PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DI DESA KARYA
MUKTI KECAMATAN MARO SEBO ILIR KABUPATEN BATANG
HARI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syariah
Oleh :
ANNASTA ARNIANTI
NIM: 105170395
Pembimbing :
Dr. Sayuti Una, S. Ag., M. H
Nofi Nurman, M. Si
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1443 H/ 2021 M
iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas
Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima
sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.
Jambi, Maret 2021
Annasta Arnianti
NIM: 105170395
v
Pembimbing I : Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Nofi Nurman, M. Si
Alamat : Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi-Muaro Bulian
K.M 16 Simpang. Sungai Duren, Kab. Muaro Jambi 31346
Telp. (0741) 582021
Jambi, Maret 2021
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di –
Jambi
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Assalamu’alaikum wr. wb.
Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi
Saudara Annasta Arnianti NIM 105170395 yang berjudul “Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan di Desa Karya Mukti Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang
Hari Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” telah di
setujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan pada
Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
Wassalamu’alaikum wr. wb.
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H Nofi Nurman, M. Si
NIP. 19720102 2000031 005 NIDN. 2010118703
vi
iv
MOTTO
اميه بالقسط أوفسكم أو الىالديه والقربيه إن يكه غىيا أو يا أيها الذيه آمىىا كىوىا قى ولى عل شهداء لل
بهما فل تتبعىا الهىي أن تعدلىا وإن تلىوا أو تعرضىا فإن الل أول ا فالل ا كان بما ت فقير عملىن خبير
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri
atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih
tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin
menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau
enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala
apa yang kamu kerjakan.(Q.S An-nisa’(4) Ayat 135 1
1 Q.S An-nisa’(4) Ayat 135
v
ABSTRAK
Skirpsi ini membahas tentang Pelaksanaan Prioritas Pembangunan di Desa Karya
Mukti Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang bertujuan untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan prioritas pembagunan di Desa Karya Mukti dan apa saja
yang menjadi hambatan ataupun kendala pada saat pembangunan berlangsung.
Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan di peroleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: (1) Pelaksanaan
Prioritas Pembangunan di Desa Karya Mukti Kecamatan Maro Sebo Ilir sesuai dengan RKPDes dan terdapat lima hal penting dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa pada Paragraf 2 Pasal 81 diantaranya adalah:
pelaksanaan program pembangunan menyesuaikan Rencana Kerja Pemerintah
Desa, melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, optimalisasi sumber
daya, kemandirian dan integrasi pembangunan; (2) Terdapat kendala pada saat
pelaksanaan prioritas pembangunan di Desa Karya Mukti Kecamatan Maro Sebo
Ilir Kabupaten Batang Hari yaitu aksess jalan yang buruk dari kota ke Desa untuk
membawakan material menyebkan keterlambatan pembangunan berlangsung; (3)
tingginya partisipasi masyarakat pada saat pembangunan berlangsung, partisipasi
masyarakat disini yaitu bergotong royong pada hari libur.
Kata Kunci: Pelaksanaan, prioritas, pembangunan.
vi
PERSEMBAHAN
Alhamdulillah
Puji syukur saya panjatkan kehadira ALLAH SWT yang selalu melimpahkan dan
memberikan kemudahan kepada saya dan menghadirkan orang-orang yang bearti
di sekeliling saya. Yang selalu memberi saya semangat dan doa, sehingga skripsi
saya terselesaikan dengan baik.
Ku persembahkan semua ini sebagai tanda cinta dan baktiku dan kasih sayang
serta doa yang ku terima. Dengan ini ku persembahkan untuk ayahanda (
TAMRIN) dan Ibunda ( ENDRAYATI ) Terima kasih untuk doa dan keridhoan
kedua orang tuaku sehingga saya semangat menyelesaikan skripsi ini.
Terima kasih untuk kedua adikku ( MUHAMMAD ZIKRI ) dan ( M. ABID
RAJENDRA) yang selalu memberi saya semangat untuk cepat menyelesaikan
perkuliahan ini agar menjadi orang sukses dan menjadi contoh yang baik untuk
kalian.
Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Kakek saya ( ARDI AHMAD)
yang selalu memberi semangat dan doa kepada saya sehingga dapat
menyelesaikan skripsi ini.
vii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana dalam
penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, iringan shalawat
serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang
telah membawa kemashalatan bagi umat manusia.
Skripsi ini berjudul “Pelaskanaan Prioritas Pembangunan di Desa Karya
Mukti Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari Ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”. Skripsi ini disusun sebagai
sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu dan memenuhi sebagai
persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana satu (S1) pada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi.
Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari tidak sedikit
hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data
maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak,
terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka
skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas
penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut
membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:
1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S. Ag., M. H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS
Jambi.
viii
3. Bapak Agus Salim, S. Th. I, MA, M. IR., Ph. D, Dr. Ruslan Abdul Ghani,
SH., M. Hum, dan Dr. H. Ishaq, S. H., M. Hum selaku Wakil Dekan I, II, dan
III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Ibu Irmawati Sagala, S. IP., M. Si dan Bapak Yudi Armansyah, M. Hum
selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas
Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Sayuti Una, S. Ag., M.H dan Bapak Nofi Nurman, M. Si selaku
Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati
Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung
maupun tidak langsung.
Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat
memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT
kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya.
Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.
Jambi Maret 2021
Penulis,
Annasta Arnianti
NIM: 105170395
ix
DAFTAR ISI
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .................................................................. i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................................... ii
PENGESAHAN .............................................................................................................. v
MOTTO.................................................................................................................. vi
ABSTRAK .............................................................................................................. v
PERSEMBAHAN .................................................................................................. vi
KATA PENGANTAR .......................................................................................... vii
DAFTAR ISI .......................................................................................................... ix
BAB I ...................................................................................................................... 1
PENDAHULUAN................................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ............................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................................ 5
C. Tujuan Penelitian ......................................................................................... 5
D. Manfaat Penelitian ....................................................................................... 5
E. Kerangka Teori............................................................................................. 6
1. Pembangunan ........................................................................................... 6
2. Desa ........................................................................................................ 12
3. Pemerintahan Desa ................................................................................. 14
4. Pembangunan Desa ................................................................................ 15
5. Partisipasi Masyarakat ............................................................................ 17
F. Tinjauan Pustaka……………………………...…………………………....19
BAB II………………….………………………………………………………...21
METODE PENELITIAN………………………………………………………...21
A.Tempat Penelitian…………………………………………………………...21
B. Pendekatan Penelitian………………………………………………………21
C. Jenis Dan Sumber Data……………………………………..……………....22
D.IntrumenPengumpulanData…………………...…………………………….22
E. Teknis Analisis Data……………...…………………………………….…..23
x
F. Sistematika Penulisan.....................................................................................24
G. Jadwal Penelitian…..…………………………………………………….…25
BAB III……………………………..…………………………………………….27
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN…………………….…………..27
A. Aspek Geografis Desa………………………………………………….....27
B. Aspek Demografis…………………………………………………….…..28
C. Aspek Pemerintahan……………………………………………………....31
BAB IV……………………………………………………………………..……35
HASIL PENELITIAN……………………………………………………………35
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014………………………………………………………………….…35
B. Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Di Desa Karya Mukti Kecamatan
Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari………………………………………..44
C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Prioritas Pembangunan……..55
BAB V……………………………………………………………………………58
PENUTUP………………………………………………………………………..58
A. Kesimpulan……………………………………………………………….58
B. Saran-Saran……………………………………………………………….60
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………61
DOKUMENTASI WAWANCARA…………………………………………….65
CURRICULUM VITAE…………………………………………………………71
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perencanaan adalah hal yang sangat penting dalam pembangunan daerah,
adanya pembangunan juga terdapat berbagai masalah sehingga perlu suatu
perencanaan yang sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Berdasarkan
hal tersebut, muncul pertanyaan apakah perencanaan pembangunan yang
dilaksanakan oleh desa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
20142.
Berbagai ketentuan yang harus dilakukan oleh Desa atau perangkat desa
berdasar Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 adalah hal yang baru dan
sangat mungkin dalam penerapannya banyak mengalami berbagai hambatan atau
kendala. Lain pihak Undang Undang ini telah dilaksanakan tahun 2015, dengan
demikian desa atau kelurahan wajib untuk melakukannnya termasuk dalam hal ini
kewajiban untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Desa.3
Terdapat pada pasal 74 dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang
Desa. Bahwa belanja desa akan di prioritaskan untuk memenuhi kebutuhan
pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan
Prioritas Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Derah Provinsi.
2PeraturanPemerintah No 12 Tahun 2011 TentangPeraturanPelaksanaanUndang –undang
No 6Tahun 2014 TentangDesa. 3Undang-Undang No 6 Tahun2014 Tentang Desa
2
Terdapat dalam undang-uandang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
paragraph 2 pasal 81 terdapat 5 point yaitu:
- Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah
desa
- Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat dengan semnagat bergotong-
royong
- Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam.
- Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa.
- Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada
pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.
Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk
melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan
ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan siapa
yang melaksanakan dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara
yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah
program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan,
langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan
guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula4.
Selain itu dalam proses implementasi terdapat tiga unsur penting yaitu :
4 Abdullah Syukur. 1987. KumpulanMakalah “Study Implementasi Latar Belakang
Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang. Hlm 40
3
1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan
2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program
perubahan dan peningkatan
3. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung
jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses
implementasi tersebut. Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa
pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut5.
Keadaan di dalam suatu desa tentunya sangat beragam atau bervariasi
antara desa satu dengan desa yang lainnya. Keberagaman desa dapat dilihat dari
potensi sumber daya alam yang dimiliki, maupun sumber daya manusia di daerah
perdesaan tersebut. Beragam perbedayaan diantaranya ada desa yang sangat
potensial, ada juga memiliki jumlah dan kepadatan penduduk yang sangat kurang,
ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai, tingkat pendapatan rendah,
lokasi yang sangat jauh dari Ibu Kota Kabupaten atau Kecamatan, dan beragam
karakteristik lainnya6.
Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa Desa Karya Mukti terletak di
Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari. Desa Karya Mukti ini
termasuk desa yang terpencil yang terletak di daerah Trasmigrasi yang jauh dari
jangkauan Perkotaan. Mayoritas masyarkatnya adalah petani sawit. Hasil tani
yang terus meningkat tidak didukung dengan akses jalan yang baik. Dimana jalan
5 Abdullah Syukur. 1987. KumpulanMakalah “Study Implementasi Latar Belakang
Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang. Hlm 398 6 Ismail Marzuki, “Good Corporate Government Dalam Penyeluran Kredit Perbankan”,
Jurnal. Ilmiah IKIP MATARAM, Dosen Program Studi Pendidikan Biologi FPMIPA IKIP
Mataram, 2002. Hlm, 22
4
yang dilalui masyarakat untuk membawa hasil kebunnya mengalami kerusakan,
sehingga menghambat perputaran ekonomi. Adapun partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan sangat baik, dimana masyarakat menyempatkan waktu
pada hari libur ikut serta bergotong-royong agar pembangunan berjalan dengan
baik dan sesuai yang di inginkan masyarakat7.
Adapun Prioritas Pembangunan yang di bangun di Desa Karya Mukti.
Adalah8:
1. Jalan Rabat Beton Panjang 800 Meter Tahun 2018
2. Jalan Rabat Beton Panjang 1.100 Meter Tahun 2019
3. Madrasah (DTA) Sumber Dana Dari Bantuan Provinsi Jambi Tahun
2018 Yang Pelaksanaannya Tahun 2019
Melihat penomena tersebut maka ini lah yang akan di teliti mengenai
Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014
dengan mengambil penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan di Desa Karya Mukti Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten
Batang Hari Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa ”
7 Wawancara dengan Bapak Dasmin, Kepala Desa Karya Mukti. Pada tanggal 20 Oktober
2020 8 Wawancara Dengan Bapak Dasmin, Kepala Desa Karya Mukti. Pada Tanggal 20
Oktober 2020
5
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar Belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman
dalam pembahasan permasalahan yang akan di diteliti, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan di desa menurut Undang-Undang No 6
Tahun 2014?
2. Bagaimana pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Karya Mukti berdasarkan
Undang-Undang No 6 Tahun 2014?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Karya
Mukti?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarka Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam
permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan di Desa menurut
Undang-Undang No 6 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksana Pembangunan Jalan Rabat Beton
dan Pembangunan Madrasah (DTA) di Desa Karya Mukti
3. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Karya
Mukti
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara
teoritis maupun praktis sebagai berikut:
1. Manfaat secara Teoritis
6
a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan
pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai pelaksanaan
prioritas pembangunan Desa Karya Mukti.
b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan bagi
peneliti-peneliti lain yang terkait dengan analisis pelaksanaan prioritas
pembangunan Desa Karya Mukti yaitu prinsip swakelola dan partisipatif,
transaparan, demokratis, efektifan efisien, tertib administrasi dan prinsip
saling percaya.
c. Hasil penelitian juga dapat bermanfaat untuk memberikan landasan dari
pembuat kebijakan dalam membuat suatu keputusan tentang Pelaksanaan
Prioritas Pembangunan Desa Karya Mukti. Dan hasil-hasil yang
diperoleh dapat menimbulkan permasalahan baru untuk diteliti lebih
lanjut tentang Prioritas Pembangunan Desa Karya Mukti.
2. Manfaat secara prakti
Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa sebab dengan
adanya penelitian ini maka dapat menambah pemahaman dan wawasan terkait
priritas pembanguna Desa Karya Mukti oleh masyarakat tersebut. Dan dapat
meningkat kan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
E. Kerangka Teori
1. Pembangunan
Menurut S.P. Siagian mengartikan pembangunan ialah sebagai suatu usaha
atau rangkaian usaha atau pertumbuhan dan perubahan yang sederhana yang
7
dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara, dan Pemerintah menuju
modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa. Sedangkan menurut Bintoro
Tjokroamidjojo bahwa pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang
kontinue dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan
yang lebih baik9.
Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan
perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana
dengan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat
yang berkeadilan10
.
Ada 3 kelompok teori yang dibahas dalam pembangunan. yaitu11
:
a. Teori modernisasi menekankan faktor manusia dan nilai-nilai budaya sebagai
pokok persoalan dalam pembangunan. Teori modernisasi merupakan
kelompok teori yang dominan dalam mengkaji masalah pembangunan di
Indonesia.
b. Teori ketergantungan, teori ini merupakan reaksi terhadap teori modernisasi.
Teori ini mula-mula tumbuh di kalangan para ahli ilmu sosial di Amerika
Latin kemudian meluas sampai ke Amerika Serikat, Eropa dan Asia. Teori ini
dipengaruhi oleh metode analisis Marxis.
9 Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, dkk, Peran Pemerintah Desa Dalam
Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten
Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, hlm. 891. Diakses pada tanggal 23
Npvember 2020. Pukul 19:00 WIB 10
Mukmin Muhammad, Perencanaan Pembangunan, (Makasar:Dua Bersaudara, 2017),
hlm. 2. 11
Kumba Digdowiseiso, Teori Pembangunan, (Jakarta: LPU-UNAS, 2019), hlm. 56.
8
c. Teori yang merupakan reaksi terhadap teori ketergantungan. Teori ini sering
disebut sebagai teori pasca ketergantungan. Di dalamnya ada teori sistem
dunia, teori artikulasi dan sebagainya.
Tantangan utama pembangunan adalah untuk memperbaiki kehidupan.
Kualitas kehidupan yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan
yang tinggi. Hal lain yang tidak kalah penting yang perlu di perjuangkan adalah
masalah Pendidikan, peningkatan standar kesehatan, pemberantasan kemiskinan,
dan kondisi lingkungan hidup. Tujuan pembangunan desa akan terlaksana dengan
baik dan terarah secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut 12
:
- Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam
penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif
- Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan
makna dalam perencanaan pembangunan
- Meningkatkan transfaransi dan akuntabilitas pembangunan
- Menghasilkan keterpaduan antar bidang atau sektor kelembagaan dalam
kerangka.
Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai
berikut13
:
1. Komunikasi
12
Solekhan Moch, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Wisma Kalimetro Malang,
2014), hlm. 46. 13
Edward, “Komunikasi Publik”, jurnal komunikasi, Vol. 3. No. 1, (Februarai 2008),
hlm. 149.
9
Komunikasi, sangat penting menentukan keberhasilan pencapaian tujuan
dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para
pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.
Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila
komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan
peraturan impelementasi harus ditansmisikan (atau dikomunikasikan) kepada
bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun
harus tepat, akurat, dan konsisten.
Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan
variabel komunikasi yaitu :
a. Transmisi
Adalah penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu
implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran
komunikasi adalah adanya salah pengertian.
b. Kejelasan
Adalah komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah
jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu.
c. Konsistensi
Adalah perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi
haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika
10
perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan
kebingungan bagi pelaksana di lapangan14
.
2. Sumber Daya
Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:
a) Staf
Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan dalah staf. Kegagalan
yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh
karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di
bidangnya.
b) Informasi
Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu
pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.
Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi
perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap
peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
c) Wewenang
Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat
dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para
pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika
wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak
terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
d) Fasilitas
14
Husaini Usman, Manajemen, Teori Praktik dan Riset Pendidikan,(Jakarta: Bumi
Aksara, 2006), hlm. 3.
11
Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi
kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa
yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya,
tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung.15
3. Disposisi
Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan
adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi,
menurut Goerge C.Edward III adalah :
a. Pengangkatan birokrat
Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan
yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak
melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah
orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
b. Insentif
Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk
mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi
insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan
mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan
mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah
keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang
15
Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan Remaja Rosdakarya, (Bandung:
Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 143.
12
membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini
dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi16
.
4. Struktur Birokrasi
Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi.
Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para
pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai
keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan
tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya
kelemahan dalam struktur birokrasi.17
2. Desa
Menurut H.A.W. Widjaja Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan
pemikiran dalam Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat18
. Sementara Pasal 1 angka 12 UU Pemda
mengartikan Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan demikian, pengertian Desa menurut Widjaja dan UU Pemda sama-sama
menyebutkan bahwa desa merupakan sebuah komunitas yang mempunyai wewenang
16
Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, ( Jakarta:
Rajawali Press, 2010), hlm. 154. 17
Tabrani Rusyan, Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2006), hlm. 4. 18
H.A.W Widjaja, Otonomi Desa Merupakon Otonomi yang Asli, Butot, don Utuh,
(Jakarta: Raja Grafindo persada, 2003), hlm.3.
13
mengatur dirinya sendiri atau kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan
sosial budaya setempat. Dengan kata lain, desa memiliki otonomi asli yang perlu
mendapat perhatian dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, khususnya
penyelenggaraan otonomi daerah.19
Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia
yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani
atau bercocok tanam.20
Hak dan Kewajiban Desa 21
1. Desa berhak:
a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-
usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa
b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
c. Mendapatkan sumber pendapatan.
2. Desa berkewajiban:
a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan
masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa
e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
19
Novianto M. Hantoro, “Perubahan Status Desa Menjadi Keturahan Dalam Sistem
Ketatan Egaraan”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 78. No. 4, (Desember 2013), hlm. 240. 20
N.Daldjoeni,Interaksi Desa-Kota, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), hlm. .44 21
Sugiman, “Pemerintahan Desa”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 7. No. 1, (September
2018), hlm. 89.
14
3. Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah “kegiatan
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan”. Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa berdasarakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pengaturannya
berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi
dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggraan pemerintahan
desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa
mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat22.
Dalam UU No.32 tahun 2004, UU tersebut disinggung pula perihal
pemerintahan desa, yang kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan
Pemerintah (PP) No.72 tahun 2005 tentang Desa sebagai salah satu aturan
pelaksana dari UU No.32/2004. Kemudian pada Permendagri nomor 39 tahun
2010 tentang badan usaha milik desa yang menyebutkan: “Pemerintahan Desa
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22
Ita Ulumiyah, “Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Studi
Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang”, Jurnal Administrasi Publik (JAP),
Vol. 1. No. 5,(Oktober 2014), hlm. 892.
15
Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.23
Pemerintah Desa sebagai pelaku pelayanan masyarakat sangat perlu
memberikan yang terbaik untuk kepuasan masyarakat. Dibalik kewenangan-
kewenangan yang ditopang oleh adanya dukungan aspek yang melalui peraturan-
peraturan yang berhubungan dengan kepentingan pelayanan masyarakat. Hal ini
sesuai dengan karaktristik pelayanan, yakni sebagai berikut24
:
a. Pelayanan bersifat abstrak yaitu pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan
barang jadi.
b. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan
pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial.
c. Produksi dan konsumen dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata,
karena pada umumnya kejadian tersebut bersamaan dan terjadi ditempat yang
sama
4. Pembangunan Desa
Pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara
menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat.Dalam merealisasikan tujuan
pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan
dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pasca Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014
disahkan, maka payung hukum terhadap eksistensi Desa menjadi kuat karena
23
Coristya Berlian Ramadana, “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai
Penguatan Ekonomi Desa Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang”,
Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1. No. 6,(Desember 2015), hlm. 5. 24
Panji Aritonga, Psikologi Kepemimpinan, (Bandung: Reneka Cipta, 1990), hlm. 60
16
Desa diatur berdasarkan asas rekognisi, subsidiritas, keberagaman, kebersamaan,
kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian,
partisipasi, kesertaan, pemberdayaan dan berkelanjutan.25
Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan
desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat
Kabupaten maupun tingkat Provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang
luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antar
desa, desa dalam Kecamatan, antar Kecamatan dan Kabupaten26
.
Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok :petama, masalah
materi yang ingin di hasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang
menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimana pun
juga pembangunan pada akhirnya harus ditunjukkan pada pembangunan manusia
yang dibangun adalah manusia yang kreatif dan bisa mengembangkan
kreatifitasnya.27
Berikut tiga prinsip pokok pembangunan desa28
25
Yusuf Hermawan, “Analisis Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sukamaju
Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut”, Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik, Vol. 10. No.2,
(September 2019), hlm. 1. 26
Widjaja, Pemerintah Desa/ Marga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3 27
Budiman, Teori pembangunan Dunia Ketiga. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum,
1996), hlm. 108. 28
Regi Revian, “Analisis Implementasi 4 Program Prioritas Kementerian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabupaten Ciamis”, Jurnal FISIP
Universitas Galuh, Vol. 3. No. 1, (Desember 2015), hlm. 114.
17
1) Kebijakan dan langkah-langkah disetiap desa mengacu kepada pencapaian
sasaran pembangunan berdasarkan trilogi pembangunan. Ketiga unsur trilogi
pembangunan tersebut yaitu :
a. pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
b. pertumbuhan ekonomi yan cukup tinggi.
c. stabilitas yang sehat dan dinamis diterapkan disetiap sektor dan antar
sektor disetiap daerah, termasuk desa dan kota, disetiap wilayah dan antar
wilayah, secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan
terpadu.
2) Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang
berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-
sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu
setiap desa perlu memanfaatkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik,
prasarana mesin-mesin dan peralatan seefisien mungkin.
3) Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijaksanaan deregulasi,
debirokratisasi, dan sedentralisasi dengan sebaik-baiknya.
5. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan adalah
Keikutsertaan sekelompok orang atau tiap individu yang mampu secara aktif
dalam setiap kegiatan pembangunan untuk memberikan masukan pikiran, waktu,
tenaga atau material sehingga tercapainya hasil pembangunan yang sesuai dengan
18
kebutuhan dan keinginan masyarakat yang merupakan suatu terobosan yang
terhenti ke suatu pertumbuhan komulatif yang bersifat terus menerus29
.
Partisipasi masyarakat merupakan dedikasi penuh untuk mengontrol,
mengawasi, dan mengawal jalannya program pembangunan dan kebijakan dan
sasarannya adalah kepentingan masyarakat30
.
Partisipasi dapat dilihat dari dua hal yaitu31
:
1. Partisipasi dalam perencanaan, dapat dilihat dari dua aspek posistif dan
negatif. Pada segi positif partisipasi adalah dapat mendorong munculnya
keterlibatan secara emosional terhadap programprogram pembangunan desa yang
telah direncanakan bersama. Sedangkan, negatifnya adalah kemungkinan tidak
dapat dihindarinya pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat
menunda atau bahkan menghambat tercapainya suatu keputusan bersama.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan. Segi positifnya adalah program yang telah
direncanakan dapat selesai dikerjakan.Tetapi segi negatifnya adalah cenderung
menjadikan warga masyarakat sebagai objek pembangunan dimana warga hanya
dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari
permasalahan yang mereka hadapi. Sehingga warga masyarakat tidak secara
emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak
dapat dihindari.
29 Rizal Andreeyan, “Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan
Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda”, eJournal
Administrasi Negara, Vol. 2. No. 4, (Oktober 2014), hlm. 1942.
30
Siti Hajar, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir, (Medan: Lembaga
Penelitian dan Penulisan Ilmiyah Aqli, 2018), hlm. 4. 31
Ray Septianis Kartika, “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa
(Add) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo”, Jurnal
Bina Praja, Vol. 4. No. 3, (Desember 2012), hlm. 181.
19
F. Tinjauan Pustaka
Tinjauan Pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian-
penelitian lain) yang berkaitan dengan penelitian ini pada aspek fokus/ tema yang
diteliti.
Pertama, skripsi yang di temukan adalah Skripsi Masril Mahasiswa IAIN
STS Jambi yang berjudul, Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan (Studi Karang
Taruna Karya Remaja Desa Pulau Mentaro Kecamatan Kumpeh Muaro Jambi),
penelian mengkaji tugas pokok dan fungsi karang taruna dalam pembangunan. 32
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi pemuda dalam
pembangunan di Desa Pulau Mentaro sangat sedang, walaupun ditunjang dengan
berbagai program yang melibatkan pemuda dan masyarakat.Dan kurangnya
koordinasi di antara Pemerintah desa dengan pemuda sehingga membuat program
yang dilakukan tidak berkesinambungan.Namun, pelaksanaan yang diambil oleh
peneliti ini dalam hal partisipasi masyarakat Desa Karya Mukti bukan hanya
partisipasi dari pemuda saja.Sedangkan persamaannya sama-sama membahas
tentang partisipasi dalam pembangunan desa.
Kedua, Skripsi yang di temukan adalah Desti Nurtiasih Mahasiswa
Universitas Islam Raden Intan Lampung yang berjudul, Tinjauan Fiqh Siyasah
Terhadap Implementasi Pasal 78 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Studi Pembagunan Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten
32
Masril, Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan (Studi Karang Taruna Karya Remaja
Desa Pulau Mentaro Kecamatan Kumpeh Muaro Jambi ), Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan,
Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2012
20
Pringsewu) 33
penelitian ini mengakaji tentang implementasi pembangunan dalam
pasal 78 dan bagaimana implementasi terhadap hukum siyasah. Namun, yang di
teliti oleh peneliti saat ini membahas tentang pelaksanaan prioritas pembangunan
berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan
persamaannya sama-sama membahas tentang Desa dan menuju pada
pembangunan berdasarkan Pasal 76 dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014
tentang Desa.
Ketiga, Skripsi yang di temukan adalah Sitti Nurfatimah Rahman
Universitas Hasanuddin yang berjudul, Perencanaan Partisipatif Dalam Proses
Pembangunan Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Goa34
, penelitian ini
mengkaji tentang perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa
tersebut.Namun yang diteliti oleh peneliti pada saat ini membahas tentang
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan prioritas pembangunan.Sedangkan
persamaannya sama-sama membahas tentang pembangunan desa.
33
Desti Nurtiasih, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 78 Undang-
undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pembagunan Desa Pandansari Kecamatan
Sukoharjo Kabupaten Pringsewu) Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2019 34
Sitti Nurfatimah Rahman, Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunandi
Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Goa, skripsi, jurusan ilmu administrasi negara, fakultas
ilmu sosial dan ilmu politik, 2016
21
BAB II
METODE PENELITIAN
A. Tempat Penelitian
Dalam penelitian ini penulis mengambil tempat di Desa Karya Mukti
Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari yang terletak di Daerah
Transmigrasi. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data
dilokasi tersebut telah sesuai dengan tujuan penelitan yang akan mengkaji lebih
lanjut mengenai Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Berdasarkan Undang-ungan
No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
B. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris yaitu
penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan
mengadakan penelitian data primer di lapangan sebagai sumber utama sebagai
hasil wawancara dan observasi. Peraturan ini mengacu pada peraturan-peraturan
tertulis untuk kemudian di kaji penerapannya di lapangan35
. Dalam hal ini terkait
perkembangan sarana fisik tertentu yang terjadi pada sebuah fenomenal dan
kemudian dikaji dilapangan, dalam hal ini terkait tentang Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan di Desa Karya Mukti Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang
Hari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
C. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
35
Bambang Sunggon, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT Grafindo Persada 2003, hlm
41
22
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan prosedur pemecahan
masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan
sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya kemudian di analisis dan
interpretasikan, bentuknya berupa survey dan studi perkembangan36
. Sehingga
akan dideskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai kondisi sebenarnya
yang terjadi atau tampak dilapangan untuk keemudian diperoleh analisa dan fakta
secara cermat, teliti, dan jenis tentang Pelaksanaan Prioritas Pembangunan
Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Studi di Desa
Karya Mukti. .
Adapun jenis data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data primer
dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya tampa ada
pelantara atau data diperoleh secara langsung di lapangan oleh yang melakukan
penelitian atau orang yang melakukannya di lokasi penelitian.37
Data primer disini
adalah suatu data yang di peroleh penulis dari data hasil observasi, wawancara,
dan dokumentasi langsung di Desa Karya Mukti. Adapun yang diwawancarai
adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh Mayarakat.
2. Data Sekuder
36
Ir. Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan Perbandingan
Perhitungan Manual dan SPSS, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 8 37
Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, (Edisi Revisi), Jambi: Syariah Press, 2001,
hlm. 178
23
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dua data ini diperoleh
dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karna
sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya38
, atau data sekunder
adalah yang berupa data data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti
dengan cara membaca, mendengar, dan melihat secara langsung. Adapun data nya
meliputi Dokumentasi Desa.
b. Sumber Data
Sumber Data dalam penelitian adalah subjek dari mana data
diperoleh.39
Dalam penelian ini penulis mengambil sumber data yang meliputi:
- Kantor Desa Karya Mukti
- Tokoh Masyarakat Desa Karya Mukti
- Dokumentasi
D. Intrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpilan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan
oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi
sistematis dan dipermudah40
. Instrumen pengumpulan data merupakan langkah
utama dalam kegiatan suatu penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk
memperoleh data. Adapun data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:
a. Observasi
38
Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, (Edisi Revisi), Jambi: Syariah Press, 2001,
hlm. 178
39
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta:Rineka
Cipta, 2011. Hlm. 129 40
Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta: Kencana, 2016. Hlm. 76
24
Observasi merupakan bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti
mengumpulkan data langsung dari lapangan.Data observasi juga dapat berupa
interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam
berorganisasi.41
b. Wawancara
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk
memperoleh informasi langsung dari sumbernya42
. Untuk mendapatkan data yang
akurat penulis akan mewawancarai secara langsung dengan beberapa pihak yang
berada di kantor Desa Karya Mukti, dan beberapa masyarakat di Desa Karya
Mukti.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk variabel tulisan, atau
mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah
variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,
notulen rapat, dan sebagainnya yang ada hubungannya dengan penelitian. 43
E. Teknis Analisis Data
Analisis data adalah proses penyusunan, mengkategorikan data, mencari
pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya44
. Berdasarkan hal
41
Dr. J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya,
(Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 112 42
Dominikus Dolet Unaradjan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Grafindo, 2019)
hlm. 136 43
DRs. Johni Dimyati, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada
Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta, Kencana: 2013) hlm. 100 44
Dr. DRs. I Wayan suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Social,
Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan, (Bandung, Nilacakra: 2018) hlm. 74
25
di atas dapat dikemukakan disini bahwa analisis data yang digunakan peneliti
adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dan yang diperoleh dari
hasil catatan lapangan, wawancara dan bahan lain sehingga dapat dipahami
dengan mudah, serta membuat kesimpulan atau analisa dengan tujuan agar
diinformasikan dan mudah untuk dipahami oleh orang lain.
Analisis data dalam penelitian secara teknis dilaksanakan secara induktif
yaitu dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi
data
a. Pengumpulan data
Pengumpulan data adalah pengumpulan yang diperoleh dari lapangan baik
catatan dilapangan, gambar, dokumen, dan lainnya kemudian diperiksa kembali,
diatur kemudian di urutkan.
b. Reduksi Data
Reduksi data merupakan bentuk analisi data yang menajamkan,
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan hasil penelitian
dari lapangan sebagai bahan mentah dirangkumkan kemudian disusun supaya
lebih sistematis, yang dipokuskan pada pokok pokok dari hasil penelitian yang
disusun secara sistematis untuk mempermudah penelitian didalam mencari
kembali data yang diperoleh apabila diperlukan kembali sehingga dapat menarik
kesimpulan finalnya dapat tertarik dan diverifikasi.
c. Penyajian Data
26
Penyajian data ini merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang
dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atas bagian bagian
tertentu dari hasil penelitian.
d. Verifikasi Data
Verifikasi data merupakan yang sudah dilakukan peneliti sejak
pengumpulan data kendati masih bersifat sementara. Virifikasi adalah data yang
diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, studi literatur, kemudian peneliti
mencari makna dari hasil peneliti tersebut atau hasil yang terkumpul.
F. Sistematika Penulisan
Agar mempermudah dalam penulisan dan penyusunan skripsi maka
penulis membuat atau melakukan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan yang terdiri dari sub bab sebagai berikut: Latar
Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian
, Kerangka Teori, dan Tinjauan Pustaka.
BAB II Metode Penelitian yang terdiri dari sub bab sebagai berikut:
Pendekatan, Jenis dan Sumber Data, Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data
dan Jadwal Penelitian.
BAB III Gambaran Umum atau Lokasi Penelitian yang terdiri dari sub
bab sebagai berikut: Sejaran dan Letak Geografis tempat penelitian.
27
BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian yang terdiri dari sub bab
sebagai berikut: apakah pembangunan di Desa Karya Mukti sudah sesuai dengan
landasan Undang-undang No 6 Tahun 2014 dan apa kendala yang di alami saat
melaksanakan pembangunan tersebut.
BAB V Penutup yang terdiri dari sub bab sebagai berikut: Kesimpulan
dan Saran
G. Jadwal Penelitian
Agar penelitian dan penulis skripsi terencana dengan waktu yang efektif
dan efesien sehingga dapat selesai tepat waktu, maka penulis membagi langkah-
langkah penelitian yang akan dijalani dalam bentuk jadwal untuk menjadi
pedoman. Adapun jadwal penelitian yang dijadwalkan sebagai berikut:
No
.
Kegiatan
Tahun 2020-2021
Mei –Juli Agustus-
Oktober
November
-Januari
Februari-
April
Mei-
Agustus
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Pengajuan
Judul
x
2. Pembuatan
Proposal
x x x
3. Perbaikan
Proposal
x
x x
x
x x x
28
dan
Seminar
4. Surat Izin
Riset
x x
5. Pengumpula
n Data
x x
6. Pengolahan
dan Analisis
Data
x x
7. Pembuatan
Laporan
X
8. Bimbingan
dan
Perbaikan
x x x
9. Agenda dan
Ujian
Skripsi
x x x
10. Perbaikan
dan
Penjilidan
29
BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Aspek Geografis Desa 45
Desa Karya Mukti merupakan sebuah Desa yang sedang berkembang,
sebuah Desa yang terletak di kawasan Transmigrasi, Desa yang berada di
Kabupaten Batang Hari, Kecamatan Maro Sebo Ilir. Desa Karya Mukti yang
mayoritas penduduknya adalah petani sawit.
Kecamatan Maro Sebo Ilir adalah Kecamatan pemekaran dari Kecamatan
Muara Bulian dan Kecamatan Pemayung berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Hari Nomor 02 Tahun 2003. Kecamatan Maro Sebo Ilir terdiri
dari 7 Desa dengan Ibu Kota Desa Terusan. Desa Karya Mukti mempunyai
wilayah yang sangat stategis, wilayah yang luasnya mencapai 15. 825Ha. Jumlah
Dusun/ RW 5 dan jumlah RT 11. Wilayah Desa Karya Mukti berbatasan langsung
dengan:
- Sebelah utara : Kecamatan Pemayung
- Sebelah Selatan : Desa Bulian Jaya
- Sebelah Barat : Desa Tidar Kuranji
- Sebelah Timur : Desa Bukit Sari46
Jarak pusat pemerintahan Kecamatan dengan:
- Desa Terjauh 25 Km
- Ibu Kota Kabupaten 40 Km
45
Dokumentasi Kantor Balai Desa tentang Letak Geografis Desa Karya Mukti. Senin, 22
Februari 2021 46
Dokumentasi Kantor Balai Desa tentang Batas Desa Karya Mukti. Senin, 22 Februari
2021
30
- Ibu Kota Provinsi 105 Km
B. Aspek Demografis
1. Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Desa Karya Mukti Kecamatan Maro Sebo Ilir
Kabupaten Batang Hari adalah 1. 577 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 477.
Berikut tabel yang menunjukkan jumlah penduduk Desa Karya Mukti:
Tabel 1
Jumlah Penduduk tahun 202047
Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0-5 Tahun ( Balita ) 101 98 199
6- 17 Tahun 194 154 348
18-50 Tahun 503 407 910
50- Dewasa/ Lansia 66 54 120
Jumlah 864 713 1.577
2. Pendidikan
Pendidikan adalah upaya menuntun anak sejak lahir untuk mencapai
kedewasaan jasmani dan rohani, dalam interaksi alam beserta lingkungannya.
Tanpa sektor pendidikan pemerintah tidak akan berjalan dengan baik dan akan
terjadi berbagai hambatan. Pendidikan merupakan suatu pendukung untuk
meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan rakyat48
47
Kantor Desa Karya Mukti, Daftar Jumlah Penduduk Tahun 2020, 22 Februari 2021 48
Nurkholis, Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi, Jurnal kependidikan,
volume 1, no 1, 2013, hlm. 26
31
Tabel 2
Pendidikan di Desa Karya Mukti49
No Tingkat Pendidikan Jumlah
2. TK/ PAUD 4
3. SD/ MI 4
4. SMP/ MTS 1
4. SMA/ SMK/MA 0
2. Perguruan Tinggi 0
Jumlah 5
3. Mata Pencarian
Berikut Mata Pencarian masyarakat Desa Karya Mukti:
Tabel 3
Mata Pencarian Penduduk Desa Karya Mukti 50
No Mata Pencarian Masyarakat
1. PNS 14
2. Swasta/ Wirausaha 61
3. Pedagang 21
4. Petani 376
5. Buruh Bangunan 10
6. Pensiun 1
49
Data Dokumentasi Desa Karya Mukti, Pendidikan Tahun 2020, 22 Februari 2021 50
Data Dokumentasi Desa Karya Mukti, Mata Pencarian Tahun 2020, 22 Februari 2021
32
7. Buruh 125
8. Honorer 37
9. Guru DTA 21
10. Jasa/ Supir 12
11. URT 366
12. Belum/ Tidak Kerja 241
4. Agama
Agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu
yang diyakininya bahwa sesuatu yang lebih tinggi dari pada manusia. Agama
sebagai simbol, keyakinan, nilai dan perilaku51
.
Tabel 4
Agama di Desa Karya Mukti52
No Agama Masyarakat
1. Islam 1.487
2. Protestan 0
3. Katolik 90
4. Budha 0
5. Hindu 0
6. Khonghuncu 0
5. Kesehatan
51
Daradjad, Ilmu Jiwa Agama,( Jakarta:Bulan bintang, 2005), hlm 10 52
Data DokumentasiDesa Karya Mukti, Agama Tahun 2020, 22 Februari 2021
33
Kesehatan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, sehat
secara jasmani dan rohani. Kondisi kesehatan masyarakat di Desa Karya Mukti
cukup baik, hal ini dapat dilihat dari prasarana kesehatan Desa Karya Mukti.
Tabel 5
sarana Kesehatan Desa Karya Mukti53
No Sarana Kesehatan Jumlah
1. Puskesmas Pembantu 1 Unit
2. Posyandu 1 Unit
3. Depot Obat 2 Unit
4. Bidan Desa 2 Orang
5. Dukun Bayi 3 Orang
6. Mantri 2 Orang
53
Data Dokumentasi Desa Karya Mukti, Prasarana Kesehatan Tahun 2020, 22 Februari
2021
34
C. Aspek Pemerintahan
1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Karya Mukti54
2.
2. Data Perangkat Desa Karya Mukti
Tabel 6
Data Perangkat Desa Karya Mukti55
No Nama Jenis kelamin Umur Pendidikan Jabata
n
1. Dasmin Lk 56 Thn SMA Kepala
Desa
2. Asep
Nurrohman
Lk 31 Thn SMA Sekretaris
Desa
3. Purwanto Lk 50 Thn SMA Kaur
Umum
54
Data Dokumentasi Desa Karya Mukti, Struktur Organiasasi Pemeri tahan Desa Tahun
2020, 22 Februari 2021 55
Data Dokumentasi Desa Karya Mukti, Data Perangkat Desa Tahun 2020, 22 Februari
2021
Kepala Desa
Dasmin
Sekretaris Desa
Asep Nurrohman
Kaur Umum
Purwanto
Kaur Keuangan
Selpa Debora, S.Pd
Kasi Kesra
Fitria
Kasi Pemerintahan
Erpani
Kadus III Kadus II Kadus I Kadus IV Kadus V
Hariatmo Mukhlis Noral Ediyanto Saniman Damanik Agus Mulyana
35
4. Selpa
Debora, S. Pd
Pr 25 Thn S1 Kaur
Keuangan
5. Fitria Pr 32 Thn SMA Kasi
Kesra
6. Erfani Lk 48 Thn SMA Kasi
Pemerimn
tahan
7. Hariatmo Lk 56 Thn SMA Kadus I
8. Mukhlis Lk 50 Thn SMA Kadus II
9. Noral
Ediyanto
Lk 39 Thn SMA Kadus III
10. Saniman
Damanik
Lk 45 Thn SMA Kadus IV
11. Agus
Mulyana
Lk 50 Thn SMA Kadus v
Visi dan Misi Desa Karya Mukti 56
Dalam sebuah organisasi atau pemerintahan sangat di perlukam adanya
Visi dan Misi yang sangat menentukan arah dari pembangunan desa tersebut.
a. Visi
Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik, dibanding dengan
kondisi yang ada saat ini, di rumuskan dengan pertimbangan potensi, masalah,
nilai-nilai budaya yang ada didalam masyarakat. Penyusunan visi Desa Karya
Mukti dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan pemeritah Desa, BPD,
Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Lembaga Masyarakat pada umumnya.
Dan terbentuklah visi Desa Karya Mukti “IMAN DAN TAQWA SUPAYA
NYAMAN DAN TENTRAM”.
Adapun Visi diatas mengandung makna bahwa pemerintah Desa akan
berupaya membentuk masyarakat yang tentram dan nyaman. Dan menyesuaikan
56
Dokumentasi Kantor Balai Desa tentang Visi dan Misi Desa Karya Mukti. Senin, 22
Februari 2021
36
Visi tersebut agar masyarkat meningkatkan ketaqwaan dan keimanan agar
terciptanya desa tentram dan nyaman.
Dilihat dari Visi Desa kita dapat berfikir bahwa pemerintah Desa berupaya
untuk menciptakan desa yang beriman namun pemerintah desa tidak lupa pula
menyeimbangkan antara dunia dan akhirat.
b. Misi
Misi adalah rumusan untuk mengenal upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah, dan
tindakan nyata bagi segenap komponen masyarakat yang ada di Desa Karya
Mukti. Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta
memperhatikan tantangan kedepan. Adapun Misi yang ada di Desa Karya Mukti
adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Desa Karya Mukti Dengan Sebaik-
Baiknya Dan Ikhlas
2. Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa Karya Mukti Dari Tingkat Rt, Kadus
Dan Para Kaur
3. Meningkatkan/ Mendukung Kegiatan Karang Taruna, Olahraga, Seni Dan
Budaya
4. Mendukung Kegiatan Keagamaan Khususnya Agama Islam
5. Mendukung Dan Meningkatkan Perekonomian Desa Karya Mukti Melalui
Wadah Koperasi Unit Desa ( KUD) Barokah
6. Mendukung Dan Meningkatkan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Ada Di
Desa Karya Mukti.
37
BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat
lima hal penting terkait pelakasanaan pembangunan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Paragraf 2 Pasal 81 tentang
pelaksanaan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Program Pembangunan Menyesuaikan Rencana Kerja
Pemerintah Desa
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terdapat
pada Paragraf 2 Pasal 81 point pertama adalah pembangunan desa dilaksanakan
sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa.
Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran dari dokumen RPJM
Desa yang membahas tentang rencana strategis yang akan dilaksanakan dalam
jangka waktu satu tahun. Dengan dimilikinya RKP Desa yang mengacu pada
rencana pembangunan jangka menengah 6 (enam) tahunan yang berkualitas,
diharapkan dapat menjamin terjadinya kesinambungan pelaksanaan program
pembangunan desa. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) disusun
bertujuan57
:
a. Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APB Desa)
57
Saraswati Soegiharto, Teknik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa,
(Jakarta:Kemendesa,2019), Hlm. 1-2
38
b. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan
desa dalam 1 (satu) tahun.
c. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap program
pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 (satu) tahun.
d. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan
tahunan.
e. Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan pemerintahan desa.
f. Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat
untuk pembangunan desa.
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa adalah
aktivitas/kegiatan yang dilakukan setelah kebijakan tersebut disahkan oleh
Menteri DalamNegeri yang ditetapkan dan diterbitkannya pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan. Impementasi penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa dokumen RKP Desa
harus memuat tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Kemudian pada pasal 30 ayat (1) Kepala Desa menyusun RKPD dengan
melibatkan masyarakat desa. Ayat (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan sebagaimana berikut58
:
a. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
58
Ahmad Suprastiyo, “Implementasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Desa Studi di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro”, Jurnal Ilmiah Manajemen
Publikdan Kebijakan Sosial, Vol. 2. No. 2, (November 2018), hlm. 258.
39
b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa
c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk
ke Desa
d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
e. Penyusunan rancangan RKP Desa
f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa
g. Penetapan RKP Desa
h. Perubahan RKP Desa
i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa
Badan Permusyawaratan Desa mengadakan musyawarah desa dalam
rangka penyusunan rencana pembangunan desa. Kemudian hasil musyawarah
Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa
dan usulan RKPD. Badan Permusyawaratan Desa mengadakan musyawarah desa
paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Kepala Desa membentuk tim penyusun
RKPD terdiri dari, Kepala Desa selaku Pembina, Sekretaris Desa selaku ketua,
ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris, dan anggota yang
meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader
pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat59
.
2. Melibatkan Masyarakat Dalam Proses Pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada
Paragraf 2 Pasal 81 point kedua adalah pembangunan desa sebagaimana dimaksud
59
Wahyudin Kessa, Perencanaan Pembangunan Desa, (Jakarta: Kementrian Desa,
2015). Hlm. 35
40
pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatakan seluruh
masyarakat desa dengan semangat bergotong royong.
Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam
pembangunan dan pelaksanaan implementasi program atau proyek pembangunan
yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang
diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat
menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu
memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota
masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut
dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya60
.
Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud dan ikhtisar. Upaya
merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal
supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan
dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Upaya sangat berkaitan
dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut,
agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang dll.
Upaya pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat sangat penting karena tanpa
adanya dorongan dari pemerintah desa masyarakat tidak akan ikut serta dalam
pembangunan seperti gotong-royong61
.
60
Akhwan Ali, “Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber
Daya Manusia di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”, Jurnal Moderat, Vol.
5. No. 2,(Desember 2019), hlm. 6. 61
Kasim Markono, “Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur”, Jurnal
Universitas Widya Gama Mahakam, Vol. 5. No. 2, (November 2019), hlm. 4.
41
Partisipasi adalah hal ikut sertanya setiap orang suatu kegiatan merupakan
aktivitas dalam organisasinya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Bila
kita hubungkan dengan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan
nasional yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju terwujudnya
masyarakat yang adil dan sejahtera. Masyarakat dalam kedudukannya sebagai
subyek pembangunan dituntut dalam memberikan sumbangan terhadap apa yang
dibutuhkan dalam pembangunan, kesediaan memberikan sumbangan ini bukan
lahir begitu saja, akan tetapi terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu yang
dicapai. Selain itu juga adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah
dalam membangkitkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan dengan
mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam bergotong royong62
.
3. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Paragraf
2 Pasal 81 point ketiga adalah pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan
sumber daya alam. Sumberdaya adalah suatu nilai yang dimiliki oleh suatu materi
atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya terbagi menjadi 2 yaitu:
a. Sumber Daya Manusia
Pengembangan sumber daya manusia ditujukan untuk mewujudkan
manusia yang berbudi luhur, tangguh, cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa
kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, kreatif, dan inovatif, disiplin dan
orientasi ke masa depan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Kegiatan
62
Gently Thesen, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di
Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan”, Jurnal
UNSRAT Manado, Vol. 2. No. 2, (Desember 20180, hlm. 6.
42
pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk
membentuk para pegawai agar menguasai berbagai kemampuan yang dibutuhkan
organisasi untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien63
.
Bagi suatu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menyangkut
keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu seluruh
komponen atau unsur yang ada di dalamnya yaitu para pengelola dengan berbagai
aktifitas harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan
staff, penetapan program latihan jabatan dan lain sebagainya. Hal ini perlu
dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang
dari suatu organisasi tersebut, khususnya yang menyangkut kesiapan sumber daya
manusianya. Pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak
dapat terlepas dari lingkungan internal maupun eksternal, yang pada suatu saat
akan dapat mempengaruhi keberadaan organisasi tersebut64
.
b. Sumber Daya Alam
Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan meningkatkan
kesejahteraan umat manusia, dan sebaliknya pengelolaan sumber daya alam yang
tidak baik akan berdampak buruk bagi manusia. Dengan demikian sumber daya
alam harus dimanfaatkan dengan berhati-hati karena adaya faktor ketidakpastian
63
Onius Wakerwa, “Peranan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Pembangunan
Masyarakat Di Desa Umbanume Kecamatan Pirime Kabupaten Lanny Jaya”, Jurnal Holistik, Vol.
4. No. 17, (September 2016), hlm. 4 64
Nanang Nuryanta, “Pengelolaan Sumber Daya Manusia Tinjauan Aspek Rekrutmendan
Seleksi”, Jurnal Pendidikan Islam El-Tarbawj,Vol. 1. No. 1, (Desember 2008), hlm. 60-61
43
terhadap apa yang akan terjadi terhadap sumber daya alam yang akan
mendatang65
.
4. Kemandirian
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Paragraf
2 Psal 81 point keempat adalah pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan
sendiri oleh desa.
Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 nomor
(6) menjelaskan bahwa Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa
untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
desa. Kemudian pada pasal 18 dikatakan bahwa Kewenangan desa tersebut
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat
desa66
.
Kemandirian desa dapat terwujud apabila ada kerjasama antara elemen
masyarakat dan juga pemerintah dengan komitmen kuat untuk melakukan
perubahan terhadap ketergantungan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan
memberdayakan kemampuan sumber daya manusia yang ada dan memanfaatkan
potensi yang ada di desa67
.
65
Akhmad Fauzi, Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Teori Dan Aplikasi,
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 5 66
Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (6) 67
Kiki Endah, “Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa”, Jurnal Moderat, Vol. 4. No. 4, (November 2018), hlm. 28.
44
Desa bukan obyek pembangunan, melainkan subyek yang bisa mandiri,
termasuk mendesain sektor pembangunan mana yang paling prioritas bagi sebuah
desa. Tugas Negara terbatas pada penyediaan alokasi dana dan berbagai standar,
sementara tugas membangun diserahkan kepada desa. Meskipun desa membangun
buka paradigma baru, karena sebelumnya telah menjadi praktik di beberapa
wilayah, Undang-Undang Desa telah menjadi spirit baru pembangunan
pedesaan68
.
5. Integrasi Pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Paragraf
2 Pasal 81 point kelima adalah Pelaksanaan Program Sektor yang masuk ke Desa
diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan
pembangunan desa.
Pendekatan pembangunan sektoral adalah pencapaian sasaran
pembangunan suatu wilayah yang meliputi seluruh kegiatan dikelompokkan atas
sektor-sektornya, yaitu sektor primer sektor pertanian; sektor pertambangan dan
penggalian, kemudian sektor sekunder sektor industri pengolahan; sektor listrik,
gas dan air bersih; sektor bangunan/konstruksi69
.
Pembagunan sesuai dengan desentralisasi diperlukan adanya program
yang terencana secara bertahap diperlukan gagasan baru sehingga sesuai dengan
tujuan-tujuan dan sarana-sarana suatu program. Dalam pelaksanaan program
68
Ayu Diah, “Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu
Kajian Dalam Perspektif Sosiologi”, Jurnal Sosio Informa, Vol. 1. No. 2, (Desember 2015), hlm.
180 69
Weni Widya, “Perencanaan Pembangunan Ekonomi Wilayah Berbasis Sektor
Unggulan Kasus : Kabupaten Pasaman Pasca Otonomi Daerah”, Jurnal Agribisnis Indonesia, Vol.
2. No. 2,(September 2014), hlm. 159
45
tersebut tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai merupakan suatu
perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar adanya. Untuk melaksanakan
semua program supaya terarah maka diperlukan implementasi kebijakan karena
sebagai alat administrasi hukum dimana sebagai faktor, organisasi dan teknik
yang bekerja yang dibuat pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya program
pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan70
.
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 juga mengatur bagaimana
pelaksanaan pembangunan dilaksanakan sebagaimana penjelasan berikut.
Pembangunan desa dikoordinasikan oleh kepala desa dan dilaksanakan oleh
perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Pembangunan desa meliputi
pembangunan berskala lokal desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang
masuk ke desa. Pelaksanaan pembangunan yang berskala lokal dikelola melalui
swakelola desa, kerjasama antar desa atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.
Kepala desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan
terhitung sejak APB Desa ditetapkan. Pembangunan desa yang bersumber dari
program sektoral atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika ketentuan
menyatakan bahwa pelaksanaan program sektor atau program daerah
diintegrasikan ke dalam pembangunan desa, maka program sektor atau program
daerah di desa dicatat dalam APB Desa. Jika ketentuan menyatakan bahwa
70
Neni Sunarti, “Implementasi Program Pemerintah Dalam Melaksanakan Program
Pembangunan”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 2. No. 2, (Desember 2016), hlm. 789
46
pelaksanaan program sektor atau program daerah didelegasikan kepada desa,
maka desa mempunyai kewenangan untuk mengurusnya71
.
B. Pelaksanaan Prioritas Pembangunan di Desa Karya Mukti
Terdapat lima hal penting terkait pelaksanaan pembangunan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam paragraf 2 pasal 81
tentang pelaksanaan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Program Pembangunan Menyesuaikan Rencana Kerja
Pemerintah Desa
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat
pada pasal 81 point pertama adalah pembangunan desa dilaksanakan sesuai
dengan rencana kerja pemerintah desa.
Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat. Selain kedua bidang kewenangan ini, pendanaannya dari sumber lain
seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), bagi hasil pajak dan restribusi daerah, serta
pendapatan asli desa. Prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa disepakati
dalam Musyawarah desa yang partisipatif. Hasil musyawarah desa inilah yang
71
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014
47
menjadi acuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).72.
Adapun pelaksanaan pembangunan Desa dalam Peraturan Pemerintah No.
43 Tahun 2014 pasal 121 adalah73
:
1. Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang
dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
2. Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
3. Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam
yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong
masyarakat
4. Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan
laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa dalam forum
musyawarah Desa.
5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan
Desa.
72
Regi Refian, “Analisis Implementasi 4program Prioritas Kementerian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasidi Kabupaten Ciamis Studi Kasus Pada Lima
Desa Di Kabupaten Ciamis”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2. No. 2, (Desember 2019), hlm.
112. 73
Welasari, “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunandi Desa Makeruh
Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis”, Jurnal Ilmu sosial, Vol. 3. No. 4, (November 2019),
hlm. 216.
48
Adapun Program Kerja Di Desa Karya Mukti Kecamatan Maro Sebo Ilir
Kabupaten Batang Hari untuk prioritas pembangunan tahun 2018-2019 adalah :
- Pembangunan Jalan Rabat Beton 800 Meter Tahun 2018
Tabel 12
Rincian Pembangunan Jalan Rabat Beton per RT Tahun 2018 74
No. Rt Jumlah
1 Rt 06 200 Meter
2 Rt 08 90 Meter
3 Rt 09 225 Meter
4 Rt 10 150 Meter
5 Rt 11 135 Meter
Jumlah 800 Meter
- Pembangunan Jalan Rabat Beton 1.100 Meter Tahun 2019
Tabel 13
Rincian Pembangunan Jalan Rabat Beton per RT Tahun 2019 75
No. Rt Jumlah
1 Rt 01 180 Meter
2 Rt 02 225 Meter
3 Rt 03 220 Meter
4 Rt 04 175 Meter
5 Rt 09 135 Meter
74
Kantor Desa Karya Mukti, Rincian Pembangunan Jalan Rabat Beton Tahun 2018, 22
Februari 2021. 75
Kantor Desa Karya Mukti, Rincian Pembangunan Jalan Rabat Beton Tahun 2019, 22
Februari 2021.
49
6 Rt 11 165 Meter
Jumlah 1.100
- Pembangunan Madrasah ( DTA )
Semua program kerja pemerintah desa terlaksana dengan baik, walaupun
terjadi beberapa kendala. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara penulis
bersama Bapak Asep Nurrahman selaku Sekretaris Desa karya Mukti Kecamatan
Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari .
Semua rencana kerja kami berjalan sesuai yang kami ingin kan bersama
masyarakat untuk pembangunan jalan rabat beton itu dua tahun pada tahun
2018 800 meter dan untuk tahun 2019 110 meter itu dananya dari DD dan
untuk pembangunan Madrasah sumber dananya dari bantuan provinsi
tahun 2018 cuman ya di laksanakan pada tahun 2019 karena dana nya cair
pada akhir tahun 2018. Setiap pelaksanaan pembangunan pasti selalu ada
masalah atau pun kendala nya. Adapun kendala yang kami alami disini
yaitu dalam bentuk material, alat bangunan disini bukan karena
kekurangan dana melainkan kendalanya adalah akses jalan dari desa ke
kota. Dimana dapat dilihat jalan menuju kota sangat buruk apalagi kalau
banjir pasti mereka tidak akan mau mengantarkan bahan-bahan bangunan
ke desa karya mukti. Dan jarak tempuh juga lumayan jauh kurang lebih ya
1 jam lah. Dan untuk sistem pembagiannya kami melihat dari Rt mana
yang lebih membutuhkan disana kami melihat dari jeleknya akses jalan
yang paling buruk dan akses jalan yang sering dilewati warga itulah yang
kami utamakan dan lebih panjang dari Rt yang lainnya.76
Dilihat dari hasil wawancara penulis bersama bapak Asep Nurrahman
selaku sekretaris desa disini kendalanya adalah material atau bahan-bahan
bangunan karena akses jalan yang buruk dan jarak tempuh yang jauh dari desa ke
kota untuk membeli bahan-bahan bangunan itu menjadi kendala ataupun
hambatan pada saat pelaksanaan pembangunan berlangsung. Selain itu untuk
menyelesaikan permasalahan yang ada pemerintah desa juga sering mengadakan
76
Wawancara dengan Asep Nurrahman, Sekretaris Desa Karya Mukti, 22 Februari 2021
50
rapat untuk mengevaluasi kinerja pada pelaksanaan pembangunan itu berlangsung
seperti terdapat dalam wawancara penulis bersama bapak asep nurrahman selaku
sekretaris desa karya mukti sebagai berikut:
Kemudian untuk mengatasi masalah pada pelaksanaan pembangunan
berlangsung disini kami perangkat desa mengadakan rapat rutin 2 dua
minggu sekali bersama tukang atau pekerja untuk mengevaluasi kinerjanya
dan rapatnya pun kami mengundang tokoh masyarakat untuk mendengar
langsung kendala maupun apapun permasalah yang ada pada saat
pelaksanaan berlangsung. Agar permasalahan yang ada dapat di pecahkan
bersama77
Dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Sekretaris Desa
Karya Mukti penulis menyimpulkan bahwa perangkat desa selalu melibatkan
masyarakat dalam mengambil keputusan. Dan selalu mengajak masyarakat untuk
ikut serta dalam musyarawah pada saat pelaksanaan pembangunan berlangsung.
Perangkat Desa selalu mengadakan evaluasi dalam 2 minggu sekali untuk
kelancaran pembangunan agar tidak ada lagi hambatan dalam pembangunan.
2. Melibatkan Masyarakat Dalam Proses Pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada
pasal 81 point kedua adalah pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat
desa dengan semangat bergotong royong.
Pada dasarnya partisipasi itu dilandasi dengan adanya pengertian bersama
dan adanya pengertian tersebut karena diantara orang-orang itu saling
berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Dalam patisipasi diperlukan suasana
77
Wawancara dengan Asep Nurrahman, Sekretaris Desa Karya Mukti, 22 Februari 2021
51
yang bebas atau demokratis dan terbinanya kebersamaan. Partisipasi masyarakat
dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan perencanaan pembangunan dan
ikutserta pemanfaatan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. partisipasi
masyarakat dengan adanya komunikasi yang baik memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Komunikasi yang bersifat dialogis,
berbasis kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, yang menempatkan
komunikator dan komunikan dalam posisi yang sama sebagai subyek, akan
meningkatkan keterlibatan mental/emosional, kontibusi dan tanggung jawab
dalam pembangunan78
.
Pemerintah desa karya mukti selalu melibatkan masyarakat pada saat
pembangunan berlangsung yang bertujuan untuk mendapatkan usulan-usulan
dalam pembangunan. Sebagaimana dapat dilihat wawancara penulis bersama
Bapak Dasmin selaku Kepala Desa Karya Mukti sebagai berikut:
Kami selalu rapat bersama masyarakat sebelum mengambil keputusan dan
kami selalu melibatkan masyarakat. Karena menurut kami pendapat
masyarakat itu penting untuk menjadikan pembangunan yang lebih baik
lagi, selain itu kami selalu mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam
pembangunan dengan bergotong-royong. Biasanya kami mengajak
masyarakat untuk royongan pada hari libur saja karena masyarakat disini
meliliki kesibukan masing-masing jadi kami memanfaatkan hari minggu
untuk gotong royong. Tetapi disini kami royongan hanya untuk
pembangunan jalan rabat beton saja untuk pembangunan madrasah semua
nya oleh tukang79
.
Dapat dilihat dari hasil wawancara penulis bersama Bapak Kepala Desa
Karya Mukti bahwasannya partisipasi masyarakat disini dapat dikatakan baik
78
Melis, “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Studi di Desa
Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara”, Jurnal Ekonimi, Vol. 1. No. 1,
(September 2016), hlm. 102. 79
Wawancara dengan Dasmin, Kepala Desa Karya Mukti, 22 Februari 2021
52
karena mereka meluangkan waktu liburnya untuk bergotong-royong agar
pembangunan jalan rabat beton cepat selesai. Dan untuk kedepannya semoga
masyarakat dan perangkat desa bisa selalu kompak dalam pembangunan desa agar
terwujudnya desa yang lebih baik lagi kedepannya.
Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Tranparansi
yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karya Mukti dalam pelaksanaan prioritas
pembangunan desa, salah satu nya dengan mengundang masyarakat untuk ikut
serta dalam musyawarah desa. Seperti yang di katakana Bapak Dasmin selaku
Kepala Desa Karya Mukti. Beliau mengatakan:
Kami selalu mengatakan apa adanya kepada masyarakat dan kami selalu
melibatkan masyarakat dalam melakukan rencana pembangunan desa. Dan
kami selalu mendengarkan keluhan maupun aspiransi dari masyarakat
terkait pembangunan desadan mengambil keputusan atas rapat bersama80
Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa bentuk transparansi
yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat berjalan cukup baik,
namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tercapainya bentuk
transparansi yang akuntabel dan menyeluruh,maksudnya adalah agar seluruh
aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa bisa di publikasikan kepada
masyarakat dan harus dapat di pertanggung jawabkan, agar adanya keterbukaan
tentang anggaran dana desa yang di kelola kepada masyarakat desa. Seperti hasil
wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Karya Mukti beliau
mengatakan:
Ya benar pemerintah desa selalu melibatkan tokoh masyarakat dalam
pembangunan, namun itu hanya orang-orang tertentu yang di undang
dalam rapat desa tidak menyeluruh. Jadi kami yang tidak di undang ini
80
Wawancara Dengan Dasmin, Kepala Desa Karya Mukti, 22 Februari 2021
53
tidak tau apa-apa yang di bangun desa. Tau-taunya sudah ada
pembangunan. Seharusnya mereka bisa memberikan informasi kepada
kami apa saja yang dibangun dan dana-dana nya agar tidak ada kesalah
pahamanan81
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat desa
karya mukti dapat diambil kesimpulan bahwa, hanya elemen-elemen tertentu saja
yang di undang dalam musyawarah desa, masyarakat berharap agar pemerintah
desa bisa menyampaikan ataupun mempublikasikan kepada masyarakat tentang
pembangunan desa agar masyarakat mengetahui kemana saja dana desa tersebut
di implementasikan. Dan masyarakat berharap untuk pembangunan kedepannya
bisa lebih terbuka luas dengan membuatkan papan informasi atas pelaksanaan
pembangunan.
3. Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 81
point ke tiga adalah pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di lakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam.
Sumber daya adalah suatu nilai yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu
dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik.
Sumber daya terbagi menjadi 2 yaitu:
a. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia adalah aspek yang sangat penting dalam sebuah
organisasi maupun perusahaan. Sumber daya manusia adalah sumber yang paling
penting untuk menetukan perkembangan sebuah organisasi maupun perusahaan.
Indikator sumber daya manusia terdiri dari beberapa elemen. Yaitu, staf yang
81
Wawancara Dengan Enida, Masyarakat Desa Karya Mukti, 23 Februari 2021
54
tidak mencukupi, memadai, atau tidak sesuai di bidangnya. Kemudian informasi
yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai
data. Kemudian wewenang dan fasilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan
Bapak Dasmin Selaku Kepala Desa mengatakan:
Kami selaku pemerintah desa selalu memberikan yang terbaik untuk
masyarakat. Dan kami menyediakan berbagai staf sesuai bidangnya jadi
kalau masyarakat ingin mengurus surat-menyurat langsung bisa menemui
yang bersangkutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan untuk
informasi itu sendiri kami memberikan surat undangan kepada setiap
masyarakat untuk ikut dalam musyawarah. Selain itu masyarakat bisa
langsung datang ke kantor desa untuk mendapatkan informasi yang di
inginkan82
Dan dengan adanya pembangunan di Desa Karya Mukti ini menjadikan
masyarakat lebih baik dimana sebelum adanya pembangunan jalan rabat
beton masyarakat selalu mengeluh dengan keadaan jalan dimana pada saat
hujan jalan menjadi becek dan sulit untuk dilewati. Dengan adanya
pembangunan ini sangat membantu aktifitas masyarakat83
Berdasarkan wawancara diatas bearti pemerintah desa belum bisa
mengoptimalkan atau memberikan informasi dengan baik kepada masyakat.
Seharusnya pemerintah desa memanfaatkan internet yang ada agar mempermudah
masyarakat untuk mendapatkan informasi. Bisa dengan memanfaatkan sosial
media yang ada.
b. Sumber Daya Alam
Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang
dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Untuk di Desa
82
Wawancara dengan Dasmin, Kepala Desa Karya Mukti, 22 Februari 2021 83
Wawancara dengan Dasmin, Kepala Desa Karya Mukti, 22 Februari 2021
55
Karya Mukti Sumber daya alam nya adalah perkebunan sawit. Masyarakat disini
mata pencariaannya adalah tani. Meraka bekerja sama dengan desa untuk menjual
hasil panennnya untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana bisa dilihat dari hasil
wawancara penulis bersama Bapak Asep Nurrahman selaku Sekretaris Desa
Karya Mukti mengatakan:
Masyarakat disini mayoritasnya adalah petani sawit. Disini kami
pemerintah desa berkerja sama dengan KUD (Koperasi Unit Desa)
Barokah untuk menjual hasil penen masyarakat yang akan di terima
sebulan sekali. Disana masyarakat bisa meminjamkan uang, selain itu
KUD juga menyediakan barang makanan pokok yang bisa di ambil
masyarakat dan untuk sistem pembayarannya dapat di ansur selama tiga
kali. Yang bertujuan untuk membantu perekonamian masyarakat dengan
harga yang lebih murah dari pada di warung-warung sini kan harganya
agak mahal jadi kasian masyarakat84
.
Berdasarkan wawancara penulis bersama Bapak Sekretaris desa.
Masyarakat Desa Karya Mukti sangat terbantu dengan adanya Koperasi Unit Desa
karena disana mereka bisa meminjamkan uang dan membeli barang manakan
pokok dengan mencicil. Dan uang yang lain dapat di gunakan untuk kebutuhan
lainnya.
4. Kemandirian
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 81
pada point keempat adalah pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan
sendiri oleh desa.
Desa merupakan self communityyaitu komunitas yang mengatur dirinya
sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus
dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial
84
Wawancara dengan Asep Nurrahman, Sekretaris Desa Karya Mukti, 22 Februari 2021
56
budaya setempat. Posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis
sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan
otonomi daerah. Dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara
signifikan perwujudan otonomi daerah.Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa pasal 1 nomor (6) menjelaskan bahwa Kewenangan desa
merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah
tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa85
.
Desa karya mukti untuk pembangunan yang dilakukan adalah dengan
menggunakan jasa dari warga desa karya mukti sendiri tidak memakai jasa dari
luar ataupun proyek. Karena perangkat desa juga sangat peduli terhadap
perekonomian masyarakat disini. Dapat dilihat dari hasil wawancara penulis
bersama Ibuk Fitria selaku Kaur Kesejahteraan Masyarakat Desa Karya Mukti
sebagai berikut:
kami disini sengaja menggunakan tukang dari masyarakat karya mukti
sendiri dan kami tidak menggunakan tukang borongan dari luar yang
bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa karya
mukti. Dimana kami melihat masih ada yang menganggur seperti anak
muda disini makanya kami memilih untuk tidak menggunakan pekerja dari
luar. Dan ternyata antusiasi masyarakat disini sangat baik bukan hanya
anak muda saja yang ingin bekerja pada saat pelaksanaan pembangunan
berlangsung bapak-bapak pun juga ikut serta dalam pelaksanaan
pembangunan. 86
85
Kiki Endah, “Mewujudkankemandirian Desa Melaluipengelolaanbadan Usaha Milik
Desa”, Jurnal Moderat, Vol. 4. No. 4, (Desember 2016), hlm. 26 86
Wawancara dengan Fitria, Kaur Kesejahteraan Masyarakat Desa Karya Mukti, 22
Februari 2021
57
Dapat dilihat dari hasil wawancara penulis bersama ibuk fitria selaku kaur
kesejahteraan masyarakat disini perangkat desa juga memperhatikan
perekonomian masyarakat agar mengurangi penggangguran di Desa Karya Mukti.
5. Integrasi Pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 81
pada point kelima adalah Pelaksanaan Program Sektoral yang masuk ke Desa
diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan
Pembagunan Desa. Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral
atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten. Jika ketentuan
menyatakan bahwa pelaksanaan program sektoral atau program daerah
diintegrasikan kedalam pembangunan desa maka program sektoral di desa di catat
dalam APD Desa. Jika ketentuan menyatakan bahwa pelaksanaan program
sektoral didelegasikan kepada desa maka desa mempunyai kewenangan untuk
mengurusnya. Sebagaimana bisa dilihat wawancara penulis bersama Bapak Asep
Nurrahman selaku Sekretaris Desa Karya Mukti mengatakan:
Untuk pembangunan sektoral ini kami membangun Madrasah dana yang
di cairkan dari Provinsi, sebelum melakukan pembangunan kami juga
rapat terlebih dahulu bersama beberapa tokoh masyarakat dan hasilnya
kesepakatan bersama untuk pembangunan madrasah, karena madrasah
untuk sekarang tidak layak pakai lagi karena bangunannya yang kayu
membuat murid tidak nyaman dalam pembelajaran. 87
Berdasarkan wawancara penulis bersama Bapak Asep Nurrahman. Penulis
mengambil kesimpulan bahwa dana sektoral ini yang di cairkan dari provinsi di
gunakan untuk pembangunan madrasah, sama halnya dengan dana-dana lainnya
pembangunan ini juga melalui berberapa tahap diantaranya musyarwah
87 Wawancara dengan Asep Nurrahman, Sekretaris Desa Karya Mukti, 22 Februari 2021.
58
pemerintah desa bersama masyarakat untuk memutuskan pembangunan mana
yang harus dibangun dengan kesepakatan bersama yaitu untuk pembangunan
madrasah.
C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Prioritas Pembangunan
Pemerintah Desa Karya Mukti mengajak seluruh masyarakat desa untuk
ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan Desa Karya Mukti. Hal ini dilakukan
pemerintah desa yang bertujuan untuk mencapai pembangunan Desa Karya Mukti
yang cepat dan sesuai apa yang di inginkan. Sebagaimana dapat dilihat dari
wawancara penulis bersama Bapak Asep Nurrohman, selaku Sekretaris Desa
Karya Mukti sebagai berikut:
Kami selaku perangkat desa berkerja sama dengan Rt dan Kadus untuk
bekerjasama mengajak masyarakat bergotong-royong. Untuk hari nya
biasanya kami setiap hari minggu gotong-royong nya yak arena kalau hari
biasa masyarakat pasti mempunyai aktifitas lain jadi kami mengajak
masyarakat bergotong-royong pada hari libur saja. Saya lihat selama ini
masyarakat sangat antusiasi dalam pelaksanaan pembangunan ini.88
Dapat dilihat dari hasil wawancara penulis bersama Bapak Asep
Nurrohman selaku Sekretaris Desa Karya Mukti bahwa partisipasi masyarakat
disini sangat baik. Yang bertujuan agar Desa Karya Mukti menjadi lebih baik lagi
kedepannya. Karena disini yang di prioritas kan pemeritah desa adalah akses jalan
yang sangat dibutuhkan masyarakat. Selain ini penulis juga mewawancarai KAUR
KESRAMAS yaitu ibu Fitri sebagai berikut:
Untuk pembangunan jalan rabat beton sendiri masyarakat ikut langsung
dalam berpartisipasi karena ya yang kita bangunan adalah sangat
dibutuhkan masyarakat yaitu akses jalan. Saya sendiri selaku bagian
88
Wawancara dengan Asep Nurrohman, Sekretaris Desa Karya Mukti, 22 Februari 2021
59
KESRAMAS sendiri mengerakkan terutama kepada ibuk-ibuk untuk ikut
serta dalam pelaksanaan pembangunan dengan saya mengerakkan kepada
ibu RT untuk ikut serta agar ibuk-ibuk juga bersemangat dalam
pelaksanaan pembangunan biasanya ibu-ibuk membawakan snack berupa
makanan kecil dan minuman dingin untuk bapak-bapak pada saat gotong-
royong berlangsung.89
Hasil wawancara penulis di atas dapat di cermati bahwa keterlibatan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa karya mukti sangat baik bukan
hanya bapak-bapak nya saja yang ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan
ibuk-ibuk juga ikut serta dalam pembangunan di desa karya mukti. Selain itu
masyarakat juga dapat melihat kinerja perangkat Desa Karya Mukti dalam
mengawasi pelaksanaan pembangunan di Desa Karya Mukti sebagimana
wawancara penulis bersama ibuk Enida selaku masyarakat Desa Karya Mukti
sebagai berikut:
Selaku masyarakat kami pasti selalu mendukung apa yang di kerjakan
Desa pasti semua itu untuk kebaikan masyarakat. Kami pun semangat
dalam membantu apa yang dapat kami bantu, disini kami ikut dalam setiap
minggu bergotong-royong dan kami melihat perangkat desa ikut serta
dalam pelaksanaan pembangunan mereka mengawasi langsung dan ikut
juga bersama kami bergotong-royong.90
Dapat dilihat dari wawancara penulis bersama masyarakat. Penulis
menyimpulkan bahwa kerjasama yang baik antara perangkat desa bersama
masyarakat, tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan hanya
dari bapak-bapak saja akan tetapi ibuk-ibuk di Desa Karya Mukti juga ikut serta
dalam berpartisipsi, mereka meluangkan waktu libur untuk berpartisipasi dalam
pembangunan desa untuk membangun desa menjadi lebih baik lagi kedepannya.
89
Wawancara dengan Fitria, Kaur Kesejahteraan Masyarakat, 22 Februari 2021 90
Wawancara dengan Enida, Masyarkat Desa Karya Mukti, 23 Februari 2021
60
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya tentang
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan di Desa Karya Mukti Kecamatan Maro Sebo
Ilir Kabupaten Batang Hari Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa. Maka bab ini kan memberikan kesimpulan dan juga saran sebagai
sumbangan pemikiran penulis yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan
Pelaksaan Prioritas Pembangunan Desa Karya Mukti
1. Pelaksanaan prioritas pembangunan di Desa Karya Mukti Kecamatan Maro
Sebo Ilir Kabupaten Batanag Hari terdapat lima hal penting dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pada Pargraf 2 Pasal 81
sebagai berikut: Pelaksanaan Program Pembangunan menyesuaikan Rencana
Kerja Pemerintah Desa, Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan.
Optimalisasai sumber daya, Kearifan lokal. Kemandirian, dan Intergarsi
pembangunan.
2. Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karya Mukti Kecamatan Maro
Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari terdapat kendala dalam pelaksanaan
pembangunan berupa material. Dimana sulitnya akses jalan dari desa ke kota
untuk membeli bahan bangunan karena akses jalan yang buruk dan jarak
tempuh yang lumayan jauh, hal ini lah yang menyebakan keterlamabatan
dalam pelaksanaan pembangunan berlangsung
61
3. Pasrtisipasi masyarakat disini sangat baik masyarakat ikut serta dalam
bergotong royong pada hari libur. Mengingat pada hari biasa masyarakat
mempunyai kesibukan masing-masing. Selain bergotong-royong hal ini juga
bermanfaat karena dapat meningkatkan kekeluargaan satu sama lainnya
dengan adanya pembangunan ini.
c. Saran-Saran
Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat penulis sajikan adalah
sebagai berikut:
1. Kepada seluruh perangkat Desa Karya Mukti lebih melakukan keterbukaan
yang luas untuk masyarakat agar tidak ada lagi kesalah pahaman antara
masyarakat dan perangkat desa.
2. Kepada seluruh perangkat Desa Karya Mukti untuk melakukan pelatihan
khusus dalam kepemimpinan untuk meningkatkan kinerja perangkat desa.
3. Untuk masyarakat teruslah menjalin silaturrahmi antar sesama, bukan hanya
pada saat pembangunan berlangsung melaikan setiap hari untuk
meningkatkan kekeluargaan.
62
DAFTAR PUSTAKA
Referensi Buku
Anggoro, M toha, dkk. 2007. Metode Penelitian. Jakarta: Universitas Terbuka
Arikunto Suharsimi. 2011, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,
Jakarta:Rineka Cipta
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek. Jakarta:
Rineka Cipta
Budiman, Arief. 1996. Teori pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta : PT.
Gramedia Pustaka Umum
Dimyati, Johni. 2013. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya
Pada Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Kencana
Prasetya, Dila Eka dan Ishariyanto. 2016. Hukum Pemerintahan Desa
(perspektif, konseptualisasi, dan kontek yudiris). Yogyakarta: Absolute
Media
Raco, J.R. Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan
Keunggulannya. Jakarta: Grasindo
Rahayu, Ani Sri. 2018. Pengantar Pemerintahan Deerah Kajian Teori,
Hukum, dan Aplikasinya. Jakarta: Sinar Grafika
Siregar, Syofian. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan
Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS. Jakarta: Kencana
Sudaryono.2016, Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta: Kencana
Suwendra, Wayan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Social,
Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan.Bandung: Nilacakra
Tanjungirwan sary, HajarSiti, dkk. 2018. Pemberdayaan dan Partisipasi
Masyarakat Pesisir. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiyah
Aqli
Una, Sayuti. 2001. Pedoman Penulisan Skripsi, (Edisi Revisi). Jambi: Syariah
Press
Unaradjan, Dominikus Dolet. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta:
Grafindo
63
Widjaja, 2003. Otonomi Desa Merupakon Otonomi yang Asli, Butot, don
Utuh,,Jakarta: Raja Grafindo persada
Undang-Undang
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa
Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang –undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Permendesa PDTT No 11 Tahun 2019 Tentang prioritas pembangunan Dana
Desa
PP No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal 74 Tentang Desa
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Jurnal
Aririfin, Muh. Zainudin. 2018. “Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa
Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten
Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan” Jurnal Thengkyang. Vol 1, No.
1 (halaman 7)
Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto,dkk. Keberadaan Badan Usaha
Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa
Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang), Jurnal
Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6.
Hermawan, yusuf. 2019. “Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa
Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut” Jurnal Pembangunan
dan Kebijakan Publik. Vol.10 No.02 (halaman 1)
64
Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, dkk, Peran Pemerintah Desa Dalam
Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir
Kecamatan Pakis Kabupaten Malang), Jurnal Administrasi Publik
(JAP), Vol. 1, No. 5, hlm. 891.
Kartika, Ray Septianis. 2012. “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola
Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan
Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo”. Jurnal Bina Praja. Volume 4.
Nomor 3. (halaman 118)
Mahayana Wayan. 2013. “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan
Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun
Kabupaten Kutai Timur” eJournal Ilmu Pemerintahan. Volume
1.Nomor 1. (halaman 400-401)
Melis, Abd. Azis Muthalib. 2016. “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan Desa (Studi Di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo
Kabupaten Konawe Utara)” Jurnal Ekonomi (JE). Vol .1. Nomor 1.
(halaman 101-102)
Revian, Regi.“Analisis Implementasi 4 Program Prioritas Kementerian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Di Kabupaten
Ciamis” Jurnal FISIP Universitas Galuh. (halaman 114)
Suseno, Aji deki dan Sunarto, St. 2016. “Analisis Perencanaan Pembangunan
Desa Berbasis Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 di Kecamatan
Gunung Pati Kota Semarang” Vol 8, No 2 (halaman 125)
Lainnya
Desti Nurtiasih, 2019. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal
78 Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pembagunan
Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu) Skripsi,
Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Raden Intan Lampung
http://risehtunong. Blogspot.com. diakses pada tanggal 15 Maret 2020
65
Kartasasmita Ginandjar, Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada
Masyarakat,Jawa Timur Surabaya, 14 Maret 1997, Tersedia di
www.ginandjar.com di akses pada tanggal 18 september 2020 pukul
19:45 WIB
Kartono,Drajat Tri, dkk. Konsep dan Teori Pembangunan, Modul 1, hal 1.14-
1.15
Masril. 2012. Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan (Studi Karang
Taruna Karya Remaja Desa Pulau Mentaro Kecamatan KumpehMuaro
Jambi ), Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah IAIN
STS Jambi
Sitti Nurfatimah Rahman, 2016. Perencanaan Partisipatif Dalam Proses
Pembangunandi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Goa, skripsi,
jurusan ilmu administrasi negara, fakultas ilmu sosial dan ilmu politi
66
DOKUMENTASI WAWANCARA
Wawancara bersama Bapak Asep Nurrahman Sekretaris Desa Karya Mukti
Wawancara bersama Ibu Fitrian Kasi Kesra
67
Wawancara Bapak Erpani Kasi Pemerintahan
Pembangunan Jalan Rabat Beton Tahun 2018
68
Proses Pembangunan Jalan Rabat Beton Tahun 2018
Pembangunan Jalan Rabat Beton Tahun 2018
69
Proses Pembangunan Jalan Rabat Beton Tahun 2019
Pembangunan Jalan Rabat Beton Tahun 2019
70
Proses Pembangunan Madrasah Tahun 2019
Proses Pembangunan Madrasah Tahun 2019
71
Pembangunan Madrasah Tahun 2019
Sebelum Pembangunan Madrasah
72
CURRICULUM VITAE
A. Identitas Diri
Nama : Annasta Arnianti
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ tgl. Lahir : Koto Payang, 29 Juli 1999
NIM : 105170395
Alamat
Alamat asal : Desa Karya Mukti
Kecamatan Maro Sebo Ilir
Kabupaten Batang Hari
Alamat Sekarang : Perumahan bugenvilla lestari, Kota Jambi
No. Telp/HP : 082178287155
Nama/ Pekerjaan Ayah : Tamrin/ PNS
Nama/ Pekerjaan ibu : Endrayati/ IRT
B. Riwayat Pendidikan
1. Pendidikan Formal
a. SD/ MI, tahun lulus : SDN 175/I Karya Mukti/ 2011
b. SMP/ MTs, tahun lulus : PKP Al hidayah Jambi
c. SMA/ MA, tahun lulus : PKP Al hidayah Jambi
Mahasiswa
Annasta Arnianti
NIM 105170395
73
Top Related