PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA JL. MADUKORO BLOK AA-BB NO. TELP. (024)7608368 (HUNTING)/FAX. (024) 7608647/7613181
SEMARANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA
KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2013 – 2018
FEBRUARI 2017
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 merupakan satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013 – 2018 yang akan ditetapkan kemudian (Raperda
Perubahan RPJMD Tahun 2013 – 2018).
Fungsi Renstra sebagai kerangka acuan dalam rangka melaksanakan
kegiatan – kegiatan tahunan yang masuk dalam isu – isu strategis
bedasarkan skala prioritas yang ada dilakukan secara bertahap selama 5
(lima) tahun.
Proses Penyusunan Renstra yaitu perumusan nilai-nilai strategis/ analisis
stake holders, menentukan visi dan misi, analisis lingkungan (SWOT),
menentukan isu strategis, strategis pelaksanaan program - program strategis,
perumusan rencana aksi/ rencana kerja.
Keterkaitan renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
dengan RPJMD antara lain meningkatkan kualitas dan kapasitas serta
kondisi jalan dan jembatan kewenangan provinsi serta mendukung
pembangunan Jalan Tol Bawen – Solo dan Tol Brebes - Semarang guna
meningkatkan daya saing, meningkatkan pelayanan air bersih, sanitasi di
perkotaan maupun perdesaan, meningkatkan sumber daya manusia yang
bersertifikat kompetensi dalam kegiatan jasa konstruksi, meningkatkan
pengawasan dan pelayanan informasi konstruksi.
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa
Tengah dalam mewujudkan Renstra Tahun 2013 - 2018 secara bertahap,
berkesinambungan melakukan berbagai program dan kegiatan untuk
mewujudkan dan mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan disemua
wilayah, peningkatan pelayanan air bersih, sanitasi di perkotaan maupun
perdesaan, peningkatan sumber daya manusia yang bersertifikat kompetensi
dalam kegiatan jasa konstruksi, serta peningkatan pengawasan dan
pelayanan informasi konstruksi.
Total panjang jalan provinsi adalah 2.404,741 Km berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 620/2/2016, tanggal 25-01-2016
tentang penetapan status ruas – ruas jalan sebagai jalan provinsi dan
peranannya dalam jaringan jalan primer sebagai jalan arteri, kolektor 1,
kolektor 2 dan kolektor 3 di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan panjang
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
2
jembatan provinsi 23.933,79m, termasuk menangani sebagian ruas jalan non
status sepanjang 4,040 Km yaitu Jalan Komplek Wisata Borobudur dan JL.
Akses Bandara A. Yani Semarang.
Peningkatan kinerja jalan Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara
bertahap dari tahun ke tahun denga. Kondisi akhir tahun 2013 dengan total
panjang jalan 2.565,261 Km adalah sebegai berikut; Kondisi jalan baik
sepanjang 2.224,393 Km (86.70%), Kondisi jalan sedang sepanjang 334,557
Km (13.04%), Kondisi jalan rusak sepanjang 6,671 Km (0.26%) dan Kondisi
jembatan baik sepanjang 20.593,72 m (79.00%), Kondisi jembatan sedang
sepanjang 5.242,28 m (20.11%), Kondisi jembatan rusak sepanjang 232,00 m
(0.89%), maka sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab tersebut dituangkan dalam program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Peningkatan Jalan dan Penggantian
Jembatan serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan,
disusunlah Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 –
2018.
Peningkatan kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan kondisi
akhir tahun 2013 adalah Air Minum Perkotaan 63,99%, Air minum Perdesaan
49,13% dan Sanitasi 64,50%. Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan
Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi dengan kondisi akhir tahun
2013 adalah Sertifikasi Hasil Uji 573 buah, Informasi Konstruksi 2 buah dan
jumlah pelaku jasa konstruksi 585 orang.
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Restra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013 - 2018, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan
adalah:
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
3. Undang – Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang – Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan;
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
3
6. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 517);
20. Peraturan Menteri PAN dan RB PER/20/M/PAN/11/2008 tentang
Pentunjuk Penyusunan IKU;
21. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
22. Perda Jateng Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
23. Perda Jateng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025;
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
4
24. Perda Jateng Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi
Jawa Tengah;
25. Perda Jateng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda No. 11
Tahun 2004 tentang Garis Sempadan;
26. Perda Jateng Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
27. Peraturan Daerah RPJMD Perubahan Tahun 2013 – 2018;
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta
Karya Provinsi Jawa Tengah.
1.3. Maksud Dan Tujuan
1.3.1 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya disusun
dengan maksud :
a. Sebagai dokumen induk perencanaan untuk menyusun Rencana Kerja
(Renja) Tahunan;
b. Sebagai dokumen pembangunan yang berkelanjutan yang bisa
dijadikan pegangan untuk memahami visi, misi, strategi dan arah
kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dalam
jangka menengah atau 5 (lima) tahun periode pembangunan.
1.3.2. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya disusun
dengan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman dalam mencapai target
yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun kedepan.
1.4. Sistematika Penulisan
Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi
Jawa Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Renstra.
BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Cipta Karya
Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi dan
kewenangan), sumber daya yang dimiliki, capaian - capaian
kinerja dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian
program prioritas dalam pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya,
dan hambatan - hambatan utama yang perlu diatasi melalui
Renstra ini.
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
5
BAB III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok
Dan Fungsi.
Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan
berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Cipta Karya, telaahan visi, misi, dan program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan
Renstra K/L dan Renstra, telaahan RTRW dan KLHS, penentuan
isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta
Karya.
BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran
jangka menengah, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Cipta Karya.
BAB V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif
Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja dan pendanaan indikatif sesuai dengan
perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB VI Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta
Karya yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Cipta Karya yang secara langsung
menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII Penutup
Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari Renstra secara
keseluruhan.
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA DAN CIPTA KARYA
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta
Karya
a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta
Karya Provinsi Jawa Tengah.
2.1.2. Tugas Pokok :
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya mempunyai tugas
membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum sub urusan jalan, air minum, persampahan, air limbah,
drainase, pemukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan
lingkungannya dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
2.1.3. Fungsi :
Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Cipta Karya mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan pengawasan,
pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan
gedung;
b. Pengoordinasian kebijakan bidang rancang bangun dan pengawasan,
pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan
gedung;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun dan pengawasan,
pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan
gedung;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang
bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana
permukiman dan bangunan gedung;
e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada
seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai
dengan tugasnya.
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
7
2.1.4. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Susunan Organisasi Dinas PU Bina
Marga dan Cipta Karya terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan :
Subbagian Program;
Subbagian Keuangan;
Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan, membawahkan :
Seksi Rancang Bangun;
Seksi Pengawasan Teknis;
Seksi Pengelolaan Aset Kebinamargaan dan Keciptakaryaan.
d. Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur, membawahkan :
Seksi Pelaksana Jalan Timur 1;
Seksi Pelaksana Jalan Timur 2;
Seksi Administrasi Teknis Timur.
e. Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat, membawahkan :
Seksi Pelaksana Jalan Barat 1;
Seksi Pelaksana Jalan Barat 2;
Seksi Administrasi Teknis Barat.
f. Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung,
membawahkan :
Seksi Pengembangan Air Minum;
Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan;
Seksi Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi.
g. Unit Pelaksana Teknis ( UPT )
Adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.
h. Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu.
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
8
Gambar 2.1 Bagan Organisasi Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Gambar 2.2 Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis
2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum
sub urusan Jalan, air minum, persampahan, air limbah, drainase,
permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan
jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah merupakan Dinas teknis,
namun demikian apabila dilihat dari sumber daya manusia akan terlihat
komposisi pegawai non teknis lebih banyak dibandingkan dengan pegawai
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN ADMINISTRASI TEKNIS TIMUR ADMINISTRASI TEKNIS BARAT TATA BANGUNAN DAN JASA
KONSTRUKSIDAN KECIPTAKARYAAN
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
PENGAWASAN TEKNIS PELAKSANA JALAN TIMUR 2 PELAKSANA JALAN BARAT 2 PENGEMBANGAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN
JABATAN FUNGSIONAL KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
MADYA
RANCANG BANGUN PELAKSANA JALAN TIMUR 1 PELAKSANA JALAN BARAT 1 PENGEMBANGAN AIR MINUM
JABATAN FUNGSIONAL RANCANG BANGUN DAN PELAKSANA JALAN WILAYAH PELAKSANA JALAN WILAYAH SARANA PRASARANA PEMUKIMAN
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
MADYA
PENGAWASAN TIMUR BARAT DAN BANGUNAN GEDUNG
KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG
SEKRETARIS
KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN PROGRAM
STRUKTUR ORGANISASI KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA DAN CIPTA KARYADINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH
SEMARANG P A T I PURWODADI SURAKARTA MAGELANG WONOSOBO CILACAP TEGAL PEKALONGAN
Kepala Balai Kepala Balai Kepala Balai Kepala Balai Kepala Balai Kepala Balai Kepala Balai Kepala Balai Kepala Balai Kepala Balai
Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian
Tata Usaha Tata Usaha Tata Usaha Tata Usaha Tata Usaha Tata Usaha Tata Usaha Tata Usaha Tata Usaha Tata Usaha Tata Usaha
Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi
Jalan dan Jembatan 1 Jalan dan Jembatan 1 Jalan dan Jembatan 1 Jalan dan Jembatan 1 Jalan dan Jembatan 1 Jalan dan Jembatan 1 Jalan dan Jembatan 1 Jalan dan Jembatan 1 Jalan dan Jembatan 1 Pengujian Mutu Jasa Konstruksi
Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi
Jalan dan Jembatan 2 Jalan dan Jembatan 2 Jalan dan Jembatan 2 Jalan dan Jembatan 2 Jalan dan Jembatan 2 Jalan dan Jembatan 2 Jalan dan Jembatan 2 Jalan dan Jembatan 2 Jalan dan Jembatan 2 Peralatan dan Alat Berat Informasi Konstruksi
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
Kepala Balai
BALAI PELAKSANA TEKNIS
JALAN WILAYAH
BALAI PELAKSANA TEKNIS
JALAN WILAYAH
BALAI PELAKSANA TEKNIS
JALAN WILAYAH
BALAI PELAKSANA TEKNIS
JALAN WILAYAH
BALAI PELAKSANA
TEKNIS JALAN WILAYAH
BALAI PELAKSANA
TEKNIS JALAN WILAYAH
BALAI PELAKSANA TEKNIS
JALAN WILAYAH
BALAI PELAKSANA TEKNIS
JALAN WILAYAH
BALAI PELAKSANA TEKNIS
JALAN WILAYAH
BALAI PENGUJIAN DAN
PERALATAN
BALAI JASA KONSTRUKSI DAN
INFORMASI KONSTRUKSI
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
9
teknis.Pada awal Januari 2017 jumlah keseluruhan pegawai Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Cipta Karya sebanyak 972 dengan data dapat dilihat
pada tabel :
2.2.1. Susunan Kepegawaian :
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Cipta Karya
status s/d Januari 2017
2.2.2. Rincian Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Cipta Karya
Tabel 2.2 Rincian Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Cipta Karya
status s/d Januari 2017
RINCIAN PEGAWAI
I. Jenis Kelamin
1. Pria 836 Orang
2. Wanita 136 Orang
II. Pendidikan
1. Pasca Sarjana (S-2) 83 Orang
2. Sarjana (S-1) 202 Orang
3. D3 67 Orang
4. SLTA 405 Orang
5. SLTP 123 Orang
6. SD 92 Orang
III. ESELON
1. II 1 Orang
2. III 16 Orang
3. IV 48 rang
JUMLAH PEGAWAI
1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (Kantor Pusat)
207 Orang
2. Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang 62 Orang
3. Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Surakarta 100 Orang
4. Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Magelang 96 Orang
5. Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Wonosobo 48 Orang
6. Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap 62 Orang
7. Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Tegal 60 Orang
8. Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati 96 Orang
9. Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi 129 Orang
10. Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah
Pekalongan 65 Orang
11. Balai Pengujian dan Peralatan 25 Orang
12. Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi 22 Orang
TOTAL 972 Orang
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
10
2.2.3. Asset Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
a. Asset Peralatan Utama
Tabel 2.3 Asset Peralatan Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Cipta Karya
KANTOR
PUSATBPT BAIK RUSAK
( TDK BISA
DIPAKAI )
1 2 3 4 5 6 7
1 Three Wheel Roller 6-8, 10-12 Ton 3 62 8 57 48 HIBAH APBN
2 Dump Truck 3-5 Ton 3 26 20 9 3 HIBAH APBN
3 Tandem Vibration Roller 2 Ton - 4 4 -
4 Tandem Vibration Roller 4 Ton 1 17 16 2
5 Baby Roller - 16 14 2
6 Flat Bad Truck With Crane 3-5 Ton 2 2 4 -
7 Truck Trailer / Head Tractor 2 - 2 -
8 Buldozer 1 - - 1
9 Motor Grader 2 - 2 -
10 Wheel Loader 1,2 / 1,5 M3 3 - 1 2
11 Vibro Roller 8 Ton 2 - - 2
12 Crane On Wheel 15 Ton 2 - 1 1
13 Tire Roller 8 - 10 Ton 4 - 3 1
14 Crane On Truck 35 Ton 1 - 1 -
15 Pile Hammer 2,5 Ton 2 - 1 1
16 Cold Milling lebar 100 cm 1 - 1 -
17 Cold Milling lebar 50 cm - - - -
18 Mini Excavator 1 - 1 -
19 Syndrome Road Maintenance Truck 1 - - 1
20 Portable Asphalt Mixing Plant ( AMP ) - 1 1 -
21 Generator Set 8 - 4 4
22 Compresor 4 - 3 1
23 Hydrolik Press / Manual Press 2 - 2 -
24 Backhoe Loader 2 - 2 -
25 Plat Tamper 2 19 19 2
26 Water pump 3 - 3 -
27 Derek crane hydrolic manual 5 - 3 2
32 Grass Cutter - - - -
32 Asphalt Sprayer - - - -
33 Concrete Mixer - - - -
34 Pick Up 2 6 2 6
35 Sepeda Motor Roda 3 - 7 7 -
KONDISI ALAT
NO JENIS PERALATAN
SAAT INI ( 2013 )
KETERANGAN
JUMLAH ALAT
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
11
b. Asset Gedung dan Bangunan Kantor
Tabel 2.4 Asset Gedung dan Bangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
Rencana Strategis 2013 - 2018
11
DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Jumlah
Luas
Lantai
(M2)
Jumlah
Luas
Lantai
(M2)
Jumlah
Luas
Lantai
(M2)
Jumlah
Luas
Lantai
(M2)
Jumlah
Luas
Lantai
(M2)
Jumlah
Luas
Lantai
(M2)
Jumlah
Luas
Lantai
(M2)
Jumlah
Luas
Lantai
(M2)
1 Kantor Pusat 2 3.332,00 5 350,00 - - - - - - - - - - - -
2 Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang 8 1.282,00 - - - - - - - - - - - - - -
3 Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Surakarta 13 1.625,42 1 251,00 1 98,00 2 94,00 1 9,00 1 108,00 - - - -
4 Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Magelang 14 2.516,25 7 759,80 1 48,00 2 64,00 - - 2 414,00 2 216,00 1 292,00
5 Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Wonosobo 12 4.877,00 1 48,00 - - - - - - - - 1 242,00 - -
6 Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap 8 1.433,00 5 339,00 5 595,14 1 60,00 - - - - - - - -
7 Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Tegal 4 939,00 - - - - - - 2 64,00 - - - - - -
8 Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati 7 2.685,15 2 176,00 - - - - - - - - - - - -
9 Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi 13 1.405,68 9 1.711,87 1 80,00 - - - - 1 200,00 1 200,00 1 140,00
10 Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pekalongan 11 2.716,61 1 53,00 1 205,00 - - - - - - - - - -
11 Balai Pengujian dan Peralatan 1 1.329,50 - - 1 123,50 1 15,00 - - - - 1 33,00 - -
12 Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi 1 135,96 - - - - - - - - - - - - - -
Bangunan Gedung
Olah Raga
KantorNo.
Bangunan GudangBangunan
Gedung KantorRumah Negara
Bangunan Gedung
Tempat IbadahGedung Pos Jaga
Gedung
Garasi/Pool
Bangunan Gedung
Tempat
Pertemuan
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
12
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta
Karya
2.3.1. Evaluasi Renstra 2008 – 2013
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.
620/2/2016 Tanggal 25 Januari 2016, panjang Jalan Provinsi sepanjang
2.404,741km, kondisi Jalan Provinsi tahun 2016 dalam kondisi baik
88,88%, sedang 11,12% dan rusak 0,00%. Sedangkan kondisi jembatan
baik 82,7%, sedang 17,24% dan rusak 0,00%. Capaian kondisi jalan dan
jembatan akhir tahun 2016 terhadap capaian kinerja tahun 2015 adalah;
Kondisi jalan baik 88,27%, meningkat dari 88,88% dan kondisi jembatan
baik 81,98% meningkat dari 82,76% meskipun adanya peningkatan
kondisi jalan dan jembatan terus diupayakan, daya dukung Jalan
provinsi masih belum optimal, mengingat masih teradanya limpahan
jalan alih status jalan kab menjadi jalan provinsi yang lebarnya < 6,00 m
(3,5 m - 5,0 m) sepanjang 120 km.
Kegiatan-Kegiatan Strategis :
Di samping pencapaian 2008-2013 yang digambarkan secara umum
melalui kondisi jalan, ada beberapa kegiatan yang dinilai strategis yang
dapat memperjelas pencapaian selama lima tahun sebelumnya yaitu
pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) Jawa Tengah
direncanakan sepanjang 212, 25 km, melalui kabupaten Wonogiri,
Purworejo, Kebumen dan Cilacap, pengadaan tanah sampai dengan
tahun 2013 mencapai 122,74 km. Sisa panjang yang masih harus
dibebaskan sepanjang 99,51 km terdiri dari 16,13 km di Kabupaten
Kebumen dan 83,38 km di Kabupaten Cilacap, diharapkan pada tahun
2014 dapat dipercepat penyelesaiannya bersama Pemerintah Kabupaten
yang bersangkutan. Progres Pembangunan Fisik mencapai 28,19 Km
dengan rincian 6,16 Km 4 lajur dan 22,03 km 2 lajur. Program Regional
Road Development Project (RRDP) loan dan Islamic Development Bank
(IDB) melalui Kementrian Pekerjaan Umum yang diarahkan untuk 3 ruas
yaitu Giriwoyo-Duwet (Kab.Wonogiri), Congot-Jali-Wawar (Kab. Purworejo)
dan Wawar-Tambakmulyo (Kab. Kebumen) yang telah dimulai prosesnya
pada tahun 2011, saat ini dalam proses pelelangan konstruksi (masa pra
kontrak). Diharapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dapat segera
menyelesaikan pengadaan tanah pada sekmen selanjutnya yaitu
dikabupaten Kebumen dan Cilacap, sebagai syarat untuk mengajukan
dana penanganan fisik kepada Kementian Pekerjaan Umum.
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
13
Selain itu, terjadi peningkatan kondisi jalan di Jawa Tengah
wilayah Timur, Tengah dan Barat sebagai upaya untuk mendukung
pengembangan Kawasan Blok Cepu, peningkatan kondisi jalan di
wilayah perbatasan, jalur akses Pantura - Pansela dan mendukung
kegiatan pariwisata serta penanganan khusus daerah rawan longsor dan
banjir secara terperinci sebagaimana tertera pada tabel 2.5 Target dan
Realisasi.
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
14
Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
14
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1Persentase panjang penanganan jalan
dengan lebar ≥ 6,00m
66,9077,87 54,14 59,00 64,84 77,46 77,87 55,24 66,46 75,55 102,03 112,64 116,52
2 Persentase Panjang Jembatan dengan
lebar 9m.84,27 78,92 79,72 80,85 82,30 84,27 80,22 81,43 83,00 101,65 102,15 102,66
3Persentase panjang penanganan jalan
sesuai standar jalan kolektor (MST ≥
8,00 Ton)
82,30 69,60 72,20 75,33 79,63 82,30 70,69 74,80 81,21 101,57 103,60 107,81
4Persentase Jembatan sesuai beban
Standar Bina Marga20,89 14,10 14,42 18,28 18,88 20,89 14,10 16,36 16,95 100,00 113,45 92,72
5Persentase panjang jalan dalam kondisi
baik89,60 86,92 87,56 88,88 88,92 89,60 86,92 88,27 88,88 100,00 100,81 100,00
6Persentase Jembatan dalam Kondisi
Baik85,80 79,72 81,24 82,76 83,61 85,80 79,72 81,98 82,76 100,00 100,91 100,00
7Pemenuhan kebutuhan alat
kebinamargaan (alat berat dan alat
laboratorium)
89,84 84,26 85,66 87,05 88,28 89,84 48,56 86,72 87,05 57,63 101,24 100,00
8 Panjang jalan yang sudah dileger 94,60 76,00 80,60 85,20 89,80 94,60 81,87 87,68 92,39 107,72 108,78 108,44
9
Terfasilitasinya prasarana sarana
kebinamargaan dan pembangunan
infrastruktur strategis
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10
Jumlah uji dan penyebaran informasi
jasa konstruksi (SHU; informasi
konstruksi)
a. - Sertifikasi Hasil Uji 400
SHU
400
SHU
400
SHU
- Informasi Konstruksi 4
Inform
asi
4
Inform
asi
4
Inform
asi
b. Jumlah Pelaku Jasa Konstruksi 1050
Orang
970
Orang
1050
Orang
11
Cakupan pelayanan air minum dan
sanitasi :
1) Cakupan air minum perkotaan 79,50 78,00 79,50
2) Cakupan air minum perdesaan 72,50 71,00 72,50
3) Cakupan Sanitasi 81,50 80,00 81,50
Target Renstra OPD
Tahun ke- (%)
Realisasi Capaian
Tahun ke- (%)
Rasio Capaian pada
Tahun ke-No.Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi OPD
Target
SPM
Target
IKK
Target
Indikat
or
Lainny
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
15
2.3.2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Bina Marga
Total panjang jalan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah
29.402,682 km, terdiri dari jalan nasional sepanjang 1.518,09 km, jalan
provinsi sepanjang 2.404,741 km dan jalan kabupaten/kota sepanjang
25.479,851 km. Kondisi pelayanan prasarana jalan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 sebagai berikut :
a) Aksesbilitas
Indikator aksesbilitas yaitu tersedianya jalan yang menghubungkan
pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. Kondisi sampai
dengan tahun 2016 seluruh titik pusat kegiatan (PK) sudah terhubung baik
oleh jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota.
Total panjang jalan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah
29.402,682 km. Untuk meningkatkan aksesbilitas khususnya di wilayah
Selatan direncanakan pembangunan ruas jalan Wawar-tambakmulyo/Ruas
Jalan Diponegoro Kabupaten Kebumen (Jaringan Jalan lintas Selatan/JJLS)
sepanjang 38,460 km. Panjang eksisting jalan ditambah rencana
pembangunan jalan menjadi 26.407,252 km, sehingga tingkat aksesbilitas
(ratio panjang jalan eksisting dibandingkan total panjang jalan eksisting
ditambah rencana pembangunan jalan) sebesar 99,85% diharapkan pada
akhir tahun 2018, ruas JJLS selesai terbangun dengan Regional Road
Development Programe (RRDP) sehingga indek aksesbilitas dapat terpenuhi
100%.
b) Mobilitas
Indikator mobilitas yaitu tersedianya jalan yang memudahkan
masyarakat per individu melakukan perjalanan. Tingkat mobilitas jaringan
jalan dilihat dari rasio antara jumlah total panjang jalan yang
menghubungkan semua PK terhadap jumlah total penduduk dalam satuan
Km/10.000 jiwa.
Indeks mobilitas jawa tengah pada tahun 2016 mencapai 8,078
Km/10.000 jiwa, dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
sebesar 269,26% telah memenuhi SPM pada tahun 2016 sebesar 100%.
c) Keselamatan
Indikator keselamatan adalah tersedianya jalan yang menjamin
pengguna jalan berkendaraan dengan selamat. Sampai dengan tahun 2016,
ruas jalan nasional dan provinsi sepanjang 3.956,192 km, sedangkan ruas
jalan yang rawan kecelakaan dan rawan longsor/banjir sepanjang 525,556
km, sehingga ruas jalan yang sudah memenuhi criteria keselamatan
sepanjang 3.430,636 km, maka indek keselamatan kewenangan nasional
dan Provinsi Jawa Tengah adalah 86,72% sudah memenuhi standar
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
16
pelayanan yang ditetapkan Kementrian Pekerjaan Umum pada tahun 2016
mencapai 60%.
d) Kondisi Jalan
Indikator kondisi jalan yaitu tersedianya jalan yang menjamin
kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Sampai dengan
Tahun 2016, jalan rusak di Provinsi Jawa Tengah sepanjang 6.041,836 km
yang terdiri dari 93,099 km jalan nasional, 7.184km jalan provinsi dan
5.941,580 km jalan kabupaten/kota, sehingga total jalan yang telah
memenuhi criteria kondisi baik dan sedang sepanjang 20.326,909 km.
Maka prosentase pelayanan kondisi ruas jalan di Provinsi Jawa Tengah
sebesar 77,08%, telah melampaui standar pelayanan yang ditetapkan
Kementiran Pekerjaan Umum pada tahun 2016 sebesar 60%
e) Kecepatan
Indikator kecepatan yaitu tersedianya jalan yang menjamin
perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana. Panjang
jalan kewenagan provinsi yang sudah memenuhi kriteria kecepatan
sepanjang 1.812,098 km dan belum memenuhi criteria kecepatan
sepanjang 592,643 km, karena kapasitas jalan belum memadai untuk
melayani arus kendaraan. Dengan kondisi tersebut maka persentase
pelayanan jalan provinsi yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai
dengan kecepatan rencana sebesar 75,36% diatas Standar Pelayanan
Minimum yang diterapkan Kementrian Pekerjaan Umum pada tahun 2016
sebesar 60%. hal ini dapat dilihat pada tabel 2.6 Standar Pelayanan
Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan Umum.
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
17
Tabel 2.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum
2.3.3. Kinerja pelayanan Bidang Keciptakaryaan berdasarkan ketentuan
RAD MDG‟s
Tujuan ke-7 yaitu memastikan kelestarian lingkungan khususnya
target 7C menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa
akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga
tahun 2015 dan target 7D mencapai peningkatan yang signifikan dalam
kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.
BATAS
INDIKATOR NILAI WAKTU
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jalan Jaringan Aksesibilitas Tersedianya jalan yang 100% 99,85% 2014 Dilaksanakan oleh
menghubungkan pusat-pusat pemerintah daerah
kegiatan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah
kabupaten/kota.
Mobilitas Tersedianya jalan yang 100% 269,26% 2014 Dilaksanakan oleh
memudahkan masyarakat pemerintah daerah
perindividu melakukan Provinsi Jawa Tengah
perjalanan.
Keselamatan Tersedianya jalan yang 60% 86,72% 2014 Dilaksanakan oleh
menjamin pengguna jalan pemerintah daerah
berkendara dengan selamat. Provinsi Jawa Tengah
Ruas Kondisi jalan Tersedianya jalan yang 60% 77,08% 2014 Dilaksanakan oleh
menjamin kendaraan dapat pemerintah daerah
berjalan dengan selamat dan Provinsi Jawa Tengah
nyaman.
Kecepatan Tersedianya jalan yang 60% 66,90% 2014 Dilaksanakan oleh
menjamin perjalanan dapat pemerintah daerah
dilakukan sesuai dengan Provinsi Jawa Tengah
kecepatan rencana.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
JENIS PELAYANAN DASARNO KETERANGANNILAI
CAPAIAN
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
18
Tabel 2.7 status capaian target 7C MDG‟s Provinsi Jawa Tengah
Indikator Acuan Dasar
(2010)
Target MDG’s
(2015)
Target 7C : menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga
tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar
hingga tahun 2015
1 Proporsi rumah tangga dengan
akses berkelanjutan terhadap
air minum layak :
Perkotaan 38,00% 75,00%
Perdesaan 16,30% 52,8%
2 Proporsi rumah tangga dengan
akses berkelanjutan terhadap
sanitasi dasar, perkotaan dan
perdesaan
57,00% 72%
Tabel 2.8 Target dan Realisasi Capaian MDG‟s 7C Tahun 2008 – 2013
Indikator
Tahun
KET 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Capaian
pelayana
n air
bersih
perkotaa
n
T 33% 37% 40% 62,50
%
63% 63,50
%
Tercapa
i
R 35% 37% 38,70
%
38,90
%
40,60
%
63,99
%
Capaian
pelayana
n air
bersih
pedesaan
T 8% 9% 11% 23,60
%
30,90
%
38,20
%
Tercapa
i
R 8% 9% 10,40
%
18% 20,30
%
49,30
%
Cakupan
pelayana
n sanitasi
T 52% 55,60
%
57,70
%
60% 63% 66% Tidak
tercapai
R 52,90
%
54,73
%
57,70
%
58,40
%
60,03
%
64,50
%
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
19
2.3.4. Kinerja pelayanan berdasarkan ketentuan RAD GRK (Gas Rumah
Kaca)
RAD-GRK merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman
dalam upaya pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca untuk
mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2010 sampai
dengan tahun 2020 yang mencakup arah kebijakan, strategi dan program
serta kegiatan. Hasil pemantauan dan evaluasi sektor pengelolaan limbah
cair dan padat penurunan emisi sebesar 13.917 CO2 atau 0,77% dari
target capaian tahun 2020. Penurunan emisi tersebut masih terlalu kecil
karena target RAD GRK dimasukkan pembangunan TPA Regional yang
baru akan dimulai untuk TPA Regional Pekalongan.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Cipta Karya
Dalam menyusun strategi digunakan metoda Analisa SWOT, merupakan
suatu metoda penyusunan strategi organisasi. SWOT itu sendiri merupakan
singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan Threats (T)
yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala,
dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi
faktor-faktor luar (O dan T) dan faktor didalam perusahaan (S dan W). Kata-
kata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana matang untuk
mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, analisa
ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal,
yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu
peluang dan ancaman sebagai berikut :
1. Analisis Faktor Internal
Analisis Faktor Internal Rencana Pencapaian dan sasaran
Infrastruktur Jalan Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan
mengidentifikasi kekuatan-kekuatan (Strengths) dan kelemahan-kelemahan
(Weaknesses). Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai
berikut :
a. Kekuatan (Strenght)
- Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan
oleh Dinas;
- Tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari tahun ke
tahun;
- Adanya struktur organisasi Balai Pelaksana Teknis yang merupakan
kepanjangan tangan dari kantor induk;
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
20
- Optimalnya perencanaan penyusunan program kegiatan;
- Adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri dari
program rehabilitasi/pemeliharaan, dan peningkatan/penggantian
serta peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.
- Adanya peningkatan cakupan pelayanan akses air minum dan
sanitasi di perkotaan dan perdesaan.
- Adanya pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan
bangunan gedung dari pemerintah pusat.
- Adanya kesadaran para pemangku kepentingan tentang pelestarian
bangunan bersejarah.
- Banyaknya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa konstruksi di
Provinsi Jawa Tengah.
- Banyaknya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan.
- Adanya penyebarluasan informasi tentang layanan pengujian dan
informasi konstruksi.
b. Kelemahan (Weakness)
- Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai;
- Semakin banyaknya pemanfaatan lahan jalan yang tidak sesuai
peruntukannya;
- Kurangnya peralatan pendukung untuk penanganan jalan dan
jembatan;
- Masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar
teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi tanah
dasar yang labil serta segmen – segmen jalan di daerah perbatasan
antar provinsi;
- Masih Kurangnya bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan yang
mengakibatkan stabilitas konstruksi jalan/jembatan terganggu.
- Belum optimalnya pelayanan air bersih dan sanitasi di perkotaan
maupun perdesaan.
- Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi yang
layak di perkotaan maupun perdesaan.
- Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan bangunan
sebagaimana pedoman teknis yang berlaku.
- Belum mantapnya koordinasi dalam pelestarian bangunan lama dan
pengembangannya serta pengendalian teknis arsitektur jati diri.
- Masih perlu peningkatan sumber daya manusia yang bersertifikat
kompetensi dalam kegiatan jasa konstruksi.
- Belum optimalnya pembinaan kegiatan jasa konstruksi.
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
21
- Masih rendahnya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu
bahan.
- Masih kurangnya pengawasan terhadap rendahnya kualitas bahan
pada pelaksanaan konstruksi.
- Masih kurangnya pelayanan informasi konstruksi.
2. Analisis Faktor Exsternal
Analisis faktor eksternal terkait penanganan jalan kewenangan
Provinsi Jawa Tengah untuk mengidentifikasikan peluang-peluang
(opportunities) dan ancaman-ancaman (threats) yang ada terkait dengan
rencana pencapaian dan sasaran yang dapat dimanfaatkan dari kondisi
makro yaitu sebagai berikut :
a. Peluang (Opportunity)
1. Adanya pencanangan Gubernur tentang dimulainya tahun
infrastruktur;
2. Adanya kebijakan pemerintah pusat melalui program MP3EI yang
menjadikan sektor infrastruktur sebagai faktor pengungkit prioritas
pembangunan;
3. Meningkatnya alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur;
4. Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan
perlindungan lingkungan;
5. Adanya teknologi penanganan konstruksi jalan berupa cold milling,
rigid pavement dan beton pre-cast;
6. Tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Bersih.
7. Tersedianya pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan
pengelolaan bangunan gedung dari pemerintah pusat.
8. Meningkatnya kesadaran para pemangku kepentingan tentang
pelestarian bangunan bersejarah.
9. Meningkatnya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa konstruksi di
Provinsi Jawa Tengah.
10. Balai Pengujian dan Informasi Konstruksi sudah dilengkapi dengan
laboratorium uji yang memadai.
11. Sudah tersedia berbagai event di tingkat provinsi atau nasional
sebagai media penyebarluasan informasi.
b. Ancaman
- Semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan
meningkatnya pelanggaran muatan (lebih dari MST 8 Ton);
- Semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol. C)
sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan;
- Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah;
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
22
- Masih adanya kejadian bencana alam longsor, ambles yang
mengancam konstruksi jalan dan jembatan;
- Jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata didalam wilayah
provinsi.
- Kurang termanfaatkannya Instalasi Pengelolaan Air Bersih sesuai
dengan kapasitas pelayanan.
- Masih adanya ketidaksesuaian terhadap pedoman teknis dalam
pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung.
- Masih kurangnya koordinasi dalam pelestarian bangunan bersejarah.
- Masih adanya pelaku jasa konstruksi yang kurang kompeten
mengakibatkan kurang tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi.
- Masih kurangnya peralatan laboratorium uji yang memadai.
- Berkurangnya penyelenggaraan event di tingkat provinsi atau
nasional sebagai media penyebarluasan informasi.
Hasil hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu
kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang
dan ancaman sebagai berikut :
1. Optimalkan tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari
tahun ke tahun guna mendukung adanya pencanangan Gubernur
tentang dimulainya tahun infrastruktur;
2. Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan
oleh Dinas dengan meningkatnya alokasi dana APBN melalui DAK
infrastruktur;
3. Manfaatkan adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri
dari program rehabilitasi/pemeliharaan, dan peningkatan/penggantian
serta peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan dengan adanya
teknologi penanganan konstruksi jalan berupa cold milling, rigid
pavement dan beton pre-cast;
4. Optimalkan adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan
jalan/jembatan oleh Dinas guna mendukung adanya kebijakan
pemerintah pusat melalui program MP3EI yang menjadikan sektor
infrastruktur sebagai faktor pengungkit prioritas pembangunan;
5. Optimalnya perencanaan penyusunan program kegiatan dengan adanya
peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan
lingkungan;
6. Atasi kurangnya peralatan pendukung untuk penanganan jalan dan
jembatan dengan adanya pencanangan Gubernur tentang dimulainya
tahun infrastruktur;
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
23
7. Atasi masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar
teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi tanah
dasar yang labil serta segmen – segmen jalan di daerah perbatasan
antar provinsi dengan memanfaatkan adanya kebijakan pemerintah
pusat melalui program MP3EI yang menjadikan sektor infrastruktur
sebagai faktor pengukit prioritas pembangunan;
8. Atasi masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar
teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi tanah
dasar yang labil serta segmen – segmen jalan di daerah perbatasan
antar provinsi dengan memanfaatkan meningkatnya alokasi dana APBN
melalui DAK infrastruktur;
9. Atasi semakin banyaknya pemanfaatan lahan jalan yang tidak sesuai
peruntukannya dengan memanfaatkan adanya peraturan tentang jasa
konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan;
10. Atasi kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia dengan adanya
teknologi penanganan konstruksi jalan berupa cold milling, rigid
pavement dan beton pre-cast;
11. Optimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan untuk
menanggulangi semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan
meningkatnya pelanggaran muatan (lebih dari MST 8 Ton);
12. Optimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan untuk
menanggulangi semakin berkurangnya ketersediaan material alam
(galian gol. C) sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan
jembatan;
13. Optimalkan adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan
jalan/jembatan oleh Dinas guna menanggulangi masih adanya penyedia
jasa yang berkualitas rendah;
14. Manfaatkan tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari
tahun ke tahun guna menanggulangi masih adanya kejadian bencana
alam longsor, ambles yang mengancam konstruksi jalan dan jembatan;
15. Optimalkan adanya struktur organisasi Balai Pelaksana Teknis yang
merupakan kepanjangan tangan dari kantor induk untuk mengatasi
jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata di dalam wilayah
provinsi;
16. Tanggulangi masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi
standar teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi
tanah dasar yang labil serta segmen – segmen jalan di daerah
perbatasan antar provinsi dan hindari semakin tingginya pertumbuhan
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
24
volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan (lebih dari
MST 8 Ton);
17. Tanggulangi masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi
standar teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi
tanah dasar yang labil serta segmen – segmen jalan di daerah
perbatasan antar provinsi dan hindari semakin berkurangnya
ketersediaan material alam (galian gol. C) sebagai bahan utama
pendukung konstruksi jalan dan jembatan;
18. Atasi kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai
untuk menanggulangi jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata
didalam wilayah provinsi.
19. Manfaatkan Instalasi Pengelolaan Air Bersih sesuai dengan kapasitas
pelayanan.
20. Optimalkan penyesuaian terhadap pedoman teknis dalam
pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung.
21. Atasi kurangnya koordinasi dalam pelestarian bangunan bersejarah
dan pengembangannya serta pengendalian teknis arsitektur jati diri.
22. Atasi kurangnya pelaku jasa konstruksi yang kompeten sehingga
terciptanya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.
23. Optimalkan penggunaan peralatan laboratorium uji untuk pengujian
mutu bahan dalam kegiatan konstruksi.
24. Optimalkan penyelenggaraan berbagai event di tingkat provinsi atau
nasional sebagai media penyebarluasan informasi tentang layanan
pengujian dan informasi konstruksi.
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
25
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarakan Tugas dan Fungsi Pelayanan :
Sistem jaringan jalan dan spesifikasi penyediaan parasarana jalan antara
Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada beberapa koridor lintas
belum sinergis, sehingga memberikan kendala pada sarana transportasi yang
dipergunakan. Harus diakui bahwa belum tersinerginya Jalan Nasional dan
Jalan Sub-Nasional dikarenakan adanya pemisahan tegas yang tertera dalam
Undang-Undang No.38/2004 tentang Jalan yang berdasarkan pemikiran
desentralisasi bidang jalan. Padahal, pada kenyataan di lapangan, seluruh
jalan tanpa terkecuali merupakan bagian dari sektor transportasi, jika Jalan
Nasional saja yang mantap sementara jalan daerah (Jalan Provinsi dan
Kabupaten/Kota) tidak mantap, akhirnya biaya transportasi tetap tinggi
karena ada bagian dari jalan yang rusak kondisinya.
Dalam pelaksanaan rencana pembangunan pada tahun sebelumnya
menghasilkan berbagai kemajuan pembangunan, tetapi juga masih terdapat
beberapa kekurangan sehingga harus dievaluasi kembali. Potensi
permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan
yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi,
peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.
Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur
dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap – tiap permasalahan
juga diidentifikasi faktor – faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.
Faktor – faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja dan
faktor – faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam
memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan
keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Jalan Provinsi Jawa Tengah masih terdapat jalan dan jembatan yang
kondisinya belum memenuhi standar teknis pelayanan minimal diantaranya :
1. Kapasitas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar teknis
pelayanan minimal yaitu :
a. Lebar jalan yang kurang dari 6.00 m
b. Lebar jembatan yang kurang dari 9.00 m
2. Kualitas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar teknis
pelayanan minimal yaitu :
a. Struktur jalan yang belum memenuhi beban standar jalan kolektor
sekunder (MST 8 Ton)
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
26
b. Struktur jembatan yang belum memenuhi beban standar Ditjen Bina
Marga
3. Daerah - daerah tertentu yang berpotensi rawan longsor/ banjir yaitu :
a. Daerah dengan struktur asli yang labil;
b. Daerah perbukitan yang rawan terjadinya longsor;
c. Daerah genangan banjir.
Sedangkan bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
antara lain :
1. Belum optimalnya pelayanan air bersih dan sanitasi di perkotaan maupun
perdesaan.
2. Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak di
perkotaan maupun perdesaan.
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan bangunan, sebagaimana
pedoman teknis yang berlaku.
4. Belum mantapnya koordinasi dalam pelestarian bangunan lama dan
pengembangannya, serta pengendalian teknis arsitektur jati diri.
Balai Pengujian dan Peralatan antara lain :
1. Masih rendahnya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan.
2. Masih rendahnya pengawasan terhadap rendahnya kualitas bahan pada
pelaksanaan konstruksi.
Balai Jasa Konstruksi dan Informasi konstruksi antara lain :
1. Masih perlu peningkatan sumber daya manusia yang bersertifikat dalam
kegiatan jasa konstruksi.
2. Belum efektifnya pembinaan kegiatan jasa konstruksi.
3. Masih kurangnya pelayanan informasi konstruksi.
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur :
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa
Tengah merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan
mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Jawa Tengah. Misi kepala daerah yang berkaitan
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta
Karya Provinsi Jawa Tengah adalah pada misi ke enam dan ke tujuh yaitu
sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan
dasar masyarakat.
2. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa
Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
27
Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk mampu mengejawantahkan
Visi Pembangunan Jawa Tengah 2013-2018, melalui pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur No. 59 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta
Karya Provinsi Jawa Tengah.
1. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Terpilih
Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, “mboten korupsi
mboten ngapusi”.
2. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Terpilih
a. Membangun Jawa Tengah berbasis TRISAKTI Bung Karno, berdaulat
di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di
bidang kebudayaan;
b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
c. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah
yang bersih, jujur dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”;
d. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan
persataun dan kesatuan;
e. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan
dasar masyarakat yang lebih berkualitas;
g. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa
Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
3. Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Cipta Karya dengan Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Tengah Terpilih
Misi Kepala Daerah yang ke 3 (Tiga) yaitu Mewujudkan
Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur
dan Transparan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” tujuan terkait adalah
menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten,
profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima,
menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel.
Misi Kepala Daerah yang ke 6 (Enam) yaitu Meningkatkan kualitas
pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sangat
terkait dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) :
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
28
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang rancang bangun dan
pengawasan, pelaksanaan jalan serta sarana prasarana pemukiman
dan bangunan gedung,
2. Pengoordinasian kebijakan bidang rancang bangun dan pengawasan,
pelasana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan
gedung;
3. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan
kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas
4. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernir,
sesuai dengan tugasnya.
Sedangkan misi kepala daerah yang ke 7 (Tujuh) yaitu Meningkatkan
infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang
berkelanjutan dan ramah lingkungan juga sangat terkait dengan fungsi
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya yang ke 3 (Tiga) yaitu
Pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun dan pengawasan,
pelaksana jalan serta sarana prasarana pemukiman dan bangunan
gedung serta fungsi yang ke 4 (Empat) yaitu Pelaksanaan monitoring,
evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan pengawasan,
pelaksana jalan serta sarana prasarana pemukiman dan bangunan
gedung.
Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu
faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor
kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara
itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan
daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan
efisiensi usaha. Dalam hal daya saing global tersebut.
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa
Tengah dituntut untuk mampu melaksanakan Visi Pembangunan Jawa
Tengah 2013-2018, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran
keberhasilan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang
sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah pada periode 2013-
2018 terwujudnya peningkatan pembangunan infrastruktur untuk
menghantarkan pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat Jawa Tengah
yang Sejahtera, tentunya juga dilandasi oleh „Isu Strategis‟ sebagai fokus
pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsinya di masa mendatang, serta upaya peningkatan pelayanan yang
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
29
berkualitas dan peningkatan keselamatan dalam bidang ke binamargaan
kepada masyarakat dan bidang sarana dan prasarana permukiman dan
bangunan gedung.
3.3. Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur
pekerjaan umum dijabarkan dalam pelaksanan program dan kegiatan di
lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna
mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian. Pelaksanan program dan
kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan
koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah
Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar
keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan
dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan
ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh
karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum perlu dilandasi
dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif
dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke
depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif
dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.
Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan
memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas
daerah (local capacity building) sehingga kompetensi dan kemandirian
Pemerintah Daerah dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh
karena itu, merupakan tugas Pemerintah untuk menyusun lebih lanjut
peraturan-peraturan pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman, dan
Kriteria (NSPK) termasuk peraturan daerah serta pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan, kampanye/sosialisasi, pertukaran pengalaman, dan
penyebarluasan NSPK. Dengan melaksanakan Renstra secara konsisten dan
didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan
infrastruktur dengan sebaik-baiknya, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah,
swasta, dan masyarakat perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan
peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud.
Dengan demikian, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun
secara horizontal yang semakin kuat pada penyelenggaraan bidang
kebinamargaan akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran-
sasaran strategis kementerian yang mempunyai cakupan secara nasional dan
strategis serta secara fungsional bermanfaat untuk mendukung kebutuhan
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
30
sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, dan mendukung sektor
lainnya akan menjadi kenyataan.
Sedangkan infrastruktur bidang sarana dan prasarana permukiman
dan bangunan gedung antara lain pelayanan air minum yang memenuhi
syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang
memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah
yang memadai serta jaminan akses 24 jam per hari; pelayanan prasarana dan
sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode ramah liingkungan
serta sesuai standar teknis; bangunan gedung yang memenuhi persyaratan
keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; jasa konstruksi
nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan
konstruksi yang lebih efektif dan efisien.
Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Cipta Karya dengan misi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian
Pekerjaan Umum 2010 - 2014 pada misi yang ke-3 yaitu Meningkatkan
aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan
jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan sangat terkait dengan fungsi
Dinas Bina Marga yang ke-5 (Lima) yaitu tentang pelaksanaan tugas di bidang
Rancang Bangun dan Pengawasan, Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur,
Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat dan Bidang Sarana Prasarana
Permukiman dan Bangunan Gedung dan misi ke 2 (Dua) yaitu perencanaan
program kerja bidang jalan dan jembatan.
Guna mendukung keterkaitan misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Cipta Karya mewujudkannya dengan meningkatkan kinerja jalan
dan jembatan sebagai jalan kolektor sekunder, serta meningkatkan kinerja
sarana dan prasarana pendukung kebinamargaan, dan menciptakan
penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi
tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima; menciptakan sistem birokrasi
yang transparan dan akuntabel.
Faktor Penghambat :
1. Kebutuhan pembiayaan konstruksi yang besar untuk mewujudkan jalan
yang mantap;
2. Kebutuhan pembebasan lahan untuk relokasi jalan dan duplikasi
jembatan semakin sulit;
3. Tingginya pelanggaran muatan yang melebihi tonase kekuatan struktur
jalan;
4. Berkurangnya SDM yang berkualitas dan berpengalaman;
5. Ketersedian bahan material alam semakin terbatas.
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
31
6. Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Bersih diperkotaan dan perdesaan
yang tidak optimal.
7. Pengelolaan dan pengawasan bangunan tidak sesuai pedoman teknis
yang berlaku.
8. Kurangnya kesadaran para pemangku kepentingan tentang pelestarian
bangunan bersejarah.
9. Rendahnya pengawasan terhadap rendahnya kualitas bahan pada
pelaksanaan konstruksi.
10. Rendahnya pembinaan kegiatan jasa konstruksi dan pelayanan
informasi konstruksi.
Faktor Pendorong :
1. Dukungan Gubernur pada Misi ke - 7 tentang infrastruktur;
2. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas kondisi jalan yang baik;
3. Semakin meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari APBD Provinsi
Jawa Tengah;
4. Meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari APBN melalui DAK
Infrastruktur;
5. Peran serta masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan rutin yang
diswakelolakan.
6. Tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Bersih di perkotaan dan perdesaan.
7. Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa
konstruksi di Provinsi Jawa Tengah.
8. Balai Pengujian dan Informasi Konstruksi sudah dilengkapi dengan
laboratorium uji yang memadai.
3.4. Telaah RTRW dan KLHS :
1. Telaah RTRW (Sesuai dengan Perda Jateng Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029) :
Pada Paragraf 1 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Transportasi,
Pasal 19 huruf a tentang rencana pengembangan sistem prasarana
transportasi jalan dan Pasal 20 (1) tentang Rencana pengembangan sistem
prasarana transportasi jalan, prasarana jalan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. Jalan arteri primer;
b. Jalan kolektor primer;
c. Jalan strategis nasional;
d. Jalan tol.
Rencana pengembangan jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a (sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR RI No.
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
32
248/KPTS/M/2015 tentang penetapan ruas jalan dalam jaringan jalan
primer menurut fungsinya sebagai jalan arteri, JAP dan Jalan Kolektor-1
(JKP-1).
Rencana pengembangan jalan kolektor Primer sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, meliputi ruas – ruas meliputi :
a. Pejagan-Ketanggungan, Ketanggungan-Prupuk, Tegal-Slawi-Prupuk-
Ajibarang-Purwokerto, Purwokerto -Sokaraja, Sokaraja- Purbalingga,
Randu Dongkal-Bobotsari, Purbalingga-Bobotsari, Purbalingga-
Klampok, Mandiraja-Gombong, Selokromo-Prembun, Banjarnegara-
Wanayasa, Magelang-Salatiga, Boyolali-Klaten, Surakarta-Sukoharjo,
Sukoharjo-Wonogiri ,Wonogiri-Biting, Prembun -Selokromo, Jati-
Purwodadi, Purwodadi-Godong, Surakarta-Purwodadi-Pati, Kudus-
Jepara, Boyolali-Blabak, Bumiayu-Randudongkal-Kebonagung-Bawang-
Sukorejo-Cangkiran-Ungaran, Weleri-Parakan, Bawang-Dieng, Slawi-
Randudongkal, Randudongkal-Moga;
b. Gubug-Kedungjati-Salatiga;
c. Sruwen-Karanggede-Gemolong;
d. Perbatasan Jawa Barat-Wangon-Purwokerto-Banyumas-Wonosobo-
Secang;
e. Semarang-Purwodadi-Blora dan Pengembangan ruas jalan Cepu-Blora-
Rembang;
f. Bandungsari-Penanggapan-Perbatasan Jawa Barat, Patimuan-Sidareja-
Cilacap, Tawangmangu-Perbatasan Jawa Timur, Klaten-Cawas-Jentir,
Sukoharjo-Watukelir, Wonogiri-Pacitan serta Wonogiri-Namengan
(Perbatasan Yogyakarta);
g. Bawang-Dieng;
h. Kebumen-Karangsambung-Banjarnegara.
Rencana pengembangan jalan stategis nasional (sesuai dengan Kepmen
PU No. 567/KPTS/M/2010 tentang rencana umum jaringan jalan nasional)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
a. Jalan di sisi pantai selatan dari Cilacap (Slarang-Ayah), Kebumen -
Purworejo - Perbatasan Yogyakarta;
b. Wiradesa-Kalibening-Wanayasa-Batur-Dieng (Wonosobo);
c. Rembang-Bulu-Blora-Cepu-Padangan (Perbatasan Jawa Timur).
Rencana pengembangan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d, meliputi :
a. Pemantapan jalan tol Semarang Seksi A, Seksi B dan Seksi C;
b. Pengembangan jalan tol sepanjang Semarang-Solo;
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
33
c. Pengembangan jalan tol sepanjang Semarang-Demak-Kudus-Pati-
Perbatasan Jawa Timur;
d. Pengembangan jalan tol sepanjang Perbatasan Jawa Barat-Pejagan-
Pemalang-Batang-Semarang;
e. Pengembangan jalan tol sepanjang Solo-Sragen-Perbatasan Jawa Timur;
f. Pengembangan jalan tol sepanjang Yogyakarta-Solo;
g. Pengembangan jalan tol sepanjang Yogyakarta-Bawen;
h. Pengembangan jalan tol sepanjang Ciamis-Cilacap-Yogyakarta;
i. Pengembangan jalan tol sepanjang Pejagan-Cilacap.
Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta
Karya Provinsi Jawa Tengah mengacu pada jalan provinsi berdasarkan
Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 620/12/2010, tanggal 02-08-
2010 tentang penetapan status ruas – ruas jalan sebagai jalan provinsi dan
peranannya dalam jaringan jalan primer sebagai jalan arteri, kolektor 1,
kolektor 2 dan kolektor 3 di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan panjang
jembatan provinsi 26.086 m (2.068 Buah) dan juga menangani jalan yang
sudah ada yaitu sebagian ruas jalan non status sepanjang 4,040 Km yaitu
pada Jalan Komplek Wisata Borobudur dan JL. Akses Bandara A. Yani
Semarang, sehingga telah sesuai dengan Perda Jateng Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009 – 2029.
Rencana pengembangan sistem perdesaan dilakukan dengan
membentuk pusat – pusat pelayanan desa secara hierarki pada kawasan –
kawasan perdesaan dan kawasan – kawasan selain dari yang telah
ditetapkan sebagai kawasan perkotaan meliputi : pusat pelayanan antar
desa, pusat pelayanan setiap desa dan pusat pelayanan pada setiap dusun
atau kelompok permukiman.
Rencana pengembangan sistem perkotaan sesuai UU Penataan Ruang
No.26 Tahun 2007 telah ditetapkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat
Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi :
a. Kota – kota dengan fungsi sebagai PKN meliputi : kawasan perkotaan
kedungsepur, surakarta dan cilacap.
b. Kota – kota dengan fungsi sebagai PKW meliputi : Pekalongan, Magelang,
Salatiga, Wonosobo, Klaten, Boyolali, Kebumen, Cepu, Purwokerto,
Tegal dan Kudus.
c. Kota – kota dengan fungsi PKL meliputi : Brebes, Slawi-Adiwerna, Kajen,
Pemalang, Batang, Kendal, Wiradesa, Comal, Ampel, Bumiayu, Kroya,
Ketanggungan, Weleri, Boja, Kaliwungu, Sukorejo, Demak, Purwodadi,
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
34
Gubug, Godong, Juwana, Tayu, Pecangaan, Rembang, Blora, Sragen,
Karanganyar, Jaten, Tawangmangu, Kartasura, Sukoharjo, Delanggu,
Prambanan, Boyolali, Mungkid, Muntilan, Borobudur, Mertoyudan,
Secang, Temanggung, Parakan, Banjarnegara, Klampok, Kebumen,
Karanganyar (di Kebumen), Gombong, Purworejo, Purbalingga,
Bobotsari, Majenang, Wangon, Ajibarang, Sokaraja dan Banyumas.
Sistem Perwilayahan ditujukan sebagai arahan umum bagi para pelaku
pembangunan di Provinsi Jawa Tengah tentang keterkaitan fungsional
kota – kota dan hinterland yang ada di Jawa Tengah. Sehingga suatu
satuan wilayah dapat dipandang sebagai suatu subsistem kota – kota dan
hinterlandnya dalak kesatuan sistem kota – kota dan hinterland lingkup
Jawa Tengah.
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah di Provinsi Jawa Tengah meliputi
sistem jaringan prasarana transportasi, sistem jaringan prasarana
telekomunikasi, sistem jaringan prasarana sumber daya air, sistem
jaringan prasarana energi dan sistem jaringan prasarana lingkungan.
2. Telaah KLHS :
Dasar Pelaksanaan KLHS Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Cipta Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah, Bab V tentang KLHS dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD.
Langkah-langkah telaah KLHS yang terkait dengan Dinas Bina Marga
adalah sebagaimana tabel berikut :
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
35
Tabel 3.1.
Deskripsi Kajian Pengaruh dan Mitigasi Dampak Indikasi Program/Kegiatan Prioritas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
No Indikasi Program Dampak Rumusan KLHS Renstra
SKPD
Rekomendasi
Mitigasi Alternatif
1. Program Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
(-) Meningkatnya
kegiatan alih
fungsi lahan pertanian yang
dapat merusak
lingkungan dan mengakibatkan
turunnya
produksi pertanian
(-) Mengurangi
daerah resapan air, sehingga
dapat
meningkatkan
run off, dan menimbulkan
banjir pada
tempat-tempat tertentu,
(-) Mengurangi
secara signifikan keanekaragaman
hayati
(-) Pemakaian material
1. Meminimalkan
penggunaan lahan
pertanian produktif dengan
mempertimbangkan
prioritas azas manfaat dan pengembangan
dinamika wilayah.
2. Intensifikasi pertanian melalui teknologi
pertanian, (bibit unggul,
sarana produksi pertanian dan
mekanisasi), pertanian
organik, pertanian
hemat air. 3. pembuatan drainase
(saluran air) untuk
mengalirkan air agar tidak mengenangi
lingkungan dan badan
jalan. 4. Pemanfaatan area di
sekitar lokasi
pembangunan jalan dan jembatan sebagai ruang
1. Pembuatan
jalan dan
jembatan layang guna
memudahka
n akses masyarakat
yang
terputus. 2. Mempertaha
nkan sawah
lestari. 3. Pengalihan
trase jalan
4. Pembanguna
n terowongan.
Dinas
Pekerjaan
Umum Bina Marga dan
Cipta Karya
Pembangunan jalan dan
jembatan harus dilakukan
dengan:
Meminimalkan
penggunaan lahan
pertanian produktif.
Memperhatikan kesatuan
masyarakat secara sosial
agar tidak terpisah.
Upaya peningkatan fungsi resapan air melalui
penanaman pohon dan
pembuatan drainase di
koridor jalan..
Memperhatikan
kesesuaian dengan
rencana tata ruang (pengendalian).
Catatan perbaikan:
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
35
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
36
No Indikasi Program Dampak Rumusan KLHS Renstra
SKPD
Rekomendasi
Mitigasi Alternatif
berakibat pada
perubahan
bentang alam (-) Meningkatkan
pencemaran
lingkungan :
kebisingan, polusi udara
(-) Pemisahan
komunitas karena penggusuran dan
putusnya akses
(-) Berpotensi menimbulkan
kerusakan
lingkungan akibat penggunaan
material
(-) Menimbulkan
konflik sosial
terbuka hijau (RTH)
mempertimbangkan
keselamatan, kelancaran dan
kenyamanan jalan serta
area tersebut
merupakan ruang milik jalan.
5. Penghijauan (turus) di
sepanjang koridor jalan dengan tanaman
responsif menyerap
karbon , memiliki perakaran yang kuat
dan memiliki tajuk yang
rindang 6. Penggunaan material
diutamakan dari lokasi
penambangan yang
berizin
2. Program Peningkatan Jalan
dan Penggantian
Jembatan
(-)Berpotensi menimbulkan
kerusakan lingkungan akibat
penggunaan
material
(-)Berkurang atau
hilangnya tanaman turus
1. Penggunaan material
diutamakan dari lokasi penambangan yang
berizin
2. Pemanfaatan area di sekitar lokasi
pembangunan jalan dan
jembatan sebagai ruang
terbuka hijau (RTH)
Pemanfaatan
kembali material jalan
dengan
menggunakan alat cold milling.
Dinas
Pekerjaan
Umum Bina Marga dan
Cipta Karya
Peningkatan Jalan dan
Penggantian Jembatan
harus dilakukan dengan upaya peningkatan fungsi
resapan air melalui
penanaman pohon dan pembuatan drainase di
koridor jalan.
Upaya pemanfaatan
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
36
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
37
No Indikasi Program Dampak Rumusan KLHS Renstra
SKPD
Rekomendasi
Mitigasi Alternatif
jalan
(-)Meningkatkan
pencemaran
udara dan
kebisingan
mempertimbangkan
keselamatan,
kelancaran dan kenyamanan jalan serta
area tersebut
merupakan ruang milik
jalan. 3. Penghijauan (turus) di
sepanjang koridor jalan
dengan tanaman responsif menyerap
karbon , memiliki
perakaran yang kuat dan memiliki tajuk yang
rindang
kembali/daur ulang
material jalan yang ada,
seperti: aspal
3. Program Rehabilitasi/Pemeli
haraan Jalan dan
Jembatan
(-)Berpotensi menimbulkan
kerusakan lingkungan akibat
penggunaan
material
(-) Berkurang atau hilangnya
tanaman turus
jalan
(-) Meningkatkan pencemaran
udara dan
kebisingan
1. Penggunaan material
diutamakan dari lokasi penambangan yang
berizin
2. Pemanfaatan area di sekitar lokasi
pembangunan jalan dan
jembatan sebagai ruang terbuka hijau (RTH)
mempertimbangkan
keselamatan, kelancaran dan
kenyamanan jalan serta
area tersebut
merupakan ruang milik
Pemanfaatan
kembali material jalan
dengan
menggunakan alat cold milling.
Dinas
Pekerjaan Umum Bina
Marga dan
Cipta Karya
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan harus dilakukan dengan upaya
peningkatan kualitas
melalui pengurangan dampak kebisingan,
kemacetan, pencemaran,
suhu dan memperlancar aliran air serta RTH
Rencana Strategis 2013 - 2018
37
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
38
No Indikasi Program Dampak Rumusan KLHS Renstra
SKPD
Rekomendasi
Mitigasi Alternatif
(-) Peningkatan
suhu di
permukiman sekitar, contoh;
dari aspal ke
beton
jalan.
3. Penghijauan (turus) di
sepanjang koridor jalan dengan tanaman
responsif menyerap
karbon, memiliki
perakaran yang kuat dan memiliki tajuk yang
rindang
4. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan
Sanitasi
(-) Dapat menimbulkan
konflik sosial
(-) Dapat
menimbulkan
konflik antar
kepentingan (misal antara
untuk pertanian
dan pemenuhan kebutuhan air
minum)
(-) Konflik antar
Kab./Kota
1. Pengawasan kualitas air minum
2. Pengawasan perpipaan
untuk menghindari kebocoran
Minimalisasi penggunaan air
tana sebagai
bahan baku (diversifikasi
sumber air
baku)
Dinas
Pekerjaan Umum Bina
Marga dan
Cipta Karya
Untuk pengelolaan air baku harus memperhatikan
kualitas air dan pengawasan
perpipaan serta memperhatikan kawasan re charge
Rencana Strategis 2013 - 2018
38
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
39
Upaya – upaya antisipasif dan upaya pengelolaan terhadap dampak
yang mungkin timbul untuk mencegah terjadinya kerusakan dan
pencemaran lingkungan dan mendukung tercapainya kelestarian
lingkungan yaitu :
a. Penataan lingkungan permukiman dengan tetap memperhatikan
aspek lingkungan.
b. Minimalisasi penggunaan air tanah sebagai air baku.
3.5. Penentuan Isu - isu Strategis :
Berangkat dari identifikasi permasalahan yang dihadapi dan
meningkatnya dinamika kehiduoan social, ekonomi, budaya dan politik
masyarakat serta pengembangan wilayah di provinsi jawa tengah,
membuat semakin tinggi dan dan vitalnya peran infrastruktur sebagai
sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat.
Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan koneksitas regional dan
nasional, yang mendukung penguatan posisi jawa tengah secara regional
dan nasional. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah jawa
tengah melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh
besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Adapun isu
strategis tersebut adalah sebagai berikut :
1) Masih adanya jalan dan jembatan yang kondisinya rawan
mengalami penurunan kualitas serta ruas jalan yang berpotensi
longsor;
2) Adanya ruas jalan yang kondisi tanah dasarnya ekspansif
(kembang susut tinggi), berpotensi longsor, rawan banjir dan rawan
kecelakaan;
3) Masih banyaknya jalan dan jembatan yang belum sesuai estándar
kapasitas sebagai jalan kolektor;
4) Masih kurangnya sarana prasarana kebinamargaan, ketersediaan
data kondisi dan dokumen perencanaan sertabelum optimalnya
pengawasan pelaksanaan konstruksi untuk mendukung
peningkatan kualitas penanganan jalan dan jembatan;
5) Belum optimalnya cakupan pelayanan kualitas air minum dan
sanitasi di Provinsi Jawa Tengah;
6) Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi
dan belum optimalnya ketersediaan informasi jasa konstruksi.
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
40
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2018
4.1.1. Visi
Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten
Ngapusi”.
4.1.2. Misi
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi
Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan
Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Cipta Karya
4.2.1 Tujuan :
a. Mempertahankan kualitas jalan dan jembatan agar selalu dalam
kondisi baik;
b. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan;
c. Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan;
d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung
kebinamargaan;
e. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan air minum dan
sanitasi;
f. Meningkatkan kualitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dan
ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi.
4.2.2 Sasaran :
a. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik;
b. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang struktur
konstruksinya sesuai strandar jalan kolektor;
c. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang lebarnya sesuai
strandar jalan kolektor;
d. Meningkatnya sarana prasarana kebinamargaan, meningkatnya
kualitas data, perencanaan dan pengawasan untuk penanganan jalan
dan jembatan;
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
41
e. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan air minum dan
sanitasi;
f. Meningkatnya kualitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dan
ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi.
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Menengah Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Cipta Karya
2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 1. Persentase proporsi panjang
jalan dalam kondisi baik
88,92% 89,60%
a. Kegiatan Pemeliharaan Jalan
Provinsi
2.261,851 Km 2.255,141 Km
b. Kegiatan Rehabilitasi Jalan 41,885 Km 50,600 Km
c. Kegiatan Pemeliharaan
Berkala Jalan Provinsi
114,900 Km 121,900 Km
2. Persentase proporsi panjang
jembatan dalam kondisi baik
84,28% 85,80%
a. Kegiatan Pemeliharaan
jembatan
23.394,44 M 23.113,39M
b. Kegiatan Rehabilitasi
Jembatan Provinsi514,350 M 520,400M
1. Persentase Panjang Jembatan
beban Standar Bina Marga
18,88% 20,89%
2. Persentase Peningkatan
proporsi Panjang Jalan Provinsi
sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8,0
Ton)
79,63% 82,30%
a. Kegiatan Peningkatan Jalan 101,005Km 99,000Km
b. Kegiatan Penggantian
Jembatan
25,000M 300,00 M
1. Persentase Peningkatan
proporsi Panjang Jalan dengan
lebar ≥ 6,00 m
77,46% 77,87%
a. Kegiatan Peningkatan Jalan 236,00 Km 245,70 Km
b. Kegiatan Penggantian
Jembatan
50,80 M 120,00 M
2. Persentase Panjang Jembatan
dengan lebar 9m.
82,30% 84,27%
1. Persentase Peningkatan
proporsi pemenuhan peralatan
penunjang pemeliharaan jalan
dan alat berat dan Laboratorium
Kebinamargaan
88,28% 89,84%
2. Persentase Peningkatan
proporsi panjang jalan yang
sudah dileger
89,80% 94,60%
Mempertahankan kualitas
jalan dan jembatan agar
selalu dalam kondisi baik.
Meningkatnya panjang jalan
dan jembatan dalam kondisi
baik.
Meningkatkan kualitas dan
kuantitas sarana prasarana
pendukung kebinamargaan.
Meningkatnya sarana
prasarana kebinamargaan,
meningkatnya kualitas data,
perencanaan dan
pengawasan untuk
penanganan jalan dan
jembatan.
4
Meningkatkan kualitas jalan
dan jembatan.
Meningkatnya panjang jalan
dan jembatan yang struktur
konstruksinya sesuai
strandar jalan kolektor.
2
3 Meningkatkan kapasitas
jalan dan jembatan.
Meningkatnya panjang jalan
dan jembatan yang lebarnya
sesuai strandar jalan
kolektor.
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Capaian Kinerja
Target Capaian Setiap Tahun
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
42
4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta
Karya
4.3.1 Strategi :
a. Melakukan penanganan jalan dan jembatan untuk mempertahankan
kondisi sesuai dengan tingkat kerusakan dan tingkat kemendesakan;
b. Melakukan penanganan jalan dengan peningkatan konstruksi (rigid
pavement, perkuatan tebing jalan, pembangunan saluran drainase
serta perbaikan alinyemen horizontal dan vertikal);
c. Melakukan penanganan pelebaran jalan dengan menggunakan
konstruksi beton dan Concrete Treated Base serta penanganan
pelebaran jembatan satu sisi;
d. Memenuhi kebutuhan alat berat untuk penanganan pemeliharaan
rutin dan kondisi darurat, meng-update data kondisi jalan dengan
menggunakan sistem informasi, dan melaksanakan pengawasan
penanganan jalan dan jembatan;
e. Membangun sistem layanan air minum dan sanitasi dengan
pendekatan regional;
f. Melakukan sertifikasi hasil uji, peningkatan pelayanan informasi
konstruksi, dan pembinaan jasa konstruksi.
4.3.2. Kebijakan :
a. Melakasanakan pemeliharaan rutin untuk jalan dalam kondisi baik;
b. Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan berkala untuk jalan dengan
kondisi sedang;
c. Melaksanakan peningkatan struktur konstruksi jalan utamanya pada
ruas jalan yang merupakan alih status dari jalan kabupaten/kota;
2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Cakupan pelayanan air minum
dan sanitasi :
1) Cakupan air minum perkotaan 78,00% 79,50%
2) Cakupan air minum perdesaan 71,00% 72,50%
3) Cakupan Sanitasi 80,00% 81,50%
1. Meningkatnya pengelolaan
jasa konstruksi
a. 400 SHU a. 400 SHU
a. Jumlah uji dan penyebaran
informasi jasa
konstruksi(SHU;informasi
konstruksi)
b. 4 informasi
konstruksi
b. 4 informasi
konstruksi
b. Jumlah pelaku jasa konstruksi c. 790 orang
pelaku jasa
c. 1050 orang
pelaku jasa
5 Meningkatkan kualitas dan
kapasitas pelayanan air
minum dan sanitasi.
Meningkatnya kualitas dan
kapasitas pelayanan air
minum dan sanitasi.
6 Meningkatkan kualitas
kompetensi Pelaku Jasa
Konstruksi dan
ketersediaan Informasi Jasa
Konstruksi.
Meningkatnya kualitas
kompetensi Pelaku Jasa
Konstruksi dan
ketersediaan Informasi Jasa
Konstruksi.
Capaian Kinerja
Target Capaian Setiap TahunNo. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
43
d. Melaksanakan peningkatan kapasitas/pelebaran jalan pada ruas
alternatif jalan nasional (sejajar pantura), akses langsung jalan
nasional, penghubung pantura pansela, akses pariwisata, perbatasan
antar provinsi;
e. Pemenuhan jumlah alat mendasarkan kebutuhan dan karakter
kondisi jalan dimasing-masing BPTJ;
f. Menggunakan teknologi alat NAASRA untuk mengetahui kondisi jalan
dengan parameter IRI dan SDI;
g. Melakukan sinkronisasi dengan APBN serta sector sumber daya air
untuk pembangunan SPAM Regional (Petanglong dan Keburejo) dan
TPA Regional (Magelang) secara bertahap;
h. Memenuhi peralatan laboratorium dan meningkatkan estándar
pelayanan (ISO, KAN) untuk meningkatkan kualitas hasil uji;
i. Menyediakan informasi harga satuan sesuai dengan kondisi riil dan up
to date;
j. Meningkatkan pembinaan pelaku jasa konstruksi sesuai dengan
kompetensi dan kebutuhan pasar konstruksi.
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
44
Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1 Mempertahankan kualitas jalan
dan jembatan agar selalu dalam
kondisi baik.
Meningkatnya panjang jalan dan
jembatan dalam kondisi baik.
Melakukan penanganan jalan dan jembatan
untuk mempertahankan kondisi sesuai
dengan tingkat kerusakan dan tingkat
kemendesakan.
Melakasanakan pemeliharaan rutin untuk
jalan dalam kondisi baik. Melakukan
rehabilitasi dan pemeliharaan berkala untuk
jalan dengan kondisi sedang.
2 Meningkatkan kualitas jalan
dan jembatan.
Meningkatnya panjang jalan dan
jembatan yang struktur
konstruksinya sesuai strandar
jalan kolektor.
Melakukan penanganan jalan dengan
peningkatan konstruksi (rigid pavement ,
perkuatan tebing jalan, pembangunan
saluran drainase serta perbaikan
alinyemen horizontal dan vertikal).
Melaksanakan peningkatan struktur
konstruksi jalan utamanya pada ruas jalan
yang merupakan alih status dari jalan
kabupaten/kota.
3 Meningkatkan kapasitas jalan
dan jembatan.
Meningkatnya panjang jalan dan
jembatan yang lebarnya sesuai
strandar jalan kolektor.
Melakukan penanganan pelebaran jalan
dengan menggunakan konstruksi beton
dan Concrete Treated Base serta
penanganan pelebaran jembatan satu sisi.
Melaksanakan peningkatan
kapasitas/pelebaran jalan pada ruas
alternatif jalan nasional (sejajar pantura),
akses langsung jalan nasional, penghubung
pantura pansela, akses pariwisata,
perbatasan antar provinsi.
4 Pemenuhan jumlah alat mendasarkan
kebutuhan dan karakter kondisi jalan
dimasing-masing BPTJ.Menggunakan teknologi alat NAASRA untuk
mengetahui kondisi jalan dengan parameter
IRI dan SDI.
Meningkatkan kualitas dan
kuantitas sarana prasarana
pendukung kebinamargaan.
Memenuhi kebutuhan alat berat untuk
penanganan pemeliharaan rutin dan kondisi
darurat, meng-update data kondisi jalan
dengan menggunakan sistem informasi, dan
melaksanakan pengawasan penanganan
jalan dan jembatan.
Meningkatnya sarana prasarana
kebinamargaan, meningkatnya
kualitas data, perencanaan dan
pengawasan untuk penanganan
jalan dan jembatan.
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
44
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
45
No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
5 Meningkatkan kualitas dan
kapasitas pelayanan air minum
dan sanitasi.
Meningkatnya kualitas dan
kapasitas pelayanan air minum
dan sanitasi.
Membangun sistem layanan air minum dan
sanitasi dengan pendekatan regional.
Melakukan sinkronisasi dengan APBN serta
sector sumber daya air untuk pembangunan
SPAM Regional (Petanglong dan Keburejo)
dan TPA Regional (Magelang) secara
bertahap.
6 Memenuhi peralatan laboratorium dan
meningkatkan estándar pelayanan (ISO,
KAN) untuk meningkatkan kualitas hasil uji.
Menyediakan informasi harga satuan sesuai
dengan kondisi riil dan up to date .
Meningkatkan pembinaan pelaku jasa
konstruksi sesuai dengan kompetensi dan
kebutuhan pasar konstruksi.
Melakukan sertifikasi hasil uji, peningkatan
pelayanan informasi konstruksi, dan
pembinaan jasa konstruksi.
Meningkatkan kualitas
kompetensi Pelaku Jasa
Konstruksi dan ketersediaan
Informasi Jasa Konstruksi.
Meningkatnya kualitas
kompetensi Pelaku Jasa
Konstruksi dan ketersediaan
Informasi Jasa Konstruksi.
Rencana Strategis 2013 - 2018
45
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
46
Tabel 4.3. Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Target dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah 2017 – 2018
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
46
2017 2018
1 Persentase proporsi panjang jalan
kondisi baik
Panjang jalan kondisi baik dibagi
panjang jalan total% 88,92 89,60
Persentase proporsi panjang jembatan
kondisi baik
Panjang jembatan kondisi baik
dibagi panjang jembatan total% 84,28 85,80
2 Persentase Peningkatan proporsi
panjang Jembatan dengan beban sesuai
standar Bina Marga
Panjang Jembatan dengan beban
sesuai standar Bina Marga dibagi
panjang jembatan total
% 18,88 20,89
Persentase Peningkatan proporsi
Panjang Jalan Provinsi sebagai jalan
kolektor (MST ≥ 8,0 Ton)
Panjang jalan kolektor (MST ≥ 8
Ton) dibagi panjang jalan total % 79,63 82,30
Persentase Peningkatan proporsi
Panjang Jalan dengan lebar ≥ 6,00 M
Panjang jalan lebar ≥ 6 meter dibagi
panjang jalan total% 77,46 77,87
Persentase Peningkatan proporsi
panjang Jembatan dengan lebar 9,00 M
Panjang jembatan dengan lebar
9,00 M dibagi panjang jembatan
total% 82,30 84,27
4 Meningkatkan kualitas dan
kuantitas sarana prasarana
pendukung kebinamargaan.
Persentase Peningkatan proporsi
pemenuhan peralatan/alat berat
penunjang pemeliharaan jalan dan
jembatan dan Laboratorium
Kebinamargaan
Jumlah alat berat dan
laboratorium yang tersedia dibagi
kebutuhan jumlah alat berat dan
laboratorium
% 88,28 89,84
Persentase Peningkatan proporsi
panjang jalan yang sudah dileger
Panjang jalan yang sudah dileger
dibagi panjang jalan total% 89,80 94,60
Target Kinerja
TahunNo. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Formulasi Indikator Satuan
Mempertahankan kualitas jalan
dan jembatan agar selalu dalam
kondisi baik.
Meningkatnya panjang jalan dan
jembatan dalam kondisi baik.
Meningkatnya panjang jalan dan
jembatan yang struktur
konstruksinya sesuai strandar
jalan kolektor.
Meningkatkan kualitas jalan
dan jembatan.
3 Meningkatkan kapasitas jalan
dan jembatan.
Meningkatnya panjang jalan dan
jembatan yang lebarnya sesuai
strandar jalan kolektor.
Meningkatnya sarana prasarana
kebinamargaan, meningkatnya
kualitas data, perencanaan dan
pengawasan untuk penanganan
jalan dan jembatan.
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
47
Rencana Strategis 2013 - 2018
47
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
2017 2018
5 Persentase :
1) Cakupan layanan air minum perkotaan % 78,00 79,502) Cakupan layanan air minum perdesaan % 71,00 72,503) Cakupan layanan Sanitasi % 80,00 81,50
6 Meningkatnya pengelolaan jasa
konstruksi SHU 400 400
a. Jumlah uji dan penyebaran informasi
jasa konstruksi(SHU;informasi
konstruksi)
informasi
konstruksi 4 4
b. Jumlah pelaku jasa konstruksi Orang 790 1050
SatuanTarget Kinerja
Pengumpulan data laporan
evaluasi dari Kabupaten/Kota
No. Tujuan Sasaran Indikator KinerjaFormulasi Indikator
Meningkatkan kualitas
kompetensi Pelaku Jasa
Konstruksi dan ketersediaan
Informasi Jasa Konstruksi.
Meningkatkan kualitas dan
kapasitas pelayanan air minum
dan sanitasi.
Meningkatnya kualitas dan
kapasitas pelayanan air minum
dan sanitasi.
Meningkatnya kualitas
kompetensi Pelaku Jasa
Konstruksi dan ketersediaan
Informasi Jasa Konstruksi.
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
48
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Untuk mencapai visi dan misi Gubernur dengan mengacu
tujuan dan sasaran RPJMD sebagai perwujudan realisasi capaian
Renstra 2017-2018 dilaksanakan melalui program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan sebagaimana
tercantum dalam tabel berikut:
2569,661 #REF! #REF! 2569,661 #REF! #REF!
Rp Rp Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (9) (10) (12) (13) (14)
01 03 01 a. Persentase panjang
jalan dalam kondisi
baik
86,70 % 88,92% 261.960.887.000 89,60% 386.294.875.000 1.742.930.034.000 Dinas PU Bina
Marga dan
Cipta Karya
Jawa
Tengah
b. Persentase panjang
jembatan dalam
kondisi baik
79,00%
84,28% 85,80%
Terwujudnya Pemeliharaan jalan dan
jembatan provinsi sepanjang :
I. 2395,492 KM2.261,851 Km 115.209.965.000 2.121,805 Km 104.023.861.000 10.643,272 Km 503.900.077.000
Jawa
TengahJalan = Km
Jembatan = M25326,23 M' 23.394,440 m' 22.941,190 m' 52.595,246 m'
01 03 01 0041 1.124,280 Km 5.778.450.000 116,090 Km 5.255.288.000
1.194,300 m' 1.153,600 m'
01 03 01 0043 2.81,480 Km 3.937.350.000 78,530 Km 3.813.650.000
772,000 m' 758,400 m'
01 03 01 0045 3.143,830 Km 6.652.200.000 132,300 Km 6.265.875.000
1.181,100 m' 1.118,100 m'
01 03 01 0047 4.122,101 Km 7.754.410.000 110,401 Km 5.186.020.000
1.460,720 m' 1.416,120 m'
01 03 01 0049 5.184,880 Km 9.780.735.000 167,680 Km 9.674.078.000
1.878,140 m' 1.906,640 m'
01 03 01 0051 6.194,260 Km 10.572.300.000 174,310 Km 8.744.450.000
1.553,100 m' 1.508,700 m'
01 03 01 0053 7.190,035 Km 7.973.160.000 172,555 Km 7.310.863.000
1.315,000 m' 1.247,200 m'
01 03 01 0055 8.186,535 Km 12.216.765.000 205,290 Km 11.006.650.000
3.116,800 m' 3.166,900 m'
01 03 01 0057 9.116,362 Km 4.656.735.000 102,367 Km 4.511.125.000
707,650 m' 757,650 m'
01 03 01 078 10.127,300 Km 5.997.045.000 127,075 Km 6.697.830.000
1.353,830 m' 1.353,830 m'
01 03 01 0061 11.135,235 Km 6.105.930.000 123,955 Km 6.171.575.000
1.379,900 m' 1.370,800 m'
01 03 01 0063 12.107,564 Km 4.810.620.000 92,084 Km 4.832.300.000
854,300 m' 845,200 m'
01 03 01 0066 13.75,596 Km 4.440.820.000 68,096 Km 3.095.325.000
842,900 m' 842,900 m'
01 03 01 0068 14.73,663 Km 4.044.510.000 67,542 Km 3.437.894.000
1.175,200 m' 1.172,900 m'
01 03 01 0070 15.74,470 Km 3.837.450.000 69,960 Km 2.901.550.000
751,900 m' 730,800 m'
01 03 01 0072 16.98,720 Km 5.205.045.000 85,210 Km 4.270.700.000
1.191,900 m' 1.207,700 m'
01 03 01 0074 17.145,400 Km 7.228.350.000 146,970 Km 7.057.650.000
1.575,000 m' 1.584,650 m'
01 03 01 0078 18.80,140 Km 4.218.090.000 81,390 Km 3.791.038.000
1.090,700 m' 799,100 m'
Terwujudnya Rehabilitasi Jalan Provinsi
sepanjang 570,630 Km
II. 47,51 KM
41,885 Km 146.750.922.000 68,996 Km 282.271.014.000 255,051 Km 637.085.651.000
Dinas PU Bina
Marga dan
Cipta Karya
Jawa
Tengah
Meningkatnya panjang
jalan dan jembatan dalam
kondisi baik.
(9)(8)
Kode
(4)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin Jalan dan
Jembatan Provinsi di
Wilayah BPT Bina Marga
Purwodadi 1
(5)
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin Jalan dan
Jembatan Provinsi di
Wilayah BPT Bina Marga
Semarang 1
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin Jalan dan
Jembatan Provinsi di
Wilayah BPT Bina Marga
Semarang 2
Kegiatan
Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Provinsi
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin Jalan dan
Jembatan Provinsi di
Wilayah BPT Bina Marga
Tegal 1
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin Jalan dan
Jembatan Provinsi di
Wilayah BPT Bina Marga
Tegal 2
Terlaksananya
Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan Provinsi
Terlaksananya
Rehabilitasi Jalan dan
Jembatan Provinsi
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target
SKPD
Penanggung
Jawab
Tabel 5.1
Indikator Kinerja Program
(outcome) Program dan Kegiatan
Target Target
Dinas PU Bina
Marga dan
Cipta Karya
Tahun 2017 Tahun 2018
Jalan dalam kondisi baik =
89,60%
Jembatan dalam kondisi
baik = 85,80%
Lokasi
(11)
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin Jalan dan
Jembatan Provinsi di
Wilayah BPT Bina Marga
Cilacap 1
Mempertahankan kualitas
jalan dan jembatan agar
selalu dalam kondisi baik.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin Jalan dan
Jembatan Provinsi di
Wilayah BPT Bina Marga
Surakarta 1
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin Jalan dan
Jembatan Provinsi di
Wilayah BPT Bina Marga
Surakarta 2
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin Jalan dan
Jembatan Provinsi di
Wilayah BPT Bina Marga
Wonosobo 2
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin Jalan dan
Jembatan Provinsi di
Wilayah BPT Bina Marga
Pati 1
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin Jalan dan
Jembatan Provinsi di
Wilayah BPT Bina Marga
Purwodadi 2
PROGRAM
REHABILITASI/PEMELI
HARAAN JALAN DAN
JEMBATAN
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin Jalan dan
Jembatan Provinsi di
Wilayah BPT Bina Marga
Magelang 1
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin Jalan dan
Jembatan Provinsi di
Wilayah BPT Bina Marga
Magelang 2
Terwujudnya Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan
dan jembatan, Pemeliharaan Berkala dan
Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan
Jembatan provinsi Jawa Tengah.
Kegiatan
Rehabilitasi Jalan
dan Jembatan
Provinsi
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin Jalan dan
Jembatan Provinsi di
Wilayah BPT Bina Marga
Pekalongan 1
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin Jalan dan
Jembatan Provinsi di
Wilayah BPT Bina Marga
Wonosobo 1
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin Jalan dan
Jembatan Provinsi di
Wilayah BPT Bina Marga
Pati 2
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin Jalan dan
Jembatan Provinsi di
Wilayah BPT Bina Marga
Cilacap 2
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin Jalan dan
Jembatan Provinsi di
Wilayah BPT Bina Marga
Pekalongan 2
Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Rp Rp Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (9) (10) (12) (13) (14)(9)(8)
Kode
(4)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(5)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target
SKPD
Penanggung
Jawab
Indikator Kinerja Program
(outcome) Program dan Kegiatan
Target Target
Tahun 2017 Tahun 2018 Lokasi
(11)
Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD
619,00 M' 514,350 m' 698,000 m' 2950,350 m'
Terlaksananya
Rehabilitasi Jalan dan
Jembatan Provinsi
Kegiatan
Rehabilitasi Jalan
dan Jembatan
Provinsi
Rp Rp Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (9) (10) (12) (13) (14)(9)(8)
Kode
(4)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(5)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target
SKPD
Penanggung
Jawab
Indikator Kinerja Program
(outcome) Program dan Kegiatan
Target Target
Tahun 2017 Tahun 2018 Lokasi
(11)
Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD
01 03 01 0042 1.8,730 Km 21.636.650.000 9,590 Km 30.791.260.000
10,500 m' 51,200 m'
01 03 01 0044 2.- Km - - Km 2.050.200.000
- m' 13,600 m'
01 03 01 0046 3.3,470 Km 21.207.604.000 1,800 Km 21.254.243.000
64,900 m' 52,000 m'
01 03 01 0048 4.1,000 Km 3.864.500.000 2,700 Km 8.994.750.000
8,000 m' 29,000 m'
01 03 01 0050 5.3,450 Km 14.299.610.000 7,150 Km 19.570.566.000
77,900 m' 51,400 m'
01 03 01 0052 6.1,500 Km 6.361.590.000 2,650 Km 12.334.315.000
30,900 m' 81,900 m'
01 03 01 0054 7.2,000 Km 2.979.500.000 - Km 5.527.500.000
4,300 m' 37,900 m'
01 03 01 0056 8.2,000 Km 8.147.500.000 - Km 8.416.875.000
51,300 m' 62,400 m'
01 03 01 0059 9.3,455 Km 5.752.096.000 10,000 Km 20.332.155.000
55,000 m' 40,500 m'
01 03 01 0060 10.4,050 Km 7.472.144.000 3,275 Km 5.628.000.000
16,000 m' 12,000 m'
01 03 01 0062 11.1,700 Km 8.480.846.000 3,040 Km 13.065.000.000
49,200 m' 60,300 m'
01 03 01 0065 12.1,600 Km 8.617.448.000 7,400 Km 24.120.000.000
21,400 m' 30,500 m'
01 03 01 0067 13.- Km - 0,080 Km 2.690.515.000
- m' - m'
01 03 01 0069 14.0,320 Km 4.456.540.000 4,041 Km 15.426.750.000
17,500 m' 5,800 m'
01 03 01 0071 15.4,500 Km 9.939.000.000 9,460 Km 28.262.690.000
13,500 m' 34,600 m'
01 03 01 0073 16.- Km 3.116.000.000 2,950 Km 25.552.125.000
23,100 m' 42,100 m'
01 03 01 0075 17.1,500 Km 7.567.415.000 2,910 Km 16.591.545.000
63,450 m' 53,800 m'
01 03 01 0077 18.2,610 Km 7.852.479.000 1,950 Km 11.562.525.000
7,400 m' 39,000 m'
01 03 01 0040 19. Penanganan
Kerusakan Khusus
Jalan dan Jembatan
Provinsi Jawa Tengah.
Terlaksananya
Penanganan Kerusakan
Khusus Jalan dan
Jembatan Provinsi Jawa
Tengah
Ls 5.000.000.000 1 Ls 10.100.000.000
Meningkatnya kapasitas
dan struktur jalan/
Jembatan
Terwujudnya peningkatan kwalitas dan
kapasitas jalan provinsi dan penggantian
jembatan.
01 03 02 a. Persentase panjang
jalan dengan lebar ≥
6,00 m
50,44% 77,46 % 612.451.528.000 77,87 % 1.389.146.133.000 6.052.518.639.000 Dinas PU Bina
Marga dan
Cipta Karya
Jawa
Tengah
b. Persentase panjang
jembatan dengan
dengan lebar ≥ 9,00 m'
78,13% 82,30% 84,27%
c. Persentase panjang
jalan provinsi sebagai
jalan kolektor (MST ≥
8,00 Ton)
67,62% 79,63% 82,30% 1.411.427.292.000
d. Persentase panjang
jembatan dengan
beban sesuai standar
Bina Marga
13,31% 18,88% 20,89% 1.411.427.292.000
Tewujudnya Pembebasan Tanah untuk
Jaringan Jalan Lintas Selatan seluas
870.244,000 M2
01 03 02 0032 I. Kegiatan
Pembebasan Tanah
untuk Jalan dan
Jembatan Provinsi
Jawa Tengah
Terlaksananya
Pembebasan Tanah
untuk Jalan dan
Jembatan Provinsi
Jawa Tengah
16.523 m2 19.140 m2 15.064.000.000 22.423 m2 38.243.139.000 59.309,960 m2 24.379.000.000
Kegiatan Rehabilitasi
Jalan dan Jembatan di
Wilayah BPT Bina
Marga Pati 1
Kegiatan Rehabilitasi
Jalan dan Jembatan di
Wilayah BPT Bina
Marga Pati 2
Kegiatan Rehabilitasi
Jalan dan Jembatan di
Wilayah BPT Bina
Marga Purwodadi 2
Kegiatan Rehabilitasi
Jalan dan Jembatan di
Wilayah BPT Bina
Marga Magelang 1
Kegiatan Rehabilitasi
Jalan dan Jembatan di
Wilayah BPT Bina Marga
Semarang 1
Prosentase panjang jalan
provinsi sebagai jalan
kolektor (MST ≥ 8,0 Ton) =
82,30%
Persentase panjang
jembatan dengan dengan
lebar ≥ 9,00 m' = 84,27%
PROGRAM
PENINGKATAN JALAN
DAN PENGGANTIAN
JEMBATAN
Prosentase panjang jalan
dengan lebar ≥ 6,00 m =
77,87 %
Kegiatan Rehabilitasi
Jalan dan Jembatan di
Wilayah BPT Bina
Marga Wonosobo 1
Kegiatan Rehabilitasi
Jalan dan Jembatan di
Wilayah BPT Bina
Marga Magelang 2
Kegiatan Rehabilitasi
Jalan dan Jembatan di
Wilayah BPT Bina
Marga Pekalongan 2
Kegiatan Rehabilitasi
Jalan dan Jembatan di
Wilayah BPT Bina
Marga Pekalongan 1
Kegiatan Rehabilitasi
Jalan dan Jembatan di
Wilayah BPT Bina
Marga Tegal 2
Kegiatan Rehabilitasi
Jalan dan Jembatan di
Wilayah BPT Bina
Marga Wonosobo 2
Kegiatan Rehabilitasi
Jalan dan Jembatan di
Wilayah BPT Bina
Marga Surakarta 1
Kegiatan Rehabilitasi
Jalan dan Jembatan di
Wilayah BPT Bina
Marga Tegal 1
Kegiatan Rehabilitasi
Jalan dan Jematan di
Wilayah BPT Bina
Marga Cilacap 2
Kegiatan Rehabilitasi
Jalan dan Jematan di
Wilayah BPT Bina
Marga Cilacap 1
Kegiatan Rehabilitasi
Jalan dan Jembatan di
Wilayah BPT Bina
Marga Surakarta 2
Meningkatkan Kapasitas
dan Struktur jalan/
jembatan, untuk
meningkatkan aksesibilitas
jalan dari Pantura -
Pansela; mendukung
pengembangan kawasan
pariwisata, perbatasan
antar provinsi, sejajar
pantura, daerah dengan
struktur tanah labil
(berpotensi longsor) dan
kawasan pengembangan
perekonomian wilayah.
Kegiatan Rehabilitasi
Jalan dan Jembatan di
Wilayah BPT Bina
Marga Purwodadi 1
Kegiatan Rehabilitasi
Jalan dan Jembatan di
Wilayah BPT Bina Marga
Semarang 2
Persentase panjang
jembatan dengan beban
sesuai standar Bina Marga
= 20,89%
Rp Rp Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (9) (10) (12) (13) (14)(9)(8)
Kode
(4)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(5)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target
SKPD
Penanggung
Jawab
Indikator Kinerja Program
(outcome) Program dan Kegiatan
Target Target
Tahun 2017 Tahun 2018 Lokasi
(11)
Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD
106,981 Km
101,005 Km 597.387.528.000 215,280 Km 1.350.902.994.000 1.348,546 Km 4.638.993.506.000
202,200 M
25,000 M 325,000 M 1.302,000 M
01 03 02 0053
16,450 Km 87.409.277.000 29,800 Km 242.262.898.000
25,000 M 260,000 M
01 03 02 0054 2.
26,515 Km 163.272.147.000 56,550 Km 327.779.126.000
- M - M
01 03 02 0055
29,000 Km 178.498.264.000 74,280 Km 418.919.623.000
- M - M
01 03 02 0056
29,040 Km 168.207.840.000 54,650 Km 361.941.347.000
- M 65,000 M
Meningkatkan sistem
perencanaan program dan
anggaran; kwalitas dan
kwantitas alat berat, sarana
laboratorium, material jalan
dan jembatan dan sistim
informasi / data base.
Meningkatnya kualitas
perencanaan program dan
anggaran; kwalitas dan
kwantitas alat berat,
sarana laboratorium,
material jalan dan
jembatan dan sistim
informasi / data base.
Terwujudnya Peningkatan sistem perencanaan
program dan anggaran; kwalitas dan
kwantitas alat berat, sarana laboratorium,
material jalan dan jembatan dan sistim
informasi / data base.
01 03 03 a. Persentase
pemenuhan kebutuhan
alat kebinamargaan
(alat berat dan alat
laboratorium)
83,33% 88,28% 21.759.591.000 89,84% 45.979.785.000 213.235.652.000 Dinas PU Bina
Marga dan
Cipta Karya
Jawa
Tengah
b. Miningkatnya
persentase panjang
jalan yang sudah
dileger
73,46% 89,80% 94,60%
c. Terfasilitasinya
prasarana sarana
kebinamargaan
100% 100% 100%
d. Terfasilitasinya
pembangunan
infrastruktur strategis
100% 100% 100%
Meningkatnya kualitas
perencanaan jembatan dan
pengawasan peningkatan
jalan / penggantian jembatan
terukur kwalitas dan
kwantitasnya.
Terwujudnya perencanaan jalan dan jembatan dan
pengawasan peningkatan jalan dan penggantian
jembatan
01 03 03 010 1. Kegiatan Perencanaan
teknis peningkatan
jalan dan penggantian
jembatan provinsi.
Terlaksananya
perencanaan peningkatan
jalan dan jembatanPengawasan Peningkatan Jalan = 61,00 Paket Pengawasan Peningkatan Jalan = 60 Paket
1.842.750.000
01 03 03 011 Pengawasan Penggantian Jembatan = 1,00 Paket Pengawasan Penggantian Jembatan = 5,00 Paket 17.095.084.000
FS. Pembangunan jalan akses kawasan wisata
hutan penggaron/Jatengpak
Paket Perencanaan Jembatan = 3,00 Paket
Meningkatnya Penyiapan
Program dan Anggaran Sistem
Jaringan Jalan dan Jembatan
Provinsi Jawa Tengah
Terwujudnya Penyiapan Program dan Anggaran
Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa
Tengah
01 03 03 0002 3. Kegiatan Penyiapan
Program dan
Anggaran Sistem
Jaringan Jalan dan
Jembatan Provinsi
Jawa Tengah
Terlaksananya penyiapan
program dan anggaran
15.169.719 250.000.000 Ls 250.000.000 Ls
01 03 03 0003 4.82,401 Km 1.250.000.000 115 Km 1.328.000.000 638,381 KM
179 Pos 179 Pos 895 Pos
Meningkatnya sistem
Pemutakhiran Data Jembatan
dan pendataan struktur jalan
guna mengetahui kondisi jalan
dan jembatan terkini
Terwujudnya Pemutakhiran Data Jembatan dan
pendataan struktur jalan
01 03 03 0004 5. Kegiatan
Pemutakhiran Data
Jembatan dan
pendataan struktur
jalan
Terlaksananya
Pemutakhiran Data
Jembatan dan pendataan
struktur jalanLs 975.000.000 Ls 1.665.000.000 Ls
Terwujudnya Pengadaan Alat Berat Provinsi Jawa
Tengah, sebanyak = 244 unit/ buah
01 03 03 0005 6. Kegiatan Pengadaan
Alat Berat Provinsi
Jawa Tengah
Terlaksananya Pengadaan
Alat Berat Provinsi Jawa
Tengah
3,00 Unit
5.167.253.000
135 Unit
18.176.295.000
379,000 Unit1. Dump Truck 3-5 Ton = 6 unit 380.000.000 1. Truck Trailer / Head Truck = 1 unit Unit 2 1. Jack Hammer Elektrik = 36 Unit
2. Tandem Vibration Roller 2-2,5 Ton =20 unit 350.000.000 2. Wheel Loader J198 = 2 Unit 2 2. Concrete Cutter = 36 Unit
3. Tandem Vibration Roller 4 Ton = 13 unit 670.000.000 1 3. Asphal Sprayer Portabel = 36 Unit
4. Baby Roller = 27 unit 200.000.000 4 4. Las Listrik = 9 buah
5. Flat Bad Truck With Crane 3-5 Ton = 5 unit 1.300.000.000 1 5. Concreate Mixer = 18 Unit
6. Truck Trailer / Head Tractor = 1 unit 750.000.000 1
7. Wheel Loader 1,2 / 1,5 M3 = 2 unit 1.500.000.000 1
8. Cold Milling lebar 100 cm = 1 unit 750.000.000 9
9. Cold Milling lebar 50 cm = 3 unit 100.000.000 4
10. Mini Excavator = 9 unit 3.500.000.000 4
11. Portable Asphalt Mixing Plant ( AMP ) = 2 unit 1.560.000.000 4
12. Generator Set = 2 unit 1.050.000.000 4
13. Mini Asphalt Finisher (Track) = 1 1.000.000.000 2
14. Plat Tamper 24 unit 15.000.000 4315. Water pump = 9 unit 250.000.000
16. Concrete Mixer = 27 unit 150.000.000
17. Grass Cutter = 90 unit 16.500.000
18. Las Listrik = 9 18.000.000
19. Concrete Cutter = 36 350.000.000
20. Asphal Sprayer Portabel = 3621. Jack Hammer Elektrik/ Compresor = 37
Peningkatan Jalan dan
Penggantian Jembatan
Bidang Pelaksana
Jalan Pembangunan
Wilayah Barat I
Persentase pemenuhan
kebutuhan alat
kebinamargaan (alat berat
dan alat laboratorium) =
89,84%
4.
Peningkatan Jalan dan
Penggantian Jembatan
Bidang Pelaksana
Jalan Pembangunan
Wilayah Barat 2
persentase panjang jalan
yang sudah dileger =
94,60%
Peningkatan Jalan dan
Penggantian Jembatan
Bidang Pelaksana
Jalan Pembangunan
Wilayah Timur I
Terwujudnya peningkatan kwalitas dan
kapasitas jalan provinsi. sepanjang 1.014,670
Km dan penggantian jembatan sepanjang
581,200 M
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
KEBINAMARGAAN
II. Kegiatan
Peningkatan Jalan
dan Penggantian
Jembatan
Kegiatan pengawasan
teknis peningkatan
jalan dan penggantian
jembatan provinsi.
Terlaksananya
pengawasan peningkatan
jalan dan jembatan
2.
11.538.778.000
Meningkatnya Pembuatan
leger jalan sepanjang 607,760
Km dan Perhitungan lalu
Lintas sebanyak 895 Pos.
Terwujudnya Pembuatan leger jalan sepanjang
607,760 Km dan Perhitungan lalu Lintas sebanyak 895
Pos/Titik.
Kegiatan Pembuatan
leger jalan dan
Perhitungan lalu Lintas
3.
Meningkatnya Pengadaan Alat
Berat guna menunjang
pekerjaan swakelola dan
penanganan pasca longsor
dan banjir
Peningkatan Jalan dan
Penggantian Jembatan
Bidang Pelaksana
Jalan Pembangunan
Wilayah Timur 2
Terlaksananya
Peningkatan Jalan dan
Penggantian Jembatan
serta Terbebasnya
sebagian lahan untuk
jalan dan jembatan
Provinsi Jawa Tengah
Terlaksananya pembuatan
leger jalan dan
perhitungan lalu lintas
1.
Rp Rp Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (9) (10) (12) (13) (14)(9)(8)
Kode
(4)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(5)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target
SKPD
Penanggung
Jawab
Indikator Kinerja Program
(outcome) Program dan Kegiatan
Target Target
Tahun 2017 Tahun 2018 Lokasi
(11)
Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Meningkatnya Pemeliharaan
dan Peningkatan Kompetensi
Laboratorium dan pengadaan
alat laboratorium guna
menunjang pencapaian
kualitas pekerjaan jalan dan
jembatan
Terwujudnya Pemeliharaan dan Peningkatan
Kompetensi Laboratorium dan pengadaan alat
laboratorium sebanyak : 18 Unit/ buah
7. Kegiatan Pemeliharaan
dan Peningkatan
Kompetensi
Laboratorium
Terlaksananya
Pemeliharaan dan
Peningkatan Kompetensi
Laboratorium
7 Unit
500.000.000
- 24 Unit
1. Electric Aspal Compactor = 2 Unit FIELD CBR TEST, Unit2. Compressing Digital Bean Tes (Kuat Lentur) ELEKTRIC LABORATORY CBR TEST = 1 Unit Kapasitas 10 KN = 2 Unit AUTOMATIC CBR & PROCTOR COMPACTOR = 1 Unit3. Soklet Ekstractor, Kapasitas 1000 gr = 2 Unit 19.000.000 HYDROMETER ANALYSIS TEST = 1 Unit
4. Alat Sondir = 1 Unit 43.000.000
5. CBR on Place = 1 Unit 20.000.000 Unit
6. GPS = 5 Unit 75.000.000 SOUNDNEESS TEST = 1 Unit
7. Hammer Test Digital = 2 Unit 57.500.000 ABSORPTION OF FINE AGREGATE TEST = 1 Unit
8. Test aspal = 1 Unit 157.500.000
9. Test kuat tekan digital = 1 Unit 117.000.000
10. Compector 6 inc = 1 Unit 46.000.000
Meningkatnya Pengadaan
bahan jalan dan jembatan
Provinsi Jawa Tengah guna
menunjang pekerjaan
swakelola dan penanganan
pasca longsor dan banjir
Terwujudnya Pengadaan bahan jalan dan jembatan
sejumlah = 10.115 Buah/ Lembar
01 03 03 0008 8. Kegiatan Pengadaan
pendayagunaan bahan
jalan dan jembatan
Provinsi Jawa Tengah
Terlaksananya Pengadaan
bahan jalan dan jembatan
Provinsi Jawa Tengah
1.570 Lbr
755.360.000
2.500 Bh/ Lbr
4.142.306.000
9.855 Bh/ Lbr
1. Dek Plang = 0,12 x 0,20 x 3 M = 350 Buah 1. Bronjong : 2x1x1 = 1000 Lbr 1. Bronjong : 2x1x1 = 2000 Lbr
2. Bronjong : 2x1x1 = 5.015 Lembar Bronjong : 2x1x0,5 = 570 Lbr Bronjong : 2x1x0,5 = 500 Lbr 450.000.000
Bronjong : 2x1x0,5 = 2.500 Lembar3. Concrete Sheet Pile 0,22 x 0,5 x 12 = 750 Buah4. Armco 1,0 - 1,4 m = 1.500 Buah
01 03 03 009 9. Kegiatan Perbaikan
peralatan alat berat
Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan Perbaikan peralatan
alat berat Provinsi Jawa
Tengah57,000 Unit 1.323.200.000 57,000 Unit 1.480.350.000 507,000 Unit
Meningkatkan kualitas
lingkungan permukiman
Meningkatnya pemenuhan
kebutuhan air bminum dan
sanitasi
Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi : 1.)
Cakupan air minum perkotaan, 2.) Cakupan air
minum Perdesaan, 3.) Cakupan sanitasi
01 03 09 a. Persentase Pelayanan air
minum perkotaan
63,99%
76,50% 18.130.200.000 78,00% 112.480.000.000 130.610.200.000
Dinas PU Bina
Marga dan
Cipta Karya
b. Persentase Pelayanan air
minum perdesaan
49,13%67,00% 71,00%
c. Persentase Pelayanan
sanitasi
64,50%76,97% 80,00%
1). Sarana pengelolaan air limbah komunal ; 2). Sarana
Pengelolaan sampah ; 3). Pendampingan TPA Regional
Jateng di 5 lokasi (Penyusunan Dokumen AMDAL TPA
Regional, Penyusunan Dokumen FS TPA Regional,
Perintisan Pengelolaan TPA Regional) ; 4). Studi/Kebijakan
terkait Sanitasi
01 03 09 0001 1. Kegiatan Peningkatan
penyediaan prasarana
dan sarana sanitasi
Terlaksananya Peningkatan
penyediaan prasarana dan
sarana sanitasi1.280.000.000
a) Kab./Kota Magelang
b) 35 Kab./Kota58.200.000.000
Terlaporkannya kegiatan pendampingan program pusat
PAMSIMAS, sebanyak 5 Dokumen
01 03 09 0002 2. Kegiatan Pendampingan
pelaksanaan program
pusat PAMSIMAS
Terlaksananya
Pendampingan pelaksanaan
program pusat PAMSIMAS 500.000.000 a) 31 Kab./Kota
b) 31 Kab./Kota
c) 31 Kab./Kota
1.500.000.000
1). Pendampingan Manajemen Teknia SPAM Regional 2).
Pendampingan Manajemen Teknis PDAM di Jawa Tengah ;
3). Pembinaan Teknis Pengelolaan SPAM Pedesaan di Jawa
Tengah ; 4). Studi terkait Air Bersih
01 03 09 0004 3. Kegiatan Peningkatan
Penyediaan Prasarana
dan Sarana Air Bersih
Terlaksananya Peningkatan
Penyediaan Prasarana dan
Sarana Air Bersih 15.950.200.000
a) 3 lks
b) 35 Kab./Kota
c) 35 Kab./Kota
d) 2 lks
52.280.000.000
1). Terlaksananya pendampingan dan monev pasca
pembangunan ; 2). Terlaksananya penyusunan capaian air
minum dan sanitasi ; 3). Peningkatan sistem aplikasi air
bersih dan sanitasi ; 4). Terselenggaranya bintek SPAM di
kawasan SPAM Regional
01 03 09 0007 4. Kegiatan Evaluasi
Pemanfaatan Prasarana
dan Sarana Pemukiman
Terlaksananya Evaluasi
Pemanfaatan Prasarana dan
Sarana Pemukiman400.000.000 35 Kab./Kota 500.000.000
Meningkatkan kualitas
bangunan
Meningkatnya kualitas
bangunan gedung dan non
gedung
Meningkatnya pengelolaan jasa konstruksi : a).
Jumlah uji dan penyebaran informasi jasa
konstruksi (SHU; Informasi Konstruksi); b). Jumlah
pelaku jasa konstruksi
01 03 10 a. Jumlah Sertifikasi Hasil
Uji (SHU)400 5.152.613.000 6.453.800.000 11.606.413.000
Dinas PU Bina
Marga dan
Cipta Karya
b. Jumlah Penyebaran
Informasi Konstruksi4 4
c. Jumlah Pelaku Jasa
Konstruksi790 Org 1080 Org
1. Kegiatan Peningkatan
kinerja dan monev
bidang cipta karya dan
tata ruang
Terlaksananya Peningkatan
kinerja dan monev bidang
cipta karya dan tata ruang399.563.000 -
01 03 10 0004 2. Kegiatan Pemberdayaan
dan pengawasan jasa
konstruksi
Terlaksananya
Pemberdayaan dan
pengawasan jasa konstruksi1.825.800.000 1.080 Orang 1.828.800.000
01 03 10 0009 3. Kegiatan Peningkatan
Pelayanan Laboratorium,
Sertifikasi dan Advis
Teknik
Terlaksananya Peningkatan
Pelayanan Laboratorium,
Sertifikasi dan Advis Teknik 1.060.000.000 Jasa Uji = 500 Pemakai 2.500.000.000 3,000 Unit
mempertahankan Sertifikasi Akreditasi ISO
= 2 Sertifikat
Pengadaan Alat uji = 3,00 Alat
Sosialisasi NSPM Bidang Uji = 100 Pengguna
Jasa
01 03 10 0010 4. Kegiatan Peningkatan
Pelayanan Informasi
Kontruksi
Terlaksananya Peningkatan
Pelayanan Informasi
Kontruksi 650.000.000
1. Kabupaten/Kota
2. 4 kali Bintek
3. 4 kalo Pameran
4. 800 Orang Pengunjung
715.000.000
01 03 10 0011 5. Kegiatan Pengawasan
Teknis Pengelola dan
Penyelengaraan Gedung
Milik Daerah
Terlaksananya Pengawasan
Teknis Pengelola dan
Penyelengaraan Gedung
Milik Daerah1.067.250.000
A. 16 Lokasi
B. 160 Peserta
C. 80 Peserta
D. 80 Peserta
E. 2 Paket
1.260.000.000
01 03 10 0012 6. Kegiatan Identifikasi
Bangunan dan Kawasan
Bersejarah
Terlaksananya Identifikasi
Bangunan dan Kawasan
Bersejarah 150.000.000 1 Dokumen 150.000.000
2.404,741 919.454.819.000 2.406,081 1.940.354.593.000 8.150.900.938.000
PROGRAM
PEMBANGUNAN DAN
PENGELOLAAN
BANGUNAN GEDUNG
SERTA PEMBANGUNAN
JASA KONSTRUKSI
SPECIFIC GRAVITY & ABSORPTION OF
AGREGATE TEST = 1
PROGRAM PENINGKATAN
KINERJA PENGELOLAAN
AIR MINUM DAN
SANITASI
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
49
BAB VI INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Indikator Kinerja dibawah ini menunjukan bahwa kondisi awal tahun 2013 (kondisi jalan baik 86,54%; jembatan
baik 79,00%) sebagai pijakan untuk mencapai kinerja pada akhir RPJMD tahun 2018 (kondisi jalan baik 89,60%;
jembatan baik 85,80%) dengan perincian tabel tahapan pencapaian tiap tahun sebagai berikut :
Rencana Strategis 2013 - 2018
48
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
50
Tabel 6.1 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 0 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Persentase proporsi panjang jalan kondisi baik 86,54% 88,92% 89,60% 89,60%
2 Persentase Peningkatan proporsi Panjang Jalan Provinsi sebagai
jalan kolektor (MST ≥ 8,0 Ton)67,62% 79,63% 82,30% 82,30%
3 Persentase Peningkatan proporsi Panjang Jalan dengan lebar ≥ 6,00 M 50,44% 77,46% 77,87% 77,87%
4 Persentase proporsi panjang jembatan kondisi baik 79,00% 83,61 85,80% 85,80%
5 Persentase Peningkatan proporsi panjang Jembatan dengan beban
sesuai standar Bina Marga dengan lebar ≥ 9,00 m13,31% 18,88% 20,89% 20,89%
6 Persentase Peningkatan proporsi pemenuhan peralatan/alat berat
penunjang pemeliharaan jalan dan jembatan dan Laboratorium
Kebinamargaan
83,33% 88,28% 89,84% 89,84%
7 Persentase Peningkatan proporsi panjang jalan yang sudah dileger 73,46% 89,80% 94,60% 94,60%
8 Persentase cakupan layanan air minum dan sanitasi :
a. Air minum perkotaan 63,99% 78,00% 79,50% 79,50%
b. Air minum perdesaan 49,13% 71,00% 72,50% 72,50%
c. Sanitasi 64,50% 80,00% 81,50% 81,50%
9 Jumlah uji dan penyebaran informasi jasa konstruksi (SHU;
informasi konstruksi)
a. - Sertifikasi Hasil Uji 573 SHU 400 SHU 400 SHU 2000 SHU
- Informasi Konstruksi 2 Informasi 4 Informasi 4 Informasi 17 Informasi
b. Jumlah Pelaku Jasa Konstruksi 585 Orang 970 Orang 1050 Orang 4230 Orang
NO IndikatorTarget Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir periode
RPJMD
Kondisi
Kinerja pada awal
periode RPJMD
Rencana Strategis 2013 - 2018
50
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Rencana Strategis 2013 - 2018
51
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis ini adalah pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah serta dijadikan acuan dalam
evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.
Keterpaduan arah dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah dan
target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Tengah lima tahun ke depan akan dikoordinasikan lebih lanjut
oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.
Dokumen ini memiliki time frame tahun 2013-2018 sesuai dengan
masa kerja Gubernur-Wakil Gubernur dan sesuai pula dengan timeframe
RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018. Dokumen Renstra ini menjadi
pedoman dalam penyusunan Renja setiap tahun, dan pada saat masa transisi
yaitu pada tahun 2019 dokumen Renstra ini dapat dipergunakan menjadi
pedoman dalam penyusunan Renja 2019, dengan tetap mempehatikan arah
kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam RPJP-D
dan kebijakan pembangunan nasional yang termuat dalam RPJM Nasional
maupun dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
cq Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga.
Rencana Strategis ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya
dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang
signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun terjadi perubahan atas
kondisi lingkungan strategis , maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan
sesuai ketentuan yang berlaku.
Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi
jaringan jalan dan pemukiman yang memadai dalam rangka memberikan
kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, perekat antar
daerah/wilayah perbatasan Provinsi, menumbuh kembangkan kegiatan
pariwisata sebagai stimulan bagi upaya menciptakan iklim investasi wilayah
serta perluasan akses pelayanan sosial dasar maupun pelayanan administrasi
publik lainnya dalam mendukung daya saing Jawa Tengah.
Demikian penyusunan dokumen ini semoga Tuhan Yang Maha Esa
akan selalu memberikan berkah dan petunjuk kita semua, Aamiin.
Top Related