10/10/12 Presiden Tunjuk Pemkab Kutai Timur Hadapi Gugatan 2 Miliar Dollar Churchill Mining
1/2setkab.go.id/berita-5910-presiden-tunjuk-pemkab-kutai-timur-hadapi-gugatan-2-miliar-dollar-churchill…
Selasa, 02 Oktober 2012 - 12:13 WIB
Presiden Tunjuk Pemkab Kutai Timur Hadapi Gugatan 2 Miliar
Dollar Churchill Mining
Oleh : DESK INFORMASI
- Dibaca: 127 kali
Merujuk pada Pasal 25 ayat (1) dan (3) Konvensi tentang
Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara
Asing mengenai Penanaman Modal yang telah diratifikasi
menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono telah menunjuk Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Kutai Timur, Kaltim, untuk menjadi pihak dalam
proses arbritase yang dilakukan International Centre for
Settlement of Investment Disputes (ICSID) terkait gugatan
perusahaan tambang asal Inggris, Churchill Mining Plc.
Penunjukan Pemkab Kutai Timur, Kaltim, sebagai pihak yang menghadapi gugatan arbritase
senilai 2 miliar dollar AS (sekitar Rp 19 triliun) itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 30
Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 22 September
lalu.
Dalam Keppres itu disebutkan, bahwa penunjukan kepada Pemkab Kutai Timur itu tidak
diperlukan persetujuan dari ICSID sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Konvensi tentang
Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal
(Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other
States).
Presiden juga menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin untuk
melakukan tindakan yang diperlukan agar penunjukan kepada Pemkab Kutai Timur dicatatkan
dan diumumkan oleh ICSID sesuai dengan konvensi, peraturan, dan aturan dalam ICSID.
Terkait dengan penerbitan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2012 itu, pada hari yang sama
(22/9), Presiden SBY juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2012 yang
menegaskan bahwa perselisihan yang timbul dari keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan
oleh pemerintah kabupaten dalam wilayah Republik Indonesia sebagai perselisihan yang tidak
diserahkan penyelesaiannya pada yurisdiksi ICSID.
Sikap Presiden itu merujuk pada Pasal 25 ayat (4) Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan
antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal, yang memberi hak
kepada negara penandatanganan untuk melakukan pemberitahuan (notification) ke ICSID
tentang jenis perselisihan yang akan atau tidak akan diserahkan penyelesaiannya pada yurisdiksi
ICSID. “Pemerintah RI telah menandatangani konvensi itu, dan meratifikasinya dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1968bunyi Menimbang a Keppres No. 31/2012.
Presiden SBY menugaskan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin untuk melakukan tindakan
yang diperlukan agar penetapan terkait perselisihan yang timbul dari keputusan tata usaha
negara yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dalam wilayah Republik Indonesia sebagai
perselisihan yang tidak diserahkan penyelesaiannya pada yurisdiksi ICSID dicatatkan dan
diumumkan oleh ICSID.
Penyitaan Aset
Churchill Mining Plc, perusahaan yang mengeksplorasi batubara di daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kaltim, sejak 2008, menggugat pemerintah RI sebesar 2 miliar dollar AS pada 22
Mei 2012, karena alasan Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyita aset miliknya tanpa
ARTIKEL
Kamis, 04 Oktober 2012
Deradikalisasi Sebagai Upaya
Mencegah Aksi-Aksi
Terorisme
Kamis, 04 Oktober 2012
Kontroversi Hukuman Mati
Senin, 01 Oktober 2012
Perkembangan Hukum
Esktradisi Indonesia - China
Minggu, 30 September 2012
Memimpin Dunia, Membangun
Negeri
Jumat, 28 September 2012
Menata Sengketa Tanpa
Senjata
Sabtu, 06 Oktober 2012
Atasi Gempuran Impor Produk
Pertanian
ARTIKEL SEBELUMNYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERATURAN BARU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SMS RAKYAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POLLING
Like Send Be the f irst of your friends to like this.
Pencarian...
Renungan dan Harapan setelah 67 Tahun
Indonesia Merdeka
Tradisi Mudik Lebaran Bagi Masyarakat
Indonesia
Bersatu Menghadapi Krisis (Transkrip Sidang
Kabinet 9 Oktober 2008)
Pungli No, Pecat Yes
Akutabilitas Penggunaan Anggaran Negara
UU
Nomor: 13 TAHUN 2012
Tentang:
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA.
Dokumen:
UU0132012.pdf
Lampiran:
Selamat untuk pidato Bpk. SBY di
sidang umum PBB serta
penghargaan yang diterima
bangsa Indonesia, lanjutkan
pembangunan. (08522888xxxx)
HOME PROFIL BERITA ARTIKEL PRO-RAKYAT NUSANTARA INTERNATIONAL MP3EI
10/10/12 Presiden Tunjuk Pemkab Kutai Timur Hadapi Gugatan 2 Miliar Dollar Churchill Mining
2/2setkab.go.id/berita-5910-presiden-tunjuk-pemkab-kutai-timur-hadapi-gugatan-2-miliar-dollar-churchill…
Copyright © 2012 Sekretariat Kabinet RI. All rights reserved.
TweetTweet 6
kompensasi yang layak. Gugatan Chruchill Mining ditujukan kepada Bupati Kutai Timur, Presiden
Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, dan BKPM.
Churchill Mining masuk ke Kaltim dengan mengakuisisi 75 persen saham perusahaan lokal
bernama Ridlatama Group, dan memperkirakan ada cadangan batubara sebesar 2,73 miliar tom.
Dengan cadangan ini potensi penghasilan 700 juta dollar AS – 1 miliar dollar AS pertahun dalam
20 tahun ke depan.
Pemerintah Provinsi Kaltim menyatakan, pencabutan izin eksplorasi di lahan yang dikuasai
Churchill Mining karena tempat tersebut berada di hutan produksi dan tidak memiliki izin
eksplorasi dari Menteri Kehutanan di kawasan itu. Sementara pihak Churchill Mining menganggap
diri mereka yang benar, karena itu membawa masalah ini ke pengadilan internasional untuk
sebuah arbritase.
Presiden SBY sendiri dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 28 Juni lalu menegaskan, bahwa
Pemerintah Indonesia harus menang dalam menghadapi gugatan Churchill Mining Plc itu. “Saya
berharap menang, karena saya juga tidak ingin perusahaan multinasional itu melakukan apa saja
dengan kekuatan internasionalnya untuk menekan negara berkembang seperti Indonesia,” pesan
Presiden saat itu. (Pusdatin/ES)
RI & Jepang Sepakati Proyek Metropolitan Jakarta Rp 410 Triliun (65)
Sri Sultan HB X Sambut Presiden SBY di Yogyakarta (100)
Presiden Minta UU Veteran Segera Diimplementasikan (53)
Pidatonya Soal KPK - Polri Dipuji Masyarakat, Presiden Ucapkan Terima Kasih (138)
Soal Revisi UU KPK, Presiden: Lebih Baik Tingkatkan Sinergi Berantas Korupsi (92)
Harus Dihindari Presiden Terlalu Sering Urusan Penegakan Hukum (72)
Inilah Kesimpulan Penjelasan Presiden SBY Menyangkut Hubungan KPK - Polri (264)
Kasus Novel Baswedan, Presiden: Timing dan Pendekatannya Tidak Tepat (99)
Cegah Tarik Menarik, Presiden Akan Keluarkan PP Penugasan Perwira Polri ke KPK (121)
Presiden: Korupsi Simulator SIM di Korlantas Polri ditangani KPK (207)
Secara umum saya puas menggunakan
www.setkab.go.id untuk mencari informasi
yang dibutuhkan.
Sangat Setuju
Setuju
Biasa Saja
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
vote
Lihat Hasil Poling
Share 55
Top Related