RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PERKOTAAN NASIONAL
KSPN
SUMMARY
1. Isu Pembangunan Perkotaan
2. Tantangan Pembangunan Perkotaan
3. Visi Pembangunan Kota Masa Depan
4. Benchmarking dan Sasaran Pembangunan Perkotaan
5. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan
6. Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Pembangunan Perkotaan
2
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
Sistematika Pembahasan
3
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
KAWASAN PERKOTAAN...adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Kawasan perkotaan dapat berupa: kawasan megapolitan; kawasan metropolitan; kawasan perkotaan besar;
kawasan perkotaan sedang; Kawasan perkotaan kecil.
PP No. 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN
4
Kawasan perkotaan dapat
berbentuk :
kota sebagai daerah otonom;
bagian daerah kabupaten yang
berciri perkotaan; dan
bagian dari dua atau lebih
daerah berbatasan langsung dan
berciri perkotaan
PP No. 34 Tahun 2009 TentangPedoman Pengelolaan KawasanPerkotaan.
Potret Perkotaan Indonesia
5
• Jumlah penduduk Indonesia di kawasan perkotaan telah mencapai 50%.
• Tingkat pertumbuhan 5,89% per tahun (tingkat pertumbuhan rata-rata nasional sebesar 1,17%/tahun).
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%
100.0%
2010 2015 2020 2025
Pe
rse
nta
se
Pe
nd
ud
uk
Tahun
Perdesaan
Perkotaan
Sumber : BPS 2008
Tahun 2025
67,5%Penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan....Kita berada di ERA KOTA !!
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
POTRET PERKOTAAN INDONESIA
6
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
Persentase Kontribusi PDRB Kota Terhadap Nasional
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Persentase Kontribusi PDRB ADHB Kota Terhadap Nasional
Kota Kecil (11%) 0.17 0.18 0.18 0.17 0.20 0.20
Kota Sedang (56%) 7.51 7.24 7.04 7.05 6.68 6.55
Kota Besar (16%) 5.88 5.80 5.82 5.90 5.97 6.01
Kota Metropolitan (15%) 27.17 26.94 27.66 27.07 27.89 27.96
Total (98 kota otonom) 40.73 40.16 40.70 40.20 40.74 40.72
0.005.00
10.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.00
% k
on
trib
usi
Kontribusi PDRB Kota Metropolitan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Menengah yang mempunyai jumlah kota paling banyak
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
PKN KBI
PKW KBI
Tahunket.
Ketimpangan 2008 2009 2010
Antara Kota-Kota PKN9,24 9,44 9,67 Dengan Jakarta
2,13 2,21 2,16 Tanpa Jakarta
Antara Kota-Kota PKW 4,57 4,71 4,71
Tahun 2008 2009 2010
Indeks Ketimpangan
1,14 1,14 1,16
Tahun 2008 2009 2010 ket.
Indeks Ketimpangan
6,66 6,80 6,94Dengan Jakarta
2,02 2,05 2,01Tanpa Jakarta
Tahun 2008 2009 2010
Indeks Ketimpangan
4,14 4,18 4,20
Tahun 2008 2009 2010
Indeks Ketimpangan
1,37 0,79 0,82
Ketimpangan kota-kota PKN dan PKW di Indonesia Bagian Barat lebih tinggi dibandingkan Indonesia Bagian Timur.
Ketimpangan kota-kota PKN dengan Jakarta lebih tinggi dibandingkan tanpa Jakarta.
Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar KotaBerdasarkan Fungsi Kota di KBI-KTI
PKN KTI
PKW KTI
7
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
Perkembangan Kota
infrastruktur SosiallingkunganTingkat
Bencana
Rata-Rata rasio panjang jalan per 1.000 penduduk Tahun 2010 (standar 0,6km/1.000 penduduk)
Kecil 4,17
Sedang 2,06
Besar 1,02
Metropolitan 1,02
Rata-Rata IndeksLingkungan Hidup Kota Tahun 2008
Kecil -
Sedang 80,52
Besar 60,08
Metropolitan 44,60
Kota dgn Tingkat RawanBencana Tinggi
84%
Kota dgn Tingkat RawanBencana Sedang
16%-
100,000
200,000
300,000
400,000
2003 2005 2008 2010
jumlah tindak pidana di Indonesia
8
kota bandung Th. 2002 kota bandung Th. 2011
Perkembangan lahan terbangun di perkotaan terus meningkat
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
ISU NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN
No Isu Pendalaman Isu
1 Belum optimalnya perankota sebagai pendorongpertumbuhan ekonomiregional dan nasional
a. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasaranatransportasi antarwilayah
b. Belum optimalnya pengembangan ekonomi untuk peningkatankesejahteraan masyarakat
2 Adanya ketimpanganpembangunanantarwilayah
a. Terjadinya pemusatan kegiatan ekonomi di kawasan baratIndonesia, menyebabkan lemahnya keterkaitan ekonomi antarwilayah tengah dan timur Indonesia.
b. Terjadinya kesenjangan pembangunan antara kota-kotametropolitan dan besar, dengan kota-kota menengah dan kecilyang sebagian besar tersebar di wilayah timur Indonesia.
c. Terjadinya ketimpangan pembangunan antara kota-desa, danantara kota-kabupaten hampir di seluruh wilayah Indonesia
3 Belum optimalnya tatakelola dan kelembagaanpemerintahanperkotaan
Belum optimalnya kerjasama pusat-daerah, antarwilayah danantar-pihak, kerjasama ekonomi antara pemerintah-swasta yang mampu melindungi kepentingan publik
4 Rendahnya ketahanankota terhadap bencana& perubahan iklim.
Belum diarusutamakannya dan belum terintegrasinya mitigasi danadaptasi bencana dan perubahan iklim di dalam perencanaan danpembangunan perkotaan
9
RA
NC
AN
GA
N K
EBJA
KA
N D
AN
STR
ATEG
I P
ERKO
TAA
N N
ASI
ON
AL
ISU UMUM PEMBANGUNAN PERKOTAAN
10
MODAL SOSIAL masyarakat perkotaan belum dikembangkan secara optimal
Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan EKONOMI LOKAL perkotaan
Belum optimalnya penyediaan SARANA PRASARANA perkotaan
Penyelenggaraan PENATAAN RUANG DAN PENATAGUNAAN TANAHperkotaan belum efisien
Belum optimalnya PENGELOLAAN LINGKUNGAN, MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA SERTA PERUBAHAN IKLIM dalam pengelolaan perkotaan
Belum optimalnya TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN pemerintah daerahdalam pembangunan dan pengelolaan perkotaan
RA
NC
AN
GA
N K
EBJA
KA
N D
AN
STR
ATEG
I P
ERKO
TAA
N N
ASI
ON
AL
ISU SPESIFIK PEMBANGUNAN PERKOTAAN
11
Kota Metropolitan dan Besar
• Terjadinya urban sprawl dan belumterintegrasinya pusat-pusat kegiatan didalam kota dengan jaringan transportasiumum.
• Belum beroperasinya sistem angkutanmassal antarmoda/multimoda dan jalur pejalan kaki berakibat semakinmeningkatnya kemacetan lalu lintas
• Belum optimalnya kerjasama antarkota danantara kota-kabupaten dalam halpengelolaan dan pembangunan sarprasperkotaan,serta pemanfaatan sumber dayalokal (alam, manusia)
• Semakin meningkatnya angka kriminalitasdan konflik sosial antarwarga kota
• Belum optimalnya inovasi dalampendayagunaan sumber daya non pemerintah dalampembangunan, pemeliharaan, danpengelolaan pelayanan publik
Kota Menengah dan Kecil
• Belum optimalnya pengembangan ekonomilokal, termasuk keterkaitannya denganekonomi wilayah perdesaan.
• Belum memadainya prasarana permukimanseperti listrik,air bersih, dan drainase.
• Belum optimalnya kerjasama antarkota danantara kabupaten-kota dalampengembangan produk unggulan.
12
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
TANTANGAN PERKOTAAN INDONESIA
13
GLOBALISASI: kota harus menjadi
pusat aktivitas yang kompetitif
dan bertaraf internasional
DESENTRALISASI DAN
DEMOKRATISASI tata pemerintahan
efektivitas kebijakan nasional
KETAHANAN KOTA
thd dampak perubahan
iklim, bencana, penurunan kualitas
lingkungan
KESETARAAN SOSIAL
KUALITAS SDMPERKEMBANGAN
TEKNOLOGI
Memberikan acuan bagi pembangunan kota dan kawasan
perkotaan
Mengatur fungsi kota dan penataan ruang kota (aspasial dan
spasial) untuk pembangunan berkelanjutan
Sebagai instrumen perencanaan yang menjadi acuan bagi setiap K/L dalam pelaksanaan program
dan kegiatan terkait pembangunan perkotaan
Menjadi dasar dalam sinkronisasi regulasi dan kebijakan terkait
pembangunan perkotaan
Urgensi Penyusunan KSPN
3RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
URGENSI KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PERKOTAAN NASIONAL
14
15
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
VISI PEMBANGUNAN PERKOTAAN INDONESIA
16
KOTA MASA DEPANKota Berkelanjutan dan Berdayasaing
untuk Kesejahteraan Masyarakat
Kota LayakHuni, Berkeadilan, danmengakui Keragaman
Liveable City
Kota Inovatif, Kreatif, & Berbasis IT
Smart City
Kota Produktif, Hijau, & Berketahanan Iklim
Green Economy City
Membangun keterkaitan dan manfaatantarkota dan desa-kota dalam SISTEM PERKOTAAN INDONESIA berbasiskewilayahan
Membangun IDENTITAS PERKOTAAN INDONESIA berbasis
karakter fisik, keunggulanekonomi, budaya lokal
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
17
• Kota yang dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup warganya sehinggadapat mencapai kesejahteraan dengan lebih mudah, serta tetap mampu manjagakualitas lingkungan
Liveable City
• Kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastrukturtelekomunikasi modern (ICT) untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomiberkelanjutan dan kualitas kehidupan ytinggi, dengan manajemen sumber dayayang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat
Smart City
• Kota yang dibangun dengan tidak mengorbankan asetnya, melainkan terusmemupuk sumber daya alam, lingkungan, dan kualitas prasarana kota untukmenjawab isu perubahan iklim melalui tindakan mitigasi dan adaptasi
Green City
KOTA BERKELANJUTAN….adalah kawasan perkotaan yang didesain, dibangun,dan dikelola untuk memenuhikebutuhan warga kota dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, tanpa mengancamkeberlanjutan sistem lingkungan alami, lingkungan terbangun, lingkungan sosial
(European Sustainable Cities Report, 1996)
17
18
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
19
BENCHMARKING LIVEABLE CITYASPEK INDIKATOR
Stabilitas Prevalensi kejahatan
Ancaman kerusuhan sipil / konflik
Kesehatan Akses terhadap pelayanan kesehatan(pemerintah & swasta)
Kualitas kesehatan masyarakat
Budaya & Lingkungan Tingkat korupsi
Pengawasan sosial atau agama
Ketersediaan fasilitas rekreasi (budaya, olahraga, & kuliner)
Ketersediaan penyedia barang & jasa
Pendidikan Akses terhadap pendidikan (pemerintah & swasta)
Kualitas pendidikan
Infrastruktur Kualitas jaringan jalan
Kualitas angkutan umum
Ketersediaan perumahan berkualitas baik
Kualitas penyediaan energi
Kualitas penyediaan air
Kualitas telekomunikasi
Most Livable City Index 2012 – Economist Intelligence Unit (EIU)
1 Melbourne, Australia
2 Vienna, Austria
3 Vancouver, Kanada
4 Toronto, Kanada
6 Sydney, Australia
8 Perth, Australia
9 Adelaide, Australia
12 Osaka, Jepang
18 Tokyo, Jepang
31 Hong Kong, Hong Kong
52 Singapore, SIngapore
72 Beijing, China
78 Kuala Lumpur, Malaysia
79 Shanghai, China
102 Bangkok, Thailand
105 Manila, Filipina
119 Jakarta, Indonesia
122 Hanoi, Vietnam
124 Ho Chi Minh City, Vietnam
19
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
20
ASPEK INDIKATOR
Smart City Infrastructure
jangkauan jaringan broadband
akses jaringan broadband
Smart City Public Management & Service
Jejaring komunikasi pemerintah, masyarakat, swasta
Transparansi kebijakan dan anggaran pemerintah
Manajemen lalu lintas berbasis IT
Sistem kesehatan berbasis IT
Sistem pendidikan berbasis IT
Jejaring perlindungan lingkungan
Pengelolaan energi
Sistem keamanan kota
Information Servfor Econ Dev’t
Penggunaan e-commerce, layanan informasi dlm industri
Tingkat pengembangan sistem informasi perusahaan
Culture and Science
Tingkat pendapatan masyarakat
Tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat
Tingkat pelatihan informasi kepada masyarakat
Tingkat penggunaan internet
Sense of Citizen Rasa kenyamanan hidup (pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, & informasi lalu lintas)
Rasa keamanan masyarakat (makanan, kriminalitas, keselamatan jalan, dan lingkungan)
BENCHMARKING SMART CITYShanghai, China
Luas : 6.340 km2
Populasi : 23 juta jiwa
Kepadatan : 3.600 jiwa/km2
Jakarta, Indonesia
Luas : 653,83 km2
Populasi : 9,6 juta jiwa
Kepadatan: 14.618 jiwa/km2
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
21
BENCHMARKING SMART CITY
Groningen, Belanda
Luas : 83,69 km2
Populasi : 192.000 jiwa
Kepadatan : 2.469 jiwa/km2
ASPEK INDIKATOR
Competitiveness(Smart Economy)
Semangat inovasi
Kewirausahaan
City image/branding
Produktivitas
Fleksibilitas pasar tenaga kerja
Kemampuan bertransformasi
Sosial dan SDM (Smart People)
Tingkat pendidikan dan keahlian
Keragaman etnis dan sosial
Kreativitas
Keterbukaan sosial budaya
Partisipasi dalam kehidupan masyarakat
Partisipasi (Smart Governance)
Partisipasi dalam pengambilan keputusan
Pelayanan publik dan sosial
Transparansi pemerintah
Strategi dan perspektif politik
ASPEK INDIKATOR
Transportasi dan ICT (Smart Mobility)
Akses informasi nasional dan internasional
Ketersediaan infrastruktur berbasis ICT
Sistem transportasi yang inovatif, aman, berkelanjutan
Sumber daya alam(Smart Environtment)
Tingkat polusi udara
Manajemen sumber daya berkelanjutan
Kualitas hidup(Smart Living)
Pendidikan
Kesehatan
Kebudayaan
Perumahan
Rekreasi
Keamanan
Luas : 17,55 km2
Populasi : 272.000 jiwa
Kepadatan : 15.948 jiwa/km2
Pekalongan, Jawa Tengah
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
22
ASPEK INDIKATOR
Energi dan CO2 Emisi CO2 per kapita
Rencana aksi perubahan iklim
Kebijakan energi terbarukan
Guna Lahan dan Bangunan RTH per kapita
Kepadatan penduduk
Kebijakan eco-building
Kebijakan penggunaan lahan
Transportasi Panjang jaringan transportasi massal
Kebijakan pengembangan transportasi massal perkotaan
Sampah Persentase sampah yang diolah
Program pengumpulan dan pembuangan sampah
Kebijakan Re-cycling dan Re-using
Air Peningkatan kualitas air bersih dan air minum
Pengelolaan sumber daya air
Konsumsi air per kapita
Sanitasi Persentase penduduk yang telah dilayani sanitasi
Persentase air limbah rumah tangga yang diolah
Kebijakan sanitasi terkait pencemaran
Kualitas udara Tingkat polusi udara
Kebijakan pengurangan pencemaran udara
Tata Kelola Lingkungan Pengelolaan lingkungan
Partisipasi masyarakat
Asian Green City Index 2011 –Economist Intelligence Unit (EIU)
1 Singapore Well above average
2 Hong Kong
Aboveaverage
3 Osaka
4 Seoul
5 Taipei
6 Tokyo
7 Yokohama
8 Bangkok
Average
9 Beijing
10 Delhi
11 Jakarta
12 Kuala Lumpur
13 Shanghai
14 Hanoi
Below average
15 Kolkata
16 Manila
17 Karachi Well belowaverage
BE
NC
HM
AR
KIN
G G
RE
EN
CIT
Y
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
INDIKATOR PEMBANGUNAN PERKOTAAN
VISI DASAR IDEAL/KOTA MASA DEPAN
Kota Layak Huni, Berkeadilan, dan
Mengakui Keragaman /
LIVEABLE CITY
Penindakan kriminalitas Pencegahan kriminalitas
Angka Harapan Hidup
Akses rumah untuk MBR Kualitas perumahan
Akses air minum Kualitas penyediaan air minum
Cakupan jaringan drainase Kualitas jaringan drainase
Rasio elektrifikasi Kualitas penyediaan energi
Cakupan pelayanan transportasi umum massal
Kualitas pelayanan transportasiumum massal
Ketersediaan sarana sosial (pendidikan, kesehatan, peribadatan)
Kualitas sarana sosial
Sarana dan prasarana perkotaan untuk penduduk berkebutuhan khusus
Penindakan korupsi Penurunan tingkat korupsi
23
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
INDIKATOR PEMBANGUNAN PERKOTAAN
VISI DASAR IDEAL/KOTA MASA DEPAN
Kota Inovatif, Kreatif, & Berbasis
IT /SMART CITY
Akses dan jaringan IT Kualitas jaringan dan pelayanan IT
Masyarakat melek /paham IT
Forum komunikasipemerintah-masyarakat
Jaringan komunikasi pemerintah-masyarakat –swasta berbasis IT
Pelayanan pemerintahtransparan dan akuntabelberbasis IT
Pemanfaatan IT untuk manajemen lalulintas, perizinan, sistem kesehatan, sistem pendidikan, pengelolaan energi, perdagangan dan industri, sistemperingatan dini thd bencana
Partisipasi sekolah Kapasitas SDM untuk inovasi, kreasi, dan kewirausahaan
Kualitas tenaga kerja
Tingkat pendapatan masyarakat
Event, sarana kebudayaan Kegiatan kebudayaan sebagaikeseharian
Kerjasama antardaerah
24
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
INDIKATOR PEMBANGUNAN PERKOTAAN
VISI DASAR IDEAL/KOTA MASA DEPAN
Kota Produktif,
Ramah Lingkungan & Berketahanan
Iklim / GREEN
ECONOMYCITY
Tingkat investasi
Tingkat kesempatan kerja
Tingkat kemiskinan
Industri kreatif/UMKM
City branding
Luasan RTH Emisi CO2
Akses thd pengelolaan sampah • Kualitas pengelolaan sampah danpengolahan limbah (rumah tangga danindustri)
• Penurunan volume sampah dan limbah
Pengendalian pencemaran limbah rumah tangga
Pengendalian pencemaran limbah industri
Tingkat polusi udara
Penggunaan energi terbarukan
Sistem peringatan dini dan ruang evakuasi bencana/antisipasi PI
Kesesuaian perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang
Pemanfaatan ruang memperhatikan kerentanan thd bencana dan PI
Green building25
26
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
INDIKATOR PEMBANGUNAN PERKOTAAN
Kegiatan Ekspor-Impor • Tingkat arus barang• Volume dan nilai barang
Kegiatan Industri & Jasa
• Tingkat produksi• Jumlah Tenaga Kerja• Tingkat Modal dan Investasi
Transportasi• Bandar Udara• Pelabuhan Laut
Perbatasan/ Penghubung denganNegara Tetangga
• Letak Geografis
PKN
PKW
PKSNPusat PertumbuhanEkonomi terhadapwilayah sekitarnya
• Tingkat kegiatan ekonomi(perdagangan, industri & jasa)
• Tingkat kesempatan kerja
SISTEM PERKOTAAN NASIONAL
CAPAIAN PENYEDIAAN STANDAR PELAYANAN
PERKOTAAN
• Berdasarkan penghitungan evaluasi capaian penyediaan SPP pada tahun 2012, rata-rata persentase pencapaian penyediaan Standar Pelayanan Perkotaan di kota-kota di Indonesia adalah sebesar 30 %.
27
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
EVALUASI CAPAIAN KOTA-KOTA
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
SASARAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN INDONESIA
1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Kota Terpenuhinya SPP (Standar Pelayanan Perkotaan) di perkotaan sesuai dengan tipologinya
2. Pemenuhan Fungsi dan Peran Kota dalam Sistem Perkotaan Nasional1. Terwujudnya kawasan perkotaan metropolitan yang mampu bersaing di
tingkatinternasional (kota internasional/global city).2. Terwujudnya kota besar yang dapat menjadi pusat pertumbuhan nasional
(Pusat Kegiatan Nasional/PKN).3. Terwujudnya kota menengah dan kecil yang dapat menjadi pusat
pertumbuhan ekonomi regional (Pusat Kegiatan Wilayah/PKWd an Pusat Kegiatan Lokal/PKL) serta meningkatkan keterkaitan desa-kota.
4. Terwujudnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN sebagai gerbang internasional dan untuk mendorong kawasan perbatasan negara.
C. Perwujudan kota masa depan melalui pembangunan ekonomi,sosial budaya, Prasarana & Sarana Umum, tata ruang, lingkungan hidup, dan kelembagaan
28
Kota-kotaIndonesia saatini
PemenuhanStandarPelayananPerkotaanMinimum pada 100% kota
PemenuhanFungsi danPeran Kota dalam SistemPerkotaanNasional pada 100% kota
Kota MasaDepan
29
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
TAHAPAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN
2015
2050
2025
2040
RPJP 2005-2025
RPJP 2026-2050
30
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
31
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
Indikator Kota Masa Depan
32
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
33
RA
NC
AN
GA
N K
EBJA
KA
N D
AN
STR
ATEG
I P
ERKO
TAA
N N
ASI
ON
AL
KEBIJAKAN PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL
Mengembangkan kota-kota yang telah ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan untuk mengatasi
ketimpangan pembangunan antar-wilayah dan memastikan hubungan kota-desa yang saling menguntungkan (decentralized concentration).
• Pengembangan prioritas kota-kota yang menjadi simpul utama kegiatan ekspor-impor/pintu gerbang kawasan internasional, kegiatan industri dan jasa, dan transportasi untuk mendorong terwujudnya peran Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
1
• Mendorong pengembangan kota-kota dengan karakter khusus seperti: kota-kota pesisir, kota wisata, kota industri, kota tambang dan lainnya2
• Percepatan penyediaan sarana prasarana pada kota-kota menengah yang berfungsi sebagai PKW dan PKL agar tercipta peningkatan hubungan kota-desa.3
• Peningkatan efisiensi sistem logistik antarkota, antara kota-desa, serta antarwilayah pulau dalam meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa4
• Pengembangan transportasi regional intermoda dan multi moda terutama untuk kota-kota yang ditetapkan sebagai konsentrasi pertumbuhan5
• Penerapan insentif – disinsentif fiskal, dalam mendorong pengembangan kegiatan swasta pada pusat-pusat yang telah ditetapkan.6
• Pengembangan kota-kota yang menjadi prioritas pertumbuhan melalui pengembangan kegiatan ekonomi antarkota dan antar kota dengan kawasan perdesaan di sekitarnya.7
34
RA
NC
AN
GA
N K
EBJA
KA
N D
AN
STR
ATEG
I P
ERKO
TAA
N N
ASI
ON
AL
KEBIJAKAN PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL
Mengembangkan kota berdaya saing sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, regional dan nasional yang berketahanan iklim, serta berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan (“urban led development policy”)
• Pembangunan prioritas kota-kota yang menjadi konsentrasi pertumbuhan ekonomi dan interkoneksi antarkota1
• Pengembangan inovasi dan kreativitas dalam optimalisasi pengembangan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) kota dalam membangun sumber daya kota yang berkelanjutan
2• Peningkatan penyediaan infrastruktur dan kegiatan ekonomi yang berbasis
ekonomi hijau, mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim3• Optimalisasi pembangunan ekonomi lokal yang bermanfaat secara nasional
serta mengintegrasikan potensi-potensi budaya lokal, pemanfaatan teknologi modern tepat guna serta kerjasama lintas pemangku kepentingan (stakeholder).
4• Mendorong penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang
aman, layak, dapat diakses semua golongan dan berbasis IT5
• .Pengembangan bandar udara dan pelabuhan laut berskala internasional pada KSN Perkotaan / metropolitan dan PKN / Ibu kota provinsi.
6
35
Mengedepankan pembangunan manusia dan sosial-budaya dalam pembangunan perkotaan.
Mendorong kota dan wilayah sekitarnya agar mampumengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkankapasitas fiskal.
Memacu penyediaan sarana prasarana dan perumahan yang layak, terjangkau, sesuai karakteristik masyarakat, lingkungan sekitar, tipologi kota
Mendorong terwujudnya kota-kota padat-lahan(compact city) yang didukung oleh pemanfaatan ruangperkotaan yang efisien serta penatagunaan tanahperkotaan yang berkeadilan
Mendorong kota-kota untuk meningkatkan danmengembangkan keselarasan dan keseimbanganlingkungan, siap menghadapi dan adaptif terhadap perubahan iklim dan kemungkinan bencana.
RA
NC
AN
GA
N K
EBJA
KA
N D
AN
STR
ATEG
I P
ERKO
TAA
N N
ASI
ON
AL
KEBIJAKAN PERWUJUDAN KOTA MASA DEPAN
UMUM KOTA METROPOLITAN DAN BESAR
Meningkatkan keterpaduan antara penataan ruangdengan jaringan transportasi dan penggunaan lahancampuran (mixed-use development)
Meningkatkan pengelolaan terpadu antara kota metropolitan dan besar dengan wilayah sekitarnya
KOTA MENENGAH DAN KECIL
Pengembangan ekonomi lokal yang menterkaitkan kegiatan ekonomi antara kota menengah dan kecil dengan kawasan perdesaan di sekitarnya
Prioritas percepatan pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik dasar
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan menerapkan tata pemerintahan yang baik (good governance), serta mendorong munculnya kepemimpinan kota yang visioner
RA
NC
AN
GA
N K
EBIJ
AK
AN
DA
N S
TRAT
EGI
PER
KOTA
AN
NA
SIO
NA
L
36
RA
NC
AN
GA
N K
EBJA
KA
N D
AN
STR
ATEG
I P
ERKO
TAA
N N
ASI
ON
AL
MANAJEMEN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
• Kunci untuk perbaikan pembangunan kota kedepan adalah pengelolaan perkotaan berbasis pengetahuan dan pemahaman tentang situasi kota yang dinamis.
• Pengelolaan perkotaan dilaksanakan dengan melakukan proses evaluasi terus-menerus terhadap kondisi, tindakan, output, dan dampak pembangunan perkotaan
• Bekerjasama dengan masyarakat, peneliti dan institusi pemerintah agar kebijakan dan program kegiatanpembangunan kota yang efektifdan sinergis dapatdilaksanakan.
Pemantauan
Evaluasi
AlternatifUpdate rencana
Implementasi
37
RA
NC
AN
GA
N K
EBJA
KA
N D
AN
STR
ATEG
I P
ERKO
TAA
N N
ASI
ON
AL
REVIEW PERATURAN PERUNDANGAN
Standar pelayanan perkotaan yang mampu
menunjukkan kinerja pelayanan pemerintah
kota.
Perwujudan fungsi dan peran PKN dan PKW
Mekanisme insentif-disinsentif yang mampu
menumbuhkan kinerja dan inovasi
pembangunan perkotaan untuk mendorong kota
berdaya saing
Pembinaan dan pengelolaan perkotaan
Pengarusutamaan mitigasi dan adaptasi thd bencana dan PI dlm perencanaan dan pengelolaan perkotaan
Koordinasi dan pengendalian
pembangunan kota-kota metropolitan
Rencana detail tata ruang kota dan zoning
untuk memperkuat pengendalian
pemanfaatan ruaang kota.
Percepatan penyediaan perumahan bagi
masyarakat menengah ke bawah
di perkotaan
Pengembangan transportasi
multimoda dan antarmoda perkotaan
Percepatan dukungan sarpras pelayanan
publik di kota menengah dan kecil
Regulasi pendukung :
38
RA
NC
AN
GA
N K
EBJA
KA
N D
AN
STR
ATEG
I P
ERKO
TAA
N N
ASI
ON
AL
PERAN PEMERINTAH PUSAT
• Para menteri membantu Presiden berdasarkan bidang kerja masing-masing.
• Pengarahan dan pengendalian pembangunan perkotaan adalah tugas pemerintah daerah
• Menteri Dalam Negeri membantu Presiden di bidang pemerintahan di daerah untuk (i) mengatur, membina dan mengawasi perkembangan perkotaan agar sesuai dengan kebijakan nasional, serta(ii) mengkoordinasikan upaya masing-masing Menteri untuk mengatur, membina dan mengawasifungsi pemerintahan daerah di bidang masing-masing, dengan memperhatikan dampak kepadapengembangan perkotaan.
Koordinasi dan Dukungan antar Kementerian/Lembaga
• Pemerintah pusat perlu mendukung pengembangan profesi yang dibutuhkan untuk pengelolaanpembangunan perkotaan, seperti urban planner, urban economist, property valuer, quantity surveyor, transportation planner, municipal engineer, polisi pamong praja, dsb.
Pengembangan Profesi
• Kebijakan dan strategi perkotaan jangka menengah menjadi prioritas dalam penyusunan RPJMN pada masa depan, mulai 2015.
Kebijakan dan Strategi Perkotaan dalam RPJMN
39
RA
NC
AN
GA
N K
EBJA
KA
N D
AN
STR
ATEG
I P
ERKO
TAA
N N
ASI
ON
AL
PERAN PEMERINTAH PROVINSI
•Pemerintahan Provinsi wajib menyiapkan kebijakan dan strategi perkotaan bersama denganpemerintahan daerah kabupaten dan kotanya, sebagai bagian dari rencana pembangunan jangkamenengahnya
•Kebijakan & strategi perkotaan Provinsi dikembangkan secara ilmiah dari penelitian situasi yang nyata, dan masukan dari pemerintahan kabupaten dan kota serta masyarakat luas, denganmemperhatikan KSPN
•Pengembangan perkotaan dalam provinsi didorong dan dikendalikan secara integral untukkepentingan semua masyarakat provinsi.
Kebijakan Pembangunan Perkotaan
•Pemerintahan provinsi dapat mengatur urusan kabupaten dan kota agar eksternalitaspenyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota dapat diselesaikan.
•Peraturan daerah provinsi, yang berdasarkan UU 12/2011 lebih tinggi daripada perda kabupatendan kota, harus dengan jelas dan tegas memberdayakan gubernur untuk mendorong danmengendali pengembangan ekonomi seluruh provinsinya secara adil dan berkelanjutan.
Pelaksanaan Pembangunan Perkotaan
•DPRD Provinsi sebagai lembaga perwakilan rakyat provinsi dan pengawas pemerintah provinsi, memantau dan menilai pengembangan perkotaan secara menyeluruh dan memberi masukankepada Gubernur.
Peran DPRD
40
RA
NC
AN
GA
N K
EBJA
KA
N D
AN
STR
ATEG
I P
ERKO
TAA
N N
ASI
ON
AL
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
• Pemerintahan kabupaten dan kota wajib menyiapkan kebijakan dan strategiperkotaan daerah sebagai bagian dari rencana pembangunan jangkamenengah.
• Kebijakan & Strategi Perkotaan Daerah dikembangkan secara ilmiah daripenelitian situasi yang nyata, dan masukan dari masyarakat luas, denganmemperhatikan KSPN. Setiap usulan kebijakan yang bertentangan dengankebijakan di Kebijakan & Strategi Perkotaan Provinsi perlu dibahas lebihdahulu dengan pemerintahan provinsi berkaitan.
Kebijakan Pembangunan Perkotaan
• Titik berat peran pemerintahan kabupaten dan kota adalah penyediaanlayanan publik yang makin baik bagi masyarakatnya.
Prioritas Pembangunan Perkotaan
41
RPJPN
RPJPD
RTRWN
RTRW Pulau
RTRWD
RenstraK/L
Renja K/L
RPJMN RKP APBN
RPJMD RKPD
RenstraSKPD
RenjaSKPD
APBD
KSPN
diacu
saling mengacu
pedoman
pedoman
pedoman
pedoman
pedoman
pedoman
diacu
pedoman
diacu
diacu
diacu
diacu
diacu
diacu
pedoman
bahandiacu
bahan
bahan
dijabarkan
dijabarkan
diperhatikan
diselaraskan melalui Musrenbang
saling mengacu
bahan
KSPDdiacu
diacu
diacu
dijabarkan
RA
NC
AN
GA
N K
EBJA
KA
N D
AN
STR
ATEG
I P
ERKO
TAA
N N
ASI
ON
AL
KSPN TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAIN
KSPN sebagai grand strategy pembangunan perkotaan nasional 42
RA
NC
AN
GA
N K
EBJA
KA
N D
AN
STR
ATEG
I P
ERKO
TAA
N N
ASI
ON
AL
Top Related