RAPAT KOORDINASI PELAYANAN DASAR DAN SARANA PRASARANA DAERAH TERTINGGAL
Disampaikan oleh:
Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Bappenas
Jakarta, 23 Januari 2018
REPUBLIK INDONESIA
2Sumber: Kompas, 10 Januari 2018
MENGAPA MASIH TERJADI?
REPUBLIK INDONESIA
3
PERTANYAAN KRITIS
1. Bagaimana membangun desa, kawasan dan daerah tertinggal sebagai bentuk pelaksanaan NAWA CITA secara NYATA, TERUKUR dan SISTEMATIK?
2. Bagaimana STRATEGI, RENCANA dan TAHAPAN INVESTASI PENGEMBANGAN DESA, KAWASAN dan DAERAH?
3. Bagaimana mengukur PERKIRAAN MANFAAT dan DAMPAK pengembangan DESA, KAWASAN dan DAERAH TERTINGGAL?
4. Bagaimana membangun KERJASAMA, KOORDINASI dan SINERGI PEMERINTAH, PEMDA, PERGURUAN TINGGI, SWASTA dan MASYARAKAT yang solid?
5. Bagaimana POLA MANAJEMEN ASSET DAERAH dan MANAJEMEN KAWASAN PERDESAAN yang BAIK, ADIL, MENGUNTUNGKAN dan BERKELANJUTAN?
6. Bagaimana BERBAGI PENGETAHUAN (knowledge sharing) dan MANAJEMEN PENGETAHUAN (knowledge management) pembagunan desa, kawasan dan daerah.
REPUBLIK INDONESIA
OUTLINE PAPARAN
4
EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PUBLIK DI DAERAH TERTINGGAL
REKAP KEBUTUHAN OUTPUT DAN ALOKASI PELAYANAN DASAR PUBLIK
LOKASI PRIORITAS PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PUBLIK DI DAERAH TERTINGGAL
REKOMENDASI
1
2
3
4
5
REPUBLIK INDONESIA
EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
6
6,5%
Rp
Rp
5.99 %
6,9-7,1%
Rp
Baseline2014
Capaian2016
Target 2019
60.51
IPM
IPM
59.23
62.78
IPM
Baseline2014
Capaian2016
Target2019
17.54 %
15 – 15.5 %
Baseline2014
Capaian 2016
Target2019
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi
Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia
Rata-rata Penduduk Miskin
TARGET PEMBANGUNAN 122 DAERAH TERTINGGAL DALAM RPJMN 2015-2019
Pembangunan Daerah
Tertinggal
KemenPDTT,KemenPUPR,Kemenhub,BNPP,Pemda
Kemen PDTT,Kemendag,Kementan,KemenKUKM,Kemen KP,Kemenperin,
Kemensos,BKPM,Kemenkeu,Kemendagri,Pemda
Kemen PDTT,Kemendikbud,Kemenristekdikti,Kemenkes,Kemenaker,Kemen KUKM,Kemenkominfo,Pemda
Kemen PDTT,Kemenhub,Kemen PUPR,Kemen ESDM,Kemendikbud,Kemenristekdi
kti,Kemenkes,Kemensos,Pemda
Perkembangan Jumlah Daerah Tertinggal
2004 2009 2014 2019183 kab
+34 kab DOB
122 kab 42 kab199 kab
+9 kab DOB
Terentaskan-50 kab
Terentaskan-70 kab
Target Terentaskan
80 kab
199-50+34 183-70+9122-80
PengembanganEkonomi Lokal
PeningkatanAksesibilitas/ Konektivitas
PemenuhanPelayanan Dasar
Publik
PeningkatanSDM dan Iptek
Perencanaan TerintegrasiPembangunan Daerah Tertinggal
18 %
REPUBLIK INDONESIA
6.33 6.33 6.18
6.01
6.55
5.55
6.9 -7,1
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
2011 2012 2013 2014 2015* 2016**
capaian target 2019
Grafik
Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi di Daerah
Tertinggal Tahun 2016
19.9919.08
18.98
18.01
18.7718.40
15-15,5
10
12
14
16
18
20
22
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Capaian Target 2019
Grafik
Penurunan Persentase Kemiskinan di Daerah
Tertinggal Tahun 2016
56.94
57.72
58.66 59.24
59.88 60.53
62.78
54.00
55.00
56.00
57.00
58.00
59.00
60.00
61.00
62.00
63.00
64.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016
capaian target 2019
Grafik
Rata-Rata Peningkatan IPM di Daerah Tertinggal
Tahun 2016
Berdasarkan evaluasi paruh waktu RPJMN 2015-2019, capaian outcome pembangunan daerah tertinggal masih memerlukan kerja keras untuk mencapai targetnasional, diantaranya sebagai berikut:1. capaian pengurangan persentase kemiskinan tahun 2016 sebesar 18,40 persen dari target 2019 sebesar 15 – 15,5 persen,2. capaian rata-rata peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016 sebesar 60,63 dari target 2019 sebesar 62,78,3. capaian rata-rata peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Tahun 2016 sebesar 5,55 persen dari target 2019 sebesar 6,9 – 7,1 persen.
MASIH PERLU KERJA KERAS DALAM MENGEJAR PENCAPAIAN TARGET RPJMN TAHUN 2015-2019 TERUTAMA DALAM
PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
Sumber : BPS 2016, diolah
*) angka sementara; **) angka sangat sementara
CAPAIAN OUTCOME PEMBANGUNAN 122 DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016
REPUBLIK INDONESIA
EVALUASI PRIORITAS NASIONAL 2017 (s.d. TW III)
Prioritas Nasional Kinerja Peringkat Prioritas Nasional Kinerja Peringkat
Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha
79,15 1 Daerah Perbatasan 63,65 13
Kedaulatan Pangan 75,45 2 Desa dan Kawasan Perdesaan 63,39 14
Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
72,60 3 Revolusi Mental 63,17 15
Kesehatan 70,03 4 Konektivitas 50,98 16
Pendidikan 68,70 5 Reforma Agraria 45,16 17
Antar Kelompok Pendapatan 66,80 6 Perkotaan 44,72 18
Maritim dan Kelautan 66,71 7 Daerah Tertinggal 44,14 19
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi
66,10 8 Perumahan dan Permukiman 34,37 20
Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 65,22 9 Kedaulatan Energi 31,80 21
Pembangunan Pariwisata 64,57 10 Peningkatan Ekspor Nonmigas 28,52 22
Kepastian dan Penegakan Hukum 64,04 11 Reformasi Fiskal 25,66 23
Reformasi Birokrasi 63,98 12
Keterangan : realisasi >= 90% target realisasi 60 - 90% target realisasi < 60% target
Sumber : Evaluasi PN 2017, Deputi Evaluasi, Bappenas 2017
REPUBLIK INDONESIA
PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PUBLIK DI DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
10
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kesehatan
Pendidikan
Sosial
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Penanganan Bidang Kesehatan
Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan
Fasilitas Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan
Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil
Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Tata Ruang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Penyelenggaraan Pendidikan
Penanggulangan Masalah Sosial
Pengendalian Lingkungan Hidup
Pelayanan Pertanahan
Pelayanan Administrasi Penanaman Modal
Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Lainnya
Urusan Wajib Lainnya yang Diamanatkan oleh Peraturan Perundang Undangan
Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar (UU 23 2014)
URUSAN WAJIB DALAM PEMENUHAN SPM
PP No. 2 Tahun 2018 ttg SPM
= SPM yang dikaji dalam Prakarsa Strategis
Urusan Wajib (UU 32 2004)
REPUBLIK INDONESIA
11
DASAR HUKUM PEMENUHAN SPM BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PEKERJAAN UMUM
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
PP No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan PenetapanSPM
Bidang Pendidikan:PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
Permendiknas No. 15/2010 tentang SPM Pendidikan DasarKab/Kota (dirubah dengan Permendikbud No. 23/2013) , dan
Permendiknas lain tentang Standar
Bidang Kesehatan:Permenkes No. 741/2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di
Kab/Kota, Kepmenkes No. 828/2008 tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota, dan Kepmenkes No. 317/2009 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang
Kesehatan di Kab/Kota
Bidang Pekerjaan Umum:Permenpu No. 1/2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (Lampiran III tentang Perhitungan PembiayaanPencapaian SPM)
Bidang Perumahan Rakyat:Permenpera No. 16/2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan
Pembiayaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Prov danDaerah Kab/Kota
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM: 6 Bidang SPM
Pendidikan:Masih dalam proses penyusunan Rancangan Permendikbud
Kesehatan:Permenkes No. 43/2016 tentang SPM Bidang Kesehatan
dan Rancangan Regulasi Kemenkes terkait Petunjuk Teknis
Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota
Permendagri No. 79/2007 tentang Pedoman Penyusunan RencanaPencapaian SPM
Rancangan Permendagri terkait Pedoman Penyusunan RencanaPencapaian SPM
Baru:5 Jan 2018
REPUBLIK INDONESIA
12
SANITASI DAN AIR MINUM KESEHATAN PENDIDIKAN
Masih tingginya gap antara capaian pembangunan eksisting di daerah tetinggal dengan target pemenuhan SPM air minum dan sanitasi (100% akses air minum dan sanitasi)
Distribusi dokter yang tidak merata menyebabkan kekurangan tenaga dokter dibeberapa fasilitas kesehatan
Kurangnya ketersediaan guru, terutama di desa terpencil (dibutuhkan rumah dinas guru)
Pembangunan air minum dan sanitasi belum menjadi prioritas pembangunan di daerah alokasi APBD masih kecil
Kondisi geografis di daerah tertinggal yang sulit diakses, sehingga membutuhkan Rumah Dinas bagi tenaga kesehatan
Rendahnya jumlah Guru dengan kualifikasi S1
Belum optimalnya daerah dalam menggali sumber-sumber pendanaan untuk air minum dan sanitasi masih mengandalkan APBN
Kurangnya pemenuhan alat kesehatan dan obat-obatan
Minimnya sarana transportasi di kab kepulauan (mobilitas siswa dan guru)
Kondisi geografis di daerah tertinggal kepulauan dan pegunungan menghambat distribusi jaringan air minum
Kurangnya kesadaran masyarakat perlunya pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan
Rendahnya pengendalian dalam updating data pendidikan (DAPODIK)
Masih rendahnya kapasitas SDM penyelenggara pembangunan air minum dan sanitasi
Rendahnya pengendalian dalam updating Data sasaran kesehatan, menyebabkan kurang sempurnanya perencanaan di daerah tertinggal
Masih minimnya kesiapan daerah dalam implementasi pembangunan air minum & sanitasi (kualitas dok. perencanaan, kesiapan lahan, institusi pengelola)
PERMASALAHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PUBLIK DI DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
3.03%
9.10%
15.65%
19.36%
11.77%
13.42%
14.11%
0.88%
5.03%
5.37%
5.82%
5.86%
7.57%
9.87%
Papua
Maluku
Kalimantan
Jawa
Sumatera
Nusra
Sulawesi
DESA YANG DAPAT MENGAKSES PDAM
% Desa Akses PDAM DATING % Desa Akses PDAM NASIONAL
• Data Podes 2014 menunjukkan bahwa sebagian besar desa di daerahtertinggal minim dalam akses air bersih.
• Desa dengan akses air bersih paling sulit berada di wilayah PulauPapua, dengan persentase akses kurang dari 1% (0,88%)
• Minimnya desa yang memiliki akses PDAM disebabkan karena sumberair bersih yang digunakan pada masyarakat sebagian besar berasal darinon-PDAM (air tanah / sumur pribadi). Hal tersebut disebabkan karenaletak geografis permukiman yang susah untuk dijangkau jaringan SPAMserta kondisi masyarakat yang minim akses jaringan PDAM.
Sumber: PODES 2014
26%
17%
8%
14%
19%
10%
17%
31%
30%
29%
29%
25%
20%
19%
Papua
Sulawesi
Jawa
Sumatera
Maluku
Kalimantan
Nusra
BABs Dating BABs Nasional
BANYAKNYA MASYARAKAT MELAKUKAN BAB SEMBARANGAN
• BAB Sembarangan paling tinggi terdapat di wilayahPapua.
• Minimnya ketersediaan Instalasi PengolahanLumpur Tinja (IPLT) di dating, tidak lebih dari 25%IPLT di 122 daerah tertinggal.
• Rendahnya perekonomian masyarakat membuatsanitasi belum menjadi prioritas penanganan didaerah tertinggal, terdepan dan terluar.
KONDISI CAPAIAN BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI DI DAERAH TERTINGGAL
Sumber: Susenas 2016
REPUBLIK INDONESIA
180
3724 18
10 7 7 6 6 5 5 4 3 2 2 2 1
300
9072
230
103
55
921
58
26 196
122
70 71
19 2011 14 10 5
105
11
53
Jumlah Kecamatan di Daerah Tertinggal per provinsi
Kecamatan tidak ada Puskesmas Kecamatan ada Puskesmas
322
1506
Jumlah Kecamatan di Daerah Tertinggal
Kecamatan tidak ada Puskesmas
Kecamatan ada puskesmas
• Dari 322 kecamatan yang belum memiliki puskesmas, lebih dari 50 persenberada di provinsi papua dan sisanya berada di KTI.
• Kurangnya perhatian daerah dalam pelaporan capaian pembangunan SPMKesehatan di daerahnya menyebabkan tidak akuratnya data perencanaan,utamanya di daerah tertinggal,
• Masih terdapat 10 indikator capaian SPM Kesehatan dibawah 70 persen.
KONDISI CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL
Sumber: bppsdmk 2016, diolah
Sumber : Pusdatin Kemenkes 2016, diolah*Diambil dari 64 kabupaten tertinggal yang mengirimkan laporan ke Kemenkes
RATA-RATA CAPAIAN SPM DI DAERAH TERTINGGAL
No. Indikator Capaian (%)
1 KUNJUNGAN BUMIL (K4) 74,31
2 KOMPLIKASI KEBIDANAN YANG DITANGANI 66,28
3SALINAKES YG MEMPUNYAI KOMPETENSI KEBIDANAN
77,45
4 PELAYANAN NIFAS 76,86
5 NEONATUS DGN KOMPLIKASI YG DITANGANI 42,93
6 KUNJUNGAN BAYI 82,57
7DESA/KELURAHAN Universal Child Immunization (UCI)
71,03
8 PELAYANAN ANAK BALITA 58,86
9MAKANAN PEND. ASI ANAK 6-24 BLN KELUARGA MISKIN
69,37
10BALITA GIZI BURUK YANG MENDAPAT PERAWATAN
97,52
11 PENJARINGAN KESEHATAN SISWA SD/SEDERAJAT 80,25
12 PESERTA KB AKTIF 64,20
13 AFP RATE PER 100.000 PENDUDUK < 15 TH 1,16
14 PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA BALITA 40,09
15 PENEMUAN PASIEN BARU TB BTA POSITIF 50,80
16 PENDERITA DBD YANG DITANGANI 93,55 17 PENEMUAN PENDERITA DIARE 79,36
18 PELAYANAN KES. DASAR MASYARAKAT MISKIN 78,88
19 PEL. KES. RUJUKAN PASIEN MASYARAKAT MISKIN 15,91
20 PEL. GAWAT DARURAT LEVEL 1 DI RS KAB/KOTA 79,00
21DESA/KELURAHAN KLB PENYELIDIKAN EPID < 24 JAM
92,57
22 DESA SIAGA AKTIF 56,30
REPUBLIK INDONESIA
REKAP KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PUBLIK DI DAERAH TERTINGGAL
(Air Minum & Sanitasi, Kesehatan, dan Pendidikan)
Sumber : Prakarsa Strategis Pemenuhan SPM di Daerah Tertinggal
REPUBLIK INDONESIA
KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PEMENUHAN SPM AIR MINUM DAN SANITASIDI 122 DAERAH TERTINGGAL
AIR MINUM
12,83 T
SANITASI
13,26 T
TOTAL 26,09 T
Kebutuhan biaya paling besar:• Papua: Kab Paniai, Yahukimo, Puncak
Jaya, Tolikara dan Lanny Jaya• Kalimantan : Landak, Sintang• Jawa : Pandeglang, Lebak, Sampang
100%
Akses Air Minum
65% BJP (perdesaan)
35% JP (perkotaan)
TARGET AIR MINUM
100% Akses sanitasi
15% Akses Dasar
(perdesaan)
85% Akses Layak
(perkotaan)
TARGET SANITASI
SPAM BJP Perdesaan
• 122 KAB 4,14 T
SPAM JP Perdesaan
• 105 KAB 7,82 T
SPAM JP Perkotaan
• 22 KAB 865 M
BABs Akses Dasar
•132.481 Cubluk
BABs Akses Layak
•697.503 Tangki Septic
97 IPLT
•97 dating
746 Truk Tinja
•122 dating
Legenda:
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
REPUBLIK INDONESIA
322 PUSKESMAS BARU, RENOVASI 270 PUSKESMAS
KEBUTUHAN PEMENUHAN SPM KESEHATAN DI 122 DAERAH TERTINGGAL
1335 AMBULANS BARU, PERBAIKAN 111 PERBAIKAN AMBULANS
319 UNIT PUSLING MOTOR, 1.412 PERBAIKAN PUSLING MOTOR
341 UNIT PUSLING RODA 4,332 PERBAIKAN PUSLING RODA 4
7 UNIT PUSLING AIR, 156 PERBAIKAN PUSLING AIR
DISTRIBUSI OBAT DI 1.938PUSKESMAS
1.735 Dokter Gigi
1.615 Dokter Umum
4.338 Perawat
4.368 Bidan
1.267 Kesmas
1.267 Kesling
1.357 Ahli Farmasi
1.647 Ahli Gizi
1.573 Ahli Lab. Medik
PETA DISTRIBUSI KEBUTUHAN BIAYANO PROVINSIKEBUTUHAN
(Rp. Juta)
1 PAPUA 8.064.025,0
2 NTT 1.040.559,9
3 PAPUA BARAT 1.034.775,7
4 MALUKU 789.140,1
5 SULTENG 493.052,5
6 KALBAR 417.256,4
7 SUMUT 288.671,2
8 JATIM 278.420,0
9 BANTEN 267.927,3
10 NTB 266.670,0
11 MALUKU UTARA 248.627,5
12 GORONTALO 184.971,6
13 SULTRA 172.241,5
14 SUMBAR 148.684,0
15 LAMPUNG 137.598,4
16 KALTARA 132.005,1
17 SUMSEL 106.381,6
18 SULBAR 77.087,6
19 KALTENG 75.373,7
20 BENGKULU 39.510,4
21 SULSEL 36.462,3
22 KALTIM 21.411,4
23 KALSEL 17.297,6
24 ACEH 15.410,6
TOTAL 14.353.561,3
TOTAL KEBUTUHANRp 14,35 T
Legenda:
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
REPUBLIK INDONESIA
KEBUTUHAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DI 122 DAERAH TERTINGGAL
17 UNIT SEKOLAH DASAR/ASRAMA SISWA
42 UNIT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
11.376 UNIT RKB SD
PETA DISTRIBUSI KEBUTUHAN BIAYA
4.066 UNIT RKB SMP
4.289 UNIT LAB IPA SMP
16.562 RUANG GURU
6.261 AKSES LISTRIK
20.136 AKSES INTERNET
14.130 GURU SD 11.334 GURU SMP
5.031 KUALIFIKASI S1
552 KUALIFIKASI S1
17.918 SERTIFIKASI GURU SD
39.755 SERTIFIKASI GURU SMP
(Rp Juta)
Kebutuhan biaya paling besar di KabMerauke, Ketapang, dan Yahukimo, sedangkan Kebutuhan biaya paling
rendah yaitu di Konawe Kep, Sumbawa Barat, Solok Selatan
TOTAL KEBUTUHAN :
Rp 10.93 T
Legenda:
Klasifikasi
Sangat rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat tinggi
ISU STRATEGIS PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN
• Kurangnya ketersediaan guru, terutama di desa terpencil (dibutuhkan rumah dinas guru)
• Minimnya sarana transportasi di kab kepulauan (mobilitas siswa dan guru)
• Rendahnya pengendalian dalam updating data pendidikan (DAPODIK)
Rp 1,86 T
Rp 608,4 M
Rp 1,60 T
Rp 430,9 M
Rp 57,01 M Rp 45,73 M
REPUBLIK INDONESIA
19
SUMATERARp. 3,93 T
KALIMANTANRp. 4,93 T
JAWARp. 5,99 T
NUSA TENGGARARp. 8,26 T
SULAWESIRp. 4,02 T
PAPUARp. 19,51 T
MALUKURp. 3,76 T
KEBUTUHAN ALOKASI PEMENUHAN SPM PER WILAYAH PULAU
REPUBLIK INDONESIA
LOKASI PRIORITAS PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PUBLIK DI DAERAH TERTINGGAL
(Air Minum & Sanitasi, Kesehatan, dan Pendidikan)
Sumber : Prakarsa Strategis Pemenuhan SPM di Daerah Tertinggal
REPUBLIK INDONESIA
KUADRAN 1 KUADRAN 2
KUADRAN 4KUADRAN 3
KUADRAN 1 KUADRAN 2
KUADRAN 4KUADRAN 3
• Prioritas intervensi terhadap akses air minum di dating berada padadaerah yang memiliki kebutuhan biaya tinggi dengan persentaseakses air minum yang rendah, yaitu di kabupaten Lebak, Pandeglang,Lanny Jaya, Paniai.
• Tingginya kebutuhan air minum di Jawa (Lebak, Pandeglang)disebabkan karena banyaknya jumlah penduduk di wilayah tersebutyang tidak sebanding dengan kebutuhan air bersih yang ada.
• Prioritas intervensi terhadap akses sanitasi di dating berada padadaerah yang memiliki kebutuhan biaya tinggi dengan persentaseakses sanitasi layak yang rendah, yaitu di Kabupaten Lanny Jaya,Paniai, Yahukimo, Puncak Jaya (Wilayah Papua).
• Rendahnya akses sanitasi yang layak di wilayah Papua salah satunyadisebabkan karena kondisi perekonomian masyarakat yang sebagianbesar berada di garis kemiskinan sehingga sanitasi belum menjadiprioritas utama dalam pembangunan.
SANDINGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PEMENUHAN SPM AIR MINUM DAN SANITASIDENGAN OUTCOME DI 122 DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
SANDINGAN KEBUTUHAN BIAYA PEMENUHAN SPM KESEHATAN DENGAN CAPAIAN OUTCOME DI 122 DAERAH TERTINGGAL
• Kabupaten yang perlu diprioritaskanuntuk mendapatkan intervensi palingbesar berada di Kuadran 1 (kebutuhanbiaya tinggi, AHH rendah), yang jugadidominasi oleh kab di Wilayah Papua.
• Kabupaten yang memiliki capaiankesehatan relatif lebih baikdibandingkan daerah tertinggal lainnyaberada di Kuadran 4 (kebutuhan biayarendah, AHH tinggi), cenderung memilikikebutuhan biaya yang rendah, sehinggatidak menjadi prioritas intervensi.
• Posisi daerah tertinggal di SumateraSelatan ada di Kuadran 3 (Kab. MusiRawas Utara) dan Kuadran 4 (Kab. MusiRawas)
KUADRAN 1 KUADRAN 2
KUADRAN 3 KUADRAN 4
(Rp
. Ju
ta)
REPUBLIK INDONESIA
SANDINGAN KEBUTUHAN BIAYA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DENGAN CAPAIAN OUTCOMEDI DAERAH TERTINGGAL
KUADRAN 1 KUADRAN 2
KUADRAN 3KUADRAN 4
KUADRAN 1 KUADRAN 2
KUADRAN 3KUADRAN 4
• Kabupaten yang perlu diprioritaskan untuk mendapatkan intervensipaling besar berada di Kuadran 1 (kebutuhan biaya tinggi, EYS rendah),didominasi oleh kab di Wilayah Papua.
• Kabupaten yang memiliki capaian pendidikan relatif lebih baikdibandingkan daerah tertinggal lainnya berada di Kuadran 4 (kebutuhanbiaya rendah, EYS tinggi), cenderung memiliki kebutuhan biaya yangrendah, sehingga tidak menjadi prioritas intervensi.
• Kabupaten yang perlu diprioritaskan untuk mendapatkan intervensipaling besar berada di Kuadran 1 (kebutuhan biaya tinggi, MYSrendah), yang juga didominasi oleh kab di Wilayah Papua.
• Kabupaten yang memiliki capaian pendidikan relatif lebih baikdibandingkan daerah tertinggal lainnya berada di Kuadran 4(kebutuhan biaya rendah, MYS tinggi), cenderung memiliki kebutuhanbiaya yang rendah, sehingga tidak menjadi prioritas intervensi.
REPUBLIK INDONESIA
Persiapan Penyusunan Program dan Kegiatan Tahun 2019
REPUBLIK INDONESIA
RANCANGAN TEMA RKP 2019 25
TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2019 :
“”Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas””
Upaya Mendorong Pemerataan, Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2018 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2019
• Memperbaiki Kualitas Belanja.• Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif• Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri• Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan
infrastruktur
Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas
Nasional
Peningkatan Kualitas Money Follow Program dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial
RKP 2015*)
Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan
Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan
RKP 2016
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk
Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang
Berkualitas
RKP 2017
Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi
Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta
Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan Antarwilayah
RKP 20108
Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk
Pertumbuhan dan Pemerataan
RKP 2019
PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK
PERTUMBUHAN BERKUALITAS
26
PRIORITAS NASIONAL RKP 2019
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui PenguatanKonektivitas dan Kemaritiman
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
12345
Deputi KK (PJ), PMMK, Sarpras, KSDA, Regional
DEPUTI TERKAIT
Deputi Regional (PJ),Sarpras, KSDA, Ekonomi
Deputi Ekonomi (PJ), PMMK, KK, Sarpras, KSDA
Deputi KSDA (PJ), Regional, Sarpras, KK
Deputi Polhukhankam
Catatan: Mainstreaming: Revolusi Mental, Gender, Pembangunan Berkelanjutan, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
PJ PN dapat melibatkan Deputi lainnya dan Sahli yang belum masuk dalam daftar di atas
REPUBLIK INDONESIA
REKOMENDASI
REPUBLIK INDONESIA
➢ Pelaksanaan Kegiatan 2018
1. Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2015-2019 dan RKP 2018Kegiatan yang tidak atau kurang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran harusditunda
2. Dalam rangka mendukung upaya pemerataan pembangunan antar daerah, apabilaterdapat perubahan dalam Renja K/L tahun 2018 akibat: (1) Perubahan SOTK; (2)APBNP; (3) Perubahan DIPA; dan (4) Direktif presiden, maka K/L diharapkan tetapmemprioritaskan pelaksanaan kegiatan TA 2018 yang berlokasi di daerahtertinggal, perbatasan dan Papua
REKOMENDASI
REPUBLIK INDONESIA
➢ Rencana Pelaksanaan Kegiatan 2019
1. Percepatan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2015-2019
2. Memperhatikan kebutuhan masyarakat dan daerah Kegiatan harus dapatmeningkatkan produksi, nilai tambah dan pendapatan masyarakat;menciptakan kesempatan kerja; mengurangi kemiskinan dan mengurangikesenjangan antarkelompok masyarakat dan antardaerah;
3. Memperhatikan karakteristik sosial, budaya dan eknomi masyarakat dandaerahPenguatan modal sosial dan solidaritas sosial antarwarga masyarakat
4. Menegaskan pemihakan (afirmasi) kepada daerah-daerah yang tertinggal,terluar dan terdepan Pendekatan berbasis wilayah (Papua, Maluku, NusaTenggara, Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan Sumatera)
REKOMENDASI
REPUBLIK INDONESIA
30
REKOMENDASI
AIR MINUM SANITASI KESEHATAN PENDIDIKAN
Kabupaten Nias Selatan, Pasaman Barat, Seluma, Situbondo, Pandeglang, Lombok Timur, Kupang, Timor Tengah Utara, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, Donggala, Parigi Moutong, Sigi, Halmahera Selatan, Paniai, Puncak Jaya, Mappi, Asmat, Lanny Jaya, Nduga, Dogiyai, dan Deiyai
Kabupaten Nias, Pasaman Barat, Bondowoso, Bangkalan, Pandeglang, Lebak, Timor Tengah Utara, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Bengkayang, Landak, Paniai, Puncak Jaya, Mappi, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Yalimo, Lanny Jaya, Nduga, Dogiyai, Puncak, Intan Jaya, dan Deiyai
Kabupaten Bondowoso, Lebak, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Maybrat, Biak Numfor, dan Sarmi
Kabupaten Situbondo, Alor, Kapuas Hulu, Nabire, Boven Digoel, Asmat, Sarmi, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, dan Dogiyai
5. Melakukan pemetaan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar secara rinci di setiap kabupaten tertinggal;
6. Optimalisasi DAK, belanja K/L dan belanja Pemda dengan prioritas kabupaten yang memiliki kesenjangan SPM tinggi dan kapasitas fiskal rendah; dan
7. Pengalokasian DAK, belanja K/L dan belanja Pemda harus memperhitungkan kebutuhan biaya nyata di setiap daerah tertinggal.
8. Rekomendasi lokasi prioritas yang mendapatkan alokasi DAK lebih tinggi berdasarkan hasil sandingan kebutuhan biaya pemenuhan SPM dengan alokasi DAK yang didapatkan, sbb:
REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIH
Top Related