REPUBLIK INDONESIA
Musrenbangnas RKP Tahun 2011
Jakarta 28 April – 1 Mei 20101
PRIORITAS NASIONAL 9:LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN
BENCANA
Wilayah Jawa Bali
1. Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Dalam RPJMN 2010-2014
2. Arah Kebijakan dan Sasaran RKP 20113. Kondisi dan Target 20114. Persandingan UPPD dan Renja K/L
OUTLINE
2
BAPPENAS
3
KERANGKA PIKIR PRIORITAS 9BAPPENAS
LingkunganHidup
• Perubahan Iklim• Perbaikan Kualitas
Lingkungan
PengelolaanBencana
• Sistem Peringatan Dini• Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Bencana
Pembangunan Nasional
• Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan; serta
• Penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim
Tema Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Dalam RPJMN 2010-2014
5
BAPPENAS
Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Dalam RPJMN 2010-2014
6
BAPPENAS
No. SUBSTANSI INTI: LINGKUNGAN HIDUP DAN
PENGELOLAAN BENCANA
DUKUNGANDAERAH YANG DIHARAPKAN
1. Perubahan iklim:
• Peningkatan keberdayaan pengelolaanlahan gambut,
• Peningkatan hasil rehabilitasi seluas500,000 ha per tahun,
• Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasamalintas kementerian terkait serta optimalisasidan efisiensi sumber pendanaan sepertidana Iuran Hak Pemanfaatan Hutan(IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH), dan Dana Reboisasi
•Penyediaan Data danInformasi
•Pemeliharaan tanamandi luar kawasan hutan
•Penegakan HukumDaerah (Perda) terkaitTata Ruang dan LahanHijau
Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Dalam RPJMN 2010-2014
7
BAPPENAS
No. SUBSTANSI INTI: LINGKUNGAN HIDUP DAN
PENGELOLAAN BENCANA
DUKUNGANDAERAH YANG DIHARAPKAN
2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan:
• Penurunan beban pencemaran lingkunganmelalui pengawasan ketaatanpengendalian pencemaran air limbah danemisi di 680 kegiatan industri dan jasapada 2010 dan terus berlanjut;
• Penurunan jumlah hotspot kebakaranhutan sebesar 20% per tahun
• Penurunan tingkat polusi keseluruhansebesar 50% pada 2014;
• Penghentian kerusakan lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencanamulai 2010 dan seterusnya
• Penyediaan Data danInformasi KualitasLingkungan
•Pelaksanaan SPM Bidang LH di daerah(Pemantauan KualitasAir dan Udara)
•Pencegahan Kebakaran•Penegakan HukumDaerah (Perda) Tata Ruang dan Tata GunaLahan
Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Dalam RPJMN 2010-2014
8
BAPPENAS
No. SUBSTANSI INTI: LINGKUNGAN HIDUP DAN
PENGELOLAAN BENCANA
DUKUNGANDAERAH YANG DIHARAPKAN
3. Sistem Peringatan Dini:
Penjaminan berjalannya fungsi SistemPeringatan Dini Tsunami (TEWS) danSistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya, serta SistemPeringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013
•Dukungan pelaksanaanSistem Peringatan DiniBencana (Tsunami, Cuaca, Gempa Bumi)
Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Dalam RPJMN 2010-2014
9
BAPPENAS
No. SUBSTANSI INTI: LINGKUNGAN HIDUP DAN
PENGELOLAAN BENCANA
DUKUNGANDAERAH YANG DIHARAPKAN
4. Kapasitas :
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahdan masyarakat dalam usaha penguranganrisiko, mitigasi dan penanganan bencanadan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi
•Pembentukan BPBD•Pengintegrasian pengurangan risiko bencana kedalam kebijakan pembangunan daerah
•Peningkatan kapasitas penanggulanganbencana di daerah
1.Perubahan Iklim
• Upaya yang terus menerus untuk pengurangan lahankritis melalui:
– rehabilitasi dan reklamasi hutan,
– peningkatan pengelolaan kualitas ekosistem lahan gambut.
• Peningkatan kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang terpadu,
• Evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang bersifat lintas K/L, serta
• Dukungan terhadap penelitian dan pengembangan untuk penurunan gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim.
2. 1 BUKU I PRIORITAS NASIONAL
11
BAPPENAS
2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan
• Pelestarian daya dukung dan pemulihan kualitas dayatampung lingkungan hidup
• Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkunganhidup
• Terjaganya kelestarian SDA dan LH dan kemampuan SDAdalam mendukung pembangunan berkelanjutan
• Penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaranmasyarakat yang ditandai dengan berkembangnya prosesrehabilitasi dan konservasi sumber daya alam danlingkungan hidup
• Terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakanyang didukung oleh semua sektor.
2. 1 BUKU I PRIORITAS NASIONAL
12
BAPPENAS
3. Sistem Peringatan Dini
• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia danpenguatan kelembagaan.
• Peningkatan akurasi jangkauan dan kecepatanpenyampaian informasi dengan menambah danmembangun jaringan observasi, telekomunikasi dansistem kalibrasi, dan pendirian Pusat Basis Data daninformasi yang terintegrasi.
2. 1 BUKU I PRIORITAS NASIONAL
13
BAPPENAS
4. Penanggulangan Bencana• Terlaksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana
yang cepat efektif dan terpadu.
• Terbentuknya tim gerak cepat (unit khusus penangananbencana) dengan dukungan alat transportasi yangmemadai dengan basis 2 lokasi strategis (Jakarta-Malang)yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
• Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahdan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasidan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di33 propinsi,
• Penyusunan dan sosialisasi panduan kesiapsiagaanmasyarakat pendayagunaan teknologi mitigasi bencana.
• Tersedianya peta rawan bencana bagi keperluan mitigasibencana.
2. 1 BUKU I PRIORITAS NASIONAL
14
BAPPENAS
Lintas Bidang Perubahan Iklim Global
Lintas Bidang Pembangunan Kelautan Berdimensi Kelautan
BIDANG SDA DAN LH DALAM BAB 1. KEBIJAKAN
PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANG
15
Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan
RKP 2011: BUKU 2 BAB 1
2.2 PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANGBAPPENAS
LATAR BELAKANG Pencemaran dan penurunan kualitas daya dukung lingkungan hidup terus
terjadi Perlunya integrasi pembangunan berkelanjutan ke dalam pembangunan
sektoral dan koordinasi antarberbagai pihak
SASARAN Teradopsinya pertimbangan
ekonomi, sosial, lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Terpeliharanya kualitas LH (membaiknya indeks kualitas LH)
Disepakati dan disusunnya indeks kualitas LH sebagai alat mengukur pembangunan berkelanjutan
PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
ARAH KEBIJAKAN Kegiatannya merupakan upaya
integral dalam pembangunan sektoral dan kewilayahan
Mempertimbangkan kondisi sosial kemasyarakatan, daya dukung dan daya tampung lingkungan
Pengarusutamaan dilakukan pada sektor yang memberikan dampak besar terhadap kualitas lingkungan
2.2 PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANGBAPPENAS
INDIKATOR KINERJA PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN
Lanjutan pengarusutamaan…..
EKONOMI Indikator ekonomi makro: pertumbuhan ekonomi dan
dampak ekonomi
SOSIAL Tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan Partisipasi masyarakat marginal Dampak terhadap struktur sosial masyarakat Tatanan/nilai sosial
LINGKUNGAN HIDUP Dampak terhadap kualitas air, udara, lahan, dan
ekosistem (keanekaragaman hayati)
2.2 PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANGBAPPENAS
KONDISI SAAT INI Meningkatnya bencana terkait iklim seperti banjir, kekeringan, kebakaran
hutan dan perubahan keanekaragaman hayati. Kenaikan muka air laut telah mempengaruhi pola perhubungan
antarpulau, kerusakan sarana dan prasarana pesisir, intrusi air laut yang makin tinggi, dan kemampuan nelayan untuk melaut.
LINTAS BIDANG : PERUBAHAN IKLIM
PERMASALAHAN/ISU Rendahnya kapasitas
sumber daya manusia dan institusi pengelola
Masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi
Masih kurangnya kesadaran masyarakat
SASARAN Meningkatnya kapasitas adaptasi perubahan
iklim, pertanian, kelautan dan perikanan, sarpras, kesehatan
Meningkatnya kapasitas mitigasi di sektor pertanian, kehutanan, lahan, gambut, energi, transportasi, industri dan pengolahan limbah
Menurunnya emisi GRK … juta ton CO2 Tersusunnya MRV nasional Tersusunnya Sistem Inventory GRK nasional
2.2 PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANGBAPPENAS
ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di berbagai sektor pembangunan dan penguatan kelembagaan;
Tersedianya pendanaan alternatif untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian perubahan iklim;
Pengurangan emisi di sektor energi, kehutanan dan limbah; Peningkatan kapasitas adaptasi sektor dan daerah terutama dalam
bidang pertanian, kelautan dan perikanan, kesehatan dan sumber daya air;
Pengembangan kebijakan dan peraturan perundangan mengenai perubahan iklim.
19
2.2 PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANGBAPPENAS
KONDISI SAAT INI Tata kelola wilayah lautan masih partial dan bias ke daratan
sehingga kebijakan yang ada tidak utuh dan terintegrasi
LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN
PERMASALAHAN/ISU Minimnya infrastruktur pendukung Wilayah perbatasan dan terpencil
kondisinya masih terbelakang, terutama di pulau kecil perbatasan
Belum terselesaikannya batas wilayah laut dengan negara tetangga
Masih lemahnya pengendalian dan pengawasan SD kelautan
Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak menurunnya ketersediaan SD plasma nutfah dan meluasnya abrasi pantai
Minimnya riset teknologi kelautan dan penerapannya
SASARAN Pengembangan data dan informasi serta
riset SD kelautan non konvensional Pengembangan infrastruktur dasar di
pulau-pulau kecil terluar dan fasilitas perintis
Peningkatan kerja sama dan tata batas wilayah laut
Peningkatan pengawasan Penataan ruang dan zonasi di pesiisr dan
lautan Rehabilitasi, konservasi SD kelautan dan
perikanan
2.2 PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANGBAPPENAS
Meningkatkan sinergitas antar sektor/daerah/pemangku kepentingan dalam pemanfaatan dan pengelolaan SD kelautan dan pulau-pulau kecilmelalui penyusunan tata ruang/zonasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
Meningkatkan pemahaman tehadap konsep negara kepulauan bagi generasi muda dan masyarakat luas melalui peningkatan modul di sekolah dan peningkatan public awareness;
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelanggaran di laut; Meningkatkan pengamanan, menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah
NKRI: Pembangunan ekonomi kelautan yang terfokus dan terintegrasi untuk
sektor-sektor strategis untuk pendorong peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk membangun industri maritim.;
Meningkatkan sarana dan prasarana penghubung antarpulau dalam rangka menjadikan laut sebagai perekat NKRI;
Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan pesisir dan laut dalam rangka menjaga dan mempertahankan fungsinya sebagai pendukung kehidupan. 21
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN
2.2 PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANGBAPPENAS
3.3. Dukungan Program dari K/L
22
BAPPENAS
Kementerian/Lembaga Program Terkait
Kementerian Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Kementerian Kehutanan • Program Peningkatan Fungsi Dan Daya Dukung DAS BerbasisPemberdayaan Masyarakat
• Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
Badan Meteorologi, Klimatologi danGeofisika
Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi danGeofisika
Kementerian Kelautan danPerikanan
• Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulauKecil
• Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan• Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan
Perikanan
Lembaga Ilmu PengetahuanIndonesia
Program Penelitian , Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK
BAKOSURTANAL Program Survei dan Pemetaan Nasional
Badan Nasional PenanggulanganBencana
Program Penanggulangan Bencana
Kementerian Ristek Program Peningkatan Kemampuan IPTEK dan Penguatan Sistem InovasiNasional
BPPT Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Keberlanjutan Pelaksanaan Inpres 1/2010• Penyiapan penetapan kelas air di tingkat kab/kota untuk 13 sungai
prioritas dari 119 kab/kota
• Penyelesaian pemetaan kesatuan hidrologi gambut di 8 provinsi
• Berkurangnya volume sampah melalui 3R dalam skala kota untukkota besar dan metropolitan
• Pembangunan TPA regional dan sanitary landfill
Keberlanjutan Pelaksanaan Inpres 3/2010• Pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial (Sumut,
Sumbar, Jambi, Kaltim, Sulut, Sulsel, NTT, Papua Barat, Papua, Sulteng)
• Pengembangan Hutan Rakyat, Kemitraan, Kebun Bibit Rakyat (KBR)
• Penetapan kelembagaan KPHP dan KPHL
• Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis(NTT, Sumbar, Sulsel, Maluku, NTB)
PERHATIAN KHUSUS
23
BAPPENAS
1. Perubahan Iklim
25
BAPPENAS
Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut danpeningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun
NO PROPINSI LUAS LAHAN SASARAN
REHABILITASI (Ha)
1 Banten 1,252 DKI Jakarta 03 Jawa Barat 1,54 Jawa Tengah 1,255 D.I. Yogyakarta 1,256 Jawa Timur 67 Bali 3,2
TOTAL INDONESIA 2,500,000
WILAYAH JAWA-BALI
Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasanketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa
2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan
26
BAPPENAS
Jenis industri dan jasa: pertambangan, energi, migas,agro industri, manufaktur dan jasa (termasuk rumahsakit)
Kegiatan yang dilakukan :• Pengendalian Pencemaran Air• Pengendalian Pencemaran Udara• Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas
• Pengelolaan B3 dan Limbah B3 manufaktur, Agroindustri dan Jasa
• Administrasi Pengelolaan B3 danLimbah B3
• Penanganan Kasus Lingkungan
Wilayah JumlahSumatera 202Jawa 348Kalimantan 89Bali Nusa Tenggara 6Sulawesi, Maluku danPapua
35
Penghentian kerusakan lingkungan di 13 Daerah Aliran Sungai(DAS) yang rawan bencana
2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan
27
BAPPENAS
WILAYAH/PROVINSI DAS ‘Sangat’ Prioritas
1. Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah2. Jambi, Sumatera Barat3. Jawa Timur4. Jawa Barat, DKI Jakarta5. Jawa Barat, Banten6. Jawa Barat7. Jawa Barat8. Riau, Sumatera Barat9. Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu10. DIY, Jawa Tengah11. Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat 12. Lampung13. DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur
1. DAS Barito2. DAS Batang Hari3. DAS Brantas4. DAS Ciliwung5. DAS Cisadane6. DAS Citanduy7. DAS Citarum8. DAS Kampar9. DAS Musi10. DAS Progo11. DAS Saddang12. DAS Sekampung13. DAS Solo
2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan
28
BAPPENAS
No Kawasan Konservasi Jumlah Kawasan Luas (Ha)
A Inisiasi Dephut 40 5,418,931.55
- Taman Nasional Laut 7 4,043,541.30
- Taman Wisata Alam Laut 18 767,102.00
- Suaka Margasatwa 7 337,308.25
- Cagar Alam Laut 8 270,980.00
B Inisiasi Pemda dan DKP 83 11,633,805.25
- Kawasan Konservasi Perairan Nasional 18 3,521,130.01
- Kawasan Konservasi Laut Daerah 36 8,110,136.11
- Suaka Perikanan 3 453.23
- DPL dan DPM 26 2,085.90
Jumlah Total 123 17,052,736.80
KAWASAN KONSERVASI LAUT DI INDONESIA 2009
KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH (KKLD)
29
BAPPENAS
PROVINSI LUAS (HA)NAD 50,000SUMUT 111,483SUMBAR 51,276KEP. RIAU 682,769BENGKULU 50,308LAMPUNG 14,867JABAR 32,315JATENG 6,800KALBAR 15,300KALSEL 22,099KALTIM 1,271,949SULTRA 27,936SULTRA 3,000GORONTALO 2,460SULSEL 21,486NTB 49,557NTT 3,921,138PAPUA 1,177,646PAPUA BARAT 597,747
TOTAL 8,110,136
2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan
30
BAPPENAS
Penurunan tingkat polusi keseluruhan
No. Wilayah Kota Besar1. Jawa Jakarta, Surabaya,
Bandung, Semarang2. Bali Denpasar
Kegiatan yang dilakukan,diantaranya : • Pengendalian Pencemaran Udara• Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi dan Kebisingan
Kendaraan Bermotor• Kebijakan Instrumen Ekonomi dalam Pengelolaan LH (Insentif
Pendanaan)
3. Sistem Peringatan Dini :
31
BAPPENAS
Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan DiniTsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca(MEWS)
Sistem Wilayah Provinsi
TEWS Regional Center 1. Medan (9 lok)
Regional Center 2. Bandung (18 lok)
Regional Center 3. Denpasar (6 lok)
Regional Center 4. Makassar (15 lok)
Regional Center 5. Jayapura (4 lok)
Regional Center 6. Padang (13 lok)
Regional Center 7. Jogyakarta (24 lok)
Regional Center 8. Kupang (4 lok)
Regional Center 9. Ambon (5 lok)
Regional Center 10. Manado (7 lok)
33 Propinsi
3. Sistem Peringatan Dini :
32
BAPPENAS
Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS)dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS)
Sistem Wilayah Provinsi
MEWS 1. Aceh
2. Medan
3. Padang Sidempuan
4. Pekanbaru
5. Padang
6. Sungai Penuh
7. Jambi
8. Palembang
9. Bengkulu
10.Lampung
11.Jakarta
12.Bandung
13.Semarang
14.Surabaya
15.Denpasar
16.Sumbawa Besar
17.Dompu
18.Ruteng
19. Alor
20. Kupang
21. Saumlaki
22. Ambon
23. Buru
24. Labuha
25. Masifo
26. Pontianak
27. Sintang
28. Pangkalanbun
29. Palangkaraya
30. Sungai Pinang
31. Banjarmasin
32. Samarinda
33. Longwai
34. Tarakan
35. Longnawan
36. Makassar
37.Polewali
38.Baubau
39.Palu
40.Luwuk
41.Gorontalo
42.Manado
43.Sorong
44.Nabire
45.Fak Fak
46.Pamdai
47.Timika
48.Jayapura
49.Merauke
50.Wamena
51.Tanah Merah
33 Provinsi
4. Penanggulangan Bencana
33
BAPPENAS
No. Wilayah Jenis Bencana
1. Wilayah Jawa - Bali Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Api, Gerakan Tanah, Banjir, Banjir - Longsor, Kekeringan
No. Strategi Pembangunan Wilayah Lokasi Sasaran
1. Pemenuhan Kebutuhan dan Pendistribusian Peralatan dan Logistik di Kawasan Rawan Bencana
DKI Jakarta; Jawa Tengah; Jawa Timur; Bali
2. Peningkatan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Melalui Penyusunan Rencana Kontijensi dan Penguatan Kapasitas Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
DKI Jakarta; Jawa Timur; Bali
Top Related