Revisi Renstra 2016 - 2021
1
BADAN KEUANGAN DAERAH
Revisi Renstra 2016 - 2021
2
BADAN KEUANGAN DAERAH
Perencanaan sebagai salah satu unsur dalam proses manajemen memegang
peranan yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, baik
itu organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Perencanaan yang baik
tentunya disusun melalui suatu proses dan analisis serta berorientasi pada visi
dan misi organisasi. Sistem perencanaan yang efektif sangat diperlukan karena
2 (dua) alasan yaitu (1) untuk merespon perubahan lingkungan eksternal dan (2)
untuk mengorganisir sumber daya bagi peningkatan kinerja. Inti kegiatan
perencanaan adalah menyusun program kerja yang jelas dan dapat
diimplementasikan sehingga menjamin keberlangsungan hidup organisasi dalam
lingkungan yang senantiasa berubah-ubah.
Perencanaan stratejik merupakan bagian yang terintegrasi dengan
manajemen stratejik yang dimulai ketika ditetapkannya TAP MPR RI Nomor
XI/MPR/1998 yang kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Semua peraturan
perundangan tersebut adalah menjadi payung kebijakan untuk membangun
sistem akuntabilitas di Indonesia yang mengakomodasikan konsep manajemen
stratejik yang terdiri dari formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi
strategi.
Proses perencanaan stratejik lebih bersifat konseptual. Komponen penting
dalam perencanaan stratejik adalah visi, misi, tujuan, sasaran serta cara
mencapai tujuan dan sasaran tersebut.
1.1 LATAR BELAKANG
BAB I.
PENDAHULUAN
Revisi Renstra 2016 - 2021
3
BADAN KEUANGAN DAERAH
Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah tentunya
berpedoman pada RPJMD Kota Banjarmasin dan bersifat indikatif yang memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah. Rencana
Strategis disusun melalui analisis dan kajian sebagai penjabaran dari RPJMD
dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya yang
diukur melalui implementasi rencana kerja berdasarkan program dan kegiatan
yang dilaksanakan serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan
program dan kegiatan tersebut.
Rencana strategis ini disusun sebagai masukan dalam rangka
penyempurnaan rancangan awal RPJMD yang nantinya akan ditetapkan sebagai
kebijakan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan yang
dituangkan dalam Peraturan Daerah. Kebijakan perencanaan pembangunan
Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD akan dijabarkan dalam RKPD
yang disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) dengan memuat kebijakan,
program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah sehingga akan berdampak
pada adanya sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan pada RENJA
dengan RENSTRA dan RPJM dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan prioritas
program pembangunan dengan tetap berorientasi pada visi dan misi Walikota
sebagi tujuan akhir dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah.
Pengertian Perencanaan Strategi
1. Proses memutuskan program yang akan dijalankan suatu organisasi serta
jumlah sumber daya yang dialokasikan pada setiap program untuk beberapa
tahun mendatang;
2. Perumusan strategi adalah proses memutuskan strategi baru, sedangkan
perencanaan strategi adalah proses mengimplementasikan strategi.
Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin
dirumuskan dan disusun berdasarkan pada:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin 2016-
2021
Revisi Renstra 2016 - 2021
4
BADAN KEUANGAN DAERAH
Tugas pokok dan fungsi
Memperhatikan aspirasi dan isu yang berkembang
Berbagai Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin.
a. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42860);
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287) ;
e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);
1.2 LANDASAN HUKUM
Revisi Renstra 2016 - 2021
5
BADAN KEUANGAN DAERAH
g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ;
n. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun
2005-2025;
o. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 tahun 2009 tentang
Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
11);
p. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Banjarmasin Tahun 2016-2021;
Revisi Renstra 2016 - 2021
6
BADAN KEUANGAN DAERAH
q. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 7 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).
r. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 27.A tahun 2011 tentang Rencana
Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota
Banjarmasin Tahun 2016-2021.
s. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 91 tahun 2016 tentang Tugas Pokok,
Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
a. Maksud
Maksud dari penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah ini adalah:
o untuk menindaklanjuti Visi dan Misi serta rencana strategis yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Banjarmasin 2016-2021.
o Menjadi kerangka dasar bagi Badan Keuangan Daerah guna
meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
o Mempermudah pelaksanaan koordinasi kegiatan yang mencakup
monitoring, evaluasi, analisis yang dilaksanakan dengan instansi
terkait;
o Memberikan informasi kepada instansi terkait tentang rencana
pembangunan tahunan sehingga mempermudah dalam menentukan
program kegiatan yang akan dilaksanakan 4 tahun ke depan;
o Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur terutama
aparatur Badan Keuangan Daerah dalam menentukan prioritas-
prioritas program di bidang pembangunan yang tertuang dalam
Rencana Kerja Tahunan.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Revisi Renstra 2016 - 2021
7
BADAN KEUANGAN DAERAH
b. Tujuan
Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah
ini adalah agar dapat dijadikan acuan atau pedoman oleh seluruh aparatur
dalam membuat Rencana Kerja Tahunan SKPD dan untuk lebih maksimal,
terarah, terkendali, efektif serta efesien dalam pelaksanaan tugas untuk
pencapaian target yang diharapkan. Jadi tujuan Penyusunan Renstra
tersebut adalah sebagai berikut :
o Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Badan
Keuangan Daerah dalam menyusun pengelolaan keuangan daerah yang
lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
o Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas Badan
Keuangan Daerah untuk menentukan prioritas-prioritas utama dalam
pelaksanaan program kegiatan sehingga tujuan program dan sasaran
kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat
tercapai secara optimal;
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi
Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses
penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD dan
Renja
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Dasar Hukum seperti Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan
ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur
organisasi, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan
Keuangan Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Revisi Renstra 2016 - 2021
8
BADAN KEUANGAN DAERAH
penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Keuangan
Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta
susunan garis besar isi dokumen
BAB II GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara
ringkas sumber daya yang dimiliki Badan Keuangan Daerah dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-
capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra
periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang
telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD Kota Banjarmasin
periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang
masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Badan
Keuangan Daerah.
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan
Badan Keuangan Daerah, struktur organisasi, serta uraian tugas
dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Badan
Keuangan Daerah. Uraian tentang struktur organisasi ini
ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan
tata laksana pada Badan Keuangan Daerah (proses, prosedur,
mekanisme).
Revisi Renstra 2016 - 2021
9
BADAN KEUANGAN DAERAH
2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah.
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang
dimiliki Badan Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan
fungsinya.
2.3 Kinerja Badan Keuangan Daerah.
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Badan
Keuangan Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra periode
sebelumnya, menurut Indikator Kinerja Kunci dan Indikator
Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap RPJMD Kota
Banjarmasin 2016-2021 yang berimplikasi sebagai tantangan
dan peluang bagi pengembangan perencanaan pembangunan
pada lima tahun mendatang
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan
Keuangan Daerah.
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan
beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih
Mengemukakan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota
Banjarmasin yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya
berdasarkan identifikasi permasalahan dipaparkan dengan
mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan
pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Revisi Renstra 2016 - 2021
10
BADAN KEUANGAN DAERAH
3.3 Telaahan Renstra
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat
ataupun faktor-faktor pendorong dari Badan Keuangan Daerah
yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari sasaran jangka
menengah RPJMD
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat
dan pendorong dari Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari implikasi RTRW
dan KLHS
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali permasalahan -
permasalahan dari Badan Keuangan Daerah yang
mempengaruhi permasalahan ditinjau dari :
1. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah.
2 . Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kota Banjarmasin
2016-2021
3. Implikasi RTRW bagi SKPD
4. Implikasi KLHS bagi SKPD
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi
Visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu
strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah (PPD) untuk
menemukan perwujudan visi, yang akan dijabarkan dalam misi.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis
yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan
Revisi Renstra 2016 - 2021
11
BADAN KEUANGAN DAERAH
pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan
menjadi dasar penyusunan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota
Banjarmasin selama empat tahun.
4.3 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah
Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Keuangan Daerah
adalah strategi dan kebijakan Badan Keuangan Daerah untuk
mencapai tujuan dan sasaran Jangka Menengah yang selaras
dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program
prioritas RPJMD Kota Banjarmasin 2016-2021
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Mengemukakan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Keuangan
Daerah.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Mengemukakan indikator kinerja Badan Keuangan Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Keuangan
Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banjarmasin
2016-2021
BAB VII PENUTUP
Revisi Renstra 2016 - 2021
12
BADAN KEUANGAN DAERAH
Badan Keuangan Daerah merupakan unsur unit pelaksana dari Pemerintah
Kota Banjarmasin, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin adalah sebagai
berikut:
2.1.1. Tugas Pokok
Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan
dan melaksanakan kebijakan daerah dalam Bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Uraian tugas dari organisasi pada Badan Keuangan Daerah Kota
Banjarmasin adalah sebagai berikut :
A. Sekretariat
A.1. Tugas
Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif meliputi urusan umum dan kepegawaian, program,
keuangan serta melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
dilingkup Badan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan
keuangan dan aset daerah.
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
BAB II.
GAMBARAN UMUM
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA BANJARMASIN
Revisi Renstra 2016 - 2021
13
BADAN KEUANGAN DAERAH
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, kearsipan,
urusan kepegawaian, perlengkapan serta urusan rumah
tangga dan umum;
b. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan kegiatan teknis operasional perencanaan
dan penyusunan program, evaluasi dan menyusun laporan
badan;
c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan rencana dan pertanggungjawaban anggaran
serta mengelola administrasi keuangan.
A.2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana
kegiatan Badan;
b. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana
kegiatan Badan;
c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis
penyusunan program dan rencana kegiatan ;
d. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan
data kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ;
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama
penyusunan rencana stratejik ;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama
penyusunan rencana terintegrasi ;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama
penyusunan rencana kerja tahunan ;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan
rencana kegiatan ;
Revisi Renstra 2016 - 2021
14
BADAN KEUANGAN DAERAH
i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya ;
B. Bidang Penetapan dan Pendataan
B.1. Tugas
Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok
mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pendataan dan
penetapan obyek PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.
Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :
a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian ; sebagaimana
dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan
pendataan dan penilaian terhadap potensi subjek dan objek
PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.
b. Sub Bidang Penetapan ; mempunyai tugas pokok
melaksanakan perhitungan dan penetapan PBB, BPHTB
dan Pajak Daerah lainnya, dan
c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi; mempunyai tugas
pokok melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data serta
pengembangan, penyajian dan pelayanan informasi PBB,
BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.
B.2. Fungsi
Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :
a.
penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian pendataan dan pendaftaran obyek PBB,
BPHTB dan Pajak Daerah lainnya ;
Revisi Renstra 2016 - 2021
15
BADAN KEUANGAN DAERAH
b.
c
d.
e.
f.
penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian penilaian obyek PBB, BPHTB dan Pajak
Daerah lainnya ;
penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian perhitungan potensi PBB, BPHTB dan
Pajak Daerah lainnya ;
penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian penetapan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah
lainnya ;
penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian perhitungan pajak terhutang dan potensi
PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya ;
penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian pengumpulan, pengolahan dan penyajian
data PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya ; dan
penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian pengembangan, penyajian dan pelayanan
informasi PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.
C. Bidang Penagihan dan Pengawasan
C.1. Tugas
Bidang Penagihan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud
mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan penagihan dan pengawasan seluruh subjek dan
objek PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.
Bidang Penagihan dan Pengawasan terdiri dari :
a. Sub Bidang Penagihan ; mempunyai tugas pokok
melaksanakan penagihan terhadap tunggakan atau piutang
PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.
Revisi Renstra 2016 - 2021
16
BADAN KEUANGAN DAERAH
b. Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan ; mempunyai tugas
pokok melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan wajib
PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.
c. Sub Bidang Pelayanan dan Keberatan ; mempunyai tugas
pokok melaksanakan pelayanan dan penyelesaian
keberatan/sengketa pajak serta memberikan
penyuluhan/sosialisasi PBB, BPHTB dan Pajak Daerah
lainnya.
C.2. Fungsi
Bidang Penagihan dan Pengawasan mempunyai fungsi :
a.
b.
c.
d.
e.
penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian penagihan tunggakan atau piutang
PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya;
penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian pemeriksaan wajib PBB, BPHTB dan
Pajak Daerah lainnya ;
penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian pengawasan wajib PBB, BPHTB dan
Pajak Daerah lainnya ;
penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian pelayanan dan penyelesaian
keberatan/sengketa wajin PBB, BPHTB dan Pajak Daerah
lainnya ;
penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian penyuluhan dan sosialisasi PBB,
BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.
Revisi Renstra 2016 - 2021
17
BADAN KEUANGAN DAERAH
D. Bidang Anggaran
D.1. Tugas
Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
kegiatan teknis operasional penyusunan dan pengendalian
anggaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).
Bidang Anggaran terdiri dari :
a. Sub Bidang Penganggaran Lembaga Teknis Daerah dan
Lembaga Lainnya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
kegiatan penyusunan anggaran dan perubahan anggaran
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya.
b. Sub Bidang Penganggaran Dinas Daerah mempunyai tugas
pokok menyelenggarakan kegiatan pengendalian anggaran
dan perubahan anggaran Dinas Daerah.
D.2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas, Bidang Anggaran mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.
e.
Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
Penyusunan kebijakan umum anggaran dalam rangka
pelaksanaan anggaran kegiatan satuan kerja perangkat
daerah;
Pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja daerah;
Pelaksanaan pengendalian anggaran kegiatan satuan
kerja perangkat daerah;
Penyiapan, penetapan dan pengesahan dokumen
pelaksanaan anggaran;
Revisi Renstra 2016 - 2021
18
BADAN KEUANGAN DAERAH
f.
g.
h.
i
Pemantauan pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah (APBD);
Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan
dalam pelaksanaan (APBD);
Penyelenggaraan penyiapan anggaran kas daerah;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
D. Bidang Akuntansi
E.1. Tugas
Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok
mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan
akuntasi, penatausahaan, perhitungan dan penyusunan laporan
pertanggungjawaban keuangan.
Bidang Akuntansi terdiri dari :
(1) Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas pokok
menyusun laporan relisasi anggaran, neraca dan
catatan atas laporan keuangan serta evaluasi laporan
keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran pada Dinas daerah.
(2) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Inspektorat, Badan dan
RSUD mempunyai tugas pokok menyusun laporan relisasi
anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta
evaluasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran pada Inspektorat, Badan, RSUD.
(3) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Sekretariat DPRD,
Sekretariat Daerah, dan Kecamatan mempunyai tugas pokok
menyusun laporan relisasi anggaran, neraca dan catatan atas
laporan keuangan serta evaluasi laporan keuangan dan
Revisi Renstra 2016 - 2021
19
BADAN KEUANGAN DAERAH
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada
Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Kecamatan.
E.2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian laporan keuangan Dinas Daerah ;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian laporan keuangan Inspektorat, Badan
dan RSUD ; dan
c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian laporan keuangan Inspektorat, Badan
dan RSUD ;
E. Bidang Perbendaharaan
F.1. Tugas
Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok
mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengujian dan
pengesahan dokumen pembayaran atas beban tagihan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
a) Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Kas mempunyai
tugas pokok melaksanakan penatausahaan, pengelolaan, dan
evaluasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
b) Sub Bidang Pengelolaan SP2D sebagaimana dimaksud dalam
pasal 23 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan
pemilahan, pengarsipan dan evaluasi dokumen SPP, SPM dan
SP2D.
c) Sub Bidang Pengelolaan SPJ sebagaimana dimaksud dalam
pasal 23 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan
penerimaan, pemeriksaan penelitian dan pengarsipan surat
pertanggungjawaban (SPJ) fungsional dari bendahara
pengeluaran seluruh SKPD.
Revisi Renstra 2016 - 2021
20
BADAN KEUANGAN DAERAH
F.2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
dan pengendalian pengelolaan kas ;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
dan pengendalian pengelolaan SP2D ;
c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
dan pengendalian pengelolaan SPJ.
F. Bidang Aset Daerah
E.1. Tugas
Bidang Aset mempunyai tugas pokok mengoordinasikan,
membina, mengatur dan mengendalikan administrasi pengadaan,
pengelolaan, mutasi dan penghapusan aset.
Bidang Aset Daerah terdiri dari :
(a). Sub Bidang Analisis Kebutuhan Aset mempunyai tugas pokok
melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana
kebutuhan aset daerah.
(b). Sub Bidang Penatausahaan Aset mempunyai tugas pokok
melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan penatausahaan
aset daerah.
(c) Sub Bidang Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Aset
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan dan
pemantauan pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan,
pemusnahan dan penghapusan aset daerah.
Revisi Renstra 2016 - 2021
21
BADAN KEUANGAN DAERAH
E.2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas, Bidang Aset Daerah mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian analisis kebutuhan dan perencanaan aset
daerah ;
penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian inventarisasi aset daerah;
penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian penatausahaan aset daerah;
penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan aset daerah;
penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian penilaian aset daerah;
penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian pemindahtanganan aset daerah ;
penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian penghapusan aset daerah ;
2.1.2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Keuangan Daerah
mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah sesuai
dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
b. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian
dan evaluasi pendataan dan penetapan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah
lainnya ;
Revisi Renstra 2016 - 2021
22
BADAN KEUANGAN DAERAH
c. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian
dan evaluasi penagihan dan pengawasan PBB, BPHTB dan Pajak
Daerah lainnya ;
d. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian
dan evaluasi penyusunan anggaran ;
e. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian
dan evaluasi pengelolaan investasi dan penyertaan modal daerah;
f. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian
dan evaluasi pengelolaan perbendaharaan ;
g. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian
dan evaluasi akuntansi keuangan ;
h. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian
dan evaluasi administrasi aset daerah ;
i. pembinaan, pengendalian dan unit pelaksana teknis;
Revisi Renstra 2016 - 2021
23
BADAN KEUANGAN DAERAH
2.1.3. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin terdiri dari :
Kepala Badan Keuangan Daerah
Sekretaris
Sub Bagian Perencanaan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Pendataan & Penetapan
Bidang Penagihan & Pengawasan
Bidang Anggaran Bidang
Perbendaharaan Bidang Akuntansi Bidang Aset
Subbid Pendataan & Penilaian
Subbid Penagihan Subbid Penganggaran Belanja Langsung
Subbid Penerimaan
& Pengeluaran Kas Subbid Pelaporan Keuangan Dinas
Daerah
Subbid Analisis Kebutuhan Aset
Subbid Penetapan Subbid Pemeriksaan & Pengawasan
Subbid Penganggaran Belanja Tidak Langsung
Subbid Pengelolaan SP2D
Subbid Pelaporan Keuangan
Inspektorat, Badan & RSUD
Subbid Penatausahaan Aset
Subbid Pengolahan Data & Informasi
Subbid Pelayanan Keberatan
Subbid Penganggaran Pendapatan Daerah & Pembiayaan Daerah
Subbid Pengelolaan SPJ
Subbid Pelaporan Set. DPRD, Setda &
Kecamatan
Subbid Pemanfaatan, Penilaian &
Penghapusan Aset
UPT
Revisi Renstra 2016 - 2021
24
BADAN KEUANGAN DAERAH
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah
didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri dari:
NO NAMA JABATAN JABATAN
STRUKTURAL
JUMLAH
TOTAL
L P
1. Kepala Badan - Eselon IIb 1 0 1
2. Sekretaris - Eselon IIIa 0 1 1
3. Kepala Bidang - Eselon IIIb 3 3 6
4. Kepala Sub
Bagian/Bidang - Eselon IVa 11 10 21
5. Kepala UPTD - Eselon IVa 4 1 5
6. Kepala Sub Bagian
UPTD - Eselon IVb 3 2 5
6. Staf 38 36 74
Jumlah 113
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin 2017
TABEL 2.1
JUMLAH PEGAWAI
2.2 SUMBER DAYA APARATUR 2.2 ORGANISASI
Revisi Renstra 2016 - 2021
25
BADAN KEUANGAN DAERAH
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
TOTAL
L P
1. Strata II 10 5 15
2. Strata I 19 25 44
3. D V 0 0 0
4. Sarjana Muda / D III 9 9 18
5. SMA 19 14 33
6. SMP 3 0 3
Jumlah Total 113
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin 2017
NO TINGKAT GOLONGAN JUMLAH
TOTAL
L P
1. Golongan IV 4 6 10
2. Golongan III 34 38 72
3. Golongan II 22 9 31
4. Golongan I 0 0 0
5. Honorer 0 0 0
Jumlah 113
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin 2017
TABEL 2.2
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN
JENJANG PENDIDIKAN
TABEL 2.3
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN
GOLONGAN
Revisi Renstra 2016 - 2021
26
BADAN KEUANGAN DAERAH
Sebagai penunjang operasional, Badan Keuangan Daerah Kota
Banjarmasin didukung dengan inventaris kantor/aset kantor yang secara
umum dikelola atau dikoordinir sekretariat, yang dalam operasional
pengelolaannya dilaksanakan oleh masing-masing bidang sebagai penanggung
jawabnya.
NO ASET JUMLAH
1. Komputer/PC 153 unit
2. Laptop 83 unit
3. Printer 168 unit
4. AC 62 unit
5. Televisi 12 unit
6. Sepeda Motor Operasional 53 unit
7. Mobil 19 unit
8. Genset 6 unit
9. Mesin Kas Register 8 unit
10. Mesin Hitung Uang 15 unit
11. Mesin Fotocopi 8 unit
12 Lemari Besi 34 unit
13. Rak Besi 105 unit
14. Filling Besi 83 unit
15. Brangkas 19 unit
16. Lemari Kaca 20 unit
17. Papan Visual 2 unit
18. Alat Penghancur Kertas 13 unit
TABEL 2.4
JUMLAH ASET TETAP
Revisi Renstra 2016 - 2021
27
BADAN KEUANGAN DAERAH
19. Papan Instansi 16 paket
20. Papan Pengumuman 6 unit
21. Papan Tulis 2 unit
22. Mesin Absensi 8 unit
23. Alat Pemotong Kertas 1 unit
24. OHP 2 unit
25. Mesin Perforasi 5 unit
26. Mesin Validasi 2 unit
27. Digital Voice recorder 5 unit
28. Kursi Besi 13 unit
29. Meja rapat 9 unit
30. Kursi rapat 189 unit
31 Kursi tamu 8 unit
32 Bangku tunggu 15 unit
33 Sofa 6 unit
34 Mesin potong rumput 2 unit
35 Kipas angin 5 unit
36 Meja kerja pejabat es II 5 unit
37 Meja kerja pejabat es III 13 unit
38 Meja kerja pejabat es IV 29 unit
39. Kursi hadap depan meja
kerja es II 7
unit
40. Kursi Tamu di ruang Pejabat
Es. II 1
unit
41. Lemari Arsip 12 unit
42. Mesin Barcode 8 unit
Revisi Renstra 2016 - 2021
28
BADAN KEUANGAN DAERAH
43. Telp Pabx 10 unit
44. Telp 5 unit
45 Fax 3 unit
46 Kursi Roda 1 unit
47 GPS 6 unit
48 Mesin Ketik 6 unit
49 Hard Disc 22 unit
50 Mesin Amplifier 2 unit
51 Slide projector 2 unit
52 Kursi kerja peg non
struktural 23
unit
53 meja kerja peg non
struktural 49
unit
54 Alat pemadam kebakaran 6 unit
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin 2017
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 7 tahun 2016
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin, Badan keuangan Daerah adalah merupakan Gabungan dari
Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.
Tingkat capaian kinerja Badan keuangan Daerah dapat dilihat dari
produk atau dokumen yang dihasilkan tahun sebelumnya.
Adapun produk atau dokumen yang dihasilkan pada masing-masing
bidang adalah:
2.3 KINERJA
Revisi Renstra 2016 - 2021
29
BADAN KEUANGAN DAERAH
NO PRODUK JUMLAH
1. Renstra 1 dokumen
2. Rencana Kinerja Tahunan 1 dokumen
3. Perjanjian Kinerja 1 dokumen
4. Rencana Kerja 1 dokumen
5. Lakip 1 dokumen
6. Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan Perbulan
1 dokumen
7. Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
1 dokumen
8. Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban
1 Dokumen
9. Laporan Keuangan 1 Dokumen
Sumber : Bagian Sekretariat
Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin 2016
NO PRODUK JUMLAH
1. Nota Keuangan APBD-P 1 dokumen
2. Pengantar Nota Keuangan APBD-P 1 dokumen
3. RKA-P SKPD 1 dokumen
4. RAPBD-P 1 dokumen
TABEL 2.5
PRODUK/DOKUMEN YANG DIHASILKAN
BAGIAN SEKRETARIAT
TABEL 2.6
PRODUK/DOKUMEN YANG DIHASILKAN
BIDANG ANGGARAN
Revisi Renstra 2016 - 2021
30
BADAN KEUANGAN DAERAH
5. APBD-P 1 dokumen
6. APBD-P Penjabaran 1 dokumen
7. Nota Keuangan APBD 1 dokumen
8. Pengantar Nota Keuangan APBD 1 dokumen
9. RKA SKPD 1 dokumen
10. APBD 1 dokumen
11. APBD Penjabaran 1 dokumen
12. DPA per SKPD 1 dokumen
13. DPA - SKPD 1 dokumen
14 Penjabaran APBD-P 1 dokumen
15 Penjabaran APBD 1 dokumen
16 DPA-P 1 dokumen
17. DPA Murni 1 dokumen
18. Buku Kode Rekening 1 dokumen
19. Pedoman RKA 1 dokumen
Sumber : Bidang Anggaran
Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin 2016
NO PRODUK JUMLAH
1. Pengantar Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kota Banjarmasin
1 dokumen
TABEL 2.7
PRODUK/DOKUMEN YANG DIHASILKAN
BIDANG AKUNTANSI
Revisi Renstra 2016 - 2021
31
BADAN KEUANGAN DAERAH
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kota Banjarmasin
1 dokumen
3. Rancangan Peraturan Walikota tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kota Banjarmasin
1 dokumen
4. Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kota Banjarmasin
1 dokumen
5. Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kota Banjarmasin
1 dokumen
6. LRA Triwulan I 1 dokumen
7. LRA Semesteran 1 dokumen
8. LRA Triwulan II 1 dokumen
9. LRA Tahunan Sebelum Audit 1 dokumen
10. LRA Tahunan Sesudah Audit 1 dokumen
11. Kertas Kerja SKPD 1 dokuman
12. Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Banjarmasin Un Audit
1 dokumen
13. Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Banjarmasin Audit
1 dokumen
14. Buku Sistem dan Prosedur Akuntansi 1 dokumen
15. Buku Kebijakan Akuntansi 1 dokumen
Sumber : Bidang Akuntansi Badan, Keuangan dan Kota Banjarmasin 2017
Revisi Renstra 2016 - 2021
32
BADAN KEUANGAN DAERAH
NO PRODUK JUMLAH
1. Daftar Gaji Perorangan per SKPD
perbulan
12 dokumen
2. Daftar Rekapitulasi gaji per SKPD
perbulan
12 dokumen
3. Daftar Rekapitulasi Gaji
keseluruhan PNS Pemerintah Kota
Banjarmasin
12 dokumen
4. Daftar Rekapitulasi SP2D
Pemerintah Kota Banjarmasin
12 dokumen
Sumber : Bidang Perbendaharaan
Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin 2017
TABEL 2.8
PRODUK/DOKUMEN YANG DIHASILKAN
BIDANG PERBENDAHARAAN
Revisi Renstra 2016 - 2021
33
BADAN KEUANGAN DAERAH
NO PRODUK JUMLAH
1. RKBMD 1 dokumen
2. RKPBMD 1 dokumen
3. DKBMD 1 dokumen
4. DKPBMD 1 dokumen
5. Daftar Hasil Pengadaan 1 dokumen
6. Daftar Hasil Pemeliharaan 1 dokumen
7. Laporan Barang Inventaris 1 dokumen
8. Daftar Mutasi BMD 1 dokumen
9. Petunjuk Teknis Pengelolaan BMD 1 dokumen
10. Data Aset Pemerintah Kota
Banjarmasin
1 dokumen
Sumber : Bidang Aset Daerah
Badan, Keuangan Daerah Kota Banjarmasin 2017
TABEL 2.9
PRODUK/DOKUMEN YANG DIHASILKAN
BIDANG ASET DAERAH
Revisi Renstra 2016 - 2021
34
BADAN KEUANGAN DAERAH
Tantangan dan Peluang untuk pencapaian rencana strategis Badan
Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :
TANTANGAN PELUANG
1.
2.
3.
Perbedaan persepsi dalam
membaca peraturan
dengan pemeriksa
Adanya tuntutan
publik/masyarakat
semakin kritis
Perubahan peraturan yang
semakin cepat
1.
2.
3.
Adanya aturan-aturan
tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan
Barang Milik Daerah
Keterbukaan informasi
Adanya teknologi
informasi yang mudah
diakses
TABEL 2.10
TANTANGAN DAN PELUANG
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG
2.4
Revisi Renstra 2016 - 2021
35
BADAN KEUANGAN DAERAH
Berdasarkan pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah yang
mengelola semua Belanja Langsung, maupun Belanja Tak
Langsung,Gaji maupun non Gaji dalam APBD. Hal ini merupakan
tanggung jawab yang melekat melaksanakan fungsi selaku Badan
Keuangan Daerah, PPKAD, BUD,sesuai tuntutan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 dengan segala perubahannya.
Untuk dapat melaksanakan semua fungsi Belanja tersebut diatas
dapat diambil langkah kebijakan terhadap Pengelolaan Keuangan
Daerah yang efektif dan efesien meliputi:
▪ Perumusan Kebijakan Teknis dalam Bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Aset Daerah sesuai dengan Kebijakan
Umum yang ditetapkan oleh Walikota;
▪ Perumusan dan Penetapan Kebijakan Operasional, Pembinaan,
Pengaturan, Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan
Anggaran;
▪ Perumusan dan Penetapan Kebijakan Operasional, Pembinaan,
Pengaturan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan
Perbendaharaan;
▪ Perumusan dan Penetapan Kebijakan Operasional, Pembinaan,
Pengaturan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Akuntansi;
▪ Perumusan dan Penetapan Kebijakan Operasional, Pembinaan,
Pengaturan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi;
▪ Pengelolaan Urusan Kesekretariat.
BAB III.
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
Revisi Renstra 2016 - 2021
36
BADAN KEUANGAN DAERAH
Berdasarkan permasalah dan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan
kebijakan SKPD Badan Keuangan Daerah terdapat 2 (dua) masalah pokok yang
harus dicapai dan menjadi upaya langkah kebijakan strategi dalam
mempercepat kualitas Laporan Keuangan Daerah dan SKPD. Adapun dari
pokok permasalah pertama yaitu :
1. Laporan Keuangan SKPD tidak tepat waktu dan sasaran
Salah satu penyebab permasalahan tersebut dengan akar masalah
yaitu :
• Bendahara SKPD masih belum optimal dalam penyusunan
laporan yang berbasis akrual
• Kurangnya pemahaman/pengetahuan dari verifikator SKPD
• Kurangnya kelengkapan dokumen permintaan LS,GU, dan TU
2. Kurangnya Inventarisasi BMD yang belum terdaftar pada KIB.
SKPD.
Salah satu penyebab permasalahan tersebut dengan akar masalah
yaitu :
• Nilai barang terlaporkan belum tercantum nilai nominalnya
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN
DAERAH
Revisi Renstra 2016 - 2021
37
BADAN KEUANGAN DAERAH
Visi Misi, Tujuan, Sasaran dan Program pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin adalah merupakan
penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
Visi Kota Banjarmasin :
Visi tersebut memiliki makna bahwa selama lima tahun kedepan
merupakan tahap pembangunan jangka panjang, yang memiliki kunci pokok
sebagai berikut :
- BERTAKWA
Bertakwa mengandung arti masyarakat Kota Banjarmasin yang
religius,berbudi luhur,berbudaya,sehat dan sejahtera.
- AMAN
Aman yaitu Kota Banjarmasin yang aman,sehat dan kondusif bagi pribadi
dan masyarakat.
- INDAH
Mengandung muatan penataan kota berbasis tata ruang berbasis sungai
guna terwujud kota asri dan harmoni.
“ KAYUH BAIMBAI MENUJU BANJARMASIN BAIMAN
(BERTAKWA,AMAN,INDAH,MAJU DAN NYAMAN)“
3.2. TELAAHAN VISI , MISI DAN PROGRAM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
Revisi Renstra 2016 - 2021
38
BADAN KEUANGAN DAERAH
- MAJU
Mengandung arti bahwa maju dengan penguatan perekonomian melalui
sektor perdagangan,perindustrian dan pelabuhan dengan memperhatikan
pemerataan pendapatan sehingga mencapai kesejahteraan masyarakat.
- NYAMAN
Mengandung makna melaksanakan pembangunan infrastruktur dan
berkelanjutan dengan memperhatikan kesesuaian Tata Ruang, serta
pembangunan menyeluruh mulai dari daerah terluar,terpencil dan
terbelakang sebagai pembangunan dasar agar Kota Banjarmasin jadi nyaman
yang ditunjang juga dari perbaikan wisata dan pasar tradisional.
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin adalah
merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
Misi Kota Banjarmasin :
Untuk mewujudkan Visi Kota Banjarmasin tersebut, maka dijabarkan kedalam
6 (enam) misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kota Banjarmasin,
Misi tersebut adalah:
1. Mewujudkan Kota Banjarmasin bertaqwa dalam setiap sendi
kehidupan masyarakat, dengan mengedepankan pendidikan akhlak
dan budi pekerti sehingga terwujud masyarakat Banjarmasin yang
religius, berbudi luhur, berbudaya,sehat dan sejahtera.
2. Mewujudkan Kota Banjarmasin yang aman,sehat,dan kondusif bagi
pribadi dan kehidupan masyarakat.
3. Mewujudkan Kota Banjarmasin indah dengan penataan kota
berbasis tata ruang berbasis sungai guna terwujud kota yang asri
dan harmoni.
4. Mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan penguatan
perekonomian melalui sektor perdagangan, perindustrian dan
pelabuhan dengan memperhatikan pemerataan pendapatan,
Revisi Renstra 2016 - 2021
39
BADAN KEUANGAN DAERAH
meningkatkan taraf pendidikan,pengembangan dan pelestarian
budaya banjar serta pariwisata sungai untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat.
5. Melaksanakan pemerintah amanah,ramah,bersih dan professinal
berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta memaksimalkan
fungsi melayani sebagai suatu tanggungjawab terhadap masyarakat
dan Tuhan YME.
6. Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang handal dan
berkelanjutan dengan memperhatikan kesesuaian Tata Ruang,serta
pembangunan menyeluruh mulai dari daerah terluar,terpencil dan
terbelakang sebagai pembangunan dasar untuk menjadikan Kota
Banjarmasin nyaman yang ditunjang dengan perhatikan
pengelolaan wisata dan pengelolaan pasar tradisonal secara
professional.
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Banjarmasin, Badan
Keuangan Daerah mempunyai peranan dalam menunjang Misi
Walikota yang ke-lima, yaitu :
1. Menciptakan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang
Efektif, efesien, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan Manajemen Pengelolaan Aset Daerah sehingga
tercapai Data dan Nilai Aset Daerah yang akurat.
3. Terpenuhinya Laporan Keuangan berbasis Akrual sesuai prinsip
akuntansi dengan tepat waktu dan tepat sasaran.
4. Terciptanya layanan yang mudah dengan menggunakan ramah
teknologi kepada SKPD.
5. Terlaksananya penyusunan anggaran berbasis kinerja dan sesuai
dengan analisa standar belanja (ASB)
Apabila dihubungkan dengan tugas dan pokok Badan Keuangan
daerah Kota Banjarmasin, maka sasaran yang hendak dicapai dalam
Revisi Renstra 2016 - 2021
40
BADAN KEUANGAN DAERAH
pelaksanaan Misi Walikota yang memiliki kesesuaian dengan tupoksi
tersebut adalah :
1. Terwujudnya kepatuhan SKPD terhadap pelaporan
Strategi:
1.1 Melaksanakan Pembinaan dan Asistensi kepada seluruh SKPD
1.2 Peningkatan ketepatan waktu pelaporan SKPD
2. Terwujudnya penyusunan Anggaran yang berbasis kinerja dan
sesuai dengan ASB
Strategi:
2.1 Peningkatan Kualitas Pengelolaan keuangan daerah
3. Terwujudnya Penatausahaan aset daerah yang sesuai dengan
peraturan perundangan.
Strategi :
3.1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah
4. Terwujudnya data aset Pemerintah Kota Banjarmasin yang akurat
dan akuntabel.
Strategi :
4.1. Penguatan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah
Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi dalam rangka mewujudkan misi kepala daerah, berikut
dipaparkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong
pencapaian visi dan misi kepala daerah serta isu-isu strategis yang
perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, antara lain adalah sebagai
berikut :
1. Faktor - faktor penghambat :
a. Kualitas penyusun laporan keuangan masih belum optimal
b. Kualitas pengelola keuangan SKPD masih kurang memadai
c. Belum disusunnya Analisis Standar Belanja.
Revisi Renstra 2016 - 2021
41
BADAN KEUANGAN DAERAH
2. Faktor - faktor pendorong :
a. Anggaran yang sangat mendukung
b. Potensi daerah yang dapat dikembangkan sebagai
pendapatan asli daerah
c. Nilai-nilai dalam organisasi seperti kebersamaan, inovasi,
dan responsif;
d. Peraturan perundangan tentang pendapatan daerah
e. Dinas Pendapatan Daerah sebagai satuan kerja di daerah
yang secara eksplisit tercantum dalam undang-undang,
sehingga memiliki peran strategis dalam pelayanan,
pengendalian dan evaluasi bidang pendapatan asli daerah
f. Motivasi dari penyusun Laporan keuangan cukup tinggi
g. Motivasi dari pengelola keuangan cukup tinggi
3. Isu Strategis :
a. Kurangnya pengetahuan dan informasi atas peraturan
perundangan.
b. Belum maksimalnya peningkatan kualitas laporan capaian
kinerja dan keuangan
c. Adanya aset milik pemerintah daerah yang terabaikan
d. Belum optimalnya pendataan aset milik daerah
Revisi Renstra 2016 - 2021
42
BADAN KEUANGAN DAERAH
NO Misi dan
Program RPJMD
Isu Strategis
SKPD
FAKTOR
Penghambat Pendorong
1.
Misi:
Melaksanakan
Pemerintahan
amanah, ramah,
bersih dan
profesional,
berbasis teknologi,
informasi dan
komunikasi serta
memaksimalkan
fungsi melayanai
sebagai suatu
tanggungjawab
terhadap
masyarakat dan
Tuhan YME.
Program RPJMD:
1. Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
1. Kurangnya
pengetahuan
dan Informasi
atas peraturan
perundangan
2. Belum
maksimalnya
peningkatan
kualitas laporan
capaian kinerja
dan keuangan
3. Adanya Aset
milik pemerintah
daerah yang
terabaikan
4. Belum
optimalnya
pendataan aset
milik daerah
5. Adanya aset
milik daerah
yang terabaikan
6. Belum
optimalnya
pendataan aset
milik daerah
1. Kualitas
penyusunan
keuangan
masih belum
optimal
2. Kualitas
pengelola
keuangan
SKPD masih
kurang
memadai
3. Belum
disusunya
Analisis
Standar
Belanja (ASB)
1. Anggaran yang
sangat
mendukung
2. Motivasi dari
penyusun
Laporan
keuangan
cukup
3. Motivasi dari
pengelola
laporan
keuangan
cukup tinggi
TABEL 3.1
FAKTOR – FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG UNTUK PENCAPAIAN VISI
MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH
Revisi Renstra 2016 - 2021
43
BADAN KEUANGAN DAERAH
3.3. TELAAHAN RENSTRA
1. Analisa Lingkungan Internal
Yang merupakan kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :
NO KEKUATAN KELEMAHAN
1.
2.
3.
PERDA No. 7 Th. 2016
Ttg SOTK Badan Keuangan
Daerah
Tersedianya anggaran
SDM yang tersedia
melaksanakan tugas lain yang
berkaitan dengan lintas sektor
Belum sepenuhnya dapat
memfasilitasi kebutuhan belanja
modal
Perlu peningkatan kompetensi
sesuai dengan klasifikasi
pendidikan
2. Analisa lingkungan Eksternal
Yang merupakan peluang dan tantangan sebagai berikut :
NO PELUANG TANTANGAN
1.
Adanya PERMENDAGRI No. 13
Th . 2006 dan perubahannya
menjadi PERMENDAGRI No. 59
Th. 2007 dan PERMENDAGRI
Adanya regulasi baru terhadap
kebijakan aturan/pedoman
pengelolaan keuangan
TABEL 3.2
FAKTOR – FAKTOR INTERNAL
TABEL 3.3
FAKTOR – FAKTOR EKSTERNAL
Revisi Renstra 2016 - 2021
44
BADAN KEUANGAN DAERAH
2.
3.
4.
5.
6.
No. 21 Th. 2011 ttg pengelolaan
keuangan daerah
Tersedianya diklat teknis untuk
peningkatan kapasitas SDM
dalam menunjang kompetensi
keahlian.
Adanya Akses dalam
berkoordinasi dengan
Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat
Adanya Peraturan Daerah
tentang wajib pajak dan
retribusi sebagai dasar hukum
pemungutan pajak
Adanya dasar hukum dan
ketentuan-ketentuan lain
sebagai pelaksanaan tugas
Kondisi daerah yang kondusif
Adanya tuntutan publik/
masyarakat semakin kritis
Informasi semakin terbuka dan
perubahan peraturan yang sangat
cepat
Otonomi Daerah yang menuntut
pola pradigma baru dibidang
pengelolaan keuangan daerah.
Kurangnya kesadaran para Wajib
Pajak.
Kurangnya tenaga aparatur
pengelolaan pelayanan pada
masyarakat
Belum maksimalnya sosialisasi
pengalihan pengelolaaan PBB
menjadi pajak daerah
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS
Penelaahan tata ruang yang dilakukan untuk memenuhi analisis
perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup
strategis. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan
Daerah Kota Banjarmasin tidak melaksanakan telaahan RTRW dan
kajian mengenai lingkungan hidup strategis karena hanya
menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas.
Revisi Renstra 2016 - 2021
45
BADAN KEUANGAN DAERAH
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Faktor yang mempengaruhi permasalahan Badan Keuangan dan Kota
Banjarmasin ditinjau dari:
1. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah:
- Kurangnya pengetahuan dan informasi atas peraturan
perundangan.
- Belum maksimalnya peningkatan kualitas laporan capaian
kinerja dan keuangan
- Adanya aset milik pemerintah daerah yang terabaikan
- Belum optimalnya pendataan aset milik daerah
- Belum optimalnya pendataan Wajib Pajak
- Intensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah
- Ekstensifikasi obyek dan subyek pendapatan daerah
- Penetapan dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana
pelayanan
- Meningkatkan koordinasi, konsultasi, kemampuan kualitas SDM
dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi
- Penegasan tentang wewenang dan tanggung jawab pekerjaan.
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kelembagaan:
- Tuntutan masyarakat untuk perbaikan kualitas pelayanan
publik
- Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan daerah
- Belum maksimalnya peningkatan kualitas laporan capaian
kinerja dan keuangan
- Adanya aset milik pemerintah daerah yang terabaikan
- Belum optimalnya pendataan aset milik daerah
3. Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kota:
- Penilaian aparatur belum berorientasi pada penilaian kinerja dan
prestasi kerja.
Revisi Renstra 2016 - 2021
46
BADAN KEUANGAN DAERAH
- Penerapan reward and punishment untuk aparatur yang
berprestasi dan yang melanggar aturan kepegawaian belum
optimal.
- Belum jelasnya pola pembinaan karir pegawai.
- Belum diterapkannya pemberian tunjangan berbasis kinerja.
4. Implikasi RTRW: -
5. Implikasi KLHS: -
Revisi Renstra 2016 - 2021
47
BADAN KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan Keuangan yang baik mengandung maksud
mampu mewujudkan manajemen pengelolaan keuangan daerah
yang transparan dan akuntabel serta tertatanya inventarisasi aset
daerah yang efektif, efisien dalam batasan perundang-undangan
yang berlaku. Penetapan visi tersebut merupakan perwujudan cita-
cita dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota
Banjarmasin, agar dapat berjalan dinamis dan tercapai dalam kurun
waktu 6 (enam) Tahun kedepan.
Definisi visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu
sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu.
Adapun Visi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin periode 2016-
2021 adalah:
“Terwujudnya Pelayanan Prima dan Unggul Dalam
Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang
Transparansi dan Akuntabel”
4.1 VISI DAN MISI
BAB IV.
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN
DAN KEBIJAKAN
Revisi Renstra 2016 - 2021
48
BADAN KEUANGAN DAERAH
Misi adalah landasan strategis dalam mencapai tujuan organisasi
yang secara bersama-sama akan diusahakan terwujud oleh seluruh
komponen organisasi. Atas dasar itu semua, maka sesuai visi, tugas pokok
dan fungsi serta kewenangan yang ada maka ditetapkan misi Badan
Keuangan Daerah adalah :
1. Menciptakan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang
efektif dan efesien.
2. Mewujudkan tertatanya administrasi pengelolaan aset daerah
sehingga tercapai data dan nilai aset daerah yang meyakinkan.
3. Tercapainya Pelayanan masyarakat/Wajib Pajak yang transparan,
Efesien, Efektif dan Efesien dan Akuntabel serta meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun.
4. Meningkatkan kualitas SDM yang berkompetensi dan profesional.
5. Melakukan evaluasi terhadap kepuasan pelanggan.
6. Memperbaiki Sistem secara berkesinambungan.
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis
yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan
menjadi dasar penyusunan kerangka kerja SKPD selama lima tahun.
4.2.1 Tujuan
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal
yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan
misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu
strategis daerah yang dihadapi.
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD
Revisi Renstra 2016 - 2021
49
BADAN KEUANGAN DAERAH
Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota
Banjarmasin mempunyai tujuan sebagai berikut:
a) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
b) Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang optimal
c) Meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah
d) Meningkatkan kualitas sdm yang berkompetensi dan
professional
e) Melakukan evaluasi terhadap kepuasan pelanggan
f) Memperbaiki sistem manajemen mutu secara
berkesinambungan
4.2.2 Sasaran
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, Dalam
mewujudkan tujuan suatu oraganisasi diperlukan sasaran yang
terarah agar komponen dalam satu organisasi memahami sasaran
yang akan dicapai dalam mewujudkan suatu tujuan perlu
ditetapkan strategi berupa kegiatan dan program. Sasaran yang
hendak dicapai di Badan Keuangan Daerah adalah :
a) Terwujudnya kepatuhan SKPD terhadap pelaporan
b) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
c) Bagian Dana Perimbangan
d) Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah.
e) Terwujudnya Penatausahaan Aset Daerah yang sesuai
dengan peraturan perundangan
f) Terwujudnya data aset Pemerintah Kota Banjarmasin
yang akurat dan akuntabel
g) Tercapainya peningkatan penerimaan pendapatan daerah dari
tahun ke tahun.
h) Tercapainya penerimaan pendapatan daerah secara optimal
Revisi Renstra 2016 - 2021
50
BADAN KEUANGAN DAERAH
i) Terlaksananya mekanisme pelaksanaan penerimaan daerah
sesuai dengan sistem manajemen mutu.
j) Tercapainya sistem manajemen mutu secara efektif, efisien,
transparan dan akuntabilitas.
k) Terlaksananya mekanisme pelaksanaan penerimaan daerah sesuai
dengan sistem manajemen mutu.
4.3.1 Strategi
Strategi adalah cara-cara dalam mengoperasionalkan tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang baik adalah
penjabaran dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan
mempertimbangkan kondisi lingkungan yang obyektif.
Strategi yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah
antara lain:
1. Melaksanakan pembinaan dan asistensi kepada seluruh SKPD.
2. Peningkatan Ketepatan Waktu pelaporan SKPD
3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset daerah.
5. Strategi peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar
pajak
6. Strategi pengembangan pelayanan pendapatan daerah
7. Strategi pengembangan sistem koordinasi SKPD untuk
peningkatan pendapatan daerah
8. Strategi peningkatan monitoring, evaluasi dan analisa pad serta
dana perimbangan
9. Strategi peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah dan evaluasi pendapatan daerah
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH SKPD
Revisi Renstra 2016 - 2021
51
BADAN KEUANGAN DAERAH
10. Strategi pengembangan sistem koordinasi SKPD untuk
peningkatan pendapatan daerah
11. Strategi peningkatan monitoring, evaluasi dan analisa PAD serta
dana perimbangan
12. Strategi peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah dan evaluasi pendapatan daerah
4.3.2 Kebijakan
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam
melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih,
agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah
antara lain:
a. Kebijakan Umum
1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan bagi penyusun laporan
keuangan SKPD
2. Meningkatkan Kompetensi Bendahara/Verifikator SKPD
3. Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB)
4. Perbaikan Kualitas Penyusunan RKA SKPD
5. Tersedianya Data Aset Pemko yang Akurat dan Akuntabel
6. Terwujudnya Tanah Pemko yang bersertifikat.
7. Penguatan Sistem Informasi Pengelolaan Aset daerah.
8. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan sarana dan
prasarana
9. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur
pendapatan daerah yang berkualitas
10. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan yang komprehensif.
Revisi Renstra 2016 - 2021
52
BADAN KEUANGAN DAERAH
b. Kebijakan Internal
1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi ,sarana dan prasarana.
2. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur
pendapatanvdaerah yang berkualitas.
3. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan yang komprehensif.
c. Kebijakan eksternal
1. Strategi peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
a) Informasi pelayanan pajak melalui pemasangan spanduk dan
reklame.
b) Meningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk
membayar pajak sesuai perundangan-undangan yang berlaku.
c) Apresiasi/sosialisasi terhadap wajib pajak yang taat pajak
d) Memberikan reward(penghargaan) dan punishment ( hukuman)
kepada para wajib pajak.
2. Strategi pengembangan pelayanan pendapatan daerah kebijakan:
a) Meningkatkan kualitas sistem pelayanan kepada wajib pajak.
b) Menyusun standar operasional pelayanan.
c) Peningkatan kualitas dan pemberdayaan SDM secara optimal.
3. Strategi pengembangan sistem koordinasi SKPD terkait untuk
peningkatan pendapatan.
a) Meningkatkan koordinasi dan evaluasi antar SKPD yang terkait
dalam pengelolaan pendapatan daerah.
b) Mengidentifikasi potensi PAD bersama-sama SKPD.
c) Melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber PAD.
4. Strategi peningkatan monitoring evaluasi dan analisa PAD serta dana
perimbangan.
a) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar SKPD dalam
pengelolaan pendapatan daerah.
b) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat
untuk menentukan penerimaan bagi hasil dari provinsi dan dana
perimbangan.
Revisi Renstra 2016 - 2021
53
BADAN KEUANGAN DAERAH
c) Mengoptimalkan potensi penerimaan daerah melalui kerjasama
dengan semua pihak.
5. Strategi peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah dan evaluasi pendapatan daerah.
a) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah sesuai kewenangan dan potensi yang ada.
b) Mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui
peningkatan fungsi pengawasan dengan wajib pajak.
c) Meningkatkan koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah.
Revisi Renstra 2016 - 2021
54
BADAN KEUANGAN DAERAH
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
dengan kegiatan meliputi :
a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah.
c. Penyusunan Laporan Realisasi APBD Kota Banjarmasin
d. Pengelolaan Belanja Pegawai
e. Penyusunan Rancangan APBD
f. Rancangan Perubahan APBD
g. Optimalisasi pengelolaan data PBB.
h. Intensifikasi penerimaan tunggakan pajak daerah dan
penerimaaan sumber-sumber lain.
i. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
(SIPKD dan Regional SIKD)
j. Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
k. Fasilitasi Penyusunan RKA
5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS URUSAN WAJIB
BAB V.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Revisi Renstra 2016 - 2021
55
BADAN KEUANGAN DAERAH
l. Penyusunan Peraturan Daerah APBD/APBD Perubahan dan
Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/APBD Perubahan
m. Pengelolaan penerimaan dan validasi SSPD BPHTB
n. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin
o. Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Daerah
p. Pembinaan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
q. Pembuatan Buku Laporan Barang Milik Daerah
r. Rekonsiliasi Aset Milik daerah
s. Penyusunan Pedoman Rencana Kerja Anggaran (RKA)
t. Analisis Investasi Pemko
u. Rekonsiliasi dan Perhitungan Potensi Pajak Daerah
v. Pembinaan Penatausahaan dan Pengelolaan SPJ
w. Pengelolaan Kas Daerah
x. Pengelolaan pelayanan penerimaan PBB
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
dengan kegiatan yaitu :
a. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
b. Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor
c. Rapat – rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam
daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
dengan kegiatan yaitu :
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Kantor
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
dengan kegiatan
5.2 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF
5.3
Revisi Renstra 2016 - 2021
56
BADAN KEUANGAN DAERAH
a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
a. Penyusunan laporan penerimaan PAD dan realisasi pendapatan
daerah
b. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan daerah kota
Banjarmasin
c. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD
Revisi Renstra 2016 - 2021
57
BADAN KEUANGAN DAERAH
Indikator kinerja Badan Keuangan Daerah yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Keuangan Daerah dalam 6
(enam) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD dan indikator kinerja Badan Keuangan dan yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat ditampilkan dalam bentuk tabel
terlampir :
BAB VI.
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Revisi Renstra 2016 - 2021
58
BADAN KEUANGAN DAERAH
Rencana Strategis ini merupakan Rencana Strategis jangka
menengah sesuai dengan kurun waktu perwujudannya mencakup 6
(enam) tahun kedepan, yaitu mulai tahun 2016 sampai dengan tahun
2021. Sedangkan untuk mewujudkan rencana strategis tersebut telah
ditetapkan ke dalam program. Untuk pelaksanaan selanjutnya akan
dituangkan dalam kegiatan dari masing-masing program dan
dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana
jangka pendek sesuai dengan indikator-indikator kinerja yang akan
direaliasikan dalam kurun waktu tahun 2016, sebagai Rencana Kerja
Tahunan Pertama.
Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah ini disusun sesuai
dengan keadaan saat ini. Adapun perubahan kondisi lingkungan dalam
jangka pendek tentunya dapat diantisipasi pula melalui Rencana
Kegiatan Tahunan atau program kerja yang disusun pada setiap tahun
anggaran.
Mudah-mudahan dengan tersusunnya Renstra ini akan
memudahkan arah kerja staf dalam upaya pencapaian tujuan dan
sasaran (goal) yang diinginkan sebagai wujud pertanggungjawaban
tugas kepada pimpinan.
BAB VII
PENUTUP
Revisi Renstra 2016 - 2021
59
BADAN KEUANGAN DAERAH
Kerjasama dan tumbuhnya rasa memiliki serta tanggung jawab
yang tinggi terhadap tugas akan meningkatkan motivasi kerja. Oleh
karena itu dengan adanya arah yang jelas dan terukur maka akan
semakin mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Demikian Rencana Strategis ini disusun, semoga bermanfaat
sesuai rentang waktu yang ditentukan dalam rencana ini.
KEPALA BADAN,
SUBHAN NOR YAUMIL,SE, M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP 197104211998031009
Revisi Renstra 2016 - 2021
60
BADAN KEUANGAN DAERAH
LAMPIRAN
Revisi Renstra Badan Keuangan Daerah 2016 - 2021
Revisi Renstra 2016 - 2021
61
BADAN KEUANGAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSTANSI : BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
TUGAS : BADAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH MEMPUNYAI TUGAS POKOK MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAERAH
DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
FUNGSI : UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS BADAN KEUANGAN DAERAH MEMPUNYAI FUNGSI :
A) PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DALAM BIDANG KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN KEBIJAKAN UMUM YANG DITETAPKAN OLEH WALIKOTA;
B) PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN OPERASIONAL, PEMBINAAN, PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN;
C) PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN OPERASIONAL, PEMBINAAN, PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PERBENDAHARAAN;
D) PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN OPERASIONAL, PEMBINAAN, PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN AKUNTANSI;
E) PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN OPERASIONAL, PEMBINAAN, PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN VERIFIKASI;
F) PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN OPERASIONAL, PEMBINAAN, PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN / PENGELOLAAN ASET DAERAH;
G) PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN OPERASIONAL, PEMBINAAN, PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENETAPAN;
H) PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN OPERASIONAL, PEMBINAAN, PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENAGIHAN DAN PENGAWASAN;
I) PENGELOLAAN URUSAN KESEKRETARIATAN.
NO
KINERJA
UTAMA/TUJUAN/SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG
JAWAB
1. MENINGKATNYA KUALITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANGAN
YANG BERLAKU
PERSENTASE SKPD YANG
MELAKSANAKAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANGAN
YANG BERLAKU
FORMULASI PERHITUNGAN : BIDANG
PERBENDAHARAAN
BAKEUDA KOTA
BANJARMASIN
BADAN
KEUANGAN
DAERAH
JUMLAH SKPD YANG MELAKSANAKAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DENGAN TEPAT X 100%
JUMLAH TOTAL SKPD YANG MELAKSANAKAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PENJELASAN: KETENTUAN DIATUR DI DALAM PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG MEKANISME
PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBD 2. TERWUJUDNYA KEPATUHAN
SKPD TERHADAP PELAPORAN
YANG SESUAI STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
(SAP) UNTUK MEMPEROLEH
OPINI WTP
PERSENTASE SKPD YANG
MENYAMPAIKAN LAPORAN
KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
TEPAT WAKTU DAN TEPAT
SASARAN
FORMULASI PERHITUNGAN : BIDANG AKUNTANSI
BAKEUDA KOTA
BANJARMASIN
BADAN
KEUANGAN
DAERAH
JUMLAH SKPD YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN TEPAT WAKTU X 100%
JUMLAH TOTAL SKPD YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN
PENJELASAN:
- KETENTUAN DIATUR DI DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PASAL 295 AYAT (1) " 'LAPORAN
KEUANGAN SKPD DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA DAERAH MELALUI PPKD PALING LAMBAT 2
(DUA) BULAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR." - SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010
3. TERLAKSANANYA
PENYUSUNAN APBD DAN
PERUBAHAN APBD
PERSENTASE SKPD YANG
MENYAMPAIKAN RKA TEPAT
WAKTU
FORMULASI PERHITUNGAN : BIDANG ANGGARAN
BAKEUDA KOTA
BANJARMASIN
BADAN
KEUANGAN
DAERAH
JUMLAH SKPD YANG MENYAMPAIKAN RKA TEPAT WAKTU X 100%
TOTAL SKPD YANG MENYAMPAIKAN PENJELASAN: DIATUR DALAM PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 DAN PERMENDAGRI PEDOMAN
PENYUSUNAN APBD TIAP TAHUNNYA
Revisi Renstra 2016 - 2021
62
BADAN KEUANGAN DAERAH
NO
KINERJA
UTAMA/TUJUAN/SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG
JAWAB
4. TERWUJUDNYA
PENATAUSAHAAN ASET
DAERAH YANG SESUAI
DENGAN PERATURAN
PERUNDANGAN
PERSENTASE JENIS ASET YANG
MEMILIKI NILAI PEROLEHAN
FORMULASI PERHITUNGAN : BIDANG ASET
BAKEUDA KOTA
BANJARMASIN
BADAN
KEUANGAN
DAERAH
JUMLAH JENIS ASET (UNIT/ITEM) YANG MEMILIKI NILAI PEROLEHAN X 100% JUMLAH ASET PEMKO BJM PERSENTASE JENIS ASET YANG
TERIDENTIFIKASI KEPEMILIKAN
& KEBERADAAN
JUMLAH JENIS ASET YANG TERIDENTIFIKASI KEPEMILIKAN & KEBERADAAN X 100% JUMLAH ASET PEMKO BJM
5 TERWUJUDNYA DATA ASET
PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN YANG AKURAT
DAN AKUNTABEL
PERSENTASE SKPD DENGAN
ADMINISTRASI BARANG MILIK
DAERAH (BMD) BAIK
FORMULASI PERHITUNGAN : BIDANG ASET
BAKEUDA KOTA
BANJARMASIN
BADAN
KEUANGAN
DAERAH
JUMLAH SKPD DENGAN ADMINISTRASI BMD BAIK X 100% JUMLAH SELURUH SKPD
6 MENINGKATNYA
KEMANDIRIAN DAERAH DARI
OPTIMALISASI PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BANJARMASIN
PERSENTASE PENCAPAIAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KOTA BANJARMASIN
BADAN KEUANGAN DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BANJARMASIN
BIDANG PENDAPATAN
DAN PENETAPAN &
BIDANG PENAGIHAN
DAN PENGAWASAN
BAKEUDA KOTA
BANJARMASIN
BADAN
KEUANGAN
DAERAH
1. PERSENTASE PENINGKATAN PAJAK DAERAH
FORMULASI PERHITUNGAN : - JUMLAH PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN BERJALAN DIKURANGI JUMLAH
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN LALU DIBAGI JUMLAH PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN LALU DI KALI SERATUS PERSEN (Pn - Pn-1) X 100% Pn-1 2. PERSENTASE PENINGKATAN
RETRIBUSI DAERAH
- JUMLAH PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN BERJALAN DIKURANGI JUMLAH PENERIMAAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN LALU DIBAGI JUMLAH PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN LALU
DI KALI SERATUS PERSEN (Pn - Pn-1) X 100% Pn-1 3. PERSENTASE PENINGKATAN
HASIL PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH YANG
DIPISAHKAN
- JUMLAH PENERIMAAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TAHUN
BERJALAN DIKURANGI JUMLAH PENERIMAAN HASIL PENGELOLAN KEKAYAAN DAERAH YANG
DIPISAHKAN TAHUN LALU DIBAGI JUMLAH PENERIMAAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN DAERAH TAHUN LALU DI KALI SERATUS PERSEN (Pn - Pn-1) X 100% Pn-1 4. PERSENTASE PENINGKATAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI
DAERAH YANG SAH
- JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH TAHUN BERJALAN
DIKURANGI JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH TAHUN LALU
DIBAGI JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH TAHUN LALU DI
KALI SERATUS PERSEN (Pn - Pn-1) X 100% Pn-1 Pn : Jumlah Penerimaan Tahun Berjalan
Pn-1 : Jumlah Penerimaan Tahun Lalu
Revisi Renstra 2016 - 2021
63
BADAN KEUANGAN DAERAH
LAMPIRAN I
MATRIK PENJABARAN
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
RESNTRA BADAN KEUANGAN DAERAH
Visi Misi Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Uraian Indikator Kebijakan Program
1 2 3 4 5 6 7
Terwujudnya
Pelayanan Prima
dan Unggul
dalam
Pengelolaan
Keuangan
Daerah yang
transparan dan
akuntabel
MISI 1 : Meningkatkan kualitas
pengelolaan
keuangan daerah sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku
a. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku
Prosentase SKPD yang melaksanakan
penatausahaan keuangan
daerah sesuai dengan peraturan Perundangan
yang berlaku
1. Meningkatnya Kompetensi Bendahara/Verifikator SKPD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah Menciptakan manajemen
pengelolaan keuangan
daerah yang efektif dan efisien
1. Pengelolaan Belanja Pegawai
2. Pembinaan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Pembinaan Penatausahaan dan Pengelolaan SPJ
4. Pengelolaan Kas Daerah
b. Terwujudnya kepatuhan
SKPD terhadap pelaporan
yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk
memperoleh Opini WTP
Prosentase SKPD yang
menyampaikan Laporan
keuangan berbasis Akrual tepat waktu dan tepat
sasaran
3. Meningkatkan kapasitas
kepengetahuan bagi
penyusun laporan keuangan SKPD
5. Asistensi Pelaksanaan
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
6. Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Banjarmasin
7. Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
8. Penyusunan Laporan Realisasi
Anggaran APBD Kota Banjarmasin
9. Pengembangan Sistem
Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah (SIPKD dan Regional SIKD)
Revisi Renstra 2016 - 2021
64
BADAN KEUANGAN DAERAH
c. Terlaksananya penyusunan APBD dan Perubahan APBD
Prosentase SKPD yang menyampaikan RKA tepat
waktu
4. Perbaikan Kualitas Penyusunan RKA SKPD
10. Penyusunan Rancangan APBD
11. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD
12. Fasilitasi Penyusunan RKA
13. Penyusunan Peraturan Daerah
APBD/APBD Perubahan dan
Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/APBD
Perubahan
14. Penyusunan Pedoman RKA
MISI 2 : Mewujudkan pengelolaan aset
daerah yang
optimal
a. Terwujudnya penatausahaan aset daerah yang sesuai
dengan peraturan perundangan
1. Prosentase jenis aset yang memiliki nilai
perolehan
5. Terwujudnya Tanah Pemko yang bersertifikat
15. Rekonsiliasi Aset Milik Daerah
Mewujudkan tertatanya
administrasi pengelolaan
aset daerah sehingga tercapai data dan nilai
aset daerah yang
meyakinkan
2. Prosentase jenis aset
yang teridentifikasi
kepemilikan dan
keberadaan
16. Pengamanan dan Pemeliharaan
Aset Milik Daerah
b. Terwujudnya Data Aset
Pemerintah Kota Banjarmasin
yang Akurat dan Akuntabel
Prosentase SKPD dengan
administrasi Barang Milik
Daerah (BMD) baik
6. Tersedianya Data Aset
Pemko yang akurat dan
akuntabel
17. Pembuatan Buku Laporan
Barang Milik Daerah
7. Penguatan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah
18. Analisis Investasi Pemerintah Kota Banjarmasin
MISI 3 : Terpenuhinya
Prinsip-Prinsip
Administrasi Publik dalam
Pengelolaan
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
a. Meningkatnya kemandirian
daerah dari Optimalisasi
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin
Prosentase Pencapaian
Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kota Banjarmasin
8. Peningkatan Kesadaran
Masyarakat dalam Membayar
Pajak
19. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah Tercapainya Pelayanan
masyarakat / WP yang
transparan, efesien, efektif dan akuntabel,
serta meningkatnya
Pendapatan Asli Daerah dari Tahun ke Tahun
9. Pengembangan Pelayanan
Pendapatan Daerah
20. Optimalisasi Pengelolaan Data
PBB
21. Pengelolaan Pelayanan
Penerimaan PBB
10. Pengembangan Sistem
Koordinasi SKPD terkait untuk peningkatan
Pendapatan Daerah
22. Intensifikasi Penerimaan
Top Related