PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DAN PELAPORAN BAGIPIHAK PELAPOR DAN PIHAK LAINNYA
TUJUAN
Dalam modul ini anda dipandu untuk mampu memahami bagaimana Pihak Pelapor dan pihak lain dapatmemenuhi kewajiban pelaporan dalam program anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorismedi Indonesia melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.
PENDAHULUAN
Modul ini akan membantu Anda untuk memahami beberapa hal berkaitan dengan : Prinsip MengenaliPengguna Jasa (PMPJ); pemenuhan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor; identifikasi, verifikasi danpemantauan transaksi; pendekatan berbasis risiko dan perlakuan bagi Politically exposed person (PEP);pelaporan pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain keluar atau masuk wilayah RepublikIndonesia.
Modul ini berisi beberapa materi, yang meliputi:
A. 5 bagian modul yang terurai dalam 5 tema yang mencakup :
Bagian kesatu – Prinsip Mengenali Pengguna Jasa :1. Latar belakang Prinsip mengenali Pengguna Jasa;2. Pengertian umum;3. Ketentuan Prinsip mengenali Pengguna Jasa;4. Peran Pelaku dalam Penerapan PMPJ
Bagian kedua – Pelaporan :
1. Kewajiban Pelaporan2. Identifikasi dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;3. Laporan Transaksi Keuangan Tunai;4. Laporan transaksi transfer masuk atau keluar Indonesia;5. Laporan Transaksi oleh Penyedia Barang dan atau Jasa;
Bagian ketiga – Identifikasi, Verifikasi dan Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa :
1. Identifikasi pengguna jasa;2. Verifikasi pengguna jasa;3. Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;4. Pemantauan transaksi Pengguna Jasa;
Bagian keempat – Pendekatan Berbasis Risiko :1. Pendekatan berbasis risiko;2. Pihak yang berisiko tinggi3. perlakuan bagi Politically exposed person (PEP);
Bagian kelima- Laporan pembawaan uang atau instrumen pembayaran keluar masuk wilayah RI :1. Kewajiban setiap orang;2. Kewajiban Ditjen Bea dan Cukai;3. Kewenangan PPATK;
4. Pengenaan sanksi.
B. Quiz untuk setiap akhir bagian modul.C. Tes pendahuluan dan tes akhir modul.
TES PENDAHULUAN
Berikut adalah Tes Pendahuluan. Pada bagian ini Anda akan diminta menjawab 12 (dua belas) pertanyaansebagai pengantar sebelum Anda mengikuti modul ini.
Pertanyaan 1.
Apa alasan yang mendasar bagi Pihak Pelapor dalam menerapkan ketentuan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa(PMPJ) ?
a. Adanya kesadaran bahwa semua industri dari Pihak Pelapor menghadapi risiko pemanfaatan kejahatanpencucian uang dan pendanaan terorisme
b. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, mau tidak mau juga harus mengikuti dinamika nasional,regional, bahkan global dalam memerangi kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme
c. Peraturan perundang-undangan mewajibkan Pihak Pelapor untuk memenuhi ketentuan PMPJd. Jawaban a, b, dan c benar
Tanggapan 1.
Benar : Benar !
Pertanyaan 2.
Jenis risiko apa yang umumnya dihadapi industri keuangan selaku Pihak Pelapor ketika tidak menerapkanketentuan PMPJ secara efektif?
a. Risiko kredit dan risiko pasarb. Risiko hukum, risiko reputasi, risiko konsentrasi, dan risiko operasionalc. Risiko likuiditas dan risiko solvabilitasd. Jawaban a, b, dan c salah
Tanggapan 2.
Salah : Silahkan ulangi dan pilih jawaban yang lebih tepat. Risiko yang dihadapi ketika tidak menerapkanketentuan PMPJ secara efektif adalah risiko hukum, risiko reputasi, risiko konsentrasi, dan risiko operasional
Benar : Benar !
Pertanyaan 3.
Semua laporan berikut ini wajib disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada kepada Pusat Pelaporandan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kecuali :
a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)b. Laporan Transaksi Keuangan yang dilakukan Secara Tunai (LTKT)c. Laporan Semesteran dan Laporan Bulanand. Laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri
Tanggapan 3.
Salah : Silahkan ulangi dan pilih jawaban yang lebih tepat. Laporan yang bukan merupakan laporan yangwajib disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah LaporanSemesteran dan Laporan Bulanan.
Benar : Benar !
Pertanyaan 4.
Pihak-pihak di bawah ini memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada PPATK, kecuali :
a. Penyedia Jasa Keuangan, seperti Pihak Pelapor, perusahaan perasuransian, perusahaan di bidang pasarmodal, dana pensiun, pedagang valuta asing, dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang.
b. Penyedia Barang dan atau Jasa, seperti balai lelang, perusahaan properti, pedagang emas, pedagangbarang seni dan antik
c. Masyarakat, dalah hal mengetahui terjadinya tindak pidanad. Direktorat Jenderal Bea dan cukai berkaitan dengan laporan pembawaan uang tunai dan instrumen
pembayaran lain yang dilakukan oleh setiap orang yang keluar atau masuk wilayah Republik Indonesia.
Tanggapan 4.
Salah : Silahkan ulangi dan pilih jawaban yang lebih tepat. Pihak-pihak yang memiliki kewajiban melaporkankepada PPATK adalah Pihak Pelapor yaitu Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan atau Jasa, danDirektorat Jenderal Bea dan Cukai.
Benar : Benar !
Pertanyaan 5.
Prinsip yang diterapkan oleh Pihak Pelapor untuk mengetahui latar belakang dan identitas Pengguna Jasa,memantau transaksi, serta melaporkan transaksi kepada otoritas berwenang/PPATK sering dikenal denganistilah:
a. Prinsip Mengenali Pengguna Jasab. Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (Know Your Customer Principle)c. Customer Due Dilligence dan Enhanced Due Dilligenced. Jawaban a, b, dan c benar
Tanggapan 5.
Benar : Benar !
Pertanyaan 6.
Berikut ini merupakan kebijakan yang harus ada dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, kecuali :
a. identifikasi Pengguna Jasa;b. verifikasi Pengguna Jasa;c. pemantauan transaksi Pengguna Jasa.d. Melakukan pemblokiran rekening atau harta kekayaan Pengguna Jasa
Tanggapan 6.
Benar : Benar !
Pertanyaan 7.
Lembaga mana saja yang menjadi pihak terkait langsung dalam penerapan Anti Pencucian Uang danPemberantasan Pendanaan Terorisme?
a. PPATK, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mencegah dan memberantas pencucian uang,berperan menerima beberapa laporan dari Pihak Pelapor yaitu LTKM, LTKT, dan LTK transfer dana daridan ke luar negeri
b. Lembaga Pengawas dan Pengatur, seperti Bank Indonesia ( bagi Bank, BPR, Kegiatan Usaha PengirimanUang, dan pedagang valuta asing) dan Otoritas Jasa Keuangan (Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non
Bank, dan Bank Umum pada tahun 2014), diantaranya mengeluarkan Pedoman Penerapan PMPJ danmelakukan audit kepatuhan.
c. Aparat Penegak Hukum yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaandi sidang pengadilan tentang kasus tindak pidana pencucian uang
d. Jawaban a, b, dan c benar.
Tanggapan 7.
Salah : Silahkan ulangi dan pilih jawaban yang lebih tepat. Lembaga yang menjadi pihak terkait langsungdengan PMPJ adalah PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur dan Aparat Penegak Hukum
Benar : Benar !
Pertanyaan 8.
Apa yang anda ketahui mengenai Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) ?
a. Transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasayang bersangkutan
b. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukanoleh Penyedia Jasa Keuangan
c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yangdiduga berasal dari Hasil Tindak Pidana
d. Jawaban a, b, dan c semua benar.
Tanggapan 8.
Benar : Benar !
Pertanyaan 9.
Pengertian Transaksi Keuangan Tunai yang paling tepat adalah :
a. Transaksi dengan menggunakan uang kertas dan/atau logam senilai Rp 500 juta atau lebih, baikdilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
b. Transaksi dalam jumlah kumulatif sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau matauang asing yang nilainya setara melalui Penyedia Jasa Keuangan
c. Transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan atau uang logamd. Transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai melalui Penyedia Jasa
Keuangan
Tanggapan 9.
Salah : Silahkan ulangi dan pilih jawaban yang lebih tepat. Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksidengan menggunakan uang kertas dan/atau logam senilai Rp 500 juta atau lebih, baik dilakukan dalam satu kalitransaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
Benar : Benar !
Pertanyaan 10.
Pernyataan berikut ini benar, kecuali :
a. Untuk menjadi Pengguna Jasa atau pengguna jasa dari Penyedia Jasa keuangan, berkewajibanmemberikan identitas dan informasi yang benar mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuantransaksi
b. Pengguna Jasa adalah raja, maka apakah memberikan atau tidak memberikan identitas dan informasiadalah pilihan Pengguna Jasa.
c. Untuk menjadi Pengguna Jasa atau pengguna jasa dari Penyedia Jasa keuangan, wajib mengisi form data
atau informasi Pengguna Jasa yang disediakan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan melampirkan dokumenpendukungnya.
d. Penyedia Jasa Keuangan wajib mengetahui apakah Pengguna Jasa yang bertransaksi bertindak untuk dirisendiri atau untuk dan atas nama orang lain
Tanggapan 10.
Benar : Benar !
Pertanyaan 11.
Berikut ini adalah kewajiban Penyedia Barang dan atau Jasa, kecuali :
a. Memenuhi transaksi pengguna jasa sepanjang memiliki dana yang cukupb. Mengetahui pengguna jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lainc. Meminta informasi identitas dan dokumen pendukung dari pengguna jasa atau pihak laind. Menolak transaksi jika identitas dan atau dokumen pendukung tidak lengkap
Tanggapan 11.
Salah : Silahkan ulangi dan pilih jawaban yang lebih tepat. Walaupun pengguna jasa memiliki dana yangcukup untuk bertransaksi, namun pengguna jasa tetap berkewajiban menyampaikan identitas dan dokumenpendukungnya.
Benar : Benar !
Pertanyaan 12.
Berkaitan dengan pendanaan terorisme, yang termasuk unsur Tranksai Keuangan Mencurigakan adalah :
a. Transaksi pembelian bahan peledak di toko kimia oleh teroris untuk kegiatan terorismeb. Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk
melakukan tindak pidana terorismec. Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.d. Jawaban b dan c benar
Tanggapan 12.
Benar : Benar!
Selamat, Anda telah menjawab seluruh pertanyaan dengan baik.
BAGIAN PERTAMA : PENGENALAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA
1.1. LATAR BELAKANG PERLUNYA PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ)
1. MANAJEMEN RISIKO
Dinamika nasional, regional maupun global yang diiringi dengan perkembangan produk, aktivitas danteknologi informasi, meningkatkan peluang penyalahgunaan fasilitas dan produk dari industrikeuangan dan lembaga yang terkait dengan keuangan, oleh pelaku kejahatan terutama sebagaisarana maupun sasaran pencucian uang dan pendanaan terorisme
Dampak yang tidak bisa dihindari adalah meningkatnya risiko dari industri keuangan dan lembaga yangterkait dengan keuangan, terutama risiko hukum, risiko operasional, risiko transaksi dan risikoreputasi.
Penerapan PMPJ merupakan bagian penting bagi manajemen risiko yang baik, terutama risiko
reputasi, operasi, hukum dan konsentrasi, yang satu dengan lainnya saling berhubungan.
a. Risiko Reputasi
Risiko reputasi berkaitan dengan sifat dari bisnis suatu industri, yang membutuhkan kepercayaan dariPengguna Jasa atau nasabah. Publikasi negatif, entah akurat ataupun tidak, akan menyebabkankehilangan kepercayaan atas integritas industri yang bersangkutan. Dampak dari risiko ini sangatdirasakan terutama bagi industri keuangan selaku lembaga kepercayaan.
b. Risiko Operasional
Risiko langsung maupun tidak langsung atas gagal atau terganggunya kegiatan operasional suatuindustri karena ketidakcukupan proses internal baik karena sumber daya manusia dan sistemnya, ataupengaruh dari kejadian eksternal. Kebanyakan dari risiko operasional dalam konteks PMPJberhubungan dengan kelemahan implementasi pengendalian prosedur yang tidak efektif dankegagalan dalam menjalankan due diligence.
c. Risiko Hukum
Risiko kemungkinan adanya tuntutan hukum, keputusan institusi penegak hukum yang merugikanatau kontrak yang pada akhirnya tidak dapat dipenuhi. Kondisi ini dapat menggangu atau merugikanbagi operasional atau kondisi industri yang bersangkutan. Keterlibatan dalam suatu kasus, berimplikasipada biaya yang jauh lebih besar untuk bisnisnya daripada hanya biaya proses hukum. Risiko ini munculterutama karena tidak efektifnya proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan (due diligence)terhadap pengguna jasa.
d. Risiko Konsentrasi
Risiko kehilangan aset atau sumber dana dalam jumlah signifikan dapat mengganggu likuiditas danakhirnya dapat membahayakan operasional suatu industri yang bersangkutan. Pemutusan hubunganusaha secara tiba-tiba yang melibatkan aset atau dana dalam jumlah besar, terjadinya pemblokiranatau penyitaan aset oleh penegak hukum dalam jumlah besar, atau masalah hukum lainnya,berhubungan erat dengan konsentrasi usaha perusahaan. Oleh karena itu, kemampuan untukmengidentifikasi pengguna jasa melalui penerapan PMPJ merupakan bagian terpenting untukterhindar dari risiko konsentrasi ini.
Dalam hal Manajemen Risiko dilaksanakan dengan baik antara lain melalui Penerpan PMPJ, makasistem keuangan mampu menjalankan fungsinya dengan baik pula dan akhirnya stabilitasnya tetapterjaga.Apapun jenis risiko yang muncul, bagi industri keuangan atau yang terkait dengan keuangan, dapatmenyebabkan :- kerugian karena besarnya biaya yang dikeluarkan- berkurangnya kesempatan membina hubungan usaha dengan pengguna jasa- munculnya kebutuhan waktu dan energi dari manajemen untuk memecahkan masalah yang
muncul.
ManajemenRisiko
Dalam PMPJ
Risiko Hukum
Risiko Opersional
Risiko Konsentrasi
Risiko Reputasi
2. PEMENUHAN KEWAJIBAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pengundangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasantindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ( UU TPPT), merupakanlandasan hukum yang utama untuk memerangi kejahatan pencucian uang dan pendanaanterorisme.
Dalam UU di atas, memberikan landasan hukum yang kuat bagi semua pihak terkait, dalammemenuhi ketentuan yang diwajibkan, yaitu kewajiban penerapan PMPJ dan pelaporan bagi Pihakpelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) mengeluarkan regulasi berkenaan dengan PrinsipMengenali Pengguna Jasa (PMPJ), PPATK melakukan analisis dan pemeriksaan, dan aparatpenegakan hukum berkewajiban menangani perkara tindak pidana pencucian uang sesuai dengantanggungjawabnya.
3. SESUAI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
a. Transparansi (transparency)
Melalui penerapan PMPJ, khususnya tersedianya informasi dan data pendukung dari Pengguna
Jasa, bukan hanya akan diperoleh informasi yang material dan relevan, tetapi juga dapat menjadi
dasar keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan bagi Pihak Pelapor,
apakah akan menolak atau membina hubungan usaha, memutus hubungan usaha dan menunda
transaksi pengguna jasa.
b. Akuntabilitas (accountability)
Setiap organ dan jenjang manajemen memiliki tugas dan tanggung jawab secara jelas, sejak
penerimaan Pengguna Jasa, verifikasi, pemantauan, identifikasi dan pelaporan. Dengan kejelasan
fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ/unit dalam organisasi Pihak pelapor
berdampak pada pengelolaannya berjalan secara efektif.
c. Pertanggungjawaban (responsibility)
Seluruh kegiatan atau prosedur penerapan PMPJ yang dijalankan, disesuaikan atau menyatu
dengan kegiatan operasional Pihak Pelapor, sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang sehat.
d. Independensi (independency)
Pengelolaan industri atau kegiatan usaha Pihak Pelapor di laksanakan secara profesional tanpa
pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
e. Kewajaran (fairness)Melalui penerapan PMPJ, maka akan terpenuhi pula rasa keadilan dan kesetaraan dalammemenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. INSENTIF DALAM MEMBINA HUBUNGAN DENGAN PENGGUNA JASA ATAU NASABAH
Banyaknya data dan informasi Pengguna Jasa atau nasabah yang dimiliki oleh Pihak Pelapormerupakan aset yang sangat berharga. Semakin banyak informasi yang dimiliki, Pihak Pelapor dapat
menentukan berbagai pilihan layanan untuk ditawarkan kepada Pengguna Jasa.Dengan mengetahui latar belakang dan identitas serta memantau transaksi yang dilakukan penggunajasa, akan memberikan nilai tambah bagi Pihak Pelapor terutama dalam membina hubungan baikdengan pengguna jasa yang bermanfaat dari aspek bisnisnya. Terhadap pengguna jasa yangprospektif, akan senantiasa dijaga dan ditingkatkan hubungan baiknya.
5. MEMUDAHKAN MANAJEMEN UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Dalam penerapan PMPJ, ketersediaan data nasabah atau Pengguna Jasa, jejak rekam dan berbagaitransaksi yang dilakukan, serta administrasi atau penatausahaan dokumen informasi yang baik, dapatdimanfaatkan untuk melakukan berbagai kajian (riset) termasuk dalam riset pengembangan usahaindustri Pihak Pelapor. Akurasi data dan metode pengolahan data yang baik akan menghasilkan bahanpenting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan secara akurat dan profesional.
1.2. PENGERTIAN UMUM DALAM PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ)
PENCUCIAN UANG
Kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil kejahatan agar nampak hartakekayaan dari kegiatan yang sah. Kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaanterutama menggunakan layanan dari Penyedia Jasa Keuangan dan atau Penyedia barang dan atau Jasa lain.
PENDANAAN TERORISME
Segala kegiatan yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung atas harta kekayaan yang diketahuiatau diduga untuk kegiatan terorisme
PENGGUNA JASA
Pihak yang menggunakan jasa atau melakukan jasa atau melakukan hubungan usaha dengan PihakPelapor.
CALON PENGGUNA JASA
Pihak yang menggunakan jasa atau menjalani hubungan usaha dengan Pihak Pelapor .
WALK IN CUSTOMER (WIC)
Pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor namun tidak memiliki rekening atau tidak memenuhipersyaratan lain yang ditentukan oleh Pihak Pelapor, namun tidak termasuk pih ak yangmendapatkan perintah atau penugasan dari Pengguna Jasa untuk melakukan transaksi ataskepentingan Pengguna Jasa.
CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)
Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Pihak Pelapor untukmemastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Calon Pengguna Jasa, WIC, atauPengguna Jasa.
ENHANCED DUE DILLIGENCE (EDD)
Tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Pihak Pelapor pada saat berhubungan dengan Calon Pengguna
Jasa, WIC, atu Pengguna Jasa yang tergolong berisiko tinggi, termasuk politically exposed person (PEP),
terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
BENEFICIAL OWNER (BO)
Adalah setiap orang yang:
a. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Pihak Pelapor (ultimately own account)
b. Mengendalikan transaksi Pengguna Jasa
c. Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi
d. Mengendalikan badan hukum, dan/atau
e. Merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu
perjanjian
PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ)
Prinsip yang diterapkan oleh Pihak Pelapor untuk mengetahui latar belakang dan identitas Pengguna Jasa,memantau transaksi, serta melaporkan transaksi kepada otoritas berwenang/PPATK.
Terdapat beberapa istilah yang pada intinya merupakan pengertian dari PMPJ, seperti Prinsip MengenalPengguna Jasa (Know Your Customer Principle) dan Program Anti Pencucian Uang dan PemberantasanPendanaan Terorisme (PMPJ). Penggunaan masing-masing istilah terutama untuk kesesuaian dengankharakteristik bisnis masing-masing Pihak Pelapor. Di samping itu, terdapat istilah yang sebenarnya bagianpenting dari PMPJ yaitu customer due dilligence (CDD) dan enhanced due dilligence (EDD).
NEGARA BERISIKO TINGGI (HIGH RISK COUNTRY)
Negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat:
a. Terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang
b. Dilakukannya tindak pidana asal (predicate offense), dan/atau
c. Dilakukannya aktivitas pendanaan Kegiatan Terorisme
POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP)
Orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan public diantaranya adalah Penyelenggara Negara
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraa
Negara, dan/ atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki
pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun
yang berkewarganegaraan asing.
1.3. KETENTUAN DALAM PENERAPAN PMPJ
KEBIJAKAN MENGENAI PENERAPAN PMPJ
Kebijakan mengenai penerapan PMPJ sekurang-kurangnya memuat :
a. identifikasi Pengguna Jasa;
b. verifikasi Pengguna Jasa; dan
c. pemantauan transaksi Pengguna Jasa.
KEWAJIBAN MENERAPKAN PMPJ
PMPJ wajib dilaksanakan oleh Pihak Pelapor dalam hal :
a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
b. terdapat transaksi keuangan senilai Rp.100 juta atau lebih;
c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan
d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa atau Calon Pengguna Jasa.
ARTI PENTING PELAKSANAAN PMPJ :
Sebagaimana telah diuraikan pada awal bagian in, penerapan PMPJ secara khusus memiliki arti penting:
a. Dengan mengetahui latar belakang dan identitas serta memantau transaksi yang dilakukan pengguna jasa,akan memberikan nilai tambah bagi Pihak Pelapor terutama dalam membina hubungan baik denganpengguna jasa yang bermanfaat dari aspek bisnisnya. Terhadap pengguna jasa yang prospektif, akansenantiasa dijaga dan ditingkatkan hubungan baiknya.
b. Dapat menciptakan industri yang sehat, karena terhindar dari risiko operasional, hukum, dan reputasi,serta terkonsentrasinya transaksi
c. Mampu melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
identifikasi
verifikasipemantauan
PMPJ
Manfaat Penerapan
PMPJ
bina hubungan baikdengan Pengguna Jasa
mampu melaporkanTKM
industri sehat
1.4. PERAN PELAKU YANG TERKAIT DALAM PENERAPA
1. PENGGUNA JASA
a. Pengguna Jasa adalah orang perorangan atau korporPelapor.
b. Apa kewajiban Pengguna Jasa1) memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor, sekurang
kurangnya memuat :a) Identitas dirib) Sumber danac) Tujuan transaksi
2) Mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya.3) Apabila transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, maka Pengguna Jasa harus menyertakan
informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebutowner).
2. PIHAK PELAPOR
a. Pihak mana yang dimaksud dengan Pihak PelaporPihak Pelapor yaitu :i. Penyedia Jasa Keuangan
perusahaan pialang asuransi;investasi; kustodian; wali amanat;penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;koperasi yang melakukan kegiatan simpbidang perdagangan berjangka komoditas; atau
ii. Penyedia Barang dan/ataukendaraan bermotor; pedagangantik; atau balai lelang.
Memberikan identitas daninformasi
Mengisi formulir danmelampirkan data pendukung
PERAN PENGGUNA JASA(PERORANGAN DAN
KORPORASI)
RKAIT DALAM PENERAPAN PMPJ
Pengguna Jasa adalah orang perorangan atau korporasi yang melakukan transaksi dengan Pihak
Apa kewajiban Pengguna Jasa ?memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor, sekurang
disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya.Apabila transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, maka Pengguna Jasa harus menyertakaninformasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut
Pihak mana yang dimaksud dengan Pihak Pelapor ?
euangan (PJK) : Pihak Pelapor; perusahaan pembiayaan; perusahaan asuransi danperusahaan pialang asuransi; dana pensiun lembaga keuangan; perusahaan efek;
wali amanat; perposan sebagai penyedia jasa giro; pedagang valuta asing;penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; penyelenggara e-moneykoperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; pegadaian; perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan berjangka komoditas; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
arang dan/atau Jasa lain (PBJ): perusahaan properti/agen properti;pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; pedagang barang seni dan
•Identitas diri
•Sumber dana
•Tujuan transaksi
•Pengguna jasa
•Beneficial ownermelampirkan data pendukung
NGGUNA JASA(PERORANGAN DAN
KORPORASI)
asi yang melakukan transaksi dengan Pihak
memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor, sekurang-
disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya.Apabila transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, maka Pengguna Jasa harus menyertakaninformasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut (beneficial
perusahaan asuransi danperusahaan efek; manajer
pedagang valuta asing;money dan/atau e-wallet;
perusahaan yang bergerak dipenyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.perusahaan properti/agen properti; pedagang
pedagang barang seni dan
b. Apa kewajiban Pihak Pelapor?i. Pihak Pelapor wajib menerapkan PMPJ yang ditetapkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur
(LPP)ii. Dalam menerapkan PMPJ, Pihak Pelapor wajib :
Mengetahui pengguna jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain Meminta informasi identitas dan dokumen pendukung dari pengguna jasa atau pihak lain Menolak transaksi jika identitas dan atau dokumen pendukung tidak lengkap Menyimpan catatan dan dokumen identitas pelaku transaksi paling singkat 5 tahun sejak
berakhirnya hubungan usahaiii. Khusus bagi Pihak Pelapor yang berbentuk Penyedia Jasa Keuangan, wajib :
Memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika :- Pengguna Jasa menolak- Meragukan informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa
Melaporkan kepada PPATK mengenai pemutusan hubungan usaha sebagai TransaksiKeuangan Mencurigakan.
3. LEMBAGA PENGAWAS DAN
LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksiterhadap Pihak Pelapor, yaitu :Informatika (KEMKOMINFO),Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah)
4. PPATK
PPATK menempati 3 posisi strategis, yaitu sebagai :- LPP bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki LPP- LPP bagi Pihak Pelapor yang memiliki LPP namun belum- Lembaga intelijen keuangan (financial inteligence unit), yang diberikan mandat untuk mencegah
dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
Kewajiban Pihak Pelapor
Penerapan PMPJ, PihakPelapor Wajib
Khusus Pelapor PJK
Apa kewajiban Pihak Pelapor?Pihak Pelapor wajib menerapkan PMPJ yang ditetapkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur
Dalam menerapkan PMPJ, Pihak Pelapor wajib :engetahui pengguna jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain
Meminta informasi identitas dan dokumen pendukung dari pengguna jasa atau pihak lainMenolak transaksi jika identitas dan atau dokumen pendukung tidak lengkap
pan catatan dan dokumen identitas pelaku transaksi paling singkat 5 tahun sejakberakhirnya hubungan usaha
Khusus bagi Pihak Pelapor yang berbentuk Penyedia Jasa Keuangan, wajib :Memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika :
Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi PMPJMeragukan informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa
Melaporkan kepada PPATK mengenai pemutusan hubungan usaha sebagai TransaksiKeuangan Mencurigakan.
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR (LPP)
adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi, yaitu : Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan
Informatika (KEMKOMINFO), Badan Pengawas Perdagangaan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI),Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah), dan PPATK
PPATK menempati 3 posisi strategis, yaitu sebagai :LPP bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki LPP.LPP bagi Pihak Pelapor yang memiliki LPP namun belum menerapkan kewajibannya.Lembaga intelijen keuangan (financial inteligence unit), yang diberikan mandat untuk mencegahdan memberantas tindak pidana pencucian uang.
•menerapkan PMPJ yang ditetapkan LembagaPengawas dan Pengatur
Kewajiban Pihak Pelapor
•mengetahui kepemilikan atas Pengguna jasa
•meminta identitas dan dokumen pendukung
•menolak transaksi, apabila pendukung tidak lengkap
•menyimpan dokumen identitas pelaku transaksi palingsingkat 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha
Penerapan PMPJ, PihakPelapor Wajib
•memutuskan hubungan usaha jika pengguna jasa tidakmematuhi PMPJ dan meragukan informasi yang disaimpaikanpengguna jasa
•melaporkan kepada PPATK mengenai pemutusan hubunganusaha sebagai TKM
Khusus Pelapor PJK
Kewajiban PihakPelapor
Pihak Pelapor wajib menerapkan PMPJ yang ditetapkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur
engetahui pengguna jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lainMeminta informasi identitas dan dokumen pendukung dari pengguna jasa atau pihak lainMenolak transaksi jika identitas dan atau dokumen pendukung tidak lengkap
pan catatan dan dokumen identitas pelaku transaksi paling singkat 5 tahun sejak
Melaporkan kepada PPATK mengenai pemutusan hubungan usaha sebagai Transaksi
adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksiOtoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan
angka Komoditi (BAPPEBTI),
menerapkan kewajibannya.Lembaga intelijen keuangan (financial inteligence unit), yang diberikan mandat untuk mencegah
menerapkan PMPJ yang ditetapkan Lembaga
menolak transaksi, apabila pendukung tidak lengkap
menyimpan dokumen identitas pelaku transaksi palingsingkat 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha
memutuskan hubungan usaha jika pengguna jasa tidakmematuhi PMPJ dan meragukan informasi yang disaimpaikan
melaporkan kepada PPATK mengenai pemutusan hubungan
INSTANSI TERKAIT LAINNYA
Instansi terkait lainnya adalah instansi yang berdasarkan amanalaporan ke PPATK. Instansi Pelapor ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DBC),berkewajiban membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaranlain lintas batas negara.
1.5. RINGKASAN
Industri keuangan dan yang terkait dengan keuangan semakin rentan terhadap risiko dimanfaatkannya pelakupencucian uang dan pendanaan terorismemanajemen risiko yang baik, antara lain melalui penerPenerapan PMPJ ini disyaratkan adanya persepsi, perlakukan, dan sikap yang sama dari Pengguna Jasa, PihakPelapor (PJK dan PBJ), Lembaga Pengawas dan Pengatur, serta pihakpenerapan anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme melalui penerapan PMPJ ini akanmenciptakan industri keuangan yang sehat dan akhirnya stabilitas keuangan dapat terjaga dengan baik pula.
1.6. QUIZ
1. Mengapa penerapan PMPJ bagi Pihak Pelapora. Agar Pihak Pelapor tidak dijadikan sarana dan sasaran pencucian uang dan pendanaan terorismeb. Agar Pihak Pelapor mampu mengelola risikoc. Agar Pihak Pelapor mampu mengembangkan bisnis yang lebih sehat bukan hanya karena mengenal
Pengguna Jasa tetapi dapat menggali peluang dalam pengembangan bisnis.d. Jawaban a, b, dan c benar.
2. Berikut adalah alasan mengapa kebijakan dalam penerapan PMPJ terus disempurnakan, kecuali :a. Memenuhi kebutuhan Pengguna Jasa sebagai bentuk pelayanan prima.b. Dinamika nasional, regional maupun global yang diiringi dengan perkembangan produk, aktivitas
dan teknologi informasi Pihak Pelapor
• Mengeluarkankebijakan PMPJ
• mengawasi
• memberikan dataidentitas daninformasi lengkapdan benar
PenggunaJasa
LembagaPengawas
danPengatur
NNYA
Instansi terkait lainnya adalah instansi yang berdasarkan amanat UU TPPU wajib menyampaikanlaporan ke PPATK. Instansi Pelapor ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DBC),berkewajiban membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran
ndustri keuangan dan yang terkait dengan keuangan semakin rentan terhadap risiko dimanfaatkannya pelakupencucian uang dan pendanaan terorisme, oleh karena itu perlu melindungi dirinya dengan menerapkanmanajemen risiko yang baik, antara lain melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). DalamPenerapan PMPJ ini disyaratkan adanya persepsi, perlakukan, dan sikap yang sama dari Pengguna Jasa, PihakPelapor (PJK dan PBJ), Lembaga Pengawas dan Pengatur, serta pihak-pihak terkait lainnya. Efektifitapenerapan anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme melalui penerapan PMPJ ini akanmenciptakan industri keuangan yang sehat dan akhirnya stabilitas keuangan dapat terjaga dengan baik pula.
Mengapa penerapan PMPJ bagi Pihak Pelapor sangat dibutuhkan?Agar Pihak Pelapor tidak dijadikan sarana dan sasaran pencucian uang dan pendanaan terorismeAgar Pihak Pelapor mampu mengelola risikoAgar Pihak Pelapor mampu mengembangkan bisnis yang lebih sehat bukan hanya karena mengenal
asa tetapi dapat menggali peluang dalam pengembangan bisnis.
Berikut adalah alasan mengapa kebijakan dalam penerapan PMPJ terus disempurnakan, kecuali :Memenuhi kebutuhan Pengguna Jasa sebagai bentuk pelayanan prima.
asional, regional maupun global yang diiringi dengan perkembangan produk, aktivitasdan teknologi informasi Pihak Pelapor
• Sebagai LPP,Koordinasi ,analisa Laporan
• identifikasi,verifikasi,memantautransaksi, danmelaporkan
PihakPelapor(PBJ dan
PJK)
PPATK
PMPJStabilitas Sistem
Keuangan
Dengan Baik
t UU TPPU wajib menyampaikanlaporan ke PPATK. Instansi Pelapor ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DBC), yangberkewajiban membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran
ndustri keuangan dan yang terkait dengan keuangan semakin rentan terhadap risiko dimanfaatkannya pelakuoleh karena itu perlu melindungi dirinya dengan menerapkan
apan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). DalamPenerapan PMPJ ini disyaratkan adanya persepsi, perlakukan, dan sikap yang sama dari Pengguna Jasa, Pihak
pihak terkait lainnya. Efektifitaspenerapan anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme melalui penerapan PMPJ ini akanmenciptakan industri keuangan yang sehat dan akhirnya stabilitas keuangan dapat terjaga dengan baik pula.
Agar Pihak Pelapor tidak dijadikan sarana dan sasaran pencucian uang dan pendanaan terorisme
Agar Pihak Pelapor mampu mengembangkan bisnis yang lebih sehat bukan hanya karena mengenal
Berikut adalah alasan mengapa kebijakan dalam penerapan PMPJ terus disempurnakan, kecuali :
asional, regional maupun global yang diiringi dengan perkembangan produk, aktivitas
tabilitas Sistem
Keuangan Terjaga
Dengan Baik
c. Adanya penyesuaian standar internasional seperti 40 rekomendasi + 9 rekomendasi khusus dariFATF.
d. Munculnya kesadaran memenuhi kebutuhan pencegahan dan pemberantasan tindak pidanapencucian uang dan pendanaan terorisme
3. Pernyataan di bawah ini semua benar, kecuali :a. Penerapan PMPJ merupakan beban tersendiri dan menciptakan kerugian bagi Pihak Pelaporb. Penerapan PMPJ membutuhkan sumber daya, tetapi apabila dihitung nilainya jauh lebih kecil jika
dibandingkan dengan manfaat yang diperolehc. Penerapan PMPJ bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kewajiban, namun merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan penerapan Prinsip Good Corporate Governanced. Penerapan PMPJ penting, disamping dapat meningkatkan pelayanan juga bermanfaat untuk
membina hubungan baik dengan Pengguna Jasa
4. Apa dampak ketidakcukupan penerapan PMPJ oleh Pihak Pelapor?a. Menyebabkan kerugian berupa biaya yang signifikan pada Pihak Pelapor, misalnya : melalui
penarikan dana oleh deposan, pemutusan fasilitas, klaim terhadap Pihak Pelapor, biaya investigasi,penyitaan dan pembekuan harta, dan kehilangan pinjaman
b. Munculnya kebutuhan waktu dan energi dari manajemen untuk memecahkan masalah yang muncul.c. Jawaban a dan b benard. Jawaban a dan b salah
5. Jenis risiko apa yang paling mungkin ketika Pihak Pelapor tidak cukup dalam merapkan PMPJ?a. Reputasib. Hukumc. Konsentrasi dan operasionald. Semua jawaban benar
6. Pernyataan berikut ini berkaitan dengan risiko reputasi, kecuali :a. Pihak Pelapor tidak mampu memenuhi kewajiban Pengguna Jasa yang jatuh tempo.b. Risiko reputasi berkaitan dengan sifat dari bisnis Pihak Pelapor yang membutuhkan kepercayaan
depositor, kreditor dan pasar secara umumc. Publikasi negatif mengenai praktik bisnis Pihak Pelapor, entah akurat ataupun tidak, akan
menyebabkan kehilangan kepercayaan atas integritas Pihak Pelapor yang bersangkutand. Pihak Pelapor sering terlibat dalam urusan hukum karena diduga memberikan fasilitas terjadinya
pencucian uang
7. Berikut ini merupakan risiko hukum :a. Risiko kemungkinan adanya tuntutan hukum, keputusan badan penegak hukum yang merugikan atau
kontrak yang pada akhirnya tidak dapat dipenuhib. Risko atas ketidakmampuan Pihak Pelapor dalam melakukan mitigasi kondisi atau perkembangan
pasarc. Risiko akibat adanya perubahan ketentuan perundangan yang berlakud. Risiko karena ketidakcukupkan sumber daya manusia
8. Manakah dari pernyataan di bawah ini berkaitan dengan risiko operasionala. Publikasi negatif mengenai praktik bisnis Pihak Pelaporb. Penarikan dana dalam jumlah besar secara tiba-tiba, kredit dalam jumlah besar yang bermasalah
karena pelunasan tiba-tiba atau masalah hukum lainnya berhubungan erat dengan konsentrasipendanaan suatu Pihak Pelapor.
c. gagal atau terganggunya kegiatan operasional Pihak Pelapor karena ketidakcukupan proses internal
baik karena sumber daya manusia dan sistemnya atau pengaruh dari kejadian eksternald. adanya tuntutan hukum, keputusan badan penegak hukum yang merugikan atau kontrak yang pada
akhirnya tidak dapat dipenuhi
9. Risiko kehilangan dana dalam jumlah signifikan sehingga membahayakan operasional Pihak Pelaporkarena dapat terganggunya likuiditas Pihak Pelapor yang bersangkutan merupakan risiko :a. Hukumb. Konsentrasic. Reputasi,d. Operasional
8. Pihak yang secara langsung tidak terlibat dalam penerapan PMPJ adalah:a. Pengguna Jasab. Aparat Penegak Hukumc. Lembaga Pengawas dan Pengaturd. Pihak Pelapor
9. Berkaitan dengan penerapan PMPJ, berikut ini pernyataan yang tepat, kecuali :a. Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) menetapkan ketentuan PMPJb. Pihak Pelapor wajib menerapkan PMPJ yang ditetapkan oleh LPPc. Pihak Pelapor berhak menentukan sikap dalam menerapkan PMPJd. Pihak Pelapor wajib mengetahui pengguna jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas
nama orang lain
10. Berikut ini merupakan kewajiban dari pengguna jasa terhadap Pihak Pelapor, kecuali :a. memberikan identitas dan informasi yang benar, memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan
transaksib. Mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya.c. Karena pengguna jasa sudah dikenal baik oleh petugas Pihak Pelapor, informasi dan identitas
belum menjadi prioritas untuk diberikand. Apabila transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, maka harus disertai informasi mengenai
identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut.
11. Kewajiban Pihak Pelapor :a. Mengetahui pengguna jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lainb. Meminta informasi identitas dan dokumen pendukun dari pengguna jasa atau pihak lainc. Menolak transaksi jika identitas dan atau dokuemn pendukung tidak lengkapd. Jawaban a, b, dan c benar
12. Khusus bagi Pihak Pelapor berbentuk Penyedia Jasa Keuangan, wajib :a. Memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi
PMPJb. Memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika meragukan informasi yang disampaikan oleh
pengguna jasac. Melaporkan kepada PPATK mengenai pemutusan hubungan usaha sebagai Transaksi Keuangan
Mencurigakan.d. Jawaban a, b, dan c benar
13. Kebijakan mengenai penerapan PMPJ, sekurang-kurangnya memuat:a. identifikasi Pengguna Jasa, dan verifikasi Pengguna Jasab. identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa, dan pemantauan transaksi Pengguna Jasa.
c. identifikasi Pengguna Jasa,pelaporan transaksi.
d. Tidak ada jawaban yang benar
14. Berikut adalah waktu dimana Pihak Pelapor wajiba. berdasar penilaian Pihak Pelapor dirasakan perlu menerapkab. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa
Rp.100 juta atau lebih;c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan
yang dilaporkan Pengguna Jasad. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan
BAGIAN KEDUA : PEMENUHAN KEWAJIBAN
1.1. KEWAJIBAN PELAPORAN
PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
1. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)2. Transaksi Keuangan Tunai (TKT)3. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (TKTD).
PBJ wajib :
menyampaikan laporan kepada PPATK berupa laporan Transaksi Pengguna Jasa senilai Rp500 juta atau lebihkepada PPATK
1.2. LAPORAN TRANSAKSI KE
PENGERTIAN TKM SESUAI UU TPPU
(UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang)
a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dariPengguna Jasa yang bersangkutan.
b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindaripelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuanUndang-Undang ini.
PJK
PBJ
Dijten Bea Cukai
, verifikasi Pengguna Jasa, pemantauan transaksi Pengguna Jasa
Tidak ada jawaban yang benar
Berikut adalah waktu dimana Pihak Pelapor wajib menerapkan PMPJ, kecualiberdasar penilaian Pihak Pelapor dirasakan perlu menerapkan PMPJmelakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, dan atau terdapat transaksi keuangan senilai
terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan atau Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasiyang dilaporkan Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa.terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan
PEMENUHAN KEWAJIBAN PELAPORAN BAGI PIHAK PELAPOR
KEWAJIBAN PELAPORAN BAGI PIHAK PELAPOR
PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)Transaksi Keuangan Tunai (TKT)Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (TKTD).
menyampaikan laporan kepada PPATK berupa laporan Transaksi Pengguna Jasa senilai Rp500 juta atau lebih
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)
I UU TPPU
(UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang)
Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi daribersangkutan.
Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindaripelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan
Dijten Bea Cukai
• TKM
• TKT
• TKTD
• Transaksi >Rp 500 jt
• TKM jika ditemukan atau diminta melaporkan
• Laporan pembawaan uang dan instrumen keluar ataumasuk wilayah RI
pemantauan transaksi Pengguna Jasa, dan
transaksi keuangan senilai
Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi
menyampaikan laporan kepada PPATK berupa laporan Transaksi Pengguna Jasa senilai Rp500 juta atau lebih
(UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang)
Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari
Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindaripelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan
c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yangdiduga berasal dari hasil tindak pidana.
d. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindaripelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuanUndang-Undang ini.
PENGERTIAN TKM SESUAI UU TPPT
(UU No.9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)
a. Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/ atau yang diketahui akan digunakan untukmelakukan tindak pidana terorisme
b. Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
PENJELASAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (TKM)
Pada umumnya, TKM diawali dari transaksi antara lain :
- tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;- menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/ atau dilakukan secara berulang-ulang di
luar kewajaran; atau- aktivitas Transaksi Pengguna Jasa di luar kebiasaan dan kewajaran.
Pihak Pelapor diberikan keleluasaan untuk melakukan judgement secara profesional dalam menentukanapakah suatu transaksi memenuhi unsur TKM atau tidak.
Untuk membantu mengidentifikasi dan menetapkan apakah suatu transaksi memenuhi unsur TKM, berikut inidiuraikan penjabaran unsur-unsurnya :
a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dariPengguna Jasa yang bersangkutan.1) Profil adalah deskripsi Pengguna Jasa yang antara lain mencakup identitas, pekerjaan, kegiatan usaha,
tujuan transaksi, termasuk sumber dan jumlah penghasilan. Semua data dan informasi ini akanmengarahkan kewajaran Pengguna Jasa melakukan transaksi dalam batasan jumlah tertentu apakahsesuai atau diluar profilnya.
2) Karakteristik digambarkan sebagai ciri-ciri khusus dari transaksi Pengguna Jasa, yang dapatmembedakan Pengguna Jasa atau kelompok Pengguna Jasa satu dengan lainnya, tergantung daribisnis Pengguna Jasa yang bersangkutan. Kharakteristik transaksi bisnis Pengguna Jasa antara lainditunjukkan dengan :- jenis mata uang, instrumen atau jasa keuangan yang digunakan
Menyimpangi profil, kebiasaan pola transaksi dankharakteristik bisnis Pengguna Jasa
Menghindari pelaporan TKT, Transaksi KeuanganTransfer Dana, dan Transaksi Keuangan senilai Rp.500 jt
atau lebih
Diduga menggunakan harta hasil tindak pidana diminta PPATK
Unsur TKM
- siapa dan dimana counterparty atau lawan transaksinya- waktu pelaksanaan transaksi
3) Kebiasaan pola transaksi adalah kebiasaan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa.transaksi Pengguna Jasa ditunjukanpendebetan, penarikan atau penyetoran, penutupan atau pembukaanmemiliki pola namun juga banyak yang tidak
b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindaripelaporan Transaksi, maksudnya adalahDana masuk atau keluar negeri, atau transaksipertransaksi kurang dari Rp 500 jutatransaksi tunai tersebut mencapai jumlah Rp 500 juta atau lebih.
c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal diladiduga berasal dari hasil tindak pidana.- Terdapat pelaksanaan kewenangan penegak hukum terhadap pengguna jasa dengan melakukan
penundaan transaksi, pemblokiran- Pengguna jasa telah terpublikasi sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana- Pengguna jasa adalah karyawan PJK yang melakukan fraud yang menghasilkan uang atau harta
kekayaan, seperti auditor internal menemukan adanyaperusahaan dan ternyata karyawan bersangkutan memiliki rekening.
- Terdapat calon Pengguna Jasa/menyerahkan dokumen pendukung atau memalsukan dokumen pendukJasa yang memberikan informasi palsu.
- Transaksi yang dilakukan atau rekening yang dimilki oleh orang, badan usaha, atau organisasi yangdiduga atau diketahui terlibat dalam tindak pidana terorisme (Harta Kekayaan bersumber darikejahatan atau kegiatan yang sah).
d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan HartaKekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
PELAPORAN TKM
Penyampaian laporan TKM dilakukan sesegadanya unsur TKM. Keputusan diketahui adanya unsur TKM pada saat ada persetujuan atau keputusan pejabatyang berwenang, misalnya untuk Pihak Pelapor Bank adalah Direktur Kepatuhan.
Paling lama (3) hari kerja setelah PJKmengetahui adanya unsur TKM
keputusan adanya unsur TKM saatadanya persetujuan pejabat berwenang
Pelaporan TKM
siapa dan dimana counterparty atau lawan transaksinyawaktu pelaksanaan transaksi
Kebiasaan pola transaksi adalah kebiasaan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa.transaksi Pengguna Jasa ditunjukan antara lain berupa frekuensi transaksi pengkreditan dan
, penarikan atau penyetoran, penutupan atau pembukaan. Transaksi Pengguna Jasanamun juga banyak yang tidak berpola.
euangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari, maksudnya adalah pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT), Transaksi Transfer
Dana masuk atau keluar negeri, atau transaksi senilai Rp. 500 juta atau lebih, dengan carapertransaksi kurang dari Rp 500 juta, namun apabila diakumulasikan dalam 1 (satu) hari kerja, nilai
tersebut mencapai jumlah Rp 500 juta atau lebih.
Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yangdiduga berasal dari hasil tindak pidana. Yang termasuk dalam kategori transaksi ini adalah :
Terdapat pelaksanaan kewenangan penegak hukum terhadap pengguna jasa dengan melakukanpenundaan transaksi, pemblokiran, penyitaan, dan permintaan keteranganPengguna jasa telah terpublikasi sebagai tersangka, terdakwa atau terpidanaPengguna jasa adalah karyawan PJK yang melakukan fraud yang menghasilkan uang atau hartakekayaan, seperti auditor internal menemukan adanya karyawan yang menggelapkan danaperusahaan dan ternyata karyawan bersangkutan memiliki rekening.Terdapat calon Pengguna Jasa/ pengguna jasa atau Pengguna Jasa/ pengguna jasa yang tidak bersediamenyerahkan dokumen pendukung atau memalsukan dokumen pendukung termasuk pula PenggunaJasa yang memberikan informasi palsu.Transaksi yang dilakukan atau rekening yang dimilki oleh orang, badan usaha, atau organisasi yangdiduga atau diketahui terlibat dalam tindak pidana terorisme (Harta Kekayaan bersumber darikejahatan atau kegiatan yang sah).
Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan HartaKekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Penyampaian laporan TKM dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah PJK mengetahuiadanya unsur TKM. Keputusan diketahui adanya unsur TKM pada saat ada persetujuan atau keputusan pejabatyang berwenang, misalnya untuk Pihak Pelapor Bank adalah Direktur Kepatuhan.
Paling lama (3) hari kerja setelah PJKmengetahui adanya unsur TKM
keputusan adanya unsur TKM saatadanya persetujuan pejabat berwenang
Pelaporan TKM
Kebiasaan pola transaksi adalah kebiasaan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa. Polafrekuensi transaksi pengkreditan dan
saksi Pengguna Jasa bisa
euangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari, Transaksi Transfer
dengan cara pemecahan nilaipabila diakumulasikan dalam 1 (satu) hari kerja, nilai
kukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yangtransaksi ini adalah :
Terdapat pelaksanaan kewenangan penegak hukum terhadap pengguna jasa dengan melakukan
Pengguna jasa adalah karyawan PJK yang melakukan fraud yang menghasilkan uang atau hartakaryawan yang menggelapkan dana
pengguna jasa yang tidak bersediaung termasuk pula Pengguna
Transaksi yang dilakukan atau rekening yang dimilki oleh orang, badan usaha, atau organisasi yangdiduga atau diketahui terlibat dalam tindak pidana terorisme (Harta Kekayaan bersumber dari hasil
Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta
era mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah PJK mengetahuiadanya unsur TKM. Keputusan diketahui adanya unsur TKM pada saat ada persetujuan atau keputusan pejabat
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
Ketentuan Penyampaian Laporan:a. Penyampaian laporan TKM termasuk laporan pemutusan hubungan usaha dengan pengguna jasa, baik
yang menolak memenuhi PMPJ maupun ketika PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan.b. Penyampaian laporan TKM wajib dilakukan secara elektronis atau dalam hal tertentu dapat disampaikan
secana non elektronis.c. PJK wajib mengisi laporan TKM dengan benar dan lengkapd. PJK wajib menyampaikan data pendukung yang disebutkan dalam laporan TKM paling lam
kerja setelah tanggal penyeampaian laporan kepada PPATK.
1.3. LAPORAN TRANSAKSI KE
PENGERTIAN
Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kalitransaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Bilamana ada perubahan besarnya jumlahTransaksi Keuangan Tunai maka akan ditetapkan
PELAPORAN
Penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan TKT paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitungsejak tanggal transaksi dilakukan. Dalam menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Penyedia JasaKeuangan dapat melakukannya dengan cara:
a. Manual, yaitu mengirimkan hardcopy
b. Elektronis, yaitu menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai secara onserver PPATK dengan menggunakan user id dan password
PJK yang akan menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai secara Elektronis, harus terlebih dahulumengajukan “Permohonan Pelaporan Secara Elektronis” melalui e
penyampaian laporantermasuk laporan
pemutusan hubunganusahaTata CaraPenyampaian
Pelaporan
Penyampaian laporanwajib secara
elektronis, dalam haltertentu dilakukan
secara non elektronis
N LAPORAN
Penyampaian laporan TKM termasuk laporan pemutusan hubungan usaha dengan pengguna jasa, baikyang menolak memenuhi PMPJ maupun ketika PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan.
ampaian laporan TKM wajib dilakukan secara elektronis atau dalam hal tertentu dapat disampaikan
PJK wajib mengisi laporan TKM dengan benar dan lengkapPJK wajib menyampaikan data pendukung yang disebutkan dalam laporan TKM paling lamkerja setelah tanggal penyeampaian laporan kepada PPATK.
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI (LTKT)
Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/ atau logam dalam jumlah kumulatif sebesar0 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali
transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Bilamana ada perubahan besarnya jumlahTransaksi Keuangan Tunai maka akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.
Penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan TKT paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitungsejak tanggal transaksi dilakukan. Dalam menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Penyedia Jasa
melakukannya dengan cara:
hardcopy Laporan Transaksi Keuangan Tunai ; atau
Elektronis, yaitu menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai secara on-line dengan mengaksesserver PPATK dengan menggunakan user id dan password yang ditentukan oleh PPATK.
PJK yang akan menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai secara Elektronis, harus terlebih dahulumengajukan “Permohonan Pelaporan Secara Elektronis” melalui e-mail ke alamat: [email protected]
Penyampaian laporanwajib secara
elektronis, dalam haltertentu dilakukan
secara non elektronis
mengisi laporansecara benar dan
lengkap
menyampaikan datapendukung dalam
laporan TKM palinglama 3 (tiga) hari
kerja setelahpenyampaian kepada
Tata Cara Penyampaian Laporan
Penyampaian laporan TKM termasuk laporan pemutusan hubungan usaha dengan pengguna jasa, baikyang menolak memenuhi PMPJ maupun ketika PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan.
ampaian laporan TKM wajib dilakukan secara elektronis atau dalam hal tertentu dapat disampaikan
PJK wajib menyampaikan data pendukung yang disebutkan dalam laporan TKM paling lama 3 (tiga) hari
jumlah kumulatif sebesar0 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali
transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Bilamana ada perubahan besarnya jumlah
Penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan TKT paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitungsejak tanggal transaksi dilakukan. Dalam menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Penyedia Jasa
line dengan mengaksesyang ditentukan oleh PPATK.
PJK yang akan menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai secara Elektronis, harus terlebih [email protected].
menyampaikan datapendukung dalam
laporan TKM palinglama 3 (tiga) hari
kerja setelahpenyampaian kepada
PPATK
PPATK akan memberikan user id, password dan alamat server Laporan Transaksi Keuangan Tunai secaraindividual kepada masing-masing PJK. Sepanjang PJK belum menerima user id dan password makapenyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai dilakukan secara Manual.
TRANSAKSI TUNAI YANG DIKECUALIKAN
TKT yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan
a. TKT yang dilakukan oleh PJK dengan
b. TKT untuk pembayaran gaji atau pensiun;
c. TKT lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK
d. TKT lain atas permintaan PJK untuk dikecualikan yang disetujui oleh PPATK
JENIS USAHA YANG DIK ECUALIKAN DARI PELAP
Jenis usaha yang dikecualikan dari pelaporan TKT adalah :
a. usaha perkebunanb. pengelola jalan tolc. supermarket, hypermarket, department store,d. pengelola jasa perparkirane. stasiun pengisian bahan bakar umumf. maskapi penerbangang. perusahaan pelayaran serta angkutan sungai, danau dan penyeberanganh. lembaga pendidikan formali. operator telekomunikasij. pengelola rumah sakitk. penyedia tenaga listrikl. perusahaan air minum atau yang sejenis
KETENTUAN PENTING TE RKAIT TKT
- PJK wajib melakukan pemantauan secara berkala- Apabila ada unsur TKM, wajib melaporkan TKT yang dikecuali- PJK wajib membuat dan menyimpan daftar pengguna jasa dan transaksi pengguna jasa yang dikecualikan
dari pelaporan TKT- PJK wajib memelihara dan mengkinikan profil pengguna jasa- PJK menyimpan dokumen TKT yang dikecualikan- Pelanggaran ketentuan dikenakan sanksi administratif yang dilaksanakan oleh LPP.
melakukan pemantauan secara berkala terhadap TKT yang dikecualikan
membuat dan menyimpan daftar dan transaksi nasabah
pelanggaran ketentuan dikenai sanksi adminsitratif oleh LPP
id, password dan alamat server Laporan Transaksi Keuangan Tunai secaramasing PJK. Sepanjang PJK belum menerima user id dan password maka
penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai dilakukan secara Manual.
DIKECUALIKAN
dari kewajiban pelaporan yaitu terhadap :
dengan Pemerintah dan Pihak Pelapor sentral;
untuk pembayaran gaji atau pensiun;
lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK
ain atas permintaan PJK untuk dikecualikan yang disetujui oleh PPATK
ECUALIKAN DARI PELAP ORAN TKT
enis usaha yang dikecualikan dari pelaporan TKT adalah :
supermarket, hypermarket, department store, dan usaha sejenis dengan nama lain
stasiun pengisian bahan bakar umum
perusahaan pelayaran serta angkutan sungai, danau dan penyeberangan
perusahaan air minum atau yang sejenis
RKAIT TKT
PJK wajib melakukan pemantauan secara berkala terhadap TKT yang dikecualikan dari kewajiban pelaporanApabila ada unsur TKM, wajib melaporkan TKT yang dikecualikan sebagai TKMPJK wajib membuat dan menyimpan daftar pengguna jasa dan transaksi pengguna jasa yang dikecualikan
PJK wajib memelihara dan mengkinikan profil pengguna jasaPJK menyimpan dokumen TKT yang dikecualikan
n dikenakan sanksi administratif yang dilaksanakan oleh LPP.
melakukan pemantauan secara berkala terhadap TKT yang dikecualikanmelaporkan TKT yang dikecualikan sebagai TKM
membuat dan menyimpan daftar dan transaksi nasabahmemelihara dan mengkinikan profil nasabahmenyimpan dokumen TKT yang dikecualikan
pelanggaran ketentuan dikenai sanksi adminsitratif oleh LPP
Ketentuan Terkait TKT
id, password dan alamat server Laporan Transaksi Keuangan Tunai secaramasing PJK. Sepanjang PJK belum menerima user id dan password maka
TKT yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan
PJK wajib membuat dan menyimpan daftar pengguna jasa dan transaksi pengguna jasa yang dikecualikan
1.4. LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI/IFTI
UU TPPU mengatur pula mengenai pelaporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri.Dalam hal ini, Pihak Pelapor wajib menyampaikan laporan Transaksi transfer dana tersebut paling lama 14(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan. Adapun Pelaksanaan kewajiban pelaporantransfer dana dari dan ke luar negeri dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun setelah UU TPPU diundangkantanggal 22 Oktober 2010
Pengertian transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yangbertujuan untuk memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Danasampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima Dana.
1.5. LAPORAN TRANSAKSI OLEH PBJ
KEWAJIBAN PBJ
PBJ wajib menyampaikan :
1. Laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uangasing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepadaPPATK.
2. Laporan TKM berdasarkan permintaan PPATK
Tata Cara Pelaporan (Peraturan Kepala PPATK No.: PER-12/1.02.1/PPATK/09/11 tentang Tata Cara PelaporanTransaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya)
TATA CARA PELAPORAN
1. PBJ melakukan registrasi dengan mengisi registrasi, bisa dengan web registrasi atau sistem manual.
2. PBJ wajib mengisi laporan Transaksi dengan benar dan lengkap sesuai dengan petunjuk tata carapengisian laporan.
3. PBJ dapat menyampaikan laporan secara elektronis atau manual.
4. Penyampaian laporan Transaksi wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejaktanggal Transaksi dilakukan.
5. Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejakditerimanya surat permintaan dari PPATK.
penyampaian laporan transaksipaling lama 14 hari kerja sejak
tanggal transaksi
pelaksanaan kewajiban pelaporandilaksanakan paling lama 5 tahun
setelah UU TPPU diundangkan
Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Ke Luar Negeri/ IFTI
1.6. RINGKASAN
Pihak Pelapor terdiri dari Penyedia Jasa keuanga
PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang mTransaksi Keuangan Tunai (TKT); dan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (TKTD).Sedangkan PBJ wajib menyampaikan laporan kepada PPATK berupa laporan Transaksi Pengguna Jasa senilaiRp500 juta atau lebih.
Untuk bisa menyampaikan laporan TKM, Pihak Pelapor harus menerapkan PMPJ secara efektif. Apakah suatutransaksi memenuhi unsur TKM, didasarkan pada profesional judgement Pihak Pelapor. Tanpa pemahamanatau keahlian yang cukup, laporan TKMlaporan tersebut disampaikan kepada PPATK sesuai ketentuan tata cara pelaporan.
Disamping laporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor, PPATK juga menerima laporan dari Ditjen Bea danCukai mengenai laporan pembawaan uang senilai Rp. 100 juta atau lebih yang keluar atau masuk wilayah RI.
1.7. QUIZ
1. Apa yang anda ketahui tentang Customer Due Diligence (CDD)a. Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan bahwa suatu transak
Pengguna Jasa sesuai dengan profilnyab. Kegiatan berupa penelusuran asset untuk memastikan bahwa suatu transaksi sesuai dengan asset
yang dimiliki profil Calon Pengguna Jasa, WIC, atau Pengguna Jasac. Kegiatan berupa penggalian informasi yang mendalam dan d
memastikan bahwa suatu transaksi sesuai dengan profil Pengguna Jasa atau WICd. Kegiatan mencari informasi untuk memperoleh kepastian apakah Pengguna Jasa sebagai pelaku
pidana atau bukan2. Apa yang anda pahami mengenai
a. Tindakan penelusuran asset Pengguna Jasa pada saat berhubungan dengan Calon Pengguna Jasa,WIC, atau pengguna Jasa yang tergolong Berisiko tinggi, terhadap kemungkinan pencucian uang danpendanaan terorisme
melakukan registrasi secara online mauapun manual
mengisi laporan Transaksi secara benar dan lengkap
menyampaikan laporan secara elektronis atau manual
penyampaian laporan paling lama 14 hari terhitung tanggal transaksi
penyampaian laporan TKM dilakukan paling lama 3 hari sejak diterimanya suratdari PPATK
Pihak Pelapor terdiri dari Penyedia Jasa keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan atau Jasa lain (PBJ).
PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi :Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM);Transaksi Keuangan Tunai (TKT); dan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (TKTD).Sedangkan PBJ wajib menyampaikan laporan kepada PPATK berupa laporan Transaksi Pengguna Jasa senilai
Untuk bisa menyampaikan laporan TKM, Pihak Pelapor harus menerapkan PMPJ secara efektif. Apakah suatutransaksi memenuhi unsur TKM, didasarkan pada profesional judgement Pihak Pelapor. Tanpa pemahamanatau keahlian yang cukup, laporan TKM yang disampaikan kepada PPATK kualitasnya rendah. Keseluruhanlaporan tersebut disampaikan kepada PPATK sesuai ketentuan tata cara pelaporan.
Disamping laporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor, PPATK juga menerima laporan dari Ditjen Bea dangenai laporan pembawaan uang senilai Rp. 100 juta atau lebih yang keluar atau masuk wilayah RI.
Apa yang anda ketahui tentang Customer Due Diligence (CDD) ?Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan bahwa suatu transakPengguna Jasa sesuai dengan profilnyaKegiatan berupa penelusuran asset untuk memastikan bahwa suatu transaksi sesuai dengan assetyang dimiliki profil Calon Pengguna Jasa, WIC, atau Pengguna JasaKegiatan berupa penggalian informasi yang mendalam dan dokumen otentik dari berbagai pihak untukmemastikan bahwa suatu transaksi sesuai dengan profil Pengguna Jasa atau WICKegiatan mencari informasi untuk memperoleh kepastian apakah Pengguna Jasa sebagai pelaku
Apa yang anda pahami mengenai Enhanced Due Diligence (EDD)Tindakan penelusuran asset Pengguna Jasa pada saat berhubungan dengan Calon Pengguna Jasa,WIC, atau pengguna Jasa yang tergolong Berisiko tinggi, terhadap kemungkinan pencucian uang dan
melakukan registrasi secara online mauapun manual
mengisi laporan Transaksi secara benar dan lengkap
menyampaikan laporan secara elektronis atau manual
penyampaian laporan paling lama 14 hari terhitung tanggal transaksi
penyampaian laporan TKM dilakukan paling lama 3 hari sejak diterimanya surat
TATA CARA PELAPORAN PBJ
(PJK) dan Penyedia Barang dan atau Jasa lain (PBJ).
eliputi :Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM);Transaksi Keuangan Tunai (TKT); dan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (TKTD).Sedangkan PBJ wajib menyampaikan laporan kepada PPATK berupa laporan Transaksi Pengguna Jasa senilai
Untuk bisa menyampaikan laporan TKM, Pihak Pelapor harus menerapkan PMPJ secara efektif. Apakah suatutransaksi memenuhi unsur TKM, didasarkan pada profesional judgement Pihak Pelapor. Tanpa pemahaman
yang disampaikan kepada PPATK kualitasnya rendah. Keseluruhan
Disamping laporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor, PPATK juga menerima laporan dari Ditjen Bea dangenai laporan pembawaan uang senilai Rp. 100 juta atau lebih yang keluar atau masuk wilayah RI.
Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan bahwa suatu transaksi
Kegiatan berupa penelusuran asset untuk memastikan bahwa suatu transaksi sesuai dengan asset
okumen otentik dari berbagai pihak untuk
Kegiatan mencari informasi untuk memperoleh kepastian apakah Pengguna Jasa sebagai pelaku
Tindakan penelusuran asset Pengguna Jasa pada saat berhubungan dengan Calon Pengguna Jasa,WIC, atau pengguna Jasa yang tergolong Berisiko tinggi, terhadap kemungkinan pencucian uang dan
penyampaian laporan TKM dilakukan paling lama 3 hari sejak diterimanya surat
b. Tindakan CDD lebih mendalam pada saat berhubungan denan Calon Pengguna Jasa, WIC, atauPengguna Jasa yang tergolong Berisiko tinggi, terhadap kemungkinan pencucian uang danpendanaan terorisme
c. Tindakan untuk mencari informasi dan dokumen otentik kepada pihak lain pada saat berhubungandengan Calon Pengguna Jasa, WIC, atau Pengguna Jasa yang tergolong Berisiko tinggi, terhadapkemungkinan uang dan pendanaan terorisme
d. Semua jawaban benar3. Siapa yang termasuk dalam kategori Beneficial Owner ?
a. Pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Pihak Pelapor (ultimately own account)b. Pengendali transaksi pengguna jasac. Pemberi kuasa untuk melakukan transaksid. Pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjiane. Jawaban a, b, dan c benar
4. Berikut adalah kriteria suatu negara dinilai sebagai negara berisiko tinggi (high risk country),kecuali :a. Negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat terjadinya atau sarana tindak
pidana pencucian uangb. Negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai pusat transaksi internasionalc. Negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat dilakukannya tindak pidana
asal (predicate offense); dan/ataud. Negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat dilakukannya aktivitas
Pendanaan Kegiatan Terorisme5. Siapa saja yang tergolong sebagai Politically Exposed Person (PEP) ?
a. Orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan public (pejabat publik)b. Orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh
terhadap kebijakan dan operasional partai politikc. Jawaban a dan b benard. Jawaban a dan b salah
6. Bagaimana Kebijakan dan Prosedur PMPJ harus dibuat dan dilaksanakan ?a. Harus diintegrasikan ke dalam aktivitas Pihak Pelapor sehari-harib. Tidak harus terintegrasi dengan aktivitas Pihak Pelapor sehari-haric. Dipisahkan dengan Prosedur Standar Operasid. Semua jawaban salah
7. Siapa sajakah yang berkewajiban menerapkan PMPJ?
a. Pihak yang berhubungan langsung dengan Pengguna Jasab. Para managerc. Semua karyawan/pegawaid. Bagian back office
8. Berikut ini merupakan unsur TKM, kecuali Transaksi Keuangan yang :a. menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang
bersangkutan.b. dilakukan dalam jumlah besar terutama bagi Pengguna Jasa berisiko tinggi.c. patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan TKTd. dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil
tindak pidana.
9. Berikut ini termasuk unsur TKM, kecuali :
a. Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untukmelakukan tindak pidana terorisme
b. Transaksi yang melibatkan pondok pesantrenc. Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan sebagai TKM
10. Berikut ini merupakan pernyataan berkaitan dengan TKM, kecuali :a. Dalam menentukan apakah suatu transaksi memenuhi unsur TKM, perlu judgement secara
profesionalb. Apakah transaksi dikategorikan sebagai TKM atau bukan, tergantung pada kesiapan dan
kemampuan Penyedia jasa Keuangan.c. Pada umumnya, TKM diawali dari transaksi antara lain tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang
jelasd. Petugas Pihak Pelapor perlu memahami unsur-unsur TKM sehingga mampu menetapkan suatu
transaksi sebagai TKM.
11. Dalam memahami unsur TKM, apa yang anda ketahui tentang profil?a. Profil adalah deskripsi tentang informasi mengenai identitas, sumber dana dan tujuan transaksi dari
Pengguna Jasab. Profil adalah deskripsi mengenai catatan kriminal dari Pengguna Jasac. Profil adalah deskripsi mengenai latar belakang bisnis dari Pengguna Jasad. Tidak ada jawaban yang benar.
12. Batasan yang biasa pergunakan untuk memahami unsur karakteristik, kecuali :a. Karakteristik digambarkan sebagai ciri-ciri khusus dari transaksi Pengguna Jasa, yang dapat
membedakan Pengguna Jasa atau kelompok Pengguna Jasa satu dengan lainnya.b. kharakteristik Pengguna Jasa sebagai faktor pembeda adalah bisnis dari Pengguna Jasa yang
bersangkutan.c. Jenis dan cakupan bisnis akan mengarahkan pada transaksi apa dan bagaimana transaksi Pengguna
Jasa yang wajar dilakukan, seperti jenis mata uang, instrumen atau jasa keuangan yang digunakan,siapa dan dimana counterparty atau lawan transaksinya, kapan transaksi dilaksanakan.
d. Tidak ada jawaban yang benar.
13. Kebiasaan pola transaksi adalah kebiasaan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa. Pola transaksiPengguna Jasa biasanya ditunjukan oleh :a. adanya frekuensi transaksi pengkreditan dan pendebetan.b. Trasaksi Pengguna Jasa ada yang terpola namun juga banyak yang tidak terpola.c. Dalam periode tertentu, transaksi Pengguna Jasa baru dapat ditentukan pola transaksi nya, namun
tidak jarang transaksi Pengguna Jasa sulit ditentukan polanya.d. Jawaban a, b, dan c benar
14. Berikut adalah batasan atau indikator Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan denganmenggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, kecuali :a. Terdapat pelaksanaan kewenangan penundaan transaksi, pengehentian sementara transaksi,
pemblokiran, atau permintaan keteranganb. Pengguna jasa telah terpublikasi sebagai tersangka, terdakwa atau terpidanac. Pengguna jasa adalah karyawan PJK yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar.d. Pengguna jasa yang tidak bersedia menyerahkan dokumen pendukung atau memalsukan dokumen
pendukung termasuk pula Pengguna Jasa yang memberikan informasi palsu.
15. Beberapa hal berkaitan dengan pelaporan TKM, kecuali :
a. Penyampaian laporan TKM dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah PJKmengetahui adanya unsur TKM.
b. Keputusan diketahui adanya unsur TKM pada saat ada persetujuan atau keputusan dari direkturKepatuhan Pihak Pelapor.
c. Jawaban a dan b benard. Jawaban a dan b salah
16. Berikut mengenai tata cara penyampaian laporan TKM, sebagai berikut :a. Penyampaian laporan TKM wajib dilakukan secara elektronis atau dalam hal tertentu dapat
disampaikan secana non elektronis.b. PJK wajib mengisi laporan TKM dengan benar dan lengkapc. PJK wajib menyampaikan data pendukung yang disebutkan dalam laporan TKM paling lama 3 (tiga)
hari kerja setelah tanggal penyeampaian laporan kepada PPATK.d. Semua jawaban benar
17. Berkaitan dengan Transaksi Keuangan Tunai (TKT), berikut ini adalah pernyataan yang benar :a. Transaksi dengan menggunakan uang tunai senilai Rp 500 juta atau lebih, baik dilakukan dalam satu
kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.b. PPATK berwenang menetapkan perubahan besarnya nilai TKT dengan Keputusan Kepala PPATK.c. Penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan TKT paling lama 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.d. Semua jawaban benar
18. TKT yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan yaitu terhadap :a. TKT yang dilakukan oleh PJK dengan pemerintah dan Bank sentral;b. TKT untuk pembayaran gaji atau pensiun; danc. TKT lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATKd. semua jawaban benar
19. Jenis usaha yang dikecualikan dari pelaporan TKT adalah :a. usaha perkebunan, pengelola jalan tol, supermarket, hypermarket, department store, dan usaha
sejenis dengan nama lainb. pengelola jasa perparkiran, stasiun pengisian bahan bakar umum, maskapi penerbangan, perusahaan
pelayaran serta angkutan sungai, dan penyeberanganc. lembaga pendidikan formal, operator telekomunikasi, pengelola rumah sakit, penyedia tenaga listrik,
dan perusahaan air minum atau yang sejenisd. semua jawaban benar
20. Beberapa ketentuan terkait dengan TKT yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan, kecuali :a. PJK wajib melakukan pemantauan secara berkala, dan apabila ada unsur TKM, wajib melaporkan TKT
yang dikecualikan sebagai TKMb. PJK wajib melakukan pemantauan secara berkala, dan apabila ada unsur TKM tidak wajib
melaporkan TKT yang dikecualikan sebagai TKMc. PJK wajib membuat dan menyimpan daftar pengguna jasa dan transaksi pengguna jasa yang
dikecualikan dari pelaporan TKTd. PJK wajib memelihara dan mengkinikan profil pengguna jasa
21. Berikut ini merupakan ketentuan di bidang pelaporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke LuarNegeri, kecuali :a. Kewajiban penyampaian laporan Transaksi transfer dana paling lama 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
b. Adapun Pelaksanaan kewajiban pelaporan transfer dana dari dan ke luar negeri dilaksanakan palinglama 5 (lima) tahun setelah UU TPPU diundangkan yaitu tanggal 22 Oktober 2010
c. Transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yangbertujuan untuk memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam PerintahTransfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima Dana.
d. Semua jawaban benar.
BAGIAN KETIGA : IDENTIFIKASI, VERIVIKASI DAN PEMANTAUAN TRANSAKSI PENGGUNA JASA
3.1 IDENTIFIKASI PENGGUNA JASA
PENERIMAAN PENGGUNA JASA
Pada saat melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, Pihak Pelapor wajib meminta informasi dandokumen pendukung kepada Pengguna Jasa (profil Pengguna Jasa), dengan memberikan formulir yangmemuat isian sekurang-kurangnya mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pengguna jasa.
Apabila transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, maka Pengguna Jasa harus menyertakan informasimengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut.
PERMINTAAN INFORMASI DAN DOKUMEN
Beberapa tahapan dalam permintaan informasi dan dokumen oleh Pihak Pelapor :
a. Pihak pelapor mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pengguna jasa dalam kelompok perorangan
atau perusahaan
b. Memastikan pengguna jasa yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak
untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Beneficial Owner
c. Identitas Calon Pengguna Jasa harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen pendukung
CHECK LIST JENIS INF ORMASI DAN DOKUMEN
Jenis informasi dan dokumen
Perorangan Perusahaan
1. identitas (KTP,SIM,Paspor, KIMS/KITAP)1. identitas (AD, SITU, TDP, SIUP, identitas
pengurus, dan BO)
- Nama lengkap termasuk alias- Nomor dokumen identitas- alamat tempat tinggal sesuai dokumen
identitas dan alamat tempat tinggal lainapabila ada
- tempat tanggal lahir- kewarganegaraan- pekerjaan (surat pengangkatan, jika perlu)- jenis kelamin- status perkawinan (surat nikah, jika perlu)
- nama perusahaan- nomor izin usaha dari instansi berwenang- bidang usaha- alamat kedudukan perusahaan- tempat dan tanggal pendirian perusahaan- bentuk badan hukum perusahaan- identitas Beneficial Owner apabila calon
pengguna jasa memiliki Beneficial Owner- identitas dan dokumen pengendali akhir
(diluar perusahaan go public)
Identitas BO, jika pengguna jasa mewakili BO(KTP,SIM,Paspor, KIMS/KITAP)
2. sumber dana (slip gaji, jika ada)
3. perkiraan nilai transaksi dalam 1 (satu) tahu
4. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksiyang akan dilakukan Calon Pengguna Jasa
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Informasi lain
3.2 VERIFIKASI PENGGUNA JASA
Verifikasi terhadap calon Pengguna Jasa, antara lain dengan
1. Meneliti kebenaran informasi dan dokumen2. Jika ragu, wajib memastikan kebenaran identitas, informasi, dan dokumen calon
cara antara lain :a. wawancara dengan calon Pengguna Jasa untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran
dokumenb. meminta dokumen identitasc. mengkonfirmasi kebenaran beneficial owner, jika calon Pengguna Jasa bertindak
(beneficial owner)3. Melakukan pemeriksaan silang untuk4. Verifikasi lebih ketat (enhanced due diligence
Owner tergolong berrisiko tinggiTingkat risiko tersebut dapat dilihat dari:a. Latar belakang atau profil calon Pengguna Jasa dan pengendali calon Pengguna J
oran yang popular secara politis ((high risk customer)
b. Bidang usaha calon Pengguna Jasa yang termasuk usaha yang berisiko tinggi (c. Negara atau teritori asal calon Pengguna Jasa, domisili calon Pengguna Jasa, atau dilakukannya
transaksi yang termasuk Negara yang berisiko tinggi (d. Pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama
3.3 PENUTUPAN HUBUNGAN USAHA ATAU PENOLAKAN
meneliti kebenaran dokumen
memastikan kebenaran informasi dan indentitasdengan cara wawancara,mengkonfirmasi kebenaran Beneficial Owner, dan meminta dokumen resmi lainnya
melakukan pemeriksaan silang untuk meyakini konsistensi informasi
EDD (Enhanced Due Diligence)
2. sumber dana
transaksi dalam 1 (satu) tahun3. perkiraan nilai transaksi dalam 1 (satu ) tahun
(laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha
maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksiyang akan dilakukan Calon Pengguna Jasa
4. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksiyang akan dilakukan Calon pengguna Jasa
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Informasi lain (struktur manajemen, dokumenidentitas anggota direksi)
JASA
Verifikasi terhadap calon Pengguna Jasa, antara lain dengan :
Meneliti kebenaran informasi dan dokumenwajib memastikan kebenaran identitas, informasi, dan dokumen calon Pengguna Jasa, dengan
wawancara dengan calon Pengguna Jasa untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran
eminta dokumen identitas sah atau resmi lainnyakonfirmasi kebenaran beneficial owner, jika calon Pengguna Jasa bertindak
Melakukan pemeriksaan silang untuk meyakini konsistensi informasi yang disampaikanenhanced due diligence) dilakukan jika calon Pengguna Jasa dan
risiko tinggi,Tingkat risiko tersebut dapat dilihat dari:
Latar belakang atau profil calon Pengguna Jasa dan pengendali calon Pengguna Joran yang popular secara politis (politically exposed person) atau Pengguna Jasa yang berisiko tinggi
Bidang usaha calon Pengguna Jasa yang termasuk usaha yang berisiko tinggi (high risk businessasal calon Pengguna Jasa, domisili calon Pengguna Jasa, atau dilakukannya
transaksi yang termasuk Negara yang berisiko tinggi (high risk countries)pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris
SAHA ATAU PENOLAKAN TRANSAKSI
meneliti kebenaran dokumen
memastikan kebenaran informasi dan indentitasdengan cara wawancara,mengkonfirmasi kebenaran Beneficial Owner, dan meminta dokumen resmi lainnya
melakukan pemeriksaan silang untuk meyakini konsistensi informasi
EDD (Enhanced Due Diligence)
Verifikasi Pengguna Jasa
perkiraan nilai transaksi dalam 1 (satu ) tahun(laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha
maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksilon pengguna Jasa
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Informasi lain (struktur manajemen, dokumen
Pengguna Jasa, dengan
wawancara dengan calon Pengguna Jasa untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran
konfirmasi kebenaran beneficial owner, jika calon Pengguna Jasa bertindak untuk pihak lain
konsistensi informasi yang disampaikancalon Pengguna Jasa dan atau Beneficial
Latar belakang atau profil calon Pengguna Jasa dan pengendali calon Pengguna Jasa yang termasuk) atau Pengguna Jasa yang berisiko tinggi
high risk business)asal calon Pengguna Jasa, domisili calon Pengguna Jasa, atau dilakukannya
a. Pihak pelapor wajib menolak melakukan hubungan usaha atau melaksanakan transaksi dengan Calon
Pengguna Jasa dalam hal:
1) Diketahui dan/atai patut diduga menggunakan dokumen palsu
2) Menyampaikan informasi yang diragukan kebe
b. Pihak Pelapor wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha
dengan Pengguna Jasa dalam hal:
1) Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu
2) Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya, dan/atau
3) Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak
pidana
c. Kewajiban Pihak Pelapor atas penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi Calon PenggunaJasa, Pengguna Jasa atau WIC:1) Mendokumentasikan2) Melaporkan sebagai TKM apabila tra3) Ketentuan untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pengguna
Jasa dicantumkan dalam perjanjian hubungan usaha dan diberitahukan kepada Pengguna Jasa4) Memberitahukan secara tertulis kepada pengguna jasa mengenai
3.4 PEMANTAUAN TRANSAKSI PENGGUNA JASA
PENGKINIAN DATA :
1. Mengkinikan data terhadap informasi dan dokumen serta menatausahakannya
2. Melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen pengguna jasa
3. Menyusun laporan rencana dan
CalonPengguna Jasa
Pengguna Jasa
KewajibanPihak Pelapor
Penutupan Hubungan Usaha atau Menolak Melakukan Transaksi
Pihak pelapor wajib menolak melakukan hubungan usaha atau melaksanakan transaksi dengan Calon
Diketahui dan/atai patut diduga menggunakan dokumen palsu
Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya, dan/atau
por wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha
dengan Pengguna Jasa dalam hal:
Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu
Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya, dan/atau
transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak
Kewajiban Pihak Pelapor atas penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi Calon PenggunaJasa, Pengguna Jasa atau WIC:
Melaporkan sebagai TKM apabila transaksinya mencurigakanKetentuan untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan PenggunaJasa dicantumkan dalam perjanjian hubungan usaha dan diberitahukan kepada Pengguna JasaMemberitahukan secara tertulis kepada pengguna jasa mengenai penutupan hubungan usaha.
PENGGUNA JASA
Mengkinikan data terhadap informasi dan dokumen serta menatausahakannya
Melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen pengguna jasa
realisasi pengkinian data yang disetujui pengurus/direksi
•diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
•menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan
Pengguna Jasa
•diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
•menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan
•memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut didugaberasal dari hasil tindak pidana
Pengguna Jasa
• Mendokumentasikan
• Melaporkan sebagai TKM
• Ketentuan untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha denganJasa dicantumkan dalam perjanjian hubungan usaha dan diberitahukan kepada
• memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Jasa mengenai penutupan hubungan usaha.Pihak Pelapor
Penutupan Hubungan Usaha atau Menolak Melakukan Transaksi
Pihak pelapor wajib menolak melakukan hubungan usaha atau melaksanakan transaksi dengan Calon
por wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha
transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak
Kewajiban Pihak Pelapor atas penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi Calon Pengguna
Ketentuan untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan PenggunaJasa dicantumkan dalam perjanjian hubungan usaha dan diberitahukan kepada Pengguna Jasa
penutupan hubungan usaha.
realisasi pengkinian data yang disetujui pengurus/direksi
atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
atau patut diduga
atau menutup hubungan usaha dengan Penggunadan diberitahukan kepada Pengguna Jasa.
mengenai penutupan hubungan usaha.
4. Memelihara database Daftar Teroris
PEMANTAUAN OLEH PJK
1. PJK wajib memiliki system informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, danmenyediakan laporan secara efektif mengenai transaksi Pengguna Jasa
2. System informasi yang ada, dapat digunakan untuk menelusuri setiap transaksi dan data Pengguna Jasa3. Memantau secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Pengguna Jasa
dengan profil Pengguna Jasa dan menatausahakan pemantauannya4. Melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil Pengguna Jasa5. Jika meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai
dengan profil Pengguna Jasa, harus memperhatikan ketentuan anti tipping-off6. Melakukan pemantauan yang berkesinambungan terhadap hubungan usaha/transaksi dengan Pengguna
Jasa yang berasal dari Negara yang berisiko tinggi dan/atau Pihak Pelapor yang berkedudukan di Negarayang berisiko tinggi
7. Melakukan CDD terhadap Pengguna Jasa sesuai dengan pendekatan berdasarkan risiko (Risk BasedApproach) apabila:a. Terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikanb. Terdapat perubahan profil pengguna jasa yang bersifat signifikanc. Informasi pada profil Pengguna Jasa yang tersedia dalam Customer Identification File belum
dilengkapi dengan dokumen pendukung
PEMANTAUAN OLEH PBJ
1. memperhatikan tata cara pembayaran transaksi misalnya pembayaran tunai atau non tunai, pelakutransaksi, nominal Transaksi dan/atau tanggal transaksi.
2. pemantauan terhadap pelunasan transaksi Pengguna Jasa, apakah dilakukan oleh Pengguna Jasa yangbersangkutan atau pihak lain.
3.5 RINGKASAN
Kegiatan identifikasi dan verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksinya merupakan inti dari PMPJ.Pengumpulan data atau profiling mengenai informasi dan dokumen pendukung dari Pengguna Jasamerupakan hal terpenting dalam PMPJ. Atas data yang telah diidentifikasi dan verifikasi itulah Pihak Pelapormampu melakukan pemantauan transaksi yang akhirnya dapat menetapkan keputusan, apakah menutuphubungan usaha, menunda untuk melaksanakan transaksi dan atau melaporkan TKM kepada PPATK. Profilingidentitas Pengguna Jasa merupakan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi penuh karena datanyadinamis. Kegiatan pengkinian harus dilakukan secara terencana dan terukur.
SistemInformasi
DapatMengidentifikasi
DapatMenganalis
Dapat Memantau
DapatMenyediakan
Laporan
3.6 QUIZ
1. Berikut adalah contoh melakukan verifikasi identitas pada waktu proses pembukaan hubungan usaha :a. Membandingkan foto dalam kartu identitas dengan orang yang ada didepan andab. Membandingkan tanda tangan dalam kartu identitas dengan tanda tangan yang ada pada dokumen
lain (seperti Surat Kuasa, SIM dll)c. Membandingkan nama dalam kartu identitas dengan nama yang ada pada dokumen laind. Jawaban a dan b benar
2. Dokumen apa yang diperlukan Pihak Pelapor apabila melakukan hubungan usaha untuk ekspatriat yangmenggunakan passport sebagai dokumen identitas, tetapi di passport tersebut tidak terdapat cap yangsah dari pemerintah/badan yang mengeluarkannya ?a. Visa diplomatikb. Visa dinasc. Izin kerjad. Jawaban a, b, dan c benar
3. Bagaimana cara anda mengenali kartu identitas palsu yang diberikan Pengguna Jasa ?a. Membandingkan antara nama yang tertera dalam kartu identitas dengan nama yang tertera pada
dokumen lainb. Menanyakan kepada pihak yang mengeluarkan kartu identitasc. Membandingkan foto yang ada dalam kartu identitas dengan calon Pengguna Jasa pemilik kartu
tersebut serta membandingkan tanda tangan dengan kartu identitas laind. Memeriksakan ke laoratorium forensic
4. Bagaimana bisa meyakini bahwa keterangan informasi sumber pendapatan yang diberikan Pengguna Jasaperusahaan itu benar ?
a. Meminta fotokopi atau salinan laporan keuanganb. Meminta fotokopi mengenai jumlah asset perusahaanc. Meminta pernyataan dari Direksi perusahaand. Tidaka ada jawaban yang benar
5. Bagaimana cara mengidentifikasi apakah Pengguna Jasa bertindak untuk dirinya sendiri atau mewakilipihak lain (beneficial owner) ?
a. Melakukan wawancarab. Membandingkan antara sumber pendapatan dengan transaksi yang akan dilakukanc. Membandingkan antara pekerjaan Pengguna Jasa dengan tujuan dan besarnya transanksid. Jawaban a, b, dan c benar
6. Apa yang harus dilakukan Pihak Pelapor sehubungan dengan pegawai negeri dan/atau pejabat pemerintah(PEP) yang membuka rekening dengan setoran awal dalam jumlah besar yang sepertinya tidak sesuaidengan pekerjaan PEP tersebut ?
a. Meminta informasi dari PEP tentang sumber dana dari setoran awal tersebutb. Melakukan Enhansed Due Dilligencec. Dalam hal Pihak Pelapor tidak memperoleh keyakinan tentang sumber dana Pengguna Jasa PEP
tersebut, Pihak Pelapor melaporkan ke PPATK sebagai TKMd. Jawaban a, b, dan c benar
7. Bagaimana sikap Pihak Pelapor dalam melakukan hubungan usaha dengan partai politik ?a. Melakukan CDD, karena tidak ada bedanya dengan Pengguna Jasa lain.b. Menerapkan EDD selama pembukaan rekening dan melakukan pemantauan karena termasuk
Pengguna Jasa berisiko tinggic. Melaporkan ke PPATK sebagai TKMd. Menolak hubungan usaha.
8. Apa yang dilakukan Pihak Pelapor apabila rekening dibuka tanpa dokumen identitas yang lengkap danPengguna Jasa berjanji akan melengkapi informasi tersebut tetapi kemudian ternyata Pengguna Jasamenolak untuk melengkapi informasi tersebut ?
a. Memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebutb. Tetap melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebutc. Melaporkan Pengguna Jasa tersebut pada managerd. Memblokir rekening Pengguna Jasa tersebut
9. Kegiatan apa yang perlu dilakukan Pihak Pelapor pada saat kartu identitas Pengguna Jasa habis masaberlakunya ?
a. Memberitahukan Pengguna Jasa melalui berbagai sarana, seperti adanya alert transaksi atautransaksi melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tidak dapat diproses.
b. Meminta Pengguna Jasa mengganti Kartu identitas Pengguna Jasa yang baruc. Memanfaatkan peluang saat menyerahkan kartu identitas, Pengguna Jasa diminta memperbaiki data
profil Pengguna Jasad. Jawaban a, b, dan c benar
10. Bagaimana jika calon Pengguna Jasa hanya membawa salinan dokumen yang dibutuhkan tanpamembawa dokumen asli pada saat melakukan hubungan usaha ?a. Pihak Pelapor tetap melayani Pengguna Jasa tersebutb. Pihak Pelapor wajib menunda hubungan usaha sampai dengan informasi dan dokumen pendukung
asli yang dibutuhkan telah disiapkanc. Pihak Pelapor menolak secara tegas dalam membina hubungan usaha dengan Pengguna Jasa yang
bersangkutan.d. Semua jawaban salah
11. Apa yang harus dilakukan apabila seorang pejabat senior Pihak Pelapor meminta staf yang bertugas untuktidak menanyakan banyak hal pada calon Pengguna Jasa yang direferensikan oleh pejabat senior tersebut?a. Menuruti keinginan pejabat tersebutb. staf harus meneruskan masalah ini ke pengawas/manajer dan/atau ke Direktur Kepatuhan Pihak
Pelapor apabila menemui kesulitan.c. Petugas Pihak Pelapor tetap menjalankan prosedur CDD atau EDD yang berlakud. Petugas Pihak Pelapor menyerahkan pekerjaannya kepada petugas lainnya.
12. Jawaban seperti apa yang harus diberikan oleh staf Pihak Pelapor ke calon Pengguna Jasa apabila merekamenanyakan kenapa Pihak Pelapor harus mendapatkan informasi yang begitu banyak ?a. merupakan praktik perPihak Pelaporan dan pelayanan Pengguna Jasa yang baikb. memenuhi ketentuan perundangan yang berlakuc. jawaban a dan b benard. jawaban a dan b salah
13. pedoman pelaksanaan PMPJ memuat kebijakan dan prosedur tertulis, yang paling kurang mencakup :a. permintaan informasi dan dokumenb. verifikasi dokumen, pengkinian dan pemantauanc. penatausahaan dokumen dan pelaporan kepada PPATKd. jawaban a, b, dan c benar
14. berikut adalah kewajiban Pihak Pelapor berkaitan dengan PMPJ, kecuali :a. memiliki pedoman pelaksanaanb. menerapkan pedoman pelaksanaan PMPJc. memiliki pedoman pelaksanaan PMPJ yang disetujui Dewan Komisarisd. berpedoman pada ketentuan Lembaga Pengawas dan Pengatur yang mengatur penerapan
manajemen risiko dalam hal melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian.
15. Kapan pihak Pelapor wajib melakukan prosedur CDD :a. Pada saat melakukan hubungan usaha dengan Calon Pengguna Jasa dan WIICb. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Pengguna Jasa, Penerima kuasa,
dan atau Beneficial Ownerc. Terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan
terorismed. Jawaban a, b, dan c benar
16. Pihak pelapor wajib mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinyapencucian uang atau pendanaan terorisme dengan melakukan analisis yang paling kurangmencakup :a. Identitas, lokasi usaha bagi Pengguna Jasa Perusahaan, profil Pengguna Jasa, jumlah
transaksi, kegiatan usaha Pengguna Jasa, dan struktur kepemilikan bagi Pengguna JasaPerusahaan
b. Lokasi usaha bagi Pengguna Jasa perusahaan, profil Pengguna Jasa, jumlah transaksi,kegiatan usaha Pengguna Jasa, dan struktur kepemilikan bagi Pengguna Jasa Perusahaan
c. Informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Pengguna Jasad. Tidak ada jawaban yang benar
17. Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, berlaku ketentuan :a. Identitas Calon Pengguna Jasa tidak harus seluruhnya dapat dibuktikan dengan keberadaan
dokumen-dokumen pendukungb. Pihak pelapor dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan
nama fiktifc. Pihak pelapor wajib melakukan pertemuan langsung dengan Calon Pengguna Jasad. Pihak pelapor wajib mewaspadai transaksi atau hubungan usaha dengan Pengguna Jasa yang berasal
atau terkait dengan Negara yang terg0long berisiko tinggi
18. Dalam kegiatan verifikasi dokumen, berikut ini adalah apa yang dilakukan Pihak Pelapor, kecuali :a. Meneliti kebenraran dokumen pendukun dan melakukan verifikasi berdasarkan dokumen dan/atau
sumber informasi lainnyab. Memastikan bahwa data yang disampaikan adalah data terkini dan legal, antara lain melalui
wawancara dengan calon Pengguna Jasac. Dalam kondisi apapun Pihak Pelapor tidak dapat melakukan hubungan usaha sebelum proses
verifikasi selesaid. Menyelesaikan proses verifikasi identitas Calon Pengguna Jasa dan Beneficial Owner sebelum
membina hubungan usaha atau melakukan transaksi dengan WIC
19. Dalam hal Calon Pengguna Jasa atau WIC diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsudan atau menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya, maka sikap Pihak Pelapor :a. Pihak Pelapor wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Pengguna Jasa dan/atau
melaksanakan transaksi dengan WICb. Pihak pelapor boleh meminta kepada Calon Pengguna Jasa atau WIC untuk mengganti dokumen asli
c. Pihak pelapor meneruskan hubungan usaha dengan memberikan nasihat kepada Calon Pengguna Jasaatau WIC untuk memenuhi dokumen asli
d. Tidak ada jawaban yang benar
20. Pihak pelapor wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usahadengan Pengguna Jasa dalam hal :a. Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsub. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannyac. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut didugga berasal dari hasil tindak pidanad. Jawaban a, b, dan c benar
21. Beberapa kegiatan berikut ini berkaitan dengan kewajiban Pihak Pelapor atas penutupan hubungan usahaatau penolakan transaksi Calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa atau WIC, kecuali :a. Mendokumentasikan dan melaporkan sebagati TKM apabila transaksinya mencurigakanb. Ketentuan kewajiban Pihak Pelapor untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha
dengan Pengguna Jasa wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukankepada Pengguna Jasa
c. Karena dilaporkan sebagai TKM, maka tidak ada kewajiban bagi Pihak Pelapor untukmemberitahukan kepada Pengguna Jasa atas penutupan hubungan usaha
d. Memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Jasa mengenai penutupan hubungan usaha
22. Pihak pelapor dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga sebagai lembagakeuangan, dengan syarat :a. Memiliki kerja sama dengan pihak pelapor dalam bentuk kesepakatan tertulisb. Tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenangc. Bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung segerad. Jawaban a, b, dan c benar
23. Kewajiban pihak pelapor dalam penanganan Pengguna Jasa berisiko tinggi :a. Memastikan adanya Pengguna Jasa dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi
atau PEP dengan membuat daftar tersendiri.b. Pengguna Jasa dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP dilaporkan
kepada PPATK sebagai TKMc. Menutup hubungan usaha terhadap Pengguna Jasa dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria
berisiko tinggi atau PEPd. Jawaban a, b, dan c salah
24. Bagi pengguna Jasa, Beneficial Owner, dan WIC yang dinilai sebagai pihak terkait dengan PEP adalah :a. Menggunakan produk yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang atau
pendanaan terorisb. Melakukan transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara berisiko tinggic. Transaksi yang dilakukan oleh pejabat publicd. Melakukan transaksi dalam jumlah besar
25. Pihak Pelapor wajib melakukan beberapa tindakan terhadap Pengguna Jasa, Beneficial Owner, dan WICberisiko tinggi, kecuali :a. EDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi sumber dana, tujuan transaksi,
dan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkaitb. Menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan Calon Pengguna Jasa
tersebut
c. Pejabat senior yang ditunjuk diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan, danmembuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha
d. Melaporkan transaksi Beneficial Owner, dan WIC berisiko tinggi sebagai TKM kepada PPATK
26. Berikut adalah kewajiban Pihak Pelapor berkaitan dengan pengkinian data Pengguna Jasa, Kecuali :a. Mengkinikan data terhadap informasi dan dokumen semua Pengguna Jasa serta menatausahakannyab. Menyusun laporan rencana dan realisasi pengkinian data yang disetujui Direksic. Memastikan secara berkala nama-nama Pengguna Jasa yang memiliki kesamaan atau kemiripan
dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Terorisd. Jawaban a, b, dan c benar
27. Berikut adalah kondisi dimana Pihak Pelapor wajib melakukan CDD terhadap Pengguna Jasa sesuaidengan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach), kecuali :a. terdapat transaksi Pengguna Jasa meningkatb. Terdapat perubaha profil pengguna Jasa yang bersifat signifikanc. Informasi pada profil Pengguna Jasa yang tersedia dalam Customer Identification File belum
dilengkapi dengan dokumen pendukungd. Menggunakan rekening anonim atau rekening yang menggu nakan nama fiktif
28. Berikut adalah ketentuan mengenai kewajiban Pihak Pelapor dalam menatausahakan dokumenPengguna Jasa atau WIC, kecuali :a. Dokumen terkait dengan data Pengguna Jasa atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5
(lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha atau transaksi atau ditemukannyaketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha
b. Dokumen yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diaturdalam Undang-Undang tentang dokumen
c. Dokumen yang ditatausahakan mencakup: identitas, dan informasi transaksi yang antara lainmeliputi jenis dan jumlah mata uang yang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dantujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi
d. Pihak pelapor diberi keleluasaan untuk memberikan atau tidak memberikan informasi dan/ataudokumen kepada Pihak Pelapor Indonesia dan/atau otoritas lain yang berwenang pada saatdiperlukan.
BAGIAN KEEMPAT : PENDEKATAN BERBASIS RISIKO DAN PERLAKUAN BAGI PEP
4.1 PENDEKATAN BERBASIS RISIKO
1. Pihak pelapor wajib mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucianuang atau pendanaan terorisme.
2. pengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko dilakukan berdasarkan analisis yang palingkurang mencakup:a. identitasb. lokasi usaha bagi Pengguna Jasa perusahaanc. Profil Pengguna jasad. Jumlah transaksie. Kegiatan usaha Pengguna Jasaf. Struktur Kepemilikian bagi Pengguna Jasa perusahaang. Informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Pengguna Jasa
4.2 PIHAK YANG BERISIKO TINGGI (HIGH RISK)
HIGH RISK COUNTRY
Lokasi geografis potensial berisiko tinggi dapat ditemukan di beberapa daftar yang dikeluarkan FATF, PBB, danorganisasi internasional lainnya.
Daftar berikut ini disediakan untuk membantu mengidentifikasi lokasi- lokasi tersebut:
- Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan mutual assessment terhadap suatu negara (seperti FATF,APG, CFATF, MONEYVAL, ESAAMLG, EAG, GAFISUD, GIABA atau MENAFATF) diidentifikasi sebagaitidak secara memadai melaksanakan RekomendasiFATF.
- Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak cooperative atau Tax Haven oleh Organization for EconomicCooperation and Development (OECD).
- Negara yang memiliki tingkat good governance yang rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank.
- Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam TransparancyInternational Corruption Perception Inde
HIGH RISK BUSINESS- Jasa keuangan, seperti money changer (Pedagang Valuta Asing),- money remittance (Usaha Jasa Pengiriman Uang)- Offshore company termasuk PJK yang berlokasi di tax and/or secrecy havens dan yurisdiksi yang tidak
secara memadai melaksanakan rekomendasi FATF;- Dealer mobil;- Agen perjalanan- Pedagang perhiasan, batu permata dan logam berharga;- Perusahaan perdagangan ekspor/impor;- Usaha yang berbasis tunai seperti minimarket, jasa pengelola parkir, rumah makan, Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pedagang isi ulang pulsa;- Penjual grosir (wholesalers) dan pengecer barang elektronik (khususnya di zona perdagangan
bebas);- Pengacara, akuntan atau konsultan keuangan;- Dealer barang antik dan seni;- Agen properti.
HIGH RISK PERSON
Pihak-pihak yang dianggap sebagai nasabah berisiko tinggi adalah:
1. Orang yang populer secara politis (Politically Exposed Persons/”PEP”), adalah individu yangmerupakan atau dipercayakan dengan fungsi-fungsi yang dikenal umum di suatu negara asing, misalnya
Pengelompokan Tingkat Risiko
-Profil Pengguna Jasa
-Identitas
-Jumlah Transaksi
Kegiatan usaha
Lokasi usahaStruktur kepemilikan
kepala negara atau kepala pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintahan senior, petugaspengadilan atau militer, eksekutif senior BUMN, partisan, partai politik besar. Hubungan usaha dengananggota keluarga atau sejawat terdekat PEP melibatkan risiko reputasi nama baik yang sama dengandirinya sendiri. Definisi ini tidak termasuk ranking menengah atau individu yang lebih junior dalamkategori sebelumnya. Hal ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara asing.
Contoh dari PEP adalah :
a. Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;b. Wakil Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;c. Pejabat setingkat Menteri;d. Eksekutif Senior perusahaan negara: Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN);e. Eksekutif dan ketua partai politik;f. Pejabat senior di bidang militer dan/atau kepolisian;g. Pejabat Senior di lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung;h. Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden;i. Anggota keluarga (pasangan, orang tua, saudara, anak, menantu, cucu) dari kategori-kategori di atas;
danj. Siapapun orang yang tidak termasuk di atas namun karena posisinya yang tinggi di masyarakat,
pengaruhnya yang signifikan, status selebriti dan/atau kombinasi dari posisinya dapat menempatkanPJK dalam posisi berisiko harus masuk dalam kategori berisiko tinggi.
2. Pegawai instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik.3. Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari negara-negara yang
diidentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti pencucian uang yang tidakmencukupi atau mewakili tindak pidana tingkat tinggi dan korupsi
4. Orang-orang yang terlibat dalam jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang rentan terhadap pencucianuang, seperti pegawai PJK.
5. Pihak-pihak yang disebutkan dalam daftar PBB atau daftar lainnya yang dikeluarkan oleh organisasiinternasional sebagai teroris, organisasi teroris ataupun organisasi yang melakukan pendanaan ataumelakukan penghimpunan dana untuk kegiatan terorisme.
HIGH RISK PRODUCT
a. Mudah dikonversikan menjadi kas atau setara kas.
- perbankan seperti Traveller Cheque, cek, valuta asing
- pasar modal seperti saham, obligasi, SUKUK
- Perusahaan perasuransian seperti unit link
b. Mudah dipindah-pindahkan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya dengan maksud mengaburkan usul
dana, dalam perbankan seperti transfer dana
c. Prosedur tidak memerlukan tatap muka, dalam perbankan seperti internet banking, ATM, Alat
Pembayaran Menggunakan Kartu (ATMK),
d. Privacy Oriented, dalam perbankan seperti Safe Deposit Box, Layanan Prima
e. Produk barang, seperti emas, barang antik, kendaraan bermotor
4.3 PENANGANAN PEP
Ketentuan umum :
• Pihak Pelapor melakukan verifikasi yang lebih ketat (extensive due dilligence) terhadap calon PenggunaJasa yang diklaksifikasikan sebagai high risk countries, high risk business dan high risk person
• Pihak Pelapor membuat daftar high risk countries, high risk business dan high risk customer sesuai dengan
policy internal Pihak Pelapor
Kewajiban Pihak Pelapor :
1. Memastikan adanya Pengguna Jasa dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP.2. Pengguna Jasa dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP dibuat dalam
daftar tersendiri.3. Bagi Pengguna Jasa, Beneficial Owner, dan WIC yang memenuhi kriteria :
- menggunakan produk Pihak Pelapor yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sauang atau pendanaan teroris;
- melakukan transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi;- melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil; atau- merupakan pihak yang terkait dengan PEP;
Wajib dilakukan:a. EDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi sumber dana, tujuan transaksi,
dan hubungan usaha dengan pihakb. pemantauan yang lebih ketat.
4. Penanganan calon Pengguna Jasa PEP :a. Pihak Pelapor wajib menunjuk pejabat senior yan
Calon Pengguna Jasa tersebut.b. Pejabat senior berwenang untuk
1) memberikan persetujuan atau penolakan2) membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Pengguna
Jasa atau Beneficial Owner yang tergolong PEP.
4.4 RINGKASAN
Untuk efektifitas identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi Pengguna Jasa, Pihak Pelapor berkewajibanuntuk mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atauterorisme. Dalam hal Pengguna Jasa tergolong high risk, maka harus dilakukan EDD. Terdapat 3 kelompok highrisk, yaitu high risk country, high risk business, high risk person.
Menangani Calan pengguna Jasa high risk
EDD secara berkala
Menggunakan produk high risk
Bertransaksi dengan pihak dari high risk country
Memastikan adanya Pengguna Jasa dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP.dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP dibuat dalam
Bagi Pengguna Jasa, Beneficial Owner, dan WIC yang memenuhi kriteria :menggunakan produk Pihak Pelapor yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sauang atau pendanaan teroris;melakukan transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi;melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil; ataumerupakan pihak yang terkait dengan PEP;
a paling kurang berupa analisis terhadap informasi sumber dana, tujuan transaksi,dan hubungan usaha dengan pihak- pihak yang terkait; dan
yang lebih ketat.
Penanganan calon Pengguna Jasa PEP :Pihak Pelapor wajib menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha denganCalon Pengguna Jasa tersebut.Pejabat senior berwenang untuk :
memberikan persetujuan atau penolakanmembuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Pengguna
cial Owner yang tergolong PEP.
Untuk efektifitas identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi Pengguna Jasa, Pihak Pelapor berkewajibanuntuk mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atauterorisme. Dalam hal Pengguna Jasa tergolong high risk, maka harus dilakukan EDD. Terdapat 3 kelompok high
isk business, high risk person.
Pejabat Senior Pihak Pelapor
Menangani Calan pengguna Jasa high risk Memutuskun untuk meneruskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa
Kewajiban Pihak Pelapor
Pemantauan lebih ketat (EDD)
Pengguna Jasa, BO, atau WIC
Menggunakan produk high risk
Bertransaksi dengan pihak dari high risk country
Transaksi tidak sesuai profil
termasuk PEP atau High Risk Person
Memastikan adanya Pengguna Jasa dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP.dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP dibuat dalam
menggunakan produk Pihak Pelapor yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian
a paling kurang berupa analisis terhadap informasi sumber dana, tujuan transaksi,
g bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan
membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Pengguna
Untuk efektifitas identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi Pengguna Jasa, Pihak Pelapor berkewajibanuntuk mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaanterorisme. Dalam hal Pengguna Jasa tergolong high risk, maka harus dilakukan EDD. Terdapat 3 kelompok high
Memutuskun untuk meneruskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa
termasuk PEP atau High Risk Person
4.5 QUIZ
1. Kewajiban Pihak Pelapor dalam melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi PenggunaJasa adalah :a. mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau
pendanaan terorisme.b. menolak melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa yang berisiko tinggic. melakukan tindakan yang sama apakah Pengguna Jasa memiliki risiko tinggi, sedang atau rendah.d. Jawaban a, b, dan c salah
2. Pengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan risiko dilakukan berdasarkan analisis yang paling kurangmencakup:
a. Identitas, lokasi usaha bagi Pengguna Jasa perusahaan; profil pengguna jasab. Jumlah transaksi, kegiatan usaha Pengguna Jasac. Struktur kepemilikan bagi Pengguna Jasa Perusahaand. Jawaban a, b, dan c benar
3. Berikut adalah jenis atau kelompok high risk customer, kecuali :a. High risk countryb. High risk personc. High risk transactiond. High risk business
4. Politically Exposed Person (PEP) tergolong dalam :a. High risk countryb. High risk personc. High risk transactiond. High risk business
5. Berikut ini pernyataan yang benar berkaitan dengan kewajiban Pihak Pelapor :a. melakukan verifikasi yang lebih ketat (extensive due dilligence) terhadap calon Pengguna Jasa yang
diklaksifikasikan sebagai high risk countries, high risk business dan high risk personb. membuat daftar high risk countries, high risk business dan high risk customer sesuai dengan policy
internal Pihak Pelaporc. jawaban a dan b benard. jawaban a dan b salah
6. pihak Pelapor wajib melakukan EDD dalam hal pengguna jasa memenuhi criteria :a. menggunakan produk Pihak Pelapor yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian
uang atau pendanaan terorisb. melakukan transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara berisiko tinggic. melakukan transaksi tidak sesuai dengan profild. jawaban a, b, dan c benar
7. Bagaimana penanganan calon Pengguna Jasa PEP?a. Penanganan dilakukan oleh pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan
PEPb. Penangananya sama dengan Pengguna Jasa lainnyac. CDD dilakukan oleh petugas front linerd. Jawaban a, b, dan c salah
BAGIAN KELIMA : LAPORAN PEMBAWAAN UAKELUAR/ MASUK REPUB
5.1 KEWAJIBAN SETIAP ORANG
Setiap Orang berkewajiban memberitahukan kepada petugas Ditjen Bea dan Cukai apabila :
a. membawa suatu uang dan atau instrumen pembayaran
uang tunai dalam mata uang
instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giroa. dalam perjalanan ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.
5.2 KEWAJIBAN DITJEN BEA DAN CUKAI
Ditjen Bea dan Cukai memiliki kewajiban :
a. membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain;
b. menyampaikan laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran laintersebut kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari ker
5.3 KEWENANGAN PPATK
Kewenangan PPATK
Disamping menerima laporan dari Ditjen Bea dan Cukai, PPATK berwenang meminta informasi tambahandari Ditjen Bea dan Cukai mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaranyang diterima PPATK dari Ditjen Bea dan Cukai adalah :
1) laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain;
2) laporan mengenai pengenaan sanksi administratif.
5.4 PENGENAAN SANKSI
Pelanggaran terhadap kewajiban seinstrumen pembayaran lain dikenakan sanksi administratif
Setiap Orang masuk ataukeluar RI, Lapor jika :
•bawa uang atauinstrumen pembayaran
•senilai Rp.100 juta ataulebih
LAPORAN PEMBAWAAN UANG ATAU INSTRUMEN PEMASUK REPUBLIK INDONESIA
Setiap Orang berkewajiban memberitahukan kepada petugas Ditjen Bea dan Cukai apabila :
uang dan atau instrumen pembayaran senilai paling sedikit Rp100 juta
uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau
instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet girodalam perjalanan ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.
DAN CUKAI
Cukai memiliki kewajiban :
membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain;
menyampaikan laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran laintersebut kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
Disamping menerima laporan dari Ditjen Bea dan Cukai, PPATK berwenang meminta informasi tambahandari Ditjen Bea dan Cukai mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaranyang diterima PPATK dari Ditjen Bea dan Cukai adalah :
laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain;
laporan mengenai pengenaan sanksi administratif.
Pelanggaran terhadap kewajiban setiap orang untuk memberitahukan pembawaan uang tunai dan/instrumen pembayaran lain dikenakan sanksi administratif
Ditjen Bea dan Cukai
Menerima danmemeriksan laporan
•Menyusun Laporan
•Menyampaikan kePPATK
PPATK
•Bahan analisis
•menambah data base
NG ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN
Setiap Orang berkewajiban memberitahukan kepada petugas Ditjen Bea dan Cukai apabila :
juta dalam bentuk:
instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro
membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain;
menyampaikan laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainja sejak diterimanya pemberitahuan.
Disamping menerima laporan dari Ditjen Bea dan Cukai, PPATK berwenang meminta informasi tambahandari Ditjen Bea dan Cukai mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain. Laporan
tiap orang untuk memberitahukan pembawaan uang tunai dan/ atau
Bahan analisis
menambah data base
JENIS PELANGGARAN
1. pelanggaran karena tidak memberitahukan :
a. dikenai sanksi denda administratif sebesar 10% (sepuluh perseratusdan/ atau instrumen pembayaran lain yang dibawa;
b. jumlah denda dihitung paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Pelanggaran karena adanya selisih lebih antara jumlah yang dibawa dengan jumlah yang diber
a. dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan;
b. jumlah denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
Pengaturan pengenaan sanksi denda administratiberikut :
1. Diambil langsung dari uang tunai yang dibawa dan disetorkan ke kas negara oleh Direktorat JenderalBea dan Cukai.
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat laporan mengenai pengenaan
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejaksanksi administratif ditetapkan.
5.5 RINGKASAN
Kewajiban memberitahukan mengenai uang atau instrumen lain yang nilainya Rp.kepada petugas Diten Bea dan Cukai pada saat ke luar atau masuk wilayah RI, merupakan upayapencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bagi Negara Indonesia yangmemiliki banyak pintu keluar dari dan masuk ke wuang bahkan dapat juga mengganggu stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, pemantauan dariDitjen Bea dan Cukai sangat penting. Untuk efektifitasnya, Ditjen Bea dan Cukai diberikan kewenanganuntuk mengenakan sanksi kepada pelaku pelanggaran dan sekaligus kewenangan melakukan penyidikandalam hal ada indikasi pidana pencucian uang.
5.6 QUIZ
1. Setiap Orang berkewajiban memberitahukan kepada petugas Ditjen Bea dan Cukai apabila :
Pelanggaran TidakMelaporkan
denda 10% darijumlah yang dibawa
Maksimum Rp.300
pelanggaran karena tidak memberitahukan :
dikenai sanksi denda administratif sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunaiatau instrumen pembayaran lain yang dibawa;
jumlah denda dihitung paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pelanggaran karena adanya selisih lebih antara jumlah yang dibawa dengan jumlah yang diber
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan;
jumlah denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
SANKSI
Pengaturan pengenaan sanksi denda administratif dalam bentuk pembawaan uang tunai adalah sebagai
Diambil langsung dari uang tunai yang dibawa dan disetorkan ke kas negara oleh Direktorat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat laporan mengenai pengenaan sanksi administratif.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejaksanksi administratif ditetapkan.
Kewajiban memberitahukan mengenai uang atau instrumen lain yang nilainya Rp.kepada petugas Diten Bea dan Cukai pada saat ke luar atau masuk wilayah RI, merupakan upayapencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bagi Negara Indonesia yangmemiliki banyak pintu keluar dari dan masuk ke wilayah RI, cukup rentan juga untuk penyelundupanuang bahkan dapat juga mengganggu stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, pemantauan dariDitjen Bea dan Cukai sangat penting. Untuk efektifitasnya, Ditjen Bea dan Cukai diberikan kewenangan
enakan sanksi kepada pelaku pelanggaran dan sekaligus kewenangan melakukan penyidikandalam hal ada indikasi pidana pencucian uang.
Setiap Orang berkewajiban memberitahukan kepada petugas Ditjen Bea dan Cukai apabila :
Pelanggaran TidakMelaporkan
denda 10% darijumlah yang dibawa
Maksimum Rp.300juta
PelanggaranLaporan Selisih
denda 10% darikelebihan
maksimum Rp.300juta
) dari seluruh jumlah uang tunai
Pelanggaran karena adanya selisih lebih antara jumlah yang dibawa dengan jumlah yang diberitahukan :
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan;
f dalam bentuk pembawaan uang tunai adalah sebagai
Diambil langsung dari uang tunai yang dibawa dan disetorkan ke kas negara oleh Direktorat Jenderal
sanksi administratif.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
Kewajiban memberitahukan mengenai uang atau instrumen lain yang nilainya Rp.100 juta atau lebihkepada petugas Diten Bea dan Cukai pada saat ke luar atau masuk wilayah RI, merupakan upayapencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bagi Negara Indonesia yang
ilayah RI, cukup rentan juga untuk penyelundupanuang bahkan dapat juga mengganggu stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, pemantauan dariDitjen Bea dan Cukai sangat penting. Untuk efektifitasnya, Ditjen Bea dan Cukai diberikan kewenangan
enakan sanksi kepada pelaku pelanggaran dan sekaligus kewenangan melakukan penyidikan
Setiap Orang berkewajiban memberitahukan kepada petugas Ditjen Bea dan Cukai apabila :
a. membawa suatu kebendaan senilai paling sedikit Rp100 juta
b. kebendaan dalam bentuk uang tunai dan/atau instrumen pembayaran
c. dalam perjalanan ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia
d. jawaban a, b, dan c benar
2. Ditjen Bea dan Cukai memiliki kewajiban :
a. membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain
b. menyampaikan laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran laintersebut kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan
c. Mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran laporan setiap orang yang pembawaan uangtunai dan/atau instrumen pembayaran lain
d. jawaban a, b, dan c benar
3. Berikut adalah jenis pelanggaran berkaitan dengan laporan pembawaan uang atau instrumenpembayaran lain :
a. pelanggaran karena tidak memberitahukan dan adanya selisih lebih antara jumlah yang dibawadengan jumlah yang diberitahukan
b. pelanggaran karena salah menulis isian form custom declaration
c. pelanggaran karena melaporkan informasi yang seharusnya tidak perlu dilaporkan
d. pelanggaran karena tidak memberikan dokumen pendukung laporan
4. Sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggar adalah:
a. denda administratif sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atauinstrumen pembayaran lain yang dibawa;
b. dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan;
c. jumlah denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
d. semua jawaban benar
TES AKHIR MODUL
Penilaian ini akan mengukur tingkat pemahaman anda mengenai materi Modul Kedua ini. Pada halamanterakhir, Anda akan diminta untuk mengirim semua jawaban yang telah dipilih. Periksalah kembali semuajawaban sebelum mengirimkannya, karena anda tidak dapat mengubah jawaban setelah tombol dikirim diklik.
1. Berkaitan dengan kebutuhan Pihak pelapor dalam penerapan PMPJ, manakah pernyataan di bawah iniyang paling tepat?a. Agar Pihak Pelapor tidak dijadikan sarana dan sasaran pencucian uang dan pendanaan terorismeb. Agar Pihak Pelapor mampu mengelola risikoc. Agar Pihak Pelapor mampu mengembangkan bisnis yang lebih sehat bukan hanya karena mengenal
Pengguna Jasa tetapi dapat menggali peluang dalam pengembangan bisnis.d. Jawaban a, b, dan c benar.
2. Berikut ini tidak termasuk yang melatarbelakangi pentingnya penerapan PMPJ:
a. Upaya untuk mengendalikan risikob. Agar sesuai dengan Prinsip GCG yang sangat dibutuhkan semua stake holderc. Meningkatkan perolehan pendapatan (profit) bagi Pihak pelapor.d. Secara internal, membantu manajemen untuk kecepatan dan keakuratan pengambilan keputusan dan
untuk meningkatkan pelayanan bagi Pengguna Jasa.
3. Manakah pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan alasan perlunya penyempurnaan kebijakanpenerapan PMPJ:
a. Mengikuti trend sesuai perkembangan industri sejenis.a. Dinamika nasional, regional maupun global yang diiringi dengan perkembangan produk, aktivitas dan
teknologi informasi Pihak Pelaporb. Adanya penyesuaian standar internasional seperti 40 rekomendasi + 9 rekomendasi khusus dari FATF.c. Munculnya kesadaran memenuhi kebutuhan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian
uang dan pendanaan terorisme
4. Pernyataan di bawah ini semua benar, kecuali :a. Penerapan PMPJ merupakan beban tersendiri dan menciptakan kerugian bagi Pihak Pelaporb. Penerapan PMPJ membutuhkan sumber daya, tetapi apabila dihitung nilainya jauh lebih kecil jika
dibandingkan dengan manfaat yang diperolehc. Penerapan PMPJ bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kewajiban, namun merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan penerapan Prinsip Good Corporate Governanced. Penerapan PMPJ penting, disamping dapat meningkatkan pelayanan juga bermanfaat untuk membina
hubungan baik dengan Pengguna Jasa
5. Apa dampak ketidakcukupan penerapan PMPJ oleh Pihak Pelapor?a. Pihak Pelapor menghadapi berbagai risiko, karena digunakan sebagai sasaran atau sarana pencucian
uangb. Usaha Pihak Pelapor dapat berkembang dengan baik.c. Pengguna Jasa akan memutus hubungan usaha dengan Pihak pelapord. Biaya kecil maka keuntungan meningkat.
6. Berikut adalah dampak yang langsung dirasakan Pihak Pelapor atas terjadinya risiko ketidakcukupandalam menerapkan PMPJ, kecuali :
a. Citra Pihak Pelapor bisa meningkat karena pemberitaan media cukup gencar.b. Menyebabkan kerugian karena biaya yang signifikan, misalnya : melalui penarikan dana oleh depositor,
pemutusan fasilitas inter-Pihak Pelapor, klaim terhadap Pihak Pelapor, biaya investigasi, penyitaan danpembekuan harta, dan kehilangan pinjaman
c. Munculnya kebutuhan waktu dan energi dari manajemen untuk memecahkan masalah yang munculd. Sanksi administratif dari Lembaga Pengawas dan Pengatur.
7. Risiko apa yang dihadapi Pihak Pelapor ketika tidak menerapkan PMPJ secara efektif?a. Risiko kredit dan risiko pasarb. Risiko likuiditas dan risiko solvabilitasc. Risiko hukum, risiko reputasi, risiko konsentrasi, dan risiko operasionald. Risiko krdit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko solvabilitas
8. Adanya kelemahan implementasi dari program Pihak Pelapor, pengendalian prosedur yang tidak efektifdan kegagalan dalam menjalankan due diligence dalam konteks PMPJ, berkaitan erat dengan :
a. Risiko hukumb. Risiko reputasic. Risiko operasional
d. Risiko konsentrasi
9. Kemungkinan adanya tuntutan hukum, gugatan hukum, keputusan badan penegak hukum yangmerugikan, atau kontrak yang pada akhirnya tidak dapat dipenuhi akibat Pihak Pelapor lemah dalammenerapkan PMPJ, berkaitan dengan jenis risiko :
a. Risiko hukumb. Risiko reputasic. Risiko operasionald. Risiko konsentrasi
10. Publikasi negatif mengenai praktik bisnis Pihak Pelapor, entah akurat ataupun tidak, akan menyebabkankehilangan kepercayaan atas integritas Pihak Pelapor yang bersangkutan. Kondisi seperti ini bagi PihakPelapor merupakan :a. Risiko hukumb. Risiko reputasic. Risiko operasionald. Risiko konsentrasi
11. Semua laporan berikut ini wajib disampaikan oleh Pihak Pelapor kepada kepada Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan (PPATK), kecuali :
a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)b. Laporan Transaksi Keuangan yang dilakukan Secara Tunai (LTKT)c. Laporan Semesteran dan Laporan Bulanand. Laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri
12. Pihak Pelapor adalah pihak yang memiliki kewajiban pelaporan kepada PPATK. Yang manakan berikut inibukan sebagai Pihak Pelapor?
a. Profesi, seperti advokat, notaris, konsultan keuangan, dan akuntan publik.b. Penyedia Jasa Keuangan, seperti Pihak Pelapor, perusahaan perasuransian, dan perusahaan di bidang
pasar modalc. Penyedia Barang dan atau Jasa, seperti balai lelang, perusahaan properti, Deale kendaraan bermotor,
pedagang emas dan permata, pedagang barang seni dan antikd. Penyedia Jasa Keuangan, seperti dana pensiun, pedagang valuta asing, dan Usaha Jasa Pengiriman
Uang.
13. Inti dari istilah yang kita kenal dengan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), Prinsip MengenalPengguna Jasa (Know Your Customer Principle), atau Customer Due Dilligence dan Enhanced DueDilligence adalah :
a. Prinsip yang diterapkan oleh Pihak Pelapor untuk mengetahui latar belakang dan identitas PenggunaJasa, memantau transaksi, serta melaporkan transaksi kepada PPATK.
b. Prinsip yang diterapkan oleh pemeriksa (auditor) untuk mengetahui latar belakang dan identitasPengguna Jasa dari pihak yang diperiksa
c. Prinsip yang diterapkan oleh Pihak Pelapor untuk mengetahui jenis-jenis Pengguna Jasa yang berisikotinggi.
d. Jawaban a, b, dan c salah
14. Kebijakan mengenai penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, sekurang-kurangnya memuat:a. Identifikasi dan verifikasi pengguna jasa, serta pemantauan transaksi Pengguna Jasa.b. Penerimaan dan pemutusan hubungan usaha Pengguna Jasa, penatausahaan dokumen, dan
pemusnahan dokumenc. Penundaan transaksi, pemenuhan perintah untuk penghentian sementara transaksi dan pemblokirand. Menentukan nasabah berisiko tinggi dan melaporkan transaksi keuangan kepada PPATK
15. Lembaga berikut terkait langsung dengan penerapan PMPJ, kecuali:a. PPATK berperan menerima laporan TKM, TKT, dan TK transfer dana dari dan ke luar negeri,
selanjutnya dianalisis.b. Badan Pemeriksa Keuangan yang melakukan audit bagi Pihak Pelapor Pemerintah.c. Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur, diantaranya mengeluarkan
Pedoman Penerapan PMPJ dan melakukan audit kepatuhan.d. Pengguna Jasa dengan kewajiban memberikan data dan informasi mengenai identitas, tujuan
transaksi, dan sumber dana
16. Berikut unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), kecuali:a. Transaksi dengan nominalnya besar.b. Transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa
yang bersangkutanc. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib
dilakukan oleh PJKd. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang
diduga berasal dari Hasil Tindak Pidana
17. Transaksi dengan menggunakan uang kertas dan/atau logam senilai Rp 500 juta atau lebih, baik dilakukandalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja, merupakan pegertiandari :
a. Transaksi Keuangan Tunaib. Transaksi Keuangan Mencurigakanc. Transaksi keuangan transfer danad. Transaksi Keuangan Tunai yang dikecualikan
18. Pernyataan berikut ini benar, kecuali :a. Untuk menjadi Pengguna Jasa Pihak Pelapor, setiap orang wajib memberikan identitas dan informasi
yang benar mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksib. Pengguna Jasa adalah raja, maka apakah memberikan atau tidak memberikan identitas dan informasi
adalah pilihan Pengguna Jasa.c. Untuk menjadi Pengguna Jasa Pihak Pelapor, setiap orang wajib mengisi form data atau informasi
Pengguna Jasa yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya.d. Pihak Pelapor wajib mengetahui apakah Pengguna Jasa yang bertransaksi bertindak untuk diri sendiri
atau untuk dan atas nama orang lain
19. Yang manakah pernyataan dibawah ini bukan merupakan wewenang dan kewajiban dari Penyedia JasaKeuangan:
a. Memenuhi permintaan Pengguna Jasa atau pihak lain untuk membuka pemblokiran dari aparatpenegak hukum
b. Memenuhi permintaan PPATK untuk menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakanc. Memenuhi permintaan PPATK untuk melakukan Pengentian Sementara Transaksi Pengguna Jasad. Melakukan Penundaan Transaksi Pengguna Jasa atas inisiatif Pihak Pelapor atau memenuhi perintah
Penundaan Transaksi Pengguna Jasa oleh aparat penegak hokum
20. Berkaitan dengan pendanaan terorisme, transaksi manakah yang termasuk unsur Tranksai KeuanganMencurigakan adalah :
a. Transaksi pembelian bahan peledak di toko kimia oleh teroris untuk kegiatan terorismeb. Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk
melakukan tindak pidana terorismec. Transaksi yang melibatkan setiap orang yang tercatat sebagai debitur bermasalah.d. Transaksi yang dilakukan pengguna jasa dalam jumlah besar
21. Pernyataan berikut bukan merupakan alasan mengapa Pihak Pelapor menerapkan PMPJa. Agar Pihak Pelapor tidak dijadikan sarana dan sasaran pencucian uang dan pendanaan terorismeb. Agar Pihak Pelapor mampu mengelola risikoc. Agar Pihak Pelapor mampu mengembangkan bisnis yang lebih sehat bukan hanya karena mengenal
Pengguna Jasa tetapi dapat menggali peluang dalam pengembangan bisnis.d. Agar Pihak Pelapor tidak dikenai sanksi administratif oleh Lembaga Pengawas dan pengatur.
22. Pernyataan berikut ini berkaitan dengan risiko reputasi, kecuali :a. Pihak Pelapor tidak mampu memenuhi kewajiban Pengguna Jasa yang jatuh tempo.b. Risiko reputasi berkaitan dengan sifat dari bisnis Pihak Pelapor yang membutuhkan kepercayaan
depositor, kreditor dan pasar secara umumc. Publikasi negatif mengenai praktik bisnis Pihak Pelapor, entah akurat ataupun tidak, akan
menyebabkan kehilangan kepercayaan atas integritas Pihak Pelapor yang bersangkutand. Pihak Pelapor sering terlibat dalam urusan hukum karena diduga memberikan fasilitas terjadinya
pencucian uang
23. Berkaitan dengan penerapan PMPJ, berkut ini pernyataan yang tepat, kecuali :a. Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) menetapkan ketentuan PMPJb. Pihak Pelapor wajib menerapkan PMPJ yang ditetapkan oleh LPPc. Pihak Pelapor berhak menentukan sikap dalam menerapkan PMPJd. Pihak Pelapor wajib mengetahui pengguna jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama
orang lain
24. Berikut ini merupakan kewajiban dari pengguna jasa terhadap Pihak Pelapor, kecuali :a. memberikan identitas dan informasi yang benar, memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan
transaksib. Mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya.c. Karena pengguna jasa sudah dikenal baik oleh petugas Pihak Pelapor, informasi dan identitas belum
menjadi prioritas untuk diberikand. Apabila transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, maka harus disertai informasi mengenai
identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut.
25. Kewajiban Pihak Pelapor :a. Mengetahui pengguna jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lainb. Meminta informasi identitas dan dokumen pendukun dari pengguna jasa atau pihak lainc. Menolak transaksi jika identitas dan atau dokuemn pendukung tidak lengkapd. Jawaban a, b, dan c benar
26. Bagaimana sikap anda selaku pejabat Pihak Pelapor ketika Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa menolakuntuk mematuhi PMPJ?
a. Memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasab. Dalam upaya memenuhi target funding, hubungan dengan Pengguna Jasa tetap dipeliharac. Hubungan terus dilanjutkan dengan mengupayakan agar Pengguna Jasa memenuhi ketentuan PMPJd. Jawaban a, b, dan c benar
27. Apa yang harus dilakukan ketika anda meragukan informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa?a. Memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa dan melaporkan kepada PPATK sebagai
Transaksi Keuangan Mencurigakan.b. Menggali informasi sebanyak-banyaknya sampai ada keyakinan atas kebenaran informasi dan
dokumen yang diberikanc. Tetap memelihara hubungan usaha dengan mempertimbangkan hubungan baik dan target funding.d. Jawaban a, b, dan c benar
28. Kebijakan mengenai penerapan PMPJ, sekurang-kurangnya memuat:a. identifikasi Pengguna Jasa, dan verifikasi Pengguna Jasab. identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa, dan pemantauan transaksi Pengguna Jasa.c. identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa, pemantauan transaksi Pengguna Jasa, dan
pelaporan transaksi.d. Tidak ada jawaban yang benar
29. Berikut adalah waktu dimana Pihak Pelapor wajib menerapkan PMPJ, kecualia. berdasar penilaian Pihak Pelapor dirasakan perlu menerapkan PMPJb. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, dan atau terdapat transaksi keuangan senilai
Rp.100 juta atau lebih;c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan atau Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi
yang dilaporkan Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa.d. Terdapat TKM
30. Berikut ini merupakan unsur TKM, kecuali Transaksi Keuangan yang :a. menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang
bersangkutan.b. dilakukan dalam jumlah besar terutama bagi Pengguna Jasa berisiko tinggi.c. patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan TKTd. dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil
tindak pidana.
31. Yang tidak termasuk unsur TKM terkait pendanaan terorisme adalah:a. Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk
melakukan tindak pidana terorismeb. Transaksi yang melibatkan amalc. Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan sebagai TKM
32. Berikut ini merupakan pernyataan berkaitan dengan TKM, kecuali :a. Dalam menentukan apakah suatu transaksi memenuhi unsur TKM, perlu judgement secara profesionalb. Apakah transaksi dikategorikan sebagai TKM atau bukan, tergantung pada kesiapan dan kemampuan
Penyedia jasa Keuangan.c. Pada umumnya, TKM diawali dari transaksi antara lain tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang
jelasd. Petugas Pihak Pelapor perlu memahami unsur-unsur TKM sehingga mampu menetapkan suatu
transaksi sebagai TKM.
33. Dalam memahami unsur TKM, apa yang anda ketahui tentang profil?a. Profil adalah deskripsi tentang informasi mengenai identitas, sumber dana dan tujuan transaksi dari
Pengguna Jasab. Profil adalah deskripsi mengenai catatan kriminal dari Pengguna Jasac. Profil adalah deskripsi mengenai latar belakang bisnis dari Pengguna Jasad. Tidak ada jawaban yang benar.
34. Pernyataan berikut berkaitan dengan unsur TKM berupa karakteristik transaksi Pengguna Jasa:a. kharakteristik transaksi Pengguna Jasa sangat tergantung pada bisnis dari Pengguna Jasa yang
bersangkutanb. Karakteristik transaksi merupakan ciri-ciri khusus dari transaksi Pengguna Jasa, yang dapat
membedakan transaksi Pengguna Jasa atau kelompok Pengguna Jasa satu dengan lainnya.c. Jenis dan cakupan bisnis akan mengarahkan pada transaksi apa dan bagaimana transaksi Pengguna
Jasa wajar dilakukan, seperti jenis mata uang, instrumen atau jasa keuangan yang digunakan, siapa dandimana counterparty atau lawan transaksinya, dan kapan transaksi dilaksanakan.
d. Jawaban a, b, dan c benar.
35. Kebiasaan pola transaksi adalah kebiasaan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa. Pola transaksiPengguna Jasa biasanya ditunjukan oleh :
a. frekuensi transaksi pengkreditan dan pendebetan.b. Tidak semua trasaksi Pengguna Jasa memiliki pola yang teratur.c. Kebiasan Pengguna Jasa dalam melakukan transaksi penarikan atau penyetorand. Jawaban a, b, dan c benar
36. Berikut adalah batasan atau indikator Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan denganmenggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, kecuali :
a. Terdapat pelaksanaan kewenangan penundaan transaksi, pengehentian sementara transaksi,pemblokiran, atau permintaan keterangan
b. Pengguna jasa telah terpublikasi sebagai tersangka, terdakwa atau terpidanac. Pengguna jasa adalah karyawan PJK yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar.d. Pengguna jasa yang tidak bersedia menyerahkan dokumen pendukung atau memalsukan dokumen
pendukung termasuk pula Pengguna Jasa yang memberikan informasi palsu.
37. Beberapa hal berkaitan dengan pelaporan TKM, kecuali :a. Penyampaian laporan TKM dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah PJK
mengetahui adanya unsur TKM.b. Keputusan diketahui adanya unsur TKM pada saat ada persetujuan atau keputusan dari direktur
Kepatuhan Pihak Pelapor.c. Jawaban a dan b benard. Jawaban a dan b salah
38. Bagaiaman tata cara penyampaian laporan TKM?:a. Dilakukan secara elektronis atau dalam hal tertentu dapat disampaikan secana non elektronis.b. PJK wajib mengisi laporan TKM dengan benar dan lengkapc. PJK wajib menyampaikan data pendukung yang disebutkan dalam laporan TKM paling lama 3 (tiga)
hari kerja setelah tanggal penyeampaian laporan kepada PPATK.d. Semua jawaban benar
39. Berkaitan dengan Transaksi Keuangan Tunai (TKT), berikut ini adalah pernyataan yang benar :a. Transaksi dengan menggunakan uang tunai senilai Rp 500 juta atau lebih, baik dilakukan dalam satu
kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.b. PPATK berwenang menetapkan perubahan besarnya nilai TKT dengan Keputusan Kepala PPATK.c. Penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan TKT paling lama 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.d. Semua jawaban benar
40. Dalam hal terdapat TKT yang dikecualikan, namun ternyata memenuhi unsur TKM, apa tindakan PihakPelapor?a. Karena TKT yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan, maka tidak perlu dilaporkan ke PPATK sebagai
TKMb. Walaupun termasuk TKT yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan, namun Pihak Pelapor tetap
wajib menyampaikan laporan tersebut sebagai TKM ke PPATKc. Karena terdapat kewajiban untuk menatausahakan data TKT yang dikecualikan, maka TKM tersebut
cukup ditatausahakan secara baikd. Biar aman, seluruh TKT yang dikecualikan tetap dilaporkan sebagai TKT, sementara TKM nya juga
dilaporkan kepada PPATK
41. TKT yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan yaitu terhadap :a. TKT yang dilakukan oleh PJK dengan pemerintah dan bank sentral, pembayaran gaji atau pensiun;
dan TKT lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATKb. TKT yang dilakukan oleh pegawai PPATK, pembayaran honor konsultan; dan TKT lain yang ditetapkan
oleh Kepala PPATKc. TKT yang dilakukan oleh pegawai OJK, pembayaran gaji atau pensiun; dan TKT lain sesuai keputusan
manajemen Pihak Pelapor.d. TKT yang dilakukan oleh nasabah prima, pembayaran angsuran kredit; dan TKT lain sesuai keputusan
manajemen Pihak Pelapor.
42. Yang manakah di bawah ini yang tidak termasuk dalam jenis usaha yang dikecualikan dari pelaporan TKT:a. usaha perkebunan, pengelola jalan tol, supermarket, hypermarket, department store, dan usaha
sejenis dengan nama lainb. pengelola jasa perparkiran, stasiun pengisian bahan bakar umum, maskapi penerbangan, perusahaan
pelayaran serta angkutan sungai, dan penyeberanganc. lembaga pendidikan formal, operator telekomunikasi, pengelola rumah sakit, penyedia tenaga listrik,
dan perusahaan air minum atau yang sejenisd. usaha perikanan, pengelola reksa dana, pasar tradisional, dan jasa kurir
43. Beberapa ketentuan terkait dengan TKT yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan, kecuali :a. PJK wajib melakukan pemantauan secara berkala, dan apabila ada unsur TKM, wajib melaporkan TKT
yang dikecualikan sebagai TKMb. PJK wajib melakukan pemantauan secara berkala, dan apabila ada unsur TKM tidak wajib
melaporkan TKT yang dikecualikan sebagai TKM dengan syarat tetap didokumentasikan.c. PJK wajib membuat dan menyimpan daftar pengguna jasa dan transaksi pengguna jasa yang
dikecualikan dari pelaporan TKTd. PJK wajib memelihara dan mengkinikan profil pengguna jasa
44. Berikut ini merupakan ketentuan di bidang pelaporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke LuarNegeri, kecuali :
a. Kewajiban penyampaian laporan Transaksi transfer dana paling lama 14 (empat belas) hari kerjaterhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
b. Adapun Pelaksanaan kewajiban pelaporan transfer dana dari dan ke luar negeri dilaksanakan palinglama tanggal 22 Oktober 2015
c. Jawaban a dan b salah.d. Jawaban a dan b benar
45. Apa yang anda ketahui tentang Customer Due Diligence (CDD)?a. kegiatan berupa penulusuran aset untuk memastikan bahwa suatu transaksi sesuai dengan dengan
aset yang dimiliki profil Calon Pengguna Jasa, WIC, atau Pengguna Jasab. kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan bahwa suatu transaksi
Pengguna Jasa sesuai dengan dengan profilnya.c. kegiatan berupa penggalian informasi yang mendalam dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa
suatu transaksi sesuai dengan dengan profil Calon Pengguna Jasa, WIC, atau Pengguna Jasad. tidak ada jawaban yang benar
46. Apa yang anda pahami mengenai Enhanced Due Dilligence (EDD)?a. Tindakan penulusaran aset Pengguna Jasa pada saat berhubungan dengan Calon Pengguna Jasa,
WIC, atau Pengguna Jasa yang tergolong Berisiko tinggi, terhadap kemungkinan pencucian uang danpendanaan terorisme
b. Tindakan CDD lebih mendalam pada saat berhubungan dengan Calon Pengguna Jasa, WIC, atauPengguna Jasa yang tergolong Berisiko tinggi, terhadap kemungkinan pencucian uang danpendanaan terorisme.
c. Tindakan untuk mencari informasi kepada pihak lain pada saat berhubungan dengan Calon PenggunaJasa, WIC, atau Pengguna Jasa yang tergolong Berisiko tinggi, terhadap kemungkinan pencucian uangdan pendanaan terorisme
d. Semua jawaban benar.
47. Berikut adalah kriteria suatu negara dinilai sebagai negara berisiko tinggi (high risk country), kecuali :a. negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat terjadinya atau sarana tindak pidana
pencucian uang;b. negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai pusat transaksi internasionalc. negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat dilakukannya tindak pidana asal
(predicate offense); dan/ataud. negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat dilakukannya aktivitas Pendanaan
Kegiatan Terorisme.
48 Siapa berikut ini yang termasuk dalam kategori Beneficial owner?a. merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Pihak Pelapor (ultimately own
account); dan atau mengendalikan transaksi Pengguna Jasa;b. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi; dan atau mengendalikan badan hukum; dan/atauc. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan
suatu perjanjian.d. Jawaban a, b, dan c benar
49. Siapa berikut ini yang tergolong sebagai Politically Exposed Person (PEP)?a. orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan public.b. orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh
terhadap kebijakan dan operasional partai politikc. jawaban a dan b benard. jawaban a dan b salah.
50. Bagaimana Kebijakan dan Prosedur PMPJ harus dibuat dan dilaksanakan?a. Harus diintegrasikan ke dalam aktivitas Pihak Pelapor sehari-harib. Tidak harus terintegrasi dengan aktivitas Pihak Pelapor sehari-haric. Harus berada dalam Prosedur Standar Operasid. Dipisahkan dengan Prosedur Standar Operasi
51. Pengawasan secara aktif oleh Direksi Pihak Pelapor berkaitan dengan PMPJ, meliputi:a. mengusulkan kebijakan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;b. memastikan penerapan program APU dan PPTc. membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) yang melaksanakan program APU dan PPT dan/atau menunjuk
Pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program APU dan PPT di Kantor Pusat;d. jawaban a, b, dan c benar.
52. Setelah Pihak Pelapor memiliki kebijakan dan prosedur PMPJ, apa kewajiban direksi Pihak Pelapor?a. melakukan pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan program APU dan PPT;b. memastikan bahwa kantor cabang wajib memiliki UKK dan memiliki: pegawai yang menjalankan
fungsi unit kerja khusus; atau pejabat yang mengawasi penerapan program APU dan PPT.c. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur program APU dan PPT sejalan dengan perubahan
dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Pihak Pelapor serta sesuai dengan perkembanganmodus pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan
d. jawaban a, b, dan c benar
53. Pejabat UKK atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT wajib:a. menyusun dan mengusulkan pedoman penerapan program APU dan PPT kepada Direksi;b. memastikan adanya sistem yang mendukung program APU dan PPTc. memastikan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program APU dan PPT yang
terkini, risiko produk Pihak Pelapor, kegiatan dan kompleksitas usaha Pihak Pelapor, dan volumetransaksi Pihak Pelapor;
d. jawaban a, b, dan c benar
54. Secara teknis, berikut merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh pejabat UKK, kecuali :a. Memberikan persetujuan atau keputusan apakah suatu transaksi tergolong TKMb. Memantau pengkinian profil Pengguna Jasa dan profil transaksi Pengguna Jasa;c. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program APU dan PPT
dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan Pengguna Jasa;d. menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan (red flag), dari unit kerja
terkait, menganalisis dan menyusun laporan TKM
55. Berikut adalah contoh melakukan verifikasi identitas pada waktu proses pembukaan rekening:a. Membandingkan foto dalam kartu identitas dengan orang dekatnyab. Mencocokkan kartu identitas, apakah asli atau palsuc. Membandingkan nama dalam kartu identitas dengan nama yang ada padakartu namad. Membandingkan foto dan tanda tangan dalam kartu identitas dengan orang atau pengguna jasa
yang ada didepan anda
56. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan produk dan jasa yang berisiko tinggi?a. Wire Transferb. Hubungan private Pihak Pelaporingc. PerPihak Pelaporan Elekronisd. Standing instruction
57. Bagaimana cara anda mengenali kartu identitas palsu yang diberikan Pengguna Jasa?a. Membandingkan antara nama yang tertera dalam kartu identitas dengan nama yang tertera pada
dokumen lainb. Menanyakan kepada pihak yang mengeluarkan kartu identitasc. Membandingkan foto yang ada dalam kartu identitas dengan calon Pengguna Jasa pemilik kartu
tersebut serta membandingkan tanda tangan dengan kartu identitas lain
d. Memeriksakan ke laoratorium forensic58. Bagaimana bisa meyakini bahwa keterangan informasi sumber pendapatan yang diberikan Pengguna Jasa
perusahaan itu benar?a. Meminta fotokopi atau salinan laporan keuanganb. Meminta fotokopi mengenai jumlah asset perusahaanc. Meminta pernyataan dari Direksi perusahaand. Tidaka ada jawaban yang benar
59. Bagaimana cara mengidentifikasi apakah Pengguna Jasa bertindak untuk dirinya sendiri atau mewakilipihak lain (beneficial owner)?
a. Melakukan wawancarab. Membandingkan antara sumber pendapatan dengan transaksi yang akan dilakukanc. Membandingkan antara pekerjaan Pengguna Jasa dengan tujuan dan besarnya transanksid. Jawaban a, b, dan c benar
60. Apa yang harus dilakukan Pihak Pelapor sehubungan dengan pegawai negeri dan/atau pejabatpemerintah (PEP) yang membuka rekening dengan setoran awal dalam jumlah besar yang sepertinyatidak sesuai dengan pekerjaan PEP tersebut?
a. Meminta informasi dari PEP tentang sumber dana dari setoran awal tersebutb. Melakukan Enhansed Due Dilligencec. Dalam hal Pihak Pelapor tidak memperoleh keyakinan tentang sumber dana Pengguna Jasa PEP
tersebut, Pihak Pelapor melaporkan ke PPATK sebagai TKMd. Jawaban a, b, dan c benar
61. Bagaimana sikap Pihak Pelapor dalam melakukan hubungan usaha dengan partai politik?a. Melakukan CDD, karena tidak ada bedanya dengan Pengguna Jasa lain.b. Menerapkan EDD selama pembukaan rekening dan melakukan pemantauan karena termasuk
Pengguna Jasa berisiko tinggic. Melaporkan ke PPATK sebagai TKMd. Menolak hubungan usaha.
62. Apa yang dilakukan Pihak Pelapor apabila rekening dibuka tanpa dokumen identitas yang lengkap danPengguna Jasa berjanji akan melengkapi informasi tersebut tetapi kemudian ternyata Pengguna Jasamenolak untuk melengkapi informasi tersebut?
a. Memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebutb. Tetap melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebutc. Melaporkan Pengguna Jasa tersebut pada managerd. Memblokir rekening Pengguna Jasa tersebut
63. Kegiatan apa yang perlu dilakukan Pihak Pelapor pada saat kartu identitas Pengguna Jasa habis masaberlakunya?
a. Memberitahukan Pengguna Jasa melalui berbagai sarana, seperti adanya alert transaksi atau transaksimelalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tidak dapat diproses.
b. Meminta Pengguna Jasa mengganti Kartu identitas Pengguna Jasa yang baruc. Memanfaatkan peluang saat menyerahkan kartu identitas, Pengguna Jasa diminta memperbaiki data
profil Pengguna Jasad. Jawaban a, b, dan c benar
64. Bagaimana jika calon Pengguna Jasa hanya membawa salinan dokumen yang dibutuhkan tanpamembawa dokumen asli pada saat melakukan hubungan usaha ?
a. Pihak Pelapor tetap melayani Pengguna Jasa tersebut
b. Pihak Pelapor wajib menunda hubungan usaha sampai dengan informasi dan dokumen pendukungasli yang dibutuhkan telah disiapkan
c. Pihak Pelapor menolak secara tegas dalam membina hubungan usaha dengan Pengguna Jasa yangbersangkutan.
d. Semua jawaban salah
65. Apa yang harus dilakukan apabila seorang pejabat senior Pihak Pelapor meminta staf yang bertugasuntuk tidak menanyakan banyak hal pada calon Pengguna Jasa yang direferensikan oleh pejabat seniortersebut?
a. Menuruti keinginan pejabat tersebutb. staf harus meneruskan masalah ini ke pengawas/manajer dan/atau ke Direktur Kepatuhan Pihak
Pelapor apabila menemui kesulitan.c. Petugas Pihak Pelapor tetap menjalankan prosedur CDD atau EDD yang berlakud. Petugas Pihak Pelapor menyerahkan pekerjaannya kepada petugas lainnya.
66. Jawaban seperti apa yang harus diberikan oleh staf Pihak Pelapor ke calon Pengguna Jasa apabila merekamenanyakan kenapa Pihak Pelapor harus mendapatkan informasi yang begitu banyak?
a. merupakan praktik perPihak Pelaporan dan pelayanan Pengguna Jasa yang baikb. memenuhi ketentuan perundangan yang berlakuc. jawaban a dan b benard. jawaban a dan b salah
67. Pedoman pelaksanaan PMPJ memuat kebijakan dan prosedur tertulis, yang paling kurang mencakup:a. permintaan informasi dan dokumen;b. verifikasi dokumen, pengkinian dan pemantauan;c. penatausahaan dokumen dan pelaporan kepada PPATK.d. Jawaban a, b, dan c benar
68. Berikut adalah kewajiban Pihak Pelapor berkaitan dengan PMPJ, kecuali:a. memiliki pedoman pelaksanaan PMPJ yang disetujui Direksib. menerapkan pedoman pelaksanaan PMPJc. memiliki pedoman pelaksanaan PMPJ yang disetujui Dewan Komisarisd. berpedoman pada ketentuan Pihak Pelapor Indonesia yang mengatur penerapan manajemen risiko
dalam hal melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian.
69. Kapan Pihak Pelapor wajib melakukan prosedur CDD:a. Pada saat melakukan hubungan usaha dengan Calon Pengguna Jasa dan WIC;b. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Pengguna Jasa,
penerima kuasa, dan/atau Beneficial Owner;c. terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau
pendanaan terorisme.d. Jawaban a, b, dan c benar
70. Pihak Pelapor wajib mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucianuang atau pendanaan terorisme dengan melakukan analisis yang paling kurang mencakup :
a. Identitas, lokasi usaha bagi Pengguna Jasa perusahaan, profil Pengguna Jasa, jumlah transaksi,kegiatan usaha Pengguna Jasa, dan struktur kepemilikan bagi Pengguna Jasa perusahaan
b. lokasi usaha bagi Pengguna Jasa perusahaan, profil Pengguna Jasa, jumlah transaksi, kegiatan usahaPengguna Jasa, dan struktur kepemilikan bagi Pengguna Jasa perusahaan
c. informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Pengguna Jasa.d. Tidak ada jawaban yang benar
71. Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, berlaku ketentuan :a. Identitas Calon Pengguna Jasa tidak harus seluruhnya dapat dibuktikan dengan keberadaan
dokumen-dokumen pendukung.b. Pihak Pelapor dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan
nama fiktif.c. Pihak Pelapor wajib melakukan pertemuan langsung dengan Calon Pengguna Jasad. Pihak Pelapor wajib mewaspadai transaksi atau hubungan usaha dengan Pengguna Jasa yang berasal
atau terkait dengan negara yang tergolong berisiko tinggi.
72. Dalam kegiatan verifikasi dokumen, berikut ini adalah apa yang dilakukan Pihak Pelapor, kecuali:a. meneliti kebenaran dokumen pendukung dan melakukan verifikasi berdasarkan dokumen dan/atau
sumber informasi lainnyab. memastikan bahwa data yang disampaikan adalah data terkini dan legal, antara lain melalui
wawancara dengancalon Pengguna Jasa.c. Dalam kondisi apapun Pihak Pelapor tidak dapat melakukan hubungan usaha sebelum proses
verifikasi selesai.d. menyelesaikan proses verifikasi identitas Calon Pengguna Jasa dan Beneficial Owner sebelum
membina hubungan usaha atau melakukan transaksi dengan WIC.
73. Dalam hal Calon Pengguna Jasa atau WIC diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumenpalsu dan atau menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya, maka sikap Pihak Pelapor :
a. Pihak Pelapor wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Pengguna Jasa dan/ataumelaksanakan transaksi dengan WIC
b. Pihak Pelapor boleh meminta kepada Calon Pengguna Jasa atau WIC untuk mengganti dokumen aslic. Pihak Pelapor meneruskan hubungan usaha dengan memberikan nasihat kepada Calon Pengguna Jasa
atau WIC untuk memenuhi dokumen aslid. Tidak ada jawaban yang benar.
74. Pihak Pelapor wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usahadengan Pengguna Jasa dalam hal:
a. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;b. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atauc. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidanad. jawaban a, b, dan c benar.
75. Beberapa kegiatan berikut ini berkaitan dengan kewajiban Pihak Pelapor atas penutupan hubungan usahaatau penolakan transaksi Calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa atau WIC, kecuali :
a. Mendokumentasikan dan melaporkan sebagai TKM apabila transaksinya mencurigakan.b. Ketentuan kewajiban Pihak Pelapor untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha
dengan Pengguna Jasa wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukankepada Pengguna Jasa.
c. Karena dilaporkan sebagai TKM, maka tidak ada kewajiban bagi Pihak Pelapor untukmemberitahukan kepada Pengguna Jasa atas penutupan hubungan usaha
d. memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Jasa mengenai penutupan hubungan usaha.
76. Pihak Pelapor dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga sebagai lembagakeuangan, dengan dengan syarat:
a. memiliki kerja sama dengan Pihak Pelapor dalam bentuk kesepakatan tertulis;b. tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenangc. bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung segera
d. jawaban a, b, dan c benar
77. Kewajiban Pihak Pelapor dalam penanganan Pengguna Jasa yang berisiko tinggi :a. Memastikan adanya Pengguna Jasa dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi
atau PEP dengan membuat daftar tersendiri.b. Pengguna Jasa dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP dilaporkan
kepada PPATK sebagai TKMc. Menutup hubungan usaha terhadap Pengguna Jasa dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria
berisiko tinggi atau PEPd. Jawaban a, b, dan c salah
78. Bagi Pengguna Jasa, Beneficial Owner, dan WIC yang dinilai sebagai pihak terkait dengan PEP adalah:a. menggunakan produk perPihak Pelaporan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana
pencucian uang atau pendanaan teroris;b. melakukan transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi;c. melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil;d. jawaban a, b, dan c benar
79. Pihak Pelapor wajib melakukan beberapa tindakan terhadap Pengguna Jasa Beneficial Owner, dan WICberisiko tinggi, kecuali :
a. EDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi sumber dana, tujuan transaksi,dan hubungan usaha dengan pihak- pihak yang terkait;
b. Menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan Calon Pengguna Jasatersebut.
c. Pejabat senior yang ditunjuk diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan,dan membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha
d. Melaporkan transaksi Beneficial Owner, dan WIC berisiko tinggi sebagai TKM kepada PPATK.
80. Berikut adalah kewajiban Pihak Pelapor berkaitan dengan pengkinian data Pengguna Jasa, kecuali :a. mengkinikan data terhadap informasi dan dokumen semua Pengguna Jasa serta menatausahakannya.b. menyusun laporan rencana dan realisasi pengkinian data yang disetujui Direksic. memastikan secara berkala nama-nama Pengguna Jasa Pihak Pelapor yang memiliki kesamaan atau
kemiripan dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Terorisd. jawaban a, b, dan c benar
81. Berikut adalah kondisi dimana Pihak Pelapor wajib melakukan CDD terhadap Pengguna Jasa sesuaidengan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach), kecuali :
a. terdapat transaksi Pengguna Jasa meningkat;b. terdapat perubahan profil Pengguna Jasa yang bersifat signifikan;c. informasi pada profil Pengguna Jasa yang tersedia dalam Customer Identification File belum
dilengkapi dengan dokumen pendukungd. menggunakan rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
82. Hal apakah yang harus dilakukan oleh Pihak Pelapor jika Sistem TI yang dimiliki Pihak Pelapor tidakmemadai untuk mengidentifikasi terkait calon Pengguna Jasa berisiko tinggi?
a. Membuat daftar Pengguna Jasa yang berisiko tinggi secara manualb. Membuat daftar Pengguna Jasa berisiko tinggi secara manual dan diedarkan pada semua staf front
line yang menangani transaksi Pengguna Jasac. Membuat daftar Pengguna Jasa berisiko tinggi secara manual terkait dengan pembukaan rekening
baru
d. Menganalisis daftar Pengguna Jasa yang tergolong Pengguna Jasa berisiko tinggi
83. Bagaimana Pihak Pelapor mengembangkan sistem informasi untuk kebutuhan PMPJ?a. sistem informasi yang dikembangkan harus mampu untuk mengidentifikasi, menganalisa, memantau
dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan olehPengguna Jasa Pihak Pelapor
b. Menyediakan profil Pengguna Jasa secara terpadu (Single Customer Identification File), palingkurang memuat identitas Pengguna Jasa dan Beneficial Owner secara lengkap, termasuk sumberdana dan tujuan transaksi.
c. Jawaban adan b benard. Jawaban a dan b salah
84. Berikut ini adalah kegiatan penerapan PMPJ berkaitan dengan sumber daya manusia, kecuali:a. Pihak Pelapor wajib melakukan prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (pre
employee screening)b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai dengan ketentuan manajemen sumber daya
manusia.c. Pihak Pelapor wajib melakukan pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan.d. Menyelenggarakan pelatihan berkesinambungan
85. Pernyataan di bawah ini sejalan dengan ketentuan Anti tiping Off, kecuali :a. PJK, PPATK dan lembaga pengawas dan pengatur, apapun alasannya tidak diperbolehkan
membocorkan informasi mengenai Laporan TKM.b. Kecuali terhadap Lembaga Pengawas dan Pengatur, maka terhadap Direksi, komisaris, pengurus atau
pegawai Pihak Pelapor berlaku ketentuan mengenai larangan memberitahukan kepada Pengguna Jasaatau pihak lain mengenai laporan TKM yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
c. Demi kepentingan bangsa dan negara, PJK, PPATK, dan Lembaga Pengawas dan Pengatur dapatmemberikan informasi mengenai laporan TKM yang diinginkan oleh Presiden, Ketua DPR dan ataudan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.
d. Kecuali untuk memenuhi ketentuan UU TPPU, maka terhadap Pejabat atau pegawai PPATK atauLembaga Pengawas dan Pengatur berlaku ketentuan mengenai larangan memberitahukan laporanTKM yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.
86. Dalam kerangka membangun rezim anti pencucian uang yang efektif, Pihak Pelapor memiliki posisi yangsangat strategis dalam upaya penegakan hukum. Apa kewajiban Pihak Pelapor yang berkaitan aspekpencegahan TPPU?a. kewenangan menyita dan merampas aset Pengguna Jasab. kewenangan menunda transaksi dan melaksanakan perintah : penundaan transaksi, penghentian
sementara transaksi, pemblokiran, dan memenuhi permintaan keteranganc. kewajiban menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa termasuk menutup hubungan usaha
dengan Pengguna Jasa, dan menyampaikan laporan kepada PPATKd. semua jawaban salah
87. Setiap Orang berkewajiban memberitahukan kepada petugas Ditjen Bea dan Cukai apabila :a. membawa suatu kebendaan senilai paling sedikit Rp100 jutab. kebendaan dalam bentuk uang tunai dan/atau instrumen pembayaranc. dalam perjalanan ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesiad. jawaban a, b, dan c benar
88. Ditjen Bea dan Cukai memiliki kewajiban :a. membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainb. menyampaikan laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain
tersebut kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuanc. Mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran laporan setiap orang yang pembawaan uang
tunai dan/atau instrumen pembayaran laind. jawaban a, b, dan c benar
89.Berikut adalah jenis pelanggaran berkaitan dengan laporan pembawaan uang atau instrumen pembayaranlain :a. pelanggaran karena tidak memberitahukan dan adanya selisih lebih antara jumlah yang dibawa
dengan jumlah yang diberitahukanb. pelanggaran karena salah menulis isian form custom declarationc. pelanggaran karena melaporkan informasi yang seharusnya tidak perlu dilaporkand. pelanggaran karena tidak memberikan dokumen pendukung laporan
90. Sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggar adalah:a. denda administratif sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau
instrumen pembayaran lain yang dibawa;b. dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan;c. jumlah denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)d. semua jawaban benar
91. Kewajiban Pihak Pelapor dalam melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksiPengguna Jasa adalah :a. mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang
atau pendanaan terorisme.b. menolak melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa yang berisiko tinggic. melakukan tindakan yang sama apakah Pengguna Jasa memiliki risiko tinggi, sedang atau rendah.d. Jawaban a, b, dan c salah
92. Pengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko dilakukan berdasarkan analisis yang palingkurang mencakup:a. Identitas, lokasi usaha bagi Pengguna Jasa perusahaan; profil Pengguna Jasa;b. jumlah transaksi, kegiatan usaha Pengguna Jasa;c. struktur kepemilikan bagi Pengguna Jasa perusahaan;d. jawaban a, b, dan c benar
93. Berikut adalah jenis atau kelompok high risk customer, kecuali :a. High risk countryb. High risk personc. High risk transactiond. High risk business
94. Politically Exposed Person (PEP) tergolong dalam:a. High risk countryb. High risk personc. High risk transactiond. High risk business
95. Berikut ini pernyataan yang benar berkaitan dengan kewajiban Pihak Pelapor:
a. melakukan verifikasi yang lebih ketat (extensive due dilligence) terhadap calon Pengguna Jasa yangdiklaksifikasikan sebagai high risk countries, high risk business dan high risk person
b. membuat daftar high risk countries, high risk business dan high risk customer sesuai dengan policyinternal Pihak Pelapor
c. jawaban a dan b benard. jawaban a dan b salah
96. Pihak Pelapor wajib melakukan EDD dalam hal pengguna jasa memenuhi kriteria :a. menggunakan produk Pihak Pelapor yang berisiko tinggi;b. melakukan transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi;c. melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil;d. jawaban a, b, dan c benar
97. Bagaimana penanganan calon Pengguna Jasa PEP?a. Penanganan dilakukan oleh pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan
usaha dengan PEPb. Penangananya sama dengan Pengguna Jasa lainnyac. CDD dilakukan oleh petugas front linerd. Jawaban a, b, dan c salah
Diedit ulang dan disajikan oleh : Zulkarnain.
Top Related