DAMPAK KENAIKAN BBM BAGI KEHIDUPAN
DAMPAK KEBIJAKAN KENAIKAN BBM BAGI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Seminar Ekonomi Akuntansi
Dosen Pengampu: Drs. Budi Sutrisno, M.Pd
Disusun oleh:
1. MUDHIHATURROHMAH A 210090192
2. YENNY AGUNG PRIYATI A 210090193
3. AGIAN ENGGAR N A 210090220
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2012
A. JUDUL
DAMPAK KEBIJAKAN KENAIKAN BBM BAGI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
B. LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi, akan tetapi lumbung minyak di tanah air ini banyak dikelola oleh perusahaan asing. Pertamina sebagai jargon BUMN dalam pengelolaan minyak bumi hanya sebagai pajangan dan
Pemerintah lebih bernafsu memberikan izin pengelolaan kepada perusahaan asing. Kondisi ini jelas berseberangan dengan konsep welfarestate (negara kesejahteraan). Jadi wajar penolakan di berbagai daerah bukti peringatan keberlangsungan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Demontrasi dan kecaman menjelang kenaikan harga BBM wujud ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang tidak populis.
Dalam KBBI kata “anomali” berarti ketidaknormalan; penyimpangan dari normal; kelainan. Terkait kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, melihat adanya ketidaknormalan dalam mengeluarkan kebijakan a quo. Apapun hasil voting DPR tadi malam, setidaknya ada empat ketidaknormalan seputar kebijakan yang tidak populis yang hanya berfikir instan tanpa melihat penderitaan yang akan dialami oleh masyarakat.
Pertama, jika kenaikan harga minyak dunia menjadi alasan pemerintah tidak sanggup membayar subsidi BBM yang telah dicanangkan APBN merupakan suatu pemikiran sesat. Apabila harga BBM tidak dinaikan sebenarnya dana subsidi yang ada di APBN tidak akan jebol karena pendapatan negara dari sektor minyak dan gas (migas), seperti pajak penghasilan (PPh) migas dan penerimaan negara dari sumber daya alam (SDA) minyak bumi masih mencukupi. Ditambah dengan penerimaan lain seperti pajak perdagangan internasional sebesar Rp 4 triliun dan hasil penghematan anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 18 triliun dan penerimaan lainnya (kompas.com). Jika penerimaan negara benar-benar masuk ke kas negara tanpa “dibelokan” ke kas pejabat dan elit-elit politik, sudah lebih dari cukup untuk membiayai subsidi BBM sehingga kenaikan harga BBM tidak perlu terjadi.
Kedua kekeliruan penghitungan subsidi BBM. Berdasarkan kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) ditemukan ketidakwajaran dalam perhitungan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah sebagai basic argument untuk menaikkan harga BBM. Berdasarkan harga patokan MOPS (Mean Oil Platt Singapore) yang didapat dari publikasi harga rerata tahun sebelumnya, jika harga BBM premium dan solar tidak naik (tetap Rp 4.500 per liter), total beban subsidi BBM dan LPG adalah sebesar Rp 148,034. Akan tetapi penghitungan pemerintah cenderung naik sehingga ada alasan untuk menaikkan harga BMM yaitu beban subsidi BBM dan LPG mencapai Rp 178 triliun. Artinya ada selisih Rp 30 triliun dari asumsi pemerintah. Begitu juga jika BBM premium dan solar dinaikkan menjadi Rp 6.000 per liter, total subsidi pemerintah hanya sebesar Rp 68,104 triliun. Sementara pemerintah mengatakan (RAPBN Perubahan 2012) beban subsidi menjadi Rp 111,74 triliun. Menjadi tanda tanya bagi masyarakat adalah dengan parameter asumsi dan metode yang sama kenapa hasil perhitungannya berbeda? Mungkin ada udang dibalik batu terkait ketidakwajaran kebijakan menaikkan harga BBM.
Ketiga kenaikan harga BBM justru semakin mensengsarakan rakyat. Belajar dari kenaikan BBM tahun 2005 dan 2008 justru menimbulkan polemik dan kesengsaraan dalam masyarakat. Akan tetapi Menteri Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan hal yang kontaradiktif dengan kondisi yang dialami masyarakat bahwa harga kebutuhan pokok stabil bahkan beberapa bahan pokok mengalami penurunan terutama beras, gula naik sedikit begitu pula dengan minyak goreng dan harga-harga lainya masih dalam batas wajar (republika.co.id 28/3/2012). Aneh bin ajaib, pernyataan ini sungguh jauh dari normal dan hanya mementingkan kepentingan pejabat saja tanpa melihat rakyatnya menjerit akibat kebijakan sesat ini. Kenaikan
BBM juga akan meningkatkan laju inflasi. Berdasarkan keterangan Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Djamal bahwa Kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1.500 per liter bakal menyumbang inflasi hingga 3%. Memandang kenaikan harga BBM justru berdampak pada peningkatan harga-harga sehingga mendorong laju inflasi pada level yang cukup tinggi yang dapat memicu gejolak sosial di masyarakat serta meningkatkan jumlah masyarakat miskin akibat daya beli masyarakat makin merosot.
Jumlah masyarakat miskin yang diakui pemerintah per maret 2011 sebanyak 30,2 juta jiwa, jika kita menggunakan data penerima Raskin berjumlah diatas 70 juta apalagi kita gunakan data Worl Bank masih diatas 100 juta. Berkaitan dengan program instan pemerintah dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) hanya sebagai “pelepas dahaga sesat” karena nilai, cakupan dan masa pemberiannya sangat terbatas sehingga tidak dapat meredam dampak kenaikan harga BBM. Belajar dari kisruh Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pernah direalisasikan SBY disamping menimbulkan chaos ditengah-tengah masyarakat juga tidak dapat mengurangi angka kemiskinan dan beban hidup masyarakat. Contoh saja kenaikan harga BBM tahun 2005 mengakibatkan menambah 16% orang miskin. Jika regulasi ini tetap dimuluskan maka kejadian serupa akan terjadi dan angka kemiskinan semakin melonjak.
Keempat kenaikan harga BBM akan menguntungkan perusahaan asing. Dalam pradigma neoliberalisme, subsidi BBM harus segera dihapuskan karena akan menjadi beban negara. Pada pertemuan anggota G20 di Gyeongju, Korea Selatan terus mendorong negara-negara anggota untuk menghilangkan subsidi karena dinilai tidak efisien. Langkah-langkah neoliberalisme ini seakan-akan di patuhi oleh Pemerintah untuk membukan “kran” seluas-luasnya untuk perusahan asing. Sebut saja UU 22 Tahun 2001 Tentang Migas, UU 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan kebijakan lainya. Begitu juga pengelolaan SDA yang diprioritaskan kepada perusahaan asing. Regulasi kenaikan harga BBM ini tentunya akan dinikmati oleh perusahaan asing.
C. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang terjadi akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Diantaranya adalah:
1. Apakah yang menjadi acuan pemerintah untuk meningkatkan harga BBM di Indonesia?
2. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi perekonomian rakyat Indonesia?
3. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi sosial rakyat Indonesia?
4. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi politik rakyat Indonesia?
5. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi pendidikan rakyat Indonesia?
6. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi kesehatan rakyat Indonesia?
7. Kebijakan apa yang harus diambil pemerintah agar kenaikan BBM tidak menjadikan rakyatnya semakin miskin/ menderita?
D. PEMBAHASAN
Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat di paparkan melalui jawaban dibawah ini:
1. Apakah yang menjadi acuan pemerintah untuk meningkatkan harga BBM di Indonesia?
Duduk permasalahan terkait rencana kenaikan harga BBM ini sudah cukup jelas, yaitu terus meningkatnya harga minyak internasional. Asumsi harga minyak pada UU APBN 2012 adalah USD 90/barel, sementara harga WTIcrude oil per 27 Maret kemarin sudah melonjak hingga sekitar USD 107/barel. Hal ini berdampak pada peningkatan beban untuk subsidi pada fostur APBN, yang menurut pemerintah, dapat meningkatkan defisit anggaran sebesar 1% dari 2.2% menjadi 3.2%. Tentunya hal ini akan berdampak pada peningkatan dana tambahan untuk menambal defisit tersebut, yang pastinya akan dibiayai oleh utang. Terkait kenaikan harga minyak dunia tersebut, pada pembahasan APBN-P 2012 pemerintah juga hendak menaikkan asumsi harga minyak menjadi USD 105/barel.
2. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi perekonomian rakyat Indonesia?
Ketika kebijakan sudah diambil, maka akan mempengarui beberapa aspek di dalamnya, meskipun hanya sedikit. Akan tetapi perekonomian rakyat Indonesia yang tergolong di dominasi menengah kebawah, akan merasakan pengaruh yang sangat tinngi. Dimana BBM merupakan salah satu banah utama untuk mata pencaharian mereka, jika BBM naik maka sejumlah barang- barang kebutuhan pokok pun juga akan meningkat.
Dari sektor ekonomi masyarakat, akan berdampak pada menurunya daya beli masyarakat karena kenaikan harga BBM maka akan dibarengi dengan kenaikan tarif listrik, transportasi dan berbagai jenis produk. Golongan masyarakat yang paling terkena dampaknya adalah masyarakat miskin. Kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan langsung tunai sangat bermanfaat bagi golongan ini. Setidaknya dalam jangka pendek ekonomi mereka dapat terbantu. Selanjutnya anggaran tersebut harus mampu dipergunakan dalam meningkatkan ekonomi mikro. Kegiatan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri perlu ditingkatkan dan dipenuhi sehingga mengurangi impor, kemudian jika bisa produk kita di ekspor ke negara lain. Janganlah kita menjadi ketergantungan dengan barang impor terus.
3. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi sosial rakyat Indonesia?
Kemudian terkait dengan dampak sosial adalah adanya anggapan bahwa Pemerintah hanya mementingkan kepentingan kelompok asing dan golongan kaya
yang hanya mencari keuntungan bahkan aspek sosial yang selama ini terabaikan seperti fasilitas jalan raya yang banyak berlubang, bangunan sekolah banyak yang rusak, belum lagi persoalan sampah yang menumpuk tidak dikelola mengancam kesehatan. Lambannya peran Pemerintah mengatasi aspek sosial ini akan menyulitkan pengambilan keputusan terkait kebijakan yang akan dibuat sehingga nantinya akan menjadi tidak optimal secara keseluruhannya. Ditinjau secara menyeluruh bahwa kehidupan masyarakat di kota dan daerah berbeda sehingga peran Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan dapat bersinergi dengan kondisi sosial yang nampak saat ini.
4. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi politik rakyat Indonesia?
Dalam kehidupan politik yang sedang berkembang di masyarakat saat ini dilihat sebagai proses berjalannya demokrasi yang pluralis dengan beragamnya budaya dan suku telah membuat proses demokrasi di Indonesia dinilai sebagai suatu keberhasilan, namun masih terkendala dengan akses informasi yang memadai dan transparansi kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah masih kurang memuaskan karena begitu banyaknya pejabat di Pemerintahan yang terjerat perkara hukum seperti korupsi, suap, dan kasus pidana lainnya. Pendapat publik terhadap kebijakan Pemerintah di DPR juga masih kurang memuaskan dengan masih banyaknya skandal anggota dewan yang terkait dengan korupsi, suap, bahkan opini publik banyak juga yang memberikan anggapan bahwa lembaga ini seolah tidak mewakili kepentingan rakyat tetapi telah menjadi mesin politik partai untuk meraih simpati rakyat guna pemilu selanjutnya namun tidak sedikit pula anggapan yang menilai bahwa anggota DPR adalah orang-orang yang cerdas, berintegritas dan akuntabel yang akan menjadi ‘pioneer’ untuk melakukan perubahan yang lebih baik bagi bangsa dan Negara Indonesia.
5. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi pendidikan rakyat Indonesia?
Biaya pendidikan terutama pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi akan semakin meningkat. Jangkauan masyarakat ekonomi rendah akan sulit untuk melanjutkan pendidikan karena terbatasnya pendapatan dan harga yang semakin tidak terjangkau. Fasilitas sekolah yang terbatas dan bangunan yang rusak juga masih banyak. Belum lagi di beberapa daerah jumlah sekolah tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Kebijakan pemerintah dengan memberikan dana BOS adalah sudah tepat. Subsidi BBM dapat juga perlu diprioritaskan pada pembangunan sekolah, fasilitas sekolah dan beasiswa pendidikan tinggi bagi anak yang berprestasi. SDM berpendidikan adalah investasi bangsa Indonesia kedepannya.
Pemerintah semestinya menyiapkan perencanaan jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia sehingga bisa di latih mencapai tujuan tertentu. Seperti contohnya kalau ingin membuat mobil maka kirimlah orang dalam jumlah tertentu untuk belajar ke Negara maju. Selanjutnya setelah selesai pendidikan mereka diberikan fasilitas untuk mengembangkan kemampuanya hingga mampu membuat pabrik sendiri. Dengan demikian maka tidak akan rugi mengirim orang belajar. Kenyataanya dari tahun 1970, program beasiswa seperti ini tidak jelas alurnya sehingga tenaga ahli yang sudah datang tidak diberdayakan dengan baik.
6. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi kesehatan rakyat Indonesia?
Sektor kesehatan akan terkena dampaknya dimana biaya kesehatan yang meningkat menyebabkan jangkauan layanan kesehatan menjadi sulit. Ekonomi masyarakat yang rendah biasanya berhubungan dengan kondisi sanitasi lingkungan yang tidak sehat. Meningkatnya kejadian gizi kurang dan gizi buruk akibat terbatasnya pendapatan. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah selain hanya memberikan jaminan kesehatan masyarakat juga memberikan pembinaan kesehatan pada masyarakat. Peranan puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat harus dikembalikan peranan utamanya dala upaya pencegahan penyakit. Merevitalisasi program posyandu dalam membina kesehatan masyarakat dan mendeteksi secara dini tumbuh kembang anak.
7. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi pendidikan rakyat Indonesia?
Dampak dari kenaikan BBM melalui kebijakan Pemerintah yang telah diantisipasi lebih dulu selain aspek sosial dan ekonomi juga dalam aspek politik yang dinilai akan menjadi pemicu aksi demonstrasi dari kalangan Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat, bahkan dari kalangan pengamat ekonomi dan politik di berbagai tingkat masyarakat juga di lembaga dewan wakil rakyat. Dalam hal ini Pemerintah telah lebih dulu memberikan perhatiannya dengan penjelasan beserta alasan mengenai rencana kenaikan BBM pada 1 April 2012 nanti, bahwa kenaikan BBM ini terkait dengan situasi global tepatnya kian memanasnya konflik politik di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel dan sekutunya terhadap Republik Islam Iran sehingga lalu lintas perdagangan minyak dikawasan tersebut tepatnya selat Hormuz ditutup telah membuat harga minyak dunia naik. Pemerintah telah mensinyalir akan adanya penolakan dari berbagai lapisan masyarakat perihal kenaikan BBM ini dan mempersilahkan melakukan aksi penolakan namun himbauan Pemerintah agar tetap menjaga ketertiban dan tidak mengganggu kepentingan umum seperti perusakan bahkan tindakan anarkis lainnya yang dapat menciderai kehidupan demokrasi.
Partai Demokrat yang saat ini sedang menjadi partai Pemerintah mengkhawatirkan adanya aksi unjuk rasa terkait masalah kenaikan BBM ini akan menjadi pemicu untuk menggulingkan SBY-Boediono dengan cara-cara inkonstitusional namun begitu berbagai kalangan nampaknya tidak akan menggunakan isu kenaikan BBM ini sebagai isu politik yang justru eskalasi penolakannya akan lebih berbahaya dibandingkan isu kenaikan BBM. Padahal seharusnya Pemerintah dapat lebih mengedapankan opsi-opsi bagi kepentingan rakyat secara luas sehingga tidak menimbulkan pro-kontra diberbagai tingkatan masyarakat, karena kebutuhan hidup masyarakat saat ini saja sudah sulit ditambah akan naiknya harga BBM maka rakyat yang miskin akan tambah miskin dan rakyat yang kaya akan tetap kaya.
Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan bahan bakar seharusnya Pemerintah fokus pada bagaimana mengembangkan potensi sumber daya alam tersebut sehingga persediaan energi dapat terbarukan dan dapat menyerap lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Selama ini Pemerintah hanya fokus pada politik ditingkat pusat dengan isu demokrasi berkeadilan tetapi selama itu pula proses hukum di negeri ini banyak yang terabaikan dan pembangunan infrastruktur yang tidak optimal. Seolah kebijakan yang dibuat hanya untuk formalitas
sebagai pembuat kebijakan yang hasil akhirnya justru soal berapa banyak perolehan hasil pemilu mendatang untuk mempertahankan suara pemilihan atau mungkin juga soal kebijakan ekonomi yang pro kepada pihak asing sehingga aspek sosial dan ekonomi rakyat menjadi terabaikan, terakhir ini terkait isu paham neo-liberal yang telah banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak sebagai kapitalisme gaya baru dengan pasar bebasnya yang masih tetap mengabaikan kemiskinan dan pengangguran juga krisis ekonomi yang hanya dinilai sebagai komplemen dalam paham ekonomi kapitalisme.
Aspek hukum yang saat ini menjadi kontroversi mengenai soal Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP khususnya kenaikan nilai denda yang tercantum dalam Pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penipuan ringan), 379 (penggelapan ringan), 384, 407, dan 482 KUHP yakni sebesar Rp250 menjadi Rp2,5 juta atau mengalami kenaikan sebesar 10.000 kali lipat. Tetapi ini tidak terkait dengan perihal kenaikan BBM namun cukup menjadi perhatian di kalangan praktisi hukum yang menilai Perma ini terlalu terburu-buru sehingga dikuatirkan akan menimbulkan masalah baru.
Selain hal diatas, pemerintah juga dapat melakukan perbaikan- perbaikan seperti: Pertama memperbaiki fasilitas transportasi umum. Mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan aktivitasnya. Hal ini tak pelak mengakibatkan konsumsi BBM melonjak. Pengurangan penggunaan kendaraan pribadi akan mengurangi konsumsi BBM secara signifikan. Namun, sayangnya hingga saat ini tidak ada transportasi umum yang cukup nyaman sehingga masyarakat beralih ke kendaraan pribadi. Mudahnya memperoleh kendaraan dan pajak barah mewah yang murah menjadikan para pejabat atau masyarakat menengah ke atas untuk memiliki kendaraan pribadi. Perlunya pengaturan kendaraan pribadi seperti di Jepang dapat mengurangi pemakaian BBM dan sarana angkutan umum dapat menjadi pilihan masyarakat.
Kedua Pemerintah harus melakukan efisiensi pada berbagai lini/pos pengguna APBN terutama biaya operasional dan belanja negara serta sarana prasarana pejabat yang dinilai terlalu mewah.
Ketiga menekan penguasaan migas oleh asing dan mengembalikannya ke dalam pengelolaan negara sesuai dengan amanatkan pasal 3 ayat (3) UUD 1945. Saat ini pihak asing sudah mengendalikan produksi dan penjualan minyak dari hulu hingga hilir, setidaknya 89% migas dikuasai oleh asing (Tribun Jabar, 24/3/2012). Kondisi ini diperparah dengan izin pengelolaan sumur-sumur minyak seperti Blok cepu yang dikendalikan oleh Exxon Mobil selama 30 tahun kedepan. Begitu juga sumur minyak yang tersebar di tanah air hampir semuanya dikendalikan oleh asing. Walupun dulu mantan Dirut Pertamina Wydia Purnama pernah menentang kepemilikan asing dan mengatakan pertamina sanggup untuk mengelolanya namun naluri pemerintah untuk menggadaikan asset negara ini pada asing semakin kuat alhasil Wydia Purnama “disingkirkan” dari posisinya karena dinilai tidak mendukung kebijakan pemerintah.
Jika minyak bumi dikelola oleh BUMN maka keuntungan akan lebih dirasakan oleh masyarakat. Pengelolaan yang dominan oleh asing menandakan negara gagal
dalam memanfaatkan SDA yang ada. Kenaikan harga BMM jelas tidak mensejahterakan rakyat, seharusnya pemerintah memikirkan solusi cerdas seperti negara penghasil minyak lainnya yang mengelola minyaknya dengan baik dan menjualnya lebih murah di dalam negeri. Sebut saja harga bensin di Arab Saudi Rp 1.068,Bahrain Rp 2.403, Kuwait Rp 1.689, Iran Rp 979, Mesir Rp 2.848, Nigeria Rp 890, Qatar Rp. 1.958, Turmekistan Rp 750, bahkan Venezuela menjual hanya Rp 495. Bayangkan negara penghasil minyak sendiri tapi harga BBM melambung tidak sesuai dengan ekonomi masyarakat,
Keempat hal penting yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan upaya pemberantasan KKN. Praktek KKN sudah menjadi penyakit yang akut. Survei TII tahun 2011 menempatkan Indonesia negara terkorup ke 4 di dunia. Sungguh prestasi yang menyakitkan, oleh karena itu sudah saatnya hukuman mati dan pemiskinan bagi koruptor tanpa tanpa tebang pilih. Jika KKN di negeri yang kaya akan SDA ini teratasi penulis yakin masyakat akan sejahtera dan tidak akan ada gelombang penolakan terhadap kebijakan pemerintah.
8. SIMPULAN DAN SARAN
Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang positif, karena dapat meningkatkan infrastuktur, perekonomian rakyat, penjaminan kesehatan, pendidikan rakyat. Inilah yang menjadi PR penting bagi pemerintah dalam upaya peningkatan kesejah teraan rakyat Indonesia, melalui pengawasan-pengawasan yang ketat terhadap oknum-oknum yang dipilih rakyat untuk duduk dikursi pemerintahan.
Akan tetapi hal ini bisa menjadi negative minimnya informassi masyarakat terkait tujuan pemerintah mengambil kebijakan tersebut, dan masih banyaknya ppihak yang pro dan kontra terhadap pengambilan keputusan tersebut. Hal ini yang akan menjadikan kerusuhan dan kekacauan di lingkungan social, politik bahkan dari pendidikanpun juga akan berpengaruh.
Dalam mengatasi kenaikan harga BBM pemerintah pasti memiliki tujuan yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka sebagai masyarakat harus mendukung penuh terhadap rencana-rencana yang dilakukan oleh pemerintah. Dan pemerintah juga harus lebih tanggap dalam menghadapi masalah yang ada di dalam negeri khususnya, sehingga masyarakat aman, tenteram, makmur dan berbhineka tunggal ika.
DAFTAR PUSTAKA
http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=1731
http://www.yousaytoo.com/dampak-kebijakan-pemerintah-terkait-dengan-kenaikan-bbm/1999195
http://purnamabagus.blogspot.co.nz/2012/03/pengaruh-kenaikan-bbm-pada-ekonomi.html
23 Mar 2012INDONESIA merupakan negara kaya. Baik kaya dari segi sumber daya, pulau, laut dan daratan yang sangat luas, budaya, dan kekayaan lainnya. Tapi pernyataan ini bertolak belakang dengan keadaan Indonesia saat ini. Jika dilihat dari kekayaan tersebut, sangat tidak layak lagi jika masyarakat Indonesia masih banyak yang miskin. Kondisi ini pun mungkin menjadi tanda tanya di benak banyak orang.
Dari segi angka, jumlah kemiskinan di Indonesia ini memang kadang naik dan kadang turun. Tetapi apakah kita tahu bahwa penurunan jumlah angka kemiskinan itu dikarenakan masyarakat yang miskin telah banyak yang meninggal dunia, baik karena kelaparan, penyakit, dan kekurangan gizi? Tak heran, jumlah angka kemiskinan di Indonesia memang menurun, tetapi jumlah angka kematian meningkat. Faktanya, kemiskinan di Indonesia tidaklah menurun, tetapi justru meningkat.
Kenyataan tersebut tampaknya tidak cukup menggugah jiwa nasionalisme pemerintah. Mereka telah dirasuki kapitalisme, sehingga tidak mempedulikan bagaimana keadaan masyarakatnya sendiri. Buktinya, pemerintah masih saja merencanakan kebijakan yang tidak pro-rakyat.
Per 1 April nanti, pemerintah menjadwalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sangat tidak pantas jika kebijakan itu dilanjutkan dengan menaikkan harga listrik pada bulan berikutnya. Apabila kebijakan ini tetap dilakukan, maka jumlah kemiskinan di Indonesia akan bertambah.
Pemerintah berdalih, kenaikan harga BBM hingga 33 persen adalah upaya efisiensi anggaran. Sangat tidak rasional jika pemerintah lebih berpikiran mengenai kepentingan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan ketimbang untuk menyejahterakan masyarakatnya sendiri.
Jika falshback sejenak, kita bisa ingat kembali janji yang pernah disampaikan oleh pemerintahan SBY pada 2005. Ketika itu, SBY berjanji tidak akan menaikkan harga BBM. Tetapi nyatanya, pemerintah tidak sekali saja menaikkan harga BBM.
Sejak SBY dilantik sebagai presiden pada Oktober 2004, pemerintahannya telah menaikkan harga BBM pada Maret 2005 (22-27 persen), dan Oktober 2005 (126 persen). Pada kenaikan harga kedua inilah pemerintahan SBY berjanji tidak akan menaikkan harga BBM lagi. Tetapi, janji tersebut luntur seiring rencana kenaikan harga BBM hingga 33 persen pada April mendatang.
Janji presiden pun sekarang mulai digugat. Sejumlah kalangan mencoba mengingatkan kembali publik soal itu dan semakin menambah keruh polemik kenaikan harga BBM. Apalagi, setiap kali pemerintah berencana menaikkan harga BBM, asumsi dan logika yang mereka sampaikan tetap sama. Alasan kenaikan selalu bersandar pada naiknya harga minyak dunia melebihi angka USD100 per barel dan peningkatan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, sementara asumsi harga minyak di APBN 2011 berada pada angka USD80 per barel.
Janji harga BBM tidak lagi naik ternyata cuma pepesan kosong. Ini bukti bahwa sebenarnya pemerintah bekerja dengan tidak sungguh-sungguh, dan tidak punya perencanaan yang baik. Pemerintah juga belum menempatkan kepentingan masyarakat sebagai kepentingan terdepan, tetapi kepentingan kapitalislah yang mereka kedepankan. Ironisnya, masyarakat terlanjur berharap banyak kepada pemerintahan SBY untuk dapat mengurangi beban berat yang mereka pikul. Harapan tersebut pun diwujudkan dalam dukungan masyarakat secara politik terhadap pemerintahan SBY.
Namun ternyata balasannya tidak seperti yang diharapkan. Pemerintah memilih untuk menjadi safety player dan kurang peduli dengan keadaan masyarakatnya.
Sangatlah wajar jika masyarakat Indonesia marah, kecewa atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan tidak berazaskan demokrasi dan rasa nasionalisme. Kekecewaan itu pun diwujudkan dengan melakukan demonstrasi di mana-mana untuk menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Kegusaran publik atas kenaikan harga BBM terus meningkat karena ekspektasi tidak bertemu dengan kenyataan yang ada.
Mengapa kebijakan untuk melakukan program kerja pemerintah menjadikan masyarakat sebagai tumbal? Dengan menaikkan harga BBM apakah pemerintah yakin semua alasan bisa terjamin terealisasikan dengan benar? Kenaikan harga BBM ini hanya menjadikan penderitaan masyarakat Indonesia semakin parah. Naiknya harga BBM secara otomatis akan menaikkan harga semua kebutuhan masyarakat; padahal, pendapatan mereka tetap.
Seharusnya upaya pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan mengatasi APBN yang semakin meningkat, pemerintah bisa memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di negara ini. Selain itu, upaya peningkatan produksi minyak dalam negeri juga harus dilakukan. Jika kita lihat, baru 50 persen produksi minyak yang bisa diolah dalam negeri, sementara 35 persen lainnya diserahkan kepada kontraktor untuk membayar cost recovery pengolahan minyak di luar negeri, dan 15 persen produksi sisanya untuk bagi hasil dengan kontraktor. Untuk ke depannya, pemerintah harus melakukan kebijakan dengan mengolah semua minyak di kilang dalam negri. Dengan kata lain, pemerintah harus mengambil langkah untuk men-takeover 35 persen untuk membayar cost recovery. Apabila 85 persen produksi minyak dalam negeri diolah, maka itu sudah mencukupi kebutuhan BBM untuk dalam negeri dan membantu efisiensi anggaran.
Selain itu pemerintah perlu melakukan beberapa hal lainnya yaitu meningkatkan windfall profit tax atau pajak tambahan atas keuntungan perusahaan minyak akibat lonjakan harga minyak mentah dunia, memangkas alur perdagangan minyak dalam rangka ekspor-impor, dan menerapkan pajak tambahan kepada kendaraan roda empat pribadi atas penggunaannya terhadap BBM bersubsidi. Dengan hal itu masalah kenaikan harga minyak dunia akan teratasi dan APBN akan terealisasikan dengan baik.
MAKALAH DAMPAK KENAIKAN BBMBAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sejarah ekonomi Indonesia adalah kisah pertarungan gagasan atas dua pokok soal penting: kepantasan subsidi dan nasib kemakmuran ekonomi. Kerap kali kedua ide tersebut bertemu dalan satu komoditas utama: minyak. Pada awal 1980-an Indonesia pernah mendapatkan rezeki minyak (oil boom) akibat harga minyak melesat menjadi US$ 30/barrel, dari harga sebelumnya dikisaran US$ 10/barrel. Bonanza minyak itu diperoleh karena Indonesia menjadi eksportir minyak, sehingga tiap kenaikan harga minyak internasional merupakan berita gembira karena penerimaan negara meningkat. Tapi, sejak 2003 Indonesia telah menjadi importir neto minyak sehingga kenaikan harga minyak internasional menimbulkan petaka yang panjang. Pengalaman 2005 dan 2008 lalu merupakan cerita pahit betapa menderitanya masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Pemerintah tidak mampu melindungi rakyatnya dari situasi tersebut, meskipun dana kompensasi sudah diberikan (BLT)
Rencana pemerintah untuk membatasi subsidi BBM, walaupun terkesan terlambat, layak untuk diapresiasi. Pertanyaannya, apakah pemerintah benar-benar mempunyai keberanian untuk merealisasikannya.
Pandangan tersebut sangat beralasan, mengingat ketidaksolidan pendapat para menteri dalam berbagai kesempatan,serta pengalaman 2011 di mana pemerintah beberapa kali berencana mengurangi subsidi BBM tetapi rencana tersebut dibatalkan salah satunya akibat tidak tahan kritik pengamat.
Kenaikan BBM yang cukup drastis merupakan konsekuensi yang harus dihadapi akibat ruang fiskal yang semakin sempit serta ketidakberanian pemerintah menaikkan harga BBM dalam beberapa tahun terakhir.
Tantangan utama saat ini adalah bagaimana membangun komunikasi dengan rakyat terkait dengan rencana pembatasan subsidi serta bagaimana mengalokasikan dana hasil penghematan secara optimal.
Dengan bahasa yang mudah dimengerti, masyarakat perlu diedukasi melalui berbagai forum dan media. Rakyat perlu dipahamkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang kaya akan minyak, gas alam dan batu bara seperti yang dipersepsikan selama ini. Fakta bahwa harga BBM di Indonesia jauh lebih murah dari pada harga di banyak negara berkembang perlu dipaparkan dengan jernih.
Pemerintah perlu membuat program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. Program seperti pengembangan infrastruktur dan transportasi publik, serta penyediaan tempat tinggal, sekolah dan rumah sakit murah bagi kalangan berpenghasilan rendah akan sangat mengena. Pemberian dana bantuan tunai perlu dilanjutkan dengan nilai yang disesuaikan untuk mengakomodasi kenaikan harga kebutuhan akibat inflasi. Semua rencana tersebut harus dikomunikasikan dengan baik, sekali
lagi melalui bahasa yang mudah dimengerti rakyat.
Di negeri mana pun, menaikkan harga BBM bukanlah kebijakan populer, tetapi apabila pemerintah tidak menerapkan rencana tersebut, mereka tidak saja akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki profil dan efektivitas APBN, tetapi juga akan kehilangan kredibilitas. Impaknya, efektivitas pemerintah SBY pada masa mendatang akan semakin menurun dan berpotensi menjadi lame duck, jauh sebelum Pemilu 2014 dilaksanakan.
Para pemimpin tidak boleh takut kepada pengamat tetapi harus takut kepada sejarawan; karena sejarawan akan mencatat karya mereka sedangkan pengamat akan selalu mengkritik setiap kebijakan pemerintah. Bagi seorang pemimpin sejati, tidak ada yang lebih membanggakan daripada menghasilkan karya besar yang memakmurkan rakyat dan dicatat oleh sejarah dengan tinta emas.
1.2 Perumusan Masalah
Makalah ini dibuat untuk mengkritisi dampak dari kenaikan BBM terutama pada masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah
1.Apa Dampak Kenaikan BBM ?
2.Bagaimana Tindakan Pemerintah?
3.Bagaimana Tindakan Masyrakat ?
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Aspek Aspek Kenaikan BBM
Kenaikan BBM akan meninggalkan luka mendalam dihati warga masyarakat, perhitungan ekonomis dengan menggunakan berbagai macam indikator menginsyaratkan bahwa kenaikan BBM dianggap harga mati, sedangkan aspek dampak bagi 40 juta masyarakat miskin tidak benar - benar diperhitungkan, semua dihitung dengan matematik, dengan statistik, dengan rasio dan persentase. Padahal aspek - aspek yang ditimbulkan dampaknya tidak selalu matematis, Jika BLT diluncurkan setiap 3 bulan dengan jumlah Rp. 150.000,00 /KK atau Rp. 150.000,00/Anggota Keluarga maka berapa pemasukan dari BLT, bandingkan dengan kenaikan transportasi, kesulitan pelaku transportasi karena penumpang akan lebih memilih kredit motor dibandingkan naik angkutan umum yang notabene memiliki dampak pengeluaran yang sama tetapi memiliki nilai investasi yang berbeda. Kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan harga - harga lain yang secara tidak langsung berhubungan dengan kenaikan BBM.
Kenaikan BBM bisa menjadi alasan politis, bisa menjadi alasan ekonomis, bisa juga tanpa beralasan, penulis tidak melihat aspek kenaikan ini tetapi melihat dampak dari kenaikan ini, setelah BBM dinaikkan maka semua peneliti sosial wajib melakukan penyebaran kuesioner terkait dengan daya beli, apakah daya beli masyarakat cenderung turun atau cenderung tetap, jika daya beli menurun maka akankah mereka merasa sejahtera jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, berapa bisnis yang akan gulung tikar, jika banyak perusahaan gulung tikar berapa banyak kejadian PHK, jika banyak kejadian PHK maka daya beli masyarakat akan semakin turun.
Jika memenuhi kebutuhan dasar saja gagal, kriminalitas akan naik atau turun, jika kemudian kriminalitas menjadi naik, akankah masyarakat merasa aman, masyarakat merasa nyaman, jika jalan - jalan saja harus menyimpan kekhawatiran pencurian, perampokan, penjambretan dll. apakah aspek ini sudah benar - benar dikaji oleh pemerintah, apakah aspek - aspek sosial, psikologis sudah diantisipasi? jika kenaikan BBM justru menjadi sebuah bahan bakar terjadinya ketidakpercayaan kepada pemerintah, jika kenaikan BBM menjadi sebuah pemicu munculnya kerusuhan secara massal, masihkah menaikkan BBM menjadi satu - satunya pilihan?
Salah satu bahaya yang paling ditakuti dari sebuah rasa ketidakamanan dan ketidaknyamanan adalah rasa frustasi, rasa kecewa, jika akumulasi kekecewaan ini mencapai puncak yang tidak dapat ditahan oleh koping manusia maka kerusuhan, penjarahan, kriminalitas, kejahatan akan menjadi sebuah berita rutin yang didengar paska kenaikan harga BBM, tidak semua bisa dimatematis, tetapi tidak ada sebuah kejadian pun yang tidak menimbulkan dampak maupun akibat.
2.2 Kredibilitas Pemerintahan
Tahun 1993, James Kouzes dan Barry Posner meluncurkan edisi pertama buku ini. Pada era tersebut, para pemimpin belum dibekali teknologi informasi yang canggih ataupun bantuan dari para konsultan yang marak ditemui saat ini. Saat itu, kedua pemikir kepemimpinan terkemuka ini menemukan bahwa inti kepemimpinan yang efektif terletak pada kredibilitas individu yang terdiri atas kejujuran, kompetensi dan kemampuan menginspirasi.
Setelah hampir dua dekade berlalu, dunia berubah total. Berbagai krisis mulai dari krisis ekonomi, krisis politik, hingga krisis kepercayaan melanda dunia. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, Kouzes dan Posner merasa perlu kembali mengingatkan pentingnya kredibilitas bagi para pemimpin. Karena alasan tersebut, mereka merevisi total edisi pertama buku ini dan menulis ulang peran kredibilitas berdasarkan riset global yang telah mereka lakukan sepanjang 30 tahun terakhir.
Dalam riset yang melibatkan lebih dari 100 ribu responden dari seluruh dunia itu, mereka juga mewawancarai ratusan pemimpin dunia dari berbagai latar belakang, mulai dari dunia bisnis, pemerintahan, pendidikan, agama hingga sektor nonprofit. Hasil riset tersebut ternyata konsisten dengan temuan mereka dua dasawarsa
yang lampau. Fondasi utama kepemimpinan masa kini adalah kredibilitas, yang terdiri dari kejujuran, kompetensi, kemampuan menginspirasi, ditambah satu karakteristik baru: berpandangan ke depan.
Mengapa kredibilitas sangat penting? Seorang pemimpin yang kredibel akan membuat anggotanya merasa bangga menjadi bagian dari organisasi, menjadi bersemangat, memiliki komitmen serta loyalitas dan rasa saling memiliki terhadap organisasi. Sebaliknya, pemimpin yang memiliki kredibilitas rendah membuat anggotanya bekerja hanya pada saat diawasi, termotivasi hanya oleh uang dan materi semata, serta merasa tidak betah berlama-lama menjadi anggota organisasi tersebut (halaman 29).
Jenderal David Petraeus, komandan pasukan Amerika Serikat di Afghanistan yang kini Direktur CIA, mengamini vitalnya peran kredibilitas seorang pemimpin ini. Jenderal bintang empat yang juga doktor lulusan Princeton ini berkisah bahwa suatu saat, di tengah kekacauan dan situasi genting yang dihadapi pasukannya, seorang prajurit datang menghadap. Prajurit itu berkata bahwa satu-satunya yang dapat diandalkan oleh pasukannya saat itu hanyalah kredibilitas sang jenderal, and they took that pretty seriously!
Bagaimana cara seorang pemimpin membangun dan menjaga kredibilitasnya? Kouzes dan Posner merumuskannya dalam 6 poin disiplin. Disebut sebagai disiplin karena kredibilitas adalah sesuatu yang diraih dengan kerja keras dan komitmen tinggi.
Disiplin pertama adalah discover yourself. Seorang pemimpin harus mampu memahami dirinya lebih dulu sebelum memahami orang lain. Artinya, pemimpin harus memiliki sikap dan nilai-nilai yang selalu ia pegang teguh dalam mengambil keputusan. Di sini pemimpin juga dituntut memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.
Disiplin kedua, menghargai bawahan. Proses ini berupa menyelaraskan nilai yang dianut pemimpin dengan nilai yang dipegang teguh bawahannya. Dalam proses ini, pemimpin dituntut lebih banyak mendengarkan, membangun dialog dan menghargai perbedaan pendapat dalam organisasi (halaman 75). Di era media sosial saat ini, salah satu cara efektifnya adalah berpartisipasi aktif dalam blog korporasi.
Disiplin ketiga, menegaskan nilai-nilai bersama. Nilai-nilai bersama adalah dasar dalam membangun hubungan kerja yang produktif dan tulus. Ketika organisasi mulai menjadi besar, bahkan melintasi batas antarnegara, nilai-nilai bersama ini diperlukan untuk menegaskan identitas dan budaya organisasi. Salah satu caranya dengan selalu menanamkan nilai-nilai bersama ke dalam proses organisasi, mulai dari proses rekrutmen anggota baru, pelatihan hingga proses promosi.
Disiplin keempat, membangun kapasitas bawahan. Lima kapasitas yang harus dibangun adalah kompetensi, kebebasan memilih, rasa percaya diri, iklim organisasi, dan komunikasi. Yang menarik, dalam upaya membangun kompetensi, peran pemimpin hanyalah educate, educate, and educate (halaman 114). Survei yang dilakukan McKinsey pada 2010 mengungkap, 58% eksekutif berpendapat bahwa membangun kompetensi
ada dalam tiga besar prioritas organisasi, sementara 90% eksekutif menganggap hal tersebut ada dalam 10 besar prioritas organisasi mereka. Dalam survei yang sama disebutkan bahwa fungsi utama kepemimpinan adalah membangun kompetensi bawahan.
Disiplin kelima, melayani. Kepemimpinan pada dasarnya memberikan pelayanan ke seluruh organisasi. Konsep ini telah banyak dibahas dalam topik-topik mengenai servant leadership. Salah satu cara termudah mengukur keseriusan seorang pemimpin adalah dengan mengamati berapa banyak waktu yang dicurahkan oleh pemimpin untuk bawahan dan organisasinya. Bagi seorang pemimpin, time is the only true resource. Selain itu, pemimpin yang kredibel termasuk yang pertama kali mengetahui adanya masalah dalam organisasi, dan yang pertama kali pula bertindak menyelesaikan masalah itu.
Disiplin yang terakhir adalah senantiasa menjaga harapan dan semangat bawahan. Pemimpin adalah orang yang senantiasa menyebarkan antusiasme dan rasa percaya yang tulus, mendorong kemauan bawahan, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, serta menyiratkan optimisme untuk masa depan yang lebih baik. Seburuk apa pun kondisi yang tengah dihadapi, pemimpin adalah figur yang selalu tampil penuh percaya diri, berpikir positif, dan memiliki can-do attitude.
Sebagai seorang manusia, pemimpin bisa jadi melakukan kesalahan yang mengakibatkan hilangnya kredibilitas. Untuk mendapatkan kembali kredibiltas, ada 6 langkah yang harus dilakukan. Kouzes dan Posner menyebutnya sebagai Six A’s of Leadership Accountability, yang terdiri dari Accept, Admit, Apologize, Act, Amend, and Attend. Langkah pertama untuk mendapatkan kembali kredibilitas adalah menerima (accept) konsekuensi yang diakibatkan kesalahan tersebut. Kemudian secara terbuka mengakui (admit) kesalahan, dan meminta maaf (apologize) kepada pihak yang dirugikan atas kesalahan yang telah dibuat. Tahap berikutnya, bertindak langsung (act) untuk memperbaiki (amend) kesalahan yang telah terjadi. Terakhir, hadir (attend) secara langsung dalam setiap langkah perbaikan, bersedia menerima kritik dan saran atas aksi perbaikan yang dilakuan (halaman 149).
Kesuksesan sebuah organisasi dalam menyikapi perubahan lingkungan sangat bergantung pada bagaimana kredibilitas sang pemimpin. Namun tentu saja pemimpin tidak dapat melakukannya sendirian. Setiap orang patut berbagi tanggung jawab dan membangun rasa saling percaya untuk sebuah kerja besar yang hendak dicapai. Dengan demikian, pada akhirnya kredibilitas adalah milik setiap individu.
2.3 Sudut Kenaikan BBM
Sikap Kami Terhadap Kenaikan BBM
Seperti yang kita ketahui, Indonesia lagi “panas” tentang isu kenaikan BBM. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kami? Supaya adil, kami akan mencoba objektif menjelaskan dari beberapa sudut pandang untuk dianalisis kemudian disimpulkan.
“Berpikir objektif sangat penting untuk pengambilan sikap yang tepat. Dinginkan kepala, lalu berpikir.”
1. Sudut Pandang Pemerintah
Alasan pemerintah adalah untuk menyelamatkan negara dari anggaran yang membengkak. Hal ini disebabkan karena harga minyak dunia naik sehingga beban subsidi BBM akan bertambah besar. Mau tidak mau harga harus naik!
2. Sudut Pandang Pengusaha
BBM naik menyebabkan biaya operasional naik. Hal ini bisa dicover dengan naikin harga barang yang diproduksi.
3. Sudut Pandang Akademisi
BBM naik menyebabkan harga barang naik. Rakyat makin susah. Tolak!
4. Sudut Pandang Masyarakat
Pasrah, cuma bisa terima.
5. Sudut Pandang Parpol Oposisi
BBM naik, rakyat merasa susah! Ayo tolak ramai-ramai !
Analisis kami.
Benarkah sudut pandang pemerintah?
Adalah hal yang benar jika harga minyak dunia naik, maka subsidi BBM akan bertambah. Ada yang tidak setuju, katanya harga minyak jangan ngikutin harga minyak dunia. Penjelasannya simpel, Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan minyaknya sendiri. Masih harus impor makanya harga BBM kita masih bergantung sama harga minyak dunia.
Lalu muncul analisis ekonom Pak Kwik yang menjelaskan bahwa harga minyak naik, pemerintah masih untung, jadi tidak perlu naik. Hal ini memang benar jika dilihat dari satu sisi saja. Secara ekonomi memang dari hasil jual beli BBM meskipun pemerintah memberikan subsidi Pertamina tetap memberikan keuntungan! Lantas mengapa harus naik?
Disini kami menjelaskan alasan yang paling tepat mengapa BBM harus naik. “Meningkatkan Efisiensi Anggaran”. Seperti yang kita ketahui, subsidi BBM ini banyak yang salah sasaran. Contohnya, Entah sudah berapa banyak BBM subsidi yang habis kebakar karena macet. Habis kebakar buat lomba balapan liar. Habis kebakar cuma karena gengsi ingin ke kampus menggunakan mobil, dan banyak contoh lainnya. Apakah tepat sasaran?
Jadi subsidi BBM yang berhasil dihemat bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan buat masyarakat miskin yang jelas lebih tepat sasaran. Tapi apakah berarti pemerintah benar? Tidak seluruhnya! Ada celahnya. Benar bahwa peningkatan efisiensi
anggaran bisa dilakukan dengan mengurangi subsidi BBM yang salah sasaran, tetapi peningkatan efisiensi juga harus dilakukan di bidang yang lain!
FYI salah satu penyebab APBN membengkak adalah reformasi birokrasi, dimana gaji PNS dinaikkan dengan tujuan mengurangi korupsi dan meningkatkan performa kinerja pemerintah. Hasilnya? Gaji naik tapi korupsi jalan terus! Pemerintah juga terlihat tidak ada upaya serius untuk memerangi korupsi bahkan KPK ingin dikebiri lagi oleh DPR tercinta. Belum lagi isu Banggar DPR yang boros! Renovasi ruang rapat dan toilet yang menghabiskan uang milyaran, dan banyak kasus lainnya.
Jadi sampai disini kesannya, peningkatan efisiensi anggaran dibebankan kepada masyarakat saja. Kita disuruh bayar BBM lebih mahal, tapi pemerintah masih korupsi. Tidak meningkatkan efisiensi birokrasi yang justru penghematannya bisa jadi lebih besar daripada menaikkan harga BBM.
Inilah yang menyebabkan penolakan dari orang-orang yang cerdas. Mereka tidak percaya bahwa pemerintah dapat menggunakan subsidi yang berhasil dihemat dengan bijak. “Paling dikorupsi lagi”, ujar masyarakat. Selain itu solusi yang ditawarkan adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Selain rawan diselewengkan oleh oknum tidak bertanggung jawab, ini merupakan solusi sementara saja untuk memanjangkan umur masyarakat miskin.
2.4 Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Dalam situasi ekonomi masyarakat yang sulit, maka kenaikan BBM bisa kontraproduktif. Kenaikan harga BBM akan menimbulkan kemarahan massal, sehingga ketidakstabilan dimasyarakat akan meluas (Hamid, 2000:144). Sebagian masyarakat merasa tidak siap untuk menerima kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini merupakan tindakan pemerintah yang beresiko tinggi.
Meskipun demikian, kenaikan harga BBM juga dapat menimbulkan dampak yang positif.
A ) Dampak Positif
1) Munculnya bahan bakar dan kendaraan alternative.
Seiring dengan melonjaknya harga minyak dunia, muncul berbagai bahan bakar alternatif baru. Yang sudah di kenal oleh masyarakat luas adalah BBG (Bahan Bakar Gas). Harganya juga lebih murah dibandingkan dengan harga BBM bersubsidi. Ada juga bahan bakar yang terbuat dari kelapa sawit. Tentunya bukan hal sulit untuk menciptakan bahan bakar alternatif mengingat Indonesia adalah Negara yang kaya akan Sumber Daya Alam. Selain itu, akan muncul juga berbagai kendaraan pengganti yang tidak menggunakan BBM, misalnya saja mobil listrik, mobil yang berbahan bakar gas, dan kendaraan lainnya.
2) Pembangunan Nasional akan lebih pesat
Pembangunan nasional akan lebih pesat karena dana APBN yang awalnya digunakan untuk memberikan subsidi BBM, jika harga BBM naik, maka subsidi dicabut dan dialihkan untuk digunakan dalam pembangunan di berbagai wilayah hingga ke seluruh daerah.
3) Hematnya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
Jika harga BBM mengalami kenaikan, maka jumlah subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah akan berkurang. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat diminimalisasi.
4) Mengurangi Pencemaran Udara
Jika harga BBM mengalami kenaikan, masyarakat akan mengurangi pemakaian bahan bakar. Sehingga hasil pembuangan dari bahan bakar tersebut dapat berkurang, dan akan berpengaruh pada tingkat kebersihan udara.
B ) Dampak negatif
1) Harga barang-barang dan jasa-jasa menjadi lebih mahal. Harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan disebabkan oleh naiknya biaya produksi sebagai imbas dari naiknya harga bahan bakar.
2) Apabila harga BBM memang dinaikkan, maka akan berdampak bagi perekonomian khususnya UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah).
3) Meningkatnya biaya produksi yang diakibatkan oleh: misalnya harga bahan, beban transportasi dll.
4) Kondisi keuangan UMKM menjadi rapuh, maka rantai perekonomian akan terputus.
5) Terjadi Peningkatan jumlah pengangguran. Dengan meningkatnya biaya operasi perusahaan, maka kemungkinan akan terjadi PHK.
6) Inflasi. Inflasi akan terjadi jika harga BBM mengalami kenaikan. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi suatu barang atau jasa.
2.4.1 Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Inflasi dan Perekonomian
Jika terjadi kenaikan harga BBM, maka akan terjadi inflasi. Terjadinya inflasi ini tidak dapat dihindari karena bahan bakar, dalam hal ini premium, merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, dan merupakan jenis barang komplementer. Meskipun ada berbagai cara untuk mengganti penggunaan BBM, tapi BBM tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari.
Inflasi akan terjadi karena apabila subsidi BBM dicabut, harga BBM akan naik. Masyarakat mengurangi pembelian BBM. Uang tidak tersalurkan ke pemerintah tapi tetap banyak beredar di masyarakat. Jika harga BBM naik, harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan pula. Terutama dalam biaya produksi. Inflasi yang terjadi dalam kasus ini adalah “Cost Push Inflation”. Karena inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan dalam biaya produksi. Ini jika inflasi dilihat berdasarkan penyebabnya. Sementara jika dilihat berdasarkan sumbernya, yang akan terjadi adalah “Domestic Inflation”, sehingga akan berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri.
Kenaikan harga BBM akan membawa pengaruh terhadap kehidupan iklim berinvestasi. Biasanya kenaikan BBM akan mengakibatkan naiknya biaya produksi, naiknya biaya distribusi dan menaikan
juga inflasi. Harga barang-barang menjadi lebih mahal, daya beli merosot, karena penghasilan masyarakat yang tetap. Ujungnya perekonomian akan stagnan dan tingkat kesejahteraan terganggu.
Di sisi lain, kredit macet semakin kembali meningkat, yang paling parah adalah semakin sempitnya lapangan kerja karena dunia usaha menyesuaikan produksinya sesuai dengan kenaikan harga serta penurunan permintaan barang.
Hal-hal di atas terjadi jika harga BBM dinaikkan, Bagaimana jika tidak? Subsidi pemerintah terhadap BBM akan semakin meningkat juga. Meskipun negara kita merupakan penghasil minyak, dalam kenyataannya untuk memproduksi BBM kita masih membutuhkan impor bahan baku minyak juga.
Dengan tidak adanya kenaikan BBM, subsidi yang harus disediakan pemerintah juga semakin besar. Untuk menutupi sumber subsidi, salah satunya adalah kenaikan pendapatan ekspor. Karena kenaikan harga minyak dunia juga mendorong naiknya harga ekspor komoditas tertentu. Seperti kelapa sawit, karena minyak sawit mentah (CPO) merupakan subsidi minyak bumi. Income dari naiknya harga CPO tidak akan sebanding dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk subsidi minyak.
2.4.2 Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian Nasional
Kenaikan harga BBM berdampak pada meningkatnya inflasi. Dampak dari terjadinya inflasi terhadap perekonomian nasional adalah sebagai berikut:
1. Inflasi akan mengakibatkan perubahan output dan kesempatan kerja di masyarakat,
2. Inflasi dapat mengakibatkan ketidak merataan pendapatan dalam masyarakat,
3. Inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi.
Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakaninvestasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruhjuga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.
Sementara dampak inflasi bagi masyarakat, ada yang merasa dirugikan dan ada juga yang diuntungkan. Golongan masyarakat yang dirugikan adalah golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap, masyarakat yang menyimpan hartanya dalam bentuk uang, dan para kreditur. Sementara golongan masyarakat yang diuntungkan adalah kaum spekulan, para pedagang dan industriawan, dan para debitur.
Inflasi dapat dikatakan sebagai salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu wilayah negara atau daerah. Yang mana tingkat inflasi menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dari indeks harga konsumen (IHK). Dengan demikian angka inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap, dan disisi lain juga mempengaruhi besarnya produksi dari suatu barang dan jasa.
2.4.3 Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Inflasi
Beberapa kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk mengatasi terjadinya inflasi adalah sebagai berikut:
a. Kebijakan Moneter
1. Politik Diskonto
Untuk mengatasi terjadinya inflasi, maka bank sentral harus mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara bank sentral akan menaikan tingkat suku bunga pinjaman kepada bank umum. Kebijakan ini juga disebut dengan Rediscount Policy atau kebijakan suku bunga.
2. Politik Pasar Terbuka (Open Market Policy)
Dalam politik pasar terbuka, bank sentral akan menjual (jika terjadi inflasi) atau membeli (jika terjadi deflasi) surat-surat berharga kepada masyarakat, sehingga ada arus uang yang masuk dari masyarakat ke bank sentral.
3. Menaikan Cash Ratio (Persediaan Kas)
Cash Ratio merupakan perbandingan antara kekayaan suatu bank dengan kewajiban yang harus dibayarkan. Untuk mengatasi inflasi, bank sentral akan menaikan cadangan kas bank-bank umum sehingga jumlah uang yang bisa diedarkan oleh bank umum kepada masyarakat akan berkurang.
4. Kebijakan Kredit Selektif (Selective Credit Control)
Untuk mengatasi inflasi atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka diambil kebijakan memperketat kredit atau pinjaman bagi masyarakat.
5. Margin Requirements
Kebijakan ini digunakan untuk membatasi penggunaan untuk tujuan-tujuan pembelian surat berharga.
b. Kebijakan Fiskal
Dalam kebijakan fiskal, untuk mengatasi inflasi pemerintah harus mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Dalam hal penerimaan, pemerintah bisa menaikan tarif pajak, sehingga jumlah penerimaan pemerintah meningkat. Kebijakan yang kedua adalah Expenditure Reducing, yakni mengurangi pengeluaran yang konsumtif, sehingga akan mempengaruhi terhadap permintaan (Demand Full Inflation).
BAB III
KESIMPULAN
3.1 KESIMPULAN
Isu kenaikan harga BBM subsidi sudah muncul sejak setahun lalu. Isu ini terus berkembang hingga muncul rencana membatasi pemakaian BBM subsidi. Sejak itu banyak spekulan yang bermain di bisnis ini mencoba mengambil untung. Caranya BBM ditimbun, dan harga pun melambung tinggi.
Kenaikan harga BBM memang pada dasarnya tidak dapat dipungkiri sehubungan dengan berbagai faktor-faktor baik internal dan eksternal yang menekan perekonomian negara. Meroketnya hutang akibat peningkatan ABPN yang harus dialokasikan untuk subsidi BBM. Selain itu, demi mewujudkan peningkatan daya beli masyarakat dan kemandirian perlu adanya upaya untuk terus merangsang masyarakat demi tidak berpangkunya pada subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, menerima kebijakan pemerintah untuk melakukan pengurangan subsidi BBM diharapkan dapat menjadi jawaban atas berbagai persoalan ini. Pemerintah harus berani bersikap bahwa, beban anggaran akan semakin berat kalau tidak dinaikkan. Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan untuk diperhatikan pemerintah. Rencana kenaikan harga BBM subsidi telah disambut dengan berbagai aksi demonstrasi, mulai dari mahasiswa hingga buruh.
Pada akhirnya kebijakan pun di buat oleh pemerintah dengan dilaksanakannya Sidang Paripurna melalui voting anggota DPR. Meski sidang paripurna pada hari Jum’at, 30 Maret 2012 malam kemarin sangat lama dan diwarnai dengan kealotan serta kericuhan, akhirnya dapat diambil kesimpulan yakni “opsi kenaikan BBM bersyarat di sepakati DPR. Kabar gembira, kenaikan BBM 1 April tidak mungkin di lakukan . Karena dengan alasan harga ICP sekarang tak memungkinkan dinaikannya BBM. Tapi, bila harga minyak mentah Indonesia mencapai US$ 120,75 per barel maka kemungkinan besar BBM akan tetap segera dinaikan. Jalan sidang cukup alot tapi telah disepakati bahwa BBM tidak jadi dinaikan hingga menunggu perkembangan sampai 6 bulan berjalan akan di naikan kembali atau tidak.
3.2 SARAN DAN SOLUSI
Terlambatnya respons pemerintah untuk mengelola ekspektasi inflasi akan membuat tingkat inflasi tahun ini bergerak liar dan memberikan dampak yang tidak terlalu menggembirakan bagi perekonomian Indonesia. Karena itu, beberapa langkah harus mendapat prioritas pemerintah dan BI untuk meredam ekspektasi inflasi.
Pertama, pemerintah harus lebih fokus dan inovatif untuk menjaga dan memperbaiki manajemen stok sebagai jaminan bahwa barang (juga jasa), khususnya barang kebutuhan pokok, tersedia di pasaran pada tingkat harga wajar. Selain memperbaiki jalur distribusi, pemerintah juga harus mempersiapkan diri secara matang untuk melakukan operasi pasar.
Kedua, penegakan hukum untuk meredam munculnya motif-motif spekulatif, seperti penimbunan BBM dan barang kebutuhan pokok lainnya, perlu lebih diintensifkan. Dalam kaitan ini, pemerintah perlu lebih serius melakukan penataan sistem monitoring dan evaluasi agar tindakan bisa segera dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan spekulatif. Aktivasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu menjadi bagian dari penataan sistem monitoring dan evaluasi ini.
Ketiga, menekan biaya produksi yang selama ini membebani baik sektor pertanian atau industri. Dalam kaitan dengan sektor pertanian,ada baiknya pemerintah menjamin stabilitas harga dan ketersediaan beberapa saprodi (sarana produksi pertanian), seperti pupuk, pestisida, dan benih. Dalam kaitan dengan sektor industri, fokus perhatian harus lebih diarahkan untuk mengeliminasi faktor-faktor yang mendorong munculnya fenomena ekonomi biaya tinggi (seperti biaya birokrasi dan pungutan liar).
Keempat, untuk menjaga persepsi pasar bahwa inflasi terkendali, ada baiknya BI tidak terlalu sensitif untuk menaikkan BI Rate. Artinya, BI rate sebaiknya tetap dipatok pada level 5,75 persen dan BI bisa menggunakan instrumen moneter lainnya, seperti giro wajib minimum (GWM), untuk menstabilkan likuiditas.
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Jakarta: Balai Pustaka.
Hamid, Edi Suandi. (2000). Perekonomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan
Kontemporer. Jogjakarta: UII Press.
Jaka, Nur dkk. (2007). Intisari Ekonomi untuk SMA. Bandung: CV Pustaka
Mandiri.
Mankiw, N. Gregory. (2006). Makroekonomi Edisi-6. Jakarta: Erlangga.
Rosyidi, Suherman. (2009). Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori
Ekonomi Mikro dan Makro. Jakarta: Rajawali Pers.
Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. (1986). Ekonomi Edisi Ke-12.
Jakarta: Erlangga.
Wahyuningsih, Endang. (2012). Dampak Kenaikan Harga Minyak Terhadap
Kondisi Ekonomi Indonesia.
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mengatakan, jumlah orang
miskin akan bertambah jika pemerintah jadi menaikkan harga bahan
bakar minyak (BBM) bersubsidi yang direncanakan dilakukan pada
pertengahan Juni mendatang.
Menteri Perencaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida
Alisjahbana mengatakan, jumlah orang miskin pada tahun ini akan naik
dari 10,5 persen menjadi 12,1 persen. "Ada kenaikan angka kemiskinan
sebesar 1,6 persen atas dampak kenaikan harga BBM bersubsidi ini," kata
Armida saat Rapat Kerja Pembahasan RAPBN 2013 di Komisi XI Jakarta,
Senin (27/5/2013).
Armida menambahkan, jika saat ini jumlah penduduk mencapai 250 juta,
maka jumlah orang miskin setelah kenaikan BBM menjadi 30,250 juta
orang. Padahal sebelumnya, dengan asumsi harga bensin tetap Rp 4.500
per liter, tahun 2013 ini diprediksi angka kemiskinan hanya 26,250 juta.
Dengan demikian, akibat kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, maka
jumlah orang miskin baru mencapai 4 juta jiwa.
Di sisi lain, kenaikan harga BBM bersubsidi memang akan berdampak
terhadap daya beli masyarakat. Daya beli akan terpukul akibat kenaikan
sejumlah harga yang dipicu oleh meningkatnya biaya transportasi.
Masalahnya, saat pembahasan angka kemiskinan ini, pemerintah sempat
bingung menjelaskan jumlah angka kemiskinan akibat menaikkan harga
BBM bersubsidi ini.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Anna
Muawanah mengatakan, data angka kemiskinan akibat kenaikan harga
BBM bersubsidi ini belum jelas. Sebab, pemerintah hanya menjelaskan
hasil akhirnya.
"Data itu diperoleh dari mana. Itu tentu saja akan mempengaruhi daftar
penerima dana kompensasi kenaikan BBM bersubsidi ini," kata Anna.
Senada dengan Anna, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Harry
Azhar Aziz juga menjelaskan bahwa data angka kemiskinan tersebut
belum jelas.
Apalagi, jumlah penerima dana kompensasi ini sekitar 15,5 juta orang.
"Data itu yang mengeluarkan siapa, survei dari mana, apakah Badan
Pusat Statistik (BPS) atau dari mana," kata Harry.
DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM PADA KONDISI MASYARAKAT KECIL DI INDONESIA
KELOMPOK II
NAMA ANGGOTA :Annisa Silva Ulum 20211976Cindy Cinthya M.S 29211134Nursella S. 25211377Theresia Natalia 27211083
BAB IPENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Gejolak harga minyak dunia sebenarnya sudah mulai terlihat sejak tahun 2000. Tiga tahun
berikutnya harga terus naik seiring dengan menurunnya kapasitas cadangan. Ada sejumlah faktor
penyebab terjadinya gejolak ini, salah satunya adalah persepsi terhadap rendahnya kapasitas
cadangan harga minyak yang ada saat ini, yang kedua adalah naiknya permintaan (demand) dan di
sisi lain terdapat kekhawatiran atas ketidakmampuan negara-negara produsen untuk meningkatkan
produksi, sedangkan masalah tingkat utilisasi kilang di beberapa negara dan menurunnya persediaan
bensin di Amerika Serikat juga turut berpengaruh terhadap posisi harga minyak yang terus meninggi.
Hal ini kemudian direspon oleh pemerintah di beberapa negara di dunia dengan menaikkan
harga BBM. Demikian juga dengan Indonesia, DPR akhirnya menyetujui rencana pemerintah untuk
menaikkan harga bahan bakar minyak pada hari Selasa 27 September 2005 sebesar minimal 50%.
Kebijakan kenaikan harga BBM dengan angka yang menakjubkan ini tentu saja menimbulkan
dampak yang signifikan terhadap perekonomian sehingga kebijakan ini menimbulkan banyak protes
dari berbagai kalangan. Keputusan pemerintah menaikkan harga bensin, solar, dan minyak tanah
sejak 1 Oktober 2005 akibat kenaikan harga minyak mentah dunia hingga lebih dari 60 Dolar AS per
barel dan terbatasnya keuangan pemerintah ini direspon oleh pasar dengan naiknya harga barang
kebutuhan masyarakat yang lain. Biaya produksi menjadi tinggi, harga barang kebutuhan masyarakat
semakin mahal sehingga daya beli masyarakat semakin menurun. Secara makro cadangan devisa
negara banyak dihabiskan oleh Pertamina untuk mengimpor minyak mentah. Tingginya permintaan
valas Pertamina ini, juga menjadi salah satu penyebab terdepresinya nilai tukar rupiah terhadap dolar
AS
Terjadinya hubungan timbal balik antara naiknya biaya produksi dan turunnya daya beli
masyarakat berarti memperlemah perputaran roda ekonomi secara keseluruhan di Indonesia. Kondisi
ini dapat mempengaruhi iklim investasi secara keseluruhan baik dalam jangka pendek maupun
jangka panjang. Dalam jangka pendek naiknya harga BBM tersebut disikapi oleh pelaku pasar,
khususnya pelaku pasar modal sebagai pusat perputaran dan indikator investasi.
Kontroversi kenaikan harga minyak ini bermula dari tujuan pemerintah untuk
menyeimbangkan biaya ekonomi dari BBM dengan perekonomian global. Meskipun perekonomian
Indonesia masih terseok mengikuti perkembangan perekonomian dunia, akhirnya kebijakan kenaikan
BBM tetap dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2005. Akibatnya, perilaku investasi di Indonesia
sangat memungkinkan mengalami perubahan. Setiap peristiwa berskala nasional apalagi yang terkait
langsung dengan permasalahan ekonomi dan bisnis menimbulkan reaksi para pelaku pasar modal
yang dapat berupa respon positif atau respon negatif tergantung pada apakah peristiwa tersebut
memberikan stimulus positif atau negatif terhadap iklim investasi. Berdasarkan pada argumentasi di
atas, maka dimungkinkan akan terjadi reaksi negatif para pelaku pasar modal setelah pengumuman
tersebut. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya bahwa kenaikan harga BBM ini direaksi positif oleh
pelaku pasar, maka kesimpulan sederhana dari dampak peristiwa pengumuman tersebut adalah
bahwa naiknya harga BBM memberikan stimulus positif pada perekonomian Indonesia.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengulas lebih dalam lagi dengan makalah
yang berjudul, “Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Masyarakat Kecil”.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :
1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi masyarakat kecil di Indonesia sebelum
dan sesudah peristiwa kenaikan harga BBM ?
2. Bagaimana menanggulangi dampak kenaikan harga BBM pada kondisi masyarakat kecil di Indonesia
?
3. Tujuan dan Manfaat
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penulisan adalah sebagai
berikut :
1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi masyarakat kecil di
Indonesia sebelum dan sesudah peristiwa kenaikan harga BBM.
2. Untuk mengetahui bagaimana menanggulangi dampak kenaikan harga BBM pada kondisi
masyarakat kecil di Indonesia.
BAB IIPEMBAHASAN
1. Kenaikan BBM
Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang memegang peranan sangat vital
dalam semua aktifitas ekonomi. Dampak langsung perubahan harga minyak ini adalah perubahan-
perubahan biaya operasional yang mengakibatkan tingkat keuntungan kegiatan investasi langsung
terkoreksi. Secara sederhana tujuan investasi adalah untuk maksimisasi kemakmuran melalui
maksimisasi keuntungan, dan investor selalu berusaha mananamkan dana pada investasi portofolio
yang efisien dan relatif aman.
Kenaikan harga BBM bukan saja memperbesar beban masyarakat kecil pada umumnya
tetapi juga bagi dunia usaha pada khususnya. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan pada pos-pos
biaya produksi sehingga meningkatkan biaya secara keseluruhan dan mengakibatkan kenaikan harga
pokok produksi yang akhirnya akan menaikkan harga jual produk. Multiple efek dari kenaikan BBM ini
antara lain meningkatkan biaya overhead pabrik karena naiknya biaya bahan baku, ongkos angkut
ditambah pula tuntutan dari karyawan untuk menaikkan upah yang pada akhirnya keuntungan
perusahaan menjadi semakin kecil. Di lain pihak dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak
tersebut akan memperberat beban hidup masyarakat yang pada akhirnya akan menurunkan daya beli
masyarakat secara keseluruhan. Turunnya daya beli masyarakat mengakibatkan tidak terserapnya
semua hasil produksi banyak perusahaan sehingga secara keseluruhan akan menurunkan penjualan
yang pada akhirnya juga akan menurunkan laba perusahaan.
B. Politik Harga BBM
Pada masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, telah terjadi dua kali pencabutan
subsidi BBM. Yang pertama adalah tanggal 1 Maret 2006 dan yang kedua dilakukan pada 1 Oktober
2006. Kebijakan pencabutan Subsidi BBM ini sebenarnya merupakan kebijakan yng bersifat
inkramental. Sudah dilakukan sejak tahun 1998, dalam rangka memperbaiki kinerja anggaran,
efisiensi dan menyesuaikan dengan harga minyak dunia, pencabutan subsidi BBM dilakukan.
Dalam hal ini Pembangunan Pemerintah memakai strategi efficiency oriented policies of market
competition, yaitu strategi yang menekankan pada pentingnya efisiensi, pro pasar bebas, pro
globalisasi, dan peran negara yang kecil. Tunduk pada kekuatan pasar energi global yang memiliki
kecenderungan harga yang terus meningkat. Hal ini menjadi berbeda dengan orientasi pembangunan
yang dinyatakan oleh Pemeritah SBY-JK pada masa kampanyenya yang pro poor atau menurut
Susan Stoke security oriented policies of state intervention, dimana pemerintah seharusnya
melakukan proteksi harga untuk kepentingan nasional.
Saat pencabutan BBM terjadi, pemerintah dihadapkan pada situasi krisis anggaran di satu sisi
dan di sisi lain naiknya harga minyak dunia. Sehingga benar apa yang dinyatakan oleh Meriless S.
Gridle dan John W. Thomas, Dalam situasi krisis, persoalan kerapkali berasal dari luar pengambil
kebijakan (nasional dan internasional), dalam sistuasi nasional dihadapkan pada keterbatasan
anggaran, serta prioritas pemerintah untuk program pengentasan kemiskinan dan program
pembangunan lain . Sedang persoalan internasional terkait dengan harga pasar energi global yang
naik dan memiliki kecendrungan untuk tetap naik serta terikatnya dengan LOI IMF sebagai negara
yang menggunakan utang luar negeri untuk pembangunan negara. Salah satu butir perjanjian
mengharuskan pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga minyak nasional dengan harga
minyak dunia
Kebijakan Pencabutan Subsidi BBM era Yudhoyono menjadi fenomenal karena baru pertama
kalinya sebuah kebijakan didukung oleh sejumlah intelektual, profesional, dan aktivis serta
mengiklankannya pada media cetak satu halaman penuh. Hal ini juga menjadi baru ketika pemerintah
mengaitkan langsung penarikan subsidi BBM dengan program pengentasan kemiskinan secara
terang-terangan. Iklan yang dibuat oleh Freedom Institute atas penelitian yang dilakukan oleh LPEM-
FEUI bahwa subsidi BBM lebih menguntungkan mereka yang relatif mampu, dan yang paling miskin
justru kurang menikamatinya sehingga dengan pencabutan subsidi dapat meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Pemerintah dalam hal ini, sejalan dengan kebijakan penghapusan subsidi,
karena pemerintah melihat bahwa selama ini hanya menguntungkan mereka yang relatif kaya
daripada kaum miskin.
Pemerintah membuat kebijakan dengan melakukan subsidi terarah, yang salah satunya adalah
BLT (Bantuan Langsung Tunai) untukjangka pendek, P3 (Program Pengembangan Prasarana) untuk
jangka menengah, dan PAP (Peningkatan Anggaran Pemerintah) untuk pembangunan ekonomi
jangka panjang.
Dengan skenario ini Pemerintah mengaitkan pencabutan subsidi BBM dalam rangka pengentasan
kemiskinan. Sehingga kondisi ini adalah kondisi yang paling optimal untuk pendapatan kaum miskin
menurut perhitungan yang juga dinyatakan oleh Kepala Bappenas Sri Mulyani dan disertasi Djoko
Harianto. Perlu diakui argumen yang dilakukan pemerintah dengan perhitungan ekonomi ini sangat
logis (masuk akal) . Dalam kenyataannya, kebijakan ini menimbulkann polemik di masyarakat dan
kaum intelektual. Sebagian kalangan seperti Ekonom TIB (Tim Indonesia Bangkit), Ahli
pertambangan dari Pertamina Kurtubi, Effendi Gazali, hingga Prof. Sri Edi menentang kebijakan
kenaikan BBM yang dilakukan Pemerintah. Kebijakan ini dinilai oleh mereka justru menciptakan
kemiskinan baru. Kenaikan harga BBM secara psikologis membawa dampak kenaikan pada barang-
barang dan jasa akibatnya daya beli masyarakat menjadi rendah, serta menciptakan pengangguran
baru.
Dari sini banyak relawan yang bisa dilihat adalah kebijakan pemerintah yang hanya berdasarkan
perhitungan ekonomi secara teoritis tanpa memperhitungkan dampak psikologi masyarakat serta
daya tahan masyarakat akan membawa akibat kebijakan ini tidak membawa kesejahteraan
masyarakat melainkan menimbulkan dampak yang negatif yakni meningkatnya jumlah kemiskinan di
masyarakat. Target pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan dengan kebijakan ini tidak tercapai.
Efisiensi yang terjadi tidak signifikan, bahkan ketersediaan bahan bakar terutama minyak tanah pada
bulan Desember tidak tercukupi. Kini minyak tanah langka lagi dan rakyat kecil harus membeli
dengan harga yang lebih tinggi dari apa yang ditetapkan.
3. Kenaikan BBM Menyebabkan Inflasi
Dengan mengacu pada inflasi kumulatif Januari-September 2005 sebesar 9,1 persen, inflasi
bulan Oktober sebesar 8,7 persen tentu saja tergolong luar biasa sehingga membuat inflasi kumulatif
Januari-Oktober menjadi 15,6 persen. Inflasi Oktober berdasarkan perhitungan "tahun ke tahun" (year
on year) lebih tinggi lagi, yakni 17,9 persen. Berdasarkan angka-angka itu, laju inflasi tahun 2005
diperkirakan berkisar 16-18 persen atau titik tengahnya adalah 17 persen.
Di awal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), seorang menteri ekonomi menegaskan
bisa menahan di sekitar 10 persen. Lalu beberapa hari kemudian dikoreksi menjadi kira-kira 12
persen, selanjutnya kembali dikoreksi menjadi 14 persen. Kali ini dan untuk ke sekian kalinya
pemerintah salah langkah. Hitung-hitungan pemerintah jelas keliru dan menyederhanakan masalah.
Memang disadari bahwa besarnya disparitas harga BBM di dalam dan luar negeri
menimbulkan banyak masalah. Namun, sangat tidak realistis untuk menyelesaikan semua masalah
itu sekaligus dengan hanya menggunakan satu jurus pamungkas, yakni kenaikan harga BBM sebesar
114 persen berdasarkan rata-rata tertimbang.
Padahal, kaidah Tinbergen (Tinbergen's rule) mengatakan bahwa satu instrumen kebijakan
hanya bisa secara efektif menyelesaikan satu masalah saja. Memang pemerintah menggulirkan
beberapa obat penawar rasa sakit dalam bentuk paket insentif bagi dunia usaha yang meliputi paket
fiskal, reformasi di bidang tata niaga dan transportasi, serta kebijakan di bidang perberasan.
Pemerintah juga mengucurkan dana bantuan langsung tunai (BLT) bagi setiap keluarga
miskin sebesar Rp 100.000 per bulan yang dibayarkan di muka sekaligus untuk tiga bulan. Dengan
BLT ini bahkan pemerintah sangat yakin bisa menekan jumlah orang miskin—sungguh suatu
perhitungan yang teramat matematik—statik yang seolah-olah menempatkan 220 juta penduduk
Indonesia bagaikan mesin tanpa jiwa dan emosi di dalam laboratorium yang terisolasi.
Dengan mempertimbangkan bahwa paket insentif dan BLT sangat terbatas cakupannya dan
mengingat pula belum semua terwujud, serta masalah-masalah baru yang muncul sehingga
diragukan efektivitasnya, maka tohokan kenaikan harga BBM berpotensi menambah dan
memperpanjang penderitaan rakyat. Tanda-tanda ke arah sana sudah semakin nyata.
Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga BBM pada 1 Oktober
lalu berdampak seketika terhadap peningkatan pengangguran terbuka sebanyak 426.000 pekerja.
Jajaran penganggur ini niscaya akan terus bertambah panjang dalam setahun ke depan karena
gelombang PHK akan terus berlanjut setelah Lebaran dan Tahun Baru nanti.
Tak seperti krisis tahun 1998 yang membuat banyak perusahaan besar—terutama yang
banyak berutang dalam mata uang asing, memiliki kandungan impor yang besar, dan berorientasi
pada pasar dalam negeri—terempas, sementara usaha kecil dan menengah (UKM) dan atau sektor
informal justru mampu bertahan, dampak kenaikan harga BBM kali ini lebih berat dirasakan oleh UKM
dan bersifat seketika. Padahal, UKM inilah yang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.
Usaha berskala menengah-besar diperkirakan mulai mengalami tekanan serius pada tahap
selanjutnya. Salah satu penyebab utamanya ialah kenaikan tajam suku bunga pinjaman. Hal ini
merupakan konsekuensi logis dari keniscayaan Bank Indonesia untuk terus-menerus meredam
instabilitas makro-ekonomi. Pada hari yang bersamaan dengan pengumuman angka inflasi oleh BPS,
Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 125 basis poin menjadi 12,25 persen. Inilah kenaikan BI
Rate tertinggi sejak diperkenalkan untuk pertama kalinya pada 5 Juli tahun ini.
Karena negeri kita tergolong sebagai small open-economy yang menerapkan rezim devisa
bebas, sehingga membawa konsekuensi untuk menjaga interest rate differential dengan luar negeri,
maka hampir bisa dipastikan bahwa Bank Indonesia akan terus menaikkan BI Rate.
Jika ekspektasi masyarakat terhadap inflasi "manteng" pada angka 17 persen, maka suku
bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertenor satu bulan hingga Desember akan bergerak cepat ke
tingkat 15 persen. Jika pada angka ini posisi rupiah terus mengalami tekanan "berat", maka boleh jadi
suku bunga SBI akan terus dinaikkan. Berdasarkan pengalaman dua tahun terakhir saja, serta
dengan mengambil selisih rata-rata suku bunga SBI bertenor satu bulan dan angka inflasi yang amat
konservatif sebesar 1-1,5 persen, maka suku bunga SBI berpotensi terus naik mendekati 20 persen.
Kenaikan suku bunga bisa diredam asalkan pergerakan nilai tukar rupiah agak dibiarkan
fleksibel. Karena, kiranya amat sulit mencapai target suku bunga rendah dan rupiah kuat bersamaan.
Pilihan pahit ini harus dipilih mau yang paling sedikit biayanya bagi perekonomian atau yang mana.
Bagaimana jika kurs yang dibiarkan mengambang akan mengarah pada destabilizing
speculation? Pilihan ekstrem kalau memang suku bunga tinggi lebih memukul perekonomian ialah
mem-peg nilai rupiah. Sekalipun opsi ini sangat ditentang oleh penganut aliran ekonomi mainstream,
tak ada salahnya untuk mulai menghitung-hitung untung-rugi dan prakondisi yang harus terpenuhi.
Paling tidak pemberlakuannya bersifat darurat dan sangat sementara.
Tantangan jangka pendek ini harus dihadapi dengan sangat hati-hati. Segala tindakan
pemerintah harus betul-betul terukur. Kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Secara teknis,
kenaikan harga BBM tak mungkin lagi dikoreksi karena dampak terhadap kenaikan harga-harga boleh
dikatakan sudah terjadi penuh.
Akibat kenaikan harga BBM yang tak kepalang, pekerjaan rumah pemerintah bukannya
berkurang, malahan bertambah banyak dan lebih pelik serta lebih berisiko. Investor asing dan
lembaga-lembaga internasional memuji langkah berani pemerintah. Para kreditor mengamini karena
terang saja mereka merasa lebih nyaman jika APBN lebih banyak dialokasikan untuk pembayaran
bunga dan cicilan utang. Jadi, apa bedanya antara memberi subsidi kepada rakyat dan membayar
suku bunga lebih tinggi kepada kreditor asing?
Kita berharap pemerintah lebih peka pada derita rakyatnya sendiri. Kepentingan nasional
harus di atas segala-galanya. Kita harus berdaulat secara politik dan ekonomi. Keadilan harus jadi
acuannya. Banyak pilihan kebijakan yang masih tersedia untuk mewujudkannya asalkan kita mau
mengubah pola pikir kita yang selama ini terlalu dibelenggu oleh setting perekonomian negara maju
yang kelembagaannya sudah sedemikian sangat lengkap, dan tidak korup.
4. Dampak Kenaikan BBM Pada Masyarakat Kecil
Walaupun dampak kenaikan harga BBM tersebut sulit dihitung dalam gerakan kenaikan
inflasi, tetapi dapat dirasakan dampak psikologisnya yang relatif kuat. Dampak ini dapat menimbulkan
suatu ekspektasi inflasi dari masyarakat yang dapat mempengaruhi kenaikan harga berbagai jenis
barang/jasa. Ekspektasi inflasi ini muncul karena pelaku pasar terutama pedagang eceran ikut
terpengaruh dengan kenaikan harga BBM dengan cara menaikkan harga barang-barang
dagangannya. Dan biasanya kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat terjadi
ketika isu kenaikan harga BBM mulai terdengar.
Perilaku kenaikan harga barang-barang kebutuhan masyarakat setelah terjadi kenaikan harga
beberapa jenis BBM seperti premium (bensin pompa), solar, dan minyak tanah dari waktu ke waktu
relatif sama. Misalnya, dengan naiknya premium sebagai bahan bakar transportasi akan
menyebabkan naiknya tarif angkutan. Dengan kenaikan tarif angkutan tersebut maka akan
mendorong kenaikan harga barang-barang yang banyak menggunakan jasa transportasi tersebut
dalam distribusi barangnya ke pasar. Demikian pula dengan harga solar yang mengalami kenaikan
juga akan menyebabkan kenaikan harga barang/jasa yang dalam proses produksinya menggunakan
solar sebagai sumber energinya.
Begitu seterusnya, efek menjalar (contagion effect) kenaikan harga BBM terus mendongkrak
biaya produksi dan operasional seluruh jenis barang yang menggunakan BBM sebagai salah satu
input produksinya yang pada akhirnya beban produksi tersebut dialihkan ke harga produk yang
dihasilkannya. Kenaikan harga beberapa jenis BBM ini akan menyebabkan kenaikan harga di
berbagai level harga, seperti harga barang di tingkat produsen, distributor/pedagang besar sampai
pada akhirnya di tingkat pedagang eceran. Gerakan kenaikan harga dari satu level harga ke level
harga berikutnya dalam suatu saluran perdagangan (distribution channel) adakalanya memerlukan
waktu (time lag). Tetapi, yang jelas muara dari akibat kenaikan harga BBM ini adalah konsumen akhir
yang notabene adalah berasal dari kebanyakan masyarakat ekonomi lemah yang membutuhkan
barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari dengan membeli barang-barang kebutuhannya sebagian
besar dari pedagang eceran. Dan biasanya kenaikan harga di tingkat eceran (retail price) ini lebih
besar dibandingkan dengan kenaikan harga di tingkat harga produsen (producer price) maupun di
tingkat pedagang besar (wholesale price).
Kenaikan harga beberapa jenis BBM bulan Mei 1998, terulang kembali di bulan Juni 2001
dengan beberapa skenario kenaikan harga beberapa jenis BBM (premium, solar, minyak tanah).
Menurut salah satu sumber di Badan Pusat Statistik, untuk jenis barang BBM yang harganya
ditentukan pemerintah, hampir 50 persen dari pengaruh kenaikan BBM sudah dihitung dalam
penghitungan inflasi Misalnya bensin naik dari Rp 1.150/liter menjadi Rp 1.450/liter. Karena kenaikan
BBM terjadi di bulan Juni, nilai yang digunakan dalam penghitungan inflasi bulan Juni adalah ((1150 +
1450)/2) = 1300 sehingga perubahan yang digunakan adalah perubahan dari harga Rp 1.150/liter
menjadi Rp 1.300/liter atau naik 13,04 persen. Sementara untuk, perubahan harga yang dihitung
adalah dari harga bensin Rp 1.300/liter menjadi Rp 1.450/ liter atau naik 11,54 persen. Perlakuan ini
juga berlaku untuk jenis barang BBM lainnya.
Dengan demikian, , sumbangan inflasi dari BBM (bensin, solar, dan minyak tanah) akan
mencapai 0,28 persen. Ditambah lagi sumbangan inflasi pelumas/oli yang apabila naik 15 persen
akan memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,05 persen. Sumbangan inflasi dari BBM akan
bertambah besar jika komponen BBM lainnya yang tidak ditetapkan pemerintah bergerak sesuai
selera pasar. Tekanan inflasi akan semakin besar apabila pemerintah menaikkan tarif dasar listrik
rata-rata.
Dampak ini hanya sebagian kecil saja yang terjangkau dari pandangan kita. Justru dampak
tak langsung yang merupakan hasil multiplier effect dapat menyeret tingkat inflasi lebih tinggi lagi.
Inflasi bulan Juni 2001 sebesar 1,67 persen dan laju inflasi dari Januari-Juni 2001 sudah
mencapai 5,46 persen, dengan adanya kenaikan harga BBM sepertinya pemerintah harus merevisi
asumsi inflasi APBN tahun 2001 yang hanya berkisar 9,3 persen menjadi inflasi dua digit.
Sebab, setelah bulan Juli tahun ini, masih banyak faktor pemicu inflasi lain seperti peristiwa SI
MPR dan faktor musiman seperti Lebaran dan Natal yang akan mendongkrak tingkat inflasi lebih
tinggi lagi.
BAB IIIPENYAJIAN DATA DAN PEMECAHAN MASALAH
1. Penyajian data
Sepertinya rakyat harus menarik napas dalam-dalam menahan impitan kenaikan harga-harga
kebutuhan pokok yang tinggi setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan BBM ini
telah menggenjot tingkat inflasi menjadi 1,67 persen. Dampak ini yang akan memberikan sumbangan
inflasi antara 0,3-1 persen. Efek domino yang ditimbulkan pun masih menjadi pemicu kenaikan harga
lainnya. Diperkirakan inflasi tahun ini tembus dua digit. Kebijakan kenaikan harga BBM, menjadi
pemicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Contoh, penjual sayur-sayuran, menaikkan
harga sayur-sayurannya lantaran ongkos transpornya dan harga sayur-sayuran dari petani sayur
sudah naik. Begitu juga, penyedia jasa angkutan, secara serentak menaikkan ongkos transpor
lantaran BBM yang digunakan sehari-harinya naik, bahkan kenaikannya melebihi dari kenaikan BBM
itu sendiri.
Penjual pakaian di pasar-pasar juga ikut menaikkan harga dagangannya dengan alasan
harga pakaian dari industri pakaiannya sudah naik. Tak kalah serunya industri pakaian ini juga secara
otomatis menaikkan harga produknya karena biaya produksi naik lantaran ada sebagian kegiatan
produksinya menggunakan BBM dalam jumlah besar. Belum lagi nanti kalau tarif listrik naik lantaran
PLN dalam memproduksi listriknya juga menggunakan sebagian BBM.
Seluruh fenomena ini merupakan salah satu contoh akibat “air bah” pemicu inflasi yang
merupakan multiplier effect dari kenaikan BBM, karena BBM merupakan salah satu komponen
strategis dalam menggerakkan roda ekonomi seluruh aktivitas perekonomian di negara ini.
Pada awalnya pengurangan subsidi BBM ini dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dalam
pemberian subsidi untuk seluruh lapisan masyarakat karena selama ini pemberian subsidi BBM
hanya menguntungkan masyarakat lapisan ekonomi kuat. Tetapi, pada akhirnya akibat kebijakan
pengurangan subsidi BBM tersebut, yang menanggung kenaikan harga BBM adalah masyarakat
lapisan bawah. Program kompensasi yang dijanjikan pemerintah untuk membantu masyarakat
ekonomi lemah akibat kenaikan BBM yang dimulai sejak bulan April 2000 tidak mengenai sasaran
pada masyarakat yang membutuhkan. Bahkan program ini telah dilansir media massa hanya
merupakan proyek bagi-bagi uang yang tidak sampai ke sasarannya. Kurangnya perencanaan dan
pengawasan penyaluran dana kompensasi merupakan salah satu penyebab tidak berhasilnya
program tersebut.
Pemerintah selama tahun 2000 – 2001 telah menaikkan harga BBM sampai tiga kali.
Kenaikan harga BBM terakhir terjadi pada tanggal 15 Juni 2001, seperti kenaikan harga premium dari
harga Rp 1.150/liter di bulan April 2000 menjadi Rp 1.450/liter di bulan Juni (naik 26,1 persen), harga
solar dari Rp 600/liter menjadi Rp 900/liter (naik 50 persen), harga minyak tanah dari Rp 350/liter
menjadi Rp 400/ liter (naik 14,29 persen), minyak diesel dari Rp 550/liter menjadi Rp 1.200/liter (naik
118,18 persen), dan minyak bakar dari Rp 400/liter menjadi Rp 900/liter (naik 125 persen).
Kenaikan BBM tersebut cukup memberatkan masyarakat lapisan bawah karena dapat
menimbulkan multiplier effect, mendorong kenaikan harga jenis barang lainnya yang dalam proses
produksi maupun distribusinya menggunakan BBM.
Contoh dampak kenaikan harga BBM pada bulan April 1998 tersebut terhadap inflasi masih
terasa sampai bulan Juli 1998 dengan rata-rata inflasi setiap bulannya sebesar 6,77 persen.
Inflasi bulan Mei 1998 mencapai 5,24 persen dan pada bulan tersebut seluruh kelompok
pengeluaran konsumsi mengalami kenaikan indeks. Kelompok pengeluaran bahan makanan
mengalami kenaikan indeks sebesar 3,90 persen; kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman,
rokok dan tembakau 4,00 persen; kelompok pengeluaran perumahan 4,14 persen; kelompok
pengeluaran sandang 4,53 persen; kelompok pengeluaran kesehatan 2,40 persen; kelompok
pendidikan, rekreasi dan olahraga 1,41 persen; dan kelompok pengeluaran transportasi dan
komunikasi 17,25 persen.
Tekanan inflasi masih dirasakan di bulan Juni 1998, mencapai angka 4,64 persen, dan pada
bulan tersebut seluruh kelompok pengeluaran konsumsi juga mengalami kenaikan indeks. Hal ini
masih terjadi pula pada tingkat inflasi bulan april, yaitu sebesar 8,56 persen.
Angka inflasi sebesar 8,56 persen merupakan angka inflasi yang sangat tinggi karena angka
inflasi satu persen saja sudah merupakan cerminan dari gelombang “air bah” dari kenaikan beberapa
jenis barang yang hampir terjadi di seluruh kota yang dihitung angka inflasinya.
Berdasarkan pola kenaikan jenis barang selama ini, angka inflasi satu persen saja biasanya
berasal dari kenaikan harga lebih dari 15 jenis barang yang terjadi serentak di hampir seluruh kota
sampel penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK).
Jenis barang yang sering mengalami fluktuasi harga biasanya berasal dari kelompok bahan
makanan seperti beras, daging ayam ras, ikan segar, telur, tomat sayur, minyak goreng, dan cabai
rawit. Ditambah juga dari kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau seperti rokok, mi
kering instan, nasi lauk, ayam goreng, kue kering, dan berbagai jenis minuman. Semua itu biasanya
ikut mewarnai angka inflasi sebesar satu persen di samping kelompok jenis barang lainnya.
2. Pemecahan Masalah
1. Dari sisi konsumen
Daya beli pasti turun. Tapi ini sejenak, mungkin cuma 2 bulan. Karena pelanggan Indonesia
tidak tahan untuk tidak membeli. Yang pasti terjadi pergeseran sementara, mungkin pelanggan kelas
menengah mencari produk lebih murah namun kualitas masih bagus, tetapi pelanggan kelas bawah
mencari yang paling murah. Pelanggan kelas atas yang tidak terpengaruh.
Pelanggan sedang sensitif harga, jadi maunya harga diskon terus. Jangan kaget, sebentar lagi
banyak Promo “Harga Diskon”, “Beli 2 Gratis 1”, “Cuci Gudang”, “Harga Tidak Naik”. Psikologisnya
selalu ingin mendapatkan harga termurah. Makanya biasanya banyak yang membuang barang lama
dengan event diskon. Atau melabel dengan harga baru lalu di-diskon.
Pelanggan tetap maunya barang bagus, desain OK, model terbaru, tetapi harga maunya
murah. Nah, produsen biasanya pandai mensiasasti situasi ini. Kita sebagai pedagang eceran, pasti
masih punya peluang besar mendapatkan model-model terbaru dengan harga terjangkau.
Tidak ada toko yang tidak menaikkan harga, sehingga pelanggan pasti akan mendapatkan
harga naik pada semua pedagang eceran. Artinya, potensi pelanggan pindah toko juga kecil. Jadi
jangan takut kehilangan pelanggan. Membuat hati pelanggan lebih nyaman membeli dari kita lebih
penting saat ini.
Saatnya menambah produk yang terjangkau. Ini hanya sebagai pancingan saja, supaya
pelanggan merasa dapat membeli produk di toko kita. Padahal setelah melihat produk murah,
biasanya tidak puas dengan kualitas produknya, ujung-ujungnya masih ingin beli yang agak mahal
tapi bagus.
Yang kasihan adalah pelanggan yang memang benar-benar tidak mampu beli. Namun
biasanya masih tetap ada peluang beli dengan terpaksa, yaitu pas lebaran. Untuk itu, penjual wajib
menyediakan barang-barang lama atau yang tidak laku dengan harga super murah.
2. Dari sisi produsen
Dari sisi produsen, yang pasti produksi tidak mungkin tutup. Produsen otomatis juga tidak
langsung menaikkan harga, apalagi mempunyai stok lama bahan produksi. Produsen juga takut
menaikkan harga, takut produksinya tidak terserap pasar. Jadi tidak mungkin semena-mena
menaikkan harga.
Produsen pasti makin kreatif, mencoba memberikan nilai tambah produk dari aspek yang tidak
menjadikan harga naik, seperti aspek desain, model dan aplikasi yang menarik. Karena mereka tahu,
sebisa mungkin masih harus menyajikan produk yang terjangkau.
Produsen juga hati-hati dalam mengkomunikasikan harga ke pengecer. Produsen juga ingin
membangun pengertian bersama, bahwa produsen dan pengecer harus bisa saling memahami
dampak kenaikan harga.
Demikian juga pedagang bahan produksi, selama harga pabrik tidak naik, harga bahan juga
cenderung tetap. Kalaupun naik pasti perlahan dan bertahap. Sektor hulu cenderung menaikkan
harga bertahap.
BAB IVPENUTUP
1. Kesimpulan
Kenaikan harga BBM selalu disertai dengan kenaikan harga-harga kebutuhan yang lain,
karena BBM merupakan faktor bahan baku yang utama bagi sektor industri. Sehingga dampak
kenaikan harga BBM pasti akan sangat dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat kecil.
Untuk menyiasati kenaikan harga BBM bagi para produsen adalah dengan cara makin kreatif,
mencoba memberikan nilai tambah produk dari aspek yang tidak menjadikan harga naik, seperti
aspek desain, model dan aplikasi yang menarik. Hal ini perlu dilakukan agar harga produk tidak ikut
naik terlalu tinggi.
Perkembangan kreatifitas dari setiap individu sangat diperlukan untuk menekan dampak
kenaikan harga BBM. Meminimalisir kebutuhan akan BBM adalah kunci utama yang harus dipegang
oleh setiap individu untuk melakukan suatu usaha.
2. Saran
Diharapkan agar pemerintah pada saat-saat selanjutnya dapat menjadikan kenaikan harga
BBM sebagai alternatif terakhir untuk menghemat anggaran belanja negara. Karena dampak yang
ditimbulkannya akan sangat luas.
DAFTAR PUSTAKAEksplorasi Politik Kebijakan Subsidi Harga BBM Pemerintahan SBY-JK. Jakarta: Cipta Raya.
Jawa Pos Online,. Mensiasati Dampak Kenaikan BBM Bagi Pengusaha Kecil.
Majalah Trend Data.
Mulyono, Rubrik Pembaca Menulis, Kompas Cybermedia
Sumber Internet :
http://kolom.pacific.net.id/ind/lain-lain/mohamad_ikhsan/kenaikan_harga_bbm_dan_ kemiskinan:_tanggapan_atas_tanggapan.html
DAMPAK KENAIKAN BBM BAGI MASYARAKAT
DAMPAK KENAIKAN BBM BAGI MASYARAKAT
PENDAHULUAN
Kenaikan bbm menjadi headline saat ini, dengan alih-alih membantu rakyat mencapai
kesejahteraan, pemerintah justru ingin menaikan harga bbm, sebagai cara untuk membantu
perekonomian, dengan kedok kebijakan. Banyak rakyat yang mengeluh, kecewa, dan menyayangkan
kinerja pemerintah tidak bisa mengerti rakyat. Banyak pula yang menyalahkan pemerintah tidak
becus mengantisipasi kenaikan bbm.
Gejolak kenaikan bbm sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2000, seiring berjalannya waktu
kenaikan bbm mencapai taraf mengkhawatirkan. Masalah kenaikan ini disebabkan oleh , salah
satunya adalah persepsi terhadap rendahnya kapasitas cadangan harga minyak yang ada saat ini,
yang kedua adalah naiknya permintaan (demand) dan di sisi lain terdapat kekhawatiran atas
ketidakmampuan negara-negara produsen untuk meningkatkan produksi . Hal ini kemudian direspon
oleh pemerintah di beberapa negara di dunia dengan menaikkan harga BBM
Sepanjang dua periode pemerintahan, tercatat Presiden SBY sudah 3 kali pernah menaikkan harga
BBM. Harga BBM jenis premium yang kini mencapai Rp. 4.500 liter, diperkirakan akan meroket
hingga Rp 6-7 ribu per liter. Dipastikan kalau benar pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi,
akan memberikan efek ganda (efek domino) pada kehidupan riil masyarakat.
Pertanyaannya, siapakah sesungguhnya yang diuntungkan dengan langkah pemerintah menaikkan
BBM? Apakah rakyat diuntungkan? Apakah pengusaha juga tidak dirugikan? Yang jelas, pemerintah
sama sekali tidak mendapatkan untung baik secara citra maupun financial.
Blog kali ini saya akan membahas tentang, bagaimana dampak sosial bagi masyarakat, sektor mana
yang mengalami dampak paling buruk akibat kenaikan bbm ini, dan apa solusi yang seharusnya
dilakukan pemerintah dengan kondisi saat ini.
PEMBAHASAN
Dalam perspektif apa pun, kenaikan harga BBM selalu mendatangkan cerita buruk. Karena, trend
kenaikan BBM selalu memberi effect domino atau mulltiplier effect terhadap berbagai kebutuhan
dasar masyarakat. Dampak turunan yang paling besar adalah naiknya harga kebutuhan pokok, diikuti
oleh kenaikan tarif dasar listrik (TDL), transportasi, dan harga-harga lainnya.
Memilih menaikkan harga BBM, seperti memakan buah kebimbangan. Jika harga BBM tak dinaikkan,
beban negara akan semakin berat, aktivitas pembangunan pun akan terhambat. Rasionalisasi
penyehatan atau penyelamatan APBN pun selalu menjadi tameng yang ampuh untuk menaikkan
harga BBM.
Sebaliknya, jika harga BBM dinaikkan, APBN akan kuat, lewat pendapatan negara yang besar dan
pertumbuhan ekonomi yang sehat. Namun, hal ini tidak akan berarti apa pun, jika mayoritas
masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan (terancam dibatasi subsidi). Selain
pengangguran menggila, rakyat tidak mendapatkan pelayanan sosial (social service) yang baik,
jaminan sosial (social Insurance) berkualitas, akses pendidikan dan kesehatan yang murah dan
berkualitas, serta proteksi terhadap sandang-pangan-papan yang memadai.
Beras dan BBM menjadi alat pertahanan ekonomi yang paling ampuh dalam memakmurkan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekaligus sebaliknya, sebagai alat yang paling ampuh untuk
menghancurkan kehidupan perdaban sebuah bangsa. Sejarah perjalanan bangsa ini sudah “terlalu
kenyang” dengan modus politik yang bersinggungan dengan isu beras dan BBM. Maka jangan
sampai terjadi jatuhnya orde reformasi di masa mendatang, juga gara-gara isu BBM dan beras.
siapakah sesungguhnya yang diuntungkan dengan langkah pemerintah menaikkan BBM? Apakah
rakyat diuntungkan? Apakah pengusaha juga tidak dirugikan? Sesungguhnya pengelolaan BBM di
tanah air masih di monopoli oleh Pertamina, salah satu BUMN yang mengurusi industri BBM. Apakah
tidak mungkin, di masa mendatang, sector swasta diberikan kewenanga yang sama untuk turut
mengelola industry BBM
Adanya kompetisi antara Pertamina dan perusahaan swasta dalam industry BBM, hemat penulis, akan memberikan alternative harga yang merakyat. Karena ada kompetisi di sana, sehingga Pertamina sebagai pelaksana teknis atas mahal atau murahnya BBM tidak selalu dikambinghitamkan atas berbagai kebijakan yang telah ditempuh pemerintah.
Masih ada jalan pintas lain, agar harga BBM bisa dikendalikan dan tidak mencekik kehidupan masyarakat? Bagaimana caranya? Yaitu dengan memaksimalkan berbagai penelitian dan inovasi yang bisa menginspirasi adanya sumber bahan bakar baru di Indonesia.
Satu hal yang patut kita pertanyakan adalah, mengapa di tengah harga BBM yang mahal, dan akan terus mengalami kenaikan harga, justru permintaan masyarakat akan kendaraan motor dan mobil pribadi terus mengalami peningkatan tajam? Aneh bukan? Lantas mana yang benardan sahih, adanya rencana kenaikan harga BBM memstinya memberikan efek jera kepada para calon pembeli dan pengusaha kendaraan bermotor dalam membatasi jumlah produksinya, tetapi kenapa malah berlaku hokum sebaliknya?
Ataukah ada rencana kenaikan harga BBM itu cumin sebagai strategi (siasat) politik para pejabat Negara (antara pejabat eksekutif dan yudikatif) untuk menaikkan gaji mereka dan memberikan peluang manis bagi mereka melakukan praktik-praktik korupsi dalam bidang per-BBM-an
REAKSI MASYARAKAT
. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dari yang semula harganya 4500 Rupiah per liter menjadi 6000 Rupiah per liternya lantas menuai banyak protes dari banyak pihak. Kondisi masyarakat yang selama ini jauh dari nilai sejahtera bukannya sedikit tertolong dengan kinerja pemerintah malah semakin merasa terjepit dengan keputusan dinaikkannya harga BBM.
Warga dengan kadar ekonomi yang serba pas-pasan selama ini sudah sangat terbebani denganharga bahan bakar minyak yang mencapai 4500 Rupiah per liternya, sangat disayangkan bukannya ada penurunan harga yang terjadi justru kenaikan yang jauh dari kemampuan masyarakat. Kabar akan dinaikkannya harga BBM membuat masyarakat bawah merasa sangat cemas. Bagaimana tidak, untuk mencukupi kebutuhan pangan mereka sehari-hari saja mereka sudah kedodoran apalagi ditambah dengan naiknya harga bahan bakar minyak.
Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar bersubsidi dengan alasan naiknya harga minyak dunia. Naiknya harga minyak dunia dijadikan sebagai alasan mengapa harga BBM bersubsidi dalam Negeri ikut dinaikkan. Jika dilihat dari satu sisi, mungkin keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM memang tepat. Tapi, seharusnya pemerintah juga memperhatikan kondisi masyarakat kecil. Mungkin pemerintah belum juga menyadari bahwaIndonesia ini adalah diantara Negara termiskin dengan puluhan juta rakyatnya yang tidak memiliki pekerjaan. Mestinya pemerintah lebih bersikap realistis dan prihatin terhadap kondisi warganya. Pemerintah harusnya bisa mengambil sikap yang lebih tepat dan mempertimbangkan banyak hal.
Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM terjadi dimana-mana. Mahasiswa yang merasa terpanggil untuk menyuarakan aspirasi dan hak-hak rakyat kecil terus berupaya melakukan aksi protes dinaikkannya harga BBM. Ternyata mahasiswa jauh lebih mengerti kondisi masyarakat daripada dewan perwakilan rakyat (DPR) yang seharusnya menjadi pengurus dan pensejahtera rakyat.
MEREKA YANG PALING BERPENGARUH, DALAM EFEK KENAIKAN BBM
Kenaikan Harga BBM
dan Jalan Sistematis Miskinkan Petani
Bagi petani, kenaikan harga BBM artinya juga kenaikan biaya produksi. Bagi petani kecil
atau buruh tani setidaknya biaya produksi selain benih dan pupuk juga meliputi harga sewa tanah,
sewa traktor dan pompa air, demikian juga pengolahan hasil panen seperti usaha penggilingan padi
dan ongkos angkut atau transportasi.
Misalnya, sebuah traktor tangan berkekuatan 8.5 PK membutuhkan solar ±18 liter/ha sekitar Rp
81.000 untuk pengolahan lahan sampai siap tanam yang memerlukan waktu ± 18 jam. Saat ini rata-
rata sewa traktor antara Rp 400.000 hingga Rp 500.000 per hektare. Belum lagi bagi petani penyewa
bisa dipastikan sewa tanah akan naik.
Pengalaman di tahun 2008, sewa tanah di Cirebon Jawa Barat naik 100 persen, yaitu dari Rp 5
juta/ha/tahun menjadi Rp 10 juta/ha/tahun. Artinya semua kenaikan ini akan dibebankan kepada
petani, seperti yang sudah terjadi sebelumnya di tahun 2008.
Dampak rencana kenaikan harga BBM saat ini sudah dirasakan di beberapa daerah. Di Ponorogo
bahkan petani yang ingin membeli solar dalam jumlah yang cukup besar tersebut untuk traktor dan
perontok padinya harus mendapatkan surat izin dari kepala desa.
Hal ini karena dikhawatirkan petani akan menimbun bahan bakar menjelang kenaikan ini, mengingat
solar dan BBM lainnya mulai sulit didapat seperti yang diungkapkan Ruslan, Ketua DPW SPI Jawa
Timur.
Di tengah situasi saat ini sudah sepatutnya secara luas rakyat menolak kenaikan harga BBM yang
merupakan kebijakan liberalisasi, privatisasi, komersialisasi dan korporatisasi sektor energi di
Indonesia.
Oleh karena itu, perlunya ada kebijakan keadilan dan penghematan energi dengan pajak tinggi bagi
kalangan yang
menggunakan energi yang besar, serta memaksimalkan teknologi energi yang merakyat, murah dan
massal seperti tenaga air, angin, matahari, gelombang laut dan biogas.
Dengan juga kebijakan pertanian haruslah didorong dengan model pertanian keluarga yang
berkelanjutan. Pedesaan adalah sumber penghasil energi, yang kemudian sejak revolusi hijau justru
menjadi konsumen energi.
Dengan pertanian berkelanjutan penggunaan energi sangat sedikit dibandingkan dengan pertanian
berbasis korporasi seperti yang sedang didorong oleh pemerintah saat ini. Selain itu, distribusi hasil
pertanian dan pangan, sebesar-besarnya bagi konsumsi nasional, selain mengurangi pemakaian
energi juga sebagai langkah melawan kelaparan.
SOLUSI
Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang menjadi pilihan bagi
pemerintah saat ini lebih rasional dibandingkan rencana sebelumnya yang ingin membatasi
penggunaan BBM bagi masyarakat. Namun, kebijakan tersebut memiliki dampak signifikan.
Sisi positifnya, pemerintah bisa melakukan penghematan subsidi BBM hingga puluhan triliun setiap
tahunnya. S
ementara dampak negatifnya, jelas dapat menekan tingkat daya beli masyarakat. Untuk itulah,
rencana pemerintah memberikan kompensasi sebagai jaminan perlindungan sosial abagi masyarakat
kurang mampu harus direalisasikan secara tepat untuk meminimalisasi dampak negatif akibat
kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.
Kebijakan kenaikan harga ini cukup rasional dan efektif untuk mengatasi permasalahan jangka
pendek, tetapi tidak untuk jangka panjang karena kebijakan ini bersifat ad hoc. Buktinya, setiap kali
terjadi lonjakan harga minyak mentah dunia, APBN akan terus tertekan oleh penambahan defisit
karena membengkaknya subsidi BBM dan subsidi energi lainnya (LPG dan listrik).
Pilihan untuk menaikkan harga BBM telah diambil pemerintah. Pendapat pro dan kontra pasti akan
tetap muncul. Tetapi, pemerintah perlu memfokuskan diri pada dua hal. Yaitu, meminimalkan dan
mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Selanjutnya
fokus mewujudkan secara nyata manfaat yang diperoleh dari kenaikan harga BBM kepada rakyat.
Pemerintah harus fokus meminimalkan dampak dengan memberikan kompensasi yang pas, berupa
bantuan langsung tunai (BLT) atau bisa dengan instrumen lain yang lebih bagus. Sebagaimana
harapan publik, dibutuhkan program perbaikan transportasi umum yang lebih nyaman bagi
masyarakat dan pembangunan infrastruktur untuk menekan ekonomi biaya tinggi. Tapi, untuk
memberikan bantuan dalam bentuk pangan, saya tidak yakin pemerintah siap, seperti pemberian
kupon sembako.
pemerintah juga harus mengimbangi dampak psikologis masyarakat. Dengan kenaikan harga BBM,
maka pemerintah melalui Kementerian Perhubungan harus bisa memberikan batas maksimal
kenaikan tarif angkutan umum. Atau, Kementerian Perdagangan harus bisa memberikan batas atas
kenaikan harga bahan pangan pokok seperti beras dan lainnya.
Sebab, kenaikan harga BBM pastinya menjadi beban psikologis bagi masyarakat sehingga
pemerintah harus menyikapinya dengan memberikan keringanan terhadap dampak psikologis yang
ada. Sebab, kalau tidak, maka dampak psikologis yang dirasakan masyarakat akan semakin
bertambah. Persoalan besar dari kebijakan menaikkan harga BBM ini berdampak pada daya beli
masyarakat.
Dari sisi pengelolaan energi, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi akan memperkecil
disparitas harga BBM subsidi dengan nonsubsidi. Ini akan mengurangi penyalahgunaan. Sejalan
dengan kebijakan energi nasional, perlu mendorong penggunaan energi alternatif.
Sedangkan dari sisi anggaran negara, penghematan alokasi anggaran dari kenaikan harga premium
dan solar Rp 1.000 per liter menghemat Rp 38,3 triliun. Jika harga BBM naik Rp 1.500 bisa
menghemat subsidi BBM sekitar Rp 57 triliun.
Jadi, penyesuaian harga BBM merupakan salah satu instrumen penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional kita. Selan jutnya, program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) yang selama ini berjalan sangat lambat harus dipastikan bisa berjalan lebih baik. Dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia, perkembangan konversi energi ini masih tertinggal. Ke depan, pemerintah harus punya platform yang jelas dan konsisten terhadap program konversi energi yang perlu dukungan dari seluruh jajaran instansi pemerintahan
PENUTUP
Demikian makalah ini dibuat semoga. Semoga dapat membantu pengetahuan tentang dampak kenaikan bbm baik itu positif dan juga negatif, penulis meminta maaf apabila ada kesalahan penulisan dalam makalah ini, dikarenakan kekurangan penulis dalam menulis makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi semua.
Kesimpulan:
Kenaikan bbm merupakan hal yg sangat dicemaskan masyarakat, dampak dari kenaikan bbm saja mampu mengubah jalan hidup rakyat menjadi lebih berat. Harapan rakyat adalah ingin mencapai kesejahteraan, dan tugas pemerintah adalah untuk membimbing rakyat mencapai kesejahteraan. Semoga apa yang menjadi kebijakan pemerintah mampu membuat kepuasan rakyat, dan tidak terjadi konflik, untuk kebaikan bersama, dan saling menguntungkan satu sama lain.
Dan bagi penulis, kenaikan BBM bukanlah solusi yg tepat, untuk memperbaiki perekonomian negara.
sumber:
SINAR HARAPAN, 13 Maret 2012
Geosya.blogspot.com
SUARA KARYA
AntaraNews.com
Makalah "Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Tingkat Inflasi dan Perekonomian Indonesia"
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kebijakan pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri
menyebabkan perubahan perekonomian secara drastis. Kenaikan BBM ini akan diikuti oleh naiknya
harga barang-barang dan jasa-jasa di masyarakat. Kenaikan harga barang dan jasa ini menyebabkan
tingkat inflasi di Indonesia mengalami kenaikan dan mempersulit perekonomian masyarakat
terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap.
Jika terjadi kenaikan harga BBM di negara ini, akan sangat berpengaruh terhadap permintaan
(demand) dan penawaran (supply). Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan
serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan (Rosyidi, 2009:291). Sementara
penawaran adalah banyaknya jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat
harga dan waktu tertentu.
Permintaan dari masyarakat akan berkurang karena harga barang dan jasa yang ditawarkan
mengalami kenaikan. Begitu juga dengan penawaran, akan berkurang akibat permintaan dari
masyarakat menurun. Harga barang-barang dan jasa-jasa menjadi melonjak akibat dari naiknya biaya
produksi dari barang dan jasa. Ini adalah imbas dari kenaikan harga BBM. Hal ini sesuai dengan
hukum permintaan, “Jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun,
dan sebaliknya jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta akan bertambah” (Jaka,
2007:58).
Masalah lain yang akan muncul akibat dari kenaikan harga BBM adalah kekhawatiran akan
terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Ini terjadi karena dampak kenaikan harga barang dan jasa
yang terjadi akibat komponen biaya yang mengalami kenaikan. Kondisi perekonomian Indonesia juga
akan mengalami masalah. Daya beli masyarakat akan menurun, munculnya pengangguran baru, dan
sebagainya.
Inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga BBM tidak dapat atau sulit untuk dihindari, karena
BBM adalah unsur vital dalam proses produksi dan distribusi barang. Disisi lain, kenaikan harga BBM
juga tidak dapat dihindari, karena membebani APBN. Sehingga Indonesia sulit untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi, baik itu tingkat investasi, maupun pembangunan-pembangunan lain yang
dapat memajukan kondisi ekonomi nasional.
Dengan naiknya tingkat inflasi, diperlukan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan untuk
mengatasinya, demi menjaga kestabilan perekonomian nasional. Diperlukan kebijakan pemerintah,
dalam hal ini Bank Sentral yakni Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar di
masyarakat. Jumlah uang yang beredar di masyarakat ini berhubungan dengan tingkat inflasi yang
terjadi. Banyaknya uang yang beredar di masyarakat ini adalah dampak konkret dari kenaikan harga
BBM.
Bank Indonesia selaku lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatasi masalah ini, selain
pemerintah tentunya, bertugas untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Salah
satu langkah yang dilakukan untuk mengatasi inflasi ini adalah dengan mengatur tingkat suku bunga.
Kebijakan menaikan dan menurunkan tingkat suku bunga ini dikenal dengan sebutan politik diskonto
yang merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter.
Dari latar belakang diatas, maka dalam makalah ini penulis akan membahas mengenai “Dampak
Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Tingkat Inflasi dan Perekonomian Indonesia”.
B. Rumusan Masalah
Adapun masalah-masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah mengenai dampak dari
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap perekonomian Indonesia, yang didalamnya juga
berdampak pada tingkat inflasi. Masalah ini diambil karena kenaikan harga BBM dapat
mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Dalam makalah ini, penulis merumuskan masalah
sebagai berikut :
1. Apa saja dampak dari kenaikan harga BBM?
2. Bagaimana dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan perekonomian Indonesia?
3. Bagaimana langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi inflasi yang disebabkan oleh
kenaikan harga BBM?
C. Tujuan Makalah
Dari masalah diatas, secara garis besar tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk
menjelaskan mengenai dampak dari kenaikan harga BBM. Adapun tujuan dari makalah ini adalah
agar dapat mengetahui secara jelas mengenai :
1. Dampak dari kenaikan harga BBM, baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya.
2. Dapat mengetahui mengenai dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi yang akan terjadi.
3. Mengetahui langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi inflasi.
D. Manfaat Makalah
Makalah ini disusun dengan harapan dapat memberikan kegunaaan atau manfaat baik secara
teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, makalah ini berguna sebagai pengembangan ilmu,
sesuai dengan masalah yang dibahas dalam makalah ini. Secara praktis, makalah ini diharapkan
bermanfaat bagi:
1. penulis, seluruh kegiatan penyusunan dan hasil dari penyusunan makalah ini diharapkan dapat
menambah pengalaman, wawasan dan ilmu dari masalah yang dibahas dalam makalah ini;
2. pembaca, makalah ini daharapkan dapat dijadikan sebagai sumber tambahan dan sumber informasi
dalam menambah wawasan pembaca.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Landasan Teoretis
1. Pengertian Inflasi
Dalam ilmu ekonomi, kata inflasi sering muncul, terutama jika dalam pembahasan mengenai
ilmu ekonomi makro. Begitu juga dalam masalah keuangan dan perbankan. Secara sederhana, inflasi
dapat diartikan sebagai turunnya atau melemahnya nilai mata uang akibat banyaknya jumlah uang
yang beredar dimasyarakat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata inflasi memiliki arti
kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga
menyebabkan naiknya harga barang-barang (Depdiknas, 2005:423).
Menurut Jaka (2007:113) menyatakan,
Inflasi adalah suatu gejala ekonomi dimana terjadi kemerosotan nilai uang karena banyaknya uang yang beredar atau suatu keadaan yang menyatakan terjadinya kenaikan harga-harga secara umum dan menunjukan suatu proses turunnya nilai uang secara continue.
Pendapat lain menyatakan bahwa inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum
dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor,
antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu
konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi
barang (Samuelson, 1986:292). Inflasi terjadi apabila tingkat harga dan biaya umum naik; harga
bahan pokok, harga bahan bakar, tingkat upah, harga tanah, sewa barang-barang modal juga naik
(Samuelson, 1986:293).
Ada beberapa pengertian inflasi yang disampaikan para ahli. Menurut A.P. Lehner, inflasi adalah
keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan (Excess Demand) terhadap barang-barang dalam
perekonomian secara keseluruhan. Ahli yang lain, yaitu Ackley memberi pengertian inflasi sebagai
suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang dan jasa secara umum (bukan satu macam
barang saja dan sesaat). Sedangkan menurut Boediono, inflasi sebagai kecenderungan dari harga-
harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja
tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan
kenaikan sebagian besar dari barang-barang lain.
Dalam definisi lain, inflasi merupakan proses dimana terjadinya kenaikan harga barang-barang
dan jasa-jasa secara menyeluruh dalam satu periode tertentu, biasanya dalam satu tahun. Inflasi
terjadi ketika harga mengalami kenaikan, sementara nilai uang mengalami penurunan.
Inflasi juga dapat diartikan sebagai proses menurunnya nilai mata uang yang diakibatkan karena
jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan jumlah barang dan jasa yang
tersedia. Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa secara umum inflasi adalah suatu gejala naiknya harga secara terus-menerus
(berkelanjutan) terhadap sejumlah barang. Kenaikan yang sifatnya sementara tidak dikatakan inflasi
dan kenaikan harga terhadap satu jenis komoditi juga tidak dikatakan inflasi.
2. Pengertian Perekonomian
Sebelum membahas perekonomian, perlu dibahas mengenai ilmu ekonomi. Menurut Samuelson
(1986:5) mengatakan,
Ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih dan menggunakan sumberdaya yang langka dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, untuk kemudian menyalurkannya - baik saat ini maupun dimasa depan – kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.
Sementara secara etimologi, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Oikos, yang berarti
rumah tangga, danNomos, yang berarti aturan. Jadi ekonomi secara bahasa adalah aturan rumah
tangga (Jaka, 2007:96). Secara istilah ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai tindakan
manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan
yang terbatas.
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ekonomi diartikan sebagai ilmu mengenai asas-asas
produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti keuangan, perindustrian
dan perdagangan) (Depdiknas, 2005:287). Sementara perekonomian diartikan sebagai tindakan
(aturan atau cara) berekonomi (Depdiknas, 2005:287). Dalam suatu Negara, ekonomi merupakan
suatu tata kehidupan yang sangat penting. Perekonomian di suatu Negara merupakan suatu system
yang digunakan oleh pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik itu
sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
B. Pembahasan
Pada bagian pembahasan ini, penulis membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang
telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Masalah-masalah ini dibahas dan disesuaikan dengan
teori-teori yang sesuai dengan permasalahan.
1. Jenis-Jenis Inflasi
a. Berdasarkan Tingkat Keparahan
1. Inflasi ringan (creeping inflation)
Besarnya inflasi ini di bawah 10% dalam setahun.
2. Inflasi sedang
Besarnya inflasi antara 10% - 30% setahun.
3. Inflasi berat
Besarnya inflasi antara 30% - 100%.
4. Hiperinflasi
Besarnya inflasi ini diatas 100% dalam setahun.
b. Berdasarkan Sumbernya
1. Importer Inflation
Inflasi ini berasal atau bersumber dari luar negeri, yang terjadi karena adanya kecenderungan
kenaikan barang-barang di luar negeri.
2. Domestic Inflation
Inflasi ini berasal atau bersumber dari dalam negeri sendiri, yang akan memengaruhi pertumbuhan
perekonomian dalam negeri. Domestic inflation terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja
yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga mengalami
kenaikan.
c. Berdasarkan Penyebabnya
1. Demand Full Inflation
Adalah inflasi yang timbul karena adanya kenaikan yang sangat tinggi terhadap permintaan barang
dan jasa.
2. Cost Push Inflation
Adalah inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa,
bukan karena adanya ketidak seimbangan antara permintaan dan penawaran.
Selain demand full inflation dan cost push inflation, ada beberapa jenis inflasi jika dilihat dari
faktor penyebabnya, yaitu:
1. Inflasi Tarikan Permintaan
Inflasi tarikan permintaan terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan permintaan agregat (AD) yang
terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran atau produksi agregat.
2. Inflasi Dorongan Biaya
Inflasi dorongan biaya terjadi sebagai akibat adanya kenaikan biaya produksi yang pesat
dibandingkan dengan produktivitas dan efisiensi proses produksi dari suatu perusahaan.
3. Inflasi Struktural
Inflasi struktural terjadi akibat dari berbagai kendala atau kekakuan struktural yang menyebabkan
penawaran menjadi tidak responsif terhadap permintaan yang meningkat.
2. Penyebab Terjadinya Inflasi
Inflasi terjadi apabila tingkat harga dan biaya umum naik; harga bahan pokok, harga bahan
bakar, tingkat upah, harga tanah, sewa barang-barang modal juga naik. Selain itu, inflasi juga
diakibatkan oleh:
a. Pengeluaran pemerintah lebih banyak dari permintaan,
b. Adanya tuntutan upah yang tinggi,
c. Adanya lonjakan permintaan barang-barang dan jasa-jasa,
d. Adanya kenaikan dalam biaya produksi.
Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat
tukar) dan yang kedua adalah desakan (tekanan) produksi dan distribusi (kurangnya produksi
(product or service) juga termasuk kurangnya distribusi). Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi
dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih
dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh
Pemerintah (Government) sepertikebijakan fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif),
kebijakan pembangunan infrastruktur dan regulasi.
Inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation) terjadi akibat adanya permintaan total yang
berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi
permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar
atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan
bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksitersebut. Meningkatnya permintaan
terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi
ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan
dalam situasi full employment, dimanana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume
likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak
faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah
uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri
keuangan.
Inflasi desakan biaya (cost push inflation) terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan juga
termasuk adanya kelangkaan distribusi, meskipun permintaan secara umum tidak ada perubahan
yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya
produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai
dengan berlakunya hukum permintaan danpenawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai
keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru.
Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di
sumber produksi, bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi,
aksi spekulasi (penimbunan), sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di
pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor
infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.
Jika dihubungkan dengan kenaikan harga BBM, inflasi yang terjadi disebabkan oleh adanya
tekanan dalam proses produksi dan distribusi. Para produsen akan mengurangi jumlah barang yang
akan diproduksi atas pertimbangan biaya produksi yang melonjak. Kalaupun proses produksi tetap
lancar, proses distribusi lah yang akan menghambatnya. Akibat dari kenaikan harga BBM biaya atau
ongkos untuk mendistribusikan barang hasil produksi akan mengalami kenaikan.
3. Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Dalam situasi ekonomi masyarakat yang sulit, maka kenaikan BBM bisa kontraproduktif.
Kenaikan harga BBM akan menimbulkan kemarahan masal, sehingga ketidakstabilan dimasyarakat
akan meluas (Hamid, 2000:144). Sebagian masyarakat merasa tidak siap untuk menerima kenaikan
harga BBM. Kenaikan BBM ini merupakan tindakan pemerintah yang beresiko tinggi.
Meskipun demikian, kenaikan harga BBM juga dapat menimbulkan dampak yang positif.
a. Dampak Positif
1) Munculnya bahan bakar dan kendaraan alternatif
Seiring dengan melonjaknya harga minyak dunia, muncul berbagai bahan bakar alternatif baru. Yang
sudah di kenal oleh masyarakat luas adalah BBG (Bahan Bakar Gas). Harga juga lebih murah
dibandingkan dengan harga BBM bersubsidi. Ada juga bahan bakar yang terbuat dari kelapa sawit.
Tentunya bukan hal sulit untuk menciptakan bahan bakar alternatif mengingat Indonesia adalah
Negara yang kaya akan Sumber Daya Alam. Selain itu, akan muncul juga berbagai kendaraan
pengganti yang tidak menggunakan BBM, misalnya saja mobil listrik, mobil yang berbahan bakar gas,
dan kendaraan lainnya.
2) Pembangunan Nasional akan lebih pesat
Pembangunan nasional akan lebih pesat karena dana APBN yang awalnya digunakan untuk
memberikan subsidi BBM, jika harga BBM naik, maka subsidi dicabut dan dialihkan untuk digunakan
dalam pembangunan di berbagai wilayah hingga ke seluruh daerah.
3) Hematnya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
Jika harga BBM mengalami kenaikan, maka jumlah subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah akan
berkurang. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat diminimalisasi.
4) Mengurangi Pencemaran Udara
Jika harga BBM mengalami kenaikan, masyarakat akan mengurangi pemakaian bahan bakar.
Sehingga hasil pembuangan dari bahan bakar tersebut dapat berkurang, dan akan berpengaruh pada
tingkat kebersihan udara.
b. Dampak negatif
1) Harga barang-barang dan jasa-jasa menjadi lebih mahal.
Harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan disebabkan oleh naiknya biaya produksi sebagai
imbas dari naiknya harga bahan bakar.
2) Apabila harga BBM memang dinaikkan, maka akan berdampak bagi perekonomian khususnya
UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah)
3) Meningkatnya biaya produksi yang diakibatkan oleh: misalnya harga bahan, beban transportasi dll.
4) Kondisi keuangan UMKM menjadi rapuh, maka rantai perekonomian akan terputus.
5) Terjadi Peningkatan jumlah pengangguran.
Dengan meningkatnya biaya operasi perusahaan, maka kemungkinan akan terjadi PHK.
6) Inflasi
Inflasi akan terjadi jika harga BBM menglami kenaikan. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya
biaya produksi suatu barang atau jasa.
4. Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Inflasi dan Perekonomian
Jika terjadi kenaikan harga BBM, maka akan terjadi inflasi. Terjadinya inflasi ini tidak dapat
dihindari karena bahan bakar, dalam hal ini premium, merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat,
dan merupakan jenis barang komplementer. Meskipun ada berbagai cara untuk mengganti
penggunaan BBM, tapi BBM tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari.
Inflasi akan terjadi karena apabila subsidi BBM dicabut, harga BBM akan naik. Masyarakat
mengurangi pembelian BBM. Uang tidak tersalurkan ke pemerintah tapi tetap banyak beredar di
masyarakat. Jika harga BBM naik, harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan pula. Terutama
dalam biaya produksi. Inflasi yang terjadi dalam kasus ini adalah “Cost Push Inflation”.Karena inflasi
ini terjadi karena adanya kenaikan dalam biaya produksi. Ini jika inflasi dilihat berdasarkan
penyebabnya. Sementara jika dilihat berdasarkan sumbernya, yang akan terjadi adalah “Domestic
Inflation”, sehingga akan berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri.
Kenaikan harga BBM akan membawa pengaruh terhadap kehidupan iklim berinvestasi. Biasanya
kenaikan BBM akan mengakibatkan naiknya biaya produksi, naiknya biaya distribusi dan menaikan
juga inflasi. Harga barang-barang menjadi lebih mahal, daya beli merosot, kerena penghasilan
masyarakat yang tetap. Ujungnya perekonomian akan stagnan dan tingkat kesejahteraan terganggu.
Di sisi lain, kredit macet semakin kembali meningkat, yang paling parah adalah semakin
sempitnya lapangan kerja karena dunia usaha menyesuaikan produksinya sesuai dengan kenaikan
harga serta penurunan permintaan barang.
Hal-hal di atas terjadi jika harga BBM dinaikkan, Bagaimana jika tidak? Subsidi pemerintah
terhadap BBM akan semakin meningkat juga. Meskipun negara kita merupakan penghasil minyak,
dalam kenyataannya untuk memproduksi BBM kita masih membutuhkan impor bahan baku minyak
juga.
Dengan tidak adanya kenaikan BBM, subsidi yang harus disediakan pemerintah juga semakin
besar. Untuk menutupi sumber subsidi, salah satunya adalah kenaikan pendapatan ekspor. Karena
kenaikan harga minyak dunia juga mendorong naiknya harga ekspor komoditas tertentu. Seperti
kelapa sawit, karena minyak sawit mentah (CPO) merupakan subsidi minyak bumi. Income dari
naiknya harga CPO tidak akan sebanding dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk
subsidi minyak.
5. Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian Nasional
Kenaikan harga BBM berdampak pada meningkatnya inflasi. Dampak dari terjadinya inflasi
terhadap perekonomian nasional adalah sebagai berikut:
1. Inflasi akan mengakibatkan perubahan output dan kesempatan kerja di masyarakat,
2. Inflasi dapat mengakibatkan ketidak merataan pendapatan dalam masyarakat,
3. Inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi.
Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung parah atau tidaknya inflasi.
Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong
perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah
untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah,
yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan
perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau
mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima
pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan
kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot
dan terpuruk dari waktu ke waktu.
Sementara dampak inflasi bagi masyarakat, ada yang merasa dirugikan dan ada juga yang
diuntungkan. Golongan masyarakat yang dirugikan adalah golongan masyarakat yang
berpenghasilan tetap, masyarakat yang menyimpan hartanya dalam bentuk uang, dan para kreditur.
Sementara golongan masyarakat yang diuntungkan adalah kaum spekulan, para pedagang dan
industriawan, dan para debitur.
Inflasi dapat dikatakan sebagai salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu
wilayah negara atau daerah. Yang mana tingkat inflasi menunjukkan perkembangan harga barang
dan jasa secara umum yang dihitung dari indeks harga konsumen (IHK). Dengan demikian angka
inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap, dan disisi lain juga
mempengaruhi besarnya produksi dari suatu barang dan jasa.
6. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Inflasi
Beberapa kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk mengatasi terjadinya inflasi adalah
sebagai berikut:
a. Kebijakan Moneter
1. Politik Diskonto
Untuk mengatasi terjadinya inflasi, maka bank sentral harus mengurangi jumlah uang yang beredar
dengan cara bank sentral akan menaikan tingkat suku bunga pinjaman kepada bank umum.
Kebijakan ini juga disebut denganRediscount Policy atau kebijakan suku bunga.
2. Politik Pasar Terbuka (Open Market Policy)
Dalam politik pasar terbuka, bank sentral akan menjual (jika terjadi inflasi) atau membeli (jika terjadi
deflasi) surat-surat berharga kepada masyarakat, sehingga ada arus uang yang masuk dari
masyarakat ke bank sentral.
3. Menaikan Cash Ratio (Persediaan Kas)
Cash Ratio merupakan perbandingan antara kekayaan suatu bank dengan kewajiban yang harus
dibayarkan. Untuk mengatasi inflasi, bank sentral akan menaikan cadangan kas bank-bank umum
sehingga jumlah uang yang bisa diedarkan oleh bank umum kepada masyarakat akan berkurang.
4. Kebijakan Kredit Selektif (Selective Credit Control)
Untuk mengatasi inflasi atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka diambil
kebijakan memperketat kredit atau pinjaman bagi masyarakat.
5. Margin Requirements
Kebijakan ini digunakan untuk membatasi penggunaan untuk tujuan-tujuan pembelian surat
berharga.
b. Kebijakan Fiskal
Dalam kebijakan fiskal, untuk mengatasi inflasi pemerintah harus mengatur penerimaan dan
pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Dalam hal penerimaan, pemerintah bisa menaikan tarif
pajak, sehingga jumlah penerimaan pemerintah meningkat. Kebijakan yang kedua
adalah Expenditure Reducing, yakni mengurangi pengeluaran yang konsumtif, sehingga akan
mempengaruhi terhadap permintaan (Demand Full Inflation).
BAB III
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat mengemukakan simpulan dari masalah
yang dibahas. Inflasi merupakan melemahnya atau menurunnya nilai mata uang karena banyaknya
jumlah uang yang beredar dimasyarakat, atau suatau keadaan dimana terjadinya kenaikan harga-
harga secara umum dan terjadi secara terus-menerus (continue).
Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) akan berdampak bagi masyarakat. Baik itu dampak
positif maupun dampak negatif. Dampak yang signifikan akan terjadi pada tingkat inflasi dan pada
kondisi perekonomian nasional. Dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi adalah akan terjadi
kenaikan pada tingkat persentase inflasi. Jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah,
dan akan berdampak pula pada harga berbagai jenis barang dan jasa. Kondisi perekonomian akan
mengalami goncangan, ketidakstabilan akan terjadi. Iklim investasi akan menurun, sehingga
berpengaruh pada jumlah pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk
mengatasi inflasi adalah dengan kebijakan moneter. Seluruh instrumen kebijakan moneter efektif
dalam mengurangi dan mengatasi inflasi.
B. Saran
Sesuai dengan kesimpulan diatas, penulis merumuskan saran sebagai berikut.
1. Pemerintah hendaknya memilih waktu yang tepat untuk mengeluarkan kebijakan menaikan harga
bahan bakar minyak (BBM).
2. Jika inflasi terjadi akibat dampak dari kebijakan pemerintah, diperlukan suatu langkah yang tepat
dalam mengatasi inflasi yang terjadi.
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Jakarta: Balai Pustaka.
Hamid, Edi Suandi. (2000). Perekonomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan
Kontemporer. Jogjakarta: UII Press.
Jaka, Nur dkk. (2007). Intisari Ekonomi untuk SMA. Bandung: CV Pustaka
Mandiri.
Mankiw, N. Gregory. (2006). Makroekonomi Edisi-6. Jakarta: Erlangga.
Rosyidi, Suherman. (2009). Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori
Ekonomi Mikro dan Makro. Jakarta: Rajawali Pers.
Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. (1986). Ekonomi Edisi Ke-12.
Jakarta: Erlangga.
Wahyuningsih, Endang. (2012). Dampak Kenaikan Harga Minyak Terhadap
Kondisi Ekonomi Indonesia. [Online]. Tersedia:http://www.wealthindonesia.com/wealth-growth-and-accumulation/dampak-kenaikan-harga-minyak-terhadap-kondisi-ekonomi-indo.html. [21 Oktober 2012]
JAKARTA - Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan mengizinkan tarif transportasi naik sebagai konsekuensi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, kenaikan tariff itu dibatasi maksimal 20 persen. Pemerintah menolak rencana Organisasi Angkutan Darat (Organda) yang akan menaikkan tarif hingga 35 persen.
"Kalau BBM naik akan berimbas kepada naiknya biaya moda transportasi dan penyeberangan laut. Untuk batas bawahnya sekitar 10 persen, sedangkan batas atasnya mencapai 20 persen," ujar Mangindaan di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kemarin (13/6).
Dia meminta Organda tidak menaikkan tarif dengan sangat tinggi. Sebab, kenaikan harga BBM tahun ini tidak terlampau besar. Menhub meminta kenaikan tarif transportasi dilakukan bertahap, tidak bersamaan dengan kenaikan harga BBM. Pihaknya dapat memahami jika operator transportasi menaikkan tariff akibat biaya operasional yang meningkat.
Mangindaan mengatakan, kenaikan harga BBM tidak akan berpengaruh pada moda transportasi udara yang menggunakan avtur sebagai bahan bakar. Artinya, maskapai dipastikan tidak terpengaruh dengan kenaikan harga BBM yang dalam waktu dekat akan diputuskan pemerintah. "Avtur tidak naik. Maka dari itu penerbangan tidak akan terpengaruh," katanya.
Menurut dia, para pengusaha memiliki hak untuk menaikkan tarif karena mereka harus terus menghidupkan usahanya. Menhub tidak akan menghalangi. "Jangan sampai pengusaha-pengusaha ini tidak boleh menaikan harga tarif sama sekali, karena beban bisnis mereka juga harus dijaga," katanya.
Untuk menekan kenaikan tarif transportasi yang tinggi, Kemenhub mengajukan tambahan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) angkutan sebesar Rp 300 miliar pada tahun ini. Menhub akan mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) transportasi darat dan laut untuk membicarakan mengenai kenaikan tarif tersebut. "Kita ingin dengar bagaimana usulan mereka (operator) soal kenaikan tarif ini," lanjutnya.
Tambahan subsidi, terutama ditujukan untuk sektor transportasi laut dan kereta api, diharapkan bisa meredam dampak kenaikan harga BBM. Kedua sektor tersebut selama ini mendapatkan subsidi tarif bagi penumpang kelas ekonomi dalam bentuk dana PSO. "Kita usahakan agar mereka tidak menaikkan tarif dengan adanya PSO itu," kata Mangindaan.
Dia berharap, dengan tambahan subsidi, kenaikan tarif angkutan laut dan kereta api di kelas ekonomi tidak terlalu tinggi. Dalam waktu dekat pengajuan tambahan PSO sebesar Rp 300 miliar ini akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan.
Menhub menegaskan bahwa kenaikan harga BBM sudah pasti akan dilaksanakan karena subsidi yang diberikan terlampau besar. Harga yang rendah juga memicu disparitas harga yang tinggi dengan harga keekonomian BBM yang berkisar Rp 9.000-10.000 per liter.
Kenaikan harga BBM dilakukan dalam rangka untuk menghemat dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). "Nantinya dana tersebut bisa dikembalikan untuk membantu masyarakat dalam bentuk lain," jelasnya.
PENGARUH KENAIKAN HARGA BBM PADA OPERASIONAL ANGKUTAN UMUM
Oleh :
Gita Rachmawati132100242EA17
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang MasalahKebijakan pemerintah siap menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada April 2012, hal ini dipastikan akan menuai pro-kontra di masyarakat. Pasalnya, kenaikan BBM ini membawa dampak beruntun pada kenaikan harga sembako dan biaya transportasi. Namun suka tidak suka, faktor dominan penyebabnya adalah kenaikan harga minyak mentah dunia yang berpengaruh pada asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada APBN 2012. Ini karena perkembangan perekonomian global penuh dengan ketidakpastian. Salah satunya krisis ekonomi Eropa yang belum dapat diatasi hingga gejolak politik di sejumlah negara Timur Tengah yang terus memanas. Semua ini pada akhirnya memunculkan sentimen negatif. Kenaikan harga BBM ini akan berdampak juga pada naiknya tarif ongkos angkutan sebesar 40 persen sampai 60 persen. Apabila kenaikan BBM terjadi, maka hal ini akan semakin memberatkan para pengusaha angkutan umum dan juga pengguna angkutan umum tersebut.
1.2 Pembatasan MasalahRuang lingkup pembahasan pada makalah ini adalah tentang “pengaruh kenaikan harga bbm pada operasional angkutan umum”
1.3 Perumusan MasalahBerdasarkan latar belakang batasan masalah di atas, rumusan permasalahan ini adalah sebagai berikut : a. Apa saja dampak dari kenaikan harga BBM pada operasional angkutan umum?b. Bagaimana pendapat para pengusaha angkutan umum terhadap kenaikan harga BBM?c. Apa solusi pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga BBM pada angkutan umum?
1.4 Tujuan PenulisanMembahas pengaruh kenaikan harga BBM pada kegiatan operasional angkutan umum dan solusi yang akan diberikan dari pemerintah terhadap para penguha angkutan umum
BAB IIPEMBAHASAN
2.1 Dampak dari Kenaikan Harga BBM pada Operasional Angkutan UmumJika BBM dipastikan naik, pengusaha angkutan umum pasti akan menaikan biaya angkot sekitar 30 sampai 40 persen, dari harga sebelumnya. Sebab, kalau tidak akan mematikan usaha mereka. Kenaikan tarif angkot antara 30 sampai 40 persen diseimbangkan dengan naiknya harga BBM. Meski untuk kepastiannya, pihak pengusaha angkutan umum harus menunggu kepastian dari pemerintah. Organda tidak bisa
menekan harga tarif angkot, meski pemerintah dan masyarakat menolaknya. Sebab, jika kenaikan BBM ditetapkan, secara signifikan berpengaruh kepada moda transportasi angkutan umum, baik operarional dan biaya perawatan. Faktor kenaikan BBM ini akan ikut berimbas pada kenaikan harga barang lainnya. Seperti, harga onderdil angkot akan melambung. Atas asas rasional inilah, ada keinginan dari pengusaha angkutan untuk menaikan tarif angkot, jika nanti BBM naik. Adapun kenaikan BBM nantinya akan sangat berdampak kepada penurunan penumpang dan pendapatan sopir angkot, jika tarif angkot naik. Sebab, penumpang lebih memilih membeli kendaraan roda dua ketimbang mengunakan angkot yang tarifnya dinaikan.
2.2 Pendapat Para Pengusaha Angkutan Umum Terhadap Kenaikan Harga BBMKetua Organda mengatakan, kenaikan harga BBM merupakan kebijakan yang tidak bijaksana dan ‘membunuh’ operasional angkutan umum. Selain itu, jika pemerintah pusat tetap memaksakan kenaikan BBM, maka pengusaha angkutan umum mengancam akan melakukan mogok besar-besaran. Apalagi, kenaikan harga BBM ini akan berdampak pada naiknya tarif ongkos angkutan sebesar 40 persen sampai 60 persen. Jika pemerintah memikirkan angkutan umum, seharusnya pemerintah berupaya mengalihkan ketersediaan bahan bakar beralih ke gas. Jika langkah itu yang dilakukan, pihak pengusaha angkutan umum mengaku siap walaupun harga BBM dinaikkan. Pemerintah seharusnya tetap memberikan subisidi bagi angkutan umum. Kalau BBM naik, lebih baik pengusaha dan sopir angkutan umum istirahat saja, konsentrasi memperbaiki kendaraan di bengkel daripada beroperasi.
2.3 Solusi Pemerintah dalam Mengatasi Kenaikan Harga BBM pada Angkutan UmumPemerintah meredam tuntutan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) yang akan menaikkan tarif angkutan umum sekitar 30-35 persen jika harga bahan bakar minyak (BBM) naik 1 April nanti. Salah satunya dengan mengembalikan (reimburstment) pajak kendaraan bermotor (PKB) angkutan umum. Mangindaan mengaku berusaha memberikan insentif berupa kredit nol persen untuk peremajaan armada serta penurunan bea masuk (BM) suku cadang untuk kendaraan angkutan umum. Kegiatan peremajaan kendaraan dalam satu armada bus. Nantinya, bisa berikan PSO (Public Service Obligation) kredit tanpa bunga, atau bisa keringanan bea masuk impor sparepart angkutan umum. Kalau bisa bea masuknya nol rupiah. Pemerintah akan membantu meringankan beban para pengusaha angkutan umum atas dampak kenaikan harga BBM melalui beberapa skema. Yang sudah disetujui dari rapat lalu adalah Pajak Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Umum tahun ini akan dikembalikan (reimbursement) kepada pengusaha angkutan umum. Dengan skema itu, Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang telah dibayarkan sebelum April 2012, akan dikembalikan ke rekening pengusaha. Atas rencana pemerintah tersebut, dia meminta kepada seluruh Dinas Provinsi seluruh Indonesia untuk mempersiapkan data kendaraan umum di masing-masing wilayahnya dengan jelas, melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten atau Kota. Di samping rencana pengembalian Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Umum kepada pengusaha angkutan umum, disampaikan pada pertemuan tersebut rencana Pemerintah untuk melakukan konversi bahan bakar ke gas (Gasifikasi). Dalam program ini, Pemerintah akan menyediakan sekitar 300 ribu converter kit untuk mengganti bahan bakar bensin menjadi gas angkutan umum. "Itu (converter kit) nantinya akan digratiskan untuk angkutan umum.
BAB IIIPENUTUP
3.1 Kesimpulan
Setelah mengetahui latar belakang tentang Pengaruh Kenaikan Harga BBM pada Operasional Angkutan Umum, maka dapat disimpulkan bahwa timbul pro dan kontra di antara masyarakat. Terutama para pengusaha angkutan umum merasa keberatan apabila kenaikan harga BBM tidak bersubsidi untuk angkutan umum ataupun bila pemerintah tidak memberikan solusi yang lebih baik untuk para pengusaha angkutan umum maupun supir dan penumpang.
3.2 SaranSebaiknya pemerintah lebih mengkaji lebih dalam tentang kenaikan harga BBM terutama untuk masalah angkutan umum, karena apabila harga BBM naik secara umum, maka tarif ongkos angkutan umum juga akan naik dan para penumpang pasti lebih memilih kendaraan pribadi disbanding ongkos angkutan umum yang semakin tinggi. Menaikkan harga seharusnya alternatif terakhir dari sekian banyak alternatif.
DAFTAR PUSTAKA
http://www.jpnn.com/read/2012/03/08/119918/Pajak-Angkutan-Umum-Dikembalikan-http://www.tribunnews.com/2012/03/08/pete-pete-terancam-tak-beroperasihttp://www.hariansumutpos.com/2012/03/27876/bbm-naik-angkutan-mogok.htmhttp://tangerangnews.com/baca/2012/03/01/6573/kenaikan-bbm-bikin-organda-gusarhttp://www.neraca.co.id/2012/03/06/opsi-realistis-harga-bbm-dinaikkan/
Top Related