.948
2 Rutin Non ATS 458.009.161 395.857.085 177.596.694
3 Non Rutin 119.419.104 93.088.163 122.294.916
TOTAL 610.226.265 524.271.722 306.283.558
PEMBANgUNAN DAN PENgEMBANgAN BANDARA
Pengembangan Bandara Lombok Tengah
Pembangunan Pengembangan Bandara Lombok Tengah
dengan nilai proyek Rp 795,8 miliar yang saat ini dalam tahap
pekerjaan meliputi pembangunan secara keseluruhan (Airside
dan Landside), dimulai pada tahun 2005 dan direncanakan
beroperasi pada pertengahan tahun 2011.
Untuk meningkatkan efektivitas pembangunan Bandara
Internasional Lombok (BIL), terhitung tanggal 1 Agustus 2008
Proyek Pembangunan ditangani secara khusus oleh Kantor
Proyek BIL yang dibentuk melalui Keputusan Direksi setelah
memperhatikan saran dan pandangan Dewan Komisaris. Kantor
Proyek bertanggung jawab dalam hal pelelangan pekerjaan,
pengawasan pembangunan dan melakukan pelaporan.
Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membangun
Fasilitas Air Side yaitu pekerjaan T/W, Apron dan fasilitas
penunjangnya dengan nilai sebesar Rp 110 miliar, sedangkan
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah membangun Fasilitas
Land Side yaitu pekerjaan Parkir, Jalan Lingkungan dan fasilitas
penunjangnya dengan nilai sebesar Rp 40 miliar.
Direksi telah menugaskan tim khusus dari Kantor Pusat
yang terdiri dari unsur SPI, Hukum, Keuangan dan Teknik
untuk membantu percepatan penyelesaian pekerjaan yang
ditargetkan selesai pada akhir Juli tahun 2011.
Total anggaran untuk tahun 2010 dialokasikan sebesar
Rp 39,50 miliar, dan realisasi kontrak sebesar Rp 27,31 miliar.
Pembangunan gedung Terminal Internasional Bandara
Ngurah Rai
Bandara Ngurah Rai - Bali sebagai Tourism Airport yang
merupakan pintu gerbang bagi wisatawan mancanegara
masuk ke Indonesia, dibangun dengan standar pelayanan
dan keamanan bertaraf Internasional (World Class Airport
Company).
TINJAUAN KEUANGANFinancial Review
ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAANMANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
DEVELOPMENT OF AIRPORTS
Development of Central Lombok Airport
To improve the effectiveness of he development of Central
Lombok Airport with a project value of Rp 795.8 billion. This
currently is in the construction stage and includes the overall
development (Airside and Landside), begun in 2005 and is
planned to operate in mid 2011.
To improve the effectiveness of the development of Lombok
International Airport (BIL), starting August 1, 2008 the project
development has been handled exclusively by the BIL Project
Office established through Management Directive considering
the suggestion and opinion of the Board of Commissioners.
The Project Office is responsible for handling the bidding
process, construction supervision and reporting.
The Government of NTB (West Nusa Tenggara) Province is
responsible for building Airside facilities such as T/W works,
Apron and supporting facilities with a value of Rp 110 billion,
while the Government of Central Lombok regency is to build
Landside facilities such as parking lots, local street and its
supporting facilities with a value of Rp 40 billion.
The Management has assigned a Headquarters team consisting
of SPI, Legal, Finance and Engineering personnel to assist
acceleration of project completion which is targeted in late July
2011.
In 2010, the Company has allocated Rp 39.50 billion, and the
realization of the contract amounts to Rp 27.31 billion.
Development of International Terminal Building at
Ngurah Rai Airport
Ngurah Rai Airport of Bali as a Tourism Airport which is the
gateway for international tourists into Indonesia, was built
with an international standard of service and security (World
Class Airport Company).
89ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Bandara Ngurah Rai baru, dibangun untuk target kapasitas 25
juta penumpang pada tahun 2025. Karena keterbatasan lahan,
pengembangan Bandara Ngurah Rai dilaksanakan pada lokasi
yang sudah ada.
Pembangunan Pengembangan Bandara Ngurah Rai saat ini
dalam tahap perencanaan dan persiapan tender, dengan
lingkup pekerjaan sebagai berikut:
1. Pembangunan gedung terminal internasional seluas
± 120.000 m² beserta fasilitas penunjangnya.
2. 100% Hold Baggage System.
3. Renovasi terminal internasional menjadi terminal
domestik.
4. Perluasan Apron seluas ± 76.000 m².
5. Jalan lingkar, drop off & pick zone, jembatan layang,
jembatan penghubung, penataan lingkungan, gerbang tol
dan halte kendaraan umum.
6. Gedung parkir mobil dan halaman parkir (coach, bus &
taxi).
7. Bangunan-bangunan penunjang lainnya.
Total anggaran sebesar Rp 1,94 triliun dimana untuk tahun
2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp 47,75 miliar dengan
realisasi kontrak sebesar Rp 24,17 miliar.
Pengembangan Bandara Adisumarmo – Surakarta
Pembangunan pengembangan Bandara Adisumarmo –
Surakarta meliputi pekerjaan Keselamatan Penerbangan,
Keamanan serta Pelayanan, dengan lingkup pekerjaan sebagai
berikut:
- Pekerjaan Keselamatan Penerbangan/Keamanan berupa
perataan dan pemadatan shoulder 51.000 m².
- Pekerjaan lainnya berupa pembebasan lahan untuk jalan
masuk ke Terminal Utara, Pembuatan prasarana pelayanan
umum dan Pembuatan Gedung Administrasi (Kantor
Cabang).
Total anggaran untuk tahun 2010 dialokasikan sebesar Rp 7,92
miliar dengan realisasi kontrak sebesar Rp 6,48 miliar.
Pengembangan Bandara Adisutjipto – Yogyakarta
Kenaikan jumlah penumpang di Bandara Adisutjipto melonjak
cukup tajam sehingga diperlukan pengembangan Terminal.
Saat ini telah dianggarkan dana sebesar Rp 162 miliar untuk
pengembangan terminal.
The new Ngurah Rai airport, is built with a target to
accommodate 25 million passengers in 2025. Because of land
limitation, Ngurah Rai airport development is developed by
optimizing the existing land at the airport.
Ngurah Rai Airport Development is currently in the planning
stage and tender preparation, with the following scope of
work:
1. Construction of the international terminal building area of
± 120,000 m² and its supporting facilities.
2. 100% Hold Baggage System.
3. Renovation of the international terminal to be domestic
terminal.
4. Apron expansion of ± 76,000 m².
5. Ring road, drop off & pick zone, fly over, connecting
bridge, environmental management, toll gate and public
transportation shelter.
6. Parking Building and parking lot (coach, bus & taxi).
7. Other supporting buildings.
From the total budget in the amount of Rp 1.94 trillion, In
2010 there has been allocated a budget of Rp 47.75 billion and
the contract realization has reached Rp 24.17 billion.
Development of Adisumarmo – Surakarta Airport
The development of Adisumarmo Airport of Surakarta includes
Aviation Safety, Security and Services, with the following scope
of work:
- Work of Aviation Safety/Security such as flattening and
compacting shoulder in the area of 51,000 m2.
- Other work such as land acquisition for the entrance to
the North Terminal and construction of public service
infrastructure as well as Administration Building (Branch
Office).
The budget for 2010 has been allocated in the amount of
Rp 7.92 billion with contract realization in the amount of
Rp 6.48 billion.
Development of Adisutjipto Airport – Yogyakarta
The number of passengers at Adisutjipto airport jumped sharply
so Terminal must be developed. Currently the Company has
budgeted Rp 162 billion for Terminal development.
90 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
SUMBER DAYA MANUSIAHuman Resources
Mengembangkan SDM berkinerja Kelas Dunia
Bagi PT Angkasa Pura I (Persero), sumber Daya Manusia (SDM)
adalah aspek terpenting yang memegang peranan dalam
mencapai visi menjadi perusahaan pengelola bandar udara
kelas dunia. Perusahaan senantiasa berupaya meningkatkan
kemampuan dan keterampilan SDM baik secara individu
maupun tim untuk mencapai kinerja dan produktivitas yang
optimal sehingga mampu mendorong percepatan proses
transformasi Perusahaan menuju “world-class airport”.
Capaian KPI (Key Performance Indicator) aspek kepuasan
pegawai pada tahun 2010 yang meliputi penilaian kinerja, pola
karir, pola rotasi/mutasi/promosi/demosi, pola pendidikan dan
pelatihan serta pola rekrutmen mencapai skor 3,56 dari target
4 skala Likert (89%). Hasil survei kepuasan pegawai yang
dilaksanakan di seluruh wilayah kerja Angkasa Pura I bekerja
sama dengan BPKP sebagai lembaga independen secara umum
menyatakan bahwa pegawai merasa puas walaupun masih
terdapat beberapa faktor yang masih harus disempurnakan
seperti pola karir dan kualitas komunikasi.
Developing Human Resources with world-Class
Performance
For PT Angkasa Pura I (Persero), human resources (HR) serve
as the most important aspect that plays a role in achieving the
company’s vision to be a world-class airport. The Company has
been consistently trying to improve the skills and abilities of
human resources either individually or collectively to achieve
the most optimum performance and productivity so as to
accelerate the Company’s transformation process to be a
world-class airport.
The achievement of Key Performance Indicator (KPI) for the
aspect of employee satisfaction in 2010 which covered the
assessment of performance, career path, the pattern of
rotation/mutation/promotion/ demotion, the education and
training pattern and the recruitment pattern reached the score
of 3.56 of the targeted score of 4 in Likert scale (89%). The
result of employee satisfaction survey held in all working areas
of Angkasa Pura I in cooperation with BPKP as an independent
party in general revealed that employees were at the satisfactory
level yet a number of factors still need to be refined such as
career path and communication quality.
91ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Profil SDM
Sampai dengan 31 Desember 2010, jumlah karyawan
PT Angkasa Pura I (Persero) adalah 3.771 orang, sedikit
menurun dibandingkan dengan jumlah karyawan pada tahun
2009 sebanyak 3.868 orang. Distribusi karyawan tersebar di
19 wilayah kerja yaitu Kantor Pusat, 13 bandara, dua terminal
kargo, satu Pusat Pengendali Lalu Lintas Penerbangan dan dua
proyek pembangunan bandara internasional.
Perusahaan melakukan proses rekrutmen secara terbuka dan
fair dengan memperhatikan ketersediaan tenaga kerja lokal/
nasional. Proses seleksi dilakukan berdasarkan kompetensi
kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki kandidat. Pada tahun
2010 Perusahaan merekrut 84 orang dengan kualifikasi ATC,
AIS, FS dan Kompen, TLB, RTM, TNU, OBU.
Tabel: Jumlah Karyawan per 31 Desember 2010 dan Table: Number of Employees as of 31 December 2010 and perbandingannya dengan tahun 2009 Comparison to 2009
NO.LOKASI UNIT KERJA
WORKING UNIT LOCATION2009 2010
1 Kantor Pusat – Jakarta 360 358
2 Ngurah Rai – Denpasar 738 694
3 Juanda – Surabaya 545 522
4 Sultan Hasanuddin – Makassar 281 267
5 Sepinggan – Balikpapan 275 271
6 Frans Kaisiepo – Biak 126 124
7 Sam Ratulangi – Manado 176 178
8 Adisutjipto – Yogyakarta 204 199
9 Adisumarmo – Surakarta 151 145
10 Syamsudin Noor – Banjarmasin 157 154
11 Achmad Yani – Semarang 181 178
12 Pattimura – Ambon 123 127
13 Selaparang – Mataram 146 147
14 El Tari – Kupang 125 130
15 SBU Terminal Kargo UPG 11 12
16 SBU Terminal Kargo BPN 12 14
17 MATSC – Makassar 224 219
18 Proyek BIL – Mataram 18 18
19 Proyek BIB – Denpasar 15 14
JUMLAH TOTAL 3.868 3.771
Human Resources Profile
As of 31 December 2010, the total number of employees
of PT Angkasa Pura I (Persero) was 3,771 personnel, slightly
decreasing compared to the total number of employees in
2009 of 3,868 personnel. The employees are distributed in 19
working areas which are Head Office, 13 airports, two cargo
terminals, one Air Traffic Control Center and two international
airport development projects.
The company performs recruitment process in an open and
fair system by considering the availability of local/national
labor force. The selection process is performed based on
the competence of needs and the competence held by the
candidates. In 2010, the company recruited 84 people with
the qualifications of ATC, AIS, FS and Kompen, TLB, RTM, TNU,
OBU.
92 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
The Profiles of Human Resources at PT Angkasa Pura I (Persero)
are depicted in the following tables:
Profil Sumber Daya Manusia di PT Angkasa Pura I (Persero)
disajikan pada tabel-tabel berikut:
Tabel: Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian
Table: The Composition of Employees Based on Employment Status
NO. STATUS 2009 2010 STATUS
1 Pegawai Perusahaan 3.280 3.225 Company’s employee
2 PNS Diperbantukan 481 441 PNS (Civil servant) detailed
3 PNS Ditugaskan 2 2 PNS (Civil servant) assigned
4 TNI Ditugaskan 87 81 TNI (Military) assigned
5 Honorer 18 22 Temporary
JUMLAH 3.868 3.771 TOTAL
Tabel: Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Table: The Composition of Employees Based on Educational Level
NO. JENJANG PENDIDIKAN 2009 2010 EDUCATIONAL LEVEL
1 S3 1 1 Doctorate
2 S2 52 47 Post Graduate
3 S1 700 682 Under Graduate
4 D1 – D3 1.099 1.139 Diploma
5 SD - SLTA 2.016 1.902 Elementary - High School
JUMLAH 3.868 3.771 TOTAL
Tabel: Komposisi Karyawan Berdasarkan Kelompok Usia Table: The Composition of Employees Based on Age Bracket
NO. KELOMPOK USIA 2009 2010 AGE BRACKET
1 >56 218 225 >56
2 51 – 55 865 845 51 – 55
3 46 – 50 653 588 46 – 50
4 41 – 45 420 394 41 – 45
5 36 – 40 448 472 36 – 40
6 31 – 35 554 523 31 – 35
7 26 – 30 354 369 26 – 30
8 21 – 25 322 347 21 – 25
9 < 20 34 8 < 20
JUMLAH 3.868 3.771 TOTAL
Tabel: Komposisi Karyawan Berdasarkan Kelas Jabatan Table: The Composition of Employees Based on Position
NO. KELAS JABATAN 2009 2010 POSITION
1 1 1 1 1
2 2 3 3 2
3 3 23 27 3
4 4 5 8 4
5 5 46 46 5
6 6 79 93 6
7 7 55 60 7
8 8 304 310 8
9 9 286 310 9
10 10 230 312 10
SUMBER DAYA MANUSIAHuman Resources
ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAANMANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
93ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Tabel: Komposisi Karyawan Berdasarkan Kelas Jabatan Table: The Composition of Employees Based on Position
NO. KELAS JABATAN 2009 2010 POSITION
11 11 612 514 11
12 12 787 998 12
13 13 465 642 13
14 14 606 190 14
15 15 347 235 15
16 16 1 - 16
17 Honorer 18 22 Temporary
JUMLAH 3.868 3.771 TOTAL
Tabel: Komposisi Karyawan Berdasarkan Masa Kerja Pegawai pada Desember 2010
Table: The Composition of Employees Based on Years of Service as of Desember 2010
NO.MASA KERJA (DALAM TAHUN) LENGTH OF SERVICE (IN YEAR)
JUMLAH KARYAWANNUMBER OF EMPLOYEE
1 > 31 373
2 26 – 30 705
3 21 – 25 452
4 16 – 20 455
5 11 – 15 769
6 6 – 10 297
7 0 – 5 720
JUMLAH TOTAL 3.771
Kompetensi SDM
Angkasa Pura I menjunjung tinggi prinsip kewajaran
dalam manajemen sumber daya manusia. Setiap karyawan
mendapatkan kesempatan yang setara dalam meningkatkan
kompetensi, pengembangan karir dan melaksanakan tugas
secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras,
golongan, gender dan kondisi fisik sesuai dengan potensi,
kemampuan dan ketrampilan yang dipersyaratkan.
Sesuai ketentuan Regulator, personil di bidang operasional dan
teknis harus mempunyai Surat Kecakapan Personil (SKP), Lisensi
atau Rating. Untuk memastikan bahwa setiap SDM yang wajib
memegang SKP mempunyai SKP yang valid, Perusahaan secara
berkala memprogramkan re-current (uji performance check)
bagi yang telah memegang dan ujian baru bagi yang belum
mempunyai. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa seluruh
SDM yang bertugas dalam pelayanan jasa kebandarudaraan
dan navigasi penerbangan di lingkungan Angkasa Pura I telah
mempunyai kompetensi di bidangnya.
Pada tahun 2010, pelaksanaan Re-current SKP dilakukan untuk
petugas PKP-PK untuk perpanjangan dan atau penerbitan SKP
di Bandara Juanda, Ngurah Rai, Ahmad Yani, Adisumarmo,
Adisutjipto, Sepinggan dan Pattimura.
HR Competence
Angkasa Pura I highly upholds the fairness principles in the
management of human resources. Each employee has equal
opportunities in increasing competence, career development
and in performing duties professionally, without differentiating
ethnic groups, religion, race, groups, gender and physical
condition in accordance with potentials, abilities and skills
required.
In accordance with the regulator requirements, personnel
in operational and technical areas should have Personnel
Competence Certificate (SKP), License or Rating. To ensure
that each of personnel required to hold SKP has the valid SKP,
the company has periodically been programming re-current
SKP (performance check test) for those holding SKP and new
examination for those not yet holding SKP. Accordingly, the
company could have assurance that all personnel being on
duty in the airport service and aviation navigation in Angkasa
Pura I already possess the required competence in their fields
of duty.
In 2010, the implementation of Re-current SKP was conducted
for PKP-PK officers for the purpose of the extension of and or
issuance of SKP at the airports of Juanda, Ngurah Rai, Ahmad
Yani, Adisumarno, Adisutjipto, Sepinggan and Pattimura.
94 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Sedangkan Re-current SKP Petugas Security Bandara
(Aviation Security) dilaksanakan di Bandara Ngurah Rai,
Sultan Hasanuddin, Juanda, Selaparang, Syamsudin Noor,
Frans Kaisiepo, El Tari, Pattimura, Adisutjipto, Adisumarmo,
Ahmad Yani, dan Sepinggan. Pelaksanaan Recurrent SKP AMC
dilaksanakan di Bandara Ngurah Rai.
Tabel: Jumlah Personil Pemegang Lisensi tahun 2010 Table: Number of License-Holding Personnel 2010
NO BANDARAAVSEC PKP-PK AMC TEKNIK ATS
BASIC JUNIOR SENIOR BASIC JUNIOR SENIOR
1 Kantor Pusat Head Office - - - - - - - 16 -
2 Ngurah Rai-Bali - 141 113 11 19 47 39 67 73
3 Juanda-Surabaya 131 32 12 14 11 38 38 62 79
4 Sultan Hasanuddin-Makassar - 40 23 17 6 32 23 55 -
5 MATSC-Makassar - - - - - - - 25 162
6 Sepinggan-Balikpapan - 21 13 7 - 36 6 50 40
7 Frans Kaisiepo-Biak - 8 11 - 1 8 2 9 24
8 Sam Ratulangi-Manado 2 26 10 5 1 13 5 34 29
9 Ahmad Yani-Semarang - 8 5 5 11 9 7 35 32
10 Syamsuddin Noor-Banjarmasin 5 1 12 8 2 9 7 22 33
11 Adisumarmo-Solo - 13 6 7 11 7 7 28 31
12 Adisutjipto-Yogyakarta - 10 5 6 7 17 12 37 57
13 Selaparang-Mataram - 2 4 7 2 9 4 29 21
14 Pattimura-Ambon - - 2 7 2 6 3 22 19
15 Eltari-Kupang 1 13 8 6 - 10 7 24 17
Sub Total 139 315 224 100 73 241 160 515 617
Total 678 414 160 515 617
Pengembangan Karir
Setiap karyawan mempunyai kesempatan yang sama
untuk mencapai tingkat jabatan tertinggi berdasarkan
kemampuannya. Perusahaan mengatur persamaan hak
karyawan, antara lain dalam hal sistem remunerasi, hak
pelatihan dan pengembangan karir.
Pengembangan karir berbasis kompetensi diterapkan dengan
melaksanakan asesmen kompetensi pegawai. Sampai akhir
tahun 2010 telah dilakukan asesmen psikologi terhadap 256
karyawan dan uji kompetensi terhadap 60 karyawan level
manajemen untuk mendapatkan profil kompetensi dan potensi
karyawan secara komprehensif.
Untuk pengembangan karir dan kebutuhan operasional
Perusahaan, pada tahun 2010 Perusahaan telah merealisasikan
Program Penataan dan Optimalisasi SDM berdasarkan
Perhitungan Analisa Beban Kerja untuk menentukan
formasi SDM. Sampai dengan triwulan IV tahun 2010 telah
direalisasikan 639 kenaikan kelas pekerjaan dengan berbagai
tingkatan. Proses ini telah berjalan dengan baik, wajar, terbuka
dan dapat diterima oleh semua karyawan.
SUMBER DAYA MANUSIAHuman Resources
The re-current SKP for Aviation Security was conducted
at the airports of Ngurah Rai, Sultan Hasanuddin, Juanda,
Selaparang, Syamsudin Noor, Frans Kaisiepo, El Tari, Pattimura,
Adisutjipto, Adisumarmo, Ahmad Yani, and Sepinggan. The
implementation of re-current SKP of AMC was conducted at
Ngurah Rai airport.
Career Development
Each employee has equal opportunities to achieve the highest
level based on his/her competence. The Company manages the
equality of rights among employees, among others in terms
of remuneration system, training entitlements and career
development.
Competence-based career development has been conducted by
performing the assessments on employees’ competence. Until
the end of 2010, psychological assessments have been made
on 256 employees and competence test on 60 managerial-
level employees for the purpose of obtaining comprehensive
competence profile and employees profile.
As for the career development and the Company’s operational
needs, in 2010 the Company already implemented the Human
Resources Management and Optimization Program based on
the Calculation of Work Load Analysis to establish the human
resources composition. As of the fourth quarter of 2010,
the company already conducted 639 promotions in rank for
various levels. The process has been well performed, fair, open
and acceptable for all employees.
ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAANMANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
95ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Pelatihan dan Pengembangan SDM
Angkasa Pura I mempunyai komitmen yang tinggi untuk
meningkatkan pengetahuan dan kompetensi karyawan melalui
pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara in-house
training maupun public training, bertempat di dalam maupun
di luar negeri. Jenis pendidikan dan pelatihan bervariasi, mulai
dari mandatory training, pendidikan keahlian, pendidikan
managerial serta berbagai sharing session untuk mempertajam
kualitas SDM.
Program pendidikan dan pelatihan SDM yang dilaksanakan
pada tahun 2010 diantaranya adalah:
a. Program Pendidikan:
1. Program Pendidikan Magister Manajemen Risiko (S2).
2. Program AMDP (S2 dan S3) Dalam Negeri.
3. Pendidikan D.IV Ahli Lalu Lintas Udara (ALLU).
4. Pendidikan D.IV Teknik Navigasi Udara (TNU).
b. Diklat Orientasi:
• OrientasiTipeAdanB
HR Training and Development
Angkasa Pura I is highly committed to improve the knowledge
and competence of its employees through in-house and public
education and trainings held nationally or internationally. The
types of education and trainings are various, ranging from
mandatory training, skill training, managerial education and
various sharing sessions to sharpen the quality of human
resources.
The human resources education and training conducted in
2010 were among others:
a. Education Training:
1. Master of Management Program on Risk Management
(S2).
2. Domestic AMDP Program (S2, S3).
3. 4-year training (D.IV) of Air Traffic Controller (ALLU).
4. 4-year training (D.IV) of Aeronavigation Technics
(TNU).
b. Orientation Education and Training:
• OrientationTypeAandB
96 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
c. Penerbitan lisensi baru dan perpanjangan:
1. Perpanjangan SKP Avsec.
2. Perpanjangan SKP dan Rating Teknik Listrik
Penerbangan.
3. Perpanjangan SKP dan Rating Teknik Elektronika
Penerbangan.
4. Perpanjangan SKP & Rating Teknik Radar.
5. Perpanjangan SKP Marshaller dan Operator
Aviobridge.
6. Perpanjangan SKP FSO.
7. Perpanjangan SKP AIS.
8. Perpanjangan SKP ATC.
9. Perpanjangan SKP PKP-PK.
10. Mapping NEP.
11. Sertifikasi Pengadaan Barang & Jasa.
12. TCC X-Ray & Metal Detector.
13. Training Basic Cargo Skills & Procedures.
14. Diklat NEP Angkatan I.
15. Diklat NEP Angkatan II.
16. Diklat NEP Angkatan III.
d. Diklat Teknis Substantif dan Fungsional:
1. Pelatihan Teknis Komersial Tingkat Mula Tahun 2010.
2. Pelatihan Teknis Komersial Tingkat Lanjut Tahun
2010.
3. Diklat Senior Avsec Angkatan I.
4. Diklat Senior Avsec Angkatan II.
5. Diklat ATC Radar Tahun 2010.
6. Diklat Teknik Tingkat Dasar.
7. Diklat Teknik Tingkat Lanjut.
8. Pelatihan Operasi Bandara Tingkat Lanjut 2010.
9. Pelatihan Teknik Umum Tingkat Lanjut Batch II.
10. Diklat Senior PKP-PK Tahun 2010.
e. workshop Dalam dan Luar Negeri:
1. Diklat Property Management Modul I (Housekeeping
& Pest Management).
2. Factory Training Peralatan Meteorologi.
3. Install dan Sosialisasi Peraturan Pajak dengan
Menggunakan e-SPT.
4. Training ADS-B.
5. Rakor Bidang Pengadaan.
6. Workshop Aviation Security Gelombang I.
7. Workshop Aviation Security Gelombang II.
8. Training Program SMS.
9. Pelatihan Teknis Try Out dan Ujian Sertifikasi Ahli
Pengadaan dan Jasa Pemerintah.
SUMBER DAYA MANUSIAHuman Resources
c. Issuance of new licenses and renewal:
1. Renewal SKP Avsec.
2. Renewal SKP and Rating of Aero Electrical
Engineering.
3. Renewal SKP and Rating of Aero Electrinics
Engineering.
4. Renewal SKP and Rating fo Radar Engineering.
5. Renewal SKP Marshaller and Aviobridge Operator.
6. Renewal SKP FSO.
7. Renewal SKP AIS.
8. Renewal SKP ATC.
9. Renewal SKP PKP-PK.
10. Mapping NEP.
11. Certification of Goods and Service Procurement.
12. TCC X-Ray & Metal Detector.
13. Training Basic Cargo Skills & Procedures.
14. Training NEP Batch I.
15. Training NEP Batch II.
16. Training NEP Batch III.
d. Substantive and Functional Techincal Education and
Training:
1. Basic Training of Commercial Technique 2010.
2. Advanced Training of Commercial Technique 2010.
3. Training for Senior Avsec Batch I.
4. Training for Senior Avsec Batch II.
5. Training for ATC Radar 2010.
6. Basic Training of Engineering.
7. Advanced Training of Engineering.
8. Advanced Training of Airport Operation 2010.
9. Advanced Training of Engineering Batch II.
10. Training for Senior PKP-PK 2010.
e. Local and Foreign workshops:
1. Property Management Training Modul I
(Housekeeping & Pest Management).
2. Factory Training for Meteorological Equipment.
3. Install dan Socialization of Tax Regulation using e-SPT.
4. Training ADS-B.
5. Procurement Coordination Meeting.
6. Aviation Security Workshop Batch I.
7. Aviation Security Workshop Batch II.
8. Training of SMS program.
9. Technical Training - Try Out and Certification Exam
for Government Goods and Services Procurement
Specialist.
ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAANMANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
97ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
10. Training Runway Sweeper.
11. Pajak Brevet A & B.
12. Sosialisasi Sistem Pelaporan Online Operasi LLP.
13. Workshop Manajemen Resiko.
14. Workshop Pengelolaan Lingkungan Hidup.
15. Coaching Session for Airport Executive in
“Anticipating the Impact of Implementation of Asean
Open Skies on Indonesian Airport Business Strategy”.
16. Body Inspection Machine.
17. Diklat Assessment Comp.
18. Workshop RTT & Pra Workshop.
19. Seminar on Implementation of ECO Airport in
Indonesia.
20. Workshop dan Finalisasi Penyusunan KPI Individu API.
21. Aviation Insurance Workshop.
22. Pelatihan Implementasi Video Conference.
23. Seminar Antisipasi dan Kesiapan Bandar Udara
Menghadapi Bencana Alam.
24. Workshop Takah (Tata Naskah) dan Kearsipan.
25. Pelatihan Certified Human Resources Management.
26. Pelatihan Pajak Tax Planning: Upaya Mengoptimalkan
Pajak.
27. Pelatihan LOA/SOP ATC System Bandara Juanda
Surabaya.
28. Raker implementasi & Penyerahan RKAP tahun 2010.
29. Refreshing Course FSO/BATS Wilayah Denpasar.
30. Workshop Nasional Pemahaman Dasar Kearsipan.
31. Seminar Mengelola BUMN yang Bersih dan Bebas
Korupsi.
32. Pelatihan & Workshop Hubungan Industrial.
33. Pelatihan SPT Tahunan PPh OP & Badan, SPT Masa 21
& SPT Masa PPN th. 2010.
34. Seminar Management bagi Sekretaris Profesional.
35. Refreshing Course FSO/BATS Wilayah Medan.
36. Workshop Pengelolaan dan Pengendalian Kas.
37. Pelatihan PGD Dirja L VII.
38. Refreshing Course FSO/BATS Wilayah Makassar.
39. Training Dangerous Goods Regulations Initial.
40. BIMNIS (Bimbingan Teknis) Kesadaran Bela Negara
bagi Aparat Penegak Hukum dan Pelayanan Publik
Tahun 2010.
41. Penyusunan Profil Manajemen Resiko Perusahaan di
Tingkat Bandar Udara.
42. ICAO Legal Seminar.
10. Training Runway Sweeper.
11. Tax Brevet A & B.
12. Socialization of LLP Operation Online Reporting
System.
13. Workshop on Risk Management.
14. Workshop on Environmental Management.
15. Coaching Session for Airport Executive in
“Anticipating the Impact of Implementation of Asean
Open Skies on Indonesian Airport Business Strategy”.
16. Body Inspection Machine.
17. Training Assessment Comp.
18. Workshop RTT & Pra Workshop.
19. Seminar on Implementation of ECO Airport in
Indonesia.
20. Workshop and Finalization of AP I Individual KPI
Preparation.
21. Aviation Insurance Workshop.
22. Training for Video Conference Implementation.
23. Seminar on Airport Anticipation and Readiness
Bandar facing Natural Disaster.
24. Workshop on Manuscript and Archival Procedures.
25. Certified Training on Human Resources Management.
26. Tax Planning Workshop: Tax Optimalization Effort.
27. Training on LOA/SOP ATC System Juanda Airport of
Surabaya.
28. Official Meeting on Submission and Implementation
of Company’s Budget 2010.
29. Refreshing Course FSO/BATS Denpasar Region.
30. National Workshop on Basic Understanding of
Archival.
31. Seminar on Managing Clean and Corruption-Free
BUMN (State-Owned Enterprise).
32. Training & Workshop of Industrial Relations.
33. Tax Training for SPT Tahunan PPh OP & Badan, SPT
Masa 21 & SPT Masa PPN 2010.
34. Management Seminar for Professional Secretary.
35. Refreshing Course FSO/BATS Medan Area.
36. Workshop on Cash management and control.
37. Training PGD Dirja L VII.
38. Refreshing Course FSO/BATS Makassar Region.
39. Training Dangerous Goods Regulations Initial.
40. Technical Guidance of State-Devence Awareness for
Law Enforcement and Public Service Officers 2010.
41. Prepration of Company’s Risk Management at Airport
Level.
42. ICAO Legal Seminar.
98 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
43. Air Traffic Services Incident Investigation Training.
44. Workshop Integrated Management System.
45. Workshop Knowledge Sharing “Optimize The Hidden
Value of Risk Management”.
46. Workshop Penyusunan Kontrak KSO Perusahaan.
47. Pelatihan Pedoman dan Teknik Penyusunan HPS/OE.
48. Workshop Penyusunan Harga.
49. Diklat Intrapreneuring Batch I.
50. Pendidikan Khusus Profesi Advokad Angkatan XIII.
51. Digital Cartography Course 2010.
52. Workshop PP 11 Tahun 2010 “Pedoman Penertiban &
Pendayagunaan Tanah Terlantar”.
53. Diklat Intrapreneuring Batch II.
54. Pelatihan SOP Lifecycle.
55. Workshop Memahami, Mencermati, dan Menghayati
UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.
56. Workshop Corporate Law: Legal Aspect in Business.
57. Workshop Manajemen Pengelolaan Data Elektronika
Perusahaan.
58. Workshop Transformasi CBHRM.
59. Pembahasan Airport & Airspace Capacity.
60. Pelatihan Sertifikasi QIA.
61. Latihan PGD & Avsec Exercise L VIII.
62. Workshop Nasional Pertanahan: Taktik dan Strategis
Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan
dan Di Dalam Pengadilan.
63. Bimbingan Teknis Kader Norma Kerja.
64. Workshop World Class Company.
65. International Financial Reporting Standard (IFRS).
66. Diklat Avsec Refreshing Angkatan I.
67. Pelatihan Basic Pan-Ops.
68. Training Aerodrome Safety Plan..
69. Workshop Mendeteksi dan Mencegah Kecurangan
Pelaporan Keuangan.
70. Studi Banding ke Bandara Sepinggan.
71. Workshop Sistem Informasi Manajemen Pelayanan
LLP.
72. Field Trail System Pencatatan dan Pelaporan
Pengawasan Kualitas Air Minum.
73. Pembahasan dan Diskusi Nasional Penyelesaian
Hubungan Industrial & Tawar Menawar Kolektif yang
Efektif.
74. Training Gugus Kendali Mutu.
75. Workshop Nasional Ketenagakerjaan: Bedah dan
Kupas Tuntas Outsourcing dan PHK Solusi Strategis
dan Implementasinya.
SUMBER DAYA MANUSIAHuman Resources
43. Air Traffic Services Incident Investigation Training.
44. Workshop on Integrated Management System.
45. Workshop/Knowledge Sharing on “Optimize The
Hidden Value of Risk Management”.
46. Workshop on Company’s KSO Contract Preparation.
47. Training on Guidance and Preparation Technique of
HPS/OE.
48. Workshop on Price Preparation.
49. Entrepreneurship Training Batch I.
50. Profession Training of Advocate Batch XIII.
51. Digital Cartography Course 2010.
52. Workshop on Government Regulation PP 11/2010
“Guideline for Administrative Control and Optimizing
Neglected Land”.
53. Entrepreneurship Training Batch II.
54. Training SOP Lifecycle.
55. Workshop on Understanding and Observing Aviation
Law No. 1/2009.
56. Corporate Law Workshop: Legal Aspect in Business.
57. Workshop on Company’s Data Management.
58. Workshop on CBHRM Transformation.
59. Workshop on Airport & Airspace Capacity.
60. Certification Training on QIA.
61. Training of PGD & Avsec Exercise L VIII.
62. National Workshop on Land: Tactics and Strategic
Settlement of Land Dispute extra and intra Court.
63. Technical Guidance for Kader Norma Kerja.
64. Workshop World Class Company.
65. International Financial Reporting Standard (IFRS).
66. Diklat Avsec Refreshing Angkatan I.
67. Basic Training for Pan-Ops.
68. Training Aerodrome Safety Plan..
69. Workshop on Detecting and Preventing Fraudullent
Financial Reporting.
70. Comparative Study to Sepinggan Airport of
Balikpapan.
71. Workshop on Management Information System for
LLP services.
72. Field Trail System on Recording and Reporting of
Water Quality Monitoring.
73. National Discussion on Industrial Relations Settlement
and effective collective bargaining.
74. Quality Control Circle Training.
75. National Workshop on Employment: Review and
Discussion of Outsorcing and Retrenchment, Strategic
Solution and Implementation.
ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAANMANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
99ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
76. Seminar Nasional Exposure Draft PSAK 24 Revisi 2010
Imbalan Kerja.
77. Pelatihan Perpajakan Terbaru.
78. Workshop Manajemen Strategis untuk Profesional
HRD.
79. Workshop Nasional Lingkungan Hidup.
80. Workshop Implikasi Penerapan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK).
81. Pelatihan/Pembekalan ADS-C/CPDLC MATSC Tahun
2010.
82. Worshop Hukum Bisnis.
83. Penyegaran dan Pembekalan Examiner IQA 2010.
84. Pelatihan Manajemen Umum Dana Pensiun.
85. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Bandar Udara.
86. Program Kunjungan ke Bandara Changi.
87. Studi Banding ke Bandara Husein Sastranegara, LAN
dan PT DI.
88. Pelatihan Intensive Training Airport Announcing.
89. Routes Asia Adelaide Tahun 2010.
90. Sosialisasi Asuransi Aset.
91. Airport World Conference & Exhibition.
92. Diklat OJT Instruktur Course (ICAO 211 – INS BAS).
93. Diklat ATS Resource Management Training &
Workshop (ICAO 139 – MGT OTH).
94. Pelatihan Unit Traktor dan Mower.
95. Diklat Audit tingkat Manajerial.
96. Diklat AIS Check Officer dan AIS Supervisor.
97. Pelatihan Teknis Peralatan Automatic Message
Switching System (AMSS).
98. In-House Training Implementasi IFRS.
99. Seminar Peningkatan Pelayanan Komunikasi
Penerbangan.
100. Konferensi Indonesia Aviation Forum.
101. Basic Investigation Training (KNKT) “Sistem
Pelaporan Aviation Accident ICAO dan ECCAIRS”.
102. Pelatihan Modern Public Relations World.
103. Global Airport Development Conference.
104. Pelatihan Scheduling and Airport Slot Coordination
– Introductory Level I.
105. IIA Indonesia 2010 National Conference.
106. Training ATALIS Versi Baru.
107. Safety Awareness Program II.
76. National Seminar on Exposure Draft PSAK 24
(Accounting Standard) Revision 2010 of Employee
Benefits.
77. Latest Tax Regulation Training.
78. Workshop on Strategic Management of Human
Resources Professional.
79. National Workshop on Environment.
80. Workshop on Implication of PSAK Implementation
(Accounting Standard).
81. Training/Briefing ADS-C/CPDLC MATSC 2010.
82. Worshop on Business Law
83. Refreshing and debriefing Examiner IQA 2010.
84. Training for Pension Fund Management.
85. Technical Guidance on Airport Management.
86. Visit Program to Changi Airport.
87. Comparative Study to Husein Sastranegara Airport,
LAN and PT DI.
88. Intensive Training Airport Announcing.
89. Routes Asia Adelaide 2010.
90. Socialization of Assets Insurance.
91. Airport World Conference & Exhibition.
92. Instructure Course - On The Job Training (ICAO 211
– INS BAS).
93. ATS Resource Management Training & Workshop
(ICAO 139 – MGT OTH).
94. Training for Tractor and Mower Operator.
95. Managerial Training on Audit.
96. Training fof AIS Check Officer and AIS Supervisor.
97. Technical Training for Automatic Message Switching
System (AMSS) Devices.
98. In-House Training for IFRS Implementation.
99. Seminar on Aviation Communication Service
Improvement.
100. Indonesia Aviation Forum Conference.
101. Basic Investigation Training (KNKT) “Reporting
System of Aviation Accident ICAO and ECCAIRS”.
102. Modern Public Relations World Training.
103. Global Airport Development Conference.
104. Scheduling and Airport Slot Coordination Training –
Introductory Level I.
105. IIA Indonesia 2010 National Conference.
106. ATALIS New Version Training.
107. Safety Awareness Program II.
100 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
The HR development expense in 2010 amounted to
Rp 24.86 billion, increasing by 93.5% of the realization in 2009
amounting to Rp 12.85 billion. The training hours for 2010
were totaling 267,003 hours with 5,158 participants or in the
average of 72.30 hours of training per employee per annum.
While in 2009, the training hours were totaling 145,376 hours
with 2,299 participants or in the average of 37.32 hours of
training per employee per annum. Therefore, the total training
hours increased by 83.66% and the total training participants
increased by 124.36% and the increase in the average of
training hours was 93.73 hours per employee per annum.
Reward and Punishment
The company implemented reward and punishment policy for
employees based on the employees performance assessment
and the compliance with the Company’s regulations.
Management already established the basic components/factors
for such reward and punishment based on measurement
dictionary of individual KPIs. As the implementation for such
policy, in 2010 the company already determined the reward
recipients by giving promotions in higher position and higher
rank. The recipients of awards and religious assistance for
1,538 employees are detailed as follows:
SUMBER DAYA MANUSIAHuman Resources
ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAANMANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
Meanwhile, the records of breach of discipline until 31
December 2010 showed a total of 28 violations. For such
violations and declining performance, the company already
assigned penalties and sanctions. The sanctions imposed on
such 28 disciplinary violations were as follows:
Biaya pengembangan SDM pada tahun 2010 sebesar
Rp 24,86 miliar, naik 93,5% dari realisasi tahun 2009 sebesar
Rp 12,85 miliar. Jumlah jam pelatihan pada tahun 2010
sebanyak 267.003 jam dengan 5.158 peserta atau rata-rata
72,30 jam pelatihan perorang pertahun. Sedangkan pada
tahun 2009 total jam pelatihan adalah 145.376 jam dengan
2.299 peserta atau rata-rata 37,32 jam pelatihan perorang
pertahun. Dengan demikian terjadi kenaikan jam pelatihan
sebesar 83,66% dan kenaikan peserta pelatihan sebesar
124,36% serta kenaikan rata-rata jam pelatihan 93,73 jam
perorang pertahun.
Reward dan Punishment
Perusahaan menerapkan kebijakan reward dan punishment
bagi karyawan berdasarkan penilaian kinerja karyawan dan
kepatuhan terhadap peraturan Perusahaan. Manajemen telah
menetapkan komponen/faktor dasar penetapan Reward dan
Punishment berdasarkan measurement dictionary KPI individu.
Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut, pada tahun 2010
Perusahaan telah menetapkan penerima reward dalam bentuk
promosi kenaikan pangkat, kenaikan kelas jabatan, penerima
penghargaan dan penerima bantuan ibadah keagamaan bagi
1.538 karyawan dengan perincian sebagai berikut:
Tabel: Penerima Reward tahun 2010 Table: Reward Recipients 2010
JENIS REWARDJUMLAH PENERIMATOTAL RECIPIENTS
TYPE OF REWARD
Kenaikan Pangkat 921 Position Promotion
Kenaikan Kelas Jabatan 509 Grade Promotion
Penghargaan 18 Award
Bantuan Biaya Haji 54 Pilgrimage Trip Financed
Bantuan Biaya Ziarah ke Yerusalem 17 Pilgrimage Trip to Jerusalem Financed
Bantuan Tirthayatra ke India 19 Tirtayatra Trip to India Financed
JUMAH 1.538 TOTAL
Sementara itu, pelanggaran disiplin karyawan sampai periode
31 Desember 2010 tercatat sebanyak 28 pelanggaran. Terhadap
pelanggaran dan penurunan kinerja telah diberikan hukuman
atau sanksi. Dari 28 pelanggaran kedisiplinan di lingkungan
perusahaan tersebut, telah diterapkan sanksi sebagi berikut:
Tabel: Penerima Sanksi Pelanggaran Kedisiplinan tahun 2010
Table: Recipients of Disciplinary Breach Sanctions in 2010
JENIS SANKSIJUMLAH PENERIMATOTAL RECIPIENTS
TYPE OF SANCTION
Penurunan Kelas Jabatan 4 Position Demotion
Penurunan Pangkat 4 Rank Demotion
Teguran Tertulis 6 Written Warning
Pemberhentian 6 Termination
JUMAH 20 TOTAL
101ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Peran Asosiasi Karyawan dan Serikat Pekerja
Asosiasi Karyawan dan Serikat Pekerja sebagai mitra Perusahaan
telah menunjukkan peran positif dalam penyelesaian masalah-
masalah ketenagakerjaan. Apara pihak senantiasa saling
berkomunikasi dan berkonsultasi mengenai ketenagakerjaan
untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan
pekerja.
Untuk meningkatkan harmonisasi hubungan industrial
PT Angkasa Pura I (Persero), pada tanggal 20 Agustus 2010
telah ditandatangani Pakta Normalisasi antara manajemen
Angkasa Pura I dengan Asosiasi Karyawan Angkasa Pura I
dan Serikat Pekerja Angkasa Pura I. Para pihak menyepakati
dan menyetujui bahwa persiapan perundingan pembaharuan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) akan dilaksanakan paling
lambat tanggal 6 September 2010 setelah dilakukan verifikasi
keanggotaan paling lambat tanggal 30 Agustus 2010.
Perundingan PKB dilakukan pada tanggal 25 September sampai
3 Oktober 2010 dan penandatanganan PKB dilaksanakan
pada tanggal 15 Oktober 2010. PKB antara PT Angkasa Pura I
(Persero) dengan Asosiasi Karyawan Angkasa Pura I dan Serikat
Pekerja Angkasa Pura I telah didaftarkan ke Kementerian
Tenaga Kerja RI dan telah terdaftar sesuai Surat Keputusan
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja No. KEP.157/PHIJSK-PKKAD/PKB/XI/2010.
Role of Employee Association and Labor Union
The Employee Association and Labor Union as the company’s
partner already played a positive role in settling the labor
issues. The parties have been continuously communicating and
consulting on labor issues to improve work productivity and
employee welfare.
To improve the harmonious industrial relationship of
PT Angkasa Pura I (Persero), on 20 August 2010 the
management and Employee Association and Labor Union of
Angkasa Pura I entered into Normalization Pact. The parties
reached an agreement that the preparation for the discussion
concerning the renewal of Collective Working Agreement (PKB)
would be held on 6 September 2010 at the latest following the
verifications of membership on 30 August 2010 at the latest.
The PKB discussion was held on 25 September to 3 October
2010 and the signing of which was held on 15 October 2010.
The PKB between PT Angkasa Pura I (Persero) and Employee
Association and Labor Union of Angkasa Pura I has been
registered at the Ministry of Manpower of Republic of Indonesia
and has been registered in accordance with the Decision Letter
of Directorate General of Supervision of Industrial Relationship
and Labor Social Security No. KEP.157/PHIJSK-PKKAD/PKB/
XI/2010.
102 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate
Social Responsibility (CSR) bagi Angkasa Pura I merupakan
upaya untuk menyelaraskan strategi bisnis Perusahaan dengan
program-program berkesinambungan berbasiskan kebutuhan
masarakat terutama di komunitas sekitar lingkungan
usaha Perusahaan. Angkasa Pura I telah melaksanakan
berbagai program dan kegiatan yang bertujuan membantu
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi
masyarakat sejalan dengan salah satu misi Perusahaan, yaitu
“Mendukung peningkatan perekonomian untuk kesejahteraan
masyarakat.”
Pelaksanaan CSR bertujuan menciptakan hubungan yang
harmonis dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya
masyarakat setempat. Perusahaan meyakini bahwa
kesinambungan usaha (business sustainability) juga sangat
ditunjang oleh investasi non-finansial yang diantaranya
dibangun melalui kontribusi Perusahaan pada pengembangan
masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur
dasar, kesejahteraan sosial, pengelolaan lingkungan hidup,
serta hal-hal yang bersifat responsif terhadap musibah seperti
The implementation of Corporate Social Responsibility (CSR)
for Angkasa Pura I represents the Company’s efforts to keep
the company’s business strategies in line with the continuous
programs which are based on people’s needs particularly
for those who reside near the company’s business locations.
Angkasa Pura I already implemented various programs and
activities designed to improve people’s living standard and
economic welfare to be in harmony with one of the company’s
missions which is “supporting the economic growth for
people’s welfare”.
The implementation of CSR intended to create a harmonious
relationship with the environment, values and culture of local
community. The Company is of the opinion that the business
sustainability is also largely supported by non-financial
investment which among others is built by the Company’s
contribution to the public development in terms of education,
health, basic infrastructure, social welfare, environmental
management, and other issues that are responsive in nature
such as natural disasters and other community misfortunes.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAANCorporate Social Responsibility
103ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Therefore, it is expected that constructive and mutual
relationship among stakeholders and the Company would
be leading to the increasing values for the satisfaction of
stakeholders and be providing benefits for general public.
The CSR activities of Angkasa Pura I are basically the
implementation of Partnership and Environmental Supervision
Program (PKBL) referring to Regulation of Ministry of State
Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2007 issued on 27 April
2007 of Partnership Program of State Owned Enterprise and
Small Business and Environmental Supervision Program, and
other CSR activities, which due to its nature, could not be
categorized under PKBL program.
CSR Budget
The company allocates reasonable and adequate budget for
PKBL implementation. The allocated PKBL budget is taken
from the provision of the company’s net income in prior year
whose amount is resolved in Shareholder Meeting (RUPS). In
2010, the PKBL budget amounted to Rp 21.57 billion or 4% of
the Company’s net income in the previous year. PKBL balance
sheet as of 31 December 2010 amounted to Rp 45.64 billion or
higher by 20.3% compared to that of in 31 December 2009.
bencana alam dan musibah besar lainnya yang terjadi di tengah
masyarakat. Dengan demikian diharapkan tercipta hubungan
yang konstruktif dan timbal balik diantara para pemangku
kepentingan kepada Perusahaan yang akan bermuara pada
peningkatan nilai (value) bagi kepuasan seluruh pemangku
kepentingan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Kegiatan CSR Angkasa Pura I pada dasarnya adalah
implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-
05/MBU/2007 yang diterbitkan pada 27 April 2007 tentang
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program
Bina Lingkungan, serta Kegiatan CSR lainnya yang karena
sifatnya tidak dapat dikategorikan dalam program PKBL.
Anggaran CSR
Perusahaan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan
PKBL secara wajar dan memadai. Anggaran PKBL berasal dari
penyisihan laba bersih Perusahaan tahun sebelumnya yang
besarnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS). Pada tahun 2010 anggaran PKBL adalah sebesar
Rp 21,57 miliar atau 4% dari laba bersih Perusahaan tahun
sebelumnya. Posisi neraca PKBL pada 31 Desember 2010
adalah Rp 45,64 miliar atau 20,3% di atas posisi per 31
Desember 2009.
Tabel: Neraca PKBL per 31 Desember 2010 Table: Balance Sheet PKBL per 31 December 2010
NO. PERKIRAAN 2009 2010DEVIASI (%)DEVIATION
DESCRIPTION
A. Aset: Assets:
1 Aset Lancar 32.293.676 39.280.858 21,64 Current Assets
2 Aset Tetap 624.755 499.148 (20,11) Fixed assets
3 Aset Lain-2 Other Assets
- Kas & Bank yg dibatasi penggunaannya 3.352.881 4.192.405 25,04 Cash & Bank (restricted in use)
- Dana Penjamin KUM-LTA 1.667.000 1.667.000 - KUM-LTA Guarantee Fund
- Putang Bermasalah 3.437.059 14.110.140 310,53 Doubtful receivables
- Alokasi Putang Bermasalah (3.437.059) (14.110.140) 310,53 Allocation for Doubtful receivables
Total Aset 37.938.312 45.639.410 20,30 Total Assets
B. Pasiva: Liabilities:
1 Hutang Jangka Pendek 373.318 44.927 (87,97) Short Term Debt
2 Biaya yg masih hrs dibayar - 31.160 - Accrued Expenses
3 Hutang Pajak - - Tax Payable
4 Kelebihan pembayaran angsuran 856 1.478 72,66 Excess of installment payment
5 Angsuran belum teridentifikasi 312.249 250.906 (19,65) Unidentified installment
6 Aset Bersih 37.251.889 45.310.939 21,63 Net Assets
Total Pasiva 37.938.312 45.639.410 20,30 Total Liabilities
104 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Program CSR
Angkasa Pura I senantiasa mengembangkan inovasi untuk
menyempurnakan strategi dan implementasi program CSR nya
agar mempunyai dampak nyata yang optimal bagi masyarakat
maupun bagi Perusahaan sendiri. Agar tepat sasaran dan
tepat guna, pelaksanaan program CSR dilaksanakan dengan
melibatkan masyarakat secara aktif dengan mekanisme bottom
up dan melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan
(stakeholders) lain. Pelaksanaan program disesuaikan dengan
kondisi masing-masing wilayah, dan dikoordinasikan dengan
pemerintah setempat, tokoh masyarakat serta pihak-pihak
lainnya yang terlibat langsung. Selain sebagai bentuk kepedulian
sosial terhadap lingkungan sekitar, CSR Angkasa Pura I
juga difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan serta
lingkungan hidup yang tercakup dalam Program Kemitraan
dan Program Bina Lingkungan (PKBL).
Program Kemitraan
Program kemitraan merupakan program pemberdayaan
masyarakat di bidang ekonomi sosial kemasyarakatan yang
bertujuan meningkatkan kompetensi usaha kecil (UKM)
sehingga menjadi wirausaha yang tangguh dan mandiri, yang
pada gilirannya mampu menyerap tenaga kerja baru.
Program kemitraan Angkasa Pura I pada dasarnya bukan
berupa hibah, tetapi diberikan dalam bentuk pinjaman yang
sifatnya non-komersial yang mekanisme penyalurannya harus
baik dan berkualitas dengan persyaratan dan angsuran yang
disesuaikan dengan kemampuan usaha. Perusahaan tidak
hanya memberikan financial capital, tetapi juga knowledge
capital berupa program pendampingan bagi mitra binaan. Oleh
karena itu, Perusahaan juga memberikan bantuan pembinaan
yang bersifat hibah berupa promosi dan pemasaran, pelatihan-
pelatihan manajemen usaha serta pelatihan teknis produksi.
Bantuan promosi dan pemasaran antara lain dengan
mengikutsertakan UKM yang menjadi Mitra Binaan pada
pameran-pameran produk UKM baik di dalam negeri maupun
di luar negeri dengan biaya pameran ditanggung oleh Angkasa
Pura I selaku BUMN Pembina. Pameran-pameran terkemuka
yang mengikutsertakan mitra binaannya di antaranya:
Balikpapan Fair, Jatim Kreatif, Gelar Karya PKBL BUMN,
Inacraft, Celebes Craft, Bali Titex, Manado Titex, Pameran
Gelar Produk Kerajinan, Pameran Produksi Indonesia, Pameran
Pesta Kesenian Bali, Pameran NTB Expo dan Pameran Icraft.
CSR Program
Angkasa Pura I has been constantly trying to develop innovations
to reach the perfection of its CSR strategies and implementation
in order to create real impact with the best possible effects
both on public and on the company itself. To be effective and
efficient, CSR program is implemented by actively involving
public by adopting bottom up mechanism and partnering
up with other stakeholders. The program implementation is
adjusted to the conditions in each region and is coordinated
with local government, public figures and other parties directly
involved in such program. In addition to the company’s social
concern towards surrounding environment, CSR of Angkasa
Pura I also focuses on driving people’s economic growth,
improving the educational, health and environmental quality
as covered in the Partnership and Environmental Supervision
Program (PKBL).
Partnership Program
The partnership program is a program for people empowerment
in the field of populist socio-economy which is aimed at
improving the competence of the small enterprises (UKM) to
create solid and independent entrepreneurs who in turn would
be capable of absorbing labor force.
The partnership program of Angkasa Pura I is basically not in
the form of donated supervisory assistance, but in the form
of non-commercial loan whose distribution mechanism should
be well-managed and in good quality with requirements
and installments customized to the business capabilities. The
company provides not only financial capital but also knowledge
capital by providing assistance program for the supervised
partners. Therefore, the Company also provides supervisory
assistance with the characteristics of a grant in its nature by the
means of promotions and marketing, business management
and production techniques trainings.
The promotion and marketing assistance provided by the
company is among others by having the UKM/Supervised
Partners to participate in the local and/over overseas UKM
Product exhibitions, with the exhibition costs borne by
Angkasa Pura I as the supervising State Enterprise. The leading
exhibitions, in which the supervised partners participated, were
among others Balikpapan Fair, Jatim Kreatif, State Enterprise
Work Exhibition, Inacraft, Celebes Craft, Bali Titex, Manado
Titex, Handicraft Product Exhibition, Indonesian Production
Exhibition, Bali Arts Festivity Exhibition, NTB Expo Exhibition
and Icraft Exhibition.
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAANCORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
105ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Sejak tahun 1992 Angkasa Pura I telah melakukan pembinaan
terhadap 8.840 UKM yang tersebar di Kantor Pusat Jakarta dan
13 (tiga belas) Kantor Cabang di seluruh Indonesia. Total dana
pinjaman yang telah disalurkan sebesar Rp 190 miliar untuk
sektor industri kecil, perdagangan, perkebunan, pertanian,
peternakan, perikanan, jasa dan lainnya.
Pada tahun 2010 jumlah UKM yang diberi pinjaman lunak
sebanyak 749 UKM dengan total nilai pinjaman sebesar
Rp 25,24 miliar. Dengan demikian total dana pinjaman yang
telah disalurkan bagi pengembangan UKM sebesar Rp 190,93
miliar. Sedangkan dana hibah untuk pembinaan Usaha Kecil/
Mikro (UKM) yang disalurkan pada tahun 2010 sebesar
Rp 4,02 miliar. Akumulasi pengeluaran dana pembinaan (hibah)
dari tahun 1992 hingga 2010 berjumlah Rp 35,23 miliar yang
mencerminkan komitmen Perusahaan dalam membantu
pengembangan UKM.
Melalui berbagai evaluasi dan penyempurnaan strategi
penyaluran pinjaman dan pendampingan berusaha,
Perusahaan senantiasa berupaya menciptakan kondisi
saling menguntungkan bagi Angkasa Pura I dan mitra
binaan, memperbaiki tingkat pengembalian pinjaman dan
meningkatkan skala usaha mitra binaan secara terprogram
dan terukur.
Since 1992 Angkasa Pura I has been supervising 8,840 UKMs
dispersed in Jakarta Head Office and 13 (thirteen) Branch Offices
all over Indonesia. The total loan distributed was amounting
to Rp 190 billion for small industry sector, trading, plantation,
agriculture, fisheries, animal husbandry, services and others.
In 2010, the company provided soft loan to 749 UKMs with the
total amount of Rp 25.24 billion. Thus, the total loans distributed
to the development of UKM amounted to Rp 190.93 billion.
The grant provided for UKM development distributed in 2010
was amounting to Rp 4.02 billion. The accumulated grant from
1992 to 2010 is amounting to Rp 35.23 billion which indicates
the company’s commitment to the development of UKM.
Through various evaluations and perfection of loan distribution
and business assistance strategies, the Company has been
continuously making efforts to create mutual benefit conditions
for Angkasa Pura I and supervised partners, improving the loan
repayment and increasing the business scale of the supervised
partners in a structured and measured program.
106 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Tabel: Penyaluran Pinjaman Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2010
Table: Loan Distribution Based on Industry Sector in 2010
SEKTOR
2010
SECTORRP MILIARRP BILLION
MITRA BINAANSUPERVISED PARTNER
Industri 7,44 214 Industry
Perdagangan 12,86 389 Trade
Pertanian 0,09 4 Agriculture
Peternakan 0,43 13 Liverstock
Perkebunan 0,22 5 Plantation
Perikanan 0,22 5 Fisheries
Jasa 3,79 117 Services
Lainnya 0,20 2 Other
Jumlah 25,24 749 Total
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAANCORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Industri
Perdagangan
Pertanian
Peternakan
Perkebunan
Perikanan
Jasa
Lainnya
Penyaluran Distribution
7,44
12,86
0,430,22
0,22
0,2
3,79
0,09
Tabel: Realisasi Dana Kemitraan tahun 2010 (Dalam ribuan Rupiah)
Table: Realization of Partnership Fund in 2010 (In Thousand Rupiah)
NO. URAIAN2009
AUDITED
2010DEVIASI (%)
DEVIATION (%)DESCRIPTION
RKAP AUDITED
1 2 3 4 5 6=(5-3):3 7=(5-4):4
1. Dana Tersedia Available Funds
a. Saldo Awal Dana Kemitraan 1.134 1.037 1.037 (8,55) - Partnership fund beginning balance
b. Alokasi Penysh. Laba yg diterima 7.823 10.784 10.784 37,85 - Provision of profit received
c. Pengembalian Pokok Pinjaman 15.164 16.680 17.719 17,37 6,70 Loan principal return
d. Penerimaan lainnya (bunga pinjaman, jasa giro, dll)
2.523 2.732 3.219 27,86 18,08 Other revenue (interest from loan, giro, etc)
Jumlah Dana Tersedia 26.644 31.233 32.759 23,27 5,16 Total available funds
2. Penggunaan Dana Funds usage
a. Pinjaman 19.879 22.850 25.238 26,96 10,45 Loan
b. Hibah 3.961 4.216 4.019 0,61 (5,48) Grant
c. Beban operasional 1.633 3.078 2.085 31,11 (30,44) Operating expenses
d. Pembelian Aktiva Tetap - - - - - Purchase of fixed assets
e. Lainnya - - - - - Other
Jumlah Penggunaan Dana 25.473 30.144 31.342 23,13 4,05 Total fund usage
Sisa Dana yang tersedia 1.171 1.089 1.417 26,47 36,00 Balance of available fund
107ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Tabel: Penyaluran Dana Kemitraan per Wilayah Table: Distribution of Partnership Fund per Region
NO. WILAYAH REGIONREALISASI PINJAMAN LOAN REALIZATION
2010 2009
1 DKI Jakarta 660.000.000 410.000.000
2 Bali 2.710.000.000 2.538.000.000
3 Jawa Timur 3.500.000.000 2.507.500.000
4 Sulawesi Selatan 2.740.000.000 2.580.000.000
5 Kalimantan Timur 2.050.000.000 1.810.000.000
6 Papua 612.500.000 499.000.000
7 Sulawesi Utara 1.010.000.000 1.100.000.000
8 Yogyakarta 2.415.000.000 1.840.000.000
9 Jawa Tengah (Solo) 1.525.000.000 915.000.000
10 Kalimantan Selatan 2.100.000.000 1.685.000.000
11 Jawa Tengah (Semarang) 1.850.000.000 1.057.000.000
12 Nusa Tenggara Barat 2.350.000.000 1.557.000.000
13 Maluku 180.000.000 125.000.000
14 Nusa Tenggara Timur 1.535.000.000 1.255.000.000
Total 25.237.500.000 19.878.500.000
Program Bina Lingkungan
Program Bina Lingkungan Angkasa Pura I mencakup kegiatan-
kegiatan dalam kategori program strategis dan program
responsif yang terintegrasi dengan Program BUMN Peduli
dari Kementerian BUMN. Program Bina Lingkungan Angkasa
Pura I dimulai sejak tahun 2000 meliputi bidang pendidikan,
kesehatan dan lingkungan hidup termasuk pemberian bantuan
yang sifatnya insidental, memenuhi kebutuhan sesaat ataupun
tanggap darurat.
1. Bidang Pendidikan
Untuk program CSR bidang pendidikan dan pelatihan, pada
tahun 2010 Angkasa Pura I telah menyalurkan dana pendidikan
dan pelatihan sebesar Rp 2,31 miliar yang didistribusikan ke 14
wilayah. Perusahaan memberikan perhatian pada peningkatan
kualitas pendidikan dan pelatihan dalam bentuk pemberian
beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu serta
bantuan sarana dan fasilitas pendidikan, dan bantuan pelatihan
mekanik kepada orang kurang mampu.
2. Bidang Kesehatan
Program CSR untuk bidang kesehatan difokuskan pada
peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sekitar Perusahaan
yang diwujudkan dalam bentuk pengobatan gratis, khitanan
massal, bantuan sarana kesehatan, perbaikan bangunan fisik
lembaga kesehatan, perbaikan sarana umum untuk kesehatan
dan sebagainya. Bantuan berupa pemeriksaan kesehatan dan
pengobatan gratis bagi korban bencana juga diberikan secara
insidental terkait adanya bencana alam. Pada tahun 2010,
realisasi bantuan program bidang kesehatan sebesar Rp 760
juta.
Environmental Supervision Program
The Environmental Supervision Program of Angkasa Pura I
covers the strategic and responsive program categories which
are integrated in the BUMN Care Program initiated by Ministry
of State Owned Enterprises. The Environmental Supervision
Program of Angkasa Pura I commenced in 2000 comprising
educational, health and environmental areas including the
fund assistance which is incidental in its nature to meet the
momentary needs or to act upon emergency response.
1. Education
For CSR program in education and training, in 2010 PT Angkasa
Pura I already provided education and training fund amounting
to Rp 2.31 billion distributed to 14 regions. The Company
shows concerns towards the improving quality of education
and training by providing mechanical training for poor people,
donating educational facilities.
2. Health
CSR program for health focuses on improving the health quality
of people residing near the company’s location by providing
free medication, mass circumcision, health facilities, repairs of
public health building facilities and others. The company also
provided incidental health check and free medication for the
victims of natural disasters. In 2010, the realization of health
program fund was amounting to Rp 760 million.
108 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Dukungan Perusahaan terhadap Gerakan Penanaman Sejuta
Pohon yang dicanangkan Pemerintah ditunjukkan dengan
kegiatan penanaman pohon yang sudah dilakukan sejak
tahun 2008. Sampai saat ini Angkasa Pura I telah menanam
215.587 batang pohon di wilayah-wilayah kerja Kantor
Cabang Bandara dengan nilai Rp 2,8 miliar. Pada tahun 2010
telah ditanam 5.000 batang pohon dengan nilai Rp 160 juta di
wilayah kerja Kantor Cabang Bandara Selaparang, Mataram.
Sedangkan total dana Bina Lingkungan bidang lingkungan
hidup dan pelestarian alam pada tahun 2010 adalah sebesar
Rp 580,8 juta.
3. Kegiatan Bina Lingkungan lainnya
Kegiatan-kegiatan CSR lainnya yang tercakup dalam program
bina lingkungan adalah kegiatan pengembangan prasarana
dan sarana umum yang pada tahun 2010 telah menggunakan
dana sebesar Rp 3,3 miliar, bantuan sarana peribadatan sebesar
Rp 767,2 juta serta bantuan tanggap darurat untuk bencana
alam sebesar Rp 1,1 miliar.
Tabel: Realisasi Dana Bina Lingkungan 2010 (Dalam juta Rupiah)
Table: Realization of Environmental Supervision Program Fund 2010 (In Million Rupiah)
NO. URAIAN 2010 2009DEVIASI
(%)DECRIPTION
1. Dana Tersedia Available Fund
a. Saldo Awal Dana Bina Lingkungan 4.305 3.157 36,36 Environmental Supervision Fund Beginning Balance
b. Alokasi Penyisihan Laba yg diterima 10.784 7.823 37,85 Provision of Profit Received
c. Jasa Giro dan Bunga Deposito 278 162 71,60 Giro and Time Deposits Interest
d. Penerimaan Lain-lain - 34 - Other Revenue
Jumlah Dana Tersedia 15.367 11.176 37,50 Total Available Funds
2. Penggunaan Dana Funds Usage
a. Kegiatan BUMN Peduli 418 - - BUMN Care Activities
b. Program Bina Lingkungan 8.854 6.668 32,78 Environmental Supervision Program
c. Beban Operasional 406 204 99,02 Operating Expenses
Jumlah Penggunaan Dana 9.678 6.872 40,83 Total Fund Usage
Sisa Dana yang Tersedia 5.689 4.304 32,18 Balance of Available Fund
Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan program Bina Lingkungan
tahun 2010 sebesar Rp 9,27 miliar berada 35,38% di bawah
RKAP. Hal ini disebabkan karena dana yang dialokasikan untuk
Program BUMN Peduli sebesar Rp 4,59 miliar yang merupakan
kewenangan dan pelaksanaannya di bawah koordinasi Kantor
Kementerian BUMN pada tahun 2010 hanya terealisasi sebesar
Rp 418 juta. Distribusi dana Bina Lingkungan pada tahun 2010
adalah sebagai berikut:
The company’s support to the government’s program of
planting one million trees has been conducted since 2008.
Up to present, Angkasa Pura I already planted 215,587 trees
at the working areas of its branch offices at the expense of
Rp 2.8 billion. In 2010, the company already planted 5,000
trees at the expense of Rp 160 billion at the Selaparang
Airport Mataram. The total fund for Environmental Supervision
Program for natural conservation in 2010 was amounting to
Rp 580.8 million.
3. Other Environmental Supervision Programs
In 2010, other CSR activities within environmental supervision
programs were the developments of public facilities and
infrastructure amounting to Rp 3.3 billion, religious building
facilities amounting to Rp 767.2 million and emergency
response for natural disasters amounting to Rp 1.1 billion.
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAANCORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
The total fund for Environmental Supervision Program in 2010
was amounting to Rp 9.27 billion which was 35.38% below
the RKAP. This was due to the fact that the realization of the
fund allocated to BUMN Care Program amounting to Rp 4.59
billion whose authority and use of which were under the
coordination of BUMN Ministry was only amounting to Rp 418
million in 2010. The distribution of Environmental Supervision
Fund in 2010 was as follows:
109ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Tabel: Distribusi Dana Bina Lingkungan Tahun 2010 Table: Distribution of Environmental Supervision Fund in 2010
PROGRAM BANTUAN RP (JUTA) RP (MILIAR) RELIEF PROGRAM
Bencana Alam 1.121.117.505,00 1,12 Natural Disaster
Pendidikan & Pelatihan 2.310.422.970,00 2,31 Education & Training
Peningkatan Kesehatan 760.064.773,00 0,76 Health Improvement
Sarana Umum 3.313.993.500,00 3,31 Public facilities
Sarana Ibadah 767.171.441,00 0,77 Religious service facilities
Pelestarian Alam 580.769.600,00 0,58 Natural conservation
BUMN Peduli 417.695.400,00 0,42 BUMN Care Program
Jumlah 9.271.235.189,00 9,27 Total
Tabel: Penyaluran Dana Bina Lingkungan per Wilayah Table: Distribution of Environmental Supervision Fund per Region
NO. WILAYAH REGION
PENYALURAN DANA FUND DISTRIBUTION
REALISASI 2010REALIZATION 2010
REALISASI SAMPAI 2010REALIZATION UNTIL 2010
REALISASI SAMPAI 2009REALIZATION UNTIL 2009
1 DKI Jakarta 2.026.327.866 7.635.809.361 5.609.481.495
2 Bali 995.586.000 5.121.145.645 4.125.559.645
3 Jawa Timur 950.347.000 5.545.439.800 4.595.092.800
4 Sulawesi Selatan 920.127.914 3.615.442.621 2.695.314.707
5 Kalimantan Timur 91.289.800 1.844.118.100 1.752.828.300
6 Papua 9.535.000 1.446.694.260 1.437.159.260
7 Sulawesi Utara 389.785.000 1.990.946.250 1.601.161.250
8 Yogyakarta 794.089.023 3.295.005.423 2.500.916.400
9 Jawa Tengah ( Solo) 865.182.786 2.492.866.207 1.627.683.421
10 Kalimantan Selatan 324.125.000 1.900.810.815 1.576.685.815
11 Jawa Tengah ( Semarang) 419.218.700 1.838.738.950 1.419.520.250
12 Nusa Tenggara Barat 849.185.600 2.688.444.396 1.839.258.796
13 Maluku 130.562.500 1.118.316.828 987.754.328
14 Nusa Tenggara Timur 505.873.000 2.414.027.353 1.908.154.353
Total 9.271.235.189 42.947.806.009 33.676.570.820
Komitmen Terhadap Konsumen
Angkasa Pura I telah menetapkan fokus utama untuk menjadi
perusahaan yang memberikan layanan secara sempurna
dalam beberapa tahun ke depan. Bentuk layanan sempurna
Perusahaan ditujukan kepada perusahaan penerbangan,
penumpang, konsesioner, vendor dan pemasok, komunitas
bandara dan pekerja sebagai pemangku kepentingan.
Kepuasan mereka menjadi tolok ukur keberhasilan Perusahaan
dan merupakan kunci dalam menjaga keberlangsungan
Perusahaan dalam jangka panjang.
Tolok ukur kinerja layanan yang digunakan untuk pencapaian
sasaran adalah besaran Customer Satisfaction Index (CSI)
dimana pada bulan Juni sampai Nopember 2020 telah
dilakukan survei kepuasan pelanggan yang dilaksanakan oleh
Asosiasi Penerbangan Indonesia (INACA). Variabel-variabel yang
digunakan dalam survei terdiri dari 3 kelompok dimensi yaitu
Pelayanan, Fasilitas dan Petugas dengan responden mewakili
Commitment to Customer
Angkasa Pura I already resolved that its main focus is to be
a company providing services at the level of perfection in
the years to come. The perfect services are delivered to the
airline companies, passengers, concessionaires, vendors and
suppliers, airport and workers community as the stakeholders.
Their satisfaction serves as the benchmark for the Company’s
success and acts as a key in maintaining the Company’s business
continuation in the long term.
The criteria of service performance adopted for such target
achievement is the Customer Satisfaction Index (CSI) whereby
Indonesia Aviation Association (INAC) conducted a customer
satisfaction survey in June-November 2010. The variables used
in such survey comprised 3 dimensional categories namely
Service, Facilities and Officers with respondents representing
110 ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAANCORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
5 types of customers which were Passenger, Station, Manager,
Air Crew, Cargo and Concessionaire. The survey covered 3
aspects as follows:
1. Quality service as reflected in the quality of service process,
airport facilities and airport & ATC officers.
2. Accuracy/duration as reflected in the quality of service
process.
3. Fairness of tariff/cost as reflected in the quality of service
process.
Based on CSI survey on 13 airports, the average of achievement
was at 3.57. The survey results in general already exceeded the
achievement in 2009 at 3.44 Likert scale which was believed
to have been impacted by the corrective actions performed by
management. Nevertheless, such achievement is still below the
target in 2010 which was at 4.00 Likert scale.
As a follow up on such survey, management submitted the
customer satisfaction survey result to each branch and
supervisor at Head Office for them to follow up based on the
survey recommendations. Further, management monitored
the follow-ups made on the corrective actions taken by each
branch. The minuses found based on the INACA survey
recommendation were among others:
1. Availability of facilities such as parking lot, toilet, and
others.
2. Speed of baggage service, porter, passenger transit
process.
3. Officer service quality such as friendliness, responsiveness
and insufficient number of officer.
The Company has been making efforts to meet the service
standards required under Decision Letter of Directorate General
of Air Transportation No. SKEP.284/X/1999 dated 22 October
1999 of Airport Operation Performance Standard pertaining to
Service Level. The level of service discussed here is the airport
services received by users whose variables cover the aspects of
safety, security, smoothness and comfort.
In 2010 the company received 43 complaints with the details
of 20 complaints from passengers, 14 complaints from airline,
6 complaints from cargo and 3 complaints from concessionaire
5 jenis pelanggan yaitu Passenger, Station Manager, Ari Crew,
Cargo dan Concessionaire. Survei mencakup 3 aspek yaitu:
1. Mutu layanan yang tertuang di dalam kualitas proses
pelayanan, kualitas fasilitas bandara dan kualitas petugas
bandara dan ATC.
2. Ketepatan/durasi waktu yang tertuang di dalam kualitas
proses pelayanan.
3. Kewajaran tarif/biaya yang tertuang di dalam kualitas
proses layanan.
Berdasarkan hasil survei CSI untuk 13 bandara diperoleh
pencapaian rata-rata sebesar 3,57. Hasil survei ini secara
umum telah melampaui capaian tahun 2009 yaitu sebesar 3,44
skala Likert yang diyakini disebabkan adanya langkah-langkah
perbaikan oleh manajemen. Namun demikian, pencapaian ini
masih di bawah target tahun 2010 yaitu 4,00 skala Likert.
Sebagai tindak lanjut dari survei tersebut, manajemen
menyampaikan hasil survei kepuasan pelanggan kepada
masing-masing cabang dan penanggung jawab di Kantor
Pusat untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi survei.
Selanjutnya manajemen melakukan pemantauan atas tindak
lanjut perbaikan yang dilakukan oleh masing-masing cabang.
Kekurangan-kekurangan yang terjadi berdasarkan rekomendasi
survei INACA tersebut diantaranya adalah:
1. Ketersediaan fasilitas berupa tempat parkir, toilet, dan lain-
lain.
2. Kecepatan pelayanan bagasi, porter, proses penumpang
transit.
3. Kualitas pelayanan petugas yaitu keramahan, responsif
dan kurangnya jumlah petugas.
Perusahaan berupaya memenuhi standar pelayanan yang
disyaratkan oleh Surat Keputusan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara Nomor: SKEP.284/X/1999 tanggal 22
oktober 1999 tentang Standar kinerja Operasional Bandar Udara
yang Terkait dengan Tingkat Pelayanan. Tingkat Pelayanan (level
of service) dimaksud adalah untuk jasa kebandarudaraan yang
diterima oleh pengguna jasa yang variabel-variabelnya meliputi
aspek keselamatan, keamanan, kelancaran dan kenyamanan
penyelenggaraan jasa kebandarudaraan.
Pada tahun 2010 Perusahaan menerima 43 komplain dengan
perincian 20 komplain dari penumpang, 14 komplain dari
airline, 6 complain dari kargo dan 3 komplain dari konsesioner
111ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
dimana seluruh komplain telah ditindaklanjuti. Angkasa Pura
I telah mengimplementasikan program Complaint Handling
System (CHS) di 4 (empat) bandara yaitu Bandara Sepinggan
Balikpapan, Sam Ratulangi Manado, Ngurah Rai Denpasar dan
Juanda Surabaya. Di Bandara Ngurah Rai dan Juanda juga telah
disediakan unit khusus untuk menangani komplain pelanggan
yaitu Customer Service Center (CSC).
Layanan Proteksi Asuransi PJP2U bagi Pengguna Jasa
(Penumpang)
Melalui program pemberian asuransi kecelakaan kepada
penumpang pesawat udara yang preminya dibayarkan dari
sebagian passenger’s service charge/PJP2U, Angkasa Pura I
memberikan layanan proteksi asuransi kepada pengguna jasa
yang merupakan penumpang maskapai penerbangan yang
berangkat melalui bandara milik Angkasa Pura I. Pemberian
layanan ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor
1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam hal ini Angkasa
Pura I bekerja sama dengan perusahaan asuransi PT Jasaraharja
Putra.
Perusahaan melakukan sosialisasi melalui standing banner
di titik-titik keramaian di setiap bandara. Program sosialisasi
rutin juga dilakukan agar pengguna jasa mengetahui haknya
termasuk prosedur mengajukan klaim.
Penumpang atau keluarganya dapat melakukan klaim langsung
di bandara, dibantu oleh Airport Duty Manager (ADM) dengan
menunjukkan copy KTP dan boarding pass atau tiket untuk
dilakukan pengurusan proses klaim.
Layanan Proteksi Asuransi Kerugian (Liabilities Insurance)
kepada Pihak Ketiga
Undang-undang Penerbangan Nomor 1/2009 juga
mengamanatkan kewajiban pengelola bandara untuk
memberikan pertanggungan kepada pihak ketiga yang
beroperasi di bandara atas kerugian yang diderita akibat
kesalahan pengelola bandara, baik karena kesalahan personil
(human error) maupun karena fasilitas dan peralatan.
Pada tahun 2010 Angkasa Pura I telah memasuki tahap
pelelangan untuk mendapatkan perusahaan asuransi sebagai
mitra dalam jenis pertanggungan ini.
in which all such complaints have been followed up. Angkasa
Pura I already implemented Complaint Handling System (CHS)
at 4 (four) airports which were Sepinggan of Balikpapan, Sam
Ratulangi of Manado, Ngurah Rai of Denpasar and Juanda of
Surabaya. Ngurah Rai and Juanda airports already provided
special units to handle customer complaints namely Customer
Service Center (CSC).
PJP2U Insurance Protection Service for Passenger
Through the program providing accident insurance to the
airline passenger which premiums are paid partly from the
passenger’s service charge/PJP2U, Angkasa Pura I provides
insurance protection to the airline passengers departured
from Angkasa Pura I airports. This service is also mandated by
Aviation Law No 1/2009. Angkasa Pura I has cooperated with
an insurance company PT Jasaraharja Putra for this purpose.
The Company has been socializing this service through standing
banner put at several strategic points at airports. Socialization
program has been conducted regularly to make the passengers
clear about their right and also the claim procedure.
Passengers or their relatives can make a claim directly at the
airport which will be assisted by Airport Duty Manager (ADM)
by showing a copy of ID card and boarding pass or ticket to be
processed further.
Insurance Protecton Service for the Third Party (Liabilities
Insurance)
Aviation Law No. 1/2009 also mandates the obligation of
airport administrator to provide insurance coverage to the
third parties who work at airport area for losses suffered due
to the mistakes of airport management, either human error or
malfunction of equipments.
In 2010, Angkasa Pura I has entered bidding stage for obtaining
an insurance company as a partner to provide this service.
112
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Angkasa Pura I berupaya memenuhi prinsip GCG dalam budaya kerja dan keseluruhan operasional organisasi. Perusahaan juga berkomitmen untuk berperilaku sebagai korporasi yang baik, serta melakukan keterbukaan informasi material secara tepat waktu dan akurat.
CORPORATE GOVERNANCETATA KELOLA PERUSAHAAN
113ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Angkasa Pura I has been making efforts to meet GCG principles in the work culture and all organizational operations. The Company commits to conduct itself as a good corporate, and to disclose material information in a timely and accurate manner.
CORPORATE GOVERNANCETATA KELOLA PERUSAHAAN
114
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Pelaksanaan Tata Kelola Angkasa Pura I
Perjalanan PT Angkasa Pura I (Persero) membangun
reputasi dalam memberikan pelayanan publik di bidang
kebandarudaraan selama hampir lima dekade membuat
Perusahaan senantiasa menjaga nilai-nilai integritas dengan
menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan atau Good
Corporate Governance (GCG) dalam seluruh aktivitasnya.
Kebijakan tata kelola perusahaan yang baik meliputi pemisahan
tugas dan tanggung jawab yang jelas diantara Direksi dan
Dewan Komisaris, check and balances, strategi Perusahaan
yang jelas, etika bisnis, hubungan yang harmonis dengan
seluruh pemangku kepentingan, dan pengawasan operasional
oleh Dewan Komisaris. Perusahaan juga berkomitmen untuk
berperilaku sebagai korporasi yang baik, serta melakukan
keterbukaan informasi material secara tepat waktu dan
akurat.
Angkasa Pura I berupaya memenuhi prinsip GCG dalam
budaya kerja dan keseluruhan operasional organisasi.
Perusahaan berusaha secara konsisten mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sejalan dengan visi,
misi dan tujuan Perusahaan untuk pertumbuhan usaha,
profitabilitas, memberikan nilai tambah untuk seluruh
pemangku kepentingan, serta meningkatkan kemampuan
agar keberlangsungan usaha jangka panjang dapat dicapai.
Mengingat pentingnya penerapan GCG yang
berkesinambungan, Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi sebagai organ Perusahaan selalu berkomitmen
untuk terus melaksanakan penerapan tata kelola perusahaan
yang baik. Komitmen tersebut diwujudkan dalam setiap
pelaksanaan kegiatan yang selalu mengacu kepada aturan
yang berlaku, dan menerapkan kebijakan nilai-nilai etika yang
dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang
diwajibkan bagi seluruh organ Perusahaan melalui perumusan
Pedoman Perilaku (code of conduct). Pedoman Perilaku sejalan
dengan nilai-nilai perusahaan yang menjadi panduan bagi
seluruh karyawan dalam mewujudkan visi menjadi perusahaan
pengelola bandar udara kelas dunia yang memberikan manfaat
dan nilai tambah kepada stakeholder.
The Implementation of Good Corporate Governance in
Angkasa Pura I
The journey of PT Angkasa Pura I (Persero) to build its reputation
in providing public service in airport industry for almost fifty
years has made the Company constantly maintain the integrity
values by implementing good corporate governance (GCG)
principles in all of the company’s activities. The GCG policies
cover the clear segregation of duties and responsibilities among
Directors and the Board of Directors, check and balances, clear
strategies, business ethics, harmonious relationships with all
stakeholders, and operational monitoring by the Board of
Commissioners. The Company commits to conduct itself as
a good corporate, and to disclose material information in a
timely and accurate manner.
Angkasa Pura I has been making efforts to meet GCG principles
in the work culture and all organizational operations. The
company has consistently exerted its efforts to comply with
the prevailing legislations, to be in conformity with the vision,
mission and goals of the Company for the business growth,
profitability, to create added values for all stakeholders, and to
improve its abilities so as to achieve the business sustainability
in the long run.
By considering the importance of implementing continuous
GCG principles, the shareholders, the Board of Commissioners
and Directors as the Company’s organ have always been
committed to implement the GCG principles. Such commitment
is manifested in the conduct of each activity that constantly
refers to the prevailing regulations and that applies the ethical
values policies explicitly stated as a mandatory standard
conduct for all organs of the company by preparing a Code of
Conduct. The Code of Conduct is in line with the Company’s
values that serve as a guideline for all employees in achieving
the vision as a world-class airport providing benefits and added
values to stakeholders.
115ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
PEDOMAN PENERAPAN GCG
Sebagai pedoman penerapan GCG, Perusahaan telah memiliki
pedoman-pedoman dan kebijakan untuk melaksanakan GCG,
antara lain:
1. Pernyataaan Tata Kelola Perusahaan
2. Pedoman Perilaku (Code of Conduct)
3. Pedoman Kebijakan Perusahaan (Code of Corporate
Governance)
4. Piagam Komite Audit
5. Piagam Satuan Pengawasan Intern
6. Kebijakan Pengelolaan Risiko
7. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dan
Serikat Pekerja yang menyepakati aturan-aturan terkait
dengan hubungan industrial ketenagakerjaan dan aspek
kedisiplinan.
8. Kebijakan lainnya yang berhubungan dengan pemangku
kepentingan yang mengatur hak dan kewajiban karyawan,
pelanggan dan pemasok.
Sejak tahun 2009, seluruh anggota Dewan Komisaris dan
Direksi telah menandatangani Pedoman Kebijakan Perusahaan
dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang dilanjutkan
dengan sosialisasi dan internalisasi Pedoman Perilaku di seluruh
bandara bersama dengan Tim BPKP. Sosialisasi dilanjutkan
dengan penandatanganan lembar komitmen oleh seluruh
karyawan Angkasa Pura I sebagai pernyataan memahami dan
siap melaksanaan Pedoman Perilaku.
Disamping itu, semua kebijakan dan manual yang terkait
dengan implementasi tata kelola perusahaan dimutakhirkan
sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan
dan perkembangan usaha Angkasa Pura I, yang semuanya
bertujuan membantu seluruh karyawan melaksanakan GCG
dalam aktivitas operasional sehari-hari. Implementasi GCG
diharapkan akan mencegah praktik-praktik Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan fungsi pengawasan
dalam pengelolaan Perusahaan.
Sebagai langkah nyata dari komitmen pelaksanaan GCG, Dewan
Komisaris dan Direksi membuat pernyataan mengenai tidak
adanya benturan kepentingan baik berupa kepemilikan saham
maupun menjadi pengurus pada perusahaan-perusahaan yang
mempunyai hubungan bisnis dengan Angkasa Pura I.
GCG IMPLEMENTATION GUIDELINES
As a guideline for the GCG implementation, the company
already maintains its guidelines and policies during the conduct
of GCG as follows:
1. Statement of Good Corporate Governance
2. Code of Conduct
3. Code of Corporate Governance
4. Audit Committee Charter
5. Internal Audit Unit Charter
6. Risk Management Policy
7. Collective Labor Agreement between management and
Worker Union that agrees upon regulations pertaining to
the industrial relations and disciplinary actions
8. Other policies pertaining to stakeholders that regulate
the rights and obligations of employees, customers and
vendors.
Since 2009, all members of the Board of Commissioners and
Directors already signed the Company’s Policy Guidelines
and Code of Conduct followed by the socialization and
internalization of Code of Conduct at all airports together
with BPKP team. The socialization is followed by the signing
of commitment declaration form by all employees of Angkasa
Pura I as a declaration that they have understood and been
prepared to implement such Conduct.
In addition, all policies and manuals pertaining to the GCG
implementation are updated to adapt to the amendments
in the legislation and business developments of Angkasa
Pura I, all of which are designed to assist all employees in
implementing GCG principles during their daily operational
activities. It is expected that the GCG implementation may
prevent the practices of corruption, collusion and nepotism
and would improve the monitoring functions in the company’s
management.
As for the real steps of such GCG implementation commitment,
the Board of Commissioners and Directors prepared a statement
declaring that no conflicts of interest are perceived either in
the form of share ownership or in terms of positions held in
the companies having no business relationship with Angkasa
Pura I.
116
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:We, the undersigned below:
Nama/Name : Suratto SiswodihardjoAlamat Kantor/Office address : Kota Baru Bandar Kemayoran Blok. B-12 Kav. No. 2 Jakarta Pusat 10610Jabatan/Position : Komisaris Utama/President Commissioner
Nama/Name : Suyitno AffandiAlamat Kantor/Office address : Kota Baru Bandar Kemayoran Blok. B-12 Kav. No. 2 Jakarta Pusat 10610Jabatan/Position : Komisaris/Commissioner
Nama/Name : Hakamuddin DjamalAlamat Kantor/Office address : Kota Baru Bandar Kemayoran Blok. B-12 Kav. No. 2 Jakarta Pusat 10610Jabatan/Position : Komisaris/Commissioner
Nama/Name : D. Sonny PriyarsonoAlamat Kantor/Office address : Kota Baru Bandar Kemayoran Blok. B-12 Kav. No. 2 Jakarta Pusat 10610Jabatan/Position : Komisaris/Commissioner
Nama/Name : Isnoor HaryantoAlamat Kantor/Office address : Kota Baru Bandar Kemayoran Blok. B-12 Kav. No. 2 Jakarta Pusat 10610Jabatan/Position : Komisaris/Commissioner
H. Hakamuddin DjamalKomisaris
Commissioner
Isnoor Haryanto Komisaris
Commissioner
D.Sonny Priyarsono, Ph.DKomisaris
Commissioner
Suyitno AffandiKomisaris
Commissioner
LETTER OF STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
ON HAVING NO SHARES, NOT BEING THE EXECUTIVES/BOARD
OF DIRECTOR/BOARD OF COMMISSIONERS IN ANY COMPANIES
THAT HAVE ANY WORK RELATIONS WITH ANGKASA PURA I
SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS TENTANG
TIDAK MEMILIKI SAHAM, TIDAK MENJADI PENGURUS/DIREKSI/
DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN KERJA DENGAN ANGKASA PURA I
Menyatakan bahwa: 1. Kami tidak memiliki saham pada perusahaan/badan hukum yang
mempunyai hubungan kerja dengan Angkasa Pura I2. Kami tidak sebagai Direktur Utama atau anggota Direksi dari
perusahaan/badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan Angkasa Pura I.
3. Kami tidak sebagai Komisaris Utama/anggota Komisaris dari perusahaan/badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan Angkasa Pura I.
4. Kami tidak mempunyai hubungan kekeluargaan/hubungan khusus dengan pengurus/pimpinan/Direksi/Dewan Komisaris dari perusahaan/badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan Angkasa Pura I.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar–benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.
State that:1. We have no shares in any companies/legal entities that have any
work relations with Angkasa Pura I.2. We are not the President Director or members of the Board of
Directors of any companies/legal entities that have any work relations with Angkasa Pura I.
3. We are not the President Commissioner or members of the Board of Commissioners of any companies/legal entities that have any work relations with Angkasa Pura I.
4. We have no familial relationships with executives/management/Board of Directors/Board of Commissioners of any companies/legal entities that have any work relations with Angkasa Pura I.
This statement si made truthfully and with full responsibility.
Jakarta, 31 Desember/December 2010
Suratto SiswodihardjoKomisaris Utama
President Commissioner
117ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Kami yang bertandatangan di bawah ini:We, the undersigned below:
Nama/Name : Tommy SoetomoAlamat Kantor/Office address : Kota Baru Bandar Kemayoran Blok. B-12 Kav. No. 2 Jakarta Pusat 10610Jabatan/Position : Direktur Utama/President Director
Nama/Name : Gunawan Agus SubrataAlamat Kantor/Office address : Kota Baru Bandar Kemayoran Blok. B-12 Kav. No. 2 Jakarta Pusat 10610Jabatan/Position : Direktur Keuangan/Finance Director
Nama/Name : Harjoso Tjatur PrijantoAlamat Kantor/Office address : Kota Baru Bandar Kemayoran Blok. B-12 Kav. No. 2 Jakarta Pusat 10610Jabatan/Position : Direktur Operasi & Teknik/Operations & Technical Director
Nama/Name : Robert D. WaloniAlamat Kantor/Office address : Kota Baru Bandar Kemayoran Blok. B-12 Kav. No. 2 Jakarta Pusat 10610Jabatan/Position : Direktur Komersial & Pengembangan Usaha/Commerce & Business Development Director
Nama/Name : Yushan SayutiAlamat Kantor/Office address : Kota Baru Bandar Kemayoran Blok. B-12 Kav. No. 2 Jakarta Pusat 10610Jabatan/Position : Direktur Personalia & Umum/Personnel & General Affair Director
LETTER OF STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON
HAVING NO SHARES, NOT BEING THE EXECUTIVES/BOARD OF
DIRECTOR/BOARD OF COMMISSIONERS IN ANY COMPANIES
THAT HAVE ANY WORK RELATIONS WITH ANGKASA PURA I
SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TIDAK MEMILIKI SAHAM, TIDAK MENJADI PENGURUS/DIREKSI/
DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN KERJA DENGAN ANGKASA PURA I
Tommy SoetomoDirektur Utama
President Director
Gunawan Agus SubrataDirektur Keuangan
Finance Director
Robert D. WaloniDirektur Komersial & Pengembangan UsahaCommerce & Business Development Director
Harjoso Tjatur PrijantoDirektur Operasi dan Teknik
Operations & Technical Director
Yushan SayutiDirektur Personalia & Umum
Personnel & General Affairs Director
Menyatakan bahwa: 1. Kami tidak memiliki saham pada perusahaan/badan hukum yang
mempunyai hubungan kerja dengan Angkasa Pura I.2. Kami tidak sebagai Direktur Utama atau anggota Direksi dari
perusahaan/badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan Angkasa Pura I.
3. Kami tidak sebagai Komisaris Utama/anggota Komisaris dari perusahaan/badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan Angkasa Pura I.
4. Kami tidak mempunyai hubungan kekeluargaan/hubungan khusus dengan pengurus/pimpinan/Direksi/Dewan Komisaris dari perusahaan/badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan Angkasa Pura I.
5. Kami membuat pakta integritas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta pekerjaan pemborongan terutama yang strategis.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar–benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.
State that:1. We have no shares in any companies/legal entities that have any
work relations with Angkasa Pura I.2. We are not the President Director or members of the Board of
Directors of any companies/legal entities that have any work relations with Angkasa Pura I.
3. We are not the President Commissioner or members of the Board of Commissioners of any companies/legal entities that have any work relations with Angkasa Pura I.
4. We have no familial relationships with executives/management/Board of Directors/Board of Commissioners of any companies/legal entities that have any work relations with Angkasa Pura I.
5. We created the integrity pact in the procurement of goods and services and the contracted work, particularly the strategic ones.
This statement si made truthfully and with full responsibility.
Jakarta, 31 Desember/December 2010
118
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
ASESMEN PENERAPAN GCG
Penerapan GCG merupakan wujud kepatuhan Angkasa Pura
I terhadap keputusan Menteri BUMN nomor Kep-117/M-
MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN,
sekaligus merupakan cara terbaik untuk mewujudkan tujuan
Perusahaan.
Dalam mengembangkan tata kelola perusahaan, Angkasa
Pura I juga memperhatikan ketentuan dalam Pedoman Umum
Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh
Komite Nasional Kebijakan Governance serta memperhatikan
praktik-praktik bisnis terbaik, parameter hasil audit dari Kantor
Akuntan Publik dan asesmen penerapan GCG yang dilakukan
oleh BPKP.
Untuk memperoleh gambaran yang faktual mengenai kondisi
penerapan GCG di Angkasa Pura I sekaligus mengupayakan
perbaikan implementasi GCG yang berkelanjutan, pada
tanggal 7 Juni sampai 31 Oktober 2010 dilaksanakan
asesemen GCG oleh tim BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
I. Asesmen mencakup 5 (lima) aspek yang dinilai yaitu Hak dan
Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS, Kebijakan GCG,
Pengungkapan Informasi dan Komitmen. Hasil asesmen secara
keseluruhan mencapai skor 80,53 atau dalam kategori “Baik”.
Pencapaian ini akan terus ditingkatkan dengan melakukan
perbaikan-perbaikan hingga mencapai praktik terbaik (best
practice) sejalan dengan komitmen Angkasa Pura I untuk
menerapkan standar tata kelola yang terbaik.
Tabel: Capaian Skor GCG Hasil Asesmen 2010 Table: Achievement of GCG Score in Assessment 2010
NO ASPEK GOVERNANCE
BEST PRACTICES
BEST PRACTICES
CAPAIAN AKTUAL ACTUAL
ACHIEVEMENT
% CAPAIAN ACHIEVEMENT
GOVERNANCE ASPECT
1 Hak dan Tanggungjawab Pemegang Saham 9,00 6,37 70,82 Right and Responsibilities of Shareholders
2 Kebijakan GCG 8,00 7,07 88,40 GCG Policy
3 Penerapan GCG GCG Implementation
a. Dewan Komisaris 27,00 20,43 75,67 a. Board of Commissioners
b. Komite Komisaris 6,00 4,98 82,92 b. Committee of Commissioner
c. Direksi 27,00 21,05 77,96 c. Board of Directors
d. Satuan Pengawas Intern 3,00 2,70 89,90 d. Internal Audit Unit
e. Sekretaris Perusahaan 3,00 2,65 87,75 e. Corporate Secretary
Sub Jumlah Penerapan GCG 66,00 51,78 78,46 Sub total GCG Implementation
4 Pengungkapan Informasi (Disclosure) 7,00 6,86 98,03 Information Disclosure
5 Komitmen 10,00 8,44 84,35 Commitment
JUMLAH 100,00 80,53 80,53 TOTAL
ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION
GCG implementation serves as the manifestation of Angkasa
Pura I compliance with the Decision of Ministry of State Owned
Enterprise No. Kep-117/M-MBU/2002 of GCG Implementation
Practices in State Owned Enterprises, which at the same time
also serves as the best way to achieve the Company’s goals.
In developing the GCG principles, Angkasa Pura I also considers
the requirements stated in Indonesia’s General Guidelines to
Good Corporate Governance issued by National Committee
of Governance Policy and also considers the best practices in
business, the parameter of audit result from Public Accounting
Firm and GCG assessments made by BPKP.
To obtain factual descriptions of the conditions of GCG
implementation in Angkasa Pura and also to make efforts in
improving the sustainable GCG implementation actions, on
June 7 to October 31, 2010 GCG assessment was performed
by a team of Jakarta BPKP Representative I. Such assessment
covered 5 (five) aspects of evaluation which are Right and
Responsibilities of Shareholders/GMS, GCG Policy, Information
Disclosure and Commitment. The result in total score was 80.53
or falling into the category of “Good”. Such achievement will
continuously be improved by performing corrective actions
to achieve the best practices in line with Angkasa Pura I
commitment to establish the best GCG standards.
119ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
STRUKTUR TATA KELOLA
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, organ utama perusahaan
terdiri dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS), Dewan Komisaris serta Direksi yang memiliki
wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya
masing-masing sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar
dan peraturan perundang-undangan.
Setiap organ mempunyai peran kunci dalam pelaksanaan
GCG secara efektif. Hal terpenting dalam kebijakan tata kelola
perusahaan di Angkasa Pura I adalah adanya pemisahan tugas
dan tanggung jawab yang jelas di antara organ perusahaan.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris
telah membentuk komite-komite khusus yang bertugas
membantu Dewan Komisaris dan memberi saran sesuai ruang
lingkup tugas komite yang bersangkutan. Komite-komite di
bawah Dewan Komisaris adalah Komite Audit, Komite Risiko
Usaha dan GCG serta Komite Nominasi dan Remunerasi.
Selain itu, Angkasa Pura I telah membentuk organ-organ
pendukung yaitu Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan
Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab langsung
kepada Direktur Utama.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perusahaan
yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada
Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan
dalam Undang-Undang atau Anggaran Dasar. Dalam forum
RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang
berkaitan dengan perusahaan dari Dewan Komisaris dan/atau
Direksi sepanjang berhubungan dengan agenda rapat dan
tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan.
Termasuk dalam wewenang RUPS adalah mengubah Anggaran
Dasar Perusahaan, mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi,
memutuskan pembagian tugas dan wewenang di antara
anggota Direksi, menyetujui resolusi penting perusahaan,
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan
perusahaan. Melalui RUPS, pemegang saham mengambil
keputusan untuk menerima atau menolak laporan Dewan
Komisaris dan Direksi, menyetujui penunjukan auditor eksternal
serta menyetujui besaran remunerasi dan dividen.
GCG STRUCTURE
In accordance with Law No. 40/2007 of Limited Liability
Companies, the main organs of a company comprise
Shareholders through RUPS, the Board of Commissioners
and Directors having clear authorities and responsibilities in
accordance with their respective functions as set forth in the
articles of association and in the legislation.
Each organ has a key role in the effective implementation of
GCG. The most important aspect in the GCG policies of Angkasa
Pura I is the clear segregation of duties and responsibilities
among the company’s organs.
In performing its monitoring functions, the Board of
Commissioners already established special committees assigned
to assist the Board of Commissioners in providing suggestions
in accordance with the scope of work of the respective
committee. The committees under the Board of Commissioners
are Audit Committee, Business Risk and GCG Committee and
Nomination and Remuneration Committee.
In addition, Angkasa Pura I already established supporting
organs namely Internal Audit Unit and Corporate Secretary
directly reporting to President Director.
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
General Meeting of Shareholders (RUPS) is one of the company’s
organs having the authorities that are not assigned to Directors
or Board of Commissioners within the limit stated in the Law
or Articles of Association. In RUPS forum, shareholders retain
the rights to obtain company-related information from the
Board of Commissioners and/or Directors provided that such
information is pertaining to the meeting agenda and is not
against the company’s interest.
RUPS authorities include making amendments to the Company’s
Articles of Association, appointing the Board of Commissioners
and Directors, determining the segregation of duties and
responsibilities among the Directors, approving the company’s
significant resolutions, business combinations, merger, take
over, or spin off. Through RUPS, shareholders make decisions
to accept or decline the reports of the Board of Commissioners
and Directors, to approve the appointment of external auditor
and to approve the amount of remuneration and dividend.
120
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
RUPS Tahunan diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah
tahun buku perusahaan ditutup. Dalam RUPS Tahunan,
Direksi mengajukan laporan keuangan dari tahun buku yang
bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk
mendapat pengesahan rapat. Direksi juga memberikan
laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perusahaan
selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama
tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perusahaan
untuk mendapatkan persetujuan rapat. RUPS Tahunan juga
memutuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak
mengurangi ketentuan dalam Anggaran.
RUPS tahun 2010 diadakan pada tanggal 27 Januari 2010
dengan keputusan antara lain adalah mengesahkan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010. Sedangkan
RUPS yang kedua dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2010
dengan keputusan rapat diantaranya adalah pembagian laba
bersih Perusahaan tahun 2009 dengan perincian sebagai
berikut:
NO KETERANGAN %JUMLAH TOTAL
DESCRIPTION
1 Laba Bersih 100,00 539.204.103.000 Net Profit
2 Laba Dibagi Profit distribution
a. Dividen 30,00 161.761.230.900 a. Dividends
b. Program Kemitraan 2,00 10.784.082.060 b. Partnership Program
c. Program Bina Lingkungan 2,00 10.784.082.060 c. Environemental Supervision
d. Cadangan 66,00 355.874.707.980 d. Reserve
JUMLAH 100,00 539.204.103.000 TOTAL
RPUS yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 30 Desember
2010 dengan keputusan diantaranya adalah:
1. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan
perhitungan tahunan PT Angkasa Pura I (Persero) tahun
buku 2010 yang telah diaudit oleh KAP Soejatna, Mulyana
& Rekan.
2. Menyetujui dan mengesahkan pertanggungjawaban
penggunaan dana PKBL PT Angkasa Pura I (Persero) tahun
buku 2010 yang telah diaudit oleh KAP Soejatna, Mulyana
& Rekan.
3. Memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge)
kepada Direksi dan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero)
atas pengurusan dan pengawasan Perusahaan sesuai
dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang tugas
masing-masing pada tahun buku 2010.
Annual RUPS is held within at least 6 months following the
closing of the company’s fiscal year. In the annual RUPS,
Directors submit the financial statements of the respective
fiscal year and the notes to financial statements to obtain
approval from the RUPS. Directors also submit annual reports
concerning the condition and progress of the company during
the fiscal year as well as the details of problems arising during
the fiscal year affecting the company’s operations to obtain
RUPS approval. Annual RUPS also resolves other matters
already submitted without lessening the requirements in the
articles of association.
RUPS in 2010 was held on January 27, 2010 with the resolutions
among others Approving the company’s Work Plan and Budget
(RKAP) in 2010. Then the second RUPS was held in June 29,
2010 with the resolutions among others was the distribution of
2009 net income with the following details:
The third RUPS was held on December 31, 2010 with the
resolutions among others:
1. Approving the Annual Report and legalizing the annual
calculation of the company’s fiscal year in 2010 already
audited by Public Accounting Firm KAP Soejatna, Mulyana
& Partners.
2. Approving and legalizing the accountability report of PKBL
fund of PT Angkasa Pura I (Persero) for fiscal year 2010
already audited by Public Accounting Firm KAP Soejatna,
Mulyana & Partners.
3. Fully releasing (acquit et decharge) Directors and
Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero) from
the management and monitoring of the company in
accordance with their responsibilities and actions within
their respective roles during the fiscal year 2010.
121ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas
dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan
dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengurusan
Perusahaan yang dilakukan Direksi. Dewan Komisaris
berwenang mengawasi serta memastikan bahwa Direksi
selalu mengedepankan kepentingan pemegang saham dan
kebutuhan perusahaan, serta memastikan terlaksananya
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, efektif dan
efisien.
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Dewan
Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme,
efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung
jawaban, serta kewajaran. Dewan Komisaris juga harus bekerja
dengan itikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung
jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian
nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris mengacu pada Tata Kerja
(Board Manual) yang telah disepakati oleh Dewan Komisaris
dan Direksi. Tata kerja tersebut merupakan kodifikasi peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar serta Formalisasi
Mekanisme Kerja yang telah disepakati sesuai dengan
prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan. Dewan Komisaris
bertanggungjawab memberikan masukan kepada Direksi dalam
penyusunan dan pencapaian visi, misi, rencana jangka panjang
serta rencana kerja dan anggaran Perusahaan. Di samping
itu Dewan Komisaris juga bertanggung jawab melaksanakan
fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan.
Untuk menjamin independensi Dewan Komisaris dalam
melaksanakan fungsinya dan memenuhi ketentuan komposisi
minimal 20%, Rapat Umum Pemegang Saham telah
menetapkan satu orang anggota Dewan Komisaris sebagai
Komisaris Independen.
Tugas-tugas Dewan Komisaris
Tugas-tugas Dewan Komisaris secara kolegial sebagaimana
tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir
dirubah dengan Akta Nomor 02 tanggal 16 Agustus 2010 adalah
melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan,
jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai
Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh
Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk
pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang
BOARD OF COMMISSIONERS
The Board of Commissioners as the company’s organ is assigned
to and responsible for the monitoring of and providing advices
to the company’s management policies made by Directors.
The Board of Commissioners has the authorities to monitor
and ensure that Directors always prioritize the interest of
shareholders and the needs of the company, and ensure the
implementation of GCG principles in a good, effective and
efficient manner.
In performing the duties, each of member of the Board of
Commissioners should comply with the articles of association
and legislation and the principles of professionalism, efficiency,
transparency, independence, accountability, responsibility and
fairness. The Board of Commissioners shall also work with
utmost good faith, prudence and responsibility in performing
the monitoring tasks and in the advisory tasks in giving advices
to Directors for the interest of the Company and in line with
the Company’s vision and goals.
The implementation of the duties of the Board of
Commissioners refers to Board Manual already agreed upon
by the Board of Commissioners and Directors. The Board
Manual represents the codification of legislation, articles of
association and formalization of work mechanism already
agreed upon in accordance with the GCG principles. The Board
of Commissioners is responsible for providing input to Directors
in preparing and achieving the company’s vision, mission,
long term plans and work plan and budget. In addition, the
Board of Commissioners is also responsible for performing the
monitoring functions over the company’s management.
To ensure the independence of the Board of Commissioners
in performing its functions and in meeting the composition
requirements of a minimum of 20% , the RUPS already
appointed one member of the Board of Commissioners as
Independent Commissioner.
Duties of the Board of Commissioners
The duties of the Board of Commissioners in a collegial manner
as set forth in the company’s articles of association, the latest
amendment of which was Deed No. 02 dated 16 August 2010,
are to perform monitoring over the management policies, over
the Company’s operations in general concerning the Company
or over the management of the company’s business performed
by Directors and to provide advice to Directors including the
monitoring over the implementation of the company’s long
122
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Perseroan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
(RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dewan Komisaris
memiliki wewenang diantaranya:
1) Melakukan Verifikasi dokumen-dokumen, memeriksa kas
dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
2) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat
lainnya mengenai hal-hal yang menyangkut pengelolaan
Perusahaan;
3) Mengetahui kebijakan dan tindakan yang telah dan akan
dijalankan oleh Direksi;
4) Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi
dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat
Dewan komisaris;
5) Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan
ketentuan anggaran;
6) Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika
dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan
perusahaan;
7) Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam
keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar;
8) Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-
pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
9) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham;
Disamping itu, Dewan Komisaris mempunyai kewajiban
diantaranya:
1) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan
pengurusan Perusahaan;
2) Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana
Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi;
3) Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum
Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang
Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJP
dan RKAP;
term plan (RJPP), the Company’s work plan and budget (RKAP)
and the articles of association and resolutions of RUPS, and the
prevailing legislation, for the interest of the Company and in
line with the Company’s vision and goals.
In performing the duties, the Board of Commissioners has the
following authorities:
1) Verifying the documents, performing cash inspection and
observing the Company’s wealth;
2) Making inquiries for explanation from Directors and/
or other officials concerning the matters related to the
Company’s management;
3) Acknowledging the policies and actions already and to be
implemented by Directors;
4) Requiring Directors and/or other officials under the
Directors within the acknowledgement of Directors to
attend the meetings of Board of Commissioners;
5) Temporarily terminating the members of Directors in
accordance with the requirements in the articles of
association;
6) Establishing other committees other than Audit Committee,
if necessary, by considering the company’s abilities;
7) Performing the Company’s management under certain
circumstances for a certain period of time in accordance
with the requirements in the articles of association;
8) Attending the Directors meeting and providing insights on
the matters being discussed;
9) Performing other monitoring activities as authorized,
providing that they are not against the legislation, articles
of association, and/or RUPS resolutions.
In addition, the Board of Commissioners has the following
obligations:
1) Providing advice to Directors in performing the Company’s
management activities;
2) Analyzing and reviewing and signing the Company’s RJPP
and RKAP prepared by Directors;
3) Providing advice and suggestions to RUPS concerning the
RJPP and RKAP regarding the underlying reasons why the
Board of Commissioners signs such RJPP and RKAP;
123ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
4) Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan,
memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum
Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap
penting bagi kepengurusan Perusahaan;
5) Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum
Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya
kinerja Perusahaan;
6) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan
tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani
Laporan Tahunan;
7) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat
Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan,
apabila diminta;
8) Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam
RKAP;
9) Membentuk Komite Audit;
10) Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum
Pemegang Saham;
11) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan
salinannya;
12) Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan
sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut
dan Perseroan lain;
13) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang
telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau
kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
14) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas
pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan,
anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham.
Komposisi Dewan Komisaris
Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor 255/
MBU/2007 tanggal 9 Nopember 2007 dan Nomor Kep-24/M-
MBU/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang pemberhentian
dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Angkasa
Pura I (Persero), maka susunan Dewan Komisaris PT Angkasa
Pura I (Persero) untuk periode tahun 2007 – 2012 adalah
sebagai berikut:
NAMA NAME JABATAN POSITION
Effendi Batubara Komisaris Utama President Commissioner
Isnoor Haryanto Komisaris Commissioner
D. Sonny Priyarsono Komisaris Commissioner
Suyitno Affandi Komisaris Commissioner
H. Hakamuddin Djamal Komisaris Commissioner
4) Following the Company’s development activities, providing
advice and suggestions to RUPS concerning any matters as
deemed necessary for the company’s management;
5) Immediately reporting to RUPS should there be any
indications of the company’s declining performance;
6) Analyzing and reviewing the periodical reports and annual
reports prepared by Directors and signing the Annual
Report;
7) Providing explanations, opinions and suggestions to RUPS
regarding the Annual Report upon request;
8) Preparing annual work program and inserting such
program in RKAP;
9) Establishing Audit Committee;
10) Nominating Public Accountant to RUPS;
11) Preparing the minutes of meeting of Board of Commissioners
and archiving the copies of which;
12) Reporting to the company regarding his/her and/or his/
her family share ownership in the company and in other
companies;
13) Submitting the report of monitoring activities already
conducted during the previous fiscal year to RUPS;
14) Performing other obligations for the purpose of monitoring
duties and providing advice, provided that they are not
against the legislation, articles of association, and/or
resolutions of RUPS.
Composition of Board of Commissioners
Based on Decision Letter of Ministry of State Owned Enterprises
No. 255/MBU/2007 dated 9 November 2007 and No. Kep-
24/M-MBU/2009 dated 2 February 2009 of termination and
appointment of Members of Board of Directors of PT Angkasa
Pura I (Persero), the composition of the Board of Commissioners
of PT Angkasa Pura I (Persero) for the period of 2007 – 2012
is as follows:
124
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN
Nomor KEP-133/MBU/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang
memberhentikan dengan hormat Effendi Batubara sebagai
Komisaris Utama PT Angkasa Pura I (Persero) dan mengangkat
Suratto Siswodihardjo sebagai Komisaris Utama PT Angkasa
Pura I (Persero), maka susunan Dewan Komisaris PT Angkasa
Pura I (Persero) untuk periode tahun 2007 – 2012 menjadi:
NAMA NAME JABATAN POSITION
Suratto Siswodihardjo Komisaris Utama President Commissioner
Isnoor Haryanto Komisaris Commissioner
D. Sonny Priyarsono Komisaris Commissioner
Suyitno Affandi Komisaris Commissioner
H. Hakamuddin Djamal Komisaris Commissioner
Pembagian Tugas Anggota Komisaris
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, Dewan
Komisaris telah melakukan pembagian tugas para anggotanya
sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, yaitu:
• SurattoSiswodihardjo, bertanggung jawab melakukan
fungsi koordinasi atas semua bidang yang ada di Dewan
Komisaris.
• Isnoor Haryanto, membidangi Pengembangan Usaha,
Komersial dan GCG, merangkap Ketua Komite Risiko Usaha
dan GCG. Bertanggung jawab terhadap segala aspek yang
berkaitan dengan sistem dan prosedur pengembangan
usaha dan komersial, perencanaan strategis Angkasa Pura
I, pemasaran dan kerja sama usaha serta pemantauan
maupun evaluasi atas penerapan GCG.
• D. Sonny Priyarsono, membidangi Program Kerja,
Keuangan dan Akuntansi serta Pengadaan Barang dan
Jasa, merangkap Ketua Komite Audit. Bertanggung jawab
terhadap segala aspek yang berkaitan dengan sistem dan
prosedur pembuatan rencana kerja dan anggaran termasuk
anggaran eksploitasi, investasi, pengadaan barang dan
jasa, pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan.
• Suyitno Affandi, membidangi Operasi & Teknik dan
Teknologi Informasi. Bertanggung jawab terhadap
segala aspek teknis operasi termasuk master plan dan
sistem operasional kebandarudaraan, monitoring dan
evaluasi mutu pelayanan dan keselamatan penerbangan,
penerapan teknologi informasi dan penyiapan fasilitas
sistem pemeliharaan serta aspek teknik lainnya.
Further, based on Decision of Ministry of State Owned
Enterprise No. KEP-133/MBU/2010 dated 21 July 2010 which
dismissed Effendi Batubara as the President Commissioner of
PT Angkasa Pura I (Persero) and appointed Suratto Siswodihardjo
as the President Commissioner of PT Angkasa Pura I (Persero),
the composition of the Board of Commissioners of PT Angkasa
Pura I (Persero) for the period of 2007 – 2012 is as follows:
Segregation of Duties of Members of the Board of
Commissioners
In performing its monitoring duties and functions, the Board of
Commissioners already segregated the duties for each member
in accordance with his respective areas of expertise which are:
• Suratto Siswodihardjo, responsible for the
coordinating functions over all areas under the Board of
Commissioners.
• Isnoor Haryanto, supervising the Business and
Commercial Development, Commercial and GCG, and also
serving as the Head of Business Risk and GCG Committee.
He is responsible for all aspects related to the systems and
procedures of business and commercial development,
strategic plans of Angkasa Pura I, marketing and business
cooperation as well as monitoring and evaluation of GCG
implementation.
• D.SonnyPriyarsono, supervising Work Program, Finance
and Accounting and Procurement of Goods and Services,
and also serving as the Head of Audit Committee. He is
responsible for all aspects related to the systems and
procedures of work plan and budget preparation including
exploitation budget, investment, procurement of goods
and services, accountability and financial reporting.
• Suyitno Affandi, supervising Operations & Techniques
and Information Technology. He is responsible for all
technical aspects of operations including the master plan
and operating system of airport, monitoring and evaluation
of service quality and flight safety, implementation of
information technology and preparation of maintenance
system facilities and other technical aspects.
125ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
• Hakamuddin Djamal, membidangi SDM, Hukum,
Organisasi, merangkap Ketua Komite Nominasi dan
Remunerasi. Bertanggung jawab terhadap segala aspek
yang berkaitan dengan sistem dan prosedur penyiapan
SDM, dari mulai sistem rekrutmen, penegakan disiplin,
sistem penggajian dan pemberian insentif, diklat pegawai,
organisasi perusahaan serta aspek hukum dan legalitas
lainnya.
Rapat Dewan Komsiaris
Dewan Komisaris mengadakan rapat secara berkala sekurang-
kurangnya sekali setiap bulan atau sewaktu-waktu bila
dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau seorang atau lebih
anggota Dewan Komisaris serta permintaan tertulis Pemegang
Saham. Sepanjang tahun 2010, Dewan Komisaris telah
melakukan rapat sebanyak 25 kali dan rapat bersama Direksi
dan/atau pihak lainnya sebanyak 18 kali untuk melakukan
evaluasi atas capaian kinerja Perusahaan maupun hal-hal lain
yang dinilai penting.
NAMA NAME JABATAN POSITIONKEHADIRAN DALAM RAPAT ATTENDANCE IN MEETING
PERSENTASE KEHADIRAN PERCENTAGE OF
ATTENDANCE
Effendi Batubara *Komisaris Utama President Commissioner
23 96%
Suratto Siswodihardjo **Komisaris Utama President Commissioner
16 89%
H. Hakamuddin Djamal Komisaris Commissioner 35 81%
Isnoor Haryanto Komisaris Commissioner 37 86%
D. Sonny Priyarsono Komisaris Commissioner 37 86%
Suyitno Affandi Komisaris Commissioner 37 86%
Total Kegiatan Rapat Total Meetings 43
Note: * Berhenti sebagai Komisaris Utama sejak 21 Juli 2010, hadir 23 kali dari 24 kali rapat. Resigned from post as President Commissioners on 22 July 2010, attended 23 of 24 meetings. ** Diangkat sebagai Komisaris Utama sejak 21 Juli 2010, hadir 16 kali dari 18 kali rapat. Apointed as President Commissioners on 21 July 2010, attended 16 of 18 meetings.
Aktivitas Dewan Komisaris
Sepanjang tahun 2010, Dewan Komisaris telah menjalankan
tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap
jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi serta
memberikan nasihat kepada Direksi. Secara spesifik aktivitas
Dewan Komisaris di tahun 2010 diantaranya adalah:
1. Melakukan pertemuan rutin mingguan sebagai forum
atau wahana untuk mengetahui tingkat kemajuan dari
pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam
melakukan pengawasan terhadap Perusahaan;
2. Memberikan masukan dan tanggapan terhadap Laporan
Manajemen Tahun 2009, melakukan evaluasi Laporan
Triwulanan dan Tengah Tahunan, RKAP tahun 2010 serta
memberikan saran dan masukan terhadap RKAP tahun
2011 untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham;
• HakamuddinDjamal,supervisingHumanResources,
Organization, and also serving as Head of Nomination and
Remuneration Committee. He is responsible for all aspects
related to the systems and procedures of HR preparation,
starting from the recruitment system, disciplinary actions,
payroll system and incentives, employees education and
training, corporate organization and legal aspects and
other legal issues.
Board of Commissioners Meeting
The meetings of the Board of Commissioners are held at
least once in a month or at any time deemed necessary by
President Commissioners or one or more members of the
Board of Commissioners or upon a written request made by
shareholders. During 2010, the Board of Commissioners already
held 25 meetings and 18 meetings with Directors and/or other
parties to perform evaluations of the company’s performance
achievement or other issues as deemed necessary.
Activities of the Board of Commissioners
During 2010, the Board of Commissioners already performed
its duties and functions in monitoring the company’s
management activities conducted by Directors and providing
advice to Directors. Specifically, the activities of the Board of
Commissioners in 2010 were among others:
1. Performing routine weekly meetings as a forum or a
tool to obtain information concerning the progress of
implementation of the duties and functions of the Board
of Commissioners in supervising the company’s activities;
2. Providing inputs and responses on Management Report
in 2009, evaluating the Quarterly and Mid-Year Reports,
RKAP 2010, and providing the suggestions and inputs for
RKAP 2011 to be submitted to RUPS;
126
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
3. Memberikan pendapat dan saran serta rekomendasi atas
usulan Direksi untuk rencana kerja sama pengelolaan aset
dengan pihak ketiga;
4. Memberikan saran kepada Direksi mengenai permasalahan
yang terkait dengan SDM seperti penyelesaian pembuatan
Road Map SDM, rekrutmen, pola karier dan program
pensiun termasuk penuntasan pembuatan Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dan karyawan,
normalisasi hubungan industrial antara manajemen
dengan Serikat Pekerja dan Asosiasi Karyawan Angkasa
Pura I, serta promosi dan mutasi pejabat setingkat di
bawah Direksi;
5. Meminta Direksi agar dalam perencanaan investasi
berskala besar diterapkan prosedur yang benar antara lain
dengan membuat studi kelayakan. Hal ini terutama harus
dilakukan dalam rencana pembangunan bandara seperti
rencana Pembangunan Bandara Ngurah Rai - Bali, Bandara
Adisutjipto - Yogyakarta, Bandara Internasional Lombok
dan Bandara Ahmad Yani - Semarang ataupun untuk
rencana investasi strategis lainnya;
6. Memberikan arahan kepada Direksi agar terus melakukan
evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan
operasional bandara serta memberikan jaminan tingkat
pelayanan (SLG – Service Level Guarantee) dan perjanjian
tingkat mutu pelayanan (SLA – Service Level Agreement);
7. Meminta Direksi agar meningkatkan daya serap investasi
dan melakukan evaluasi/penyempurnaan atas sistem
pengadaan barang dan jasa serta telah memberikan
persetujuannya untuk pengembangan teknologi informasi
(ERP) guna meningkatkan kinerja perusahaan;
8. Melakukan kunjungan kerja ke beberapa bandara untuk
melihat kesiapan fasilitas, pelaksanaan pelayanan dan
operasional bandara;
9. Berkaitan dengan kelanjutan proyek pembangunan
bandara baru di Lombok Tengah, Dewan Komisaris
meminta Direksi agar pelaksanaan penyelesaian Proyek
Bandara Internasional Lombok (BIL) benar-benar diawasi,
dimonitor, tahap demi tahap untuk menghindari kesalahan
dan kejadian kejadian yang tidak diinginkan yang dapat
merugikan negara dan atau Angkasa Pura I.
PengayaanInformasiDewanKomisaris
Dalam rangka mendapatkan informasi mengenai perkembangan
dinamika bisnis, manajemen, teknologi dan keuangan terkini,
pada tahun 2010 Dewan Komisaris mengikuti beberapa
3. Providing opinions, suggestions and recommendations
for the proposal made by Directors in connection with the
cooperation plan for assets management with the third
parties
4. Providing suggestions to the Directors regarding the HR-
related issues, such as the completion of the Human
Resources Road Map, recruitment, career and pension
program path, including the completion of the Collective
Labor Agreement (PKB) between Management and
employees, and the promotion and transfer of officials one
level below Directors;
5. Requesting the Board of Directors that, in the planning
of the large-scale investments, they should apply correct
procedures, among others by conducting the feasibility
study. Such treatment is particularly needed for the new
airport development plans, such as the development
plans Ngurah Rai Airport of Bali, Adisutjipto Airport of
Yogyakarta and Ahmad Yani Airport of Semarang, or for
other strategic investment plans;
6. Directing the Directors to continue the evaluation for the
purpose of improving the quality of the airport services and
operations and of providing the assurance for Service Level
Guarantee (SLG) and Service Level Agreement (SLA);
7. Requesting that Directors increase the investment
absorption level and evaluate/refine the systems and
regulations on the procurement of goods and services
and give approval for the development of information
technology (ERP) to improve the company’s performance;
8. Making business visits to several airports to check the
readiness of facilities, and the provision of the airport
service and operations
9. In connection with the continuation of new airport
development project in Central Lombok, the Board of
Commissioners inquired that Directors carefully supervise
and monitor the completion of Lombok International
Airport (BIL) in a step-by-step basis to avoid any errors and
other unwanted circumstances that may result in losses
incurred by the country and or Angkasa Pura I.
Information Enrichment for the Board of Commissioners
For the purpose of obtaining information regarding the latest
developments in business dynamics, management, technology
and finance, in 2010 the Board of Commissioners attended the
127ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
kegiatan pelatihan/seminar/workshop sebagai berikut:
1. Seminar Nasional Internal Audit 2010 (SNIA 2010) dengan
tema “Relevansi dan Kontribusi Auditor dalam Lingkungan
Organisasi yang Berubah” pada tanggal 18-20 Mei 2010,
dihadiri oleh Sonny Priyarsono.
2. Pelatihan QIA Tingkat Pra Manajerial pada tanggal 5-15
Juli 2010, dihadiri oleh Sonny Priyarsono.
3. Pelatihan QIA Tingkat Pra Manajerial pada tanggal 2-12
Agustus 2010, dihadiri oleh Sonny Priyarsono.
4. Expand Leadership Program for BOC/BOD pada tanggal
21-22 Oktober 2010, dihadiri oleh Sonny Priyarsono dan
Hakamuddin Djamal.
5. Global Airport Development Conference pada tanggal
15-18 Nopember 2010, dihadiri oleh Hakamuddin
Djamal, Isnoor Haryanto, Sonny Priyarsono dan Jenri MP.
Panjaitan.
KOMITE KOMITE DEWAN KOMISARIS
Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan
perusahaan guna mewujudkan penyelenggaraan perusahaan
yang sehat dan untuk menciptakan tata kelola perusahaan
yang baik, Dewan Komisaris dengan Keputusan Nomor KEP.02/
DK.AP.I/2008 membentuk Komite-Komite di lingkungan Dewan
Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai kelengkapan
perangkat Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya secara efektif dan optimal.
Komite-komite tersebut adalah Komite Audit, Komite Risiko
Usaha dan GCG serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Masa
kerja Komite adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang
kembali. Setiap Komite diketuai oleh salah seorang Komisaris
dan tugas serta tanggung jawab Komite didokumentasikan
pada piagam masing-masing Komite.
KOMITE AUDIT
Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat
kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal
yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris,
mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan
Komisaris, dan melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan
tugas Dewan Komisaris.
following several trainings/seminars/workshops:
1. National Internal Audit Seminar 2010 (SNIA 2010) with the
theme of “Relevance and Contribution of Auditor in the
Changing Organizational Environment” on 18-20 May,
attended by Sonny Priyarsono.
2. QIA Training for Pre-Managerial Level on 5-15 July 2010
attended by Sonny Priyarsono.
3. QIA Training for Pre-Managerial Level on 2-12 August
2010 attended by Sonny Priyarsono.
4. Expand Leadership Program for BOC/BOD on 21-
22 Oktober 2010 attended by Sonny Priyarsono and
Hakamuddin Djamal.
5. Global Airport Development Conference on 15-18
November 2010, attended by Hakamuddin Djamal, Isnoor
Haryanto, Sonny Priyarsono dan Jenri MP. Panjaitan.
COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS
In performing the monitoring functions over the company’s
management to achieve a healthy company management
system and to create a good corporate governance, the
Board of Commissioners with its Decision Letter No. KEP.02/
DK.AP.I/2008 established a few number of committees under
the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero)
to complete the composition of Board of Commissioners in
performing its duties and functions in an effective and optimum
manner.
The committees are Audit Committee, Business Risk and GCG
Committee and Nomination and Remuneration Committee.
The work period of those Committees is 2 (two) years and may
be extended. Each committee is led by one of Commissioners
and the duties and responsibilities of the committees are
documented in the charter of each Committee.
AUDIT COMMITTEE
Audit Committee is responsible for providing opinions to the
Board of Commissioners concerning the reports or matters
requiring the attention of the Board of Commissioners, and
performing other tasks related to the duties of the Board of
Commissioners.
128
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Susunan keanggotaan Komite Audit berdasarkan Keputusan
Dewan Komisaris Nomor KEP.02/DK.AP.I/2008 adalah sebagai
berikut:
NAMA NAME JABATAN POSITION STATUS INDEPENDENSI INDEPENDENCY
D. Sonny Priyarsono Ketua Chairman Tidak Independen Not Independent
Ubaedi Anggota Member Independen Independent
Srijono Anggota Member Independen Independent
Luky Surachman Anggota Member Independen Independent
Dengan berakhirnya masa keanggotaan Luky Surachman
sebagai Anggota Komite Audit dan adanya Surat Keputusan
Dewan Komisaris Nomor: KEP.08/DK.AP.I/2010 tentang
pengangkatan Srijono sebagai Anggota Komite Risiko Usaha
dan Good Corporate Governance PT Angkasa Pura I (Persero),
maka keanggotaan Komite Audit mengalami perubahan
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP.06/
DK.AP.I/2010 tentang pengangkatan Ilham Budiono sebagai
Anggota Komite Audit PT Angkasa Pura I (Persero) dan Surat
Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP.07/DK.AP.I/2010
tentang pengangkatan Basuki Rahardjo sebagai Anggota
Komite Audit PT Angkasa Pura I (Persero).
Dengan demikian susunan keanggotaan Komite Audit sejak
bulan Nopember 2010 menjadi:
NAMA NAME JABATAN POSITION STATUS INDEPENDENSI INDEPENDENCY
D. Sonny Priyarsono Ketua Chairman Tidak Independen Not Independent
Ubaedi Anggota Member Independen Independent
Ilham Budiono Anggota Member Independen Independent
Basuki Rahardjo Anggota Member Independen Independent
Profil anggota Komite Audit
1) D. Sonny Priyarsono
Disajikan pada Profil Dewan Komisaris di halaman 171
pada laporan ini.
2) Ubaedi
Lahir di Brebes pada tanggal 17 Juli 1945, Ubaedi
menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Akuntansi di
Institut Ilmu Keuangan Departemen Keuangan pada tahun
1974 dan merintis karir di BPKP sebagai auditor sampai
mencapai jabatan terakhir sebagai Sekretaris Utama. Beliau
diangkat sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 25
Januari 2008 untuk masa jabatan dua tahun dan diangkat
kembali pada tanggal 26 Januari 2010.
The composition of Audit Committee based on the Decision of
the Board of Commissioners:
With the end of the service period of Luky Surachman as
the members of Audit Committee based on Decision Letter
of Board of Commissioners No. KEP.08/DK.AP.I/2010 of the
appointment of Srijono as the Committee Member of Business
Risk and Good Corporate Governance of PT Angkasa Pura I
(Persero), the members of Audit Committee also change based
of Decision Letter of the Board of Commissioners No: KEP.06/
DK.AP.I/2010 of the appointment of Ilham Budiono as the
member of Audit Committee of PT Angkasa Pura I (Persero)
and Decision Letter of the Board of Commissioners No: KEP.07/
DK.AP.I/2010 of the appointment of Basuki Rahardjo as the
member of Audit Committee of PT Angkasa Pura I (Persero).
Therefore, the composition of the Audit Committee members
since November 2010 is as follows:
Profile of Audit Committee members
1) D. Sonny Priyarsono
Presented in the Profile of Board of Commissioners on
page 171 of this report.
2) Ubaedi
Born in Brebes on 17 July 1945, Ubaedi completed his
bachelor degree in Accounting from Finance Institute
of Ministry of Finance in 1974 and started his career in
BPKP as an auditor until reaching the last position as Chief
Secretary. He was appointed as Audit Committee member
on 25 January 2008 for a two-year period and was re-
appointed as of 26 January 2010.
129ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
3) Srijono (Anggota Komite Audit sampai 31 Agustus 2010)
Lahir di Klaten pada tanggal 15 Juli 1946, Srijono
menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Akuntansi pada
Institut Ilmu Keuangan Departemen Keuangan pada tahun
1975 serta Magister Manajemen pada Universitas Persada
Indonesia pada tahun 1995. Mengawali karir di BPKP
sebagai auditor sampai mencapai jabatan terakhir sebagai
Kepala Bagian pada Badan Akuntasi Keuangan Negara.
Beliau menjadi anggota Komite Audit sejak 1 September
2008.
4) Luky Surachman (Anggota Komite Audit sampai 31
Oktober 2010)
Lahir di Purwokerto pada tanggal 11 Februari 1948,
Luky Surachman meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari
Universitas Diponegoro pada tahun 1976. Merintis karir
di Direktorat Perhubungan Udara dengan jabatan terakhir
sebagai Kepala bagian Perencanaan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara Departemen Perhubungan RI. Beliau
diangkat sebagai anggota Komite Audit sejak 1 Nopember
2008.
5) Ilham Budiono (Anggota Komite Audit sejak 1 Nopember
2010)
Lahir di Kendal Jawa Tengah pada tanggal 6 Maret 1952,
Ilham Budiono memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1980
dan Magister Manajemen pada STIE IPWI Jakarta pada
tahun 2001. Beliau mengawali karir di BPKP pada tahun
1980 sebagai Auditor dengan jabatan terakhir sebagai
Pengendali Mutu Audit.
6) Basuki Rahardjo (Anggota Komite Audit sejak 1 Nopember
2010)
Lahir di Klaten pada tanggal 22 Maret 1949, Basuki
Rahardjo meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1975 dan Specialist
Airport Engineer dari Perancis pada tahun 1985. Beliau
mengawali karir di Departemen Perhubungan pada tahun
1980 sebagai Pimpinan Proyek Pengembangan Bandar
Udara Ngurah Rai, Bali dengan jabatan terakhir sebagai
Kepala Direktorat Teknik Bandar Udara.
Anggota Komite Audit berasal dari luar PT Angkasa
Pura I (Persero) dan tidak memiliki kepentingan/keterkaitan
pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan
konflik kepentingan terhadap perusahaan. Dengan demikian
pelaksanaan tugas Komite Audit dipastikan dilakukan secara
profesional, mandiri, obyektif dan bebas dalam mengambil
keputusan dan memberikan saran/rekomendasi.
3) Srijono (Audit Committee member until 31 August 2010)
Born in Klaten on 15 July 1946, Srijono completed his
bachelor degree in Accounting from Finance Institute of
Ministry of Finance in 1975 and Magister Management
from Persada Indonesia University in 1995. He started his
career BPKP as an auditor until reaching the last position as
Section Head at State Finance Accounting Agency. He was
appointed as Audit Committee member as of 1 September
2008.
4) Luky Surachman (Audit Committee member until 31
October 2010)
Born in Purwokerto on 11 February 1948, he completed
his bachelor degree in Civil Engineering from Diponegoro
University in 1976. He began his career at Directorate
General of Air Transportation of Transportation Ministry of
Republic of Indonesia. His last position was a Section Head
of Planning, Directorate General of Air Transportation
of Transportation Ministry. He was appointed as Audit
Committee as of 1 November 2008.
5) Ilham Budiono (Audit Committee member since 1
November 2010)
Born in Kendal, Central Java on 6 March 1952, he completed
his bachelor degree in Accounting from Gadjah Mada
University, Yogyakarta in 1980 and Magister Management
from STIE IPWI Jakarta in 2001. He started his career at
BPKP in 1980 as an auditor with the last position as Audit
Quality Controller.
6) Basuki Rahardjo (Audit Committee member since 1
November 2010)
Born in Klaten on 22 March 1949, he completed his
bachelor degree in Civil Engineering from Gadjah Mada
University in 1975 and Specialist Airport Engineer from
France in 1985. He started his career at the Ministry of
Transportation in 1980 as the Head of Development
Projects of Ngurah Rai Airport – Bali with the last position
as Head of Technical Directorate of Airport.
Audit Committee members are originated from outside
PT Angkasa Pura I (Persero) and have no personal interest/
involvement that may give rise to negative impact and conflicts
of interest in the company. Therefore, there is assurance that
the duties of Audit Committee will be conducted professionally,
independently, objectively and impartially during the making of
decisions and in providing suggestions/recommendations.
130
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Fungsi dan Tugas Komite Audit
a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa
Laporan Keuangan Perseroan disajikan secara wajar sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur
dan mekanisme pengendalian internal perusahaan telah
dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal
oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) maupun Auditor
Eksternal telah dilaksanakan sesuai standar yang berlaku
dan tindak lanjut temuan hasil audit telah dilaksanakan
oleh manajemen.
b. Membantu Dewan Komisaris mengevaluasi dan
memberikan rekomendasi tentang kebijakan remunerasi
pejabat eksekutif dan pegawai PT Angkasa Pura I (Persero)
secara keseluruhan menyangkut sistem penggajian dan
pemberian tunjangan, sistem pensiun, sistem konpensasi
serta manfaat lainnya dan pembagian jasa produksi atau
bonus untuk disampaikan kepada Pemegang Saham
melalui Dewan Komisaris.
c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan
sistem pengendalian manajemen Perusahaan serta
pelaksanaannya.
d. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang
memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan
perusahaan, termasuk brosur, laporan keuangan berkala,
proyeksi dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan
kepada pemegang saham.
e. Mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian
Dewan Komisaris;
f. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris, sepanjang
masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan
Komisaris, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
KewajibanKomiteAudit
Komite Audit memberikan laporan kepada Dewan Komisaris
mengenai hasil evaluasi yang telah dilakukan dalam bentuk
laporan berkala (sekurang-kurangnya satu bulan sekali)
yang berisi pokok-pokok hasil kerja Komite Audit, serta
laporan khusus yang berisi temuan yang diperkirakan dapat
mengganggu kegiatan perusahaan, yang harus dilaporkan
selambat-lambatnya 2x24 jam setelah instruksi pembuatan
laporan, atau setelah diketahui terjadi hal yang perlu dilaporkan
secara khusus.
Functions and Duties of the Audit Committee
a. Assisting the Board of Commissioners to ensure that the
financial statements are presented fairly in accordance
with the generally accepted accounting principles, the
internal control structure of the Company is established
appropriately, the internal audit by SPI and external audit
by external auditor are conducted in conformity with
the applicable standards, and the follow up of the audit
findings is conducted by the Management.
b. Assisting the Board of Commissioners to evaluate and
provide recommendations concerning the remuneration
of executives and employees of PT Angkasa Pura I
(Persero) in entire system including the payroll system and
allowances, retirement system, compensation system and
other benefits and distribution of production service or
bonus to be conveyed to shareholders through Board of
Commissioners.
c. Providing recommendations for the advancement of
the Company’s management control system and its
implementation.
d. Ensuring that satisfactory review procedures are in place
for the information issued by the company, including
brochures, financial statements, projections and other
financial information conveyed to the Shareholders.
e. Identifying matters that require the attention of the Board
of Commissioners;
f. Performing other duties assigned by the Board of
Commissioners, insofar as they are still within the scope of
duties and responsibilities of the Board of Commissioners,
based on prevailing legislation.
Obligations of Audit Committee
Audit Committee submits a report to the Board of
Commissioners concerning the results of evaluation already
conducted in the form of periodical reports (at least once in
a month) containing the points of Audit Committee work
results, and special reports containing the findings predicted
to be potentially disrupting the company’s activities that should
be reported within at least 2x24 hours upon the instruction of
report preparation, or upon the acknowledgment of matters
that require special reports.
131ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Disamping itu, setiap anggota Komite Audit wajib menjaga
kerahasiaan segala informasi, baik yang diperoleh dari dalam
maupun dari luar Perusahaan.
Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Anggota
Komite Audit
Komite Audit mengadakan rapat dengan Satuan Pengawasan
Intern (SPI) sekali dalam sebulan yang dilaksanakan pada tiap
hari Selasa minggu pertama. Sedangkan rapat internal Komite
Audit dilakukan sebulan sekali pada tiap hari Selasa minggu
kedua. Setiap rapat dibuat Risalah Rapat (Notulen).
NAMA NAME JABATAN POSITION
RAPAT KOMITE DAN DEWAN KOMISARIS
MEETING WITH BOC
RAPAT INTERNAL KOMITECOMMITTEE’S INTERNAL MEETING
FREKUENSI FREQUENCY
PERSENTASE KEHADIRAN
ATTENDANCE
FREKUENSI FREQUENCY
PERSENTASE KEHADIRAN
ATTENDANCE
D. Sonny Priyarsono Ketua Chairman 20 95% 24 100%
Ubaedi Anggota Member 20 80% 24 100%
Srijono Anggota Member 20 85% 24 92%
Luky Surachman Anggota Member 20 85% 24 75%
Ilham Budiono Anggota Member 20 5% 24 17%
Basuki Rahardjo Anggota Member 20 5% 24 17%
Catatan:
• Drs. H. Srijono, Ak., MM menjadi anggota Komite Audit sampai dengan September 2010
• Ir. Luky Surachman menjadi anggota Komite Audit sampai dengan Oktober 2010
• Drs. Ilham Budiono, Ak., MM menjadi anggota Komite Audit sejak Nopember 2010
• Ir. Basuki Rahardjo, CES menjadi anggota Komite Audit sejak Nopember 2010
Remarks:
• Srijono was a member of Audit Committee until September 2010
• Luky Surachman was a member of Audit Committee until October 2010
• Ilham Budiono is a member of Audit Committee since November 2010
• Basuki Rahardjo is a member of Audit Committee since November 2010
Aktivitas Komite Audit
Kegiatan Komite Audit pada tahun 2010 sebagaimana
fungsi dan tugasnya dalam membantu Dewan Komisaris
melaksanakan fungsi pengawasan (supervisory) dan pemberian
nasihat (advisory) atas jalannya perusahaan kepada Direksi,
dituangkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Komite Audit berupa:
• LaporanTriwulanKegiatanKomiteAudit
• Laporan Semesteran atas Evaluasi Pengendalian Internal
PT Angkasa Pura I (Persero)
• LaporanTahunanKegiatankomiteAudit
• Laporan Tahunan Evaluasi Pengendalian Internal PT.
Angkasa Pura I (Persero)
• Laporan Evaluasi Terhadap Laporan Manajemen
Perusahaan
• Laporan-LaporanlainsesuaipenugasanDewanKomisaris
yang bersifat Non Rutin.
KOMITE RISIKO USAHA DAN GCG
Komite Risiko Usaha dan GCG (Good Corporate Governance)
bertugas mengevaluasi implementasi pengendalian internal
yang terkait dengan risiko usaha dan penerapan tata kelola
perusahaan yang baik (GCG) oleh manajemen telah dijalankan
dengan baik dan wajar.
In addition, each Audit Committee member is required to
maintain the confidentiality of all information, either generated
from inside or outside of the Company.
Meetings Frequency and Attendance Level of Audit
Committee Members
Meetings are held by Audit Committee and SPI on the first
Tuesday of the month. The internal meetings of Audit
Committee are held once in a month on the second Tuesday of
the month. The minutes of meeting are prepared during such
meetings.
Audit Committee Activities
Audit Committee activities in 2010 based on its functions and
duties in assisting the Board of Commissioners in performing
supervisory functions and advisory functions for the
management activities to Directors are reported in the Audit
Committee Activities Reports such as:
• QuarterlyReportofAuditCommitteeActivities
• Six-month Report of Internal Control Evaluation of
PT Angkasa Pura I (Persero)
• AnnualReportofAuditCommitteeActivities
• AnnualReportofInternalControlEvaluationofPTAngkasa
Pura I (Persero)
• EvaluationReportofCompanyManagementReport
• Other Reports in accordance with the non-routine
assignments of the Board of Commissioners.
BUSINESS RISK AND GCG POLICY COMMITTEE
Business Risk and GCG (Good Corporate Governance)
Policy Committee is responsible for evaluating that the
implementation of internal control related to business risks and
GCG implementation has been well and fairly performed.
132
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Susunan keanggotaan Komite Risiko Usaha dan GCG adalah
sebagai berikut:
NAMA NAME JABATAN POSITION STATUS INDEPENDENSI INDEPENDENCY
Isnoor Haryanto Ketua Chairman Tidak Independen Not Independent
Muhammad Hadijono Anggota Member Independen Independent
Sigit Setiawan Anggota Member Independen Independent
H. Srijono Anggota Member Independen Independent
Catatan:
Drs. H. Srijono, Ak., MM diangkat sebagai anggota Komite Risiko Usaha dan GCG mulai tanggal 1
September 2010 sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.08/
DK/AP.I/2010.
Remarks:
Srijono was appointed as a member of Business Risk and GCG Policy Committee
since September 1, 2010 based on Decision Letter of the Board of Commissioners
No: KEP.08/DK.AP.I/2010.
Profil anggota Komite Risiko Usaha dan GCG
1) Isnoor Haryanto
Disajikan pada Profil Dewan Komisaris di halaman 170
pada laporan ini.
2) Muhammad Hadijono
Lahir di Solo tanggal 19 Februari 1941, Muhammad
Hadijono menyelesaikan pendidikannya di Fakultas
Ekonomi Universitas Gadjah Mada pada tahun 1966
dan memperoleh Magister Manajemen dari Universitas
Padjadjaran pada tahun 2002. Mengawali karir di BPKP
pada tahun 1970 sampai menjabat Direktur Pengawasan
Bea Cukai BPKP Pusat. Beliau diangkat menjadi Anggota
Komite Risiko Usaha dan GCG sejak tanggal 30 Januari
2009.
3) Sigit Setiawan
Lahir di Semarang tanggal 5 Juli 1956, Sigit Setiawan
menamatkan pendidikan sebagai Sarjana Ekonomi
Manajemen dari Universitas Diponegoro Semarang dan
Master of Business Management dengan konsentrasi
Corporate Finance dari University of Miami. Merintis
karir sebagai birokrat di Departemen Keuangan RI mulai
tahun 1980 dengan jabatan Kepala Sub Direktorat Barang
Milik Negara II B, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,
Departemen Keuangan RI. Beliau diangkat menjadi
anggota Komite Risiko Usaha dan GCG sejak tanggal 1
Mei 2009.
4) Srijono (Anggota Komite Audit sejak 1 Nopember 2010)
Lahir di Klaten pada tanggal 15 Juli 1946, Srijono
menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Akuntansi di
Institut Ilmu Keuangan (IIK) Jakarta pada tahun 1975 dan
Magister Manajemen dari Universitas Persada Indonesia
tahun 1995. Mengawali karir di BPKP sebagai auditor
dengan jabatan terakhir Kepala Bagian pada Badan
Akuntansi Keuangan Negara. Beliau diangkat sebagai
anggota Komite Risiko Usaha dan GCG sejak 1 September
2010.
The composition of Business Risk and GCG Policy Committee
members is as follows:
Profile of Business Risk and GCG Policy Committee
Members
1) Isnoor Haryanto
Presented in the Profile of the Board of Commissioners on
page 170 of this report.
2) Muhammad Hadijono
Born in Solo on 19 February 1941, Muhammad Hadijono
completed his bachelor degree at Faculty of Economics of
Gadjah Mada university in 1996 and Magister Management
from Padjadjaran University in 2002. He started his career
at BPKP in 1970 until reaching the position of Director of
Customs and Excise Monitoring of Central BPKP. He was
appointed as Business Risk and GCG Policy Committee
member as of 30 January 2009.
3) Sigit Setiawan
Born in Semarang on 5 July 1946, Sigit Setiawan completed
his bachelor degree in Management from Diponegoro
University, Semarang and Master of Business Management
majoring in Corporate Finance from University of Miami.
He started his career as a bureaucrat in Ministry of Finance
of Republic of Indonesia in 1980 with the position of Head
of Sub Directorate of State Owned Assets at II B level,
Directorate General of State Wealth, Ministry of Finance of
Republic of Indonesia. He was appointed as Business Risk
and GCG Policy Committee member as of 1 May 2009.
4) Srijono (Audit Committee member since 1 November
2010)
Born in Klaten on 15 July 1946, Srijono completed his
bachelor degree in Accounting from Finance Institute of
Ministry of Finance in 1975 and Magister Management
from Persada Indonesia University in 1995. He started his
career BPKP as an auditor until reaching the last position as
Section Head at State Finance Accounting Agency. He was
appointed as Audit Committee member as of 1 September
2008.
133ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Fungsi dan Tugas Komite Risiko Usaha dan GCG
a. Memastikan bahwa struktur pengendalian internal yang
terkait dengan risiko usaha Perusahaan dan penerapan
Good Corporate Governance (GCG) telah dilaksanakan
dengan baik dan wajar, pelaksanaan audit internal maupun
eksternal yang terkait dengan manajemen risiko dan
penerapan GCG telah dilaksanakan sesuai standar yang
berlaku dan membantu Komite Audit dalam melakukan
tindak lanjut atas temuan hasil audit yang dilaksanakan
terhadap manajemen.
b. Memberi rekomendasi melalui Dewan Komisaris mengenai
penyempurnaan sistem pengendalian manajemen risiko
perusahaan serta pelaksanaannya sehingga sesuai dengan
ketentuan mengenai kebijakan risiko dan penerapan
GCG.
c. Bersama Komite Audit ikut memastikan bahwa telah
terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap
segala informasi yang dikeluarkan perusahaan, termasuk
brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi dan informasi
keuangan lainnya sesuai ketentuan mengenai kebijakan
risiko dan pelaksanaan prinsip GCG untuk disampaikan
kepada pemegang saham.
d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian
Dewan Komisaris dalam masalah pelaksanaan kebijakan
risiko dan penerapan prinsip GCG.
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris,
sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban
Dewan Komisaris, berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
KewajibanKomiteRisikoUsahadanGCG
Komite Risiko Usaha dan GCG memberikan laporan kepada
Dewan Komisaris mengenai hasil evaluasi yang telah dilakukan
dalam bentuk laporan berkala (sekurang-kurangnya satu
bulan sekali) yang berisi pokok-pokok hasil kerja Komite Risiko
Usaha dan GCG, serta laporan khusus yang berisi temuan
yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan,
yang harus dilaporkan selambat-lambatnya 2x24 jam setelah
instruksi pembuatan laporan, atau setelah diketahui terjadi hal
yang perlu dilaporkan secara khusus.
Functions and Duties of Business Risk and GCG Policy
Committee Members
a. Ensuring that the internal control structure related to
business risk and GCG implementation has been well
and fairly performed, the internal and external audit are
conducted in conformity with the applicable standards, and
assisting the Audit Committee in performing the follow up
of the audit findings conducted on management.
b. Providing recommendations through the Board of
Commissioners concerning the advancement of the
company’s risk management control so as to meet
the requirements concerning the risk policy and GCG
implementation.
c. Together with Audit Committee, ensuring that satisfactory
review procedures are in place for all information issued
by the company, including brochures, periodical financial
statements, projections and other financial information
and requirements concerning the risk policy and GCG
implementation to be conveyed to the Shareholders.
d. Identifying matters that require the attention of the Board
of Commissioners concerning the risk policy and GCG
implementation;
e. Performing other duties assigned by the Board of
Commissioners, insofar as they are still within the scope of
duties and responsibilities of the Board of Commissioners,
based on prevailing legislation.
ObligationsofBusinessRiskandGCGPolicyCommittee
Members
Business Risk and GCG Policy Committee submits a report
to the Board of Commissioners concerning the results of
evaluation already conducted in the form of periodical reports
(at least once in a month) containing the points of work results
of Business Risk and GCG Policy Committee, and special reports
containing the findings predicted to be potentially disrupting
the company’s activities that should be reported within at least
2x24 hours upon the instruction of report preparation, or upon
the acknowledgment of matters that require special reports.
134
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Disamping itu, setiap anggota Komite Risiko Usaha dan GCG
wajib memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas dan
menjaga kerahasiaan segala informasi baik yang diperoleh dari
dalam maupun dari luar Perusahaan.
Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Anggota
Komite Risiko Usaha dan GCG
Komite Audit mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris.
Setiap rapat dibuat Risalah Rapat (Notulen).
NAMA NAME JABATAN POSITION
RAPAT KOMITE DENGAN DEWAN KOMISARIS MEETING WITH BOC
FREKUENSI FREQUENCY
PERSENTASE KEHADIRAN ATTENDANCE
Isnoor Haryanto Ketua Chairman 20 100%
Muhammad Hadijono Anggota Member 20 95%
Sigit Setiawan Anggota Member 20 85%
H. Srijono Anggota Member 20 10%
Catatan Remarks:
Drs. H. Srijono, Ak., MM baru diangkat sebagai anggota Komite pada 1 September 2010.
Drs. H. Srijono, Ak., MM was appointed as a member of the Committee on September 1, 2010
Aktivitas Komite Risiko Usaha dan GCG
Melanjutkan kegiatan tahun 2009 yang masih perlu dituntaskan
oleh Komite pada tahun 2010 adalah penyusunan acuan kerja
untuk menjabarkan hasil evaluasi Dewan Komisaris melalui
pelaksanaan tugas Komite Audit bersama Komite Resiko
Usaha dan GCG pada pembangunan Hotel Transit di Bandara
Sepinggan Balikpapan, proyek Pembangunan Bandara Sultan
Hasanuddin (PPBH) Makassar dan proyek Pembangunan
Bandara Bandara Internasional Lombok (BIL).
Acuan kerja tersebut diperlukan sebagai langkah awal bagi
Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang
akan melakukan audit investigatif dan menghitung potensi
besarnya kerugian keuangan negara atau PT Angkasa Pura I
(Persero).
Aktivitas Komite lainnya yang dilaksanakan pada tahun 2010
adalah:
• Bersama Komite Audit melaksanakan evaluasi atas
proses pengadaan barang dan jasa di PT Angkasa Pura I
(Persero).
• MenindaklanjutisaranagarAngkasaPuraImembentukUnit
Kerja yang terpisah dari SPI yang mengelola pelaksanaan
prinsip-prinsip GCG di Perusahaan.
• MenanggapidisposisiKomisarisUtamamengenaihal-hal
In addition, each Business Risk and GCG Policy Committee
member is required to be committed in performing the duties
and maintaining the confidentiality of all information, either
generated from inside or outside of the company.
Meetings Frequency and Attendance Level of Business
RiskandGCGPolicyCommitteeMembers
Business Risk and GCG Policy Committee holds meetings with
the Board of Commissioners. The minutes of meetings are
prepared during such meetings.
Activities of Business Risk and GCG Policy Committee
Members
The committee is preparing the work reference for the
continuation of the activities in 2009 that still need to be
completed by the Committee in 2010 to portray the evaluation
results of Board of Commissioners through the conduct of the
duties of Audit Committee together with Business Risk and
GCG Committee in the development project of Transit Hotel at
Sepinggan Airport – Balikpapan, development project of Sultan
Hasanuddin Airport – Makassar and development project of
Lombok International Airport.
Such work reference is required for the preliminary step of BPKP
that will perform investigative audit and calculate the potential
loss incurred by the country or by PT Angkasa Pura I (Persero).
Other activities of the committee conducted in 2010 are as
follows:
• TogetherwithAuditCommitteeperformingevaluationsof
goods and service procurement process in PT Angkasa Pura
I (Persero).
• FollowingupthesuggestionsthatAngkasaPuraIshould
establish a Work Unit separate from SPI that manages the
GCG principles in the company.
• RespondingtodispositionfromthePresidentCommissioner
135ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
yang perlu diidentifikasi sebagai masukan kepada Dewan
Komisaris dengan melengkapi atau menyempurnakan
konsep surat tanggapan atas pengaduan dugaan terjadinya
penyimpangan pada pengadaan radar di Bandara Juanda,
Surabaya.
• Menghadiri rapat pelaksanaan atau realisasi RKAP atas
undangan Direksi sebagai bagian dari pelaksanaan tugas
pemantauan terhadap hasil pengelolaan perusahaan
sesuai RKAP dan RJPP.
• Menghadirirapatpembahasanhasilauditinvestigatifoleh
BPKP di Kementerian BUMN yang dihadiri Deputi Menteri,
Dewan Komisaris dan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero)
atas pelaksanaan Pembangunan Hotel Transit di Bandara
Sepinggan Balikpapan dan Proyek Pembangunan Bandara
Internasional Lombok (BIL).
• Menghadirirapat-rapatyangdiselenggarakanSPI.
• BersamaKomiteAuditmenyusunkerangkadanmenyusun
Key Perfomance Indicators (KPI) Dewan Komisaris
PT Angkasa Pura I (Persero).
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan
Komisaris melaksanakan fungsinya dalam bidang nominasi
dan remunerasi. Komite bertanggung jawab langsung kepada
Dewan Komisaris.
Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi
adalah sebagai berikut:
NAMA NAME JABATAN POSITION
H. Hakamuddin Djamal Ketua Chairman
Jenri MP. Panjaitan Anggota Member
Catatan Remarks:
Jenri MP. Panjaitan diangkat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi mulai tanggal 1 Oktober 2010 sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero)
Nomor: KEP.04/DK.AP.I/2010.
Jenri MP. Panjaitan was appointed as Nomination and Remuneration Committee member as of 1 October 2010 based on Decision Letter of the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura
I (Persero) No: KEP.04/DK.AP.I/2010.
Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
1) Hakamuddin Djamal
Disajikan pada Profil Dewan Komisaris di halaman 170
pada laporan ini.
2) Jenri MP. Panjaitan
Lahir di Pekanbaru pada tanggal 28 Mei 1964, Jenri
MP. Panjaitan menyelesaikan pendidikannya di Jurusan
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Parahyangan, Bandung. Mengawali
karir di Angkasa Pura I sebagai Sekretaris Dewan Komisaris
mulai tahun 2005, beliau diangkat sebagai anggota Komite
Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 1 September
2010.
concerning the matters that need to be identified as an input
to the Board of Commissioners by completing or refining
the concept of response letter for the reports concerning
the alleged deviations on the radar procurement at Juanda
Airport, Surabaya.
• Attending themeetingsof implementationor realization
of RKAP as invited by Directors as a part of the conduct of
monitoring duties over the company management results
based on RKAP and RJPP.
• Attendingthemeetingsofdiscussionofinvestigativeaudit
results by BPKP at BUMN Ministry attended by Deputy
Minister, the Board of Commissioners and Directors of
PT Angkasa Pura I (Persero) concerning the development
project of Transit Hotel at Sepinggan Airport – Balikpapan
and development project of Lombok International Airport.
• AttendingthemeetingsheldbySPI.
• TogetherwithAuditCommitteepreparingtheframework
and preparing Key Perfomance Indicators (KPI) of the Board
of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero).
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE
Nomination and Remuneration Committee is responsible for
assisting the Board of Commissioners to perform its functions in
nomination and remuneration. The Committee is immediately
reporting to the Board of Commissioners.
The composition of Nomination and Remuneration Committee
members is as follows:
Profile of Nomination and Remuneration Committee
Members
1) Hakamuddin Djamal
Presented in the Profile of Board of Commissioners on
page 170 of this report.
2) Jenri MP. Panjaitan
Born in Pekanbaru on 28 May 1964, Jenri MP. Panjaitan
completed his bachelor degree in International Relationship,
Faculty of Social and Political Science of Parahyangan
University, Bandung. He started his career in Angkasa Pura
I as Secretary of Board of Commissioners in 2005 and was
appointed as Nomination and Remuneration Committee
member as of 1 September 2010.
136
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Fungsi dan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu
Dewan Komisaris mengevaluasi dan memberikan rekomendasi
tentang kebijakan moninasi pengangkatan pejabat eksekutif
dan rekrutmen pegawai dengan menyusun kriteria, jumlah,
susunan dan calon pejabat eksekutif di lingkungan Angkasa
Pura I.
Komite juga mengevaluasi dan memberikan rekomendasi
tentang kebijakan remunerasi pejabat eksekutif dan pegawai
Angkasa Pura I secara keseluruhan menyangkut sistem
penggajian dan pemberian tunjangan sistem pensiun, sistem
kompensasi serta manfaat lain termasuk pembagian jasa
produksi atau bonus untuk disampaikan oleh Dewan Komisaris
kepada Pemegang Saham.
KewajibanKomiteNominasidanRemunerasi
Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan laporan kepada
Dewan Komisaris mengenai hasil evaluasi yang telah dilakukan
dalam bentuk laporan berkala (sekurang-kurangnya satu bulan
sekali) yang berisi pokok-pokok hasil kerja Komite Nominasi
dan Remunerasi.
Setiap anggota Komite Risiko Usaha dan GCG wajib memiliki
komitmen dalam melaksanakan tugas dan menjaga kerahasiaan
segala informasi baik yang diperoleh dari dalam maupun dari
luar Perusahaan.
Aktivitas Komite Risiko Nominasi dan Remunerasi
Pada tahun 2010 kegiatan Komite belum terdokumentasikan
karena anggota Komite yaitu Jenri MP. Panjaitan baru diangkat
per tanggal 1 Oktober 2010. Meskipun demikian, Fungsi
evaluasi dan pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris
terhadap kebijakan nominasi dan remunerasi telah dijalankan
Komisaris Hakamuddin Djamal yang telah ditunjuk sebagai
Ketua Komite sejak bulan Januari 2010 dengan kerjasama dan
bantuan dari manajemen terutama Direktorat Personalia dan
Umum PT Angkasa Pura I (Persero).
Functions and Duties of Nomination and Remuneration
Committee Members
Nomination and Remuneration Committee members are
responsible for assisting the Board of Commissioners to evaluate
and provide recommendations concerning the nomination for
executives and employees recruitment by preparing the criteria,
number, structure and candidates of executives in Angkasa
Pura I.
Committee also evaluates and provides recommendation
concerning the remuneration policy for executives and
employees of Angkasa Pura I in entire system concerning
the payroll system and allowances, retirement system,
compensation system and other benefits including the
distribution of production service or bonus to be submitted by
Board of Directors to Shareholders.
Obligations of Nomination and Remuneration Committee
Members
Nomination and Remuneration Committee submits reports
to the Board of Commissioners concerning the results of
evaluation already conducted in the form of periodical reports
(at least once in a month) containing the points of the work
results of Nomination and Remuneration Committee.
In addition, each Audit Committee member is required to
maintain the confidentiality of all information, either generated
from inside or outside of the company.
Activities of Nomination and Remuneration Committee
Members
In 2010 the activities of the Committee were not documented
yet since the Committee member who is Jenri MP. Panjaitan
was only appointed as of 1 October 2010. Nevertheless. the
functions of evaluation and recommendations given to the
Board of Commissioners concerning the nomination and
remuneration policies have been conducted by Commissioner
Hakamuddin Djamal who was appointed as Head of Committee
in January 2010 with the cooperation and assistance from
management particularly from Directorate of Personnel and
General Affairs of PT Angkasa Pura I (Persero).
137ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
DIREKSI
Direksi memegang tanggung jawab utama dalam mengelola
perusahaan secara hati-hati, sesuai dengan peraturan yang
berlaku dan sejalan dengan tujuan perusahaan. Direksi, baik
secara perorangan maupun kolektif, harus bertindak secara
efektif, tepat dan cepat serta mempertimbangkan seluruh
aspek dalam menjalankan tugas mereka serta menghindari
keadaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
Peran dan tanggung jawab Direksi Angkasa Pura I dijabarkan
dalam Anggaran Dasar dan dirinci lebih lanjut dalam Board
Manual. Direksi wajib tunduk kepada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan
keputusan RUPS serta beritikad baik dalam menjalankan
tugas pengurusan perusahaan dengan tetap memperhatikan
keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang terkait dengan
aktivitas perusahaan.
Secara umum, Direksi bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa seluruh aktivitas operasional perusahaan telah
dilakukan secara efisien dan efektif serta sesuai prinsip-prinsip
GCG. Direksi melaksanakan pengelolaan usaha sekaligus
mengelola dan melindungi kekayaan perusahaan, menetapkan
tujuan, strategi dan rencana anggaran perusahaan secara
teratur. Direksi merupakan representasi dari perusahaan baik
secara internal maupun eksternal. Secara khusus, Direksi
melaksanakan strategi yang telah ditetapkan dalam upaya
mencapai visi dan misi perusahaan serta memastikan agar
seluruh komponen perusahaan senantiasa bekerja dalam
koridor nilai-nilai perusahaan secara konsisten.
Komposisi Direksi
Komposisi dan jumlah Direksi ditetapkan oleh RUPS dengan
memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis perusahaan,
yang kemudian dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri
Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia
selaku Pemegang Saham PT Angkasa Pura I (Persero).
Komposisi Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) pada tahun 2010
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor:
KEP-24/MBU/2004 tanggal 10 Maret 2004 dan Keputusan
Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-52/MBU/2009 tanggal 10
Maret 2009 adalah sebagai berikut:
DIRECTORS
Directors are mainly responsible for managing the company
in a prudent manner, in accordance with the prevailing
regulations and in line with the company’s goals. Directors,
either individually or collectively, shall act effectively, accurately
and promptly and also consider all aspects in performing their
duties and avoid any situations that may give rise to conflicts
of interest.
The roles and responsibilities of Directors of Angkasa Pura I are
set forth in the articles of association and are detailed further in
Board Manual. Directors shall comply with the prevailing rules
and regulations, the articles of association and RUPS resolutions
and shall act in the utmost good faith in the conduct of their
duties of managing the company yet still consider the interests
of all parties being involved in the company’s activities.
In general, Directors are responsible for ensuring that all of the
company’s operating activities have been performed efficiently
and effectively and in accordance with GCG principles. The
directors, while running the business, shall also manage and
protect the company’s wealth, and set the goals, strategies
and budget of the company regularly. Directors serve as the
representation of the company either internally or externally.
Specifically, Directors shall implement the established strategies
in the effort of achieving the company’s vision and mission and
also ensure that all of the company’s components have been
constantly working in the corridor of the company’s values in
a consistent manner.
Composition of Board of Directors
The composition and the number of Directors are resolved by
RUPS by considering the vision, mission and strategic plans
of the company, which shall then be stated in Decision Letter
of State Minister of State Owned Enterprises of Republic of
Indonesia as the shareholders of PT Angkasa Pura I (Persero).
The composition of the Board of Directors of PT Angkasa
Pura I (Persero) in 2010 was based on Decision Letter of State
Minister of State Owned Enterprises No. KEP-24/MBU/2004
dated 10 March 2004 and Decision Letter of State Minister of
State Enterprises No. KEP-52/MBU/2009 dated 10 March 2009
is as follows:
138
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
NAMA NAME JABATAN POSITION
Bambang DarwotoDirektur Utama
President Director
Laurensius ManurungDirektur Keuangan
Finance Director
Risman NuryadinDirektur Operasi & Teknik
Operations & Technical Director
Y.A.Y. SupardjiDirektur Komersial & Pengembangan Usaha Commerce & Business Development Director
Laurensius ManurungPejabat Sementara Direktur Personalian & Umum
Caretaker Personnel & General Affair Director
Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara
BUMN Nomor: KEP-134/MBU/2010 tanggal 21 Juli 2010
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota
Direksi PT Angkasa Pura I (Persero), maka komposisi Direksi
PT Angkasa Pura I (Persero) efektif sejak tanggal 27 Juli 2010
adalah sebagai berikut:
NAMA NAME JABATAN POSITION
Tommy SoetomoDirektur Utama
President Director
Gunawan Agus SubrataDirektur Keuangan
Finance Director
Harjoso Tjatur PrijantoDirektur Operasi & Teknik
Operations & Technical Director
Robert D. WaloniDirektur Komersial & Pengembangan Usaha Commerce & Business Development Director
Yushan SayutiPejabat Sementara Direktur Personalian & Umum
Caretaker Personnel & General Affair Director
Pembagian Tugas Direksi
Masing-masing anggota Direksi mempunyai tugas dan
wewenang sesuai dengan bidang dan kompetensinya. Setiap
anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil
keputusan namun keputusan Direksi merupakan tanggung
jawab bersama. Kedudukan anggota Direksi termasuk Direktur
Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai primus
inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.
Pembagian tugas Direksi Angkasa Pura I adalah sebagai
berikut:
Direktur Utama
Direktur Utama bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan
kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur dalam
merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan
umum perusahaan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas
dan sejalan dengan visi, misi dan tujuan Perusahaan.
Further, based on Decision Letter of State Minister of State
Owned Enterprises No. KEP-134/MBU/2010 dated 21 July 2010
of Termination and Assignment of Members of Directors of
PT Angkasa Pura I (Persero), the composition of Directors of
PT Angkasa Pura I (Persero) effective 27 July 2010 is as
follows:
Segregation of Duties of Directors
Each of the member of Directors shall have the roles and
authorities in accordance with their role and competence. Each
member may perform his/her duties and make decisions at
individual level; however, for such decisions made, all Directors
shall be collectively held liable. The hierarchy of members
of Directors including the President Director is equal one to
another. The duties of the President Director as primus inter
pares shall be coordinating the activities of all Directors.
The segregation of duties of Directors of Angkasa Pura I is as
follows:
President Director
President Director shall be responsible for coordinating the
activities and the implementation of the duties of all the
Directors in planning, developing and establishing the general
policies of the Company based on the principles of efficiency
and effectiveness and in accordance with the vision, mission
and goals of the Company.
139ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Direktur Utama mengarahkan, mengembangkan dan
menetapkan strategi pengelolaan Perusahaan secara
menyeluruh, mengendalikan dan mengevaluasi seluruh
kegiatan Perusahaan, menyiapkan dan menyampaikan rencana
jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan
Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapat pengesahan,
menyiapkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan yang
merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang
perusahaan serta menyampaikan laporan tahunan kepada
RUPS untuk memperoleh pengesahan dalam waktu 6 bulan
setelah tahun buku Perusahaan ditutup.
Direktur Utama berkewajiban menyiapkan kebijakan umum
satuan pengendalian internal, memperhatikan dan mengambil
langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang
dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang
dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern, memimpin kegiatan
yang bersifat strategis dalam pengembangan Perusahaan serta
melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh RUPS.
Direktur Keuangan
Direktur Keuangan bertanggung jawab merumuskan
kebijakan, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
perusahaan dibidang akuntansi, perbendaharaan, anggaran
dan program kemitraan dan bina lingkungan, perpajakan,
pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan dan kebijakan
Perusahaan.
Direktur Keuangan juga bertugas merencanakan, mencari dan
memastikan penyediaan dana pengembangan Perusahaan
sesuai dengan rencana strategis Perusahaan, menyusun rencana
jangka panjang Perusahaan dan memastikan ketersediaan
informasi yang terkait dengan keuangan untuk disampaikan
kepada Dewan Komisaris.
Direktur Operasi dan Teknik
Direktur Operasi dan Teknik bertanggung jawab merumuskan
kebijakan, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian
kegiatan perusahaan di bidang operasi pelayanan lalu lintas
penerbangan, pelayanan operasi kebandarudaraan, teknik
perencanaan sarana dan prasarana, teknik pengawasan
dan jaminan kualitas serta sarana dan prasarana lainnya
pada perusahaan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan
Perusahaan.
President Director shall direct, develop and establish the
Company’s management strategies comprehensively; control
and evaluate the company’s activities; prepare and submit the
long-term plans already co-signed by Board of Commissioners
to RUPS for approval; prepare the Company’s work plans and
budget, which is the annual break down of the Company’s
long-term plans; and submit the annual reports to RUPS
for approval within 6 months following the closing of the
Company’s fiscal year.
President Director shall prepare the general policies on the
internal control unit; consider and take the appropriate measures
for all matters presented in each audit reports prepared by the
Internal Control Unit; lead the strategic activities in developing
the Company; and perform other duties as established by the
RUPS.
Finance Director
The Finance Director shall be responsible for the preparation,
supervision, implementation and control of the company’s
activities in the areas of accounting, treasury, budget and
partnership and environmental supervision programs, taxation,
and fund management pursuant to the regulations and policies
of the Company.
Finance Director shall also be responsible for planning, seeking
and ensuring that the provision of fund for the Company’s
development has been in accordance with the Company’s
strategic plans, and preparing the Company’s long-term plan,
and ensuring that the financially-related information is made
available for Board of Commissioners.
Operations and Technical Director
The Operations and Technical Director shall be responsible for
the preparation of the policies, supervision, implementation and
control of the Company’s activities in the area of flight traffic
services operations, airport operations services, the planning
techniques for facilities and infrastructure, the monitoring
techniques and service quality over the infrastructure and other
facilities in the Company in accordance with the regulations
and policies.
140
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha
Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha bertanggung
jawab merumuskan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan dan
pengendalian kegiatan perusahaan di bidang bisnis aviasi
dan tarif, pemasaran, kegiatan komersial dan pengembangan
usaha wilayah I, kegiatan komersial dan pengembangan usaha
wilayah II sesuai dengan ketentuan dan kebijakan perusahaan.
Direktur Personalia dan Umum
Direktur Personalia dan Umum bertanggung jawab merumuskan
kebijakan, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
Perusahaan dibidang administrasi personalia, perencanaan
dan pengembangan sumber daya manusia dan organisasi,
tata kerja dan umum sesuai dengan ketentuan dan kebijakan
Perusahaan.
Rapat Direksi
Direksi mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya
sekali setiap bulan atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu
oleh Direktur Utama, seorang atau lebih anggota Direksi,
atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota
Komisaris serta permintaan tertulis Pemegang Saham. Selama
tahun 2010 Direksi telah mengadakan rapat Direksi yang juga
Dihadiri oleh ewan Komisaris sebanyak 16 kali yang dihadiri
oleh seluruh anggota Direksi.
PengayaanInformasiDireksi
Dalam rangka mendapatkan informasi mengenai
perkembangan dinamika bisnis dan prospek pengembangan
usaha, pada tahun 2010 Direksi mengikuti beberapa kegiatan
pelatihan/seminar/workshop sebagai berikut:
• Coaching Session for Airport Executive in “Anticipating
the Impact of Implementation of ASEAN Open Skies on
Indonesian Airport Business Strategy”
• Seminar Mengelola BUMN yang Bersih dan Bebas
Korupsi.
• WorkshopWorldClassCompany.
• AirportWorldConferenceandExhibition.
KEBIJAKAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS
Direksi dan Dewan Komisaris mendapatkan remunerasi yang
ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara
Badan Usaha Milik Negara Nomor 07/MBU/2010 tentang
Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris,
Commerce and Business Development Director
The Commerce and Business Development Director shall
be responsible for the preparation of policies, supervision,
implementation and control of the company’s activities in the
areas of aviation business and tariffs, marketing, commercial
and business activities of Region I, and commercial and business
development of Region II in accordance with the company’s
regulations and policies.
Personnel and Genaral Affairs Director
The Personnel and General Affairs Director shall be responsible
for the preparation of policies, supervision, implementation and
control of the Company’s activities in the areas of personnel
administration, human resources and organizational planning
and development, work procedures and general affairs in
accordance with the Company’s regulations and policies.
Directors Meeting
Directors hold periodical meetings at least on a monthly basis or
at any time as deemed necessary by the President Director, by
one or more members of the Directors, or at the written request
of one or more members of the Board of Commissioners and at
the written request of shareholders. During 2010 the Directors
meetings were held 16 times attended by all member of Board
of Directors and also Board of Commissioner.
Directors’ Information Enrichment
For the purpose of obtaining information regarding the
developments in business dynamics and business development
prospects, in 2010 Directors held a number of trainings/
seminars/workshops as follows:
• Coaching Session for Airport Executive in “Anticipating
the Impact of Implementation of ASEAN Open Skies on
Indonesian Airport Business Strategy”
• Seminar on Managing Clean and Free-Corrupton BUMN
(State-Owned Enterprise).
• WorkshopWorldClassCompany.
• AirportWorldConferenceandExhibition.
REMUNERATION POLICY OF THE DIRECTORS AND BOARD
OF COMMISSIONERS
Directors and Board of Commissioners shall receive remuneration
by referring to Regulation of State Minister of State Owned
Enterprises No. 07/MBU/2010 of Guidelines for Remuneration
of Directors and Board of Commissioners and Supervisory
141ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Penghasilan
Direksi dan Dewan Komisaris terdiri dari Gaji/Honorarium,
Tunjangan-tunjangan, Fasilitas dan Tantiem yang besarnya
ditetapkan dalam RUPS, disesuaikan dengan kondisi dan
kemampuan keuangan Perusahaan.
Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris serta penghasilan
Sekretaris Dewan Komisaris per bulan untuk tahun 2010 adalah
sebagai berikut:
1. Gaji Direktur Utama sebesar Rp 61,44 juta per bulan,
anggota Direksi 90%, honorarium Komisaris Utama 40%
dan Anggota Komisaris 36% dari gaji Direktur Utama.
2. Ketetapan penghasilan bagi Sekretaris Dewan Komisaris
diatur dengan keputusan Dewan Komisaris sesuai
dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-02/
MBU/2009 tanggal 27 april 2009.
Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris ditentukan
berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
Remunerasi Dewan Komisaris meliputi tantiem, honorarium,
fasilitas dan tunjangan.
Tantiem Direksi dan Dewan komisaris serta Sekretaris Dewan
komisaris tahun 2010 total sebesar Rp 4,38 miliar yang
dibebankan kepada beban eksploitasi perusahaan tahun buku
2010 dengan komposisi Direktur Utama 100%, anggota Direksi
sebesar 90%, komisaris Utama 40%, Anggota Komisaris 36%
dan Sekretaris Dewan Komisaris sebesar 15%. Pembayaran
dihitung secara proposional dengan memperhitungkan
masa aktif yang bersangkutan dikurangi dengan uang muka
yang telah diterima, apabila ada. Pajak penghasilan tantiem
ditanggung oleh penerima.
Fasilitas dan tunjangan kepada Direksi, Dewan komisaris serta
Sekretaris Dewan komisaris yang berlaku sejak 1 Januari 2009
adalah sebagai berikut:
Board of State Owned Enterprises. The remuneration for
Directors and Board of Commissioners shall comprise salary/
honoraria, allowances, facilities and tantiem whose amounts
shall be resolved by RUPS, adjusted to the Company’s financial
condition and ability.
The salaries of Directors and Honoraria of Board of
Commissioners and the income of Secretary of the Board of
Commissioners per month for 2010 are as follows:
1. The salary of President Director amounted to Rp 61,44
million per month, members of Directors at 90%, honoraria
of President Commissioner at 40% and members of
Commissioners at 36% of the president director’s salary.
2. The resolution of the income for the Secretary of Board
of Commissioners shall be governed by the decision of
Board of Commissioners in accordance with the Regulation
of State Minister of State Owned Enterprise No. PER-02/
MBU/2009 dated 27 April 2009.
The remuneration of Directors and Board of Commissioners
was made based on the resolutions of RUPS. The remuneration
of Board of Commissioners include tantiem, honoraria, facilities
and allowances.
The tantiem for Directors and Board of Commissioners and
Secretary of Board of Commissioners in 2010 was totaling
Rp 4.38 billion incurred on the Company’s exploitation expense
in financial year 2010 with the composition as follows: President
Director in the amount of 100%, the members of the Directors
90%, the President Commissioner 40%, the members of
the Board of Commissioners 36%, and the Secretary of the
Board of Commissioners 15%. The payment was calculated
proportionally by taking into consideration the active service
periods of the relevant officials and was deducted by advanced
payment already received, if any. The tax payable on such
tantiem was borne by the recipients.
The facilities and allowances for the Board of Directors, Board
of Commissioners and Secretary of the Board of Commissioners
effective as of 1 January 2010 are as follows:
142
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Rincian Remunerasi Direksi tahun 2010(Dalam ribuan Rupiah)
Details of Remuneration of Directors in 2010 (In Thousand Rupiah)
URAIAN DESCRIPTION
GAJI SALARY
(X12)
THR RELIGIOUS HOLIDAY
ALLOWANCE(X12)
TUNJANGAN-TUNJANGAN ALLOWANCEJUMLAH
REMUNERASI TOTAL
REMUNERATION
PERUMAHAN HOUSING
(X12)
TUNJANGAN PAKAIAN CLOTHING
ALLOWANCE
CUTI TAHUNAN ANNUAL
LEAVE
SANTUNAN PURNA JABATAN
POST-SERVICE COMPENSATION
TUNJANGAN UTILITAS UTILITY
ALLOWANCE (X12)
KENDARAAN JABATAN OFFICIAL VEHICLE
TANTIEM TANTIEM
Direktur Utama President Director
737.316 61.443 263.000 25.000 61.443 184.329 78.900 Mobil dinas
652.413 2.063.844
Direktur Keuangan Finance Director
663.584 55.299 240.200 25.000 55.299 165.896 72.060 Mobil dinas
587.172 1.864.510
Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Commerce & Business Dev. Director
663.584 55.299 263.000 25.000 55.299 165.896 78.900 Mobil dinas
587.172 1.894.150
Direktur Operasi & Teknik Operations & Technical Director
663.584 55.299 264.200 25.000 55.299 165.896 79.260 Mobil dinas
587.172 1.895.710
Direktur Personalia & UmumPersonnel & General Affair Director
663.584 55.299 264.200 25.000 55.299 165.896 79.260 Mobil dinas
587.172 1.895.710
Jumlah Total 3.391.654 282.638 1.294.600 125.000 282.638 847.913 388.380 3.001.100 9.613.922
Rincian Remunerasi Dewan Komisaris tahun 2010(Dalam ribuan Rupiah)
Details of Remuneration of Board of Commissioners in 2010 (In Thousand Rupiah)
URAIAN DESCRIPTION
GAJI SALARY
(X12)
THR RELIGIOUS HOLIDAY
ALLOWANCE(X12)
TUNJANGAN-TUNJANGAN ALLOWANCEJUMLAH
REMUNERASI TOTAL
REMUNERATION
TUNJANGAN KOMUNIKASI
COMMUNICATION ALLOWANCE
(X12)
TUNJANGAN TRANSPORT TRANSPORT
ALLOWANCE (X4)
SANTUNAN PURNA JABATAN
POST-SERVICE COMPENSATION
TANTIEM TANTIEM
Komisaris UtamaPresident Commissioner
294.926 24.577 14.746 19.662 73.732 260.965 688.608
KomisarisCommissioner
265.434 22.119 13.272 17.696 66.358 234.869 619.748
KomisarisCommissioner
265.434 22.119 13.272 17.696 66.358 234.869 619.748
KomisarisCommissioner
265.434 22.119 13.272 17.696 66.358 234.869 619.748
KomisarisCommissioner
265.434 22.119 13.272 17.696 66.358 234.869 619.748
Sekretaris Dewan KomisarisBOC Sectretary
82.948 9.216 4.147 0 27.649 97.862 221.823
Wakil Sekretaris Dewan KomisarisVice Secretary of BOC
99.538 0 0 0 0 80.599 180.136
Jumlah Total 1.539.147 122.272 71.980 90.444 366.815 1.378.900 3.569.558
143ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
SEKRETARIS PERUSAHAAN
Sekretaris Perusahaan diangkat oleh Perusahaan dengan
mempertimbangkan kemampuan profesional serta
integritasnya di masyarakat dan dunia usaha. Sekretaris
Perusahaan bertanggung jawab pada Direktur Utama.
Karena mewakili Perseroan dalam hal-hal tertentu, Sekretaris
Perusahaan wajib menjaga integritas dan perilaku, dan
menyadari peranannya yang strategis.
Sekretaris Perusahaan mempunyai 4 (empat) fungsi utama
dalam membantu Direksi yaitu sebagai pelaksana fungsi
kehumasan (Liaison Officer), Compliance Officer, Performance
Management serta Administrasi Dokumen dan Notulensi Rapat
untuk memenuhi ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang baik
(Good Corporate Governance). Dalam menjalankan fungsi dan
tugasnya, Sektretaris Perusahaan wajib membangun jejaring
komunikasi yang seluas-luasnya serta membina hubungan
yang baik dan terbuka dengan semua pihak.
Sebagai liaison officer yang menjalankan fungsi kehumasan,
Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk membina
komunikasi dua arah dengan pihak internal dan eksternal,
memfasilitasi pertukaran informasi antara perusahaan
dengan pemangku kepentingan, menginformasikan strategi
dan kebijakan manajemen yang terkait dengan kepentingan
karyawan, serta menjaga citra Perusahaan di mata para
pemangku kepentingan dan pengguna jasa bandar udara,
termasuk juga membangun hubungan industrial yang
harmonis.
Fungsi tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dan
instrumen, seperti public expose, penyebaran berita pers dan
konferensi pers. Dalam penyebarluasan informasi, Sekretaris
Perusahaan juga memanfaatkan situs resmi Perusahaan www.
angkasapura1.co.id, penerbitan majalah Perusahaan ”Suara
Angkasa”, media cetak dan elektronik, mengikuti pameran
pembangunan maupun pameran transportasi serta pembuatan
laporan secara periodik. Sekretaris Perusahaan membuka akses
komunikasi seluas-luasnya bagi pemangku kepentingan dan
masyarakat melalui surat elektronik (e-mail) dengan alamat:
CORPORATE SECRETARY
Corporate Secretary shall be appointed by the Company
by taking into considerations his/her professional skills and
integrity in public and business world. Corporate Secretary
shall report to President Director.
Due to his/her role in representing the company in certain
matters, Corporate Secretary shall maintain the integrity and
attitude and realize its strategic role.
Corporate Secretary shall serve in 4 (four) main functions in
assisting Directors namely as the Liaison Officer, Compliance
Officer, Performance Management and Document and
Minutes of Meeting Administrator to meet the requirements
of Good Corporate Governance requirements. In performing
the functions and duties, Corporate Secretary shall be obliged
to build communication network at the widest extent possible
and to develop a good and open relationship with all parties.
As a liaison officer performing the public relation functions,
Corporate Secretary shall be responsible for maintaining
two-way communication with internal and external parties,
facilitating the exchange of information between the company
and stakeholders, conveying management strategies and
policies related to the employees interests, and maintaining
the image of the company in the eyes of the stakeholders and
airport service users, including building a harmonious industrial
relation.
Such functions shall be performed through various activities
and instruments, such as public expose, dissemination of news
and press conferences. In the dissemination of information,
the Corporate Secretary also utilizes the website address www.
angkasapura1.co.id, publication of Company magazine ”Suara
Angkasa”, print and electronic media, attendance in the
development and transportation exhibitions and preparation
of periodical reports. Corporate Secretary opens wide the
communication access for stakeholders and public through
email address [email protected].
144
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Dalam menjalankan fungsi hubungan kelembagaan, Sekretaris
Perusahaan membina hubungan dan komunikasi yang baik
dengan instansi Pemerintah terkait, legislatif, mitra kerja,
mitra usaha, anak perusahaan, media maupun segenap
organisasi yang berkaitan dengan lingkungan bisnis Angkasa
Pura I dan pembinaan hubungan industrial serta memfasilitasi
terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham, memfasilitasi
dan mengatur protokol komunikasi eksternal maupun internal,
dengan tujuan agar dapat memantau pendapat umum
mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan citra, kegiatan,
reputasi maupun kepentingan-kepentingan Perusahaan.
Dalam melaksanakan fungsi Compliance Officer, Sekretaris
Perusahaan memastikan telah dilaksanakannya Anggaran
Dasar Perusahaan, membuat interpretasi yang jelas tentang
aplikasi dan peraturan yang berhubungan dengan kegiatan
perusahaan, Memfasilitasi penilaian GCG termasuk sosialisasi
dan implementasinya, serta memperhatikan, mengikuti, dan
memastikan bahwa Perusahaan telah mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab untuk
manjalankan fungsi Performance Management yaitu
mengkoordinir penyusunan Kontrak Manajemen Kantor
Cabang yang di dalamnya mencantumkan indikator kerja
utama sebagai alat ukur kinerja masing-masing bandara, serta
mengkoordinasikan terwujudnya sistem penilaian manajemen
Perusahaan melalui Balance Scorecard dan Malcolm Baldridge
Criteria for Performance Excellence (MBCfPE).
Dalam menjalankan fungsi kesekretariatan Direksi, Sekretaris
Perusahaan bertanggung jawab terhadap ketersediaan informasi
yang memadai mengenai agenda rapat, melakukan penataan
kesekretariatan Direksi yang meliputi pengaturan kegiatan,
penyiapan rapat-rapat, meeting analysis, pendokumentasian
risalah rapat Direksi.
In performing the functions of Institutional Relations,
the Corporate Secretary shall develop good relations and
communications with relevant government agencies, legislative
bodies, working partners, business partners, subsidiaries, media
and other related organizations within the business environment
of Angkasa Pura I and the supervision of industrial relation,
and shall facilitate the conduct of RUPS, and shall facilitate and
arrange internal and external communication protocols for
the purpose of monitoring the public opinions concerning all
matters relating to the image, activities, reputation and interest
of the Company.
In performing the functions of Compliance Officer, the
Corporate Secretary shall ensure that the company’s articles
of association have been conformed with, prepare a clear
interpretation of the applications and regulations pertaining
to the company’s activities, facilitate the GCG assessment
including the socialization and implementation of which, and
observe, follow and ensure that the Company has been in
compliance with the rules and regulations.
Corporate Secretary is also responsible for performing the
functions of Performance Management which are coordinating
the preparation of Branch Office Management Contracts
containing the main work indicators as the measuring tools
for the performance of each of the airports, and coordinating
the creation of the company’s management evaluation system
through the Balance Scorecard and Malcolm Baldridge Criteria
for Performance Excellence (MBCfPE).
In the conduct of the Directors’ secretarial functions, the
Corporate Secretary is responsible for ensuring the availability
of adequate information concerning the meeting agenda,
managing the secretarial arrangements of the Directors,
covering the arrangement of the activities, preparations for
meetings, meeting analysis, and documentation of the results
of the Directors meetings.
Saat ini Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Miduk Situmorang.
Miduk Situmorang mengawali karir sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pelabuhan Udara Polonia pada tahun 1981 dan
sepanjang perjalanan karirnya telah menjalani berbagai penugasan diantaranya sebagai anggota Kespen Pelabuhan
Udara Polonia (1982), PTO AMC Bandara Polonia (1990), Kadin Akuntansi (1993), Kepala Seksi Akuntansi Kantor
Pusat (1996), Kepala Divisi Keuangan dan Perlengkapan (2003), Deputi Direktur Akuntansi (2004). Diangkat sebagai
Sekretaris Perusahaan sejak tahun 2009.
At present Miduk Situmorang is serving as the Corporate Secretary.
Miduk Situmorang began his career as a Civil Servant at Polonia Airport in 1981 and during his career he has been
assigned at various positions such as member of Kespen of Polonia Airport in 1982, PTO AMC of Polonia Airport in
1990, Head of Accounting Office in 1993, Head of Accounting Section at Head Office in 1996, Head of Finance and
Equipment Division in 2003, Deputy to Accounting Director in 2004. Appointed as Corporate Secretary in 2009.
145ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Sistem pengendalian internal pada Angkasa Pura I dirancang
dengan pendekatan COSO (Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission), yang
mengharuskan suatu proses dilakukan oleh manajemen
bersama seluruh karyawan. Sistem pengendalian internal
diharapkan memberikan keyakinan yang memadai selaras
dengan pencapaian tujuan pengendalian internal, yang meliputi
efektivitas dan efisiensi pengelolaan Perusahaan, keandalan
pelaporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.
Sistem pengendalian internal yang efektif senantiasa dipelihara
dan dikembangkan untuk mengamankan investasi dan aset
perusahaan. Sistem Pengendalian Internal mencakup hal-hal
sebagai berikut:
1. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang
disiplin dan terukur.
Manajemen senantiasa menekankan pentingnya
menjunjung tinggi integritas dan nilai etika, komitmen
terhadap kompetensi, filosofi manajemen dan sistem
operasi, struktur organisasi, penetapan otoritas dan
tanggung jawab, serta kebijakan dan praktik sumber daya
manusia.
2. Pengkajian dan Pengelolaan risiko usaha.
Manajemen melakukan identifikasi dan mengukur serta
mengelola risiko pada setiap pengambilan keputusan
strategis Perusahaan.
3. Aktivitas pengendalian.
Agar Sistem Pengendalian Internal dapat
dipertanggungjawabkan secara utuh, manajemen telah
memilih aktivitas pengendalian yaitu aplikasi umum berupa
kebijakan, prosedur, teknik dan mekanisme; kategori umum
berupa review, pengamanan aset, pengukuran kinerja dan
pemisahan tupoksi; Pengendalian umum untuk sistem
informasi berupa peningkatan kompetensi SDM di bidang
informasi dan teknologi, perubahan dan penyempurnaan
software dan penggantian hardware disesuaikan dengan
perkembangan teknologi.
INTERNAL CONTROL SYSTEM
The internal control system in Angkasa Pura I is designed with
the COSO (Committee of Sponsoring Organization of the
Treadway Commission) approach, which requires a process
to be carried out by the management and all the employees
to provide adequate assurance to conform with the internal
control objectives, including the effectiveness and efficiency of
the Company’s operations, reliability of the financial reporting
and compliance with the prevailing legislation.
Effective internal control has always been maintained to
safeguard the company’s investments and assets. The Internal
Control System covers the following matters:
1. Disciplined and measured internal control environment
within the company.
Management consistently emphasizes the importance
of upholding integrity and ethical values, commitment
to competence, management philosophy and operating
system, organizational structure, establishment of
authorities and responsibilities, and human resources
policies and practices.
2. Study and management of the business risks.
Management performs the identifications and manages
the risks in each strategic decision made by the Company.
3. Control activities.
For the purpose that Internal Control System may be
entirely accounted for, management already selected the
activity controls which are the general applications in the
form of policies, procedures, techniques and mechanism;
general categories in the form of review , asset security,
performance measurement and tupoksi separation; general
control over information system in the form of improvement
of human resources competence in information and
technology, modifications and enhancements of software
and replacement of hardware to keep abreast with the
technological developments.
146
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
4. Sistem informasi dan komunikasi.
Manajemen memberikan informasi dan komunikasi secara
aktif baik untuk internal dan eksternal dalam upaya
mewujudkan sistem pengendalian internal yang dapat
dipertanggungjawabkan dan menjamin keterbukaan
informasi.
5. Monitoring dan tindak lanjut temuan hasil audit internal
maupun eksternal.
Manajemen selalu berupaya menindaklanjuti hasil
temuan audit secara tepat dan responsif serta dapat
dipertangungjawabkan agar seluruh tujuan Perusahaan
dapat dicapai dan seluruh aktivitas Perusahaan dapat
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
SATUAN PENGAWASAN INTERN
Struktur organisasi PT Angkasa Pura I (Persero) telah memiliki
Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai pelaksana fungsi
internal audit untuk mendukung efektivitas pengendalian
internal, pengelolaan risiko dan implementasi tata kelola
perusahaan. SPI melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi
terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian
dan tata kelola dengan menggunakan pendekatan sistematis,
teratur dan menyeluruh.
SPI dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Internal
yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas
persetujuan Dewan Komisaris. Kepala SPI bertanggung jawab
langsung kepada Direktur Utama. Kepala SPI dibantu oleh 5
(lima) orang Pengawas Intern yaitu:
• PengawasInternbidangKeuangandanProgramKemitraan
dan Bina Lingkungan.
• PengawasInternbidangOperasi.
• Pengawas Intern bidang Komersial dan Pengembangan
Usaha.
• Pengawas InternbidangTeknik,PerencanaandanSistem
Informasi Manajemen.
• PengawasInternbidangPersonaliadanUmum.
Dalam menjalankan tugasnya, SPI memiliki Piagam Satuan
Pengawasan Intern sebagai acuan atau pedoman bagi
Pengawas Intern (Auditor Internal) SPI untuk melaksanakan
kegiatan pengawasan internal secara independen dan obyektif
sehingga SPI dapat berperan optimal dengan hasil yang
4. Information system and communication.
Management actively provides information and
communication for internal and external purpose in the
effort of creating accountable internal control system and
of ensuring information transparency.
5. Monitoring of and follow up on internal and external audit
findings.
Management has always exerted efforts to perform follow
up on audit findings in an accurate and responsive manner
so as to achieve all of the Company’s goals and to carry
out all of the Company’s activities in accordance with the
prevailing legislations.
INTERNAL AUDIT UNIT
The organization structure of PT Angkasa Pura I (Persero) already
includes Internal Audit Unit (SPI) that performs the internal
audit functions to support the effectiveness of internal control,
risk management and implementation of good corporate
governance. SPI performs evaluation and provides contribution
to the improvement of risk management process, control
and good governance by adopting systematic, organized and
comprehensive approach.
SPI is led by Head of Internal Audit Unit appointed and
dismissed by President Director upon approval of the Board
of Commissioners. Head of SPI is assisted by 5 (five) Internal
Controllers as follows:
• Internal Controller of Finance and Partnership and
Environmental Supervision Program.
• InternalControllerofOperation.
• Internal Controller of Commercial and Business
Development.
• Internal Controller of Techniques, Planning and
Management Information System.
• InternalControllerofPersonnelandGeneralAffairs.
In performing the duties, SPI refers to Internal Audit Charter
as a reference or guideline for SPI Internal Auditor to conduct
the internal audit activities in an independent and objective
manner so as to enable the optimum role of SPI to create quality,
consistent and beneficial results for operational efficiency
147ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
bermutu, konsisten, bermanfaat bagi perbaikan efisiensi dan
efektivitas operasional serta peningkatan kinerja Angkasa Pura
I. Piagam SPI juga merupakan komitmen dan dukungan dari
Direktur Utama agar keberandaan SPI diterima oleh seluruh
unit di Angkasa Pura I.
Sebagai pedoman kerja dalam perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian assurance dan consulting, pelaporan dan
pelaksanaan tindak lanjut agar efektif, efisien dan berkualitas,
maka Manajemen menyusun Pedoman Umum Satuan
Pengawasan Intern PT Angkasa Pura I (Persero). Pedoman
Umum SPI ini selanjutnya menjadi acuan bagi unit kerja SPI
dalam menyusun pedoman audit, pedoman evaluasi, pedoman
consulting, dan pedoman SPI lainnya yang lebih rinci untuk
digunakan sebagai pedoman teknis kerja SPI.
Sebagai acuan standar profesi dan kode etik, SPI mengacu
pada Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dari Konsorsium
Organisasi Profesi Audit Internal dan Code of Ethics dari The
Institut of Internal Auditors.
Tugas dan Tanggung Jawab SPI
Tugas dan tanggung jawab SPI adalah:
• Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan
pengawasan terhadap seluruh unit kerja dan memberikan
saran-saran perbaikan sesuai dengan rencana, program
dan kebijakan perusahaan serta ketentuan lainnya.
• MenyiapkanrencanakerjadanProgramKerjaPemeriksaan
Tahunan (PKPT), melaksanakan pengawasan dan evaluasi
program kerja bidang pengawasan intern meliputi bidang
keuangan, komersial dan pengembangan usaha, operasi
dan teknik, personalia dan umum, Sekretaris Perusahaan,
Perencanaan dan Sistem Informasi Manajemen, manajemen
risiko, dan keselamatan, hukum serta pengadaan untuk
mewujudkan penerapan praktik-praktik tata kelola yang
baik.
• Melaksanakanpengawasandanpenilaianlaporankegiatan
kepatuhan.
• Melaksanakanpengawasandanpenilaianlaporankegiatan
manajemen risiko.
• Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Komite
Audit dan komite lainnya.
and effectiveness improvements and for the performance
improvements of Angkasa Pura I. SPI Audit Charter also serves
as the commitment and support from President Director with
the intention that the existence of SPI is accepted by all units
in Angkasa Pura I.
To provide guidelines for the planning, implementation and
control of assurance and consulting, reporting and execution of
follow up on audit findings in an effective, efficient and quality
manner, management already prepared General Guidelines
for Internal Audit Unit of PT Angkasa Pura I (Persero). The SPI
General Guidelines will further serve as a reference for SPI
working units in preparing a more-detailed audit guideline,
evaluation guideline, consulting guideline, and other SPI
guidelines to refer to as SPI work technical guidelines.
For the professional standard and code of ethics reference, SPI
refers to Internal Audit Professional Standards (SPAI) from the
Consortium of Internal Audit Professional Organization and
Code of Ethics from the Institute of Internal Auditors.
SPI Roles and Responsibilities
SPI Roles and Responsibilities are as follows:
• AssistingPresidentDirectorinmonitoringallworkingunits
and providing constructive recommendations in line with
the company’s plans, programs and policies and other
required procedures.
• PreparingworkplanandAnnualInspectionWorkProgram
(PKPT), monitoring and evaluating internal control
work programs covering those in the areas of finance,
commercial and business development, operations and
techniques, personnel and general affairs, Corporate
Secretary, Planning and Management Information System,
risk management, safety, legal and procurement to achieve
good corporate governance practices.
• Monitoringandassessingcomplianceactivitiesreport.
• Monitoring and assessing risk management activities
report.
• Performing coordination and cooperation with Audit
Committee and other committee.
148
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
• Bertindak sebagai counterpart dengan pihak auditor
eksternal dan Komite Audit dalam kegiatan pemeriksaan
di Perusahaan. Auditor eksternal dalam hal ini adalah
auditor yang berada di luar Perusahaan seperti BPK, BPKP,
KPK dan Kantor Akuntan Publik.
• Melakukan pemeriksaan khusus di luar PKPT terhadap
temuan yang dipandang ada dugaan yang dapat
merugikan dan menghambat operasional Perusahaan.
• Membuatlaporanhasilauditdanlaporanberkalakegiatan
unit SPI serta menyampaikannya ke Direktur Utama dengan
tembusan kepada Dewan Komisaris.
• Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan
tindak lanjut oleh unit kerja atas saran-saran perbaikan
yang telah diberikan.
• Menyusun program untuk menjamin mutu kegiatan
SPI serta meningkatkan pengetahuan, keahlian dan
kemampuan profesionalisme auditor internal dalam SPI.
Kualifikasi dan Kompetensi Auditor Internal SPI
Auditor Internal SPI mendapat pembinaan profesi dan karir
untuk mencapai kualifikasi Auditor Internal SPI sebagaimana
dipersyaratkan dalam Standar Profesi Auditor Internal
Perusahaan. Kompetensi yang dipersyaratkan untuk Auditor
Internal SPI diantaranya adalah:
• Kompetensi akademik, yaitu pendidikan formal minimal
sarjana (S1).
• Kompetensi audit (audit skill) meliputi pendidikan dan
pelatihan audit seperti Audit Operasional, Psikologi Audit,
Fraud Audit dan Sertifikasi Auditor (QIA, CIA, CISA, CFE
dan lain-lain) serta pengetahuan mengenai proses bisnis
perusahaan.
• Kompetensiumumyangmeliputimonitoring dan evaluasi,
kepemimpinan, negosiasi, komunikasi dan sebagainya.
• Untuk menjadi Pengawas Intern Bidang, harus pernah
menjadi Auditor Internal SPI atau jabatan struktural di luar
SPI.
• UntukmenjadiKepalaSPI,haruspernahmenjadiPengawas
Intern dan/atau jabatan struktural di luar SPI.
ProgramKerjadanKinerjaSPItahun2010
Program Kerja SPI tahun 2010 adalah melaksanakan Program
Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan melakukan monitoring
tindak lanjut temuan terhadap 17 Auditan, melaksanakan
Audit Khusus, melaksanakan pendampingan dan memfasilitasi
Eksternal Auditor, melakukan evaluasi terhadap peraturan/
SOP yang berlaku di lingkungan Perusahaan dan melakukan
pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan/SOP.
• Acting as counterpart for external auditor and Audit
Committee during the audit works in the Company. The
external auditor refers to the auditors from BPK, BPKP, KPK
and Public Accounting Firm.
• PerformingspecialauditotherthanPKPTforthefindings
deemed to be potentially leading to the losses and
hindrances to the Company’s operations.
• Preparing audit reports and periodic reports of SPI unit
activities and submitting those reports to President Director
with carbon copy to the Board of Directors.
• Monitoring, analyzing and reporting the implementation
of follow up activities conducted by the working units on
the given corrective recommendations.
• PreparingtheprogramstoensurethequalityofSPIactivities
and to improve knowledge, skills and professionalism of
internal auditors in SPI.
Qualification and Competence of SPI Internal Auditor
SPI Internal Auditors receive professional and career
development to obtain the SPI Internal Auditor qualifications
required under Corporate Internal Auditor Professional
Standards. The competence required to be SPI Internal Auditor
are among others:
• Academic background, which is formal education of
bachelor degree at its minimum.
• Auditskillswhichincludeauditeducationandtrainingsuch
as Operational Audit, Pyschological Audit, Fraud Audit and
Auditor Certification (QIA, CIA, CISA, CFE and others) as
well as knowledge in corporate business process.
• General skills covering monitoring and evaluation,
leadership, negotiation, communication and others.
• ExperienceasSPIInternalAuditororinstructuralposition
outside SPI to be a Sectional Internal Controller.
• Experience as Internal Controller and/or in structural
position outside SPI to be the Head of SPI.
SPI Work Program and Performance in 2010
The work program of SPI in 2010 was to perform PKPT and
to monitor the follow up on 17 audit findings, to conduct a
special audit, to supervise and facilitate external auditor, to
evaluate the existing regulations/SOP in the Company and to
supervise the implementation of regulations/SOP.
149ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Pelaksanaan PKPT tahun 2010 dan temuan serta monitoring
tindak lanjut adalah sebagai berikut:
Tabel: Rencana Pemeriksaan Tahunan dan Realisasi Table: Annual Audit Plan and Realization
AREA AREA
LOKASI/BANDARA LOCATION/AIRPORT
RENCANA PELAKSANAAN AUDIT SCHEDULE
REALISASI PELAKSANAAN REALIZATION
I
Adisutjipto 21 Mar - Apr 2010 21 Mar - 3 Apr 2010
Ahmad Yani 16 - 28 May 2010 16 - 27 May 2010
Adisumarmo 1 - 14 Aug 2010 25 Jul - 7 Aug 2010
II
Syamsudin Noor 18 Apr - 1 May 2010 18 Apr - 1 May 2010
Juanda 11 - 24 Nov 2010 7 - 16 Nov 2010
Sepinggan & SBU Terminal Kargo BPN 19 Sep - 2 Oct 2010 11 - 21 Oct 2010
III
El Tari 18 Apr - 1 May 2010 18 Apr - 1 May 2010
Selaparang 11 - 24 Jul 2010 18 - 31 Jul 2010
BIL 24 Oct - 6 Nov 2010 16 - 28 May 2010
Ngurah Rai 21 - 9 Dec 2010 13 - 22 Dec 2010
IV
Pattimura 21 Mar - 3 Apr 2010 21 Mar - 3 Apr 2010
Frans Kaisiepo 16 - 27 May 2010 16 - 27 May 2010
Sultan Hasanuddin 13 - 26 Jun 2010 13 - 26 Jun 2010
MATSC & SBU Terminal Kargo UPG 24 Oct - 6 Nov 2010 13 - 23 Oct 2010
Sam Ratulangi 19 Sep - 2 Oct 2010 27 Jun - 10 Jul 2010
Tabel: Jumlah Temuan Audit PKPT dan MonitoringTindakLanjut
Table: The Number of PKPT Audit Findings and Monitoring on Follow Up Activities
AREA AREA
LOKASI LOCATION
MONITORING MONITORING
OperasiOperation
KomersialCommerce
Teknik & Pembangunan
Technical & Development
KeuanganFinance
Personalia & UmumPersonnel & General
Affair
KepatuhanCompliance
JumlahTotal
TuntasClosed
PantauMonitor
Belum Dilaksanakan
Not Yet Closed
Belum Ada Keterangan
Not Yet Audited
I
Kantor Pusat
Ahmad Yani 2 7 5 4 3 21 21 - - -
Adisutjipto - 6 4 9 3 22 22 - - -
Adisumarmo 3 4 6 4 2 19 10 9 - -
II
Juanda 2 7 3 6 12 30 26 4 - -
Syamsudin Noor
6 11 6 3 3 10 39 36 3 - -
Sepinggan 7 11 5 3 8 34 26 8 - -
Cargo Balikpapan
- 7 - 5 - 12 4 5 - 3
III
Ngurah Rai 2 6 4 6 4 22 6 16 - -
Selaparang 4 5 6 4 4 23 11 12 - -
Proyek BIL - - 5 7 - 27 39 39 - - -
El Tari 3 3 4 5 3 3 21 20 1 - -
IV
Sultan Hasanuddin
6 8 9 6 19 48 34 14 - -
MATSC 2 3 3 2 1 11 11 - - -
Cargo Makassar
1 3 1 2 1 8 7 1 - -
Pattimura 2 5 5 4 5 21 21 - - -
Sam Ratulangi 2 6 4 3 5 16 36 36 - - -
Frans Kaisiepo 5 2 5 5 4 4 25 24 1 - -
Total 47 94 75 78 77 60 431 354 74 0 3
Persentase (%) 11% 22% 17% 18% 18% 14% 86%
The conduct of PKPT in 2010 and findings and monitoring of
follow up are as follows:
150
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Kegiatan SPI lainnya adalah melaksanakan program pemeriksaan
non rutin atau pemeriksaan khusus pada beberapa cabang
yaitu;
NOLOKASI/BANDARA
LOCATION/AIRPORTWAKTU PELAKSANAAN
SCHEDULE
1 Sam Ratulangi 1 - 6 Feb 2010
2 Pattimura 8 - 12 Feb 2010
3 Sultan Hasanuddin 24 - 27 Feb 2010
Dari kegiatan SPI sepanjang tahun 2010, telah dibuat Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada Manajemen
dan Auditan, dilengkapi dengan rekomendasi dan rencana
tindakan perbaikan.
Di luar program pemeriksaan, kegiatan SPI sepanjang tahun
2010 adalah:
a. Melaksanakan penandatangan MOU antara BPKP dengan
Angkasa Pura I tentang Penerapan Kerja sama Tata Kelola
Perusahaan yang Baik, tanggal 9 Pebruari 2010.
b. Melaksanakan Workshop Manajemen Resiko tanggal 11 –
12 Pebruari 2010.
c. Pendampingan pelaksanaan audit KAP Soejatna, Mulyana
dan Rekan atas Laporan Keuangan PT. AP I tahun buku
2010.
d. Pelaksanaan penyusunan profil risiko perusahaan di tingkat
bandara/SBU cluster Makassar dan Balikpapan, tanggal
19 sampai 23 April 2010, sesuai nota dinas SPI nomor:
SPI.223/PG.02/2010 tanggal 12 April 2010.
e. Pelaksanaan penyusunan profil risiko perusahaan di tingkat
bandara/SBU cluster Yogyakarta (Adisutjipto, Adisumarmo,
Juanda, Ahmad Yani) dan Manado (Sam Ratulangi, Frans
Kaisiepo, Pattimura) tanggal 3 sampai 7 Mei 2010, cluster
Denpasar (Ngurah Rai, Selaparang, El Tari) tanggal 17
sampai 21 Mei 2010 sesuai Nota Dinas SPI nomor: SPI.257/
PG.02/2010 tanggal 27 April 2010.
f. Keikutsertaan staf SPI pada Workshop Integrated
Management System di Surabaya pada tanggal 19 dan
20 Mei 2010 sesuai surat perintah Direksi nomor PRIN.
DPU.127/DL.04/2010.
Other SPI activities were the conduct of non-routine audit
programs or special audit on several branches as follows:
SPI activities in 2010 had been presented in Audit Report
submitted to Management and Auditee, accompanied by
recommendations and corrective actions plans.
In addition to audit program, SPI activities during 2010 were
as follows:
a. Signing the MOU between BPKP and Angkasa Pura I
regarding the Implementation of Joint Good Corporate
Governance dated 9 February 2010.
b. Performing Risk Management Workshop dated 11 – 12
February 2010.
c. Supervising the audit work conducted by Public Accounting
Firm Soejatna, Mulyana and Partners Rekan on the financial
statements of PT Angkasa Pura I for the year ended 31
December 2010.
d. Preparing the company’s risk profile at the airport/SBU
cluster of Makassar and Balikpapan, from 19 to 23 April
2010, based on SPI office memorandum No: SPI.223/
PG.02/2010 dated 12 April 2010.
e. Preparing the company’s risk profile at the airport/SBU
cluster of Yogyakarta (Adisutjipto, Adisumarmo, Juanda,
Ahmad Yani) and Manado (Sam Ratulangi, Frans Kaisiepo,
Pattimura) from 3 to 7 May 2010, cluster of Denpasar
(Ngurah Rai, Selaparang, El Tari) from 17 to 21 May 2010
based on SPI office memorandum no: SPI.257/PG.02/2010
dated 27 April 2010.
f. Assigning SPI staff to participate in Integrated Management
System Workshop in Surabaya from 19 to 20 Mei 2010
based on Directors Instruction Letter no. PRIN.DPU.127/
DL.04/2010.
151ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
AKUNTAN PUBLIK
Dalam 6 (enam) tahun terakhir, Laporan Keuangan Angkasa
Pura I telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang
penunjukannya ditetapkan oleh pemegang saham melalui
RUPS.
Pada tahun 2010, RUPS Tahunan Angkasa Pura I melimpahkan
wewenang kepada Direksi yang berdasarkan persetujuan dari
Dewan Komisaris kemudian menunjuk KAP Soejatna, Mulyana
& Rekan untuk melaksanakan audit umum terhadap laporan
keuangan tahun buku 2010.
KAP Soejatna, Mulyana & Rekan telah melaksanakan audit
umum laporan keuangan Perusahaan selama 4 periode
yaitu pada tahun buku 2006, 2008, 2009 dan 2010. Selain
pelaksanaan audit umum, Auditor juga melakukan audit
operasional terhadap pengelolaan dana, barang dan jasa, kerja
sama dengan pihak kedua dan konsesioner, serta pengelolaan
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
Besarnya jasa audit yang diberikan kepada Akuntan Publik
pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 888 juta.
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
Perkembangan dunia usaha yang disertai dengan meningkatnya
kompleksitas aktivitas Perusahaan semakin mempertegas
pentingnya tata kelola perusahaan yang sehat (Good Corporate
Governance) dan manajemen risiko yang dapat diandalkan.
Adalah penting bagi manajemen untuk mengetahui apa yang
dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai sasaran.
Sasaran organisasi terdiri dari berbagai aspek, baik sasaran
strategis, operasional, finansial, citra Perusahaan ataupun
berbagai hal yang ingin dicapai Perusahaan.
PUBLIC ACCOUNTANT
In the past 6 (six) years, the financial statements of Angkasa
Pura I have been audited by Public Accounting Firm whose
appointment is resolved by shareholders in RUPS.
In 2010, the Annual RUPS of Angkasa Pura I granted
the authority of appointing the public accountant to the
Directors who would then, with the approval of the Board of
Commissioners, appoint Soejatna, Mulyana & Rekan to perform
the general audit of the company’s financial statements for the
year ended 31 December 2010.
Soejatna, Mulyana & Rekan already performed the general
audit of the company’s financial statements for 4 periods
which were the fiscal year of 2006, 2008, 2009 and 2010. In
addition to general audit, auditor also performed operational
audit of fund, goods and service management, cooperation
with second parties and concessionaires and Partnership and
Environmental Supervision Program (PKBL).
The audit fees for Public Accountant in 2010 were amounting
to Rp 888 million.
RISK MANAGEMENT POLICY
The development of the business world in line with the
increasing complexity of the Company’s activities emphasizes
the importance of its good corporate governance and
reliable risk management. It is important for management to
acknowledge the triggers of failures in achieving the targets.
The Company’s goals comprise various aspects, either strategic,
operational, financial or image creation objectives, or various
matters that the Company intends to achieve.
Saat ini Kepala Satuan Pengawasan Intern dijabat oleh Henny Dewanto.
Henny Dewanto mengawali karir sebagai staf Bagian Perencanaan dan Kerjasama Luar negeri Kantor Pusat pada
tahun 1989. Pernah ditugaskan sebagai Kadin Keuangan dan Anggaran di kantor cabang Bandara Polonia (1991)
dan Bandara Ngurah Rai (1992-1994), beliau kembali ke Kantor Pusat dan menjabat sebagai Kasie Administrasi
Keuangan (2001), Wasbid Keuangan & Perlengkapan (2003), Deputi Direktur Umum (2004), Pj Sekretaris Perusahaan
(2008) dan Sektretaris Perusahaan (2009) sampai kemudian diangkat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern sejak
pertengahan tahun 2009.
At present the Head of Internal Audit Unit is Henny Dewanto.
Henny Dewanto began her career as a staff member of the Ren & KLN Section at the Head Office in 1989. She was
once assigned as the Head of Finance and Budget Office of Polonia Airport (1991) and Ngurah Rai Airport (1992-
1994). She returned to Head Office and served as Head of Financial Administration Section (2001), Supervisor of
Finance and Equipment Section (2003), Deputy to General Affairs Director (2004), Acting Corporate Secretary
(2008) and Corporate Secretary (2009) and was assigned as Head of the Internal Supervisory Unit in mid 2009.
152
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Penerapan manajemen risiko di PT Angkasa Pura I (Persero) pada
dasarnya sudah dilakukan sejak Perusahaan berdiri, meskipun
dengan cara yang masih konvensional dan berkembang
sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal.
Pengembangan manajemen risiko di Perusahaan selalu
berpedoman pada Panduan Manajemen Risiko Perusahaan
yang mencakup keseluruhan lingkup aktivitas usaha di
Perusahaan berdasarkan kebutuhan terhadap keseimbangan
antara fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risikonya.
Dengan kebijakan dan manajemen risiko yang berfungsi baik,
maka manajemen risiko akan menjadi strategic partner bagi
unit bisnis dalam mendapatkan hasil optimal dari operasi
Perusahaan.
Dalam rangka pengembangan manajemen risiko yang sesuai
dengan budaya Perusahaan secara kontinyu dan berkelanjutan,
manajemen terus mengembangkan dan meningkatkan
kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian
internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat
memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini
dan selanjutnya mengambil langkah-langkah yang memadai
untuk meminimalkan dampak risiko. Kerangka manajemen
risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit
transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai
perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup
aktivitas usaha.
Untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut
sesuai dengan perkembangan bisnis yang ada, maka evaluasi
selalu dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan
parameter risikonya. Hal ini berarti sudah sejalan dengan
penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang mengambil
pola PDCA (Plan, Do, Check, Action).
Beberapa kegiatan pengelolaan risiko yang telah dilakukan
perusahaan selama tahun 2010 antara lain:
1. Melakukan sosialisasi manajemen risiko yang diteruskan
dengan penyusunan profil risiko untuk seluruh Bandara
dan Kantor Pusat (sampai tingkat Deputi Direktur).
Kegiatan ini dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Surat Kesepakatan
Bersama Nomor: SP.25/PG.01/2010/DU; MoU-1251/
PW09/04/2010 tanggal 9 Pebruari 2010.
The risk management in the Company has basically been
adopted since its inception though still conventional and has
been growing in line with the internal and external condition.
The risk management in the Company has always made
reference to its Risk Management Guidelines, which cover the
entire scope of the business activities in the Company based
on the needs for a balance between the business operating
function and its risk management. By having a well-functioning
risk management policy, the risk management will serve as a
strategic partner for the business units to achieve optimum
results in the Company’s operations.
In developing the risk management in accordance with
the company’s standards in a continuous and sustainable
manner, management continues developing and improving
the integrated and comprehensive framework of risk
management system and internal control structure, so as to
provide information regarding the potential risks in an earlier
stage and to take appropriate measures to mitigate the risk
impact. The risk management framework is set forth in the
policies, procedures, transaction limits, authorities as well as
other regulations and various risk management instruments
applicable in the entire scope of the business activities.
In order to ensure that such policies and procedures correspond
with the existing business development, the company
periodically performs evaluation pursuant to the changes
in the risk parameter. Such evaluation implies that company
has been in conformity with the risk management framework
implementation that adopts the PDCA (Plan, Do, Check,
Action) pattern.
The risk management activities performed by Angkasa Pura I in
2010 included the following:
1. Socializing the risk management followed by preparing the
risk profile for all airports and Head Office (up to Deputy
Director level). Such activities are assisted by BPKP based
on Joint Agreement Letter No. SP.25/PG.01/2010/DU;
MoU-1251/PW09/04/2010 dated 9 February 2010.
153ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
2. Melakukan kajian/evaluasi risiko pekerjaan strategis, antara
lain: Tarif Sewa Khusus Pertanian, Pelaksanaan Pekerjaan
Renovasi Terminal Lantai I di Bandara Sam Ratulangi -
Manado, Hak Opsi Reklame Tollgate dan Pedestrian di
Bandara Juanda Surabaya, Rencana Induk Bandara Sam
Ratulangi - Manado.
PT Angkasa Pura I (Persero), sebagai pengelola jasa navigasi
penerbangan dan kebandarudaraan, dalam menjalankan
kegiatannya sangat mungkin menghadapi terjadinya berbagai
risiko. Risiko tersebut dapat berupa risiko yang timbul
dari kegiatan operasional kebandarudaraan dan navigasi
penerbangan sehari-hari maupun risiko yang timbul dari
kegiatan usaha sebagai korporasi. Untuk itu, manajemen
senantiasa berupaya secara berkesinambungan mengelola
risiko-risiko tersebut secara optimal melalui implementasi Sistem
Manajemen Keselamatan (SMS - Safety Management System)
sehingga terjadinya risiko tersebut sedapat mungkin dicegah
atau paling tidak dikurangi (mitigasi). Sebagai pedoman, secara
internal dilakukan pembuatan Manual Sistem Manajemen
Keselamatan tingkat perusahaan yang draft akhirnya telah
diselesaikan pada tahun 2010.
Identifikasi dan langkah pengelolaan risiko yang telah dilakukan
oleh Manajemen di tahun 2010, adalah sebagai berikut:
a. Risiko Operasional
Risiko kemungkinan terjadinya incident atau accident
penerbangan baik di udara maupun di darat terlihat melalui
tolok ukur jumlah kejadian Breakdown of Separation (BOS)
dan/atau Breakdown of Coordination (BOC).
Upaya pencegahan dan memperkecil risiko terjadinya incident
dan accident dilakukan dengan mempertahankan dan
meningkatkan kompetensi SDM, ketersediaan dan kehandalan
fasilitas operasional navigasi dan komunikasi, fasilitas
pendaratan dan penunjang lainnya, serta mematuhi ketentuan-
ketentuan nasional dan internasional. Selain itu juga dilakukan
koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat serta sosialisasi
terhadap masyarakat yang berada di lingkungan kerja Bandara
mengenai pentingnya mematuhi ketentuan tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
2. Performing analysis/evaluation of strategic work risks such
as among others: Agriculture Special Tariff, Renovation
Works of First Floor Terminal at Sam Ratulangi Airport
- Manado, Tollgate Advertisement Option Right and
Pedestrian at Juanda Airport - Surabaya, Master Plan of
Sam Ratulangi Airport – Manado.
Angkasa Pura I which manages flight navigation and airport
services will likely encounter various risks in its operations. The
risks may arise from daily airport and flight navigation operating
activities and from the business activities of a company.
Therefore, management has been constantly trying to manage
such risks in the most optimal manner by implementing
Safety Management System (SMS) to as to avoid or at least to
mitigate such risks in the best possible manner. As a guideline,
the company internally prepared SMS at the corporate level
whose final draft was completed in 2010.
The risk management identification conducted by the
management of Angkasa Pura I includes the following:
a. Operating Risks
The risks of possible incidents or accidents on the air or on
land may be perceived through the parameter of the number
of incidents in Breakdown of Separation (BOS) and/or the
Breakdown of Coordination (BOC).
The effort to prevent or mitigate the risks of incidents
and accidents is made by maintaining and improving the
competence of the human resources, availability and reliability
of the navigation operating facilities, the landing facilities and
other supporting facilities, and by complying with the national
and international regulations. The Company also cooperates
with the local governments and socializes to the surrounding
communities the importance of complying with the regulations
concerning the Flight Operations Safety Area (KKOP).
154
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Telah menjadi kebijakan manajemen bahwa setiap terjadi
incident atau accident penerbangan harus segera dilakukan
pelaporan, assessment/investigasi (identifikasi, analisa dan
evaluasi) untuk mengetahui penyebabnya serta dibuat
rekomendasi agar risiko yang sama tidak terulang.
Upaya pencegahan yang diterapkan pada satu lokasi dan
terbukti berhasil, diinformasikan pada cabang lain melalui
mekanisme safety information sharing. Dengan demikian setiap
best practice dapat diterapkan oleh cabang lainnya sehingga
dapat meningkatkan keselamatan penerbangan.
Untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya gangguan
keselamatan, keamanan dan kenyamanan di wilayah kerja
Angkasa Pura I yang menyebabkan berkurangnya tingkat
kepuasan pelanggan, Perusahaan berupaya meningkatkan
keandalan dan ketersediaan fasilitas, perbaikan prosedur dan
sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan, pemberian
lisensi dan peringkat keahlian bagi personil operasional
bandara.
b. Risiko Keuangan
Risiko keuangan meliputi risiko pasar, likuiditas, pajak, kredit
dan lain-lain. Risiko keuangan yang teridentifikasi adalah risiko
fluktuasi nilai tukar Dollar Amerika terhadap Rupiah, inflasi,
piutang usaha, kelebihan/kekurangan pembayaran pajak
sebagai akibat perbedaan hasil perhitungan pemeriksaan
fiskal dengan hasil audit, investasi pada obligasi, investasi pada
perbankan, serta penetapan Bantuan Pemerintah Yang Belum
Ditentukan Statusnya (BPYBDS). Masing-masing mempunyai
risiko dan dampak yang berbeda-beda, sehingga perlu
pengelolaan secara profesional agar tidak mengakibatkan
penurunan kinerja keuangan.
Manajemen senantiasa memperhitungkan secara cermat
risiko dan mitigasi guna menghindari atau meminimalkan
timbulnya kerugian bagi Perusahaan. Upaya yang dilakukan
adalah dengan menjaga secara ketat pencapaian tingkat risiko
keuangan tahunan melalui evaluasi laporan secara bulanan
sebagai early warning system.
It has been management’s policy that any occurrence of
incidents or accidents shall immediately be reported, assessed/
investigated (identified, analyzed and evaluated) to reveal the
underlying reason and to prepare recommendations on which
so as to prevent any risks from recurring.
The preventive efforts made at one location and proven to
be successful will be informed to other branches through the
mechanism of safety information sharing. Therefore, each
best practice may be implemented by another branch so as to
improve the flight safety.
To minimize the possible disruption of safety, security and
comfort within Angkasa Pura I business areas resulting to
the decreasing customer satisfaction level, the company has
exerted efforts to improve the reliability and availability of
facilities, procedures and human resources improvements
through trainings, granting of licenses and skill ranking for
airport operational personnel.
b. Financial Risks
The financial risks include the risks of the market, liquidity, tax,
credit and others. The identified risks in Angkasa Pura I include
the volatility of rupiah against US dollar, inflation, accounts
receivables, tax over/underpayment due to the differences
in the fiscal calculation and audit results, investment in
bonds, investment in banks, and the decision regarding the
undetermined status of the government assistance (BPYBDS).
Since each of which has different risks and impacts, such
financial risks should be professionally managed so as not to
undermine the company’s financial performance.
Management has always carefully calculated the risk and its
mitigating action in order to prevent losses incurred by Angkasa
Pura I. The efforts include closely maintaining the company’s
realization of the annual financial risks by evaluating the reports
on a monthly basis as an early warning system.
155ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Manajemen menjaga agar Perusahaan senantiasa berada
pada tingkat kesehatan dengan kategori “SEHAT” dengan
memfokuskan kepada pencapaian aspek-aspek penilaian
kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Keputusan
Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang
Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. Disamping itu, Perusahaan
secara intensif mencari alternatif-alternatif optimalisasi dana
yang sifatnya excessive cash (dana yang belum diperlukan
untuk kebutuhan bisnis jangka pendek) sehingga memberikan
imbal hasil yang optimal dalam risiko yang dapat ditolelir untuk
dapat mendanai kebutuhan investasi (capital expenditure)
Perusahaan.
c. Risiko Usaha Dalam Bidang Produksi dan Pendapatan
Aeronautika
Wacana pemisahan Air Traffic Services (ATS) dari pengelolaan
manajemen PT Angkasa Pura I (Persero) sesuai Undang-Undang
Penerbangan berpotensi menurunkan kinerja keuangan
Perusahaan. Manajemen berupaya melakukan pengembangan
usaha di bidang jasa kebandarudaraan dan penunjangnya.
Non Aeronautika
Isu gangguan keamanan, wabah penyakit dan bencana alam
seperti meletusnya Gunung Merapi di Jawa Tengah, dapat
menurunkan jumlah penumpang transportasi udara sehingga
berpengaruh terhadap produksi dan pendapatan Perusahaan.
Upaya yang telah dilakukan oleh Manajemen adalah
meningkatkan kualitas sistem pengamanan bandar udara,
mengoptimalkan fungsi public relation, dan berkoordinasi
dengan Pemerintah Daerah serta aparat keamanan.
d. Risiko Hukum dan Kepatuhan
Perusahaan dapat menghadapi risiko hukum berupa
kemungkinan adanya tuntutan hukum dari pihak lain terhadap
aset maupun aktivitas PT Angkasa Pura I (Persero). Manajemen
telah melakukan upaya mitigasi terhadap proses bisnis dan
kebijakan yang diambil untuk meminimalkan risiko-risiko
tersebut dengan memastikan semua aktivitas Perusahaan telah
didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik
internal maupun eksternal.
Management has always made attempts to maintain Angkasa
Pura I at the “HEALTHY” level by focusing on the achievement
of the aspects of the performance evaluation as established
by the State Minister for State-owned Enterprises by Decree
Number KEP-100/MBU/2002 on Evaluation of the Health Level
of State-owned Enterprises. In addition, Angkasa Pura I is
intensively seeking alternatives to optimize its excessive cash
fund with the purpose of reaching optimum results within the
tolerable risks in order to meet its capital expenditures.
c. Business Risks in Production and Revenue
Aeronautic
The separation of the Air Traffic Services (ATS) from the
management of Angkasa Pura I in accordance with the Aviation
Law is potentially reducing the company’s financial performance.
Management has made attempts to develop businesses in the
airport services and their supporting businesses.
Non Aeronautic
The issues of security disruption, epidemics and natural
disasters such as the eruption of Merapi volcano in Central
Java could reduce the number of air transportation passengers
which resulted in the company’s production and income.
Management has endeavored to improve the quality of
the airport security system, optimize the functions of public
relations, and coordinate with the regional governments and
security officers.
d. Legal and Compliance Risks
Regarding the risks of possible legal claims by other parties
against the assets and activities of Angkasa Pura I, management
has attempted to take mitigating actions towards the business
process and policies made to minimize such risks by ensuring
that all of the company’s activities are based on prevailing rules
and regulations, both internally and externally.
156
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Disamping itu, Perusahaan juga telah melakukan
penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat
Pekerja sebagai pedoman hak dan kewajiban karyawan serta
komitmen bersama dalam menyelesaikan masalah-masalah
ketenagakerjaan.
PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN
1. Permasalahan dengan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU)
Salah satu masalah hukum yang masih dihadapi oleh
PT Angkasa Pura I (Persero) adalah masalah dugaan praktik
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas pemberian Hak
Pengelolaan Reklame di lokasi outdoor (gerbang tol) Bandara
Juanda Surabaya.
Karena pembangunan gerbang tol tidak dianggarkan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Angkasa
Pura I tahun 2006, Perusahaan mengupayakan pembangunan
gerbang tol dengan pola kompensasi. Untuk itu Perusahaan
menunjuk PT Sidomaju Industri Estat untuk melaksanakan
pembangunan gerbang tol dengan kompensasi sewa reklame
terpasang selama 3 (tiga) tahun. Terhadap masalah ini, KPPU
telah mengeluarkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha Republik Indonesia, Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-
L/2008 yang memutuskan:
• Menyatakan PT Angkasa Pura I (Persero) secara sah dan
meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (d) UU No. 5
Tahun 1999 (“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau
beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama-sama
pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktik monopoli dan atau perasingan usaha tidak sehat
berupa melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku
usaha tertentu”).
• MemerintahkankepadaPTAngkasaPuraI(Persero)untuk
melakukan negosiasi ulang harga sewa tempat reklame
di lokasi gerbang tol dan sekitarnya seluas 1.414,23 m2
dengan PT Sidomaju Industri Estat untuk sisa jangka
waktu hak pengelolaan reklame di lokasi gerbang tol dan
sekitarnya seluas 1.414,23 m2 terhitung sejak Putusan
KPPU dibacakan.
In addition, the company already signed Collective Labor
Agreement with Labor Union as a guideline for employees’
rights and liabilities and as a joint commitment in settling the
labor disputes.
LEGAL CASES FACING THE COMPANY
1. Dispute against Business Competition Supervisory
Commission (KPPU)
One of legal issues faced by PT Angkasa Pura I (Persero) is the
case of alleged practice of monopoly and unhealthy business
competition by Business Competition Supervisory Commission
(KPPU) regarding the provision of Advertisement Management
Right in outdoor locations (tollgate) of Juanda Airport,
Surabaya.
Since the tollgate development had not been budgeted in RKAP
of Angkasa Pura I in 2006, the company made efforts to build
the tollgate under a compensation scheme. For such purpose
the company appointed PT Sidomaju Industri Estat to build the
tollgate with a compensation of displayed advertisement rental
service for 3 (three) years. Pertaining to such case, KPPU issued
the Decision of Business Competition Supervisory Commission
No. 02/KPPU-L/2008 which stipulated the following:
• DeclaringthatPTAngkasaPuraI(Persero)hasbeenlegally
and convincingly breached Article 19 point (d) of Law No.
5/1999 (“Business players are prohibited from performing
one or several activities, either individually or collectively
with other business players, that may result in monopoly
practices and or unhealthy business competition by
performing discriminating practices towards a particular
business player”).
• Instructing PT Angkasa Pura I (Persero) to perform re-
negotiations for the rental price of advertisements at
tollgate and its surrounding area of 1,414.23 m2 with
PT Sidomaju Industri Estat for the remaining period of
advertisement management rights at the tollgate and
its surrounding area of 1,414.23 m2 effective upon the
issuance of KPPU Decision.
157ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Terhadap Putusan tersebut, Angkasa Pura I telah mengajukan
keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah
diputuskan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Oleh
karena itu Perusahaan telah mengajukan permohonan kasasi
ke Mahkamah Agung.
Pada tahun 2010 telah dikeluarkan Relaas Pemberitahuan Isi
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 157
K/Pdt.Sus/2009 tanggal 17 Juni 2010, yang pada pokoknya
memutuskan menolak permohonan kasasi dari Pemohon
PT Angkasa Pura I (Persero). Menanggapi Relaas Pemberitahuan
Putusan tersebut, Direksi telah mengeluarkan Surat Direksi
Nomor: AP.I.2639/HK.02/2010/DU-B tanggal 2 Agustus
2010 perihal Pelaksanaan Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-
L/2008. Selanjutnya Perusahaan telah melakukan negoriasi
harga dengan PT Sidomaju Industri Estate berdasarkan surat
General Manager Bandara Juanda Surabaya Nomor: AP.I 1621/
KU.07.0210-GM-B.
2.GugatanArbitrasePTHutamaKarya(Persero)
PT Hutama Karya (Persero) selaku Pemohon mengajukan
gugatan arbitrase kepada Angkasa Pura I sebagai Termohon,
atas pelaksanaan pekerjaan pembuatan runway dan fasilitas
penunjangnya di Bandara Internasional Lombok.
Pada tahun 2010 proses penyelesaian perkara ini sudah
mencapai tahap-tahap berikut:
• Angkasa Pura I telah mengajukan Gugatan Pembatalan
Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ke
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dengan
Register Perkara No. 490/Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL tanggal
22 Juli 2010.
• AngkasaPuraIselakuPenggugattelahmengajukanreplik
terhadap jawaban Tergugat dengan surat Nomor: 167/PH-
AP1/XI/2010 tanggal 1 Nopember 2010.
• Angkasa Pura I selaku Penggugat telah menyampaikan
“Kesimpulan dari Penggugat” dengan surat Nomor: 179/
PH-AP1/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010.
• Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membacakan
putusannya terhadap perkara a quo pada tanggal 22
Nopember 2010, yang pada pokoknya memutuskan
menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menolak
gugatan Penggugat (Angkasa Pura I) untuk seluruhnya.
Regarding such decision, Angkasa Pura I already filed an
appeal to Central Jakarta District Court which was rejected by
the Judge Council. Therefore, the company filed an appeal to
Supreme Court.
In 2010, Relaas of Supreme Court Decision No. 157 K/Pdt.
Sus/2009 dated 17 June 2010 was issued which principally
rejected the appeal made by PT Angkasa Pura I (Persero). Upon
such Relaas, Directors already issued Directors Letter No. 02/
KPPU-L/2008 dated 2 August 2010 regarding the Execution
of KPPU Decision No. 02/KPPU-L/2008. Further the company
already re-negotiated the rental price with PT Sidomaju Industri
Estate based on the letter from General Manager of Juanda
Airport - Surayaba No. AP.I 1621/KU.07.0210-GM-B.
2. Arbitration Claims Made by PT Hutama Karya
(Persero)
PT Hutama Karya (Persero) as Appelant filed an arbitration
claim to Angkasa Pura I as (Appellee) in connection with the
construction of runway and its supporting facilities at Lombok
International Airport.
In 2010, the settlement process already reached the following
stages:
• AngkasaPura Ialreadyfileda lawsuit for theannulment
of BANI Decision to South Jakarta District Court No. 490/
Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL dated 22 July 2010.
• Angkasa Pura I as Plaintiff already filed a reply (replik)
against the Defendant based on Letter No.167/PH-AP1/
XI/2010 dated 1 November 2010.
• AngkasaPuraIasPlaintiffalreadysubmitted“Conclusion
from Plaintiff” based on Letter No. 179/PH-AP1/XI/2010
dated 18 November 2010.
• SouthJakartaDistrictCourtalreadyissueditsdecisionofa
quo case on 22 November 2010 which principally rejected
entirely the exception made by Defendant and rejected
entirely the claim made by the Plaintiff (Angkasa Pura I).
158
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
• Direktur Utama Angkasa Pura I memberikan disposisi
tanggal 3 Desember 2010 untuk mengajukan upaya
hukum banding terhadap putusan perkara a quo ke
Mahkamah Agung. Sampai akhir tahun 2010 perkara ini
belum mendapat putusan dari Mahkamah Agung.
3. Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dengan Serikat
PekerjaPTAngkasaPuraI
Saat ini PT Angkasa Pura I (Persero) dalam proses mengajukan
Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat
nomor 46/PH-API/III/2009 tanggal 2 Maret 2009 dan masih
menunggu Salinan Putusan Resmi dari Mahkamah Agung RI.
4. Permasalahan Pengoperasian Terminal Kargo
Telah dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Selatan sehubungan dengan pengaduan masyarakat tentang
dugaan indikasi korupsi di terminal kargo Bandara Hasnuddin
– Makassar. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP, dinyatakan
tidak ada kerugian dan pelanggaran.
5. Gugatan PT Ridho Agung Abadi
PT Ridho Agung Abadi mengajukan gugatan kepada
PT Bilmas Utama dkk di Pengadilan Negeri Makassar dimana
PT Angkasa Pura I (Persero) ikut sebagai Tergugat III terkait
Pekerjaan Pengadaan Pemasangan Instalasi Penerangan Proyek
Pengembangan Bandar Udara Hasanuddin Makassar.
Telah dibacakan Putusan Pengadilan Negeri Makassar pada
tanggal 24 Pebruari 2010 yang pada prinsipnya Tergugat
III (Angkasa Pura I) tidak mempunyai kewajiban untuk ikut
menanggung terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban
Tergugat (PT Bilmas Utama dkk) yang belum diselsaikan kepada
Penggugat (PT Ridho Agung). Saat ini masih menunggu
penyampaian Salinan Putusan resmi dari Pengadilan Negeri
Makassar.
6. Gugatan Pensiunan PT Angkasa Pura I
Gugatan Pensiunan PT Angkasa Pura I (Drs. Darmadji, MM dkk)
kepada PT Angkasa Pura I (Persero) ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN), saat ini telah mencapai tahap sebagai berikut:
• PTUNtelahmenyampaikanSuratPemberitahuanPutusan
Banding No. 83/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 19 Agustus
2010 yang pada pokoknya memutuskan menolak gugatan
Penggugat/Pembanding/para pensiunan.
• President Director of Angkasa Pura I provided a legal
disposition dated 3 December 2010 to file an appeal to
Supreme Court for the decision of a quo case. As of the
end of 2010, no decision has been made by Supreme
Court.
3. Industrial Relation Dispute (PHI) with Worker Union of
PT Angkasa Pura I
At present PT Angkasa Pura I (Persero) is in the process to file
an appeal to Supreme Court of Republic of Indonesia in its
letter No. 46/PH-API/III/2009 dated 2 March 2009 and is still
waiting for Copy of Official Decision from Supreme Court.
4. Issue of Cargo Operation
South Sulawesi High Prosecutor’s Office already conducted its
inspection pertaining to public report of alleged corruption
at Hasanuddin Airport – Makassar. Based on BPKP inspection
results, no losses were incurred and no violations were
committed.
5. Lawsuit of PT Ridho Agung Abadi
PT Ridho Agung Abadi filed a lawsuit against PT Bilmas Utama
and others at Makassar District Court (where Angkasa Pura I
(Persero) was claimed as Defendant III) in connection with the
lighting installation work of the Sultan Hasanuddin Airport
Development Project.
Makassar District Court already issued its decision on 24
February 2010 which principally stated that Defendant III
(Angkasa Pura I) retained no obligations to settle the unpaid
liabilities of Defendant (PT Bilmas Utama and others) to the
Plaintiff (PT Ridho Agung). At present the company is still
waiting for the delivery of copy of official decision from
Makassar District Court.
6. Pension Claims of PT Angkasa Pura I
The asserted pension claim of PT Angkasa Pura I (Drs. Darmadji,
MM and his colleagues) against PT Angkasa Pura I to the
State Administrative Court (PTUN) has currently reached the
following stages:
• PTUN already submitted Notification Letter of Appeal
Decision No. 83/B/2010/PT.TUN.JKT dated 19 August 2010
which principally rejected the claim asserted by Plaintiff/
pensioners.
159ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
• Penggungat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah
mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap Putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang
disampaikan melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan
Memori Kasasi No. 132/G/2009/PTTUN-JKT tanggal 8
September 2010 oleh PTUN Jakarta.
• PT Angkasa Pura I (Persero) telah mengajukan Kontra
memori Kasasi terhadap memori Kasasi tersebut yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Jakarta pada tanggal 4
Oktober 2010.
7.GugatanPTUNolehSriRejekidkk
Gugatan PTUN oleh Sri Rejeki dan 9 orang lainnya selaku
Penggugat kepada PT Angkasa Pura I (Persero) selaku Tergugat
terkait Surat Keputusan Direksi No. SKEP-1477/KP.07/2009
tanggal 1 Oktober 2009 perihal Mutasi Pegawai.
Saat ini PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai Tergugat/Terbanding
telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 10
Mei 2010 dan masih dalam proses beracara di PTTUN.
8.GugatanPTUNolehIGedeWayanSudarma
Gugatan PTUN oleh I Gede Wayan Sudarma selaku Penggugat
kepada PT Angkasa Pura I (Persero) selaku Tergugat terkait
Surat Keputusan No. SKEP.1477/KP.07/2009 tanggal 1 Oktober
2009 tentang Mutasi Pegawai dengan nomor perkara 189/
G/2009/PTUN JKT.
Pada tahun 2010 telah dilalui tahapan proses sebagai berikut:
• Angkasa Pura I sebagai Terbanding telah mengajukan
Kontra Memori Banding yang diterima oleh Kepaniteraan
PTUN Jakarta pada tanggal 1 Juli 2010.
• PutusanPTTUNJakartaterkaitperkaraa quo telah dibacakan
dan telah dikeluarkan Salinan Putusan dengan nomor
putusan 146/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 6 September
2010 yang pada pokoknya memutuskan menguatkan
putusan PTUN Jakarta No. 189/G/2009/PTUN-JKT tanggal
3 Mei 2010.
• IGedeWayanSudarmasebagaiPenggugat/Pembanding/
Pemohon telah melakukan upaya Kasasi ke Mahkamah
Agung pada tanggal 8 Desember 2010.
• PlaintiffalreadyfiledanappealontheDecisionofPTTUN
submitted in Notification Letter and Submission of Counter
Statement No. 132/G/2009/PTTUN-JKT dated 8 September
2010 by Jakarta PTUN.
• PT Angkasa Pura I (Persero) already submitted Counter
Statement for such cassation statement already registered
at Jakarta PTUN Registrar Office on 4 October 2010.
7.PTUNClaimsbySriRejekiandothers
PTUN claim was asserted by Sri Rejeki and others (9 personnel)
as Plaintiff against PT Angkasa Pura I (Persero) as Defendant
pertaining to Decision Letter of Directors No. SKEP-1477/
KP.07/2009 dated 1 Oktober 2009 regarding the Transfer of
Employees.
PT Angkasa Pura I (Persero) as Defendant already submitted
Contra Memory Appeal on 10 May 2010 and is still in the legal
process of PTTUN.
8.PTUNClaimsbyIGedeWayanSudarma
PTUN claim has been made by I Gede Wayan Sudarma as
Plaintiff against PT Angkasa Pura I (Persero) as Defendant
pertaining to the Decision Letter No. SKEP.1477/KP.07/2009
dated 1 October 2001 of the Transfer of Employees under case
number 189/G/2009/PTUN JKT.
In 2010 the case has reached the following stages:
• AngkasaPura I asDefendantalready submittedCounter
Statement received by PTUN Registrar Office on 1 July
2010.
• Decisionof JakartaPTTUNpertaining toaquocasewas
issued and the copy of decision was also issued under
No. 146/B/2010/PT.TUN.JKT on 6 September 2010 which
principally confirmed Jakarta PTUN decision No. 189/
G/2009/PTUN-JKT dated 3 May 2010.
• IGedeWayanSudarmaasPlaintiffalreadyfiledanappeal
to Supreme Court on 8 December 2010.
160
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
9.PerkaraHukumPajak
Perkara hukum lain yang tengah berlangsung adalah proses
pengadilan pajak atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) atas Jasa Penerbangan Internasional sebagai berikut:
1. PT Angkasa Pura I telah menyampaikan tanggapan
terhadap permohonan Peninjauan Kembali atas Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003
Nomor 00010/207/03/051/06 tanggal 25 Agustus 2006.
Saat ini masih menunggu Putusan atas upaya hukum
Peninjauan Kembali.
2. PT Angkasa Pura I telah menyampaikan tanggapan
terhadap permohonan Peninjauan Kembali atas Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005
Nomor 00044/207/05/051/07. Saat ini masih menunggu
Putusan atas upaya hukum Peninjauan Kembali.
3. PT Angkasa Pura I (Persero) mengajukan banding atas
Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor: KEP-283/WPJ.19/
BD.05/2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Keberatan
Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor:
00006/207/06/051/07 tanggal 17 April 2007 Masa Pajak
Desember 2006. Telah dikeluarkan Putusan Pengadilan
Pajak No.Put.22459/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 30 Juli
2010 atas permohonan banding yang diajukan Angkasa
Pura I terhadap kKeputusan Dirjen Pajak tersebut.
4. PT Angkasa Pura I (Persero) mengajukan gugatan atas
Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor: KEP-612/
PJ.07/2009 tanggal 6 Agustus 2009 tentang Permohonan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
atas Surat Tagihan PPN Barang dan Jasa Nomor:
00090/107/06/051/08 tanggal 1 Desember 2008 Masa
Pajak Januari sampai dengan Nopember 2006. Saat ini
masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Pajak.
5. PT Angkasa Pura I (Persero) mengajukan banding atas
Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor: KEP-012/PJ/2010
tanggal 11 Januari 2010 tentang Keberatan Wajib Pajak
atas SKPKB PPN Nomor: 00072/207/07/051/09 tanggal 1
Juni 2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember
2007.
9. Taxation Law Case
Another legal case in process is the tax court process pertaining
to the Value Added Tax (VAT) on International Flight Service as
follows:
1. PT Angkasa Pura I already submitted a response to the
request of Civil Request/Case Review (PK) on the Decision
of VAT Underpayment of Goods and Services January to
December 2003 No. 00010/207/03/051/06 dated 25
August 2006. At present the company is still waiting for
the decision of such PK.
2. PT Angkasa Pura I already submitted a response to the
request of PK on the Decision of VAT Underpayment
of Goods and Services January to December 2005 No.
00044/207/05/051/07. At present the company is still
waiting for the decision of such PK.
3. PT Angkasa Pura I (Persero) filed an appeal against the
Decision of Director of Directorate General of Tax No. KEP-
283/WPJ.19/BD.05/2008 dated 13 June 2008 of Taxpayer
Objection on VAT Underpayment Decision Letter of Goods
and Service (SKPKB PPN) No. 00006/207/06/051/07 dated
17 April 2007 for the Tax Period of December 2006.
Decision of Tax Court was issued under No.Put.22459/
PP/M.VIII/16/2010 dated 30 July 2010 pertaining to the
appeal made by Angkasa Pura on such Tax Directorate
General Decision.
4. PT Angkasa Pura I (Persero) filed a lawsuit on the Decision
of Director of Directorate General of Tax No. KEP-612/
PJ.07/2009 dated 6 August 2009 of Request for Deduction
or Write Off of Administrative Sanctions on VAT Billing on
Goods and Services No. 00090/107/06/051/08 dated 1
December 2008 for the tax period of January to November
2006. Currently the case is still under examination process
at the Tax Court.
5. PT Angkasa Pura I (Persero) filed an appeal against the
Decision of Director of General Tax No. KEP-012/PJ/2010
dated 11 January 2010 of Taxpayer Objection on VAT
Underpayment Decision Letter of Goods and Service
(SKPKB PPN) No: 00072/207/07/051/09 dated 1 June 2009
for the tax period of January to December 2007.
161ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
6. PT Angkasa Pura I (Persero) mengajukan banding atas
Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor: KEP-027/PJ/2010
tanggal 25 Januari 2010 tentang Keberatan Wajib Pajak
atas SKPKB PPN Nomor: 00115/207/06/051/08 tanggal
1 Desember 2008 Masa Pajak Januari sampai dengan
Nopember 2006.
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2009 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas
Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu kepada Perusahaan
Angkutan Udara Niaga untuk Pengoperasian Pesawat Udara
yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri, mulai tahun 2009
Angkasa Pura I tidak lagi dikenakan pajak Pertambahan Nilai
(PPN) Jasa Penerbangan Inetrnasional.
MEDIA PENYEBARAN INFORMASI
Angkasa Pura I senantiasa menekankan pentingnya keterbukaan
informasi bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan
berkomitmen untuk menjalankan kebijakan pengungkapan
informasi yang wajar, jujur dan transparan.
Tanggung jawab dalam koordinasi pengelolaan informasi dan
membina komunikasi dengan pihak eksternal dilaksanakan oleh
Sekeretaris Perusahaan yang menjalankan fungsi kehumasan
seperti memfasilitasi pertukaran informasi antara Perusahaan
dengan pemangku kepentingan, menginformasikan kebijakan
manajemen serta mengelola media komunikasi cetak maupun
elektronik sehingga integritas dan kredibilitas Perusahaan
dapat terjaga dengan baik.
Perusahaan mempublikasikan Laporan Keuangan Tahunan
dan informasi lainnya termasuk promosi Perusahaan melalui
media massa nasional, teknologi informasi dan media lainnya.
Perusahaan memanfaatkan secara optimal website resmi
perusahaan www.angkasapura1.co.id untuk menyebarkan
berbagai informasi seperti aktivitas Perusahaan, informasi
penerbangan, pengumuman penerimaan pegawai, hingga
pengumuman tender Perusahaan yang dapat diakses publik.
Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi melalui surat elektronik
dengan alamat [email protected].
6. PT Angkasa Pura I (Persero) filed an appeal against the
Director Decision of Directorate General Tax No. KEP-027/
PJ/2010 dated 25 January 2010 of Taxpayer Objection on
SKPKB PPN No: 00115/207/06/051/08 dated 1 December
2008 of Tax Period January to November 2006.
With the issuance of Government Regulation No. 28/2009
of VAT Treatment on Delivery of Certain Airport Services to
Commercial Air Transportation Company for the Operation of
Aircraft Providing Foreign Flight Services, commencing in 2009
Angkasa Pura I was no longer subject to VAT of International
Flight Service.
MEDIA FOR INFORMATION DISSEMINATION
Angkasa Pura I has continuously emphasized on the importance
of information transparency for all stakeholders. The company
is committed to the policy of disclosing information in a fair,
honest and transparent manner.
Coordinating the flow of information and developing
communication with external parties serve as the responsibility
of Corporate Secretary who performs the public relations
functions such as facilitating the exchange of information
between the company and stakeholders, informing
management policy and managing communication in printed
and electronic media so as to have a well-maintenance of the
Company’s integrity and credibility.
The company publishes annual financial statements and other
information including the company’s promotions through
national mass media, information technology and other
media. The company makes the most use of the company’s
official website www.angkasapura1.co.id to disseminate
various information such as the company’s activities, flight
information, employee recruitment announcement, and the
Company’s bidding announcement that is accessible by public.
The Corporate Secretary can also be reached via electronic mail
at the following address: [email protected].
162
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Perusahaan juga menerbitkan majalah internal dua-bulanan
“Warta Angkasa AP1” yang juga ditempatkan di lounge
dan VIP room bandara untuk dapat dibaca oleh masyarakat
pengguna jasa. Selain itu, berbagai informasi bagi pengguna
jasa Angkasa Pura I diberikan juga dalam bentuk leaflet yang
disebarkan di tempat-tempat strategis dan mudah dicapai di
seluruh bandara.
ETIKA PERUSAHAAN
Kelangsungan usaha dan pertumbuhan perusahaan
sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan pemegang
saham, pelanggan, pengguna jasa dan masyarakat umum.
Kredibilitas dan kepercayaan akan tumbuh sejalan dengan
perilaku perusahaan dalam menjalankan etika usaha yang
baik, mematuhi aturan-aturan dan berinteraksi dengan para
pemangku kepentingan.
Berangkat dari kesadaran tersebut, Angkasa Pura I telah
merumuskan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang
berisi kebijakan nilai-nilai etika sebagai suatu standar perilaku
wajib bagi seluruh Warga Angkasa Pura I. Pedoman Perilaku
merupakan upaya Perusahaan untuk menerapkan Tata Kelola
yang baik (Good Corporate Governance), dengan menjalankan
praktik bisnis yang beretika, menghindari segala bentuk korupsi
dan kolusi sehingga tercipta iklim usaha yang sehat.
Pedoman Perilaku memiliki 2 (dua) tujuan yaitu (i) Perilaku
Perusahaan atas aspek-aspek etika bisnis dan (ii) Perilaku
Warga Perusahaan atas etika kerja dan tindakan untuk
menjaga profesionalitas dan integritas dalam melaksanakan
tugas baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan. Seluruh
Warga Angkasa Pura I mulai dari Dewan Komisaris, Direksi
dan karyawan wajib mematuhi Pedoman Perilaku dengan
mengimplementasikan nilai-nilai budaya perilaku dasar yaitu:
a. Perilaku terpercaya, yaitu perilaku untuk membangun
kepercayaan dengan kejujuran dan integritas yang tinggi.
b. Perilaku kesempurnaan kerja, yaitu perilaku yang mengarah
pada tanggung jawab keamanan dan keselamatan dengan
menjunjung tinggi profesi.
c. Perilaku proaktif dan rersponsif, yaitu perilaku yang didasari
pada motivasi dan tanggung jawab pribadi untuk menjaga
hubungan dengan para pemangku kepentingan.
d. Perilaku kewirausahaan, yaitu perilaku yang
menguntungkan perusahaan dengan sikap menjaga aset,
informasi, inovasi dan efisien.
e. Perilaku kebersamaan, yaitu bersama untuk membangun
untuk lingkungan kerja kondusif.
The company also publishes bi-monthly magazine “Warta
Angkasa AP1” located at lounges and VIP rooms in the airports
for service users to read. In addition, various information
for Angkasa Pura I service users is also provided in leaflets
distributed at strategic and easily-accessible locations all over
the airports.
BUSINESS ETHICS
Business sustainability and company’s growth largely depend
on the trust given by shareholders, customers, service users and
general public. Credibility and trust will grow along with the
company’s conduct in adopting good business ethics, meeting
the regulations and interacting with the stakeholders.
Arising from such awareness, Angaksa Pura I already finalized
the Code of Conduct containing the ethics values policy as a
standard of mandatory conduct for all personnel in Angkasa
Pura I. The Code of Conduct represents the company’s efforts
to apply good corporate governance by adopting ethical
business practices, shunning any types of corruption and
collusion practice so as to create a healthy business climate.
The Code of Conduct has 2 (two) goals, namely (1) the
Company’s conduct regarding the aspects of business ethics,
and (2) the employees’ conduct regarding the work ethics and
actions to maintain professionalism and integrity in performing
their duties both inside and outside the Company. All personnel
of Angkasa Pura I starting from the Board of Commissioners,
Directors and employees are obliged to comply with the Code
of Conduct by implementing the basic conduct of cultural
values such as:
a. Reliable conduct, which shall mean the conduct to build
highly reliable honesty and integrity.
b. Work perfection conduct, which shall mean the conduct
that leads to the responsibility for security and safety by
upholding the profession.
c. Proactive and responsive conduct, which shall mean the
conduct based on personal motivation and responsibility
to maintain relations with the stakeholders.
d. Entrepreneurship conduct, which shall mean the conduct
that the company may benefit from by maintaining the
assets, information, innovation and efficiency.
e. Conduct of togetherness, which shall mean the constructive
togetherness to build a conducive work atmosphere.
163ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
f. Perilaku keramahan, yaitu perilaku berorientasi hubungan
yang baik dengan pelanggan.
Sosialisasi dan Internalisasi Pedoman Perilaku
Pedoman Perilaku disosialisasikan kepada seluruh Warga
Perusahaan dan dipublikasikan dalam website Perusahaan.
Agar terjadi internalisasi melalui aktivitas sosialisasi, tingkat
pemahaman dan penghayatan Pedoman Perilaku dimasukkan
sebagai salah satu faktor penilaian kinerja.
Kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan penandatanganan
lembar komitmen oleh setiap Warga Perusahaan sebagai bukti
telah memahami, tunduk dan siap melaksanakan Pedoman
Perilaku. Lembar komitmen yang telah ditandatangani di
arsipkan oleh Sekretaris Perusahaan.
Sosialisasi Pedoman Perilaku telah dilaksanakan sejak tahun
2009 di 13 Bandara oleh Tim pelaksana sosialisasi code of
conduct yang terdiri dari Tim gabungan dari pihak internal
dan pihak BPKP. Pada tahun 2010, kegiatan sosialisasi
dilanjutkan sehingga seluruh karyawan Angkasa Pura telah
menandatangani lembar komitmen Pedoman Perilaku tanpa
terkecuali.
Penegakan Etika Dan Perilaku
Perusahaan membentuk Lembaga Penegakan Etika dan
Perilaku dengan tujuan sebagai sumber informasi bagi setiap
Warga Perusahaan dan unit kerja tentang kebijakan dan
standar perilaku yang diatur dalam Pedoman Perilaku.
Lembaga Penegakan Etika dan Perilaku mengkaji secara
berkala dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk
memperjelas perilaku, melaporkan penerapan dan kepatuhan
terhadap pedoman ini serta masalah-masalah yang dihadapi
secara periodik agar dapat dikaji lebih lanjut serta membahas
adanya pelanggaran dan mempertimbangkan sanksi yang
dijatuhkan sesuai peraturan yang berlaku untuk dilaporkan dan
direkomendasikan kepada pihak/pejabat yang berwenang.
Pelaksanaan panduan perilaku merupakan komitmen dan
tanggung jawab seluruh setiap Warga Perusahaan. Oleh sebab
itu seluruh Warga Perusahaan wajib menandatangani Pedoman
Perilaku. Setiap Warga Perusahaan wajib mengerti, memahami
dan menerapkan Pedoman Perilaku dalam tugas sehari-hari di
Perusahaan. Warga Perusahaan, masyarakat atau siapa saja
diharapkan melaporkan setiap indikasi maupun terjadinya
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku yang diketahuinya.
f. Conduct of friendliness, which shall mean that the conduct
is oriented on good relationships with customers.
Socialization and Internalization of the Code of Conduct
The Code of Conduct was socialized to all personnel in the
company and published in the Company’s website. In order
to internalize such Code through socialization, the level of
understanding and comprehension of the Code of Conduct
was included as a factor in the performance evaluation.
The socialization activities continued with the signing of
commitment declaration by each employee which shall prove as
an evidence that each employee has comprehended, complied
and been prepared to implement the Code of Conduct.
The signed commitment declaration forms are archived by
Corporate Secretary.
The socialization of Code of Conduct has been performed
since 2009 in 13 airports by the deployment team of Code of
Conduct socialization comprising joint team from the company
itself and from BPKP. In 2010, the socialization activities
continued and all employees of Angkasa Pura I already signed
the commitment declaration forms without anyone being
exempt from.
Ethics and Conduct Upholding Institution
The company established the Ethics and Conduct Upholding
Institution with the purpose of providing a source of information
for employees and working units regarding the policies and
standards of conduct as set forth in the Code of Conduct.
The Ethics and Conduct Upholding Institution periodically
reviews and makes necessary changes to clarify the conduct,
to report on the implementation and compliance with such
conduct and the problems encountered on a periodical basis so
as to further analyze and discuss any violations committed and
consider the sanctions to be imposed on in conformity with the
prevailing regulations to be reported on and recommended to
the relevant authorities.
Implementation of the Code of Conduct serves as the
commitment and responsibility of each employee of the
company. Therefore, each employee is required to understand,
comprehend, and implement the Code of Conduct during their
daily tasks in the company. Employee, public or any party are
expected to report any alleged violations or any committed
violations that have come to their knowledge.
164
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Saluran Pengaduan
Laporan dugaan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku
disampaikan secara tertulis kepada Tim Impelementasi Good
Corporate Governance (GCG) yang dibentuk di Kantor Pusat
dan Kantor Cabang. Jika Tim Implementasi GCG belum
terbentuk, maka laporan tertulis disampaikan kepada Ketua
Panitia Pembinaan dan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin
Pegawai (P4DP) Kantor Pusat atau Kantor Cabang.
Tim Implementasi GCG atau P4DP akan memproses laporan
tersebut dengan prinsip-prinsip penanganan sebagai berikut:
1) Pelapor harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas.
2) Surat yang tidak beridentitas (surat kaleng) hanya akan
digunakan sebagai informasi awal dan tindak lanjutnya
tergantung kepada tingkat keyakinan Tim atas kebenaran
substansi masalah yang dilaporkan.
3) Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor
kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam
pelanggaran tersebut.
4) Jika pelapor terlibat dalam pelanggaran, maka
pengungkapan oleh pelapor merupakan faktor yang
meringankan.
5) Apabila pelanggaran tersebut benar terjadi dan pelapor
tidak terlibat di dalam pelanggaran, maka pelapor akan
diberikan penghargaan yang sesuai oleh Perusahaan.
6) Kerahasiaan pelapor akan dijaga, kecuali apabila
pengungkapan tersebut diperlukan terkait dengan laporan
atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib yang
sejalan dengan kepentingan Perusahaan dan diperlukan
untuk mempertahankan posisi Perusahaan di depan
hukum.
7) Proses menindaklanjuti pelanggaran senantiasa berpegang
teguh pada asas praduga tak bersalah.
Sanksi Terhadap Pelanggaran
Setiap Warga Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran
terhadap Pedoman Perilaku akan dijatuhkan sanksi sesuai
peraturan yang berlaku. Sanksi diberikan berdasarkan prinsip
keadilan dan kewajaran, berlaku untuk seluruh Warga
Perusahaan yang melanggar tanpa pengecualian. Pelanggaran
yang berindikasi adanya tindak pidana, akan ditindaklanjuti
dengan melaporkan kepada penegak hukum.
Evaluasi Berkala
Implementasi Pedoman Perilaku dievaluasi secara berkala
untuk dilakukan revisi yang diperlukan disesuaikan dengan
perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan
Channel of Complaint
The report on the alleged violations of the Code of Conduct shall
be submitted in writing to the Good Corporate Governance
Implementation Team established at the head office or at
the branch offices. If the GCG Implementation Team has not
been established yet, the report in writing shall be submitted
to the Head of the Employee Discipline Violation Supervision
and Investigation Committee (P4DP) at the head office or the
branch offices.
GCG or P4DP implementation team will process such report
with the handling principles as follows:
1) The reporting party should clearly disclose his/her identity.
2) Letters without any identity (blackmailing) will only be
treated as a preliminary information and the follow up on
which will depend on the team’s confidence in the accuracy
of the substance being reported on.
3) No penalties given to the reporting party unless he/she is
also involved in such violation.
4) Should the responding party be involved in the violation,
the disclosure made by the responding party will be treated
as a mitigating factor.
5) Should the violations be factually committed and the
reporting party is not involved in such violation, the
reporting party shall be appropriately awarded by the
company.
6) The identity of responding party shall be kept confidential,
unless the disclosure is required pertaining to the report or
investigations made by authorities in line with the company’s
interest and is necessary to defend the company’s position
under the law.
7) The process of following up the violations should constantly
hold firmly to the presumption of innocence principle.
DisciplinarySanctions
Any employee proven to have committed violations against
Code of Conduct will be imposed with sanctions pursuant to
the prevailing regulations. Sanctions are imposed on based
on the impartiality and fairness principles, applicable for all
employees breaching the violations without exemption. The
violations indicating criminal acts shall be followed up by
reporting such violations to legal authorities.
Periodical Review
The implementation of Code of Conduct will be evaluated
periodically for necessary amendments to adapt with the
changes in business environment. Directors are responsible for
165ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
usaha. Direksi bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan
penerapan Pedoman Perilaku kepada Dewan Komisaris dan
pemegang saham secara berkala.
NILAI-NILAI BUDAYA PERUSAHAAN
Penerapan sikap dan perilaku yang konsisten dengan budaya
Perusahaan merupakan salah satu pendorong meningkatnya
kinerja Perusahaan. Dalam menghadapi kondisi dunia usaha
yang dinamis dan selalu mengalami perubahan-perubahan
besar, seluruh karyawan harus mengembangkan sikap mental,
perilaku dan pola pikir yang sesuai dengan budaya kinerja
Perusahaan.
Sebagai entitas bisnis yang telah berusaha hampir lima puluh
tahun, nilai-nilai budaya Perusahaan telah tumbuh berkembang
seiring dinamika perjalanan usaha Angkasa Pura I. Perusahaan
mengembangkan nila-nilai budaya yang telah ada menjadi
identitas dan acuan perilaku bagi Warga Perusahaan dalam
bekerja dan berkarya serta sebagai perekat yang mengikat
setiap Warga Perusahaan. Pada gilirannya, setiap Warga
Perusahaan akan siap dan memiliki respon yang sama dalam
menghadapi berbagai perubahan.
NILAI-NILAI BUDAYA CORPORATE CULTURE
Terpercaya
Kesempurnaan Kerja
Proaktif dan Responsif
Kewirausahaan
Kebersamaan
Keramahan
Trust
Excellency
Proactive and Responsive
Enterpreunership
Togetherness
Hospitality
reporting the implementation of Code of Conduct to the Board
of Commissioners and shareholders periodically.
CORPORATE CULTURE VALUES
The adoption of the attitudes and conduct in consistency with
the corporate cultural values serves as one of the triggering
factor in improving the company performance. In facing the
business dynamic changes and in encountering major changes,
all employees should develop mental attitude, conduct and
mindset that are in harmony with the corporate performance
culture.
As a business entity existing for almost 50 years, the corporate
cultural values have been developing in line with the business
dynamics of Angkasa Pura I. The Company develops its culture
that has become the identity and reference for its personnel in
their work and the bonding that binds them together. In turn,
each employee will be ready and have the same response to
encounter various changes.
166
TATA KELOLA PERUSAHAANCORPORATE GOVERNANCE
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
TANGGUNG JAWAB PELAPORAN TAHUNANResponsibility for Annual Reporting
Laporan Tahunan ini, termasuk Laporan Tata Kelola Perusahaan,
Laporan Keuangan dan informasi terkait lainnya merupakan
tanggung jawab Manajemen Angkasa Pura I dan telah disetujui
oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi melalui
penandatanganan masing-masing di bawah ini.
This Annual Report, including the Corporate Governance
Report, Financial Statement and other relevant information,
is the responsibility of the Management of Angkasa Pura I
and has been approved by all the members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors by signing each of
them as indicated below.
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Direksi Board of Director
Gunawan Agus Subrata
Direktur Keuangan
Finance Director
HarjosoTjaturPrijanto
Direktur Operasi & Teknik
Operations & Technical Director
Robert D. Waloni
Direktur Komersial & Pengembangan Usaha
Commerce & Business Development Director
TommySoetomo
Direktur Utama President Director
YushanSayuti
Direktur Personalia dan Umum
Human Resources and General Affairs Director
IsnoorHaryanto
Komisaris Commissioner
SurattoSiswodihardjo
Komisaris Utama President Commissioner
D.SonnyPriyarsono
Komisaris Commissioner
SuyitnoAffandi
Komisaris Commissioner
H.HakamuddinDjamal
Komisaris Commissioner
167ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
DATA PERUSAHAANCORPORATE DATA
168
DATA PERUSAHAANCORPORATE DATA
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Lahir di Yogyakarta, 2 April 1950, Isnoor Haryanto meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari
Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan Sarjana Bahasa Inggris dari IKIP Sanata Dharma,
Yogyakarta, keduanya pada tahun 1978. Mengawali karir di lingkungan Departemen Perhubungan dengan
berbagai penugasan penting termasuk penugasan sebagai Akuntan pada proyek Bandara Internasional
Soekarno-Hatta dan proyek Garuda Maintenance Facility (1986-1987). Diangkat sebagai Direktur Utama
PT PELNI sejak tahun 1999 sebelum menjadi Komisaris PT Angkasa Pura I sejak 2 Pebruari 2009. Pada masa
kepemimpinannya, PT PELNI meraih penghargaan sebagai Operator Perusahaan Pelayaran Nasional Kapal
Penumpang Teladan Tingkat Nasional 2008 dari Menteri Perhubungan.
Born in Yogyakarta, April 2, 1950, Isnoor Haryanto earned a Bachelor of Economics majoring in Accountancy
from the Faculty of Economics, Gadjah Mada University, Yogyakarta and a Bachelor of English from IKIP
Sanata Dharma, Yogyakarta, both in 1978. Began his career in the Ministry of Transportation with a variety
of important assignments, including as an accountant at the Soekarno-Hatta International Airport project
and the Garuda Maintenance Facility project (1986-1987). He had been appointed as President Director of
PT PELNI since 1999 before served as Commissioner of PT Angkasa Pura I since February 2, 2009. During
his leadership, in 2008 PT PELNI was awarded as the Best Operator of the National Shipping Company,
Passenger Ship Category from the Minister of Transportation.
Isnoor HaryantoKomisarisCommissioner
Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 10 November 1944, H. Hakamuddin Djamal menyelesaikan studinya
di Fakultas Ilmu Administrasi Niaga Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1970 dan menyelesaikan
program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta pada tahun
2002. Merintis karir di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sampai menjadi Sekretaris
Wilayah Daerah (Sekwilda). Dipromosikan ke Departemen Dalam Negeri Jakarta sebagai Staf Ahli Menteri,
kemudian pada tahun 2002 sampai 2005 beliau ditunjuk sebagai pejabat Gubernur Banten pada saat
Provinsi Banten memisahkan diri dari Jawa Barat. Diangkat sebagai Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero)
sejak 9 November 2007.
Born in Makassar, South Sulawesi, November 10, 1944, H. Hakamuddin Djamal completed his study at
the Faculty of Business Administration, University of Indonesia, Jakarta, in 1970 and obtained his Master
of Science Administration degree from Post-graduate program of Governmental Science at the Institute
of Governmental Science (IIP) Jakarta in 2002. He began his career at the Government of South Sulawesi
Province until he reached the position of the Provincial Secretary (Sekwilda). Promoted to the Ministry
of Internal Affairs as Advisor to the Minister, then in 2002 to 2005 he was appointed to be a caretaker
Governor of Banten when Banten was split from West Java Province. He served as Commissioner of
PT Angkasa Pura I (Persero) since 9 November 2007.
H. Hakamuddin Djamal KomisarisCommissioner
PROFIL DEWAN KOMISARISBoard of Commissioners’ Profile
Komisaris Utama sejak 21 Juli 2010
Lahir di Solo, Jawa Tengah, 2 Juli 1946, Suratto Siswodihardjo merupakan Perwira TNI Angkatan Udara
lulusan Akabri Udara tahun 1969 dan Sarjana Administrasi Niaga dari Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas
Jakarta. Pensiun dari TNI AU dengan pangkat terakhir Marsekal Pertama pada tahun 2001, penugasan di
luar lingkungan militer diantaranya adalah sebagai anggota DPRD DKI dari fraksi ABRI (1992-1998) dan
Ketua Umum Induk Koperasi Angkatan Udara (1998-2001). Pernah menjadi Komisaris di PT Indo Lampung
Perkasa, PT Sweet Indo Lampung dan Bank Bukopin, saat ini beliau masih menjadi Dewan Audit Bank
Bukopin dan Komisaris di PT Prosys Engineers Internasional. Pada tahun 2006 diangkat menjadi Komisaris
PT Angkasa Pura II (Persero) sebelum ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Angkasa Pura I (Persero) sejak
23 Juli 2010.
Born in Solo, Central Java, July 2, 1946, Suratto Siswodihardjo is an Air Force officer graduated from
Indonesian Air Force Academy in 1969 and a Bachelor of Business Administration from the Faculty of
Administrative Sciences, University of Jakarta. Retired from the Air Force with the latest rank of First Marshal
in 2001, he was assigned for several positions in non-military area such as a member of Jakarta City Council
from the fraction of the Armed Forces (1992-1998) and Chairman of the Air Force Central Cooperative
Board (1998-2001). Used to be a Commissioner of PT Indo Lampung Perkasa, PT Sweet Indo Lampung and
Bank Bukopin, now he is still a member of Bank Bukopin Board of Auditors and Commissioner of PT Prosys
Engineers International. In 2006 he had served as Commissioner of PT Angkasa Pura II (Persero) before
appointed as President Commissioner of PT Angkasa Pura I (Persero) since July 23, 2010.
Suratto SiswodihardjoKomisaris UtamaPresident Commissioner
169ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Lahir di Ambarawa, Jawa Tengah, 1 Mei 1961, D. Sonny Priyarsono menyelesaikan pendidikan Sarjana
Pertanian jurusan Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1984 dan Pascasarjana
program studi Statistika Terapan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB pada tahun
1988. Gelar Ph.D diperoleh dari The University of Tsukuba, Jepang pada tahun 1992. Lama berkecimpung
di lingkungan akademik, saat ini beliau masih menjabat sebagai Ketua Program Pasca Sarjana Ekonomi
dan Manajemen IPB. Pernah menjadi Pemimpin Umum Surat Kabar Jurnal Nasional (2006-2007) sebelum
ditunjuk sebagai Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) sejak 9 Nopember 2007.
Born in Ambarawa, Central Java, May 1, 1961, D. Sonny Priyarsono earned his Bachelor of Agriculture
majoring in Agricultural Economics from Bogor Agricultural Institut (IPB) in 1984 and Master degree in
Applied Statistics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences IPB in 1988. His Ph.D. was obtained from
The University of Tsukuba, Japan in 1992. Long been in the academic environment, he currently serves
as Head of Post-graduate Program of Economics and Management IPB. He had been a General Manager
of National Journal Newspapers (2006-2007) before appointed as a Commissioner of PT Angkasa Pura I
(Persero) since November 9, 2007.
D. Sonny PriyarsonoKomisarisCommissioner
Lahir di Jombang, Jawa Timur, 2 Mei 1954, Suyitno Affandi memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan
Ekonomi Pembangunan dari Universitas Terbuka pada tahun 1990 dan Magister Ilmu Administrasi dengan
kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik pada Program Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia
pada tahun 1999. Merintis karir di lingkungan Departemen Keuangan dan Kementerian BUMN, saat ini
beliau masih menjabat sebagai Asisten Deputi bidang Sarana Usaha Angkutan dan Pariwisata Kementerian
BUMN. Pernah menjadi Komisaris Utama PT ASDP (Persero) sebelum diangkat menjadi Komisaris PT Angkasa
Pura I sejak 9 November 2007.
Born in Jombang, East Java, May 2, 1954, Suyitno Affandi earned Bachelor of Economics majoring in
Economic Development from the Open University in 1990 and Master degree in Public Administration
majoring in Administrative Sciences and Public Policy from Post-graduate program FISIP University of
Indonesia in 1999. Began his career at the Ministry of Finance and the Ministry of State Owned Enterprises
(BUMN), currently he still served as Assistant to Deputy for Transportation Infrastructure and Tourism of the
Ministry of BUMN. He had been a Commissioner of PT ASDP (Persero) before appointed as Commissioner
of PT Angkasa Pura I since 9 November 2007.
Suyitno AffandiKomisarisCommissioner
170
DATA PERUSAHAANCORPORATE DATA
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
PROFIL DIREKSIBoard of Directors’ Profile
Lahir di Cimahi, Jawa barat, 17 Januari 1960, Tommy Soetomo mengawali karir di Bank Bukopin pada
tahun 1987 setelah menyelesaikan studi sebagai Sarjana Akuntansi di Universitas Padjadjaran, Bandung.
Posisi terakhirnya di Bank Bukopin adalah sebagai Assistant Vice President Treasury (1993). Mendapat
penghargaan Superior Performance pada saat mengikuti program Advance Bank Management di Asian
Institut of Management, Manila tahun 1989. Pernah menjadi Direktur Keuangan dan kemudian Wakil
Direktur Utama di Induk KUD (1994-1995), Direktur Treasury & Luar Negeri Bank Muamalat Indonesia
(1996), Direktur Kredit Bank Intan (1996), Direktur Keuangan dan kemudian Wakil Direktur Utama PT Abdi
Bangsa Tbk (1999-2002) serta Staf Khusus Menteri Negara BUMN (2006). Pada tahun 2006 beliau menjadi
Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) sebelum diangkat sebagai Direktur Utama PT Angkasa Pura
I (Persero) sejak tanggal 23 Juli 2010.
Born in Cimahi, West Java, January 17, 1960, Tommy Soetomo began his career at Bank Bukopin in 1987
after completing his study as a Bachelor in Accounting at the University of Padjadjaran, Bandung. His last
position at Bank Bukopin was Assistant Vice President Treasury (1993). Awarded with predicate of Superior
performance at Advance Bank Management program at the Asian Institute of Management, Manila in
1989. He was a Finance Director and then Deputy Director of INKUD (1994-1995), Director of Treasury &
Overseas Bank Muamalat Indonesia (1996), Director of Credit Bank Intan (1996), Finance Director and then
Vice President Director of PT Abdi Bangsa Tbk ( 1999-2002) and Special Assistant to the Minister of State
Owned Enterprises (2006). In 2006 he became Finance Director of PT Angkasa Pura II (Persero) before being
appointed as President Director of PT Angkasa Pura I (Persero) since July 23, 2010.
Tommy SoetomoDirektur UtamaPresident Director
Lahir di Yogyakarta, 25 Agustus 1955, Gunawan Agus Subrata adalah lulusan Fakultas Ekonomi jurusan
Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 1982. Bergabung di PT Angkasa Pura I pada tahun
1983 sebagai staf Dinas Keuangan Kantor Pusat, karirnya terus meningkat hingga dipromosikan sebagai
Kepala Sub Direktorat Keuangan pada tahun 1994. Diangkat sebagai Staf Khusus Direksi pada tahun 2004
dan sempat menjadi Direktur Utama Dana Pensiun Angkasa Pura I (DAPENRA) sebelum ditunjuk menjadi
Direktur Keuangan PT Angkasa Pura I (Persero) sejak 23 Juli 2010.
Born in Yogyakarta, August 25, 1955, Agus Gunawan Subrata graduated from Faculty of Economics
majoring in Accounting, Gadjah Mada University, Yogyakarta in 1982. Joined to PT Angkasa Pura I in 1983
as a staff of Finance Department at Head Office, his career continuously rose till he was promoted as Head
of Sub Directorate of Finance in 1994. Appointed as a Special Staff of the Board of Directors in 2004 and
became a Director of the Pension Fund Foundation of Angkasa Pura I (DAPENRA) until his was appointed as
Finance Director of PT Angkasa Pura I (Persero) since July 23, 2010.Gunawan Agus SubrataDirektur KeuanganFinance Director
Harjoso Tjatur PrijantoDirektur Operasi & TeknikOperations & Technical Director
Lahir di Blitar, Jawa Timur, 19 Desember 1952, Harsojo Tjatur Prijanto menyelesaikan studi di Fakultas
Sastra jurusan Bahasa Inggris, Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2001 dan Program Magister
Manajemen peminatan Manajemen Transportasi Udara di Universitas Sahid, Jakarta pada tahun 2008.
Sejak awal karirnya, beliau telah berkecimpung di dunia penerbangan khususnya pemanduan lalulintas
penerbangan (Air Traffic Control/ATC) sebagai Junior ATC di Bandara Budiarto Curug, Tangerang pada tahun
1975 sampai menjadi Kepala Unit Tower sambil menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Penerbangan
Indonesia (STPI) Curug sebagai Air Traffic Controller (ATC) yang diselesaikan pada tahun 1983. Selanjutnya
ditugaskan di Bandara Ahmad Yani Semarang sejak tahun 1894 sampai dengan tahun 2000 terakhir
menjabat sebagai Asisten Manager ADC/APP. Ditarik ke Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero) sejak
tahun 2001 sebagai Kepala Seksi, kemudian Deputi Direktur Operasi dan Lalulintas Penerbangan dan Staf
Khusus Direksi sebelum diangkat sebagai Direktur Operasi & Teknik PT Angkasa Pura 1 (Persero) sejak 23
Juli 2010.
Born in Blitar, East Java, December 19, 1952, Harsojo Tjatur Prijanto completed his study at Faculty of
Literature, Department of English, Diponegoro University, Semarang in 2001 and Master of Management
Program majoring in Air Transportation Management at Sahid University, Jakarta in 2008. Since the
beginning of his career, he has been involved in aviation, especially Air Traffic Controlling field as a Junior
ATC at Budiarto Airport of Curug, Tangerang in 1975 until he became a Unit Head of Tower while he
studied at Indonesia Aviation College (STPI) and graduated as Air Traffic Controllers (ATC) in 1983. He had
been assigned at Ahmad Yani Airport of Semarang since 1894 to 2000 with the last position as Assistant
Manager of ADC/APP. He was moved to Head Office of PT Angkasa Pura I (Persero) since 2001 and became
a Section Head, then Deputy Director Operations and Airline Traffic, and Special Staff of BOD before being
appointed as Operations and Technical Director of PT Angkasa Pura 1 (Persero) since July 23, 2010.
171ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Robert D. WaloniDirektur Komersial & Pengembangan UsahaCommerce & Business Development Director
Lahir di Manado, Sulawesi Utara, 16 September 1954, Robert D. Waloni memperoleh gelar Bachelor of
Science dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Sam Ratulangi, Manado pada tahun 1980.
Memulai karir di dunia penerbangan dengan menjadi pegawai PT Garuda Indonesia pada tahun 1975
sampai mencapai posisi penting seperti General Manager di Spanyol, Jepang, Inggris dan Irlandia, Regional
Director untuk Jepang, Korea dan China, serta Vice President untuk kawasan Amerika dan Australasia.
Jabatan terakhir di PT Garuda Indonesia adalah sebagai Vice President Production sebelum dipromosikan
sebagai Direktur Utama PT Gapura Angkasa pada tahun 1998. Pada tahun 2008 beliau diangkat menjadi
Direktur Komersial & Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura II (Persero) sebelum menjabat posisi yang
sama di PT Angkasa Pura I (Persero) sejak 23 Juli 2010.
Born in Manado, North Sulawesi, September 16, 1954, Robert D. Waloni earned a Bachelor of Science
degree from the Faculty of Economics, Department of Management, Sam Ratulangi University, Manado
in 1980. He started his career in the aviation by becoming an employee of PT Garuda Indonesia in 1975
till achieved important positions such as General Manager in Spain, Japan, Britain and Ireland, Regional
Director for Japan, Korea and China, and Vice President for Americas and Australasia. His last position in
PT Garuda Indonesia was Vice President Production before being promoted as President Director of
PT Gapura Angkasa in 1998. In 2008 he served as Director of Commercial & Business Development
PT Angkasa Pura II (Persero) before appointed for the same position at PT Angkasa Pura I (Persero) since
July 23, 2010.
Yushan SayutiDirektur Personalia & UmumHuman Resources and General Affairs Director
Lahir di Pariaman, Sumatera Barat, 19 Maret 1952, Yushan Sayuti adalah Penerbang TNI Angkatan Udara
lulusan Akabri Udara tahun 1976 dan Sekolah Penerbang TNI AU tahun 1980 (Angkatan 25). Beliau pernah
menjabat sebagai Komandan Skuadron Udara 4 di Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Malang (1992),
Komandan Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh (2005) dan Panglima Komando Operasi TNI AU II (2007).
Sarjana Ekonomi dari Universitas Terbuka (1995) ini resmi memasuki masa pensiun dari dinas di TNI-AU
pada 1 April 2010 dengan pangkat terakhir Marsekal Muda sebelum ditunjuk menjadi Direktur Personalia
dan Umum PT Angkasa Pura I (Persero) sejak 23 Juli 2010.
Born in Pariaman, West Sumatra, March 19, 1952, Yushan Sayuti is an Air Force Pilot graduated from Akabri
Udara in 1976 and Air Force Flight School in 1980 (25th Class). He served as Commander of the 4th Air
Squadron at Abdul Rachman Saleh Air Base, Malang (1992), Commander of Abdul Rachman Saleh Air Base
(2005) and Commander of Air Force Operations Command II (2007). Bachelor of Economics from the Open
University (1995), he was officially retired from Indonesia Air Force with last military rank of Vice Marshal
before he has served as Personnel and General Affairs Director of PT Angkasa Pura II since July 23, 2010.
172
DATA PERUSAHAANCORPORATE DATA
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
STRUKTUR ORGANISASIOrganization Structure
Asisten Sek. Per. Bidang Hubungan Antar
Lembaga & Humas
Asisten Sek. Per. Bidang Sekretariat Direksi
Asisten Karo Bidang Perencanaan
Asisten Karo Bidang Sistem Informasi Manajemen
Asisten Karo Bidang Riset, Data & Laporan
Asisten Karo Bidang Manajemen Risiko
Asisten Karo Bidang Kepatuhan
Asisten Karo Bidang Keselamatan
SekretarisPerusahaan
Biro Perencanaan &
SIM
Biro Manajemen
Risiko & Keselamatan
Biro Hukum
Biro Pengadaan
SPI
Pengawas Intern Bidang Keuangan & PKBL
Pengawas Intern Bidang Operasi
Pengawas Intern Bidang Komersial &
Pengembangan Usaha
Pengawas Intern Bidang Teknik, Perencanaan
& SIM
Pengawas Intern Bidang Personalia & Umum
Asisten Karo Bidang Peraturan Perusahaan
Asisten Karo Bidang Perjanjian & Bantuan Hukum
Asisten Karo Bidang Pengadaan Barang &
Jasa Konsultasi
Asisten Karo Bidang Pengadaan
Jasa Pemborongan
Deputy Direktur Akuntansi
Asisten DD Bidang Akuntansi Keuangan
Asisten DD Bidang Akuntansi
Manajemen
Asisten DD Bidang Akuntansi
Persediaan & Aktiva Tetap
Deputy Direktur Bisnis Aviasi & Tarif
Asisten DD Bidang Pengembangan,
Pembinaan & Pemasaran Bisnis Aviasi & Traffic Penerbangan
Asisten DD Bidang Perencanaan & Pembinaan
Pendapatan Aero & Non Aero Wilayah I
Asisten DD Bidang Perencanaan & Pembinaan
Pendapatan Aero & Non Aero Wilayah II
Deputy Direktur Perbendaharaan
Deputy Direktur Komersial &
Pengembangan Usaha Wilayah I
Asisten DD Bidang Administrasi Keuangan
Asisten DD Bidang Administrasi Perpajakan
Asisten DD Bidang Pengelolaan
Dana
Deputy Direktur Anggaran & PKBL
Deputy Direktur Komersial &
Pengembangan Usaha Wilayah II
Asisten DD Bidang Anggaran
Asisten DD Bidang Penyaluran Dana
PKBL
Asisten DD Bidang Perumusan Tarif
Aero, Non Aero & Kerjasama Aero
Asisten DD Bidang Pengendalian
PKBL
Asisten DD Bidang Kerjasama Non-Aero Wilayah I
Asisten DD Bidang Kerjasama Non-Aero Wilayah II
DIREKTURKEUANGAN
DIREKTUROPERASI &
TEKNIK
DIREKTURKOMERSIAL &
PENGEMBANGAN USAHA
DIREKTURPERSONALIA &
UMUM
DIREKTUR UTAMA
General Manager
Deputy Direktur Operasi
Lalu Lintas Penerbangan
Asisten DD Bidang Operasi Pelayanan
Lalu Lintas Penerbangan
Asisten DD Bidang Bantuan Operasi
Penerbangan
Asisten DD Bidang Jaminan Kualitas
Pelayanan Operasi Lalu Lintas
Penerbangan & Bantuan Operasi
Penerbangan
Deputy Direktur Administrasi Personalia
Asisten DD Bidang Administrasi Personalia
Asisten DD Bidang Kesejahteraan
Personil
Asisten DD Bidang Administrasi
Penilaian Karya Pegawai
Deputy Direktur Perencanaan
SDM & Organisasi
Asisten DD Bidang Perencanaan & Pengembangan
SDM
Asisten DD Bidang Pendidikan &
Pelatihan Pegawai
Deputy Direktur Operasi
Bandar Udara
Asisten DD Bidang Operasi Pelayanan
Bandar Udara
Asisten DD Bidang Keselamatan &
Keamanan Bandar Udara
Asisten DD Bidang Jaminan Kualitas
Pelayanan Operasi Bandar Udara & Keselamatan &
Keamanan Bandar Udara
Asisten DD Bidang Organisasi &
Tata Kerja
Deputy Direktur Umum
Asisten DD Bidang Tata Usaha Perkantoran
Asisten DD Bidang Pelayanan
Umum
Deputy Direktur Teknik
Perencanaan & Spesifikasi Teknis
Asisten DD Bidang Perencanaan &
Spesifikasi Teknik Umum
Asisten DD Bidang Perencanaan &
Spesifikasi Teknik Fasilitas Kespen
Asisten DD Bidang Perencanaan &
Spesifikasi Teknik Fas. Bandar Udara
& A2B
Asisten DD Bidang Perencanaan &
Spesifikasi Teknik Fas. Elektrikal,
Mekanikal & Air
Asisten DD Bidang Penyiapan Asset Bersifat Umum
Deputy Direktur Teknik
Pengawasan & Jaminan Kualits
Asisten DD Bidang Pengawasan &
Jaminan Kualitas Teknik Umum
Asisten DD Bidang Pengawasan &
Jaminan Kualitas Teknik Elektronika
Asisten DD Bidang Pengawasan &
Jaminan Kualitas Teknik Listrik &
Peralatan
173ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Asisten Sek. Per. Bidang Hubungan Antar
Lembaga & Humas
Asisten Sek. Per. Bidang Sekretariat Direksi
Asisten Karo Bidang Perencanaan
Asisten Karo Bidang Sistem Informasi Manajemen
Asisten Karo Bidang Riset, Data & Laporan
Asisten Karo Bidang Manajemen Risiko
Asisten Karo Bidang Kepatuhan
Asisten Karo Bidang Keselamatan
SekretarisPerusahaan
Biro Perencanaan &
SIM
Biro Manajemen
Risiko & Keselamatan
Biro Hukum
Biro Pengadaan
SPI
Pengawas Intern Bidang Keuangan & PKBL
Pengawas Intern Bidang Operasi
Pengawas Intern Bidang Komersial &
Pengembangan Usaha
Pengawas Intern Bidang Teknik, Perencanaan
& SIM
Pengawas Intern Bidang Personalia & Umum
Asisten Karo Bidang Peraturan Perusahaan
Asisten Karo Bidang Perjanjian & Bantuan Hukum
Asisten Karo Bidang Pengadaan Barang &
Jasa Konsultasi
Asisten Karo Bidang Pengadaan
Jasa Pemborongan
Deputy Direktur Akuntansi
Asisten DD Bidang Akuntansi Keuangan
Asisten DD Bidang Akuntansi
Manajemen
Asisten DD Bidang Akuntansi
Persediaan & Aktiva Tetap
Deputy Direktur Bisnis Aviasi & Tarif
Asisten DD Bidang Pengembangan,
Pembinaan & Pemasaran Bisnis Aviasi & Traffic Penerbangan
Asisten DD Bidang Perencanaan & Pembinaan
Pendapatan Aero & Non Aero Wilayah I
Asisten DD Bidang Perencanaan & Pembinaan
Pendapatan Aero & Non Aero Wilayah II
Deputy Direktur Perbendaharaan
Deputy Direktur Komersial &
Pengembangan Usaha Wilayah I
Asisten DD Bidang Administrasi Keuangan
Asisten DD Bidang Administrasi Perpajakan
Asisten DD Bidang Pengelolaan
Dana
Deputy Direktur Anggaran & PKBL
Deputy Direktur Komersial &
Pengembangan Usaha Wilayah II
Asisten DD Bidang Anggaran
Asisten DD Bidang Penyaluran Dana
PKBL
Asisten DD Bidang Perumusan Tarif
Aero, Non Aero & Kerjasama Aero
Asisten DD Bidang Pengendalian
PKBL
Asisten DD Bidang Kerjasama Non-Aero Wilayah I
Asisten DD Bidang Kerjasama Non-Aero Wilayah II
DIREKTURKEUANGAN
DIREKTUROPERASI &
TEKNIK
DIREKTURKOMERSIAL &
PENGEMBANGAN USAHA
DIREKTURPERSONALIA &
UMUM
DIREKTUR UTAMA
General Manager
Deputy Direktur Operasi
Lalu Lintas Penerbangan
Asisten DD Bidang Operasi Pelayanan
Lalu Lintas Penerbangan
Asisten DD Bidang Bantuan Operasi
Penerbangan
Asisten DD Bidang Jaminan Kualitas
Pelayanan Operasi Lalu Lintas
Penerbangan & Bantuan Operasi
Penerbangan
Deputy Direktur Administrasi Personalia
Asisten DD Bidang Administrasi Personalia
Asisten DD Bidang Kesejahteraan
Personil
Asisten DD Bidang Administrasi
Penilaian Karya Pegawai
Deputy Direktur Perencanaan
SDM & Organisasi
Asisten DD Bidang Perencanaan & Pengembangan
SDM
Asisten DD Bidang Pendidikan &
Pelatihan Pegawai
Deputy Direktur Operasi
Bandar Udara
Asisten DD Bidang Operasi Pelayanan
Bandar Udara
Asisten DD Bidang Keselamatan &
Keamanan Bandar Udara
Asisten DD Bidang Jaminan Kualitas
Pelayanan Operasi Bandar Udara & Keselamatan &
Keamanan Bandar Udara
Asisten DD Bidang Organisasi &
Tata Kerja
Deputy Direktur Umum
Asisten DD Bidang Tata Usaha Perkantoran
Asisten DD Bidang Pelayanan
Umum
Deputy Direktur Teknik
Perencanaan & Spesifikasi Teknis
Asisten DD Bidang Perencanaan &
Spesifikasi Teknik Umum
Asisten DD Bidang Perencanaan &
Spesifikasi Teknik Fasilitas Kespen
Asisten DD Bidang Perencanaan &
Spesifikasi Teknik Fas. Bandar Udara
& A2B
Asisten DD Bidang Perencanaan &
Spesifikasi Teknik Fas. Elektrikal,
Mekanikal & Air
Asisten DD Bidang Penyiapan Asset Bersifat Umum
Deputy Direktur Teknik
Pengawasan & Jaminan Kualits
Asisten DD Bidang Pengawasan &
Jaminan Kualitas Teknik Umum
Asisten DD Bidang Pengawasan &
Jaminan Kualitas Teknik Elektronika
Asisten DD Bidang Pengawasan &
Jaminan Kualitas Teknik Listrik &
Peralatan
174
DATA PERUSAHAANCORPORATE DATA
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
SekretarisPerusahaan
Biro Perencanaan &
SIM
Biro Hukum
Biro Pengadaan
Biro Manajemen Risiko &
Keselamatan
SPI
Deputy Direktur Akuntansi
Deputy Direktur Bisnis Aviasi & Tarif
Deputy Direktur Perbendaharaan
Deputy Direktur Komersial &
Pengembangan Usaha Wilayah I
Deputy Direktur Anggaran & PKBL
Deputy Direktur Komersial &
Pengembangan Usaha Wilayah II
Deputy Direktur Operasi
Lalu Lintas Penerbangan
Deputy Direktur Administrasi Personalia
Deputy Direktur Perencanaan
SDM & Organisasi
Deputy Direktur Operasi
Bandar Udara
Deputy Direktur Umum
Deputy Direktur Teknik
Perencanaan & Spesifikasi Teknis
Deputy Direktur Teknik
Pengawasan & Jaminan Kualits
DIREKTURKEUANGAN
DIREKTUROPERASI &
TEKNIK
DIREKTURKOMERSIAL &
PENGEMBANGAN USAHA
DIREKTURPERSONALIA &
UMUM
DIREKTUR UTAMA
Cabang
STRUKTUR ORGANISASIOrganization Structure
175ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
SekretarisPerusahaan
Biro Perencanaan &
SIM
Biro Hukum
Biro Pengadaan
Biro Manajemen Risiko &
Keselamatan
SPI
Deputy Direktur Akuntansi
Deputy Direktur Bisnis Aviasi & Tarif
Deputy Direktur Perbendaharaan
Deputy Direktur Komersial &
Pengembangan Usaha Wilayah I
Deputy Direktur Anggaran & PKBL
Deputy Direktur Komersial &
Pengembangan Usaha Wilayah II
Deputy Direktur Operasi
Lalu Lintas Penerbangan
Deputy Direktur Administrasi Personalia
Deputy Direktur Perencanaan
SDM & Organisasi
Deputy Direktur Operasi
Bandar Udara
Deputy Direktur Umum
Deputy Direktur Teknik
Perencanaan & Spesifikasi Teknis
Deputy Direktur Teknik
Pengawasan & Jaminan Kualits
DIREKTURKEUANGAN
DIREKTUROPERASI &
TEKNIK
DIREKTURKOMERSIAL &
PENGEMBANGAN USAHA
DIREKTURPERSONALIA &
UMUM
DIREKTUR UTAMA
Cabang
176
DATA PERUSAHAANCORPORATE DATA
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
PERUSAHAAN AFILIASI & YAYASANAffiliated Companies and Foundation
PT Gapura Angkasa adalah perusahaan patungan yang
didirikan oleh tiga BUMN, yaitu PT Garuda Indonesia (Persero),
PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero),
yang bergerak di bidang usaha pelayanan jasa ground
handling independen yang meliputi kargo dan pergudangan,
penumpang dan penanganan bagasi, operasi penerbangan dan
servis pesawat udara serta kegiatan usaha lainnya yang dapat
menunjang usaha penerbangan di wilayah kerja Angkasa Pura
I dan Angkasa Pura II.
Berkantor pusat di jalan Angkasa Blok B12 kav 6, kemayoran,
jakarta, Gapura Angkasa memiliki willayah operasi tersebar
di 25 bandara di Indonesia yang seluruhnya di kelola oleh 21
kantor cabang, 1 kantor perwakilan, 2 kantor proyek smart
handling dan 2 proyek yang pengelolaan operasionalnya di
bawah kendali kantor cabang lainnya.
PT Gapura Angkasa didirikan berdasarkan Akta No.32 tanggal
26 Januari 1998 oleh Imas Fatimah,SH., Notaris di Jakarta dan
di sahkan oleh Menteri Kehakiman sesuai keputusan Nomor
C-21003 HT.01.01-TH-99 tanggal 31 Desember1999.
Pendirian Perusahaan telah mendapat persetujuan Menteri
Keuangan RI Nomor: SR-546/MK.016/97 tanggal 5 Nopember
1997 tentang Pendirian Perusahaan Patungan Ground Handling
antara 3 BUMN tersebut.
Dari masing-masing pendiri diatur hak dan kewajibannya
dalam penyertaan modal sebagai berikut:
• PT Garuda Indonesia dengan penyertaan modal sebesar
37,50%, berkewajiban menyerahkan seluruh aset
ground support equipment (GSE) sesuai hasil penilaian
oleh PT Sucofindo yang di tetapkan nilainya sebesar
Rp 122.521.957.000 dan berhak menerima goodwill
sebesar Rp 23.040.000.000.
• PT Angkasa Pura I dengan penyertaan modal
sebesar 31,25%, berkewajiban menyetor aset
senilai Rp 1.415.600.000 dan uang tunai sebesar
Rp 65.784.400.
• PT Angkasa Pura II dengan penyertaan modal
sebesar 31,25%, berkewajiban menyetor aset
senilai Rp 600.239.000 dan uang tunai sebesar
Rp 66.599.761.000.
PT Gapura Angkasa is a joint venture company founded by
three state-owned enterprises, namely PT Garuda Indonesia
(Persero), PT Angkasa Pura I (Persero) and PT Angkasa Pura
II (Persero), which engaged in the business of independent
ground handling services including cargo and Terminal Kargo,
passenger and baggage handling, flight operations and aircraft
servicing and other business activities that can support the
aviation business in the region of Angkasa Pura I and Angkasa
Pura II.
Having headquarter in Jalan Angkasa Blok B12 kav 6,
Kemayoran, Jakarta, Gapura Angkasa has operational region
in 25 airports in Indonesia which is entirely managed by 21
branch offices, 1 Representative office, 2 smart handling project
offices and 2 project offices which managed and controlled by
other branch offices.
PT Gapura Angkasa was established based on notarial
document no. 32 dated January 26, 1998 by Imas Fatimah,
SH., Notary in Jakarta and legalized by the Minister of Justice
according to the decree No. C-21 003 HT.01.01-TH-99 dated
December 31, 1999.
Establishment has been approved by the Minister of Finance
based on the decree No. SR-546/MK.016/97 dated November
5, 1997 on the Establishment of Joint Venture Company
between the three state-owned Ground Handling companies.
From each founder set up the rights and obligations in equity
as follows:
• PT Garuda Indonesia with equity of 37.50%, is obliged
to hand over all assets of ground support equipment
(GSE) in accordance with the results of the assessment by
PT Sucofindo that the set value of Rp 122,521,957,000 and
has a right for goodwill amounting to Rp 23.04 billion.
• PT Angkasa Pura I with equity of 31.25%, is obliged to
deposit assets valued at USD 1.415 billion, and cash
amounting to Rp 65,784,400.
• PTAngkasaPura II,withequityof31.25%,isobligedto
deposit assets valued at USD 600.239 million and cash of
Rp 66,599,761,000.
177ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
Anggaran Pendirian Perusahaan mengalami perubahan
berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 21 Desember 1999
oleh Imas Fatimah SH., Notaris yang mengubah salah satu
kegiatan usaha perusahaan dari sebelumnya adalah cargo and
mail menjadi cargo, terminal kargo and mail, dan diubah lagi
berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 1 september 2010 oleh
R. Suryawan Budi Prasetiyono SH, MKn, Notaris di jakarta dan
telah memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar
sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-
45974,AH.01.02 tahun 2010 tanggal 28 September 2010.
Bidang usaha utama Perusahaan setelah perubahan akta
adalah sebagai berikut:
1. Akomodasi dan Representatif
2. Kontrol Muatan, Komunikasi dan Kontrol Keberangkatan
3. Unit Perangkat Kontrol Muatan
4. Penumpang dan Bagasi
5. Kargo, Pergudangan, dan Surat Menyurat
6. Layanan Perjalanan
7. Pelayanan Pesawat
8. Minyak dan Bahan Bakar
9. Pemeliharaan Pesawat
10. Operasi Penerbangan dan Administrasi Kru
11. Transportasi Landasan
12. Katering dan Pelayanan
13. Administrasi dan Pengawasan
14. Keamanan Bandara
15. Pergudangan dan Logistik
16. Konsultan Penanganan Landasan
17. Pendidikan dan Pelatihan serta penyediaan tenaga ahli
Penanganan Landasan
Memasuki tahun ke-13, PT Gapura Angkasa telah mengukir
peran penting dalam industri bandara setempat. Sebagai
perusahaan patungan antara Maskapai Nasional PT Garuda
Indonesia dan dua otoritas bandara utama milik negara,
PT Angkasa Pura I dan PT Angakasa Pura II, kinerja di bidang
layanan, personil dan peralatan senantiasa mengalami
perkembangan hingga per 31 Desember 2010 posisi ekuitas
perusahaan telah mencapai Rp 337 miliar.
Company’s Articles of establishment decree has been changed
based on the Deed No. 33 dated December 21, 1999 by Imas
Fatimah, SH., Notary which converts one of the company’s
previous business activities which was cargo and mail became
cargo, warehousing and mail, and changed again by virtue of
Deed No. 2 dated September 1, 2010 by R. Suryawan Budi
Prasetiyono SH, Mkn, Notary in Jakarta and has obtained
approval of amendment according to Decree of the Minister
of Justice and Human Rights No.AHU-45974,AH.01.02 dated
September 28, 2010.
The main business areas of the Company after the change of
the deed is as follows:
1. Representation and Accommodation
2. Load Control, Communication and Departure Control
3. Unit Load Device Control
4. Passenger and Baggage
5. Cargo, Warehousing and mail
6. Ramp Service
7. Aircraft Servicing
8. Fuel and Oil
9. Aircraft Maintenance
10. Flight Operation and Crew Administration
11. Surface Transport
12. Catering and Services
13. Supervision and Administration
14. Airport security
15. Warehousing and Logistic
16. Ground Handling Consultant
17. Training and providing skilled ground handling personnel
Entering the13th year, PT Gapura Angkasa has engraved an
important role in the local airport industry. As a joint venture
between National airline PT Garuda Indonesia and two major
airports authority of the state-owned PT Angkasa Pura I and
PT Angakasa Pura II, performance in the field of services,
personnel and equipment have evolved continuously as until
December 31, 2010 the company’s equity position has reached
USD 337 billion.
178
DATA PERUSAHAANCORPORATE DATA
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Neraca(Dalam ribuan Rupiah)
Balance Sheet(In Thousand Rupiah)
KETERANGAN 2009 2010 DESCRIPTION
Jumlah Aset Lancar 263.920.454 258.135.656 Total Current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar 173.441.510 196.148.980 Total Fixed Assets
Jumlah Aset 437.361.964 454.284.636 Total Assets
Jumlah Kewajiban Lancar 95.351.245 90.995.582 Total Current Liabilities
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar 28.040.574 26.101.769 Total Long Term Liabilities
Jumlah Ekuitas 313.970.144 337.187.283 Total Equity
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas 437.361.964 454.284.636 Total Liabilities And Equtity
Laporan Laba Rugi(Dalam ribuan Rupiah)
Income Statement (In Thousand Rupiah)
KETERANGAN 2009 2010 DESCRIPTION
Pendapatan Usaha 570.869.882 610.568.767 Operating Income
Beban Pokok (433.523.183) (492.856.113) Costs Of Good Sold
Laba Kotor 137.346.698 117.712.654 Gross Profit
Beban Operasi (78.607.489) (86.504.365) Operating Expenses
Laba Usaha 58.739.208 31.208.289 Profit
Pendapatan (Beban) Lain-Lain (5.944.665) 38.147.498 Other Revenue (Expense)
Laba Sebelum Pajak 52.794.543 69.355.787 Profit Before Tax
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (21.451.963) (21.896.733) Benefit (Expense) Income Tax
Laba Bersih 31.342.579 47.459.053 Net Profit
Laba Bersih Per Saham 15 22 Net Profit Per Share
Dana Pensiun Angkasa Pura I (DAPENRA)
Dana Pensiun Angkasa Pura I (DAPENRA) didirikan untuk
mengelola Program Dana Pensiun Manfaat Pasti, yaitu
penyediaan manfaat pensiun untuk karyawan PT Angkasa
Pura I dan keluarganya pada saat mencapai usia pensiun dalam
bentuk pembayaran berkala.
Didirikan berdasarkan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I
Nomor KEP.1156/KU.60/1998 tanggal 6 Oktober 1998 tentang
Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Angkasa Pura I
yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan
berdasarkan keputusan Nomor: KEP.393/KM.17/1999 tanggal
15 Nopember 1999. Peraturan Dana Pensiun tersebut
kemudian disempurnakan melalui Surat Keputusan Direksi
Dana Pensiun Angkasa Pura I (DAPENRA)
Dana Pensiun Angkasa Pura I (DAPENRA) established to
manage the Defined Benefit Pension Fund Program, namely
the provision of pension benefits for employees of PT Angkasa
Pura I and their family at the time of retirement age in the form
of periodical payment.
Established by decision of the Directors of PT Angkasa Pura
I Number KEP.1156/KU.60/1998 dated October 6, 1998
regarding the Pension Fund Regulations of the Pension Fund
Angkasa Pura I, which has been approved by the Minister of
Finance based on decision No. KEP.393/KM.17/1999 dated
November 15, 1999. Regulation of Pension Fund afterwards
finalized through a Decree of the Board of PT Angkasa Pura I
179ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.19/KU.60/2000 tanggal
11 Mei 2000 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana
Pensiun Angkasa Pura I. Peraturan Dana Pensiun tersebut telah
mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan berdasarkan
Surat Keputusan Nomor: KEP.274/KM.17/2000 tanggal 12
Juni 2000 dan dicatat dalam Berita Negara Nomor 64 tahun
2000 dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 59/DAPEN tahun
2000 serta sesuai dengan Undang-undang No. 11 tahun 1992
tentang Dana Pensiun.
Tujuan didirikannya DAPENRA adalah untuk membantu
Angkasa Pura I dalam mewujudkan pemberian kesejahteraan
kepada pensiunan yang semakin meningkat dengan sumber
dana berasal dari iuran Pendiri, iuran pegawai dan hasil
pengembangan kekayaannya.
Perkembangan dana yang dikelola sejak DAPENRA didirikan
telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun
1999 dana yang dikelola sebesar Rp 122,62 milyar dan per 31
Desember 2010 telah mencapai Rp 712,40 Milyar
Jumlah peserta DAPENRA terdiri dari peserta aktif (pegawai
aktif) dan peserta pasif (pensiunan). Sampai dengan akhir
tahun 2010 jumlah peserta sebanyak 4.604 peserta terdiri dari
3.262 peserta aktif dan 1.342 peserta pasif.
Ikhtisar DAPENRA 5 tahun terakhir(Dalam ribuan Rupiah)
Overview DAPENRA in last 5 years(In Thousand Rupiah)
KETERANGAN 2006 2007 2008 2009 2010 DESCRIPTION
Jumlah Peserta *) Total Participants *)
Peserta Aktif 3.656 3.526 3.639 3.444 3.262 Active Participants
Peserta Pasif 824 933 1.068 1.211 1.342 Pasive Participants
Aktiva Bersih **) Net Assets **)
Investasi (Nilai Wajar) 398.083.577 438.741.842 464.034.753 583.582.473 712.406.347 Investment (Fair Value)
Total Aktiva Bersih 412.065.181 460.541.185 463.499.186 595.307.649 719.954.652 Total Net Assets
Kekayaan Untuk
Pendanaan
411.540.706 453.643.621 462.881.527 594.950.154 719.537.272 Wealth To Fund
Perubahan Aktiva
Bersih **)
Changes In Net Assets **)
Penerimaan Iuran 19.537.700 17.639.683 19.427.647 23.802.227 23.975.265 Admission Fee
Pembayaran Manfaat
Pensiun
14.279.947 16.999.068 23.820.806 28.612.657 30.956.666 Payment Of Pension Benefit
Neraca **) Balance **)
Jumlah Aktiva 414.033.210 463.071.601 476.276.611 601.103.436 729.781.987 Total Assets
Kewajiban Aktuaria 406.044.245 444.877.388 460.108.782 504.963.232 615.135.850 Actuarial Liabilities
Selisih Kewajiban
Aktuaria
6.020.937 15.663.796 3.390.404 90.344.417 104.818.801 Difference In Actuarial
Liabilities
Hasil Usaha **) Results Of Operation **)
(Persero) No. KEP.19/KU.60/2000 dated May 11, 2000 regarding
the Pension Fund Regulations of the Pension Fund Angkasa
Pura I. Regulation of Pension Funds has been approved by the
Minister of Finance under Decree No. KEP.274/KM.17/2000
dated June 12, 2000 and recorded in the State Gazette No. 64
year 2000 and the Supplement of the State Gazette No. 59/
DAPEN year 2000 and appropriate with Law no. 11 year 1992
regarding the Pension Fund.
The goal of DAPENRA establishment is to assist Angkasa Pura
I in the realization of welfare to retirees which increasing with
the source of the funding comes from dues Founder, employee
contributions and the results of the development of wealth.
The development of managed funds since DAPENRA founded
has experienced significant growth. In 1999 managed funds
amounting to Rp 122.62 billion and as of December 31, 2010
has reached USD 712.40 billion
The number of participants DAPENRA consists of active
participants (active employees) and passive participants
(retirees). As of the end of 2010 the number of participants is
4,604 participants, consisted of 3,262 active participants and
1,342 passive participants.
180
DATA PERUSAHAANCORPORATE DATA
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
Ikhtisar DAPENRA 5 tahun terakhir(Dalam ribuan Rupiah)
Overview DAPENRA in last 5 years(In Thousand Rupiah)
KETERANGAN 2006 2007 2008 2009 2010 DESCRIPTION
Hasil Usaha Investasi
(HUI)
46.310.685 53.513.609 48.897.085 99.787.454 111.922.930 Results Of Investment
Operation
Hasil Usaha Setelah
Pajak
39.844.737 46.781.952 40.569.469 88.828.283 98.721.644 Results Of Operation After
Tax
Rasio-Rasio Ratio-Ratio
Rasio Kecukupan Dana
(RKD)
101,35% 101,97% 100,60% 117,82% 116,97% Fund Adequacy Ratio
Rasio HUI/TIR (ROI) 12,30% 12,78% 10,45% 28,03% HUI/TIR (ROI) Ratio
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I
(YAKKAP I)
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I (YAKKAP I)
didirikan dengan Akta Notaris Mily Karmila Sareal, SH Nomor
2 tanggal 2 September 2003 yang telah disahkan oleh Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam keputusan Nomor
C-116 HT01.02 TH 2003 tanggal 19 September 2003.
Tujuan pendirian YAKKAP I adalah untuk mengelola Tunjangan
Hari Tua (THT) karyawan PT Angkasa Pura I dan melaksanakan
program-program pelayanan bagi karyawan seperti program
pemberian Tunjangan Hari Tua, Program bantuan pemeliharaan
kesehatan dan program-program bantuan lainnya.
Neraca YAKKAP I per 31 Desember 2010 dan 2009(Dalam ribuan Rupiah)
YAKKAP Balance Sheet as of December 31, 2010 and 2009 (In Thousand Rupiah)
PERKIRAAN 2009 2010 ESTIMATE
ASET ASSET
Aset Lancar 88.608.080 74.361.267 Current Assets
Investasi Jangka Panjang 65.125.926 57.721.613 Long-term Investment
Aset Tetap 109.596 123.205 Fixed Assets
Aset Lain-lain Other Assets
-Aset Pajak Tangguhan (3.289) 5.732 Deferred Tax Assets
-Uang Muka THT 25.014.203 35.264.662 Prepaid THT
Total Aset 178.854.516 167.465.015 Total Assets
KEWAJIBAN Liabilities
Kewajiban Lancar 8.448.220 10.451.616 Current liabilities
Aset Bersih: Net Assets
Aset Bersih Terikat Temporer 115.310.784 90.625.714 Temporary bound net assets
Aset Bersih Terikat Permanen 561.507 623.435 Permanently bound net assets
Aset Bersih Tidak Terikat 54.534.005 65.764.248 Non bound net assets
Total Kewajiban dan Aset Bersih 178.854.516 167.465.015 Total Liabilities and Net assets
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I
(YAKKAP I)
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I (YAKKAP I)
was established by Deed Mily Karmila Sareal, SH No. 2 dated
September 2, 2003 which was approved by the Minister of
Justice and Human Rights in its decision No. C-116 HT01.02
TH 2003 dated 19 September 2003.
The purpose of YAKKAP I establishment was to manage the
Old Age Allowance, Tunjangan Hari Tua (THT) employees of
PT Angkasa Pura I and implement service programs for employees
such as Old Age Allowance program administration, health
care assistance programs and other assistance programs.
181ANGKASAPURA AIRPORTS 2010 ANNUAL REPORT
KANTOR CABANGBranch Offices
Ngurah Rai International Airport
Jl. Raya I Gusti Ngurah Rai
Denpasar Bali 80362
Telephone : (0361) 751011, 751020
Facsimile : (0361) 751032
E-mail : [email protected]
Juanda International Airport
Surabaya 61253 A
Telephone : (031) 8667513, 8667514
Facsimile : (031) 8667506
E-mail : [email protected]
Sultan Hasanuddin International Airport
Makassar 90552
Telephone : (0411) 510123, 550082-3
Facsimile : (0411) 553183
E-mail : [email protected]
Sepinggan International Airport
Jl. Marsma R. Iswahyudi Balikpapan 76115
Telephone : (0542) 766886
Facsimile : (0542) 766882
E-mail : [email protected]
www.sepingganairport.com
Frans Kaisiepo International Airport
Jl. M. Yamin 99 Biak 98111
Telephone : (0981) 22555, 21855
Facsimile : (0981) 22106
E-mail : [email protected]
Sam Ratulangi International Airport
Manado 95374
Telephone : (0431) 811449, 814320
Adisutjipto International Airport
Jl. Solo km. 9 Yogyakarta 55282
Telephone : (0274) 484261, 484266
Facsimile : (0274) 488155
E-mail : [email protected]
Adi Sumarmo International Airport
Bandar Udara Adi Sumarmo Tromol Pos 800 57108
Telephone : (0271) 780715-4, 705274
Facsimile : (0271) 705251
E-mail : [email protected]
Syamsudin Noor Airport
Banjarmasin 70724
Telephone : (0511) 705277, 705274
Facsimile : (0511) 705251
E-mail : [email protected]
Ahmad Yani International Airport
Jl. Puad A.Yani Semarang 50145
Telephone : (024) 7608735
Facsimile : (024) 7603506
E-mail : [email protected]
Selaparang Internasional Airport
Jl. Adisutjipto No. 1, Mataram 83124
Telephone : (0370) 622987
Facsimile : (0370) 632030
E-mail : [email protected]
Pattimura International Airport
Jl. Dr. Leimena Laha Ambon 97236
Telephone : (0911) 311768
Facsimile : (0911) 345686
E-mail : [email protected]
El Tari International Airport
Jl. Adisutjipto Terminal B Kupang 85361
Telephone : (0380) 882031
Facsimile : (0380) 881263
E-mail : [email protected]
SBU Cargo Warehousing
Terminal Kargo Sultan Hasanuddin - Makassar
Makassar 90552
Telephone : (0411) - 552811
Facsimile : (0411) - 554239
Terminal Kargo Sepinggan - Balikpapan
Telephone : 0542 - 766866
Facsimile : 0542 - 766839
E-mail : [email protected]
MATSC
Jl. Bandara Baru Gedung MATSC - Makassar 90552
Telephone : 0411 - 4813210
Facsimile : 0411 - 4813717
E-mail : [email protected]
182
DATA PERUSAHAANCORPORATE DATA
ANGKASAPURA AIRPORTS LAPORAN TAHUNAN 2010
CATATANNotes
DAFTAR ISI CONTENTS
01 Penjelasan Tema
Theme
10 Profil Perusahaan
Company Profile
18 Visi Misi
Vision Mission
20 Jejak Langkah
Milestones
22 Penghargaan & Sertifikasi
Awards & Certifications
24 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights
30 Peristiwa Penting
Event Highlights
32 Tinjauan Industri
Industrial Review
36 Tinjauan Rencana & Strategi
Review Plans & Strategies
44 Laporan Dewan Komisaris
Report from the Board of Commissioners
54 Laporan Direksi
Report from the Board of Directors
58 Analisa Pembahasan ManajemenAtas Kinerja Perusahaan
Management Discussion & Analysis
102 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility
112 Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance
166 Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan
Responsibility for Annual Reporting
167 Data Perusahaan
Corporate Data
169 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners
170 Profil Direksi
Board of Directors Profile
172 Struktur Organisasi
Organization Structure
176 Perusahaan Afiliasi & Yayasan
Affiliated Companies & Foundation
181 Kantor Cabang
Branch Offices
183 Laporan Keuangan
Financial Statements
PT Angkasa Pura I (Persero) Kota Baru Bandar KemayoranBlok B-12 Kav. No.2, Jakarta 10610
[T] (62-21) 654 1961[F] (62-21) 654 1513/14www.angkasapura1.co.id
Annual Report2010Laporan Tahunan
RISING THROUGH NEW TEAM AND NEW COMMITMENT
Laporan Tahunan 2010 Annual Report
RISIN
G TH
RO
UG
H N
EW TEAM
AND
NEW
COM
MITM
ENT
An
nu
al Rep
ort
2010Lap
oran
Tahu
nan
Top Related