Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013
“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi” 1
RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III
IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN)
SURAT KETETAPAN
Nomor: 01/A/PP.IMABKIN/RAKERNAS/VI/2012
Tentang: SUSUNAN ACARA RAKERNAS III
IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN)
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Kerja Nasional Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, setelah: Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan acara Rapat
Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN), maka dipandang perlu adanya susunan acara.
2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka dipandang perlu membuat ketetapan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang susunan acara.
Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) IMABKIN
Memperhatikan : Hasil sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa
Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang susunan acara
Memutuskan
Menetapkan : 1. Susunan Acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN)
2. Keputusan ini agar dilaksanakan secara amanat dan bertanggung jawab 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4. Keputusan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari bila terdapat kekeliruan
Ditetapkan di : Ruang Serba Guna FKIP Universitas Riau Hari : Kamis Tanggal : 7 Juni 2012 Pukul : 10.50 WIB
PIMPINAN SIDANG SEMENTARA RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III
IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) Pimpinan I, Pimpinan II, Pimpinan III,
Muh. Subhan Syahril Ramadhani Sifha NI Najmah NIM 0805135134 NIM. 1000861 NIM. 0913052032
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013
“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi” 2
Susunan Acara Rapat Kerja Nasional III
Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia Kamis, 7 Juni 2012 Waktu Kegiatan Keterangan 08.00-08.45 Registrasi Ulang Peserta 09.00-10.00 Pembukaan 10.00-10.50 Sidang I
Pembahasan dan penetapan Susunan Acara Sidang
10.50-21.50 Sidang II Pembahasan dan Penetapan Tata
Tertib Sidang
21.50-22.55 Sidang III Penetapan Pimpinan Sidang Tetap
22.55-23.00 Sidang IV Pembentukan Anggota Komisi,
Rapat Komisi, Pembahasan Hasil Rapat Komisi
23.00-…… Tidur Jum’at, 8 Juni 2012 Waktu Kegiatan Keterangan 07.30-08.00 Registrasi Ulang Peserta 08.00-11.50 Lanjutan Sidang IV
Pembentukan Anggota Komisi, Rapat Komisi, Pembahasan Hasil Rapat Komisi
11.50-13.15 Ishoma 13.15-16.40 Lanjutan Sidang IV
Pembentukan Anggota Komisi, Rapat Komisi, Pembahasan Hasil Rapat Komisi
16.40-19.00 Ishoma 19.00-19.48 Lanjutan Sidang IV
Pembentukan Anggota Komisi, Rapat Komisi, Pembahasan Hasil Rapat Komisi
19.48-21.37 Sidang V Pembahasan dan Penetapan
Mekanisme KTA
21.37-22.00 Sidang VI Pembahasan Keuangan
22.00-22.43 Sidang VII Pembahasan dan Penetapan terkait
BKI dalam IMABKIN
22.43-23.15 Pembacaan Hasil-hasil Sidang RAKERNAS IMABKIN
23.15-23.59 Laporan Kondisional Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah IMABKIN
24.00-…… Tidur
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013
“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi” 3
RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III
IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN)
SURAT KETETAPAN
Nomor: 02/A/PP.IMABKIN/RAKERNAS/VI/2012
Tentang: TATA TERTIB RAKERNAS III
IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN)
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Kerja Nasional Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, setelah: Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan acara Rapat
Kerja Nasional (RAKERNAS) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN), maka dipandang perlu adanya tata tertib.
2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka dipandang perlu membuat ketetapan (RAKERNAS) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia(IMABKIN) tentang tata tertib.
Mengingat : 2. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) IMABKIN
Memperhatikan : Hasil sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Ikatan Mahasiswa
Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang tata tertib
Memutuskan
Menetapkan : 1. Tata Tertib Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN)
2. Keputusan ini agar dilaksanakan secara amanat dan bertanggung jawab 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4. Keputusan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari bila terdapat kekeliruan
Ditetapkan di : Ruang Serba Guna FKIP Universitas Riau Hari : Kamis Tanggal : 7 Juni 2012 Pukul : 21.50 WIB
PIMPINAN SIDANG SEMENTARA RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III
IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) Pimpinan I, Pimpinan II, Pimpinan III,
Sifha NI Najmah Pemilaun Vigel Faubun Mentari Puspita NIM 0913052032 NIM 200739028 NIM 10601060007
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013
“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi” 4
Lampiran Surat Ketetapan Sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) nomor: 02/A/PP. IMABKIN/RAKERNAS/VI/2012
TATA TERTIB RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III
IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) 2011-2013
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Rapat Kerja Nasional (Rakernas III) merupakan forum rapat kerja pengurus pusat (PP) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) (AD bab V pasal 11, ayat 7).
2. Rakernas diikuti oleh pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, dan delegasi organisasi kemahasiswaan Bimbingan dan Konseling dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
BAB II WAKTU DAN TEMPAT
Pasal 2
Rakernas III dilaksanakan pada tanggal 7-8 Juni 2012 di Universitas Riau
BAB III TUGAS DAN WEWENANG RAKERNAS
Pasal 3
Rakernas mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun program kerja pengurus pusat dalam
satu periode kepengurusan 2011-2013
BAB IV
PERMUSYAWARATAN
Pasal 4 Jenis-jenis musyawarah dalam Rakernas ini terdiri dari: a. Sidang Pleno, merupakan persidangan yang diikuti oleh seluruh peserta b. Sidang Komisi, merupakan persidangan yang dihadiri oleh koordinator wilayah dan peserta penuh
Rakernas sesuai dengan ketentuan pengelompokan masing-masing komisi, dan dibagi dalam 5 komisi yaitu: 1) Komisi I, GBHK dan MKO 2) Komisi II, Bidang Akademik dan Profesi 3) Komisi III, Bidang Informasi dan Komunikasi 4) Komisi IV, Bidang Sosial dan Politik 5) Komisi V, Bidang Pengembangan Sumber Daya Organisasi dan Koordinator Wilayah
BAB V PERANGKAT SIDANG
Pasal 5
Pimpinan Sidang 1. Pimpinan sidang pleno terdiri dari tiga orang peserta yang ditunjuk oleh peserta sidang Rakernas
IMABKIN
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013
“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi” 5
2. Pimpinan sidang komisi dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi bersangkutan.
3. Pimpinan sidang pleno bertanggung jawab atas berjalannya sidang secara keseluruhan 4. Pimpinan sidang komisi bertanggung jawab atas berjalannya sidang komisi yang dipimpinnya.
Pasal 6 Peserta
Peserta Rakernas terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau.
Pasal 7 Peserta penuh terdiri dari
1. Pengurus pusat, 2. pengurus wilayah, 3. pengurus daerah 4. delegasi organisasi kemahasiswaan Bimbingan dan Konseling dari perguruan tinggi seluruh
Indonesia yang masing-masing berjumlah maksimal 5 orang
Pasal 8 Peninjau terdiri dari : 2. Peninjau aktif adalah panitia penyelenggara Rakernas berjumlah maksimal 3 orang. 3. Peninjau pasif adalah perwakilan dari perguruan tinggi seluruh Indonesia yang masing-masing
berjumlah 1 orang.
BAB VI TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT SIDANG
Pasal 9 Tugas, Hak dan Kewajiban Pimpinan Sidang
2. Pimpinan sidang bertugas memimpin jalannya sidang agar tetap dalam kebersamaan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, untuk mencapai mufakat.
3. Hak pimpinan sidang a. mengatur dan menertibkan forum, b. menyimpulkan pembicaraan-pembicaraan, c. mencatat dan mengumumkan hasil-hasil sidang, d. memberikan informasi tentang masalah-masalah dalam persidangan,
4. kewajiban pimpinan sidang :
a. mengeluarkan peserta sidang yang melanggar tata tertib sidang dengan terlebih dulu memberikan 3 kali peringatan, dan
b. mengambil tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan untuk menjaga kelancaran sidang.
Pasal 10 Kewajiban Peserta
1. Peserta penuh berkewajiban untuk: a. mentaati ketentuan dan tata tertib Rakernas b. hadir tepat waktu c. mengikuti seluruh rangkaian acara Rakernas yang telah ditetapkan d. mengenakan almamater perguruan tinggi masing-masing e. saling menghargai dan menghormati pendapat peserta f. menjaga ketertiban dan kelancaran sidang.
2. Peserta peninjau berkewajiban untuk: a. mentaati ketentuan dan tata tertib sidang b. mengenakan busana resmi
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013
“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi” 6
c. saling menghargai dan menghormati pendapat peserta sidang d. menjaga ketertiban dan kelancaran sidang.
Pasal 11
Hak Peserta 1. Peserta penuh memiliki hak bicara dan suara. 2. Peninjau aktif hanya memiliki hak bicara. 3. Peninjau pasif mempunyai hak bicara atas seizin presidium sidang yang disepakati forum. 4. Peserta penuh dan peninjau aktif berhak mengajukan pertanyaan, usulan, saran, dan mengemukakan
pendapat secara lisan atau tulisan. 5. Peserta diperkenankan meninggalkan persidangan atas seizin presidium sidang.
BAB VII QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 12 Quorum
1. Sidang pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta penuh yang telah melakukan daftar ulang.
2. Sidang Komisi dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota komisi yang telah melakukan daftar ulang.
3. Jika point 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka sidang maka sidang ditunda selama 2x5 menit dan setelah itu dapat dilanjutkan kembali.
Pasal 13
Pengambilan Keputusan 1. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat. 2. Jika poin 1 tidak terpenuhi, maka diadakan lobbying. 3. Jika poin 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka dilakukan voting dengan ketentuan: masing-masing perguruan
tinggi memiliki satu suara.
BAB VIII ATURAN TAMBAHAN
Pasal 14
1. Hal–hal yang belum diatur dalam tata tertib Rakernas III ini akan diatur kemudian. 2. Hal-hal yang terkait dengan peninjauan kembali akan dilaksanakan dengan persetujuan peserta sidang. 3. Tata tertib ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013
“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi” 7
RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA
(IMABKIN)
SURAT KETETAPAN Nomor: 03/A/PP.IMABKIN/RAKERNAS/VI/2012
Tentang:
PENGANGKATAN PRESIDIUM SIDANG RAKERNAS III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN)
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Kerja Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, setelah: Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan acara Rapat
Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN), maka dipandang perlu adanya presidium sidang.
2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka dipandang perlu membuat ketetapan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang pengangkatan presidium sidang.
Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) IMABKIN
Memperhatikan : Hasil sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Ikatan Mahasiswa
Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang pengangkatan presidium sidang
Memutuskan
Menetapkan : 1. Fahmi Zunula (Universitas Jabal Gufur Aceh), Ridho Pratama (STKIP Budidaya Binjai), dan Dori Ardiansyah (Universitas Bengkulu) sebagai Presidium Sidang RAKERNAS III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN)
2. Keputusan ini agar dilaksanakan secara amanat dan bertanggung jawab 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4. Keputusan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari bila terdapat kekeliruan
Ditetapkan di : Ruang Serba Guna FKIP Universitas Riau Hari : Kamis Tanggal : 7 Juni 2012 Pukul : 22.55 WIB
PIMPINAN SIDANG SEMANTARA RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III
IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) Pimpinan I, Pimpinan II, Pimpinan III,
Sifha NI Najmah Pemilaun Vigel Faubun Mentari Puspita NIM 0913052032 NIM 200739028 NIM 10601060007
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013
“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi” 8
RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA
(IMABKIN)
SURAT KETETAPAN Nomor: 04/A/PP.IMABKIN/RAKERNAS/VI/2012
Tentang:
Penetapan Hasil Sidang Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV dan Komisi V
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Kerja Nasional Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, setelah: Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan acara Rapat
Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN), maka dipandang perlu adanya sidang Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV, dan Komisi V.
2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka dipandang perlu membuat ketetapan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang penetapan hasil Sidang Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV, dan Komisi V.
Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) IMABKIN
Memperhatikan : Hasil sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa
Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang pembahasan hasil sidang Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV, dan Komisi V.
Memutuskan
Menetapkan : 1. Tiap-tiap hasil sidang komisi I, komisi II, Komisi III, Komisi IV, dan Komisi V yaitu GBHK dan MKO IMABKIN serta Program Kerja Pengurus Pusat Bidang Akademi dan Profesi, Bidang Informasi dan Komunikasi, Bidang Sosial dan Politik, danBidang Pengembangan Sumber Daya Organisasi
2. Keputusan ini agar dilaksanakan secara amanat dan bertanggung jawab 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4. Keputusan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari bila terdapat kekeliruan
Ditetapkan di : Aula Bapelkes Riau Hari : Jum’at Tanggal : 8 Juni 2012 Pukul : 19.48 WIB
PIMPINAN SIDANG PLENO RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III
IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) Presidium I, Presidium II, Presidium III,
Ridho Pratama Fahmi Nuzula Dori Ardiansyah NIM 11010748 NIM 10101411006 NIM A10
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013
“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi” 9
GARIS-GARIS BESAR HALUAN KERJA (GBHK) IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA
(IMABKIN)
BAB I PENDAHULUAN
A. Pengertian 1. Garis-garis Haluan Kerja (GBHK) adalah pedoman umum kerja Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan
Konseling Indonesia yang menjadi landasan kerja dalam mengemban tugas organisasi. 2. Pedoman kerja tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan
dilaksanakan secara konsisten. B. Landasan Pemikiran
1. Bahwa IMABKIN sebagai organisasi yang berfungsi sebagai wadah aspirasi mahasiswa Bimbingan dan Konseling di tingkat nasional untuk menjalin silaturahim dan saling mengembangkan ilmu serta keahlian di bidang Bimbingan dan Konseling.
2. Bahwa IMABKIN merupakan organisasi yang harus dikembangkan terus-menerus agar mampu meningkatkan daya intelektual profesionalisme, dan berjiwa pengabdian, serta memiliki rasa tanggungjawab terhadap masa depan bangsa.
3. Bahwa untuk kelancaran organisasi dibutuhkan perangkat pendukung, diantaranya program kerja yang harus dilaksanakan oleh pengurus, maka disusunlah Garis-garis Besar Haluan Kerja sebagai pedoman umum kerja organisasi.
C. Landasan Kerja 1. Anggaran Dasar (AD) IMABKIN 2. Anggaran Rumah Tangga (ART) IMABKIN 3. GBHK dan MKO
BAB II ISI
Kerangka Program 1. Mengembangkan keilmuan profesi Bimbingan dan Konseling sebagai manifestasi sikap dan cita-cita
profesi konseling. 2. Meningkatkan kompetensi mahasiswa Bimbingan dan Konseling. 3. Memperluas kesempatan pada mahasiswa Bimbingan dan Konseling untuk berpartisipasi dalam
IMABKIN. 4. Menyalurkan aspirasi mahasiswa Bimbingan dan Konseling.
BAB III
BIDANG KERJA 1. AKPRO (Akademi dan Profesi)
a. melaksanakan penelitian yang berkenaan dengan BK b. melaksanakan dan mengembangkan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber
daya mahasiswa sesuai derngan bidang garapan Bimbingan Konseling. c. melaksanakan dan mengembangkan kegiatan yang dapat meningkatkan Profesionalisme
bimbingan dan konseling bagi anggota IMABKIN 2. INFOKOM (Informasi dan Komunikasi)
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013
“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi” 10
a. Melaksanakan usaha-usaha di bidang komunikasi dan informasi ke seluruh pihak yang berhubungan dengan IMABKIN
b. Menggali dan menampung berbagai informasi yang berhubungan dengan IMABKIN dari berbagai pihak.
c. Meningkatkan akses hubungan informasi dan komunikasi diantara anggota IMABKIN. 3. SOSPOL (Sosial dan Politik)
a. meneliti dan mengembangkan kebijakan-kebijakan dan sikap yang akan dikeluarkan IMABKIN
b. melaksanakan advokasi dan pendampingan terhadap isu yang dikeluarkan oleh IMABKIN c. mengkaji setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi BK maupun pemerintah
yang memiliki dampak terhadam bidang bimbingan konseling. 4. PSDO (Pengembangan Sumberdaya Organisasi)
a. Mengembangkan Sumberdaya Oraganisasi b. Memantau serta mengawasi kinerja Organisasi c. Melaksanakan usaha kaderisasi sebagai upaya menjaga keberlangsungan organisasi
5. KORWIL (Koordinator Wilayah) a. Merupakan perwakilan Ketua PP IMABKIN di tingkatan wilayah b. Melakukan usaha pengawasan dan koordinasi kepada Ketua Wilayah IMABKIN
MEKANISME KERJA ORGANISASI (MKO) IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA
(IMABKIN)
I. Pendahuluan Organisasi adalah kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.
Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitasnya, harus memiliki mekanisme organisasi yang jelas. Mekanisme organisasi sebagai penuntun bagi pengurus organisasi dalam menjalankan tugas
keorganisasiannya perlu dirumuskan dan ditata bersama. Demikian pula IMABKIN, maka secara yuridis konstitusional dalam membina organisasinya harus
mampu mandiri dengan memperhatikan: 1. Landasan Idiil (Pancasila dan UUD 1945) 2. Azas Organisasi (Tridarma Perguruan Tinggi) 3. Landasan Konstitusional (AD/ART IMABKIN serta ketetapan lainnya) 4. Landasan strategis (Tujuan IMABKIN) 5. Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, dengan demikian menetapkan mekanisme
organisasi sebagai berikut: a. Pendahuluan b. Atribut
Lambang Bendera
c. Status Pengurus d. Tugas dan Kewajiban Pengurus e. Struktur Organisasi
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013
“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi” 11
f. Tata Hubungan IMABKIN g. Mekanisme kerangka kerja IMABKIN h. Tata Tertib dan Mekanisme Organisasi
Tata Tertib Organisasi Tata Tertib Administrasi Tata Tertib Komunikasi Tata Tertib Kegiatan Tata Tertib Kerumahtanggaan
i. Penutup
II. Atribut Lambang
Makna
Kuning : Kejayaan Hijau : Kedamaian Biru : warna konselor (kelembutan sekaligus kekuatan) Bulat : Matahari Degradasi warna biru tua ke biru muda : diharapkan IMABKIN bisa
mencerahkan Bentuk Setengah hati: diharapkan IMABKIN bisa menggenapkan fungsi dan
peran ABKIn
Bendera
Bendera berbentuk persegi panjang dengan ketentuan sebagai berikut : - Panjang = 200 Cm, 7 Mm (Simbol tahun kelahiran IMABKIN tahun 2007) - Lebar = 1,2 M (Simbol bulan kelahiran IMABKIN bulan 12) - Berisi Logo IMABKIN dan Nama Lembaga (PP,PW, atau PD) - Warna :
Dasar = Putih Logo IMABKIN = Mengikuti warna Logo IMABKIN Nama Lembaga = Hitam
III. Status Pengurus
Pengurus IMABKIN merupakan perwakilan mahasiswa Bimbingan dan Konseling secara non struktural di Indonesia. Dengan masa jabatan 2 (dua) tahun sejak dipilih dan disahkan oleh Kongres III IMABKIN.
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013
“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi” 12
IV. Tugas dan Kewajiban Pengurus
1. Menjalankan ketetapan Kongres IMABKIN sebagai amanat organisasi. 2. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan organisasi pada Kongres berikutnya
V. Stuktur Organisasi Keterangan Instruksi : Koordinasi :
V. Tata Hubungan IMABKIN 1. Kongres Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia merupakan forum tertinggi
mahasiswa Bimbingan dan Konseling yang berfungsi memilih ketua, dan formatur IMABKIN, serta menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi IMABKIN.
2. IMABKIN merupakan organisasi yang bersifat independent. 3. IMABKIN dalam melakukan kegiatan dan program-program kerjanya, harus berpedoman pada
GBHK IMABKIN. 4. Pengurus Pusat IMABKIN wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir
kepengurusan kepada peserta kongres.
KONGRES
KETUA PP IMABKIN
WAKIL KETUA
BENDAHARA SEKRETARIS
DPO
AKPRO INFOKOM SOSPOL KORWIL
MAHASISWA BK
KETUA WILAYAH
KETUA DAERAH
PENGURUS HIMPUNAN
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013
“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi” 13
5. DPO (Dewan Pertimbangan Organisasi) bertugas memberikan pertimbangan kepada Pengurus Pusat IMABKIN dalam setiap kegiatan keorganisasian.
VI. Mekanisme Tugas IMABKIN
Dewan Pertimbangan Organisasi IMABKIN: Memberi pertimbangan kepada Pengurus Pusat IMABKIN
Pengurus Pusat IMABKIN: 1. Pengurus Pusat IMABKIN memiliki tugas pokok melaksanakan GBHK PP IMABKIN yang
diinterpretasikan melalui program kerja. 2. Merencanakan, menyusun, dan menetapkan program kerja melalui rapat kerja nasional 3. Menjalin kerjasama dengan anggota IMABKIN 4. Melakukan pengembangan kreatifitas mahasiswa Bimbingan dan Konseling dalam ruang lingkup
pembagian willayah kepengurusan IMABKIN. 5. Melakukan konsolidasi organisasi secara kontinyu dengan tetap menjalin komunikasi dengan pengurus
wilayah, pengurus daerah, anggota Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 6. Membukukan keputusan-keputusan kongres, memimpin, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan Ikatan
Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN). 7. Melakukan rapat koordinasi dengan pengurus wilayah IMABKIN 8. Berkewajiban menyampaikan LPJ pada akhir masa kepengurusan kepada mahasiswa Bimbingan dan
Konseling melalui kongres selanjutnya.
Pengurus Wilayah IMABKIN: 1. Pengurus Wilayah IMABKIN memiliki tugas pokok melaksanakan GBHK wilayah yang
diinterpretasikan melalui Program Kerja. 2. Merencanakan, menyusun, dan menetapkan program kerja melalui rapat kerja wilayah. 3. Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan anggota IMABKIN di wilayah masing-masing 4. Melakukan pengembangan kreatifitas mahasiswa Bimbingan dan Konseling dalam ruang wilayah 5. Pengadministrasian dan pembinaan terhadap seluruh anggota yang ada di wilayahnya. 6. Melaksanakan instruksi dari pengurus di tingkat pusat. 7. Memberikan masukan kepada pengurus pusat Pengurus Daerah IMABKIN: 1. Melaksanakan instruksi dari pengurus di tingkat wilayah. 2. Memberikan masukan kepada pengurus wilayah dan pengurus pusat. 3. Pengurus Daerah IMABKIN memiliki tugas pokok melaksanakan GBHK daerah yang
diinterpretasikan melalui Program Kerja. 4. Melakukan pengembangan kreatifitas mahasiswa Bimbingan dan Konseling dalam ruang daerah. 5. Pengadministrasian dan pembinaan terhadap seluruh anggota yang ada di daerahnya. 6. Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan anggota IMABKIN di daerah masing-masing 7. Merencanakan, menyusun, dan menetapkan program kerja melalui rapat kerja daerah.
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013
“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi” 14
VI. Tata Tertib dan Mekanisme Organisasi
1. Tata Tertib Organisasi a. Adalah untuk perkembangan profesional mahasiswa Bimbingan dan Konseling sesuai dengan
keilmuan dan dalam rangka mengantisipasi dan dinamisasi perkembangan IPTEK, maka IMABKIN perlu diwujudkan secara jelas dan dikembangkan.
b. Bertujuan untuk meningkatkan ketertiban oganisasi perlu dilakukan koordinasi dan konsolidasi antar anggota IMABKIN.
2. Tata Tertib Administrasi a. Untuk menjalankan tata tertib administrasi, baik administrasi personalia, keuangan, maupun
kegiatan, pengurus IMABKIN wajib membuat laporan dengan ketentuan sebagai berikut: Pendahuluan Kondisi Idealitas Kondisi Realitas Kepengurusan Sarana penunjang Kondisi lembaga Hubungan kelembagaan
Realitas Aktivitas Evaluasi dan Proyeksi Penutup
b. Khusus untuk menjalankan administrasi keuangan berdasarkan sistem pengalokasian, sebagai berikut: Keuangan IMABKIN berasal dari uang iuran pengurus, sumbangan yang tidak mengikat, dan sumbangan lainnya yang dipergunakan berdasarkan kesepakatan bersama.
3. Tata Tertib Komunikasi
Sistem komunkasi yang dijalankan antar pengurus IMABKIN adalah dengan mengadakan rapat koordinasi dan dengar pendapat. a. Yang bertindak sebagai koordinator pada rapat koordinasi adalah ketua IMABKIN ditingkat
pusat, koordinator wilayah di tingkat wilayah, dan koordinator daerah di tingkat daerah. b. Rapat dengar pendapat dilakukan dengan pengurus wilayah dan atau pengurus daerah disesuaikan
dengan kebutuhan.
4. Tata Tertib Kegiatan a. Setiap kegiatan yang dilakukan harus berlandaskan pada GBHK disesuaikan dengan sifat, fungsi,
dan tujuan IMABKIN dengan memegang teguh amanat organisasi hasil kongres. b. Hendaknya setiap kegiatan yang dilakukan dapat menyentuh kepentingan aspirasi mahasiswa,
sehingga kegiatan tersebut mempunyai daya tawar terhadap mahasiswa Bimbingan dan Konseling se-Indonesia.
c. Untuk menjamin keselarasan pelaksanaan kegiatan IMABKIN perlu adanya perencanaan, baik dari segi waktu, pelaksanaan, dana, personil, maupun tata kerjanya. Dengan demikian dapat diadakan rapat koordinasi yang diatur Pengurus Pusat IMABKIN.
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013
“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi” 15
5. Tata Tertib Kerumahtanggaan
Perlu pembenahan dan peningkatan penggunaan tiap-tiap kesekretariatan masing-masing ketua IMABKIN, ketua wilayah dan daerah.
Perlu dibuat grafik, jadwal kegiatan atau time schedule, inventarisasi, perlengkapan, struktur organisasi dan kelengkapan organisasi lainnya.
VIII. Penutup Demikian mekanisme organisasi IMABKIN ini dibuat untuk dijadikan landasan aktifitas organisasi IMABKIN.
PROGRAM KERJA BIDANG AKADEMI DAN PROFESI PENGURUS PUSAT IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA
PERIODE 2011-2013
No Nama kegiatan
Bentuk kegiatan Sasaran Frekuensi Waktu
1 Jurnal IMABKIN
Mengumpulkan karya ilmiah ataupun jurnal dari Mahasiswa, Alumni, dan Dosen Bimbingan dan Konseling
Mahasiswa, Alumni, dan Dosen Bimbingan dan Konseling
2x dalam satu periode kepengurusan
Tentatif
2. Penelitian Menyusun penenlitian tentang tentang kondisi nyata daerah yang bentuk laporan dilakukan secra on line
Mahasiswa BK 3x dalam satu periode kepengurusan
Tentatif
3
Studi Banding
Melakukan Studi Banding ke luar negeri
Mahasiswa BK
1 x dalam satu periode kepengurusan
Juni 2013
4
Training Konselor
Pelatihan di masing-masing daerah ketika masih menjadi mahasiswa S1 BK sebelum menempuh program profesi konselor
Mahasiswa BK 2 x dalam satu periode kepengurusan
Tentatif
5
Lomba Konseling Mahasiswa tingkat daerah dan
Lomba Karya Tulis Ilmiah, Lomba Simulasi Teknik Konseling, Lomba Cerdas Cermat
Mahasiswa BK 1 x dalam satu periode kepengurusan
Oktober-Desember 2013
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013
“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi” 16
nasional
PROGRAM KERJA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENGURUS PUSAT IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA
PERIODE 2011-2013
No Program Tujuan
1. Menerbitkan tabloid IMABKIN minimal 3 kali dalam satu periode.
Untuk memberikan informasi kepada seluruh mahasiswa Bimbingan dan Konseling serta memfasilitasi mahasiswa BK untuk menyalurkan karyanya melalui tulisan.
2. Publikasi melalui Website resmi IMABKIN
Untuk mempublikasikan informasi menegenai Bimbingan dan Konseling kepada khalayak umum.
3 Menyediakan layanan sms centre IMABKIN
Untuk memfasilitasi mahasiswa BK dalam menyalurkan aspirasinya melalui layanan sms centre dan kemudian diterbitkan ditablid.
4 Membuat data base perguruan tinggi yang memiliki jurusan bimbingan dan konseling.
Untuk mendata perguruan tinggi se-indonesia yang memiliki jurusan BK agar dapat menjalin komunikasi dan saling bertukar informasi.
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013
“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi” 17
PROGRAM KERJA BIDANG SOSIAL DAN POLITIK PENGURUS PUSAT IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA
PERIODE 2011-2013 1. Keikutsertaan dalam program kerja pemerintah untuk mengembangan pendidikan berkarakter 2. Melakukan dialog dengan pemerintah dalam kejelasan pelaksanaan kerja BK 3. Melakukan bakti sosial serta pendampingan thd masyarakat didaerah-daerah yang terkena bencana dan masyarakat pedalaman
PROGRAM KERJA KOORDINATOR WILAYAH PENGURUS PUSAT IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA
PERIODE 2011-2013 Melaksanakan muswil dan rakerwil Merangkul teman-teman universitas bimbingan dan konseling agar dapat masuk kedalam
IMABKIN khususnya pada wilayah III ( Kalimantan ) serta sekaligus memberikan informasi mengenai IMABKIN dan mengaktifkan serta mengefesiensikan IMABKIN yang sesungguhnya di wilayah III
Melaksanakan musda dan rakerda
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013
“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi” 18
RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III
IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN)
SURAT KETETAPAN
Nomor: 05/A/PP.IMABKIN/RAKERNAS/VI/2012
Tentang: Fungsi, Mekanisme, serta Ketentuan Pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) Ikatan Mahasiswa
Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN)
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Kerja Nasional Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, setelah: Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan acara Rapat
Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN), maka dipandang perlu adanya pembahasan fungsi, mekanisme, serta ketentuan KTA IMABKIN
2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka dipandang perlu membuat ketetapan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang Fungsi, Mekanisme, serta Ketentuan Pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN)
Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) IMABKIN
Memperhatikan : Hasil sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa
Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang Fungsi, Mekanisme, serta Ketentuan Pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN)
Memutuskan
Menetapkan : 1. Fungsi, Mekanisme, serta Ketentuan Pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN)
2. Keputusan ini agar dilaksanakan secara amanat dan bertanggung jawab 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4. Keputusan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari bila terdapat kekeliruan
Ditetapkan di : Aula Bapelkes Riau Hari : Jum’at Tanggal : 8 Juni 2012 Pukul : 21.37 WIB
PIMPINAN SIDANG PLENO RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III
IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) Presidium I, Presidium II, Presidium III,
Ridho Pratama Mentari Nur Puspita Fahmi Nuzula NIM 11010748 NIM 10601060007 NIM 10101411006
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013
“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi” 19
Fungsi, Mekanisme, serta Ketentuan Pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) Ikatan Mahasiswa
Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) Fungsi KTA - Sebagai tanda pengenal keanggotaan IMABKIN - Sebagai persyaratan mengikuti kegiatan IMABKIN seluruh Indonesia - Database keanggotaan IMABKIN
Mekanisme Pembuatan KTA - Himpunan Jurusan mengoordinir mahasiswa Bimbingan dan Konseling yang akan membuat
KTA - Himpunan Jurusan menyerahkan data kepada Pengurus Daerah yang akan disalurkan ke
Pengurus Wilayah, Pengurus Wilayah menyalurkan kepada Penguru Pusat untuk selanjutnya diproses.
Sasaran KTA dibuat oleh seluruh mahasiswa Bimbingan dan Konseling di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Biaya KTA
Dalam pembuatan KTA dikenakan biaya sebesar Rp 10.000,- Waktu Pembuatan KTA Pembuatan KTA dibagi menjadi 3 periode dalam setahun yaitu periode bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Maret. Pembuatan KTA akan dimulai pada bulan Juli 2012.
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013
“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi” 20
RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA
(IMABKIN)
SURAT KETETAPAN Nomor: 06/A/PP.IMABKIN/RAKERNAS/VI/2012
Tentang:
PERUBAHAN SUSUNAN ACARA RAKERNAS III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN)
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Kerja Nasional Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, setelah: Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan acara Rapat
Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN), maka dipandang perlu adanya perubahan susunan acara.
2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka dipandang perlu membuat ketetapan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang perubahan susunan acara..
Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD) dan
Anggaran Rumah Tangga (ART) IMABKIN
Memperhatikan : Hasil sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang perubahan susunan acara.
Memutuskan
Menetapkan : 1. Perubahan Susunan Acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN)
2. Keputusan ini agar dilaksanakan secara amanat dan bertanggung jawab 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4. Keputusan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari bila terdapat kekeliruan
Ditetapkan di : Aula Bapelkes Riau Hari : Jum’at Tanggal : 8 Juni 2012 Pukul : 21.45 WIB
PIMPINAN SIDANG PLENO RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III
IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) Presidium I, Presidium II,
Ridho Pratama Mentari Nur Puspita NIM 11010748 NIM 10601060007
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013
“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi” 21
Susunan Acara Rapat Kerja Nasional III
Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia Kamis, 7 Juni 2012 Waktu Kegiatan Keterangan 08.00-08.45 Registrasi Ulang Peserta 09.00-10.00 Pembukaan 10.00-10.50 Sidang I
Pembahasan dan penetapan Susunan Acara Sidang
10.50-21.50 Sidang II Pembahasan dan Penetapan Tata
Tertib Sidang
21.50-22.55 Sidang III Penetapan Pimpinan Sidang Tetap
22.55-23.00 Sidang IV Pembentukan Anggota Komisi,
Rapat Komisi, Pembahasan Hasil Rapat Komisi
23.00-…… Tidur Jum’at, 8 Juni 2012 Waktu Kegiatan Keterangan 07.30-08.00 Registrasi Ulang Peserta 08.00-11.50 Lanjutan Sidang IV
Pembentukan Anggota Komisi, Rapat Komisi, Pembahasan Hasil Rapat Komisi
11.50-13.15 Ishoma 13.15-16.40 Lanjutan Sidang IV
Pembentukan Anggota Komisi, Rapat Komisi, Pembahasan Hasil Rapat Komisi
16.40-19.00 Ishoma 19.00-19.48 Lanjutan Sidang IV
Pembentukan Anggota Komisi, Rapat Komisi, Pembahasan Hasil Rapat Komisi
19.48-21.37 Sidang V Pembahasan dan Penetapan
Mekanisme KTA
21.37-22.43 Sidang VI Pembahasan dan Penetapan terkait
BKI dalam IMABKIN
22.43-23.15 Pembacaan Hasil-hasil Sidang RAKERNAS IMABKIN
23.15-23.59 Laporan Kondisional Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah IMABKIN
24.00-…… Tidur
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013
“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi” 22
RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III
IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN)
SURAT KETETAPAN
Nomor: 07/A/PP.IMABKIN/RAKERNAS/VI/2012
Tentang: Status Mahasiswa BKI Tarbiyah dalam Keanggotaan IMABKIN
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Kerja Nasional Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, setelah: Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan acara Rapat
Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN), maka dipandang perlu adanya status mahasiswa BKI Tarbiyah dalam keanggotan IMABKIN
2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka dipandang perlu membuat ketetapan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang status Mahasiswa BKI Tarbiyah dalam keanggotaan IMABKIN
Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) IMABKIN
Memperhatikan : Hasil sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa
Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang Status Mahasiswa BKI Tarbiyah dalam keanggotaan IMABKIN
Memutuskan
Menetapkan : 1 Mahasiswa BKI yang terdapat dalam fakultas Tarbiyah adalah termasuk dalam keanggotaan IMABKIN
2 Keputusan ini agar dilaksanakan secara amanat dan bertanggung jawab 3 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Keputusan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari bila terdapat
kekeliruan Ditetapkan di : Aula Bapelkes Riau Hari : Jum’at Tanggal : 8 Juni 2012 Pukul : 22.43 WIB
PIMPINAN SIDANG PLENO RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III
IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) Presidium I, Presidium II, Presidium III,
Ridho Pratama Mentari Nur Puspita Fahmi Nuzula NIM 11010748 NIM 10601060007 NIM 10101411006
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013
“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi” 23
RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III
IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN)
SURAT KETETAPAN Nomor: 08/A/PP. IMABKIN/RAKERNAS/VI/2012
Tentang:
KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN)
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Kerja Nasional Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, setelah: Menimbang : 1. Bahwa demi menunjukkan eksistensi organisasi, perlu direncanakan
langkah-langkah dan program kerja pengurus pusat (PP) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) dalam 1 periode kepengurusan.
2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka dipandang perlu membuat ketetapan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang keputusan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN).
Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) IMABKIN
2. Garis-Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) dan Mekanisme Organisasi (MKO) IMABKIN
Memperhatikan : Aspirasi peserta Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa
Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN)
Memutuskan
Menetapkan : 1. Keputusan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN)
2. Keputusan ini agar dilaksanakan secara amanat dan bertanggung jawab 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4. Keputusan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari bila terdapat kekeliruan
Ditetapkan di : Aula Bapelkes Riau Hari : Jum’at Tanggal : 8 Juni 2012 Pukul : 23.15 WIB
PIMPINAN SIDANG PLENO RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III
IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) Presidium I, Presidium II, Presidium III,
Ridho Pratama Mentari Nur Puspita Nuzula Fahmi NIM 11010748 NIM 10601060007 NIM
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013
“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi” 24
Lampiran Surat Ketetapan Sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) nomor: 08/A/PP. IMABKIN/RAKERNAS/VI/2012
HASIL-HASIL SIDANG PLENO
RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN)
1. GBHK dan MKO Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia
2. Program Kerja Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia Bidang Akademi dan Profesi Jurnal IMABKIN Penelitian Studi Banding Training Konselor Lomba Konseling Mahasiswa Tingkat Daerah dan Nasional Bidang Informasi dan Komunikasi Tabloid Website SMS Centre Database
Bidang Sosial dan Politik Keikutsertaan dalam program kerja pemerintah untuk mengembangan pendidikan berkarakter Melakukan dialog dengan pemerintah dalam kejelasan pelaksanaan kerja BK Melakukan bakti sosial serta pendampingan thd masyarakat didaerah-daerah yang terkena
bencana dan masyarakat pedalaman Bidang Pengembangan Sumber Daya Organisasi Koordinator Wilayah Melaksanakan muswil dan rakerwil Merangkul teman-teman universitas bimbingan dan konseling agar dapat masuk kedalam
IMABKIN khususnya pada wilayah III ( Kalimantan ) serta sekaligus memberikan informasi mengenai IMABKIN dan mengaktifkan serta mengefesiensikan IMABKIN yang sesungguhnya di wilayah
Melaksanakan musda dan rakerda
3. Fungsi, Mekanisme, dan Ketentuan Pembuatan KTA
Fungsi KTA - Sebagai tanda pengenal keanggotaan IMABKIN - Sebagai persyaratan mengikuti kegiatan IMABKIN seluruh Indonesia - Database keanggotaan IMABKIN
Mekanisme Pembuatan KTA - Himpunan Jurusan mengoordinir mahasiswa Bimbingan dan Konseling yang akan membuat
KTA - Himpunan Jurusan menyerahkan data kepada Pengurus Daerah yang akan disalurkan ke
Pengurus Wilayah, Pengurus Wilayah menyalurkan kepada Penguru Pusat untuk selanjutnya diproses.
Sasaran KTA dibuat oleh seluruh mahasiswa Bimbingan dan Konseling di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Biaya KTA
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013
“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi” 25
Dalam pembuatan KTA dikenakan biaya sebesar Rp 10.000,- Waktu Pembuatan KTA Pembuatan KTA dibagi menjadi 3 periode dalam setahun yaitu periode bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Maret. Pembuatan KTA akan dimulai pada bulan Juli 2012.
4. Kedudukan BKI dalam IMABKIN Mahasiswa BKI yang terdapat dalam Fakultas Tarbiyah adalah termasuk dalam keanggotaan IMABKIN
Top Related