Nathalina Naibahonathalina.naibaho@yahoo.comPascasarjana Fakultas Hukum UI, 2013Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana :

Restorative Justice

Terminologi dan PengertianRestorative Justice Keadilan restoratif (UNICEF)

Merupakan suatu model pendekatan baru (muncul sktr thn 70-an sbg alternatif penyelesaian sengketa) dalam upaya penyelesaian perkara pidana yg memusatkan pd partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat (mjd pilihan masyarakat)

Teori/Tujuan PemidanaanRetributif (backward looking)RehabilitatifResosialisasi (forward looking)Restoratif

Kelemahan dalam SPPProses dlm SPP dianggap rumit, lama, biaya tinggi (proses pembuktian serta perhitungan untung dan rugi proses tsb)SPP dianggap tdk dpt menampung aspirasi korban dan masyarakat sbg pihak yg dirugikan (baik secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari tindak pidana)Penyelesaian akhir (putusan/vonis hakim) dari perkara tsb dianggap tdk menguntungkan bagi korban, masyakarat maupun pelaku sendiri.

Perkembangan Mekanisme penyelesaian perkara pidana yang ditawarkan mengedepankan: konsep mediasi dan rekonsiliasiPerubahan orientasi kita:1. Tindak pidana2. KeadilanKorban utama bukanlah negara melainkan individu, kejahatan menciptakan kewajiban utk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya tindak pidana

Perubahan perspektif dan orientasi(John Braithwaite & Heather Strang)

Criminal Justice System (CJS)Restorative Justice (RJ)Tindak Pidana (Crime)Violation of the state, defined by lawbreaking and guilty. Serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatanKeadilan (Justice)Terbuktinya dakwaan dan penjatuhan pidana kepada pelaku oleh negara sebagai pemegang kedaulatan dalam menjatuhkan pidanaProses pencarian pemecahan masalah yg terjadi atas suatu perkara pidana, di mana keterlibatan korban, pelaku dan masyarakat penting dlm usaha dan menjamin keberlangsungan perbaikan dan rekonsiliasi tsb.

Pihak yang terlibat dalam RJPELAKUKORBAN MASYARAKATPihak lain: setiap sub-sistem dalam SPP dan restorative justice agency yang terdiri dari LSM dan Pemerintah.

Teori Hukum PidanaUltimum RemediumRemmelink : hakikat hukum pidana harus ditafsirkan sbg suatu upaya terakhir yg hanya dpt dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yg lebih ringan telah tdk berdaya guna/tdk memadai. Tp dalam praktiknya apakah hukum pidana menjadi senjata pamungkas ?Beccaria : whats the best way to prevent crimes ?

Elemen RJ1. Nilai-nilai yang terkait dengan penerapan keadilan restorative dalam praktik yang disebut sebagai fundamental procedural safeguard yang terdiri dari:Non domination, di mana semua pihak yang terlibat berada dalam posisi yang sederajat Empowerment, pemberdayaan pihak yang tidak berada dalam posisi yang menguntungkan untuk membangun keberanianHonouring legally specific upper-limits on sanction, menerima keputusan semua dalam rangka penghormatan terhadap model penyelesaian melalui restorative justiceRespectful listening, kemauan untuk saling menghormati dan berempati antar pihak dan menjadi pendengar yang baikEqual concern for all stakeholders, perhatian terhadap kebutuhan stakeholdersAccountability and appealability, akuntabilitas dimaksud adalah keleluasaan untuk memilih mekanisme penyelesaian merupakan keputusan dari semua pihak baik melalui lembaga pengadilan atau di luar pengadilanRespect the fundamental rights, penghormatan thdp hak2 dasar

Elemen RJ2. Nilai yang terkait dengan kemampuan untuk melupakan kejadian pada masa lalu. Diterimanya suatu kesepakatan mengandung arti dengan suatu tugas membawa dan menyebarkan nilai baru dan mengubah paradigm masyarakat sekitarnya terhadap tindak pidana yang terjadi3. Nilai yang terkandung dalam pendekatan ini untuk mencegah ketidakadilan, saling memaafkan dan rasa berterima kasih.

UN Basic Principles on the use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters (2000)Restorative Justice programmes may be used at any stage of the criminal justice system, subject to national law.

Dapat dilakukan dalam setiap tahapan, sesuai dgn hukum nasional.Dpt dilakukan di dalam atau di luar SPP.

Restorative Justice Pandangan I:Di dalam SPP (dlm taraf penyelidikan/penyidikan) maksimal di sidang pertama usulan damaiDi luar SPP (tanpa invertensi dr penyelidik dan penyidik)Dicretional power dan asas oportunitas

Pandangan II- Di luar SPP

LEGALISASIUN : semua kesepakatan/perjanjian dituangkan dlm dokumen (tertulis), sbg jaminan/kepastian bhw semua pihak akan melakukan spt yang disepakati ada penetapan Hakim (spt Ps. 82 KUHP)John Braithwaite dan negara2 berkembang: krn dilakukan spt musyawarah dlm hukum adat maka tdk perlu tertulis (didokumentasikan)Indonesia: belum ada pengaturan baru berupa wacana (legalisasi RJ dalam UU Pidana di Indonesia)

Jenis Tindak PidanaKasus tertentu (Sir Anthony Mason): TP yg dilakukan oleh anak2/remaja atau TP yang berkaitan dgn anggota masyarakat hkm adat (penduduk asli daerah ttt - indigenous offenders), TP yg tidak terlalu serius/berat (Roach)Dapat diterapkan utk kasus2 lain (Bazemore)Dimungkinkan utk ragam TP dgn jangka waktu penanganan yg cukup bahkan sangat panjang (Umberit dan Walgrave)

Bagaimana utk:Tindak pidana yg menimbulkan ancaman keselamatan masyarakat scr luasDelik politikPelaku dan korban tdk dapat diidentifikasi scr jelas Tindak pidana yg mengancam nyawa dan tubuh, kejahatan thdp kesusilaan, nama baik atau harta benda (????)

Hybrid Criminal Justice System

Hybrid Criminal Justice System

Alternatif MekanismePerluasan Diskresi/asas oportunitas:perkara pidana polisi/jaksa perdamaian (penghapusan penuntutan, dicatatkan dlm adm kepolisian/kejaksaan)perkara pidana penyelesaian perkara oleh masyarakat/lembaga adat perdamaian

Alternatif Mekanisme2. Perdamaian sbg dasar penghapusan penuntutan: Temuan kasus kepolisian pertimbangan penanganan oleh masy lbh baik, polisi sbg fasilitator (penanganan oleh masy) Jaksa Hakim membuat penetapan hasil kesepakatanTemuan kasus penanganan oleh masy hasil kesepakatan Jaksa Hakim membuat hasil kesepakatan

Alternatif Mekanisme3. Skema Resolusi 2 Arah :Perkara Pidana penyelesaian oleh warga/lembaga di luar SPP (perdamaian yg dihasilkan dilaporkan dan mjd dasar)Perkara Pidana Polisi (penyelidikan/penyidikan) (perdamaian) JPU (penuntutan) (perdamaian) Hakim (penghapus/peringan pidana)

Pengaturan dalam KUHPPs. 82 KUHP(1) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum , dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya. (2) Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat dalam ayat 1.(3) Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dahulu telah hapus berdasarkan ayat 1 dan ayat 2 pasal ini. (4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun.

Pengaturan dalam RKUHPTujuan Pemidanaan Pasal 54 :(1) Pemidanaan bertujuan:mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yangbaik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkanrasadamaidalammasyarakat; d. membebaskanrasabersalahpadaterpidana; dan e. memaafkan terpidana. (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia

Pasal 55 RKUHP1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:a. Kesalahan pembuat tindak pidana;b. Motif dan tujuan melakukan tindakpidana;c. Sikap batin pembuat tindakpidana;d.Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana; e. caramelakukantindakpidana;f. sikap dantindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;g. riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;h. pengaruhpidana terhadapmasa depan pembuat tindak pidana;i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluargakorban;j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atauk. pandanganmasyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan

Pasal 145 R-KUHPKewenanganpenuntutan gugur, jika:a. telah ada putusan yangmemperoleh kekuatan hukumtetap;b. terdakwameninggaldunia; c. daluwarsa;d. Penyelesaian di luarproses;e. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;f. maksimumpidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindakpidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;g. Presidenmemberiamnesti atau abolisi;h. penuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan kepada negara lain berdasarkanperjanjian;i. tindak pidana aduan yang tidak ada pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali; atauj. pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung

Referensihttp://www.restorativejustice.org/Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship (Lode Walgrave, 2008)Orasi Pengukuhan Prof. HarkristutiKeadilan Restoratif oleh Eva Achyani ZUU No. 11/2012 tentang SPP Anak

TUGAS Kelompok Paparan restorative justice dan abolisionis sebagai perkembangan teori hukum pidana (pidana dan pemidanaan)Pandangan kelompok terhadap proyeksi abolisionis di masa yad.Penerapan pendekatan restorative justice dalam kasus : tindak pidana yg dilakukan oleh anak, delik kesusilaan dan KDRT.

*