RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL, GREEN ECONOMY
DAN RAN GRK
Makalah disampaikan pada Rapat Kerja Internal DNPIJakarta, 13 Mei 2011
1
KERANGKA PAPARAN
I. PENDAHULUAN: Mengapa PI penting bagi Indonesia
II. RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
III.RAN GRK à MOMENTUM YANG TIDAK BOLEH TERLEWATKAN
2
I. PENDAHULUANPERUBAHAN IKLIM1. Indonesia dan masyarakatnya terkena dampak.2. Indonesia dan masyarakatnya berperan besar dalam
melakukan: a. Mitigasi – pencegahan; dan sekaligusb. Adaptasi – penyesuaian atas perubahan iklim.
3. Indonesia:a. Menyadari dan bertanggungjawab untuk membantu
masyarakatnya merespon terhadap perubahan iklim sertab. Berkomitmen terhadap partisipasi masyarakat global
untuk respon terhadap perubahan iklim.
3
Mengapa penting?1. Indonesia sadar pentingnya pembangunan yang
berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia danmasyarakat dunia.
2. Indonesia sadar bahwa masyarakat duniabersama-sama secara internasional memilikiperan yang sangat besar untuk mewujudkan haltersebut.
3. Indonesia ingin secara aktif dan sukarelaberkontribusi dalam penurunan emisi GRK.
4. Langkah Indonesia diharapkan akan menjadipendorong bagi negara maju untuk jugamenurunkan emisinya.
4
Mengapa menurut Indonesia Penting?
1. Di dalam UU No. 17/2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang 2005-2025, Indonesia memiliki visi “MewujudkanIndonesia Asri dan Lestari”.
2. Tantangan terbesar dalam mewujudkan hal ituadalah: adanya perubahan iklim dan pemanasanglobal.
5
II. RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
II. RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
I. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025
II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014LIM
6
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG UU No. 17/2007
7
VISI PEMBANGUNAN INDONESIA2005-2025
MANDIRI : mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajad dengan bangsa lain yang sudahmaju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri
MAJU: (i) sosial: bangsa dengan SDM yang memiliki pribadian bangsa, berakhlak mulia danberpendidikan tinggi; (ii) ekonomi: tingginya tingkat pendapatan rata-rata dan ratanya pembagianà mampu maju dan makmur; perekonomiannya stabil à memapu meredam gejolak dari dalammaupun luar (iii) sistem kelembagaan politik dan hukum yang melandasai kehidupan politik dan
sosial secara mantap
ADIL: semua rakyat mendapat kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan layanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan
negara serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.
MAKMUR: bangsa yang terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberi makna danarti penting bagi bangsa lain di dunia.
INDONESIA MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
8
8 MISI PEMBANGUNAN
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan duniainternasional
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu
5. Mewujudkan permerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
1. Mewujudkan masyarakat berakhlakmulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab berdasar falsafah Pancasila
9
“Mewujudkan Indonesia Asri danLestari”
1. Mempertajam inventarisasi emisi CO2 dan target pengurangan emisiakan disesuaikan tahun 2015.
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan untuk antisipasi dampak danmencapai tujuan dari climate-proofing national policies and regulations pada 2020
3. Menjadikan RAN-GRK sebagai panduan untuk penurunan emisiGRK, baik yang BAU maupun yang dengan kerjasama internasional.
4. Mewujudkan keberhasilan implementasi mitigasi dan adaptasi untukmencapai tujuan pembangunan 2025.
5. Mengurangi resiko nyata atas dampak negatif PI terhadappembangunan tahun 2030 dengan melakukan: (i) awareness; (ii) penguatan kapasitas masyarakat lokal; (iii) peningkatan manajemenpengetahuan; (iv) pemanfaatan teknologi yang adaptif.
6. Memastikan semua sektor menyumbangkan emisi GRK akanmengadopsi strategi pembangunan rendah emisi karbon danmenerapkannya dengan cara-cara sesuai pembangunan berkelanjutan.
VISI
MISI
10
RKP 2010 RKP 2011
PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG
BERKEADILAN DIDUKUNG
PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN
SINERGI PUSAT DAERAH
RKP 2012 RKP 2013 RKP 2014
RPJMN 2010-20141 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan5
6 Infrastruktur7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12
13
14
Ketahanan Pangan
PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAANKESEJAHTERAAN
RAKYAT
“PERLUASAN DAN PERCEPATAN
PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN
BAGI PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT “
DITENTUKAN DALAM PROSES PENYUSUNAN
RKP 2013
DITENTUKAN DALAM PROSES PENYUSUNAN
RKP 2014
• Inpres 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional
• Inpres 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Bidang Perekonomian
Bidang Kesejahteraan Rakyat
INISIATIF BARU 2012
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
Buku IBuku I: : Prioritas Nasional Prioritas Nasional (PN9: (PN9: Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup dan PengelolaanPengelolaan Bencana)Bencana)Buku IIBuku II: : Prioritas Bidang Prioritas Bidang Buku III : Buku III : Prioritas WilayahPrioritas Wilayah
11
PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Sasaran:
• Teradopsinya secara integral pertimbangan ekonomi, sosial, lingkungan, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor dan daerah;
• Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup dalam 5 tahun ke depan; dan
• Disepakati, disusun, dan digunakannya indeks kualitas lingkungan hidup sebagai salah satu alat untuk mengukur pembangunan yang berkelanjutan.
Kriteria
• Merupakan upaya integral dalam kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan; • tidak mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan (investasi) yang signifikan karena berasaskan koordinasi
dan sinergi; • Mempertimbangkan kondisi sosial kemasyarakatan; • Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya; dan • Pengarusutamaan dilakukan di semua sektor dan wilayah/daerah, diprioritaskan pada kegiatan strategis
pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keadilan dan keberlanjutan sosial.
Indikator
• Tingkat pelestarian daya dukung lahan dan air dalam kegiatan pembangunannya à indeks kualitas lingkungan hidup
• Tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marjinal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat.
• Tingkat pemanfaatan sumberdaya untuk pembangunan
12
131313
LINTAS BIDANG PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
• Sebagai negara kepulauanIndonesia sangat rentan thddampak perubahan iklimglobal yang dapatmempengaruhi hasil-hasilpembangunan
• Pola pembangunan yang belum rendah emisi
• Masih rendahnya kesadaranMasyarakat serta kapasitas sdm dan institusi pengeloladampak bencana alam danperubahan iklim.
Isu Pembangunan :
• Bidang Sosbud & Kehidupan Beragama: Pengendalian penyakit• Bidang Ekonomi
Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan• Bidang Sarana & Prasarana
Pengelolaan air baku, konservasi bangunan penampung air, pengelolaan irigasi, rawa dan air tanah,pengendalian banjir, pengamanan pantai, dll
• Bidang Wilayah & Tata RuangKesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana
• Bidang SDA dan LHKonservasi ekosistem pesisir dan laut,penelitian SD lahan pertanian, pengembangan IPTEK kewilayahan,penataan ruang wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil,dll
KEGIATAN ADAPTASI
KEGIATAN MITIGASI
KEGIATAN PENDUKUNG
• Bidang Ekonomi
konservasi energi, dll
• Bidang EkonomiKoordinasi penyediaan dan pengembangan energi alternatif, pengembangan bahan bakar nabati, pengembangan desa mandiri energi
• Bidang Sarana & Prasaranapengembangan infrastruktur sanitasi dan persampahan, pengembangan sistem transportasi perkotaan
• Bidang Wilayah & Tata RuangPengembangan SDA tepat guna, pengembangan dan penyerasian lingkungan di kawasan transmigrasi, dll
• Bidang SDA dan LHPengendalian pencemaran, pengendalian atmosfir dan dampak perubahan iklim, konservasi, rehabilitasi pengendalian kebakaran serta, reklamasi hutan di DAS prioritas, KPH, pengembangan usaha hulu dan hilir minyak bumi dan gas bumi, energi baru terbarukan dan konservasi energi, dll
• Bidang IPTEK• Bidang SDA dan LH: sistem peringatan dini iklim dan cuaca 13
LINTAS BIDANG PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN
1. Minimnya infrastruktur pendukung baik itu transportasi antar pulau maupun prasaranadasar
2. Masih adanya kesenjangan antar pulau besar dengan pulau Kecil maupun antara wilayah barat dan tiimur
3. Belum terselesaikannya batas wilayah laut dengan negara tetangga.
4. Masih lemahnya pengendalian danpengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan Wilayah perbatasan danterpencil kondisinya masih terbelakang, terutama di pulau kecil perbatasanHabitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak sehingga berkurangnya lasma nutfahdan meluasnya abrasi pantai
5. Masih blm optimalnya pemanfaatan sd. Kelautan dibandingkan potensinya, dst
Isu pembangunan : BIDANG SOSBUD& KEHIDUPAN BERAGAMA•Fasilitasi Pengembangan destinasi pariwisata unggulan berbasis bahari, budaya, dan alam
BIDANG SARANA DAN PRASARANA•Pembangunan Sarana dan Prasaranan Permukiman di Pulau Kecil/Terpencil•Pengadaan kapal penyeberangan perintis•Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/•Improvement of Indonesia Aids to Navigation•dst
BIDANG HANKAM•Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pos-Pos Pertahanan • dan Keamanan di Wilayah Perbatasan Laut dan Darat •Operasi Bersama Keamanan Laut•Perkuatan Sistem Monitoring dan Surveillances Kelautan•dst
BIDANG SDA dan LH•Peningkatan Operasional Pengawasan Perikanan•Penyelenggaraan Riset, Eksplorasi dan PengembanganIptek Kelautan dan Perikanan, dst•Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis•Pendayagunaan Laut, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Pulau-Pulau Terdepan , dst
14
Prioritas Nasional RPJM 2010 - 2014
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
5 Ketahanan Pangan6 Infrastruktur
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana (*)
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Prioritas NasionalKabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
Prioritas Lainnya
BAPPENAS
15
III. RAN GRK à MOMENTUM YANG TIDAK BOLEH
TERLEWATKAN
16
17RAN GRK: 1. Komitmen Indonesia untuk menurunkan pemanasan global2. Instrumen untuk ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan
Komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15
Menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020
26% 26+15=41%
Upaya sendiri Upaya Sendiri danDukungan internasional
RAN GRK
Note: Rapat Menko Perekonomian 29 Des 2009 Bappenas ditugaskan sbg koordinator penyusunan RAN -GRK
BAPPENAS
17
KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT
KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT
KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT
KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT
KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT
II. RAN GRK: Apa yang harus dilakukan?1. Menentukan tingkat emisi GRK Nasional tahun 2020 di masing-1. Menentukan tingkat emisi GRK Nasional tahun 2020 di masing-
masing bidang
SektorTarget Penurunan (Gton CO2e)
26% 41%
Kehutanan dan LahanGambut 0,672 1,039
Pertanian 0,008 0,011
Energi dan Transportasi 0,036 0,056
Industri 0,001 0,005
Limbah 0,048 0,078
Total 0,767 1,18918
Menentukan tingkat emisi GRK Nasional tahun2020 di masing-masing bidang
Sektor Rencana Aksi K/L pelaksana
Kehutanandan LahanGambut
• Pengendalian kebakaran hutan• Rehabilitasi hutan dan lahan HTI, HR• Pemberantasan illegal logging• Pencegahan deforestasi• Pemberdayaan masyarakat
• KementrianKehutanan
• KementianLingkunganHidup
Pengelolaan sistem jaringan dan tata air
• KementrianPekerjaanUmum
• KementrianPertanian
2. Menentukan program sektoral dan anggaran untukmencapai sasaran skenario (BAU atau dengan kerjasama)
19
2. Menentukan program sektoral dan anggaran untukmencapai sasaran skenario (BAU atau dengan
kerjasama)
Sektor Rencana Aksi K/L pelaksana
Pertanian• Introduksi varietas padi rendah emisi,• Efisiensi irigasi• Penggunaan pupuk organik
• Kementan• KLH• Kemen PU
Energi danTransportasi • Penggunaan biofuel, mesin dengan
standar efisiensi BBM lebih tinggi• Memperbaiki TDM, kualitas
transportasi umum dan jalan• Demand side management• Efisiensi energi dan pengembangan
renewable energy
• Kemenhub• Kemen. ESDM• KLH• Kemen PU
20
2. Menentukan program sektoral dan anggaran untukmencapai sasaran skenario (BAU atau dengan
kerjasama)
Sektor Rencana Aksi K/L pelaksana
Industri • Efisiensi energi• Penggunaan renewable
energy• dll
• Kemenperin• KLH
Limbah • Pembangunan TPA• Pengelolaan sampah dengan
3R• Pengolahan air limbah
terpadu di perkotaan.
• Kemen PU• KLH
21
RAN GRK à MENUJU EKONOMI RENDAH KARBON à GREEN ECONOMY à PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
RAN GRKMITIGASI ADAPTASI
PERTANIAN
ENERGI (LISTRIK DAN TRANSPORTASI)
KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT
INDUSTRI
LIMBAH
REDD+
REFF Burn
Green industry
………..
Sustainable agriculture
22
KOORDINASI DAN SINERGI1. KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS:a. Mainstreaming isu pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim ke dalam
Rencana Pembangunan Nasional.b. Menyusun rancangan berkaitan dengan PI dan pembangunan berkelanjutan à
koordinasi dengan stakeholders dan daerah à menyerahkan ke lembagaberwenang untuk direncanakan pelaksanaannya.
c. Koordinasi dengan daerah (Bappeda) dalam hal serupa di atas.
2. DNPI: a. Perumusan kebijakan à Advise dan koordinasib. Focal point for international communication à means for internalization of
international commitments and contribution into the nation, agar:i. Komitmen à realisasi. Link with K/L yang memegang mandat pada masing-
masing bidang pembangunan.ii. Pelaporan – pertanggungjawaban sebagai bagian dari masyarakat global à
komitmen à kontribusi global.
3. K/L DAN DAERAH: Penanggung jawab pelaksanaan di bidang dan wilayahmasing-masing.
23
TERIMA KASIH
24